Arsip untuk Mei 28th, 2009

Bunuh Wartawan, Bunuh Demokrasi

Oleh Antonius Steven Un

Polda Bali akhirnya sukses membongkar tersangka dan sindikat pembunuhan berencana terhadap wartawan Radar Bali, mendiang AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, tiga bulan lalu. Motifnya sudah bisa diduga, karena pemberitaan korban tentang korupsi dan penyimpangan terkait dengan proyek dari Dinas Pendidikan Bangli (Jawa Pos, 26/5).

Pembunuhan itu membuktikan bahwa publik masih rentan terhadap kritik dan demokrasi pada tataran esensial belum dapat dipahami sepenuhnya. Pembunuhan terhadap wartawan dapat menjurus pada pembunuhan demokrasi.

Hal tersebut tidak mengherankan. Sebab, sesungguhnya eksistensi dan peran wartawan (baca: pers) menjalankan setidaknya dua sisi hak asasi penting sebagai pilar pokok demokrasi yang dijamin UUD 1945, yakni hak kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 2 dan 3) dan hak mendapatkan informasi yang bebas (non-restricted information) yang dijamin pasal 28 F.

Akuntabilitas dan Transparansi
Demokrasi, baik pada tataran historis, substansi-filosofis, maupun normatif-empiris, menegaskan pentingnya posisi pers. Dalam pandangan John Calvin (1509-1564), eksistensi demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Calvin menegaskan, “I will not deny that aristocracy or a system compounded of aristocracy and democracy far excels all others… Therefore, men’s fault or failing causes it to be safer and more bearable for a number to exercise government, so that they may help one another, teach and admonish one another; and if one asserts himself unfairly, there may be a number of censors and masters to restrain his willfulness (1559).”

Sederhananya, Ide Calvin, penolakan terhadap monarki absolut didasarkan pada asumsi bahwa sistem kerajaan berjalan tanpa kontrol publik. Raja beserta jajarannya bukanlah malaikat tanpa dosa sehingga tidak bisa dikontrol. Karena itu, ide Calvin sebenarnya, melihat bahwa salah satu sumbangsih penting demokrasi terdapat pada sisi transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut bertumpu pada eksistensi dan peran pers.

Demokrasi sendiri memiliki sejumlah pilar amat penting dalam kerangka membaca posisi pers. Terdepan, demokrasi bertonggak pada penegakan hukum. Demokrasi menuntut “hukum adalah raja”, sedangkan tirani menginginkan “raja adalah hokum”. Anarkisme mengembangkan konsepsi “saya adalah hokum”. Pada tataran itu, pers adalah sarana kontrol publik dalam membongkar penyimpangan hukum negara.

Selain itu, demokrasi diharapkan menghasilkan kebijakan terbaik. Dalam bahasa Henry B. Mayo pada konteks demokrasi normatif-empiris, kebijakan tersebut menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Pers berfungsi menyediakan informasi yang jujur dan benar sehingga membantu publik dan stakeholders dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan aspiratif.

Apresiasi HAM
Akhirnya, demokrasi harus berujung pada apresiasi hak asasi manusia dan mengupayakan kesejahteraan. Masih meminjam istilah Mayo, demokrasi normatif-empiris membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman, serta menjamin tegaknya keadilan.

Demokrasi harus mencapai keadilan dan akhirnya harus menghasilkan bonum commune naturale (kesejahteraan alami bersama). Keadilan dan kesejahteraan harus dicapai berdasar konsepsi Calvin, yakni manusia dicipta sebagai citra Allah (imago Dei) yang harus diapresiasi secara tepat dalam keutuhan dan harkatnya.

Pers tidak boleh mendiskreditkan HAM, melakukan character assassination. Melainkan sebaliknya, pers mempromosikan penegakan HAM. Upaya pers membongkar kejahatan tindak pidana korupsi patut diapresiasi. Sebab, pers membongkar kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Pers yang jujur adalah kontrol publik dalam rangka apresiasi HAM. Kekerasan yang melembaga di IPDN berkali-kali justru terbongkar berkat peran pers.

Karena begitu pentingnya peran pers dalam pertumbuhan demokratisasi di Indonesia, penyelesaian kasus pembunuhan wartawan Radar Bali harus dijalankan dengan tuntas, mulai tahap penyidikan, penyidangan, hingga eksekusi, tanpa pandang bulu, sekalipun menyeret tokoh masyarakat Bali.

Pertama, diperlukan kesungguhan dan kejujuran dalam proses hukum kasus itu. Kedua, dibutuhkan transparansi agar publik dapat mengontrol proses hukum yang adil. Ketiga, diperlukan independensi penegak hukum dalam proses tersebut agar bebas dari intervensi pihak mana pun, baik yang menggunakan kekuatan uang, politik, ataupun massa. Keempat, bagi keluarga yang ditinggalkan, ada simpati dan empati mendalam disertai doa agar tetap tenang dan Tuhan Yang Mahaesa memberikan kekuatan melewati hari-hari yang sulit guna menatap hari depan yang lebih baik.

Mari kita serahkan solusi kasus itu di meja hijau agar tidak terjadi premanisme yang bisa mencederai nilai dan esensi demokrasi dengan sendirinya. Semoga! (Sumber: Jawa Pos, 28 Mei 2009).

Tentang penulis:
Antonius Steven Un, peneliti teologi politik pada Reformed Center for Religion and Society, tinggal di Bandung.

Iklan

Investasi dan Lingkungan

Oleh Siti Kotijah

Setiap negara pasti menginginkan berdaulat dan mandiri secara ekonomi, dan untuk itu diperlukan institusi keuangan dan mekanisme yang mendorong tingkat saving dan pasar modal domestik. Apalagi dengan adanya krisis global, setiap negara berlomba untuk menawarkan investasi yang menjanjikan, dengan berbagai fasilitas yang mudah dan cepat . Itu merupakan esensial investasi yang memiliki peran sangat signifikan.

Investasi asing mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti saving, devisa dan masalah keuangan. Disamping itu juga masalah kurangnya keahlian, dan lebih jauh bahwa investasi asing membawa teknologi baru dan keahlian manajemen yang meningkatkan persaingan dan mempromosikan industrialisasi.

Bagi Indonesia investasi juga dipandang dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga sejak tahun 1967 kebijakan investasi yang dibentuk cukup bebas bagi para investor, yaitu dengan menyediakan bidang yang terbuka sepenuhnya bagi penanaman modal asing, pemberian fasilitas bagi investor, dan dibolehkan penguasaan penuh terhadap modal. Landasan berpikir ini terefleksi dalam hukum Indonesia, dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar bagi Warga Negara Indonesia.

Lingkungan menjadi pertimbangan dan harus dilindungi sebab setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945), sehingga dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, perlindungan dan peningkatan lingkungan harus dilakukan karena akan menyangkut kelangsungan ekosistem. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan ekonomi menyebutkan lingkungan menjadi dasar dalam penyelenggaraannya, dalam menjaga kesimbangan lingkungan dan ekosistem yang ada

Pengaturan investasi asing di bidang pertambangan, dan permasalahannya diatur dalam hukum pertambangan dengan maksud untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal yang terimbas dengan adanya pertambangan.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai perlu dijadikan acuan dan nilai-nilai baru harus diakomodasikan sedemikian rupa sehingga tidak merusak nilai-nilai yang sudah ada.

Keinginan untuk melakukan harmonisasi antara investasi dan kebijakan lingkungan dapat diidentifikasi dalam Agenda 21. CSD memberikan penekanan untuk melakukan pendekatan yang integratif melalui sistem investasi multilateral yang pantas dan terbuka yang meningkatkan akses pasar bagi produksi dari negara-negara berkembang yang secara simultan memberikan perlindungan lingkungan dan mendorong secara bersamaan kebijakan lingkungan dan investasi. Ada beberapa konvensi dalam bidang investasi yang berisi ketetapan lingkungan.

Dua instrumen investasi yang penting yang berisi ketetapan lingkungan yaitu General Agreemen on Tariff and Trade (GATT) yang dimasukkan dalam World Trade Organization (WTO) dan the North American Free Trade Agreement (NAFTA). Rejim investasi multilateral nampak dalam pendirian WTO yang memfasilitasi pembangunan ekonomi internasional. Hal ini secara potensial dapat menimbulkan dampak lingkungan kecuali kalau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Agenda 21 dapat dipadukan dan dilaksanakan.

 

Tujuan WTO (yang pada pokoknya merupakan tujuan GATT seperti termuat dalam Annex 1a) adalah meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang luas (full-employment), memperluas produksi dan perdagangan serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia. Tujuan-tujuan tersebut diperluas pula guna melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1) WTO memperkenalkan pemikiran ‘pembangunan berkelanjutan’ (sustainable development) dalam pemanfaatan sumber kekayaan dunia dan kebutuhan untuk melindungi serta melestarikan lingkungan yang sesuai dengan tingkat-tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda-beda;

2) WTO mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapat kepastian bahwa negara-negara sedang berkembang, dan khususnya negara-negara kurang beruntung, mendapatkan bagian perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.

Pengelolaan sumberdaya dan peningkatan lingkungan adalah suatu yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan yang tidak saja konsen bagi kebutuhan generasi saat ini tapi juga generasi yang akan datang. Untuk mencapai pengeloaan yang rasional, negara akan melakukan pendekatan integratif dan koordinatif bagi rencana pembangunannya guna menjamin bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan bagi keuntungan penduduk.

Kedepan perlu adanya pendekatan integratif yang memadukan perlindungan lingkungan dalam proses pembangunan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sehingga perlindungan lingkungan tidak bisa diabaikan dari proses pembangunan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Mengurai Kekusutan RUU Tipikor

Oleh Samsul Wahidin

Peluang untuk disahkannya RUU Pengadilan Tipikor oleh DPR masa jabatan sekarang semakin tertutup. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ”mengadu” ke presiden ihwal tidak kunjung selesainya RUU Pengadilan Tipikor dibahas di DPR. Untuk itu, pemerintah berancang-ancang mengeluarkan perppu jika pada saatnya RUU tersebut tidak bisa dituntaskan DPR. Dalam hal ini, waktu yang tersisa untuk bertemunya para wakil rakyat itu adalah pada masa sidang Juni-Agustus.

Namun, tampaknya harapan untuk bisa tuntas sangat tipis. Mengingat bahwa teknis penggodokan RUU itu masih berada pada tahap pembuatan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan penggalian aspirasi masyarakat.

Permasalahan UU itu krusial, tidak saja menjaga bangkrutnya republik dari jarahan para koruptor. Secara yuridis, hal tersebut juga memenuhi amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Di dalamnya menyebut bahwa pemerintah dan DPR harus segera memperkuat basis konstitusi pemberantasan korupsi melalui pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Batas waktunya dipatok sampai 19 Desember 2009.

Kendala Teknis
Masih panjang tahapan yang harus ditempuh RUU tersebut di DPR sebelum final menjadi UU yang mengikat. Dari hitungan pembahasan nantinya, setelah selesai inventarisasi DIM dan penggalian aspirasi masyarakat, masih harus dibahas (lagi) dalam pansus sebelum diparipurnakan. Hitungan sederhana, hal itu akan memerlukan waktu tiga sampai empat bulan. Namun, tetap masih bisa diselesaikan pada masa sidang Juni-Agustus, asal komitmen untuk itu tidak sekadar lip service.

Secara teknis, anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor itu sebanyak 50 orang. Di antara anggota sebanyak itu, 12 suara berasal dari Golkar. Karena itu, komitmen Fraksi Partai Golkar boleh disebut sangat menentukan untuk bisa terwujudnya UU itu sebagai manifestasi pemberantasan korupsi di tanah air. Apakah komitmen politik yang selama ini mereka dengungkan sejalan dengan kenyataan, kinerja mereka pada pansus itu bisa dipandang sebagai parameternya.

Dari DIM yang sampai ke masyarakat, ternyata belum ada kesepakatan mengenai materi UU tersebut. Misalnya, kemanakah naungan pengadilan itu nanti, bagaimanakah komposisi majelis hakimnya, bagaimanakah hukum acaranya, serta kedudukan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang kini sedang dirundung ”duka” karena ketuanya kena kasus. Masyarakat diharapkan memberi masukan berkenaan dengan materi UU itu untuk lebih memberikan legitimasi yang kuat kalau jadi diselesaikan.

Secara teknis, di samping keadaan di atas, ada masalah lain. Para anggota dewan sedang disibukkan konsolidasi setelah pemilu legislatif dan persiapan pemilu presiden. Dalam hal ini, dari Pansus RUU Pengadilan Tipikor tersebut, sekitar 70 persen anggotanya mencalonkan lagi dan ternyata sebagian besar terpilih. Hal itu berarti mereka sudah menguasai medan, berkenaan dengan kinerja Pengadilan Tipikor.

Dari sisi kinerja parpol, belum tuntasnya pembahasan atas RUU itu memperkuat tesis bahwa partai politik yang memiliki fungsionaris di DPR belum memiliki komitmen yang berkenaan dengan kehadiran Pengadilan Tipikor. Padahal, siapa pun yang sependapat dengan pengadilan itu akan memberikan justifikasi atas penindakan secara tegas terhadap para koruptor tersebut. Bahkan ada kesan, para pimpinan parpol sengaja membiarkan RUU Pengadilan Tipikor itu ”bubar jalan” dan di akhir deadline nanti terdakwa korupsi kembali diadili di pengadilan umum.

Kendala Substantif
Ibarat obat, dosis Pengadilan Tipikor itu akan memberikan efek lebih kuat terhadap keberadaan KPK. Lembaga superbodi itu nanti bersifat permanen, ketika orientasi pengadilannya tidak lagi bersifat ad hoc seperti sekarang. Pengadilan itu nanti juga bisa setara dengan lembaga yang sudah ada, yaitu pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Meski, tidak di setiap kabupaten/kota ada Pengadilan Tipikor.

Pada awal kelahiran KPK, perdebatan yang berkembang di DPR ibarat akan melahirkan macan. Apakah akan dibekali taring dan kuku yang kuat atau akan dikebiri sedemikian rupa sehingga kewenangannya kecil dan terbatas. Ternyata yang kemudian berhasil adalah kewenangan yang begitu besar sehingga ”memakan” induk (DPR) yang melahirkannya.

Dalam kurun waktu singkat saja, setidaknya delapan anggota DPR telah diseret ke Pengadilan Tipikor (ad hoc). Mereka adalah Saleh Djasit, Noor Adenan Razak, Al Amin Nasution, Hamka Yamdu, Anthony Zedra, Sarjan Taher, Bulyan Royan, Yusuf Emir Faisal, dan sebagainya. Sementara itu, yang sedang tarik ulur dan lebih heboh adalah kasus Agus Condro yang belum menemukan kepastian karena akan melibatkan banyak lagi anggota DPR.

Tidak terlalu salah masyarakat menilai bahwa memang ada semacam keengganan DPR yang memberikan kewenangan begitu besar kepada KPK untuk melahirkan UU Pengadilan Tipikor. Seolah ada penyesalan terstruktur pada akibat kinerja KPK yang mereka lahirkan, yang ternyata ”memakan” induknya sendiri.

Jadi, kendala substantif terkait dengan alotnya pembicaraan tentang RUU Tipikor ini lebih disebabkan traumatik terhadap kinerja pengadilan itu nanti. Apalagi, pemberantasan korupsi tidak kenal masa jabatan. Artinya, yang pernah menjabat DPR beberapa periode sebelumnya pun tidak luput dari penyisiran KPK. Apalagi, dengan kehadiran Pengadilan Tipikor itu.

Kalau memang tidak ada kendala dan anggota DPR merasa dirinya bersih, seharusnya tidak ada ganjalan dalam pembahasan RUU itu. Bahkan, komitmen yang kuat untuk segera menuntaskan RUU tersebut memberikan citra bersih kepada para anggota dewan terhormat.

Dengan (akan) dilahirkannya perppu tentang Pengadilan Tipikor, hal itu malah mendegradasi kepercayaan terhadap keberadaan DPR. Meski sebentar lagi masa jabatan mereka habis, seharusnya komitmen untuk memberantas korupsi justru diperkuat. (Sumber: Jawa Pos, 26 Mei 2009).

Tentang penulis:
Prof Dr Samsul Wahidin SH MH, ketua Program Doktor Ilmu Hukum Unmer Malang

BI dalam Tata Pemerintahan Indonesia (Bagian VI)

Oleh Maqdir Ismail

 

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 23 April 2009. Bagian II, edisi Kamis 30 April 2009. Bagian III, edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian IV, edisi Kamis 14 Mei  2009. Bagian V, edisi Kamis  21 Mei 2009. Bagian VI, edisi Kamis 28 Mei  2009. Bagian VII, edisi 4 Juni 2009

 

Adapun  dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya,[1]  sebab menurut Bagir Manan, “Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia selain melakukan fungsi publik, tetap dapat menjalankan fungsi keperdataan,”[2] dalam arti bisa menjadi pihak. Sehingga dengan kedudukan sebagai badan hukum ini Bank Indonesia selain sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan, Bank Indonesia juga dapat mempunyai standar dan pedoman tersendiri dalam memberikan kemudahan dan memberikan pembatasan dalam lingkup wewenangnya; seperti dalam hal Bundesbank menurut Stern, “.. its designation as an authority is aplicable only to a very restricted extent”.[3]

Dalam melihat Bank Indonesia sebagai badan hukum, jika dihubungkan dengan teori principal-agent, maka Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus dilihat sebagai lembaga yang terpisah dari Pemerintah.  Dengan independensi yang diberikan oleh undang-undang, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah, meskipun dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 UU No.3 Tahun 2004, tidak ditegaskan lagi bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004.  Selain itu pikiran ini harus pula disandarkan kepada ide dan philoshopy yang melatar belakangi ketentuan Undang-Undang Dasar 45 khususnya ketentuan Pasal 23 yang mengatur keuangan yang diatur dalam satu kerangka kesatuan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan demikian maka kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai bagian yang pada hakekatnya tidak terpisahkan dari pemerintah terutama dalam hal pengaturan keuangan negara. Dengan merujuk kepada Bundesbank sebagaimana dikemukakan oleh Klaus Stern, maka pernyataan pada Bundesbank Act,  “… Federal corporation under public law” adalah merupakan pernyataan bahwa Bundesbank sebagai bagian dari eksekutif.[4] Hal ini semakin tegas lagi kalau dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur hubungan Bank Indonesia dan pemerintah sebagaimana diatur oleh Bab VIII yaitu dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 56, Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004. 

Akan tetapi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Bank Indonesia, kepada Bank Indonesia diberikan independensi, dan independensi ini harus dilihat hanya terbatas dalam menetapkan kebijakan moneter. Sebagaimana dikemukakan oleh Miller, tujuan menempatkan bank sentral yang independen dengan maksud agar kebijakan moneter yang ditetapkan adalah kebijakan yang ditetapkan untuk jangka panjang dan terlepas dari pengaruh dan tekanan politik jangka pendek.[5]

Sehingga terpisahnya fungsi Bank Indonesia dari Pemerintah harus dilihat sebagai pemisahan fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Barber.[6] Di sini fungsi Bank Indonesia adalah menjalankan kebijakan moneter, mengingat Bank Indonesia lebih berpengalaman dan keahlian dalam masalah moneter. Hal ini sejalan dengan  pemikiran seperti yang dikemukakan oleh  Lastra dan Miller, bahwa dalam menjalankan kebijakan moneter ini  bank sentral secara tehnis dianggap lebih mempunyai pengalaman dan keahlian dibandingkan dengan pemerintah, sebagaimana pengadilan dianggap lebih mempunyai keahlian dan pengalaman dalam memberikan interpretasi terhadap hukum.[7] Atau seperti juga dikatakan oleh Arend Lijhart, “Central banks are key governmental institutions that, compared with the other main organs of government,…”.[8] Sehingga mandat yang diterima oleh Bank Indonesia ini harus dianggap sama dengan mandat yang diterima oleh lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Wood, Mills dan Capie.[9] Artinya Bank Indonesia akan membuat keputusan-keputusan secara independen sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian maka keputusan Bank Indonesia yang dianggap tidak populer tidak dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menyatakan Bank Indonesia tela keliru dalam mmengambil keputusan, sebagaimana pemerintah tidak dapat mempersalahkan lembaga peradilan yang membuat keputusan yang tidak populer.[10] Ini dapat bermakna sebagaimana dikemukakan oleh Sparve, jika bank sentral menetapkan satu keputusan yang keliru, maka kebijakan itu yang seharusnya diubah, bukan independensi bank sentralnya yang dihilangkan.[11]

 

Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen ini tidak ada penjelasan.  Tidak ada penjelasan dalam undang-undang   tentang  kedudukan  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  Negara  yang independen ini dapat dikategorikan sama dengan lembaga tinggi Negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung,  sebagaimana dimaksud oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pasal 1 ayat 2 Tap. MPR No. III/MPR/1978 [12]  atau oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam keterangan pemerintah yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Kerja Komisi VIII ke-6, tanggal 9 Maret 1999, dinyatakan,

“Ingin disebut lembaga pemerintahan tidak bisa, sebagai government agency dia tidak bisa karena di luar pemerintahan. Tapi dia bukan swasta, dia juga bukan lembaga tinggi negara, tapi dia bukan lembaga swasta, bukan private agency, bukan government agency, bukan private agency, bukan sebagai lembaga tinggi negara….. Ini suatu agency, suatu lembaga bukan pemerintahan tapi punya negara, lalu oleh sebab itu istilah lembaga negara dengan huruf kecil, “l” kecil, “m” kecil.[13]

 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Gubernur Bank Indonesia pada rapat yang sama sebagaimana dinyatakan,

“…Bank Indonesia itu sudah pasti bukan lembaga tinggi negara dan yang terang bahwa dia adalah sesuatu yang dimiliki oleh negara, jadi unsur negaranya ada disitu dan tidak lembaga tinggi negara dan didalam kedudukan di sini dia berada di bawah lembaga-lembaga tinggi negara seperti misalnya berada di bawah yang disitu sejajar BPK, DPR kemudian MA dan DPA. Jadi Bank Indonesia itu adalah berada dibawah semuanya. Oleh karena itu disini diusulkan sebagai lembaga negara…”.[14]

 

Pemerintah yang dalam hal ini juga diwakili oleh Departemen Kehakiman memberikan penjelasan pada Rapat Panja ke 2 tanggal 25 Maret 1999,  bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen sejajar dengan Menteri dan peraturan yang dibuatnyapun sejajar dengan keputusan Menteri. Dalam kalimat dari pejabat Ditjen Kumdang ditakan,

“Oleh karena itu apabila BI ini walaupun merupakan satu yang sifatnya lembaga independen, menurut hemat kami dia bukanlah sejajar Lembaga Negara, tetapi sejajar dengan Menteri. Oleh karena itu peraturan-peraturannya pun, itu adalah sejajar dengan Keputusan Menteri”.[15]

 

Penjelasan-penjelasan pemerintah di atas secara jelas mendudukkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara bukan merupakan lembaga tinggi negara, tetapi dapat disejajarkan dengan kedudukan kementerian. Adapun  mengenai kesetaraan antara Bank Indonesia dengan lembaga tinggi negara dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari hubungan kerja antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang independen  sebagaimana diatur oleh Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 UU No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004. Dengan statusnya yang spesial ini, dengan meminjam istilahnya Klaus Stern dalam melihat Bundesbank, maka Bank Indonesia itu harus dilihat sebagai “the highest executive state bodies”.[16] Sebab Bundesbank kata Ellen Kennedy,

“..is not a constitutional branch like the judiciary, legislative or executive, the Bundesbank operates in constitutive manner and its norm of monetary stability is more like a cosntitutional principle..”[17]

 

Hubungan tata-kerja antara pemerintah dan Bank Indonesia terutama diatur dalam ketentuan Pasal 52 yang menetapkan bahwa Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Dalam kedudukan sebagai pemegang kas ini ada kewajiban Bank Indonesia untuk memberikan bunga atas saldo pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 mengatur tentang kewajiban Bank Indonesia sebagai penerima pinjaman luar negeri untuk menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Ketentuan kedua pasal ini kalau dihubungkan dengan teori principal-agent, maka disini Bank Indonesia bertindak sebagai agent dari pemerintah dalam memegang kas. Begitu juga Bank Indonesia bertindak sebagai agent dari pemerintah ketika Bank Indonesia menerima pinjaman luar negeri atau menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Pasal 54 ayat 1, mengatur kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang Kabinet  yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan terutama yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.  Pasal 54 ayat 2 memuat kewajiban Bank Indonesia untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Ketentuan ini menegaskan posisi kesetaraan fungsi Bank Indonesia dengan pemerintah sebagai badan hukum, yang dapat disejajarkan dengan lembaga tinggi negara dalam hal ini pemerintah.

Sementara itu pasal 55 memuat kewajiban pemerintah untuk berkonsulatasi dengan Bank Indonesia, jika pemerintah hendak menerbitkan surat-surat utang negara. Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang itu tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter, sehingga pelaksanaan perjualan surat utang itu dilakukan sesuai kondisi pasar dan menguntungkan pemerintah.[18] Dalam penerbitan surat utang ini Bank Indonesia dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah. Akan tetapi Bank Indonesia dilarang untuk membeli surat-surat utang negara dipasar primer untuk diri sendiri, kecuali surat utang berjangka pendek yang diperlukan dalam operasi pengendalian moneter.  Bank Indonesia diperkenankan untuk membeli surat utang negara di pasar primer dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat, yaitu terhadap surat utang negara berjangka paling lama 1 (satu) tahun.[19]

Ketentuan ini semakin menegaskan posisi Bank Indonesia sebagai agen yang membantu pemerintah dalam menerbitkan surat-surat utang, sehingga pada saat yang sama undang-undang melarang Bank Indonesia untuk mengambil keuntungan dari penerbitan surat-surat utang ini. Sebagai agen Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli surat-surat utang hanya untuk dalam keadaan darurat atau hanya terhadap surat-surat utang yang berjangka pendek.

Pengaturan hubungan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk melakukan konsultasi mengenai kebijakan ekonomi, keuangan dan perbankan dengan tidak adanya Dewan Moneter sebagai sarana mempertemukan kepentingan Pemerintah dan Bank Indonesia, sebagaimana  dinyatakan dalam UU No.11 Tahun 1953 dan UU No. 13 Tahun 1968, seharusnya dilakukan dengan didasarkan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2004. Karena dari ketentuan Pasal 54 ayat 1 memberi kewajiban kepada Pemerintah  untuk meminta  pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah yang merupakan kewenangan Bank Indonesia. Sementara Bank Indonesia menurut pasal 54 ayat 2 wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kebijakan lain terutama yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Dengan demikian maka konsultasi antara pemerintah dan Bank Indonesia terutama dalam melakukan koordinasi mengenai kebijakan ekonomi  dan perbankan dapat dilakukan secara langsung, tidak memerlukan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat, berhubung dengan tidak adanya Dewan Moneter  sebagaimana diusulkan oleh Didiek Rachbini dan kawan-kawan.[20]

Dari apa yang dikemukakan di atas meskipun tidak jelas kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum,  tidak diatur   sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Tap. MPR No. III/MPR/1978 atau oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka Bank Indonesia harus tetap dilihat sebagai lembaga  yang mempunyai fungsi setara dengan lembaga tinggi negara, seperti Mahkamah Agung  dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,[21] tetapi Bank Indonesia  tugasnya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.  Jika   dihubungkan dengan tata kerja antara pemerintah dan Bank Indonesia maka peran dan tugas Bank Indonesia  sangat penting dan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang berhubungan dengan masalah ekonomi, perbankan dan keuangan.

Peranan dan tugas Bank Indonesia  yang sangat besar dan berpengaruh  dalam masalah ekonomi dan  perbankan   ini dapat disetarakan dengan fungsi  Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan.  Kemudian dengan independensi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang tentang Bank Indonesia, kedudukan Bank Indonesia tidak berada di bawah kontrol Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan apalagi mengingat pengangkatan Gubernur Bank Indonesia baru dapat dilakukan oleh Presiden setalah mendapat persetujuan dari  Dewan Perwakilan Rakyat.  Namun demikian kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, tidak dapat disamakan dengan lembaga tinggi negara, dan tidak mungkin pula dapat disamakan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sebagaimana dikemukakan oleh Didik J Rachbini, Suwidi Tono dkk.[22] Seperti juga dikemukakan oleh Nico Daryanto, “Karena Presiden itu juga kepala negara, maka pasti tidak akan ada tingkat dari Bank Indonesia ini ditempat Presiden itu, pasti di bawahnya”.[23] Sebagaimana juga dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, konsekwensinya apabila Bank Indonesia menjadi lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat sewaktu-waktu untuk memanggil Bank Indonesia kecuali dalam rapat konsultasi, sehingga akibatnya akuntabilitas Bank Indonesia menjadi berkurang.[24]

Dari Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, kedudukan bank sentral tidak pernah ditegaskan sebagai lembaga tinggi negara atau sebagai alat perlengkapan Negara. Pada UUD 45 sebelum diamandemen, yang diakui sebagai lembaga tinggi negara adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, [25]  Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung dan kemudian hal ini semakin ditegaskan oleh  Pasal 1 ayat 2 Tap. MPR No. III/MPR/1978. Begitu juga dengan UUD Sementara 1950, yang dinyatakan sebagai alat perlengkapan Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden; Menteri-menteri; Dewan Perwakilan Rakyat; Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.[26] Adapun dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang dinyatakan sebagai alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat ialah  Presiden; Menteri-menteri, Senat; Dewan Perwakilan Rakyat; Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawas Keuangan.[27]

Pasal-pasal tertentu dari UUD yang pernah berlaku di Indonesia ini semua menunjukkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral atau juga disebut sebagai bank sirkulasi tidak pernah dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara, kalaupun Gubernur Bank Indonesia diperlakukan sebagai pejabat tinggi negara disamakan dengan menteri negara seperti pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tetapi  pemerintah tetap  memperlakukan Bank Indonesia sebagai bagian dari pemerintah.

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 


[1] Penjelasan pasal 4 ayat 3 UU No.23 Tahun 1999 jo penjelasan pasal 4 ayat 3 UU No.3 Tahun 2004.

[2] Prof. Bagir Manan : 2000, Op. cit, h. 9.

[3] Klaus Stern : 1999, Op. cit, h.110.

[4] Klaus Stern : 1999, Op.cit, h. 110.

[5] Geoffrey P Miller : 1998, 1998, An Interest-Group Theory of Central Bank Independence, Journal of Legal Studies, vol. XXVII, 433-453, h. 449.

[6] N.W. Barber: 2001, Prelude to the Separation of Powers, C.L.J, 60(1), March, 59-88,  h. 73.

[7] Rosa Maria Lastra and Geoffrey P. Miller : 2001, , Central Bank Independence in Ordinary and Extraordinary Times dalam Jan Kleinman (ed),  Central Bank Independence, The Economic Foundations, the Constitutional Implications and Democratic Accountability, Kluwer International, h. 40.

[8] Arend Lijphart : 1999, Op.cit, h. 232.

[9] Geoffrey E Wood,  Terence C. Mills, Forrest H. Capie: 1993, Central Bank Independence: What Is It and What Will It Do For Us ?, Institute of Economic Affairs, h 11.

[10] Robert Sparve : 2002, Supervisory Boards in Some Central Banks,   paper contribution to the IMF Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., May 7-17, h. 9..

[11] Loc.cit.

[12] Pasal 1 ayat 2 Tap. MPR No. III/MPR/1978, “ Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah: a. Presiden; b. Dewan Pertimbangan Agung; c. Dewan Perwakila Rakyat; d. Badan Pemeriksa Keuangan; e. Mahkamah Agung.

[13] Sekretariat Komisi VIII, Sekretariat Jenderal DPR RI: 1999, Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Bank Indonesia, Buku II, Rapat ke-6, Selasa 9 Maret 1999, h. 62.

[14] Ibid, h. 63.

[15] Sekretariat Komisi VIII, Sekretariat Jenderal DPR RI: 1999, Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Bank Indonesia, Buku IV, Rapat ke 15, tanggal 25 Maret 1999, h. 79.

[16]  Klaus Stern : 1999, Op. cit, h. 111.

[17] Ellen Kennedy: 1991, The Bundesbank Germany’s Central Bank in the International Monetary Sistem, The Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers, h. 11.

[18] Penjelasan pasal 55 ayat 1 UU No.3 Tahun 2004.

[19] Penjelasan pasal 55 ayat 4 UU No.3 Tahun 2004.

[20] Didiek J. Rachbini, Suwidi Tono dkk : 2000, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, PT Mardi Mulyo, Jakarta ,  h. 181.

[21] Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

[22] Didik J Rachbini, Suwidi Tono dkk : 2000, Op. cit, h. 167.

[23] Sekretariat Komisi VIII: 1999, Buku II, Op. cit, Sidang 10 Maret 1999, h. 27.

[24] Amandemen UU BI dan RUU Keuangan Negara Seabiknya Tunggu Amandemen UUD, Suara Pembaruan, 14 April 2001, Op. cit.

[25] Dihapus dalam Perubahan IV 10 Agustus 2001.

[26] Pasal 44 UUD Sementara 1950.

[27] Bab III, Perlengkapan Indonesia Serikat Ketentuan Umum, Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Benarkah Facebook Haram?

Oleh Abd Basit

Di era teknologi sekarang ini, siapa yang tidak kenal dengan jejaring sosial Facebook. Semua kalangan sudah akrab dengannya. Kini Facebook menjadi situs paling favorit, bahkan mengalahkan mesin pencari yang lebih dulu populer, seperti Yahoo dan Google.

Facebook sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Dengan Facebook, semua orang bisa menjumpai sesama di dunia maya. Lewat Facebook juga, kita bisa reunian dengan teman-teman lama kita. Dengan adanya fasilitas Facebook, kita lebih gampang menjalin tali silaturahmi.

Kini Facebook masuk ranah agama. Hasil Bahtsul Masail XI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat, Lirboyo, Kediri, memutuskan bahwa Facebook haram. Sabtu lalu (23/5) Jawa Pos memberitakannya dengan judul Haramkan Facebook untuk Gosip-PDKT. Membaca berita tersebut, penulis tergelitik untuk menanggapinya. Sebab, bagi penulis, Facebook tidaklah terlalu banyak mudaratnya (bahayanya).

Dalam pencetusan sebuah hukum, apabila kita tidak menemukan langsung dalam Alquran dan hadis, alternatifnya adalah kita mempertimbangkan antara maslahat (manfaat) dan mafsadat (bahaya) yang bisa ditimbulkannya. Untuk Facebook, penulis mengira, antara maslahat dan mafsadatnya, lebih dominan maslahatnya. Kenapa?

***

Facebook haram jika 1) digunakan untuk PDKT (pendekatan) dengan lawan jenis, 2) digunakan untuk bergosip dan menyebarkan kebohongan, dan 3) para pemakainya berbicara tentang masalah intim secara terbuka atau mendukung perilaku vulgar (Jawa Pos, 23/5).

Melihat tiga poin di atas, bisa penulis simpulkan bahwa Facebook bisa menjadi “doli” bagi orang-orang iseng. Juru Bicara Facebook Debbie Frost menyatakan, orang memakai jejaring itu untuk berhubungan dengan kolega maupun keluarga mereka tentang isu serta masalah-masalah lokal dan dunia. “Kami melihat banyak orang dan organisasi memanfaatkan Facebook untuk agenda-agenda yang positif,” katanya kepada Associated Press (Jawa Pos, 23/5). Pernyataan juru bicara Facebook di atas sangat tepat dan benar.

Selain itu, manfaat Facebook adalah, pertama, merupakan wadah silaturahmi antar sesama. Dengan adanya Facebook, kita bisa mencari teman-teman kita yang telah lama “hilang”. Kita cukup mengetik nama teman kita yang “hilang”, setelah itu akan muncul dan kita temukan. Setelah menemukan, kita tinggal meng-add-nya dan kita bisa bersua di sana.

Hal tersebut pernah dialami penulis. Belum sebulan ini teman Facebook penulis, Ahmad Yusuf Firdaus, bersilaturahmi ke tempat tinggal penulis hanya gara-gara Facebook. Padahal, penulis tidak pernah bertemu sebelumnya. Semua itu terjadi gara-gara Facebook. Indah sekali! Ahmad adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Jurusan Sastra Inggris asal Situbondo dan alumnus Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

Kedua, Facebook merupakan wadah diskusi. Dengan cukup menulis pernyataan atau pertanyaan di dinding Facebook, kita bisa saling mengomentari (diskusi) sesama teman. Penulis sering menemukan, teman-teman Facebook saling komentar tentang pencerahan keilmuan masing-masing. Itu baru yang ada di Facebook pribadi, lain lagi di Group Facebook.

Di Group Facebook, kita bisa berdiskusi lebih jauh dan spesifik. Seperti Group Facebook tentang tafsir hadis, misalnya “Pencinta Tafsir dan Hadis”, Group Facebook kepenulisan, misalnya “Pena Pagi Group”, dan sejenisnya. Di Facebook “Pencinta Tafsir dan Hadis”, kita bisa berdiskusi tentang keilmuan tafsir dan hadis meskipun belum bertemu langsung sebelumnya dengan sesama anggotanya. Begitu juga halnya di Group Facebook kepenulisan. Kita bisa mendiskusikan tulis-menulis.

Ketiga, Facebook merupakan wadah berbisnis. Dengan Facebook, kita bisa mempromosikan dan menawarkan dagangan kita. Kita cukup mencantumkan identitas lengkap dan menunggu respons yang lain. Seperti yang terjadi di Group Facebook “Jamaah Facebookiyah”. Di sana salah seorang anggotanya menawarkan kepada anggota yang lain untuk memiliki seragam Jamaah Facebookiyah. Siapa yang berminat cukup memesan dan mengontak nomor handphone (HP) yang telah disediakan. Kenyataannya, banyak anggota yang mengomentari dan memesannya.

***

Kita kembali ke perbincangan pengharaman Facebook. Inti pengharaman Facebook adalah mereka (ulama) mengkhawatirkan seks terlarang atau pornografi menyebar kepada anak-anak dan para remaja kita. Hemat penulis, kekhawatiran itu berlebihan apabila didakwakan kepada Facebook. Sebab, kekhawatiran tersebut lebih sangat mungkin terjadi di situs internet lainnya, misalnya Google, dan HP.

Kalau di Facebook, kemungkinan untuk menyimpan serta mem-posting video porno dan sejenisnya sangat kecil karena Facebook bukan jejaring yang bersifat pribadi. Jadi, orang akan merasa malu apabila ingin menyimpan dan mem-posting video porno di Facebook. Sebab, hal itu akan diketahui orang banyak atau teman-temannya ketika mereka mengunjunginya.

Berbeda halnya dengan HP dan situs Google. Keduanya sangat memungkinkan untuk dipakai menyimpan video porno. Sebab, HP dan Google merupakan fasilitas pribadi, yang kalau orang menyimpan sesuatu, orang lain sulit menemukan.

Bahtsul Masail XI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur juga menghasilkan keputusan, cari jodoh di Facebook haram. Alasannya, mencari pasangan hidup harus melalui pengenalan karakter dan penjajakan lebih jauh, tidak gegabah.

Menurut penulis, kalau memang seperti itu, Facebook sudah termasuk salah satu wadah pengenalan karakter lawan jenis. Dengan chatting dengan lawan jenis incaran, kita akan tahu -meskipun tidak semuanya- apakah dia peramah atau pemarah dan sejenisnya. Untuk penjajakan, kita bisa menindaklanjuti lebih jauh dan serius, bisa dengan bertemu langsung (taaruf) dengan yang bersangkutan.

Akhir kata, kiranya kita tidak usah memvonis bahwa Facebook haram. Sebab, kalau kita berbicara tentang manfaat dan bahaya, keduanya tidak cuma ada pada Facebook dan situs internet. Di sandal atau sepatu yang kita pakai pun ada yang demikian. Wallahu A’lam. (Sumber: Jawa Pos, 25 Mei 2009).

Tentang penulis:
Abd. Basid, Facebooker; aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel, Surabaya



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,787,749 hits
Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan