Arsip untuk Mei 25th, 2009

KDRT dan Perlindungan Anak (Bagian I)

Oleh Asri Wijayanti

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 25 Mei 2009. Bagian II, edisi Senin 1 Juni 2009. Bagian III, edisi Senin 8 Juni 2009. Bagian IV, edisi Senin 15 Juni 2009. Bagian V, edisi Senin 22 Juni 2009. Bagian VI, edisi Senin 29 Juni 2009. Bagian VII, edisi Senin 6 Juli 2009. Bagian VIII, edisi Senin 13 Juli 2009.

 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),  sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKRT) marak dibicarakan di masyarakat.  Berbicara tentang KDRT tidak dapat terlepas dari subyek hukum yang mendapat perlindungan, yaitu perempuan dan anak. Kasus KDRT yang terjadi secara umum terjadi pada istri, anak dan pembantu rumah tangga. Hanya sedikit kasus korban KDRT adalah suami. Kasus yang terjadi  di Balikpapan, kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri. Korban KDRT adalah istri.

Seorang istri disiksa suaminya dengan sadis hanya karena cemburu. Suami mengancam istrinya dengan golok, memasukkan benda asing ke vagina, memotong payudara istri, lalu dimakan. Hal ini hampir sama sadisnya dengan kasus Nur Aisah yang kepalanya dipukul suaminya, tangannya patah dan jari tangannya putus hanya karena menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, padahal si istri baru melahirkan (masa nifas). [1]

Bentuk kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya dapat terjadi dalam bentuk yang lain, yaitu prostitusi. Di Desa Dukuh Seti, Pati, Jawa Tengah, terdapat prostitusi sebagai ‘industri keluarga’. Istri tidak hanya dibiarkan, tapi diizinkan atau disuruh. Bahkan dipaksa untuk masuk dunia prostitusi, dikomersialkan agar bisa menghasilkan uang untuk keluarga. [2]

 

Suatu keluarga minimal terdiri dari suami, istri dan anak.  Terkadang kondisi keluarga dan tidak adanya keterbukaan di dalam keluarga dapat mengakibatkan tekanan psikologis terhadap anak. Sebagai contoh dalam hal ini adalah,

 

Tomy baru berumur 14 tahun ketika memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Siswa kelas 2 SMPN I Bojonegoro, Jawa Timur, ini diduga mengalami tekanan batin usai menghilangkan SIM dan STNK serta gagal masuk tim tenis untuk pekan olahraga daerah. “Keluarga, pihak sekolah dan teman-temannya tidak mengetahui bahwa Tomy benar-benar tertekan akibat masalah-masalah itu,”[3]

Korban KDRT dapat terjadi pada suami. Kasus  di Pekanbaru, pada bulan November 2005, suami menjadi korban kekerasan dari tindakan istri. Seorang istri membunuh suami dengan cara menusuk dengan pisau kepada suami karena tidak sanggup membayar tagihan listrik.[4] 

Dari contoh kasus di atas,  maka perlu diadakan perlindungan hukum bagi suami,  istri dan anak. Kemungkinan terdapat pihak yang lemah di dalam suatu keluarga. Untuk itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum menurut Philipus ,

 

Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).[5]

 

Perlindungan  hukum bagi istri (perempuan) dan anak sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Perlindungan terhadap istri mengingat hanya perempuan yang memiliki fungsi reproduksi. Perlindungan terhadap anak diberikan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan.

 

Perlindungan hukum dapat terlaksana apabila peraturan perundang-undangan yang mengharuskan atau memaksa untuk bertindak benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.  Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif/ material.

 

Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum, keberlakuan normatif yaitu kaidah cocok dalam system hukum herarkis, keberlakuan evaluatif yaitu secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.[6]

 

Perlindungan hukum pada prinsipnya mencakup dua hal yaitu adanya norma yang mengatur dan upaya hukum yang akan dilakukan apabila terdapat norma yang dilanggar.  Aturan mengenai norma haruslah benar, baik ditinjau dari segi dogmatik, teori maupun dasar filosofinya.  Peraturan perundangan yang baik supaya benar dari tiga tinjauan, dapat terlaksana apabila pada saat pembuatannya terdapat naskah akademis. Sayangnya hampir semua perundang-undangan setelah reformasi belum mempunyai naskah akademis sampai undang- undang itu disahkan. Begitu pula dengan UU PKRT, sehingga dikatakan cacat dan kenyataan di masyarakat sulit untuk diterapkan secara efektif.

 

Perumusan suatu undang-undang harus memperhatikan hakekat lapisan hukum.

Ilmu Hukum memiliki tiga lapisan yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Dari ketiga lapisan itu dijadikan landasan dalam melakukan praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Filsafat hukum menjadi meta teori bagi teori hukum dan dogmatik hukum sekaligus menjadi teori dalam hukum positif. Teori hukum dan dogmatik hukum menjadi teori dalam hukum positif. Untuk menerapkan hukum prositif dibutuhkan adanya ars. Ars yang dimaksud adalah legal reasoning atau legal argumentation, yang hakekatnya adalah giving reason[7]

 

Tentang penulis:
Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah  VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,  mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas  Airlangga. Email: asri1wj@yahoo.com

 

 

 


[1] Wardani, Kandidat doktor di IAIN Sunan Ampel,   Kekerasan Terhadap Istri http://www.indomedia.com/bpost/022007/21 /opini/  opini1.htm, diupdate 30 Juni 2008

 

 

[2] Wardani, op.cit.

[3] DPR dan Unicef Soroti Kekerasan terhadap Anak http://www.hukumonline.com /detail. asp?id=19255&cl=Berita, diupdate 30 Juni 2008

[4] Molly Wahyuni , Gaji-tak-cukup-suami-pun-tewas-di-tangan-istrihttp://www.silaban.net /2006/02/ 11/ gaji-tak-cukup-suami-pun-tewas-di-tangan-istri/ diupdate 30 Juni 2008

[5] Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila, Makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum Dalam rangka Dies Natalis XL/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994.

 

[6] JJ. H. Bruggink alih bahasa Arief Sidarta, Refleksi tentang hukum, 1996, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 157.

 

[7] Asri Wijayanti, Argumentasi Hukum kerangka berfikir ahli hukum, 2008, h. 120.

Iklan

Audit Setengah Hati Kekayaan Capres

Oleh Febri Diansyah

Saat ini, perhatian publik tertuju kepada fantastisnya kekayaan calon presiden dan wakil presiden. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Megawati tercatat punya kekayaan tertinggi jika dibandingkan dengan pasangan lainnya, lebih dari Rp 1,5 triliun. Kekayaan calon incumbent Susilo Bambang Yudhoyono pun meningkat jika dibandingkan dengan sebelum menjadi presiden pada 2004.

Apakah itu berarti kekayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia juga meningkat? Tunggu dulu. Mengacu kepada data Bappenas, per Maret 2008 jumlah penduduk miskin masih sekitar 34,52 juta. Angka ini akan meningkat drastis jika standar penghasilan yang digunakan mengacu kepada indikator Bank Dunia, yakni USD 2 per hari. Bagaimana menjelaskan ketimpangan itu?

Dari sudut pandang pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, ketimpangan penguasaan kekayaan antara mayoritas rakyat Indonesia dan calon pemimpin terlihat jelas. Potret tingginya tingkat kemiskinan menjadi fakta yang sulit dibantah. Ini tentu menjadi pesan buruk jika dibandingkan dengan janji kampanye setiap calon presiden.

Padahal, isu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan bersama, bahkan apa yang disebut ekonomi kerakyatan selalu kita dengar. Pada kenyataannya, sistem ekonomi, politik, dan kebijakan hingga saat ini cenderung menguntungkan sekelompok kecil elite.

Atas dasar itulah, apa yang pernah disebut seorang filsuf Yunani seperti Plato ada benarnya. Dalam sistem oligarki, struktur ekonomi dan politik dikuasai dan didesain untuk kepentingan segelintir orang kaya. Tetapi, alih-alih berdebat panjang tentang konsep kekuasaan dan pemerintahan tersebut, pada tahapan pemilu presiden ini, yang paling mungkin dilakukan adalah memastikan kekayaan para kandidat berasal dari penghasilan yang sah. Dalam norma hukum internasional, hal itu disebut Illicit Enrichment (UNCAC, 2003).

United Nation Against Corruption (UNCAC) tersebut bahkan meyakini perolehan kekayaan pribadi yang tidak sah akan merusak lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum. Karena itulah, konvensi tersebut merekomendasikan agar peningkatan signifikan terhadap kekayaan secara tidak sah dijerat dengan aturan pidana.

Agaknya, semangat ini juga yang melatarbelakangi adanya aturan di Undang-Undang Pemilu dan Pilpres kita, semua calon harus mengungkap harta kekayaan pribadinya. Dengan demikian, institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjalankan kewenangannya untuk memeriksa, menguji, dan melakukan audit mendalam terhadap semua kekayaan pribadi tersebut.

Setengah Hati
Tetapi, sayang, beberapa pernyataan KPK terdengar mengkhawatirkan. Mereka hanya akan lakukan pemeriksaan parsial, item-item yang penting saja, dan tidak menyeluruh. Sikap tersebut tentu sangat mengecewakan. Jika benar, KPK dapat disebut bertindak ”setengah hati” dalam menjalankan semangat keterbukaan, pertanggungjawaban, dan perintah undang-undang.

Secara eksplisit, kewajiban KPK melakukan klarifikasi daftar kekayaan tersebut memang tidak diatur. Tetapi, merujuk pada prinsip pemilihan presiden yang harus dilaksanakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya, maka klausul pelaporan, pemeriksaan, dan pengumuman harta kekayaan menjadi wajib dilaksanakan.

Lebih menukik pada persoalan, hal itu berarti mekanisme hukum kita harus memastikan rakyat berpartisipasi di semua tahapan pilpres ini. Mulai proses penyusunan daftar pemilih hingga pengucapan sumpah pasangan terpilih. Khusus untuk laporan harta kekayaan, Pasal 5 UU Pilpres menegaskan hal itu sebagai syarat menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Artinya, undang-undang ingin semua calon terbuka dan transparan perihal harta kekayaannya kepada rakyat Indonesia. Kaitannya dengan partisipasi rakyat terletak pada pemberian ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengoreksi, dan memperbaiki data kekayaan capres/cawapres, atau bahkan hak untuk mendapatkan informasi yang tidak bohong.

Atas dasar itulah, kewenangan KPK yang diberikan oleh UU 2002:30 untuk melakukan pemeriksaan laporan harta kekayaan menjadi relevan dan wajib digunakan. Dengan demikian, salah kaprah jika KPK mengatakan hanya akan melakukan pemeriksaan secara parsial item-item yang signifikan dan tidak menyeluruh terhadap kekayaan calon (Jawa Pos, 20/5).

Hal itu tentu tidak dapat dibenarkan. Sebab, berdasar UU KPK, bahkan komisi ini harus memastikan semua kekayaan tersebut diperoleh dari penghasilan yang sah. Bukan dari korupsi dan bukan dari abuse of power yang dilakukan selama berkuasa. Bahkan, jika terdapat sejumlah temuan mencurigakan, mungkin saja KPK meneruskan hasil pemeriksaan tersebut pada jalur pertanggungjawaban pidana korupsi.

Pencegahan Korupsi
Pada UU KPK, kewenangan komisi ini untuk menyelenggarakan pelaporan dan pemeriksaan harta kekayaan merupakan salah satu bagian dari strategi pencegahan. Diatur pada pasal yang sama dengan kewajiban lapor gratifikasi untuk penyelenggara negara. Artinya, UU menempatkan kekayaan pejabat/calon sebagai salah satu alur potensi korupsi yang perlu diwaspadai. Sebagai pihak yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia, mengelola lebih dari Rp 1.000 triliun APBN, dan mengambil keputusan tentang hidup/matinya rakyat, maka dia harus dipastikan bersih dari potensi korupsi sekecil apa pun.

Dan, sebagai calon pemilih, rakyat berhak tahu orang seperti apa yang akan dipilih dan bagaimana para kandidat mendapatkan harta kekayaannya. Bahkan, di tataran ideal, seharusnya bukan hanya kekayaan pribadi calon yang dibuka, tetapi juga seluruh aset yang dikuasasi keluarga di lingkaran pertama. Sebab, potensi penggunaan kekuasaan untuk memperkaya keluarga dan konco selalu menjadi celah terbuka untuk korupsi. Di satu titik tertentu, bukan tidak mungkin sang calon presiden atau wakil presiden tercatat sangat sederhana, tetapi suami, anak, dan keluarga dekat mereka punya perusahaan, saham, dan kekayaan yang sulit dijelaskan berdasar penghasilan yang sah. (Sumber: Jawa Pos, 23 Mei 2009).

Tentang penulis:
Febri Diansyah, peneliti hukum, anggota Badan Pekerja ICW

Kota untuk Semua Warga

Oleh Mohammad Eri Irawan

Kunci utama memecahkan problem kompleks ini adalah kesediaan para penguasa untuk kembali merenungkan makna dasar tentang pembangunan sebuah kota, berkontemplasi tentang asa ”kota untuk semua”.

Berita penggusuran warga setren Kali Jagir, Wonokromo, Surabaya, dan beberapa wilayah lain di Surabaya menjadi berita utama di sejumlah media massa di Jawa Timur akhir-akhir ini, termasuk di Harian Surya. Berita-berita itu menyodorkan kenyataan pahit tentang kisah satir masyarakat miskin dan pergulatannya di komunitas perkotaan yang kompleks.

Apa yang terjadi merepresentasikan bahwa kebijakan publik selalu minus kehadiran publik. Kaum miskin dan lingkungan kumuh (sick district) digusur dengan menggunakan terminologi yang lazim digunakan rezim Orde Baru : ”penertiban”, ”mengganggu pemandangan”, hingga ”bangunan liar”.

Perang opini publik berlangsung lewat media massa. Secara bahasa, terminologi itu sudah sangat bias. Semisal, kata ”penertiban” seolah-olah menunjukkan kaum miskin itu tidak tertib. Padahal, jika ditarik akar masalahnya, yang tidak ”tertib” adalah penguasa sebab mereka tak mampu memenuhi amanat UU untuk menyediakan pekerjaan dan perumahan yang layak.

Dari kalkulasi Jaringan Rakyat Tertindas (Jerit), penggusuran Kali Jagir telah membuat 425 keluarga kehilangan usaha dan tempat tinggal serta hancurnya 380 bangunan. Sekitar 46 persen warga kini tak punya tempat tinggal tetap, sementara lainnya menumpang di tempat saudara dan 16 keluarga menempati rumah susun. Masyarakat setren Kali Jagir berpotensi kehilangan pendapatan Rp 15,3 miliar selama masa pemulihan tiga tahun. Selain itu, ada potensi perputaran usaha Rp 29,6 miliar per tahun yang bakal musnah (Surya, 11-12/5/2009).

Keliru Persepsi
Ada persepsi keliru tentang pengertian ”kota yang indah”. Dengan dalih itu, acapkali taman-taman dibangun, trotoar-trotoar disulap, PKL digusur, dan rumah kaum miskin dienyahkan. Ini fenomena jamak di Tanah Air. Konflik masyarakat perkotaan jelas terungkap di sini : yaitu antara kelompok menengah-atas (kaya) dan miskin.

Kelompok pertama, pemenuhan kebutuhannya sudah memasuki tahap ”rekreasi”. Mereka butuh taman indah nan megah dan mal sebagai bagian gaya hidupnya. Sedangkan kelompok kedua berhadapan dengan kontradiksi nyata yang ada di depannya : makan-minum, tempat istirahat, biaya sekolah yang kian mahal, dan antisipasi biaya berobat.

Kelompok kedua ini mengesampingkan izin bangunan, keselamatan (dengan membangun gubug di setren kali atau dekat rel KA), dan hal lain yang secara logis masuk kalkulasi kaum berpunya. Sukanto dan Karseno (2001) menyatakan, kelompok menengah-atas di Indonesia menguasai kawasan strategis di pusat kota. Sedangkan masyarakat miskin tinggal di pinggiran kota, yang padat, dan bantaran sungai.

Dalam konteks lebih luas, kita bisa melihat, konflik masyarakat di perkotaan

telah memisahkan kedua kelompok di atas itu. Kita melihat ada imperium, regensi, apartemen, dan komplek perumahan mewah, yang di gerbangnya terpajang tulisan ‘pemulung dilarang masuk”. Sedangkan, yang tak berpunya, terus jungkir-balik memenuhi kebutuhan primer.

Tak mudah, mengurai kompleksitas ini. Timpangnya pembangunan antara kota dan desa menyebabkan arus urbanisasi tak tertahankan. Arus penduduk dari desa dan kawasan hinterland Surabaya akhirnya banyak yang ”kalah” dalam kompetisi di perkotaan karena mereka minus keterampilan dan keahlian.

Mereka inilah yang lantas membangun permukiman di tempat-tempat yang kelak kena gusur karena ”mengganggu estetika”. Kondisinya makin pelik ketika mereka sudah telanjur membentuk sistem sosial-ekonomi tersendiri.

”Kota untuk semua” adalah mimpi kita bersama. Semua warga di dalamnya mempunyai ruang yang sama besarnya untuk mengakses sarana produksi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasarnya. Di sini adalah akses politik. Akses politik ini penting karena kebijakan publik yang diambil pemimpin kota tidak lain tidak bukan adalah proses politik.

Sebagai korban kebijakan publik di perkotaan yang tidak humanis, kaum miskin belum punya akses terhadap proses politik, dan dengan demikian tidak memiliki akses terhadap proses pengambilan kebijakan public. Bahwa DPRD adalah representasi rakyat, termasuk kaum miskin, memang benar. Tapi, kita semua tahu bagaimana kinerja dan keberpihakan mereka.

Dalam kerangka mewujudkan kota yang ramah dan untuk semua, dari sisi lingkungan hingga ekonomi, lewat kebijakan publik yang berpihak, Perlman, Elwood, dan Asa (2000) antara lain menyebutkan, transformasi sebuah kota mensyaratkan adanya perubahan paradigma lama dan menggantinya dengan relasi antaraktor di perkotaan (penguasa, rakyat, swasta, dan gerakan masyarakat sipil) yang saling menguntungan.

Kalau ini dipahami secara dewasa, tentu kita tak akan mendengar lagi seorang wali kota marah-marah dan menuding pemerintah provinsi yang salah karena tak serius menyelesaikan problem urbanisasi. Jangan-jangan, nanti gubernur juga menyalahkan pemerintah pusat karena becus mengentaskan kemiskinan yang menjadi pangkal konflik masyarakat perkotaan dewasa ini.

Model Partisipasi
Poin pokok untuk mewujudkan ”kota untuk semua” adalah penguatan kekuatan masyarakat sipil untuk mendorong terlaksananya pembangunan partisipatif yang substansial agar kebijakan publik benar-benar menghadirkan kepentingan publik di dalamnya. Selama ini, asas partisipatif dalam penyusunan perencanaan kota (participatory planning) hanya formalitas lewat kedok sosialisasi atau konsultasi. Ini lebih mirip mobilisasi daripada partisipasi.

Lewat pembangunan kota partisipatif inilah, kaum miskin bisa berperan aktif dalam menyusun kebijakan publik. Yang keluar adalah kebijakan publik yang benar-benar menghadirkan kepentingan publik di dalamnya. Akhirnya, kunci utama memecahkan problem kompleks ini adalah kesediaan para penguasa untuk kembali merenungkan makna dasar tentang pembangunan sebuah kota, berkontemplasi tentang asa ”kota untuk semua”. (Sumber: Surya, 22 Mei 2009).

Tentang penulis:
Mohammad Eri Irawan, pemerhati kebijakan publik, alumnus Departemen Ekonomi Perkotaan Universitas Jember

Jejak Soeharto Tak Jua Sirna

Oleh Endang Suryadinata

Pada 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, di credentials room di Istana Merdeka, Jakarta, Soeharto lengser. Lewat pidato singkat, antara lain dia menyatakan, ”Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998” (Jawa Pos, 22 Mei 1998). Lengsernya Soeharto itu mengakhiri kekuasaan yang awalnya diraih lewat Supersemar 1966.

Kalau menyimak 32 tahun pemerintahan Soeharto, sisi positifnya sama besar dengan sisi negatifnya. Sisi positif bisa dilihat pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Ada program terencana lewat repelita (rencana pembangunan lima tahun). Sektor pertanian, khususnya swasembada beras, sampai diapresiasi oleh dunia, yakni oleh FAO atau Badan Pangan Dunia pada 1984 di Roma.

Pertumbuhan penduduk juga bisa dikendalikan lewat program KB (keluarga berencana), yang keberhasilannya juga diakui dunia (bandingkan dengan ancaman baby booming atau ledakan penduduk saat ini, Cover Story Jawa Pos 18 Mei 2009).

Harus diakui, ada pendapat di kalangan rakyat bahwa Soeharto telah berjasa membangun perekonomian dan stabilitas di negri ini. Robert Edward Elson, profesor di Griffith University dan penulis buku Soeharto, Political Biography (2001), mengungkapkan bahwa Soeharto telah membangun Indonesia yang sama sekali baru. Tidak heran jika dia pernah digelari Bapak Pembangunan Indonesia.

Pasca lengsernya 21 Mei 1998, kadang muncul kerinduan sebagian rakyat kepada sosoknya yang penuh senyum. Bahkan, pascawafatnya pada 27 Januari 2008, Astana Giri Bangun tidak pernah sepi peziarah yang mengidolakan dia.

***

Namun, ada juga sisi negatif yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut Adnan Buyung Nasution yang pernah menyingkir di Belanda pada dasawarsa 1980-an, Soeharto harus dicatat sebagai presiden yang bertanggung jawab terhadap hancurnya cita-cita negara hukum yang demokratis dengan segala sikap, ucapan, dan tindakan-tindakannya selama berkuasa.

Dia bukan hanya sewenang-wenang (abuse of power), melanggar hukum, dan konstitusi, namun secara perlahan-lahan tapi pasti selama 30 tahun berkuasa juga telah merusak dan menjungkirbalikkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang etis dan bermoral. Soalnya, dia telah membiarkan dan bahkan membenarkan korupsi terus merajalela di segala tingkatan dan lapisan.

Secara singkat bisa dikatakan, dalam 32 tahun pemerintahan Soeharto, politik hanya berorientasi kepada kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan lewat berbagai cara, termasuk cara-cara tidak etis dan melanggar HAM. Lamanya Soeharto berkuasa menunjukkan bahwa dia seorang diktator yang tidak rela berbagi kekuasaan. Memang, ada pemilu tiap lima tahun. Tapi, itu bukan pemilu demokratis karena pemenangnya sudah bisa diketahui.

***

Bagaimana kondisi perpolitikan nasional setelah 11 tahun Soeharto lengser? Meski sudah wafat 27 Januari 2008, pengaruh-pengaruh Soeharto tidak secara otomatis ikut terkubur. Apalagi, dua jenderal mantan ajudan pribadi Seoharto, yakni Prabowo dan Wiranto, ikut maju sebagai cawapres pada Pemilu 8 Juli 2009.

Yang mencemaskan, bukan pengaruh positif Soeharto yang menonjol di kancah perpolitikan kita saat ini. Namun, sebaliknya, justru pengaruh negatifnya yang bisa kita saksikan dari sepak terjang para elite politik. Buktinya, simak saja para mantan menteri, gubernur, anggota DPR, bupati, wali kota, dan pengelola negara yang kini menghuni penjara akibat KKN.

Itu baru di lembaga eksekutif dan legislatif yang berhasil dibidik KPK. Sayangnya, KPK belum berani membidik para koruptor yang bersembunyi di lembaga yudikatif, kepolisian, dan moneter atau perbankan. Para koruptor jelas orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan rakyat banyak.

Dengan demikian, rakyat hingga kini masih menjadi figuran dalam politik guna mendongkrak suara penguasa ke kursi kekuasaan. Setelah kursi diraih, suara rakyat tak digubris. Persetan, wong cilik korban busung lapar atau gizi buruk. Persetan, upah rendah buruh. Kemiskinan malah menjadi jualan politik demi kekuasaan, termasuk menjelang Pilres 8 Juli 2009.

Lihat, wong cilik terus menjerit akibat mahalnya harga sembako, minyak tanah, atau listrik. Hidup makin berat bagi ”wong cilik” sehingga sebagian menempuh bunuh diri. Menurut VHR Media, pada 2006-2008, sekitar 50.000 wong cilik bunuh diri akibat beratnya beban hidup dalam tiga tahun terakhir.

Itulah buah dari pengaruh Soeharto yang secara sadar atau tidak masih dipraktikkan para penguasa saat ini. Tak heran, Syafi’i Ma’arif sampai melontarkan kritik pedas bahwa ”Pengkhianat paling berdosa besar adalah para pemimpin formal yang haus kekuasaan daripada menyejahterakan rakyat”.

Penulis juga prihatin, dari kasus koalisi antarparpol atau koalisi capres dan cawapres menjelang Pilpres 8 Juli 2009 terlihat bahwa fokus utama perpolitikan nasional masih kekuasaan, posisi, atau jabatan. Sikap kenegarawanan hilang entah ke mana. Kesejahteraan rakyat tak diperhatikan.

Politik hanya demi kekuasaan dan melayani ego, baik ego partai atau kelompok sendiri. Sangat minim spirit melayani atau menyejahterakan. Jadi, ternyata pengaruh buruk Soeharto justru masih subur saat ini. (Sumber: Jawa Pos, 22 Mei 2009).

Tentang penulis:
Endang Suryadinata, Douwes Dekkerstraat 64, 2274 SP Voorburg Holland



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.628 hits
Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan