Archive for the 'Artikel Advokat, Konsultan Hukum (AKH)' Category

Gagal Paham Masa Jabatan Kapolri

Oleh Bahrul Ilmi Yakup

Riak pertarungan politik kian berkembang, bahkan memanas, menjelang batas usia pensiunKepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI (UU Kepolisian RI), ia akan memasuki usia pensiun pada 24 Juli 2016. HANDINING Paralel dengan itu, secara keliru khalayak umum memahami bahwa Presiden harus mengangkat personelbaru untuk mengisi jabatan Kapolri. Padahal, kalau diperiksa secara teliti, rezim hukum Indonesia tentang kepolisian—UUD 1945, TAP MPR No VI, dan No VII Tahun 2000, UU Kepolisian RI (UU No 2/2002)—sesungguhnya tidak mengharuskan Kapolri diganti karena alasan telah memasuki usia pensiun. Justru hukum mengatur bahwa satu-satunya alasan Kapolri (petahana) berhenti dari jabatannya karena diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR eks Pasal 11 Ayat (1) UU Kepolisian RI.Kapolri (petahana) tidak boleh berhenti karena alasan mengundurkan diri.

UU Kepolisian RI tidak pula mengharuskan bahwa Kapolri harus dijabat oleh jenderal aktif.UU Kepolisian RI juga tidak mengatur masa jabatan Kapolri secara pasti (fixed term).Karena itu, konstitusi memberi wewenang prerogatifkepada Presiden untuk memberhentikan atau mempertahankan Kapolri (petahana) sesuai kebutuhan obyektif dan subyektif Presiden selaku atasan Kapolri.

Pengisian Jabatan Kapolri

Secara konstitusional, Presiden memiliki dua opsi untuk mengisi jabatan Kapolri,yaitu mengangkat personel baru atau tetap mempertahankan Kapolri (petahana) dengan komplementari memperpanjang masa dinas aktifnya melebihi usia 58 tahun.Kendati hal tersebut sebetulnya menurut hukum tidak diperlukan. Sebab, sejatinya UU Kepolisian RI tidak mengatur bahwa Kapolri harus anggota kepolisian aktif. Yang harus berstatus anggota kepolisian aktif sebagaimana maksud Pasal 11 Ayat (6) UU Kepolisian RI adalah calon Kapolri yang hendak diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.

Menurut UUD 1945, opsi Presiden mengangkat personel baru Kapolri atau tetap mempertahankan Kapolri (petahana) memiliki validitas keabsahan hukum yang setara. Faktor penentunyaadalah, pertama, kebutuhan obyektif dan subyektif Presiden sebagai pengguna personel Kapolri dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Kedua, proses pengisian jabatan Kapolri harus sesuai aturan hukum yang berlaku.

Secara obyektif tentunya Presiden membutuhkan figur Kapolri yang profesional, yaitu figur yang memiliki keterampilan teknis kepolisian, memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan mumpuni yang mampu menggerakkan potensi lembaga untuk mencapai tujuannya, serta siap mendedikasikan pengabdian tanpa kenal waktu. Kriteria obyektif ini tentu telah disandang para jenderal Polriyang dicalonkan menjadi Kapolri. Hukum mengatur bahwa wewenang menilai aspek obyektif profesionalitas calon Kapolri (dapat) didelegasikan oleh Presiden kepada Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Mabes Polridan Komisi Kepolisian Nasional. Dalam konteks ini, Presiden menerima penilaian dan usulan nama calon Kapolri.

Adapun secara subyektif, aturan hukum memberi wewenang kepada Presiden untuk menentukan kriteria tertentu terhadap figur yang akan mengisi jabatan Kapolri. Kriteria subyektif tersebut umumnya meliputi kedekatan emosional, loyalitas, dan karakteristik personel Kapolri.

Wewenang Presiden untuk menentukan kriteria subyektif personel Kapolri itulah yang secara ketatanegaraan disebut wewenang prerogatif Presiden.

Dengan demikian, dalam konteks pengisian jabatan Kapolri, wewenang Wanjakti, Kompolnas, atau partai pendukung Presiden hanyalah sebatas menyampaikan kriteria obyektif personel yang dapat mengisi jabatan Kapolri.

Untuk mengisi jabatan Kapolri, Presiden dapatmemilih opsi kedua:”meneruskan” masa jabatan Kapolri (petahana). Opsi ini dapat ditempuh, sebab hukum kepolisian tidak membatasi atau mengatur bahwa Kapolri harus berstatus sebagai polisi aktif. Namun, Presiden berwenang memperpanjang usia dinas Kapolri sampai melebihi usia 58 tahun sebagaimana diatur Pasal 30 Ayat (2) UU Kepolisian RI.

Isu perpanjangan masa dinas Kapolri (petahana) ternyata sama sekali tidak diatur dalam UU Kepolisian RI (UU No 2/ 2002). Artinya, Presiden berwenang untuk mengisi dan melengkapi kekosongan hukum (rechtvacuum) tentang perpanjangan masa dinas aktif Kapolri (petahana).

Adanya rechtvacuum pengaturan soal perpanjangan masa dinas aktif Kapolri (petahana) sebetulnya sesuatu yang aneh, bahkan dapat diartikan adanya gagal paham pembentuk UU memahami substansi jabatan Kapolri. Pembentuk UU Kepolisian RI telah gagal memahami sejarah lembaga kepolisian yang sedari awal telah menoreh pengalaman perpanjangan masa jabatan Kapolri sampai tiga kali.

Pada masa awal sejarah lembaga kepolisian, jabatan Kapolri pertama, Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto yang menjabat periode 1945-1959, mengalami perpanjangan masa jabatan sampai tiga kali oleh Presiden Soekarno. Dengan merujuk preseden tersebut, kendati terdapat rechtvacuum bukan berarti Presiden tidak boleh meneruskan masa jabatan Kapolri (petahana). Sebagai kepala pemerintahan,Presiden berwenang membuat diskresi, dalam rangka mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur penerusan masa jabatan Kapolri petahana.

Isu krusial

Ada beberapa isu krusialyang perlu diatur dalam lingkup pengaturan penerusan masa jabatan Kapolri (petahana). Isu tersebut paling tidak mencakup, pertama, isu masa dinas aktif Kapolri. Pengaturan isu masa dinas aktif harus diatur secara baik dan tepat, sebab ada ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UU Kepolisian RI terkait batas usia pensiun anggota Polri. Harus ada ketegasan pengaturan apakah norma tersebut berlaku untuk Kapolri (petahana) atau hanya untuk anggota Polri.

Menurut nalar hukum, isu batas usia pensiun tidak mengikat Kapolri (petahana), sebab UU Kepolisian RI tidak mengatur bahwa Kapolri harus berstatus anggota kepolisian aktif. Yang harus berstatus anggota kepolisian aktif adalah calon Kapolri sebagaimana ditentukan Pasal 11 Ayat (6) UU Kepolisian RI.

Isu krusial kedua adalah tentang persetujuan DPR.Pasal11 Ayat (1) dan (2) mengatur, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan persetujuan DPR. Namun tak mengatur apakah perpanjangan masa jabatan Kapolri (petahana) memerlukan persetujuan DPR atau tidak.

Dalam konteks nalar hukum, sebetulnya untuk meneruskan masa jabatan Kapolri (petahana), Presiden cukup menyampaikan pemberitahuan perpanjangan masa dinas aktif Kapolri. Persetujuan DPR hanyadiperlukan dalam konteks pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Ini sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengatur masa jabatan Kapolri tidak bersifat tetap. Artinya, Presiden memegang wewenang prerogatif untuk meneruskan masa jabatan Kapolri petahana sesuai pertimbangan obyektif dan subyektif Presiden.
(Sumber: Harian Kompas, 2 Juni 2016)

Tentang penulis:
Bahrul Ilmi Yakup, Ketua Asosiasi Advocat Konstitusi, Advocat, dan Konsultan Hukum BUMN.

Iklan

Kemudahan dari Pemerintah dalam Kemitraan dengan Swasta di Proyek Infrastruktur

Giovanni Mofsol Muhammad Oleh Giovanni Mofsol Muhammad

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan baru tentang Kemitraan Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (PP 38/2015).

Kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta yang dibahas dalam peraturan ini mengacu pada penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fokus pembangunan di Indonesia. Dalam kemitraan ini, kedua pihak akan berbagi keuntungan maupun potensi resiko usaha.

Dalam PP 38/2015 ditegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam sebuah kemitraan akan membuat realisasi proyek infrastruktur lebih mudah yaitu dengan adanya dukungan dan insentif.

Salah satunya, berdasarkan PP 38/2015, pemerintah akan membeli tanah yang akan digunakan untuk pembagunan infrastruktur menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah maupun anggaran perusahaan milik negara (BUMN).

Proyek infrastruktur dapat memperhitungkan penggantian biaya pengadaan tanah ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Hal ini tentu saja berdasarkan kelayakan anggaran dari proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Selain itu, beberapa proyek infrastruktur berhak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan (feasibility support) dan insentif pajak, yang akan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

Hal ini nantinya akan disebutkan dalam dokumen tender. Pemerintah maupun pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk lain.

PP 38/2015 juga menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan jaminan untuk terlaksananya proyek infrastruktur berupa Jaminan khusus Infrastruktur. Jaminan ini juga dikeluarkan oleh Departemen Keuangan melalui entitas yang dibuat khusus untuk memberikan jaminan infrastruktur.

Jaminan Infrastruktur ini antara lain akan menjamin kemampuan keuangan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kewajiban keuangan berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Secara teknis, apa saja yang dijamin, bagaimana penjaminannya akan disebutkan dalam dokumen tender.

Dikeluarkannya peraturan baru PP 38/2015 ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk fokus pada pembangunan infrastruktur.

Diharapkan dukungan serta kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan tersebut akan mendorong pihak swasta untuk lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Pihak swasta juga mesti jeli memanfaatkan dukungan ini sebagai peluang memperluas usahanya.
(Sumber: Kompas.com, 24 Mei 2016)

Tentang penulis:
Giovanni Mofsol Muhammad, Partner di Firma Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners.

Pilkada Serentak Tanpa Otonomi Daerah

Andi Syafrani Oleh Andi Syafrani

Saat ini DPR sedang membahas revisi Undang-Undang (UU) No 1/2015 dan No 8/2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bersama pemerintah.

Sebelum tahapan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak gelombang kedua pada 2017 dimulai, revisi ini sudah harus selesai agar tidak mengganggu tahapan pilkada ke depan. Banyak persoalan teknis hukum dalam pengalaman Pilkada Serentak 2015 mendesak pembuat hukum segera melakukan perbaikan dua UU tersebut.

Selain itu, baru setahun disahkan dan diberlakukan, daftar antrean pengujian dua UU tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah sangat banyak. Beberapa klausul penting bahkan telah dinyatakan inkonstitusional oleh lembaga penegak konstitusi tersebut.

Antara lain ketentuan tentang dinasti politik, kewajiban mundur bagi anggota DPR/DPD/ DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah, serta ketentuan patokan persentase pencalonan perseorangan. Perubahan teknis dan normatif UU Pilkada sangat penting dengan pelbagai alasan yang telah mencuat di media massa.

Namun, perubahan ini akan sangat hambar dan kehilangan ruh esensialnya jika hanya dilakukan secara parsial tanpa melakukan perubahan terhadap UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mengatur pembagian kewenangan dan otonomi daerah (otda).

Satu Paket

Pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dipecah menjadi tiga bagian yaitu UU No 6/2014 tentang Desa; UU No 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan UU No 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dua UU terakhir dibuatkan dalam satu paket paradigma: pemilihan kepala daerah secara tidak langsung di mana gubernur diposisikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Karena penolakan yang sangat kuat terhadap pemilihan tidak langsung, SBY setelah pulang dalam lawatannya dari luar negeri segera merespons dengan mengeluarkan Perppu No 1/2014 yang mengganti UU No 22/2014, dan kemudian diterima DPR dengan penerbitan UU No 1/2015.

Inti dari perppu yang dijadikan UU tersebut adalah mengembalikan pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung oleh rakyat. Penggantian UU No 22/ 2014 sayangnya tidak diiringi penggantian UU Pemda. Yang dilakukan pembuat hukum hanyalah menyesuaikan secara parsial ketentuan UU Pemda dengan UU No 1/2015 dan UU No 8/2015 dengan mengeluarkan Perppu No 2/2014 yang kemudian menjadi UU No 2/2015 dan UU No 9/2015.

Penyesuaian hanya dilakukan pada aspek teknis terkait perubahan model pemilihan secara langsung kepala daerah dan wakilnya, tidak menyentuh pada perubahan paradigma yang utuh yakni keterkaitan pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung dengan pemberian otda seluas-luasnya kepada daerah.

Akibat itu, terdapat dua kutub pandangan yang sangat jauh berhadapan. Di satu sisi UU Pilkada tetap mempertahankan aspek otonomi daerah (otda) dengan memberikan kesempatan kepada rakyat secara langsung memilih pemimpinnya dalam pilkada.

Di sisi lain UU Pemda masih dalam norma yang sangat kaku membatasi kewenangan bupati/wali kota dan menempatkan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Singkatnya, otda yang dimanifestasikan melalui pemilihan langsung dalam UU Pilkada ”bertabrakan” dengan paradigma sentralisme pemerintahan dalam UU Pemda.

Sentralisme UU Pemda

Sejatinya, pilkada langsung adalah manifestasi konkret dan pintu awal pelaksanaan otda. Dengan dukungan dan legitimasi rakyat secara langsung, kepala daerah bertanggung jawab penuh terhadap rakyat daerahnya untuk mengembangkan dan mengelola pemerintahan daerah untuk kemakmuran rakyatnya.

Reward and punishment terhadap kepala daerah juga dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan. Jika dianggap berhasil dan sukses, kepala daerah tersebut akan dipilih lagi untuk periode berikutnya. Sebaliknya, jika gagal, akan ditinggalkan dan akan dipilih lawannya yang dianggap lebih berpotensi memimpin dan membangun daerah.

Dukungan rakyat secara langsung tersebut menjadi modal utama setiap pemimpin daerah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya yang diatur oleh konstitusi dan UU. UU Pemda mengambil posisi berikutnya sebagai dasar hukum pelaksanaan mandat rakyat tersebut. Di sinilah muncul problematika ketatanegaraan yang serius.

Mandat rakyat secara langsung itu tak bisa diimplementasikan karena kewenangan kepala daerah, khususnya bupati/ wali kota, diikat dandikerangkengolehnorma sentralisme kekuasaan pemerintah pusat. Seluruh kewenangan kepala daerah otonom tingkat kabupaten/kota telah dibonsai dengan perangkat hukum yang mengharuskan mereka tunduk dan hanya menjalankan ”perintah” pemerintah pusat.

Konsep sentralistik UU Pemda ini secara eksplisit ditetapkan dalam ketentuan Pasal 9 yang membagi tiga urusan pemerintahan: absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan hasil kompromi kenegaraan yang terjadi sejak masa reformasi, dan ditegaskan dalam Pasal 10 (1), untuk menetapkan ada enam wilayah yang secara mutlak dikendalikan oleh pusat yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Selain itu, dalam sejarah UU Pemda pascareformasi diserahkan kepada daerah otonom. Inilah yang disebut dengan teori residu dalam pelaksanaan otda pada masa sebelum kelahiran UU Pemda 2014. Kini konsep residu telah dihapus pembuat UU dengan menambahkan kewenangan umum dan konkuren.

Dua kewenangan ini hakikatnya adalah kewenangan yang bersumber dari pusat. Kewenangan umum berasal dari Presiden sebagaikepalapemerintahan, sedangkan konkuren bersumber dari pembagian kekuasaan yang diberikan pusat kepada daerah. Dengan demikian, secara konseptual, tidak ada lagi kewenangan otonom daerah secara langsung yang mutlak dimiliki daerah.

Semua bersumber dari pemberian pusat. Penghapusan otda untuk daerah otonom kabupaten/ kota semakin jelas dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria urusan konkuren yang ditetapkan pemerintah pusat. Tanpa ketentuan ini saja saat ini, kewenangan pemda kabupaten/kota sangat sempit dan kecil sebagaimana dapat dilihat dari Lampiran Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan yang merupakan satu kesatuan dari UU Pemda.

Di antara persoalan penerapan UU Pemda yang telah mengemuka saat ini dan menjadi ketegangan antara pemda kabupaten/ kota dengan provinsi adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam di daerah. Bertabrakan dengan beberapa UU khusus yang mengatur tentang sumber daya alam seperti UU No 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU No 41/ 1999 tentang Kehutanan yang masih menyediakan ruang bagi pemda kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya daerahnya.

UU Pemda secara telak menegasikan peran pemda kabupaten/ kota dalam urusan-urusan tersebut. Semua kewenangan pengelolaan sumber daya alam ditarik ke pusat, kemudian diserahkan kepada gubernur sebagai kepanjangan pemerintah pusat kecuali hanya untuk urusan panas bumi dan hutan kota.

Padahal, rakyat yang paling terkena dampak dari kerusakan lingkungan adalah rakyat di wilayah daerah pengelolaan sumber daya alam tersebut, yang secara geografis tentu berada di wilayah kabupaten/kota. Secara perlahan, kekuasaan dan dinamika pembangunan daerah semakin bergantung dan didikte oleh pusat yang dijalankan oleh instansi vertikal seperti kementerian negara, yang tidak secara langsung dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan langsung.

Kursi Kosong

Suara protes dan aksi penolakan pemda kabupaten/kota terhadap situasi hukum ini sebenarnya telah bermunculan. Para bupati/wali kota yang baru kemarin terpilih dalam Pilkada Serentak 2015 mulai sadar dengan kosongnya isi kursi yang diperebutkannya mati-matian dalam kontestasi pilkada, apalagi bupati/wali kota yang masih menjabat.

Beberapa kepala daerah kabupaten dalam diskusi informal dengan penulis telah menyampaikan curhatnya untuk menolak surat edaran mendagri untuk menarik dan menetapkan urusan Dukcapil ke pusat. Demikian juga mereka menolak keinginan mendagri menyerahkan aset pendidikan atas kepada provinsi.

”Perampasan” kewenangan daerah otonom kabupaten/kota ini telah memosisikan seorang bupati/wali kota tidak lebih seperti seorang camat. Dalam bahasa yang agak sarkastik, bupati/wali kota disebut sebagai ”penjaga kebun” pusat. Fenomena ini akan terus berlangsung dan semakin kuat seiring pelaksanaan ketentuan UU Pemda.

Apalagi, tahun ini batas waktu akhir yang diberikan UU bagi pusat untuk membuat dan mengeluarkan seluruh peraturan teknis pelaksanaan UU Pemda melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Jika para pembuat UU hanya melakukan perubahan terhadap UU Pilkada, tanpa mengubah secara total paradigma UU Pemda dalam satu pandangan mengenai pemberian kewenangan kepada daerah, khususnya tingkat kabupaten/kota, rakyat di daerah hanya akan memilih pemimpin yang akan didudukkan di atas kursi kosong.

Mungkin saja ke depan, dengan kesadaran politik yang kuat terhadap ketiadaan kekuasaan menjadi bupati/ wali kota, fenomena calon tunggal atau bahkan ketiadaan calon yang mau mendaftar sebagai pasangan calon bupati/wali kota semakin marak dalam etape pilkada serentak pada masa yang akan datang. (Sumber: Koran SINDO, 7 April 2016)

Tentang Penulis:
Andi Syafrani, Dosen UIN Jakarta dan Praktisi Hukum.

Perlunya Kesetaraan Akses Pendanaan dalam Pembangunan

Oleh Andre Rahadian

Presiden Indonesia, Joko Widodo, sudah mencanangkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fokus pemerintahannya sampai 3 tahun ke depan. Pembangunan infrastuktur membutuhkan dana yang sangat besar dengan rentang pembangunan yang cukup panjang.

Resiko kegagalan ataupun rugi juga sangat besar apabila dilakukan oleh pihak swasta, itulah kenapa untuk beberapa proyek infrastuktur peran pemerintah sangat dominan.

Tidak semua kebutuhan dana dapat dipenuhi dari anggaran negara. Sebagian besar memerlukan pendanaan perbankan, baik bank BUMN maupun swasta, ataupun dari dana masyarakat melalui penerbitan saham atau obligasi.

Beberapa hal mendasar yang perlu dipahami dalam mendukung fokus pembangungan ini. Pertama, kita harus menyadari bahwa penyediaan infrastruktur, terutama yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat seperti listrik, air, transportasi dan penunjangnya, adalah tugas pemerintah.

Hal kedua, adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga perlu mengajak korporasi (BUMN maupun swasta) untuk bersama-sama mengembangkan dan membangun infrastuktur yang diperlukan.

Ketiga, bagi korporasi (baik BUMN maupun swasta) pertimbangan untung rugi dan resiko dalam melaksanakan suatu proyek merupakan hal penting.

Berdasarkan tiga hal tersebut pemerintah telah membuat beberapa skema kerjasama, mulai dari skema public private partnership (PPP), sinergi BUMN, penerbitan paket-paket kebijakan yang mendukung hal ini, maupun penjaminan (terbatas) atas proyek-proyek infrastruktur tertentu. Semua ini dilakukan agar pihak swasta mulai berperan serta dalam proyek-proyek infrastruktur.

Untuk sektor penunjang infrastuktur seperti angkutan udara yang sudah sepenuhnya dapat dilakukan BUMN/swasta pun masih tetap memerlukan dukungan dari negara. Terutama dalam berkompetisi dengan maskapai dari luar Indonesia.

Saat ini maskapai nasional masih harus melakukan pembiayaan melalui sewa atau pinjaman langsung dari perusahaan pembiayaan atau bank luar negeri.

Devisa kita banyak terpakai untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Kenapa perbankan kita tidak bisa bersaing dan memberikan pembiayaan kepada maskapai Indonesia?

Salah satu permasalahan mendasar adalah tingkat bunga yang masih tinggi. Selain itu, jenis jaminan dalam pembiayaan ini masih belum bisa diterima dari segi hukum perdata di Indonesia, sehingga membuat bank ragu untuk melakukan pembiayaan berbasis aset.

Untuk permasalahan bunga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berusaha meminta bank-bank di Indonesia untuk menurunkan suku bunga kreditnya sampai dengan akhir tahun ini dengan memberikan beberapa kelonggaran dalam rasio-rasio dan juga memberikan insentif tertentu.

Permasalahan jaminan sedikit lebih pelik karena memerlukan payung hukum atau terobosan dari pemerintah. Sampai saat ini belum banyak bank yang mau memberikan pinjaman kepada maskapai penerbangan dengan dasar pembiayaan aset (asset based financing), dimana nantinya pesawat akan dimiliki oleh maskapai. Hal ini karena masih belum jelasnya mekanisme penjaminannya.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 2009 (“UU Penerbangan”) yang tersirat dari Pasal 78 diatur bahwa untuk penjaminan kepentingan internasional, Indonesia mengakui adanya pendaftaran jaminan di  kantor pendaftaran internasional (international registry) (“IR”) yang dibentuk berdasarkan Cape Town Convention.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 UU Penerbangan, penjaminan ini dapat disertai surat kuasa untuk mencabut pendaftaran pesawat sehingga pesawat tidak dapat dipindahkan ke tempat lain atau dapat dikuasai oleh bank pada saat maskapai cidera janji.

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur apabila pembiayaan dilakukan oleh bank nasional Indonesia untuk debitur dalam negeri. Beberapa praktisi mengintepretasikan bahwa  penjaminan tetap dapat didaftarkan di IR karena isi dari ketentuan Cape Town Convention yang memungkinkan hal tersebut.

Namun sebetulnya untuk kepentingan kepastian hukum perlu dibuat suatu undang-undang khusus atau Peraturan Menteri yang menjelaskan isi UU penerbangan,  khususnya mengenai bentuk jaminan untuk pesawat. Termasuk juga pembentukan suatu daftar penjaminan  sebagai syarat timbulnya hak preferen dari jaminan tersebut.

Pendaftaran jaminan ini harus terbuka, dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dibuat dengan biaya yang murah sehingga tidak meningkatkan biaya transaksi.

Koordinasi antara OJK, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk pembuatan peraturan dan registrasi jaminan merupakan hal penting dan mendesak agar pembiayaan beraset jaminan pesawat juga dapat dilakukan oleh pihak perbankan Indonesia.

Persaingan antar maskapai di wilayah ASEAN dengan adanya kebijakan ASEAN Open Sky dan serbuan maskapai dari negara-negara Timur Tengah, mengharuskan maskapai nasional terus berinvestasi dalam bentuk pesawat maupun layanan namun tetap dapat bersaing dalam hal biaya operasional.

Kepastian hukum atas jaminan pembiayaan akan sangat membantu maskapai dalam mengakses pendanaan  dengan tingkat bunga atau biaya yang bersaing dengan bunga atau biaya yang dikeluarkan oleh maskapai pesaing dari negara-negara sekitar.

Mari kita semua bersatu untuk memperkuat daya saing dan menang dalam pertarungan usaha yang makin terbuka. (Sumber: Kompas.com, 29 Maret 2016)

Tentang penulis:
Andre Rahadian, SH, LL.M, M.Sc, Pengamat ekonomi, Partner dan salah satu Founder di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa Partners.

Sesat Hitung Ambang Batas Pilkada

Oleh Refly Harun

Refly Harun1Jakarta – Proses pemeriksaan pendahuluan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah memasuki tahap akhir. Senin (18/01/16) besok, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaksanakan sidang dengan agenda membacakan putusan dismissal apakah permohonan yang masuk dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan atau tidak.

Berbagai syarat formil pengajuan permohonan akan menjadi barometer MK untuk memutuskan suatu permohonan layak dilanjutkan atau cukup sampai pemeriksaan pendahuluan saja. Salah satunya syarat terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 8/2015 dan Pasal 6 Peraturan MK No 1/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK No. 5/2015. Berdasarkan syarat itulah, 147 permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015 akan disaring untuk masuk ke tahap selanjutnya.

Salah satu hal menarik yang terjadi selama pemeriksaan pendahuluan berlangsung adalah terdapatnya perbedaan cara penghitungan angka ambang batas dalam sejumlah permohonan. Pada sebagian kasus, penghitungan ambang batas dilakukan berbasis pada distribusi total suara sah secara keseluhan (seratus persen suara sah). Setiap calon ditentukan terlebih dulu berapa persen perolehan suaranya terhadap seratus persen suara sah. Setelah itu barulah bisa ditentukan berapa persen selisih antara pemenang dan pihak yang mengajukan permohonan.

Sementara sebagian permohonan lainnya mendasarkan pada penghitungan berdasarkan persentase dari total suara yang diperoleh peraih suara terbanyak. Selisih persentase yang dibolehkan dalam undang-undang (antara 0,5 % hingga 2 %) dikalikan dengan suara calon yang memperoleh suara terbanyak. Hasilnya menjadi batas maksimal selisih yang diperbolehkan. Penghitungan terakhir ini adalah versi yang ditetapkan PMK No. 5/2015.

Ambil contoh konkret Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Perbedaan suara antara pemenang dan peraih suara terbanyak nomor dua hanya 819 suara dari 101.181 suara sah. Perinciannya, pemenang pertama mendapat 38.726 suara (atau 38,27 % dari total suara sah), pemenang kedua 37.907 (37,66 %), dan pemenang ketiga 24.548 (24,26 %). Perbedaan suara antara pemenang pertama dan kedua 38,27 % – 37,66 % = 0,61 %. Karena penduduk Kabupaten Barru kurang dari 250 ribu maka selisih persentase yang diperbolehkan adalah 2 %. Dengan demikian, pemenang kedua masih memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.

Namun, bila menggunakan penghitungan gaya MK, selisih suara yang dibolehkan untuk mengajukan permohonkan hanya 775 suara. Cara menghitungnya, 38.726 (suara terbanyak) x 2 % (selisih persentase yang diperbolehkan) = 775 suara. Dengan demikian, pemenang kedua, yang berselisih 819 suara dengan peraih suara terbanyak, tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Padahal, perbedaan 819 suara tersebut termasuk kecil. Perhitungan suara ulang di dua TPS saja bisa berpengaruh terhadap hasil pilkada.

Bila penghitungan cara MK ini yang dipakai – yang menurut saya tidak lazim dan bukanlah maksud dari pembentuk undang-undang – maka hanya 9 dari 147 permohonan saja yang bisa lanjut ke tahap pemeriksaan persidangan. Ruang gelap pilkada yang ditandai masih maraknya pelanggaran-pelanggaran bahkan kejahatan-kejahatan tidak akan terungkap.

Dintinjau Kembali

Setidaknya ada tiga catatan penting yang mesti direnungkan lebih dalam oleh hakim konstitusi sebelum mengetukkan palunya esok hari. Pertama, perbedaan pengggunaan basis penentuan selisih suara antara Pasal 158 UU No 8/2015 dan Peraturan MK No. 5/2015 berimplikasi pada semakin sempitnya ruang peserta pilkada untuk mengajukan permohonan kepada MK, termasuk untuk lanjut pada proses pemeriksaan persidangan. Bila dibandingkan, perbedaan penentuan selisih suara antara UU Pilkada dan Peraturan MK lebih dari 50%. Artinya, jika persentase dihitung berdasarkan undang-undang, terdapat selisih suara tidak lebih dari 2%, sementara dengan menggunakan Peraturan MK, selisih suara akan berkisar pada angka 4% hingga 5%. Dengan demikian, permohonan yang seharusnya memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 UU 8/2015 akan dinyatakan tidak memenuhi syarat bila dihitung berdasarkan peraturan MK.

Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada Kabupaten Barru, Kapuas Hulu, dan Rokan Hulu, sekadar menyebut beberapa di antaranya, merupakan sengketa yang amat potensial jadi korban ketidakpastian basis penentuan selisih suara. Jika selisih suara hasil pemilihan di tiga daerah tersebut dihitung menggunakan Pasal 158 UU Pilkada, permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada harusnya dinyatakan memenuhi syarat, karena tidak lebih dari 2%. Namun, jika menggunakan Peraturan MK, permohonan di tiga daerah tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat, karena selisih suara sudah lebih dari 2 %.

Kedua, dari aspek keadilan bagi setiap peserta pilkada, penentuan selisih berdasarkan total suara sah peraih suara terbanyak tidak tepat. Sebab, dengan mendasarkan penghitungan selisih dari total suara calon peraih suara terbanyak, suara yang diperoleh calon-calon lainnya jadi tidak diperhitungkan dalam penentuan selisih suara. Padahal, suara mereka merupakan suara sah hasil pemilihan yang harus tetap dihitung dalam menentukan apapun dalam pilkada, termasuk selisih. Dalam konteks ini, jika bertahan pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan MK No. 5/2015, MK sesungguhnya tengah menegasikan arti dari suara pemilih yang diberikan kepada calon selain yang memperoleh suara terbanyak. Pilihan kembali pada substansi Pasal 158 UU No. 8/2015 jauh lebih baik dan konsisten dalam memosisikan suara pemilih dalam pilkada.

Ketiga, dari aspek bentuk hukum, peraturan MK tentu tidak boleh mengubah substansi UU No. 8/2015 yang mendasari pembentukannya. Sebagai peraturan pelaksana, peraturan MK hanya diperkenankan mengatur lebih lanjut, bukan mengubah hal yang secara jelas dan tegas telah diatur undang-undang. Basis penentuan persentase selisih suara sebagaimana diatur dalam Peraturan MK No. 5/2015 layak ditinjau kembali dalam putusan penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

Menerobos Ambang Batas
Dalam pandangan penulis, dibandingkan mempersempit cara penentuan selisih suara melalui Peraturan MK No 5/2015, mengenyampingkan Pasal 158 UU No. 8/2015 untuk kasus-kasus tertentu yang yang signifikan mempengaruhi hasil pilkada jauh lebih bijak. Misalnya kasus-kasus tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan yang baru diketahui belakangan atau terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Sikap ini, selain konsisten dengan putusan-putusan MK selama ini yang lebih mengedepankan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural, juga tidak menghapuskan peran MK sebagai penjaga konstitusi (the guardiant of the constitution) dalam setiap kasus yang ditangani. Dalam konteks pilkada, MK harus betul-betul menjaga moral konstitusi bahwa pilkada harus dilakukan secara demokratis (Pasal 18 ayat [4] UUD 1945) serta jujur dan adil (Pasal 22E ayat [1] UUD 1945).

Sebagai penjaga konstitusi, selama ini MK menolak menjadi “mahkamah kalkulator”, yang mengadili sengketa pilkada hanya didasarkan pada hitungan-hitungan angka belaka, apalagi angka yang sudah dibatasi. Mudah-mudahan sikap itu tercermin pula dalam putusan-putusan MK mulai senin besok.***
Jakarta, 17 Januari 2016

Tentang penulis :
Refly Harun, Praktisi dan Pengamat Hukum Tata Negara; Mengajar di Program Pascasarjana UGM

Pilkada Serentak dan Politik Ramah Disabilitas

Oleh Slamet Hariyanto

Istilah “disabilitas” mungkin kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia. Selama ini masyarakat lebih akrab dengan istilah “penyandang cacat”. Saat ini istilah “disabilitas” sudah resmi menjadi pengganti istilah “penyandang cacat”. Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual. Keterbatasan diri dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.

Penyandang disabilitas di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015 tentu punya harapan aspirasi yang perlu didengar oleh pasangan calon kepala daerah di 19 Kabupaten/Kota.

Memang tidak semua daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2015 memiliki aktifis Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Sehingga suara kaum ini tidak terdengar nyaring di dengar oleh Pemda dan masyarakat luas.

Oleh karena itu pasangan calon kepala daerah punya kewajiban memfasilitasi berdirinya organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di daerahnya masing-masing bila mereka terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Disisi lain, saya juga berharap kawan-kawan penyandang disabilitas melakukan pendekatan kepada pasangan calon kepala daerah. Tujuannya adalah untuk mengenalkan potensi dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di daerahnya masing-masing.

Dengan cara itu diharapkan pasangan calon kepala daerah yang bakal terpilih nanti punya gambaran bahwa selama mereka menjabat 5 tahun ke depan sudah punya gambaran tentang kebijakan apa yang tepat terhadap penyandang disabilitas.

Sebagai contoh Kabupaten Sidoarjo yang kebetulan termasuk dalam daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015. Diperlukan kepekaan pasangan calon kepala daerah terhadap penyandang disabiltas.

Membaca website tentang Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas Berat yang dilansir Pusat Data Asistensi Penyandang Disabilitas Berat Kementerian Sosial RI, saya kaget karena Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam daftar “nol penyandang disabilitas berat”. Sementara itu Kementerian Sosial juga tidak mencantumkan data yang menggambarkan jumlah penyandang disabilitas ringan dan sedang. Membaca data tersebut pasti orang bakal menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo tidak ada warganya yang penyandang disabilitas. Sungguh data tersebut sangat menyesatkan dan harus dikoreksi karena fakta di lapangan menunjukkan adanya penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yang selama ini terabaikan oleh pemerintah daerah setempat.

Padahal penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo senyatanya ada. Hal itu saya yakini karena ada Joko Widodo warga Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Joko Widodo (38 tahun) dan istrinya bernama Sulistyowati (35 tahun) sama-sama penyandang disabilitas. Mereka dikaruniai 2 anak yang kini kelas I SMA dan kelas I SMP. Joko Widodo-Sulistyowati adalah aktifis Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Timur yang bermarkas di Jalan Gadung 27 Surabaya. Mereka berdua secara rutin 2 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri lebih dari 100 orang.

Menurut Joko Widodo banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut karena keterbatasan masing-masing, termasuk keengganan keluarga penyandang disabilitas untuk mengantarkan untuk hadir dan beraktifitas kumpul-kumpul rekan senasib.

Gambaran yang disampaikan Joko Widodo tersebut juga terjadi di 19 Kabupaten/Kota yang bakal menggelar Pilkada Serentak 2015. Yakni Kabupaten Ngawi, Lamongan, Jember, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Blitar, Pacitan, dan Tuban. Serta Kota Surabaya, Blitar, dan Pasuruan.

Saat ini Komisi VIII DPR RI sedang menggunakan hak inisiatif dengan mengajukan RUU Disabilitas dan sudah masuk program legislasi nasional di gedung Senayan. Masyarakat secara luas (tidak hanya terbatas penyandang disabilitas) sangat mendukung RUU Disabilitas untuk segera dibahas dan diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah. Antusiasme pendudukung RUU itu sudah mengeluarkan petisi yang diteken lebih dari 10.000 orang.

RUU Disabilitas merupakan revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Memang UU tersebut harus direvisi karena selama ini program kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat) cenderung berbasis belas kasihan (charity), sehingga kurang memberdayakan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai masalah. Dengan UU yang baru nanti, diharapkan dampaknya positif bagi masyarakat, membuat negara menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas, membuat pemerintah (termasuk pemerintah daerah) mendidik masyarakat mengenai persamaan hak serta melatih masyarakat untuk bisa hidup bersama secara wajar dengan penyandang disabilitas.

Menyambut lahirnya UU Disabilitas yang baru nanti, kita butuh sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah (2016-2021) yang peduli terhadap warganya dari kalangan penyandang disabilitas. Melalui kepemimpinannya bisa diharapkan menciptakan daerahnya menjadi Kabupaten/Kota Ramah Penyandang Disabilitas. Semoga! (Sumber: Duta Masyarakat, 7 Desember 2015).

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH, advokat, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah (FH UHT) Surabaya dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Pemberdayaan Wilayah Oplosan

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoSebagai kabupaten yang bertetangga dengan Kota Surabaya, tentunya Sidoarjo bisa digolongkan pada kategori wilayah oplosan “urban dan metropolitan”. Pemberdayaan masyarakat di wilayah oplosan ini perlu dikembangkan berdasarkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang tidak kalah kritisnya sebagaimana masyarakat di wilayah metropolis seperti Kota Surabaya.

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan tentunya membutuhkan kepedulian kepala daerah dan wakilnya terhadap partisipasi masyarakat dan ikut mengembangkan pembangunan daerah secara berkualitas dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan subur apabila problematika yang dihadapi memperoleh saluran yang memadai.

Kepala daerah dan wakilnya periode 2016-2021 perlu memberdayakan advokasi masyarakat untuk menjembatani penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Sengketa yang timbul bisa secara vertikal terhadap pemerintah (pusat, daerah), dan secara horisontal terhadap pelaku dunia usaha atau terhadap sesama warga.

Sebagai pengajar dua mata kuliah yakni Advokasi, dan Penyelesaian Sengketa saya ingin urun memberikan masukan tentang perlunya lembaga (forum) advokasi masyarakat kepada kepala daerah dan wakilnya yang bakal terpilih pada Pilkada 9 Desember 2015.

Tahun pertama kinerja kepala daerah dan wakilnya (2016) diharapkan mampu memfasilitasi dan membina terbentuknya lembaga advokasi masyarakat di 18 kecamatan. Lembaga bentukan baru ini bisa langsung bekerja untuk wilayah kecamatannya masing-masing. Berikutnya di tahun pertama (2016) dan tahun kedua (2017) lembaga advokasi masyarakat di tingkat kecamatan memfasilitasi terbentuknya lembaga yang sama di 322 desa dan 31 kelurahan se Kabupaten Sidoarjo.

Seiring dengan pembentukan lembaga dimaksud, segera pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi para aktifis lembaga advokasi baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Jadwal pendidikan dan latihan bisa dilakasanakan awal tahun sampai pertengahan tahun 2017. Selanjutnya mereka bisa langsung bekerja mendampingi masyarakat yang memerlukan bantuan advokasi atas problematika yang dihadapi baik problem yang bersumber dari kebijakan pemeritah (pusat, daerah) maupun problem yang bersumber dari kalangan pengusaha.

Rekrutmen kader advokasi bisa diambilkan dari tenaga muda terdidik yang menurut saya potensi itu ada di tiap desa/kelurahan. Mereka adalah tenaga yang secara sukarela me”wakaf”kan dirinya untuk mengabdi dalam bidang advokasi masyarakat. Agar tidak terjadi konflik kepentingan, sebaiknya mereka kader desa/kelurahan yang bukan PNS Pemkab Sidoarjo, bukan anggota DPRD Sidoarjo, dan punya pekerjaan tetap. Jika belum punya pekerjaan tetap, bisa juga mereka yang berstatus mahasiswa.

Jika program ini berjalan, setidaknya ada kader advokasi masyarakat sebanyak 5 orang di tingkat kecamatan, 5 orang di tingkat desa/kelurahan, maka totalnya ada 1672 orang kader se Kabupaten Sidoarjo yang menjadi relawan lembaga advokasi masyarakat. Lewat sentuhan aktifitas mereka, diharapkan masyarakat menjadi sadar hukum akan hak dan kewajibannya. Selanjutnya diharapkan demokratisasi di Kabupaten Sidoarjo tumbuh berkembang secara signifikan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya. (Sumber: Jawa Pos, 26 Oktober 2015).

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH, Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Pemimpin Redaksi GagasanHukum.WordPress.Com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,682,246 hits
Oktober 2017
S S R K J S M
« Agu    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031