Archive for the 'Artikel Pegiat LSM' Category

Tiba Masa,Tiba Akal Manajemen Pendidikan Nasional

Oleh Asrorun Ni’am Sholeh

ADA sebuah buku yang masih relevan dan sangat bagus ditulis Prof Dr Winarno Surakhmad MSc Ed terkait dengan kondisi pendidikan nasional kita. Buku tersebut berjudul Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi. Winarno menyoroti pendidikan nasional yang dewasa ini cenderung menuju kepada suatu tragedi nasional karena kekurangmantapan manajemen kebijakan pendidikan nasional, kurangnya profesionalisme birokrasi pendidikan, serta masih kurang profesionalnya pelaksana pendidikan.

Pernyataan itu bukan main-main karena datang dari seorang tokoh pendidikan nasional yang kiprahnya sudah diakui banyak kalangan, baik dalam maupun luar negeri. Almarhum mengajarkan begitu banyak nilai pedagogis kepada rakyat Indonesia.

Mengapa dia menyebut tragedi pendidikan nasional? Menurutnya, ada strategi-stragi pendidikan yang keliru sehingga bisa mengarah pada tragedi nasional. Dia sangat resah melihat kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di dalam strategi pembangunan pendidikan nasional apabila tidak diarahkan kembali kepada tujuannya yang hakiki.

Hasilnya ialah tragedi suatu bangsa. Konsep pendidikan nasional pada hakikatnya ialah berdasarkan Pancasila, yakni sesuai dengan lima sila yang sudah mendarah daging dalam sanubari setiap rakyat Indonesia. Selain itu, landasan konstitusi dalam penyelenggaran pendidikan nasional ialah UUD 1945. Namun, semangat itu sering kali tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.

Menurut Winarno, dalam praktik pendidikan nasional, ada dua reduksionisme (penyempitan makna). Pertama, reduksionisme terjadi karena policy pendidikan telanjur menyempitkan makna dan ketentuan UUD 1945 dan Pancasila. Materi yang terlontar dalam setiap kebijakan nasional tidak tecermin dalam kebutuhan dan nilai-nilai pedagogis penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Itu mencerminkan kebijakan pendidikan nasional hanya cari mudahnya saja dan tidak didasarkan sesuai dengan ketentuan UU.

Kedua, reduksionisme terjadi karena hal-hal yang esensial dalam praktik pendidikan justru tidak dilaksanakan, misalnya kebudayaan yang tidak menjadi referensi, praksis pendidikan sekadar agar gampang dilaksanakan, demi tujuan yang praktis-praktis.

Nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam hati sanubari bangsa ini, di antaranya tecermin dalam UUD 1945 dan Pancasila, ditinggalkan hanya demi mudah dilaksanakan. Pejabat negeri kita lebih senang mengumbar wacana yang kemudian memicu reaksi publik ketimbang memikirkan bagaimana sebuah kebijakan sesuai dengan semangat dan filosofi para founding father negeri ini.

Dua reduksionisme itu tampak jelas dari wacana yang berkembang saat ini. Salah satunya ialah wacana memperpanjang jam belajar di sekolah. Ini menunjukkan keinginan Menteri Muhadjir yang ‘praktis-praktis saja’ dalam mewujudkan pendidikan nasional. Nilai-nilai pendidikan yang sejati justru tidak hadir dalam wacana kebijakan sang menteri yang baru beberapa hari ditunjuk Presiden Jokowi. Wacana ini tentu menuai kontroversi mengingat ketidakseragaman kebiasaan dan budaya di beberapa daerah.

Misalnya, ada anak yang punya kebiasaan membantu orangtua bekerja sepulang sekolah di beberapa daerah. Atau juga, ada anak yang terbiasa belajar mengaji setelah pulang dari sekolah formal. Lantas jika wacana memperpanjang jam belajar sekolah hingga sore diimplementasikan, bagaimana dengan nasib anak-anak di daerah yang punya kebiasaan seperti di atas? Ini tentu membutuhkan kearifan dan wisdom sang menteri untuk melihat masalah.

Perlindungan anak
Sungguh pun wacana tersebut benar-benar akan diwujudkan dalam sebuah kebijakan, yang harus dipikirkan ialah kesiapan orangtua dan sekolah untuk ‘membiarkan’ anak berlama-lama di sekolah. Harus dipastikan terlebih dahulu kesiapan setiap sekolah dalam menyelesaikan prakondisi yang dibutuhkan.

Begitu pula orangtua, berapa banyak orangtua yang bekerja sampai malam dan tidak bertemu anak-anak mereka? Apakah orangtua di daerah memiliki kesibukan seperti orangtua di wilayah perkotaan? Ini tentu pertanyaan yang harus dipikirkan lebih dalam untuk mencari jawabannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tergelitik untuk ikut berkomentar atas wacana tersebut.

Sebagai lembaga yang sah diamanahi UU untuk melindungi anak, KPAI menilai isu ini sangat relevan jika dilihat dari perspektif perlindungan anak. Ada kesalahan cara pandang (world view).

Pertama, anak bukanlah objek dari sebuah kebijakan, tapi harus dilihat sebagai subjek. Jika jam belajar anak diperpanjang di sekolah, artinya anak yang harus mengikuti keinginan orang dewasa, dalam hal ini guru, orangtua, bahkan pejabat negara. Dalam UU

Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan tumbuh kembang mereka. Artinya, jika kita mengacu pada UU, aturan dibuat harus sesuai dengan kepentingan terbaik baik bagi anak.
Istilah the best interest of the child bahkan sudah mendarah daging dalam sejarah perlindungan anak. Salah satunya ialah Inggris yang telah melahirkan Children’s Charter. Kepentingan terbaik bagi anak juga tercantum dalam UU. Salah satunya ialah UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi, “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.”

KPAI ingin memastikan hadirnya sekolah ramah anak. Konsepnya bisa mengacu pada ‘Sekolah sebagai Taman Bermain’ Ki Hajar Dewantoro yang di dalamnya itu bermakna lingkungan sehat bagi proses pendidikan anak. Sekolah ramah anak berarti proses pembelajaran disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Hak-hak anak diperhatikan dengan saksama.

Penulis berharap wacana yang dilontarkan tidak sekadar ‘Tiba masa, tiba akal’. Istilah itu sangat populer di kalangan pelajar yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah terburu-buru karena tenggat tugas sudah berakhir. Jangan karena ingin cepat-cepat melahirkan kebijakan pendidikan nasional, lantas melupakan hakikat dari tujuan pendidikan nasional tersebut. Kita tentu tidak ingin menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru ini menerapkan kebijakan dengan pepatah di atas. Semoga saja. (Sumber: Media Indonesia, 13 Agustus 2016)

Tentang penulis:
Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Mudik Ramah Anak

Oleh Rita Pranawati

Ritual mudik kembali hadir. Masyarakat berbondong menuju desa untuk melepas kangen. Setelah sekian lama di rantau, masyarakat ingin kembali ke rumah asal, yaitu desa. Namun, perayaan kembali ke rumah asal ini sering kali bermasalah. Salah satunya adalah timbulnya kemacetan di hampir seluruh jalur mudik, mahalnya harga tiket, hingga masalah anak yang juga turut serta dalam ritual ini.

Anak memang selalu ikut ke manapun orang tua pergi. Mereka selalu ada dalam gendongan atau dekapan kasih orang tua. Namun, dalam ritual mudik, mereka sering kali tidak mendapatkan rasa nyaman. Anak sering kali harus ikut berdesakan antre mendapatkan tiket. Mereka pun juga harus menahan rasa panas saat berada di terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandara.

Korban
Anak sering kali belum mendapatkan haknya sebagai manusia. Artinya, mereka masih menjadi “korban” dalam ritual mudik. Hal ini terbukti dengan belum banyaknya armada mudik yang ramah anak. Armada mudik sering kali masih jauh dari menjangkau kenyamanan anak. Bahkan, sering kali armada mudik malah tak memedulikan anak.

Bus misalnya, banyak yang tak laik jalan. Kondisi interior bus pun jauh dari memadai. Penggunanya pun sering merokok di dalam bus. Rokok pun sering mengepul dari ruang kemudi. Padahal, di dalam bus ada penumpang anak dan perempuan.

Ironisnya, terminal sebagai ruang pertemuan penumpang dan armada bus jauh dari ramah anak. Jarang kita lihat di terminal ada ruang bermain untuk anak. Ruang menyusui pun jarang ada. Hanya terminal-terminal skala besar yang menyediakan ruang laktasi. Maka, tidak aneh jika kita sering kali melihat ibu-ibu menyusui putra dan putrinya di pinggir jalan atau ruang tunggu terminal. Sebuah pemandangan yang menyesakkan bagi seorang perempuan.

Pengelola terminal tampaknya perlu belajar dari bandara. Di bandara kini sudah banyak kita temui ruang bermain untuk anak. Selayaknya, sebagai tempat yang paling banyak dipakai oleh masyarakat, terminal menyediakan ruang serupa. Ruang terbuka yang nyaman untuk anak ini akan dapat mengurangi stres. Anak akan merasa nyaman saat mudik. Mereka pun akan mendapatkan pengalaman berharga yang selalu diingat hingga dewasa. Mereka akan dapat menceritakan pengalaman luar biasa ini kepada teman saat masuk sekolah dan teman-teman yang lain.

Mudik ramah anak pun perlu digagas sebagai usaha sadar dan terencana semua pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa mudik bukanlah ritual yang baru saja terjadi di Indonesia. Persiapan mudik selayaknya telah dipikirkan dan dikerjakan sejak jauh hari. Tambal sulam pengerjaan jalan yang selalu saja dikerjakan saat jelang Lebaran sudah saatnya diakhiri. Jalan selayaknya telah rampung sebulan jelang mudik. Saat jalan sudah siap, maka kemacetan tak akan menjadi masalah tahunan. Mudik pun menjadi lancar dan aman.

Rencana pemerintah dalam program zero accident patut diapresiasi. Kematian di jalan raya yang masih tinggi, bahkan anak menjadi korban, bukan masalah sederhana. Musibah—untuk tidak menyebut petaka mudik—ini selayaknya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya.

Zero accident pun perlu dimulai dengan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dan bijak. Saat anak telah mendapatkan haknya (baca: nyaman), maka orang tua pun nyaman. Kenyamanan anak dengan demikian menjadi modal utama dalam mewujudkan zero accident.

Sensor

Lebih lanjut, mudik ramah anak pun perlu memperhatikan hiburan yang ada di dalam armada. Beberapa laporan tentang hiburan di sarana transportasi umum, seperti kapal dan pesawat terbang masih ditemukan film yang tidak layak ditonton anak. Misalnya, masih terdapat film yang membenarkan LGBT (lesbi, gay, biseks, and transeksual). Padahal, layar ini dapat diakses semua penumpang kapal. Begitu juga tayangan film di pesawat, ada yang tak layak dikonsumsi anak-anak. Tentu ini menjadi indikator betapa armada mudik belum ramah anak. Bagaimana mungkin seorang anak mendapatkan “hiburan” yang membenarkan perilaku LGBT dan tayangan yang berbau pornografi?

Video bus antarkota antarprovinsi pun sering kali menayangkan musik dangdut dengan goyangan yang seronok. Tayangan yang biasanya diambil dari konsep sebuah grup musik itu jauh dari kata ramah anak. Tayangan itu hanya akan menjadikan anak dewasa sebelum waktunya.

Pendek kata, tayangan sebagai hiburan dalam armada, baik bus, kapal, maupun pesawat selayaknya mendapat sensor dari pemerintah. Hal ini untuk menjamin kenyamanan pemudik. Tidak hanya pemudik dewasa, tetapi juga anak-anak.

Orang tua pun penting untuk menyadari bahwa mudik harus menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Selama di perjalanan, hendaknya orang tua memperhatikan kondisi anak secara fisik dan psikologis. Jangan sampai kelelahan orang tua dilampiaskan kepada anak dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis. Makna pulang kampung menjadi hilang.

Mudik merupakan ritual tahunan yang sarat makna. Oleh karenanya, perlu kerja ekstra untuk menyiapkan dan menjadikan mudik sebagai wajah humanis bangsa. Mudik menjadi pertaruhan kinerja pemerintah dan bangsa. Saat mudik belum mampu ramah anak dan nyaman bagi semua, maka mudik hanya akan menjadi cerita sedih bagi para perantau. Mereka tidak akan mampu menyebarkan spirit kerinduan untuk bekerja keras kepada sanak saudara di kampung.

Pada akhirnya, mudik ramah anak merupakan wujud kebangsaan yang mulia. Saat semua telah menjadikan anak sebagai subjek pembangunan (baca: pelayanan), maka masa depan akan cerah. Semoga. (Sumber : Republika, 30 Juni 2016).

Tentang penulis :
Rita Pranawati, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Menjadi Orangtua Hebat di Era Kini

SusantoOleh Susanto

Jakarta – Kasus kekerasan seksual dengan modus baru menggunakan gagang cangkul, dengan pelaku anak telah divonis 10 tahun oleh Pengadilan. Kasus ini cukup menyita perhatian publik di tengah Presiden serius merespon maraknya kejahatan seksual terhadap anak, hingga menerbitkan Perppu, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

RA, (16 tahun), mengakui ikut melakukan pembunuhan sadistis terhadap Enno Farihah, 19 tahun, karyawan pabrik plastik di Kosambi, Tangerang, secara sadar. Pelajar kelas III sekolah menengah pertama itu tega membunuh lantaran kesal karena korban menolak berhubungan intim.

Anak sebagai pelaku tindak pidana masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hasil pantauan KPAI Tahun 2015 di 7 Provinsi dengan sampel 134 anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang berada di LAPAS ditemukan fakta sebagai pelaku pencurian 32%, pelaku kekerasan seksual 30%, pelaku pembunuhan 21 %. Meski dari sisi kuantitas, tentu lebih banyak generasi Indonesia yang berkarakter baik, dibandingkan anak yang mengalami masalah perilaku, namun potret kasus ini menandakan kerentanan anak menjadi pelaku tindak pidana tergolong tinggi, jenis tindak pidana beragam dan modusnya semakin canggih.

Penyimpangan Perilaku

Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Setidaknya terdapat 5 tipologi penyimpangan perilaku pada anak, yaitu: penyimpangan primer, penyimpangan sekunder, penyimpangan individu, penyimpangan kelompok dan penyimpangan situasional.

Pertama, penyimpangan primer. Jenis penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara. Penyimpangan ini tak permanen dan hanya terlihat dari sebagian kecil perilaku dalam kehidupan anak.

Anak yang menunjukkan tindakan penyimpangan temporer ini masih dapat ditolerir. Misalnya: siswa membolos atau mencontek pekerjaan temannya. Karakteristik dari penyimpangan primer antara lain: bersifat sementara, gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang, kesalahannya masih dapat ditolerir.

Kedua, penyimpangan sekunder. Jenis penyimpangan sekunder merupakan bentuk penyimpangan yang bukan lagi sementara, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Anak disebut melakukan penyimpangan sekunder karena ia sudah terbiasa menunjukkan tindakan menyimpang.

Karakteristik dari penyimpangan sekunder yaitu: gaya hidupnya didominasi dengan penyimpangan perilaku, sementara sekolah tidak mentorerir terhadap perilaku menyimpang dimaksud.

Ketiga, penyimpangan individu yaitu jenis penyimpangan yang dilakukan secara perorangan oleh anak. Penyimpangan ini ditunjukkan anak dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma sistem sosial. Misalnya: siswa mencuri uang milik temannya, padahal norma sosial telah melarangnya.

Keempat, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan secara berkelompok. Anak yang berkelompok dan melakukan tindakan menyimpang, biasanya memposisikan diri sebagai pihak yang mampu menunjukkan identitas kuasa. Tindakan perkosaan secara berkelompok, umumnya bukan karena adiksi seksual, tetapi kecenderungannya karena faktor dendam dan dominasi seksualitas.

Kelima, penyimpangan situasional. Penyimpangan jenis ini disebabkan oleh pengaruh situasi yang sedang terjadi. Situasi yang dimaksud yaitu situasi atau keadaan di luar kendali seorang siswa. Misalnya: awalnya seorang tidak berniat melakukan tawuran, namun karena dipaksa dan diancam oleh senior, maka terpaksa mengikuti tawuran.

Melihat ragam penyimpangan tersebut, menunjukkan bahwa perilaku menyimpang pada anak terkadang bersifat temporal, sebagian telah menjadi kebiasaan, tak hanya dilakukan secara individu, namun juga dilakukan secara berkelompok.

Pergeseran Peran Orangtua

Perubahan sosial-ekonomi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, tampaknya berpengaruh terhadap pergeseran fungsi dan peran keluarga. Jika sebelumnya, orangtua sebagai tempat bertanya, tempat berkonsultasi dan sumber nilai, saat ini fungsi itu seringkali tak diperankan orangtua.

Kesulitan mencari informasi baru, anak lebih memilih Google daripada bertanya kepada orangtua. Bagi orangtua yang terbatas waktu bertemu dengan anak, membuat anak menjadikan pengasuh dan orang sekitar sebagai figur pengganti dan sumber nilai.

Menurut William F Ogburn (Goode,2007: 215) terjadinya perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang pesat menjadi faktor utama terjadinya pergeseran peran orangtua. Menurutnya, keluarga modern telah kehilangan fungsinya karena adanya industrialisasi.

Industrialisme modern telah berpengaruh terhadap peran ibu, satu sisi ibu memiliki kebebasan ekonomi, namun di pihak lain tetap berperan mengurus tugas-tugas keluarga termasuk pengasuhan. Mengingat interaksi ibu dengan anak terbatas, seringkali kaum ibu memilih pola memanjakan daripada memandirikan. Hal ini sebagai bentuk pilihan kompensasi, agar anak dekat dengan orangtua.

Pergeseran pola pengasuhan orangtua dewasa ini, setidaknya terpotret ke dalam dua tipologi:

Pertama, pengasuhan permissive-indulgent adalah suatu gaya pengasuhan di mana orang tua terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit kendali atas mereka. Pengasuhan jenis ini diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan pengendalian diri anak, karena orangtua cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, akibatnya anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar semua kemauannya dituruti.

Kedua, pengasuhan permissive-indefferent, yaitu suatu gaya pengasuhan di mana orangtua tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua jenis ini cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan rasa harga diri yang rendah.

Kecenderungan proses berkeluarga yang terjadi dewasa ini lebih mekanistis, sehingga peran pengasuhan orangtua terjadi distorsi. Aktivitas orangtua yang sangat sibuk meminimalisir proses sosialisasi dengan anak. Adanya lembaga non-keluarga seperti: tempat penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak dan sekolah telah menyedot sebagian kehidupan anak dari proses di dalam keluarga. Dengan demikian posisi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak mengembangkan pribadinya kini bahkan mulai tergeser posisinya oleh sekolah dan lingkungan sosialnya.

Menjadi Orangtua Hebat

Orangtua hebat di era kini, berbeda dengan masa lampau. Dulu, orangtua menjadi figur panutan anak dalam keluarga, namun dewasa ini posisi orangtua cenderung terjadi distorsi. Proses belajar sosial anak seringkali lebih banyak kepada di luar figur orangtua.

Media, game, teman sebaya serta pengasuh merupakan sumber belajar sosial yang lekat dengan anak. Jika sebelumnya, bentakan, cubitan, ancaman dalam mendidik anak seringkali dipahami sebagai cara yang tepat, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, gaya pengasuhan demikian tak direkomendasikan lagi, karena menimbulkan efek negatif bagi tumbuh kembang anak.

Menjadi orangtua merupakan pilihan hidup dan hampir dipastikan semua pasangan ingin memiliki buah hati. Namun orangtua hebat dewasa ini tidaklah mudah, karena dihadapkan kompleksitas tantangan dan hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Setidaknya, terdapat 6 (enam) perilaku positif sebagai pondasi menjadi orangtua hebat, yakni:

Pertama, mengembangkan kelekatan. Munculnya ragam kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku penting menjadi perhatian. Sebuah riset berjudul “A Focused on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia” ditemukan perlakuan salah pada anak (maltreated) ternyata sebagian besar sebagai akibat dari pola asuh dalam keluarga.

Kualitas kelekatan anak dengan orang tua merupakan sumber emosional dan kognitif bagi anak. Selama ini orang seringkali menyamakan kelekatan dengan ketergantungan (dependency), padahal mengandung makna berbeda. Ketergantungan anak pada figur tertentu timbul karena tidak adanya rasa aman. Anak tidak dapat melakukan otonomi jika tidak mendapatkan rasa aman. Hal inilah yang akan menimbulkan ketergantungan pada figur tertentu sedangkan kelekatan adalah kepercayaan yang tumbuh yang dapat memberikan ketenangan.

Sebagian besar anak telah membentuk kelekatan dengan pengasuh utama (primary care giver) dengan proporsi 50% pada ibu, 33% pada ayah dan sisanya pada orang lain (Sutcliffe, 2002). Kualitas kelekatan mempengaruhi konstruksi mental, performa pengendalian diri dan keterampilan sosial. Beberapa penelitian membuktikan bahwa anak yang memiliki kelekatan aman dalam pengasuhan akan menunjukkan kompetensi sosial baik, lebih mampu menangani tugas sulit serta tidak cepat berputus asa. Sebaliknya, anak yang mengalami gangguan kelekatan (attachment disorder) dengan figur lekatnya, akan membuat anak mengalami masalah sosial dan perilaku menyimpang.

Kedua, menghindari ketidakhadiran ayah (fatherness). Fatherless adalah ketiadaan peran dan figur ayah dalam kehidupan seorang anak baik secara fisik maupun psikologis. Performansi perilaku anak, sangat dipengaruhi kehadiran seorang ayah.

Dampak fatherless pada anak, di antaranya: memiliki masalah dengan gangguan kecemasan, depresi, perilaku menyimpang dam menurunkan performansi akademik di sekolah, rendah diri (self-esteem), perasaan marah (anger), rasa malu (shame), merasa kehilangan (lost) dan rendahnya kontrol diri (self-control), (Kruk, 2012).

Di lain pihak, penelitian terhadap kerentanan keluarga dan survei well-being anak, ditemukan bahwa seorang ayah yang memiliki anak dengan lebih dari satu pasangan akan mempengaruhi kesehatan anak saat remaja dan penyimpangan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan ayah dan kesetiaan ayah untuk tidak berbagi dengan anak dengan ibu yang lain, akan memberikan well-being pada diri anak yang berujung pada kualitas kesehatannya.

Ketiga, mengembangkan harmoni dan kasih sayang. Menurut Alfie Kohn (2015), cinta yang tulus dari kedua orangtua akan lebih efektif untuk mengarahkan, mendidik serta membuat anak lebih bertanggung jawab. Jika oangtua yang memberikan ketulusan tanpa syarat pada anaknya, maka anak akan tumbuh hormat, kontrol diri tinggi dan memiliki mekanisme filter perilaku yang kuat.

Sementara, penelitian kriminalitas usia anak di Amerika Serikat menemukan bahwa pelaku kejahatan oleh anak cenderung dipengaruhi oleh faktor kondisi keluarga yang tidak harmonis, tanpa pengawasan yang cukup serta sering menjadi korban kekerasan dan pengabaian (Brown, 2010).

Keempat, internalisasi nilai karakter sejak dini. Setiap anak yang lahir di bumi, ditakdirkan berkarakter baik, perbedaan proses belajar sosial yang menjadikan satu sama lain berbeda perkembangan perilakunya.

Menurut Freud (Santrock, 2012) kepribadian dasar seseorang dibentuk dalam kurun waktu lima tahun dari kehidupan, sehingga pengalaman masa awal mempunyai peran yang lebih penting dibandingkan dengan masa selanjutnya. Maraknya, anak menjadi pelaku kriminal, kejahatan seksual, pembunuhan, tidak semata-mata karena proses belajar sosial yang diperoleh di luar institusi keluarga, namun sebagai dampak dari pola asuh saat usia dini. Konsekuensinya, orangtua penting mengenalkan nilai kebaikan, membiasakan kecintaan kepada hal-hal yang baik dan berperilaku baik sejak usia dini.

Kelima, menjadi model yang tepat untuk anak. Studi Bandura ditemukan bahwa keluarga secara sistematis dapat membentuk pola ingatan yang tergambar dalam kebiasaan bertingkah laku anak melalui peniruan (imitating) dan pemodelan (modeling).

Namun, seringkali perilaku agresif orangtua tanpa disadari telah menjadi model bagi anak dalam proses belajar sosialnya. Hasil penelitian Scholte (2006) menemukan remaja berusia 15 tahun yang terlibat perkelahian, kenakalan remaja, perilaku tindak pidana tampaknya berhubungan erat dengan teman sebaya yang mengalami masalah dalam pengasuhan.

Keenam, mengembangkan literasi media pada anak. Tak dapat dipungkiri, ‘persahabatan’ media dengan anak semakin erat. Saat media menampilkan muatan edukatif, maka stimulasi performansi kepribadian anak cukup positif.

Sebaliknya, adanya tampilan di layar kaca yang sarat dengan kekerasan, begal, pelecehan seksual dan pembunuhan, maka perlu diimbangi kemampuan literasi media yang memadai. Menurut Myers (2012) muatan kekerasan yang muncul di media bisa berdampak pada keterbangkitan fisik (arousal dan memicu perilaku agresif yang berhubungan dengan kekerasan (violence-related).

Konsekuensinya, penumbuhan budaya literasi media perlu ditanamkan pada anak sejak dini. Literasi media merupakan “ability to access, analize, evaluate and communicate the content of media messages”. Literasi media merupakan upaya menanamkan kemampuan anak untuk memahami, menganalisis dan memfilter pencitraan yang ada pada media. Semoga…!,. (Sumber : detik, 29 Juni 2016)

Tentang penulis :
Susanto, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dekonstruksi Logika RUU Minol

Oleh Asrorun Ni’am Sholeh

Dalam sejarah perkembangan manusia, logika memiliki multidefinisi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, secara garis besar, logika dimasukkan dalam dua pemahaman besar, yakni sebagai bagian dari lingkungan filsafat dan ilmu pengetahuan (sains) yang sekaligus dimaknai sebagai keterampilan (art) untuk berpikir lurus.

Dari sekian banyak definisi logika, penulis memilih sebagai cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan formal, prosedur, serta kriteria sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Memang agak ribet, tapi dia tidak boleh dipandang sebelah mata karena definisi menjadi landasan penting yang berpengaruh besar terhadap sebuah implementasi. Disebut penting karena logika memiliki objek material berupa akal budi atau pikiran manusia.

Yang menjadi menarik, pikiran manusia seperti apa yang akan digunakan sebagai objek material logika? Apakah tipe manusia serakah, tamak, dan tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan? Ataukah sebaliknya?

Pertanyaan di atas tidak lepas dari fakta bahwa pikiran manusia yang salah akan melahirkan logika yang salah (illegal logic). Namun, sebaliknya, pikiran manusia yang benar akan melahirkan logika yang benar (legal logic).

Oleh sebab itu, definisi logika memang bertautan erat dengan asas, prosedur, kriteria sahih, dan penyimpulan yang berakhir dengan pencapaian kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Dari definisi yang sudah penulis paparkan di atas, ada hal penting yang bisa ditarik benang merahnya, yaitu ujung dari logika adalah pencapaian kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Inilah sebuah logika kebenaran yang harus diperjuangkan dalam fase kehidupan manusia yang memiliki pikiran dan akal budi sehat. Dan, ini juga yang menjadi bukti bahwa logika menjadi anugerah Tuhan yang begitu besar yang ditujukan menjadi pembeda benar dan salah.

Berkaitan dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini menjadi polemik di Senayan, penulis ingin berbagi gagasan, yaitu pentingnya merombak (dekonstruksi) logika ilegal dalam pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Dari sejumlah inventarisasi pendapat di media massa, penulis mendapatkan beberapa illegal logic terkait RUU ini. Setidaknya, ada tiga poin yang harus dikritisi.

Pertama, kelompok yang menolak RUU Larangan Minol berdalih minuman keras tidak memiliki relevansi pada kasus kejahatan, khususnya kejahatan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru mendapati berbagai kasus kejahatan seksual anak selalu berkaitan erat dengan minuman beralkohol.

Kita bisa menengok pembunuhan yang disertai pemerkosaan YY (14) di Bengkulu merupakan akibat minuman beralkohol. Dalam keadaan mabuk, peminum alkohol akan melakukan tindakan di luar kemanusiaan. Belum lagi, kasus di daerah lain yang juga memiliki relevansi kuat antara kejahatan anak dan minuman beralkohol.

Kedua, saat ini sedang dibangun opini publik bahwa minuman beralkohol adalah warisan budaya Indonesia. Inilah bukti adanya illegal logic yang harus didekonstruksi atas nama kemanusiaan.

Apa pun yang diwariskan harus dilihat apakah di dalamnya ada kebenaran, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam kehidupan umat. Asas berpikir yang lahir dari ketamakan dan keserakahan atas materi akan melahirkan logika sesat. Ini tentang peradaban manusia, apakah kita ingin membangun peradaban yang sesat atau justru peradaban yang memegang teguh nilai-nilai kebenaran.

Mau dilihat dari aspek apa pun, minuman beralkohol tidak menguntungkan manusia. Dari aspek kesehatan sudah jelas, minuman beralkohol akan merusak organ tubuh. Dari aspek perlindungan anak pun demikian, dia menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup anak-anak kita.

Bahkan, dari aspek ekonomi, kerusakan akibat pembebasan penjualan minuman beralkohol akan lebih besar, yaitu lahirnya generasi pemabuk yang hilang akal sehat. Oleh sebab itu, pelarangan minuman beralkohol menjadi mutlak karena dia memang bertabrakan dengan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Ketiga, adanya anggapan kelompok yang memperjuangkan RUU Larangan Minuman Beralkohol memiliki agenda politik tertentu. Lagi-lagi, ini sebagai illegal logic yang berangkat dari asas berpikir yang salah.

Justru, mereka yang memperjuangkan RUU ini ingin membuat benteng pertahanan yang fungsinya mencegah dampak buruk minuman beralkohol. Sesuai pepatah, bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Dari sekian illegal logic yang diperjuangkan kelompok industri dan kawan-kawannya, penulis mendesak semua pihak untuk kembali berpikir dengan hati nurani. Hilangkan kepentingan bisnis dalam masalah ini.

Jika yang menyuarakan pembelaan adalah pebisnis, mungkin masih bisa dimaklumi, tapi jika ada cendekiawan yang bersuara lantang menolak RUU Larangan Minol, ini menjadi keprihatinan. Apa itu seorang intelektual? Dan, apa fungsinya di dalam masyarakat? Yakinlah, mempertahankan kebenaran yang diraih melalui proses kontemplasi itu masih lebih baik ketimbang guyuran rupiah yang kian deras.

Akhir dari tulisan ini, penulis ingin mengutip qoul Imam al-Ghazali, “Jika kuketahui bahwa 10 adalah lebih banyak dari tiga, lantas ada orang yang mengatakan sebaliknya dengan bukti tongkat dapat diubah menjadi ular dan hal itu memang terjadi bahwa memang kusaksikan sendiri, kejadian itu tidak akan membuatku ragu terhadap pengetahuanku bahwa 10 adalah lebih banyak dari tiga. Aku hanya akan merasa kagum terhadap kemampuan orang tersebut. Hal itu sekali-kali tidak akan pernah membuat aku bimbang terhadap pengetahuanku.” (Sumber: Republika, 24 Juni 2016)

Tentang penulis:
Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Membongkar Mafia Peradilan

Aradila Caesar Ifmaini Idris Oleh Aradila Caesar Ifmaini Idris

Berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik. Dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik (Prof BM Taverne).

Pernyataan ini memperlihatkan realita penegakan hukum sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh individu-individu di dalamnya. Dinamika penegakan hukum amat bergantung pada komitmen serta sosok pribadi yang menjadi aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, kebenaran pernyataan tersebut tak dapat terelakan.

Penegakan hukum di Indonesia ibarat menegakkan benang basah, banyak persoalan terutama korupsi menjadikan penegakan hukum hanya sebagai slogan. Karena pada kenyataannya penegakan hukum tak murni mencerminkan keadilan, tetapi identik dengan uang. Keadilan bagi banyak orang adalah barang yang mahal yang tak terbeli dengan kantong mereka. Tapi bagi segelintir orang yang memiliki uang, keadilan bisa dibeli bagaikan barang dagangan. Keadilan menjadi barang yang mahal di republik ini.

Judicial Corruption

Beberapa waktu terakhir pemberitaan tentang mafia peradilan semakin masif. KPK dalam beberapa bulan terakhir berhasil membongkar sejumlah perkara korupsi yang melibatkan hakim dan pegawai pengadilan. Melalui operasi tangkap tangan, KPK menangkap Edy Nasution, Andri Tristianto yang merupakan pegawai pengadilan, serta Hakim Janner Purba.

Terbongkarnya kasus tersebut semakin mencoreng wajah pengadilan. Terbongkarnya kasus tersebut secara beruntun menunjukkan reformasi peradilan tidak signifikan mengubah citra pengadilan yang buruk di mata publik. Praktik korupsi yudisial masih terus terjadi secara sistematis dan mengakar di institusi pengadilan. Secara umum, praktik korupsi yudisial terjadi dalam tahapan penanganan perkara di pengadilan.

Baik mulai pendaftaran perkara hingga minutasi putusan. Dalam berbagai tahapan inilah mafia peradilan bekerja secara tersembunyi, tertutup dan saling melindungi. Setidaknya ada empat tahapan yang rentan disusupi praktik mafia peradilan. Pertama, tahap pendaftaran perkara. Di tingkat pengadilan, praktik mafia peradilan mulai terjadi pada tahap awal, yakni pendaftaran perkara di pengadilan.

Modus yang umum terjadi adalah adanya permintaan biaya tak resmi dalam proses pendaftaran. Bahkan dalam penelitian ICW (Menyingkap Mafia Peradilan; 2002), tak jarang ditemukan pegawai pengadilan yang menawarkan penggunaan jasa advokat tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan hakim yang akan menangani perkara. Kedua,tahap penetapan majelis hakim.

Setelah proses pendaftaran perkara, modus yang sering ditemukan adalah berupa pengaturan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Pihak yang beperkara baik secara langsung atau tidak langsung meminta ketua pengadilan untuk menunjuk hakim tertentu yang dianggap mau bekerja sama. Ketiga, tahap pemeriksaan persidangan. Pada proses persidangan, mafia hukum bekerja dengan merekayasa sebuah persidangan.

Persidangan dapat dilakukan secara maraton, atau memotong tahapan tertentu dalam persidangan, mengatur barang bukti, menyusun pertanyaan hakim dan jawaban hingga pengaturan putusan hakim. Tahapan ini melibatkan banyak pihak, tak terkecuali jaksa selaku penuntut umum. Praktik yang lazim dilakukan oleh oknum jaksa nakal adalah dengan ketidakaktifannya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Tak jarang oknum jaksa juga mengajukan tuntutan yang rendah sebagai bagian dari kesepakatan. Proses menjelang musyawarah hakim merupakan salah satu titik paling rawan. Pada tahap ini sering kali pihak yang beperkara berusaha membeli putusan hakim sesuai dengan keinginan mereka. Keempat,tahap minutasi putusan. Setelah putusan dibacakan bukan berarti praktik mafia hukum selesai.

Untuk sampai ke tangan para pihak, putusan tersebut harus melewati proses minutasi atau pengetikan putusan. Dalam proses minutasi, mafia hukum juga bekerja dengan mengubah putusan yang dibacakan hakim dalam persidangan dengan salinan putusan yang diterima. Selain itu tak jarang ditemukan upaya memperlambat pengiriman salinan putusan untuk tujuan tertentu.

Akar Masalah

Meski pada praktiknya mafia peradilan bekerja di wilayah teknis penanganan perkara, akar masalah utama mafia peradilan terletak pada persoalanpersoalan yang lebih mendasar. Setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang menjadi akar masalah mafia peradilan. Pertama, lemahnya kepemimpinan.

Dalam hal ini, lemahnya kemampuan untuk mendorong perubahan juga berkontribusi terhadap terpeliharanya jaringan mafia peradilan. Ketua mahkamah agung serta ketua pengadilan tidak memiliki arah dan sikap yang jelas dalam memberantas praktik mafia peradilan. Kedua, kelemahan manajemen sumber daya manusia. Maraknya praktik mafia peradilan tidak bisa dilepaskan dari rusaknya manajemen promosi, mutasi, rekrutmen, dan evaluasi kinerja.

Dalam konteks promosi dan mutasi, sering kali faktor utama yang menentukan bukanlah berbasis evaluasi kinerja, melainkan hubungan baik dengan atasan atau adanya uang pelicin. Ketiga, kelemahan pengawasan internal dan eksternal. Dalam konteks pengawasan internal, tampaknya masih belum memiliki komitmen yang kuat membangun lembaga peradilan yang bersih.

Hal ini terlihat dari berbagai masalah mendasar yang dialami pengawasan internal, seperti lembaga pengawas internal tidak didukung staf yang memadai, sifatnya pasif hanya menunggu laporan pengaduan, tidak didukung mekanisme akuntabilitas dan transparansi sehingga sulit bagi publik untuk mengetahui sejauh mana kerja pengawasan dilakukan, serta sistem pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan satuan kerja tidak berjalan karena kurangnya komitmen.

Selain itu, pengawasan eksternal juga tidak memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat sehingga desain pengawasan eksternal pun tak maksimal dilakukan. Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal justru mendapat upaya perlawanan guna mempersempit kewenangan KY.

Dalam banyak kesempatan, KY tidak dianggap sebagai bagian dari upaya menyelamatkan marwah lembaga pengadilan. KY sering kali dianggap sebagai gangguan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Melihat persoalan yang begitu besar di lembaga pengadilan, sudah sepantasnya ada langkah revolusioner yang diambil oleh pemerintah dan Mahkamah Agung.

Setidaknya upaya represif melalui kegiatan pengawasan dan penindakan harus diperkuat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, upaya preventif dengan membenahi sistem penanganan perkara dan manajemen sumber daya manusia mutlak menjadi prioritas.
(Sumber: Koran SINDO, 14 Juni 2016)

Tentang penulis:
Aradila Caesar Ifmaini Idris, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menakar Keampuhan Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan

 

Safrin Salam Oleh Safrin Salam

Menyoal mengenai solusi atas penyelesaian konflik agraria yang dihadapi Indonesia tampaknya sejumlah perangkat aturan belum efektif menyelesaikan konflik agraria yang sistemik dan masif terjadi hampir diseluruh wilayah provinsi di Indonesia. Catatan konflik di tahun 2015 yang direkap oleh KPA mencatat sepanjang tahun 2015 telah terjadi 252 kejadian konflik agraria di tanah-air, dengan luasan wilayah konflik mencapai 400.430 hektar. Konflik adalah perselisihan yang tidak hanya melibatkan orang per orangan namun melibatkan antar kelompok dan instansi yang erat hubungannya dengan faktor sosial, ekonomi, politik bahkan budaya. Jenis konflik agraria yang terjadi di Indonesia sangat kronik disebabkan munculnya sejumlah aturan yang saling tumpang tindih antar kementrian mengakibatkan makin kaburnya solusi atas penyelesaian permasalahan agraria di Indonesia.

Baru-Baru ini kementrian agraria dan tata ruang menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan yang selanjutnya disebut dengan Permen BPN No. 11 Tahun 2016. Didalam aturan ini diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik melalui pembentukan Tim Penyelesaian Konflik yang berasal dari satuan unit di Kementrian Agraria dan Tata ruang. Pembentukan Tim Penyelesaian konflik secara tekhnis mekanisme penyelesaiannya kewenangannya berada dibawah kendali Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Bahkan penanganan perkara yang ditempuh bisa langsung terintegrasi melalui proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Permen BPN No. 11 Tahun 2016, artinya penanganan konflik dan sengketa tanah yang diatur didalam Permen BPN No. 11 Tahun 2016 memadukan antara proses penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi.

Hal yang menarik pula dari Permen tersebut adalah diaturnya legal aid (bantuan hukum) yang secara yuridis, pemberian bantuan hukum tersebut tidak hanya sebatas pada kasus pertanahan namun juga pada kasus pidana, perdata bahkan Hukum Tata Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Permen BPN No. 11 tahun 2014

Sejumlah ketentuan yang diatur telah menyederhanakan penyelesaian kasus dan sengketa bahkan tidak ada border certainly (batas yang jelas) antara Kasus Perdata, Pidana maupun Hukum Tata Negara tentu saja ketentuan tersebut membawa penafsiran yang tidak jelas mengenai konsistensi dari keberadaan permen tersebut yang seharusnya lebih memfokuskan kepada penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

Selain itu, akar permasalahan pertanahan yang seharusnya melibatkan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik pertanahan, memang telah ada ketentuan yang ada dalam Pasal 4 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan konflik didasarkan pengaduan masyarakat namun aduan masyarakat tersebut kemudian hanya diselesaikan oleh pemegang kekuasaan yaitu Tim Penyelesaian Konflik/Sengketa yang dibentuk oleh kementrian agraria.

Padahal penyelesaian permasalahan tanah apalagi tanah adat itu seharusnya melibatkan kelembagaan adat sebagai sebuah pranata hukum yang dapat mengorganasir masyarakat adat dan bisa dijadikan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus tanah antara masyarakat adat versus pemerintah maupun perusahaan. Namun, keengenan pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan masih jauh dari semangat volkgeist (jiwa bangsa) dalam hukum itu sendiri, ketentuan bahkan telah mengenyampingkan keberadaan dari masyarakat adat.

Hal ini dipertegas dengan tidak ditemuinya tanah adat sebagai objek dari penyelesaian kasus/konflik dari permen ini (Permen hanya mengatur tanah aset atau pun tanah negara). Padahal pengakuan dan pengaturan tanah adat oleh masyarakat adat harus diposisikan sebagai hal yang urgen untuk melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Berdasarkan hasil inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan ditemukan bahwa persoalan ketiadaan kepastian hukum tentang pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar konflik dan pengabaian hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan.

Ketiadaan kepastian hukum atas keberadaan masyarakat adat dalam posisi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan akan tetap menyalakan dan menaikan angka konflik pertanahan khususnya yang melibatkan masyarakat adat kedepannya. Pengabaian subjek hak atas tanah adat yaitu masyarakat adat dalam permen ini tentu saja akan mengembangbiakan konflik yang semakin melegenda. Keampuhan permen ini tentu saja seharusnya perlu mendapatkan peninjauan kembali untuk mengakomodir hasil penelitian baik dari Komnas HAM, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Aliansi masyarakat Adat bahkan Putusan MK 25 mengenai Hutan Adat.

Revisi substansi Permen penyelesaian kasus pertanahan ini sangat diperlukan untuk mengakomodir hak-hak hukum dari masyarakat adat sebagai penyandang hak atas tanah adat yang diposisikan dan dilibatkan dalam penyelesaian kasus pertanahan. Penambahan substansi lainnya adalah susunan TIM Penyelesaian harus berasal dari Masyarakat dan/atau masyarakat adat baik dalam bentuk perorangan maupun lembaga. Hal ini untuk menjamin kemandirian dan subjektifitas hasil dari penyelesaian kasus pertanahan agar tercapai keadilan bagi semua pihak. (Kontak person: 085341621268. Email: salamsafrin2@gmail.com).

Tentang penulis:
Safrin Salam SH MH, Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Keadilan Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Civic Intelligence dan Propaganda LGBT

Oleh Susanto

Pro kontra larangan tayangan bermuatan LGBT di media televisi semakin tajam, ketika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersikukuh tetap mempertahankan keputusaannya menghadang LGBT dari media publik. Menurut tafsir KPI, UU Penyiaran bersifat mandatori bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, selain mengamalkan budaya Indonesia. Adegan bermuatan LGBT, dikategorikan sebagai bentuk informasi dan hiburan yang tidak senafas dengan sistem nilai budaya Indonesia.

Sejatinya, tafsir KPI atas larangan muatan LGBT sebagai bentuk pengejawantahan regulasi penyiaran tidaklah tunggal. Dari sisi norma, cukup banyak hukum positif yang tidak mengakomodasi posisi LGBT. Undang- undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal terminologi “kawin sejenis”.

Kemudian, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengenal LGBT. Undang- undang No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi memasukkan istilah “persenggamaan menyimpang” sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian yang termasuk “persenggamaan menyimpang” adalah “…oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual”.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang adopsi, secara tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi tidak boleh berupa pasangan homoseksual. Bukan hanya itu, dalam Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 diatur bahwa orang yang disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, di antaranya mereka yang karena perilaku seksualnya menjadi terhalang dalam kehidupan sosial, seperti; waria, pria gay dan wanita lesbian.

Dari sisi keterterimaan sosial, tampaknya keterterimaan LGBT dalam konteks Indonesia sangat rendah. Laporan Global Attitudes Project oleh Pew Research mengenai sikap masyarakat Indonesia terhadap homoseksualitas menunjukkan adanya penolakan terhadap homoseksualitas mencapai 93%, sementara hanya ada 3% yang bersikap menerima. Hasil riset tersebut semakin meneguhkan bahwa keterterimaan LGBT dalam konteks Indonesia sangat kecil. Minimnya penerimaan LGBT tersebut bukan hanya diperngaruhi oleh tafsir keagamaan, namun juga mazhab norma bangsa Indonesia yang tidak nyaman terhadap keberaaan LGBT.

LGBT, Nature or Nurture?

Menjadi LGBT, bukan opsi, bukan hak dan bukan pula takdir, tetapi karena proses sosial yang dipilihnya, sehingga mempengaruhi terbentuknya kepribadian cenderung atau bahkan sudah nyaman sebagai LGBT. Neil N Whitehead ahli biokimia meneliti “gay gen” selama empat puluh tahun mengkritisi pendapat mereka yang menerapkan determinasi biologis bagi orientasi seksual seseorang. Hasil penelitiannya pertama kali diterbitkan 1999, lalu direvisi dengan penambahan bukti kemudian terbit lagi pada tahun 2013 dengan judul “My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence”.

Bukti terkuat menurut Whitehead adalah penelitian Twin studies. Secara sederhana twin studies adalah studi yang dilakukan terhadap orang-orang homoseksual yang memiliki saudara kembar. Apabila homoseksual adalah pengaruh gen, maka dua orang kembar seharusnya sama-sama berorientasi homoseksual sebab secara gen mereka identik. Pendek kata orang yang memiliki kecenderungan homoseksualitas bukan karena takdir Tuhan, tetapi karena ada faktor eksternal yang turut membentuk dan mengkondisikan, sehingga seseorang nyaman menjadi LGBT.

Maraknya aktivitas serta kampanye yang mendukung gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), baik langsung ataupun tidak, memiliki efek negatif bagi masyarakat dan terutama usia anak. Apalagi kampanye LGBT dilakukan melalui saluran informasi dan media sosial yang sasaran penggunanya usia anak sekolah dan remaja.

Tampaknya, telah banyak anak dan usia remaja menjadi korban. Data yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, tampaknya LGBT di dunia anak dan remaja cukup serius. Terdapat 3.000 pelajar di Kota Batam diketahui sebagai penyuka sejenis.

Survei AUSAID, sebanyak 700 atau 22% anak usia 16-20 tahun di Tanjungpinang dan Bintan berperilaku menyukai sesama jenis. Peningkatan Penderita HIV homoseksual dari 6% (2008) menjadi 8% (2010) dan terus menjadi 12% (2014). Selanjutnya, terdapat komunitas Gay SD, Gay SMP, Gay SMA di twitter dengan jumlah pengikut ribuan. Pada saat yang sama, terdapat 119 Organisasi yang concern terhadap isu LGBT di Indonesia dan jumlahnya terus meningkat (UNDP, 2015).

Menuju “Civic Intelligence”

Kampanye LGBT yang semakin masif dan sistematis telah mengkoyak kepribadian dan sistem nilai bangsa. Tak sedikit orangtua dan terutama Ibu takut, jikalau anaknya suatu nanti terpengaruh menjadi LGBT. Masifnya kampanye LGBT, masyarakat dan bangsa tak boleh permisif, reaktif apalagi melakukan kekerasan, namun diperlukan apa yang disebut “civic intelligence”.

Dalam rumusan Massachusetts Institute of Technology Encyclopedia of Cognitive Sciences, inteligensi dirumuskan sebagai “kemampuan seseorang menyesuaikan diri, memilih dan mengembangkan lingkungannya”. Inteligensi berkaitan dengan tiga kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya yaitu kemampuan adaptasi, konstruktif dan selektif. Dengan demikian, civic intelligence adalah kemampuan masyarakat beradaptasi dengan peradapan, berinteraksi, namun tetap selektif.

Menurut Carl Hovland, teori perubahan sikap (attitude change theory) seseorang sejatinya memiliki kemampuan tiga proses selektif yaitu:

Pertama, penerimaan informasi selektif yaitu proses dimana orang hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang sudah dimilikinya. Jika nilai sosial, komunitas dan masyarakat di lingkungannya memandang bahwa perilaku homoseksual sebagai perilaku yang abnormal, maka propaganda dan promosi melalui apapun tidak akan terpengaruh.

Dengan demikian, penguatan standar nilai kepatutan harus diperkuat agar memiliki benteng selektifitas. Anak merupakan kelompok rentan yang mudah meniru dan terpengaruh segala bentuk propaganda LGBT, apalagi dewasa ini promosi LGBT semakin kreatif, atraktif dan variatif.

Kedua, ingatan selektif; orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan pandangan nilai yang dianutnya, maka dengan sendirinya akan mudah dilupakan. Bagaimana posisi LGBT?

Jika keyakinan seseorang tetap bahwa LGBT sebagai natural, maka tentu akan selalu diingat dan dijadikan standar, namun jika sebaliknya bahwa LGBT dipandang dan diyakini sebagai abnormal maka, segala bentuk rayuan dan promosi agar menjadi pelaku atau minimal simpati LGBT, tentu bisa dinafikan atau bahkan dilupakan dari proses hidup yang mereka tempuh.

Ketiga, persepsi selektif; persepsi selektif adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap yang dimiliki. Dengan demikian, yang turut membentuk terhadap persepsi selektif adalah latar belakang dan pengalaman seseorang.

Jika seseorang memiliki pengalaman hidup nyaman dengan seseorang berkarakter homoseksual sangat mungkin, secara perlahan akan menaruh minat menjadi homo atau setidaknya bersimpati dengan orang berperilaku homo.

Melihat Carl Hovland, teori perubahan sikap tersebut sejatinya seseorang dalam kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai, baik sistem nilai yang berhubungan dengan benar dan salah yang disebut dengan logika, sistem nilai yang berhubungan dengan baik dan buruk atau pantas dan tidak pantas yang disebut dengan etika atau sistem nilai yang berhubungan dengan indah dan tidak indah yang disebut dengan estetika.

Semoga masyarakat Indonesia tetap merawat sistem nilai yang bersandarkan pada keadaban, kepantasan sosial, serta sistem nilai universal agama sebagai filter dan pengikat untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Semoga….! (Sumber: Detik, 14 Maret 2016).

Tentang penulis:
Susanto, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,147 hits
Agustus 2017
S S R K J S M
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031