Arsip untuk Mei 18th, 2009

Menimbang Mudarat UASBN

Oleh Ade Irawan

Ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) yang diselenggarakan mulai Senin (11/5) menjadi penutup rangkaian ujian nasional tahun ajaran 2008/2009. Menurut pemerintah, UASBN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) serta mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu.

UASBN merupakan hasil kompromi antara departemen pendidikan nasional dan dewan perwakilan rakyat. Awalnya diberi nama UN SD dengan format yang sama seperti UN (ujian nasional) sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kuatnya penolakan dari masyarakat memaksa Depdiknas mengubah menjadi ujian nasional terintegrasi ujian sekolah (UNTUS).

Kini, giliran DPR yang tidak puas. Sebab, dalam UNTUS, UN lebih ditekankan daripada ujian sekolah. Depdiknas diminta kembali merevisi. Akhirnya, muncul UASBN.

Paling tidak ada dua perbedaan antara UASBN dan UN pada tingkat SMP dan SMA. Pertama, soal ujian. Materi dibuat oleh penyelenggara tingkat provinsi dan badan standar nasional pendidikan dengan proporsi masing-masing 25 persen dan 75 persen. Kedua, kelulusan. Angka minimal lulus tidak dipatok dan diseragamkan secara nasional, tapi diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan.

Meski begitu, UASBN pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan UN sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meresentralisasi proses penentuan kelulusan di sekolah. Dari berbagai aspek, kebijakan tersebut dapat berdampak buruk bagi guru, peserta didik, maupun orang tua.

***

Ada beberapa permasalahan dalam UASBN. Yang paling mendasar adalah kontradiksi dengan kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Pernyataan pemerintah bahwa UASBN dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong tercapainya target wajib belajar tidak memiliki dasar yang jelas, baik secara konseptual maupun yuridis.

Titik tekan UASBN adalah standar kelulusan. Padahal, agar dapat merealisasikan program wajib belajar, pemerintah mesti memulai dengan menjalankan kewajiban menetapkan dan mengimplementasikan standar pelayanan bagi warga. Untuk itu, ada dua hal yang dijadikan sebagai prioritas. Yakni, akses terbuka bagi semua kelompok warga dengan menghilangkan segala hambatan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain itu, prinsip wajib belajar meliputi SD dan SMP atau sederajat yang berada pada level sama, pendidikan dasar. Hal tersebut jelas ditegaskan dalam Undang-Undang 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

UASBN menegasikan prinsip yang telah ditegaskan dalam UU Sisdiknas. Sebab, ada fase lulus atau tidak lulus bagi peserta didik kelas enam. Apalagi dibuat sentralistis yang menunjukkan bahwa SD atau sederajat dan SMP atau sederajat berada pada level yang berbeda. Dengan demikian, UASBN justru dapat menghambat upaya untuk merealisasikan program wajib belajar yang rencananya “dituntaskan” pada 2008.

Masalah kedua berkaitan dengan pungutan. Alokasi dana dari APBN untuk mendukung UASBN yang sangat sedikit dan ketidakjelasan jumlah dana yang mesti ditanggung oleh pemerintah daerah membuat orang tua menjadi sumber potensial pendanaan. Apalagi hasrat dinas dan sekolah untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut makin memperkuat posisi orang tua sebagai objek pemerasan.

Beragam kegiatan dibuat menyertai UASBN, mulai les dan bimbingan belajar, program pemantapan mata pelajaran yang akan diuji, hingga tryout . Biaya yang akan ditanggung oleh orang tua murid peserta ujian secara umum dibagi menjadi tiga jenis. Yakni, biaya yang dikeluarkan menjelang ujian, biaya yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan ujian, dan biaya yang akan dikeluarkan pascaujian.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil riset ICW di lima SDN di daerah pada 2007 dan 2008. Terjadi peningkatan drastis pengeluaran orang tua, terutama kelas enam, untuk keperluan les atau bimbingan belajar di sekolah. Bahkan, dari sisi besar biaya, les menempati urutan pertama di antara sepuluh jenis biaya yang dianggap paling memberatkan orang tua yang menjadi responden.

Masalah lain adalah potensi kecurangan. Dalam UASBN, walau pembuatan soal menjadi tanggung jawab penyelenggara pusat dan provinsi, nilai kelulusan diserahkan kepada masing-masing sekolah. Pada satu sisi, UASBN tidak jauh berbeda dengan evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas) dan otoritas guru sebagai penentu kelulusan tidak hilang. Tetapi, pada sisi lain, penentuan kelulusan yang diserahkan kepada sekolah dapat berdampak negatif.

Atas dasar gengsi, sekolah akan mempertinggi kelulusan hingga di luar kemampuan. Apalagi dinas pendidikan turut menekan karena mengingingkan citra baik mereka di mata kepala daerah atau daerah lain. Akibatnya, akan terjadi perlombaan angka batas kelulusan. Dengan kondisi pelayanan yang buruk, angka batas kelulusan tinggi tidak mungkin bisa dipenuhi oleh peserta ujian. Karena itu, UASBN berpotensi memunculkan kecurangan seperti yang terjadi dalam penyelenggaraan UN SMP dan SMA atau sederajat.

Apabila pemerintah mau belajar dari pengalaman, tentu tidak akan mau mengulang kesalahan dua kali. Sebab, UN pada tingkat SD pasti memunculkan masalah seperti pada tingkat SMP dan SMA. Bahkan, bukan tidak mungkin jauh lebih parah. Pemerintah dengan anggaran miliaran rupiah justru akan membeli masalah yang dapat membuat pendidikan nasional terpuruk.

Daripada menghabiskan banyak anggaran yang pada akhirnya memunculkan kontroversi, pemerintah lebih baik berkonsentrasi merealisasikan program sekolah gratis. Selain merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dalam rencana strategis pendidikan 2005-2009, memperluas akses dengan menyediakan sekolah gratis dan berkualitas pada tingkat dasar merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintahan SBY-JK. (Sumber: Jawa Pos, 14 Mei 2009)

Tentang penulis:
Ade Irawan, aktivis Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan

Iklan

Politik Hukum Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian V)

Oleh Lilik Mulyadi

 

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 20 April 2009. Bagian II, edisi Senin 27 April 2009. Bagian III, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian IV, edisi Senin 11 Mei 2009. Bagian V, edisi Senin 18 Mei 2009. .

 

 

         Konklusi dasar dari apa yang telah diuraikan konteks di atas maka politik hukum mengenai kebijakan legislasi Indonesia tentang pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ditemukan adanya ketidakjelasan perumusan norma, ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara ketentuan pasal bersangkutan sehingga perlu dicarikan sebuah formulasi tentang pembalikan beban pembuktian yang relatif lebih sesuai dengan kondisi Indonesia dengan tetap mengacu kepada ketentuan asas hukum pidana, hukum acara pidana maupun instrumen hukum internasional pasca Ratifikasi KAK 2003 sebagaimana diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

          Selain politik hukum terhadap kesalahan orang (mens rea) maka juga dikenal adanya pembalikan beban pembuktian terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia. Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia dengan pembalikan beban pembuktian terhadap harta kekayaan pelaku dan kemudian dapat dilakukan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. Alasannya, pertama aset pelaku tindak pidana korupsi akan berguna banyak untuk pembangunan Indonesia pada umumnya dan untuk kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Akibat tindak pidana korupsi maka mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati hak-haknya dan bahkan mengakibatkan bagian terbesar masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, dengan adanya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari segi yuridis akan menempatkan pemerintah dimata warga negara bahwa telah melaksanakan penegakan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum (supremacy of law) dan semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum (equality of law) dimana tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, sehingga masyarakat akan menilai bahwa pejabat dan masyarakat biasapun tak kebal hukum dan diperlakukan sama di depan hukum. Ketiga, adanya KAK 2003 mengakibatkan proses perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan pelbagai cara dan prosedur sehingga akan membawa dampak positif dimana harta pelaku tindak pidana korupsi relatif dapat dikembalikan oleh pemerintah.

            Dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai ius constitutum/ius operaturum yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kepemilikan aset  kekayaan  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formulatif menentukan bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (civil procedure). Adapun ketentuan tersebut beroriensi kepada ketentuan Pasal 32,[1] Pasal 33[2] dan Pasal 34[3] serta Pasal 38C[4] UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 melalui gugatan perdata serta ketentuan Pasal 38 ayat (5),[5] Pasal 38 ayat (6)[6] dan Pasal 38B ayat (2)[7] dengan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

           Sebelum ini, maka dalam sejarah perkembangan peraturan korupsi pernah diatur mengenai perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 14[8] Prt/Pm-08/1957 tentang Penilikan Harta Benda, Pasal 2[9] Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957, Pasal 12 ayat (1)[10] dan ayat (3)[11], Pasal 33 ayat (1)[12], Pasal 40 ayat (2)[13] dan ayat (3)[14] Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darta Nomor: Prt/Peperpu/013/95 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda, Pasal 16 ayat (2)[15] dan ayat (3)[16]   UU Nomor   24 Prp 1960, Pasal 2 ayat (1)[17] dan Pasal 2 ayat (6)[18] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang Bukti dan Pasal 4,[19] Pasal 34 huruf a,[20] dan huruf b,[21] Pasal 35 ayat (1)[22] UU Nomor 3 Tahun 1971.

           Selain itu, pasca KAK 2003 maka perampasan aset pelaku kekayaan tindak pidana korupsi juga diatur. Pada mukadimah KAK 2003 para 8 ditentukan, bahwa:

          “Bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.” 

   

           Apabila dianalisis ternyata ketentuan Paragraf 8 KAK 2003 berhubungan mukadimah paragraf 3 KAK 2003 tentang keterkaitan antara perbuatan korupsi dengan pembangunan berkelanjutan. Ketentuan Paragraf 3 KAK 2003 secara tegas menentukan bahwa:

            “Prihatin atas keserikusan masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”.

  

           Pada KAK 2003 maka perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 dimana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, pada KAK 2003 maka perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “negatiation plea” atau “plea bargaining system”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 KAK 2003).

 

C. REKAPITULASI

              Politik hukum kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi Indonesia khususnya ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap kesalahan pelaku (mens rea) tindak pidana korupsi terdapat kesalahan, ketidakjelasan dan ketidakharmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 12B dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (materiele feit) dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis Jaksa Penuntut Umum imperatif membuktikan perumusan delik tersebut dan konsekuensinya pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem accusatoir yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 38B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, khusus terhadap gratifikasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, begitupun sebaliknya terdakwa tidak dapat dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Pasca berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) sebagaimana diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 diperlukan suatu modifikasi perumusan norma pembalikan beban pembuktian yang bersifat preventif, represif dan restorative. Kemudian terhadap politik hukum terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi  yang kemudian dilakukan perampasan aset telah dikenal sejak diberlakukan Peraturan Perang Pusat (Pasal 14 Prt/Pm-08/1957 tentang Penilikan Harta Benda, Pasal 2 Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darta Nomor: Prt/Peperpu/013/95 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda) hingga UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 serta KAK 2003 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006***

 

Tentang penulis:

Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abidin, Andi Zainal.,  Hukum Pidana I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan”, Jakarta, 2006

————————, ”Kendala Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang”, Paper, Jakarta, 2007

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Atmasasmita, Romli, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1982

———————–, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Penerbit Badan Pembinaaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002

Bemmelen, J.M. van,  Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979

Friedman, Lawrence M. dan Steward Macaulay (ed), Law and the Behavioral Sciences, The boobs Merrill Company, Indianapolis, 1969

————–, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984

Hamzah, Andi, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

——————–, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Russell and Russell, New York, 1973

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit PT.Djambatan, Jakarta, 2008,

——————–, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008

——————–, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Penerbit Alumni, Bandung, 2007

——————-, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikaran Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Disertasi, Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007

——————-, Tindak Pidana Korupsi Normatif, Teoretis, Praktik Dan Masalahnya, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2007

Remmelink, Jan, Hukum pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Rukmini, Mien,  Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006

Saleh, Roeslan,  Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Penerbit Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996

Sampford, Charles, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell Inc, New York, 1989

 

 

 

 

 


            [1]Pasal 32 ayat (1) menentukan: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.” Ayat (2) menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

           [2]Pasal 33 menentukan: “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

           [3]Pasal 34 menentukan: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

           [4]Pasal 38 C menentukan: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

            [5]Pasal 38 ayat (5) menentukan: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

            [6]Pasal 38 ayat (6) menentukan: “Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.”

           [7]Pasal 38B ayat (2) menentukan: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

           [8]Pasal ini menentukan bahwa Penguasa Militer berwenang untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan dimungkinkan adanya penyitaan.

          [9]Ketentuan Pasal ini memberikan kewenangan kepada Penguasa Militer untuk menyita dan merampas barang-barang (sebagaimana dimaksud Prt/PM-08/1957) menjadi milik negara

          [10]Penilik harta benada dapat menyita harta benda seseorang atau suatu badan apabila ia setelah mengadakan penyelidikan yang seksama berdasarkan ketentuan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda itu termasuk salah satu rumusan termaksud dalam ayat 2

         [11]Penilik harta benda berhak juga menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergfunakan untuk mendapat keterangan tentang harta benda seseorang atau sesuatu badan hukum.

         [12]Jika seseorang dalam waktu 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dengan sukarela melaporkan kepada instansi yang berwajib, perbuatan korupsi yang telah dilakukansebelum diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dengan disertai keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang lengkap, maka perbuatan itu tidak akan dituntut, asal harta benda yang diperoleh dengan/atau karena perbuatan tersebut diserahkan kepada Negara.

        [13]Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas

        [14]Si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang dipertoleh dari korupsi

        [15]Ketentuan ini menentukan bahwa segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas

        [16]Dalam ayat ini ditentukan bahwa si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi

           [17]Ketentuan ini menetapkan bahwa barang-barang yang dirampas atas kekuatan putusan pengadilan harus dijual oleh kepala atau pemimpin kejaksaan pada pengadilan yang melakukan peradilan tingkat pertama, kecuali jika menurut peraturan barang-barang itu tidak boleh dijual atau kepala kejaksaan tersebut di atas memberi ketentuan lain.

           [18]Ketentuan ini menetapkan bahwa terhadap barang yang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan, kepolisian atau pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, kewajiban pada pasal ini dijalankan oleh panitera dengan diketahui oleh ketua pengadilan

           [19]Dalam pasal ini ditentukan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

            [20]Ketentuan ini menetapkan bahwa perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap, yang berwujud atau tidak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula dengan harta lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan.

           [21]Ketentuan ini menetapkan bahwa perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap, yang berujud maupuin tak berujud, yang termasuk perusahaan terhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula dengan harga lawan barang-barang yang menggantukan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut tersebut sub a pasal ini.

            [22]Ketentuan ini menetapkan bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,787,749 hits
Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan