Arsip untuk Mei 11th, 2009

Kebun Bibit: Antara Hukum dan Kekuasaan

Oleh Agustinus Simanjuntak

Dalam tatanan negara demokrasi, pemerintah semestinya tidak boleh sembarangan melepas tanah yang merupakan fasilitas umum (fasum) kepada pihak swasta (private entity) tanpa persetujuan publik. Setiap pelepasan aset negara harus dilakukan secara transparan. Namun, tidak demikian Pemkot Surabaya di era kepemimpinan Soenarto Soemoprawiro. Pemkot menandatangani perjanjian dengan PT Surya Inti Permata (SIP) tanpa terlebih dahulu mendengar aspirasi warga kota.

Kronologinya, pada 26 Maret 1997 PT SIP mengajukan permohonan ke wali kota untuk diberi hak mengelola Kebun Bibit. Kemudian, tak sampai tiga bulan (5 Juni 1997) persetujuan wali kota terbit. Berdasar surat perjanjian Nomor 593/19/402.1.04/98 (17 Februari 1998), PT SIP diberi hak mengelola Kebun Bibit selama 20 tahun dengan kewajiban PT SIP memberikan kompensasi Rp 160 juta kepada dispenda.

Rupanya Wali Kota Soenarto tidak bergeming mencermati protes keras warga Surabaya. Akhirnya, dengan kekuasaan yang sewenang-wenang pula, pemkot membatalkan perjanjiannya dengan PT SIP secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

Lebih aneh lagi, pemkot berani menandatangani surat perjanjian Nomor 593/2000.2/402.12/2001 (4 Oktober 2001) tentang izin pengelolaan lahan ke PT Floraya Indah Sentosa (FIS) setelah membatalkan perjanjian dengan PT SIP. Di sini, pemkot telah menerapkan pendekatan kekuasaan secara inkonsisten. Jadi, wajar saja PT SIP tidak terima dan menggugat pemkot/PT FIS ke pengadilan.

Hasilnya, hakim judex factie (pengadilan negeri), tingkat banding (pengadilan tinggi), dan kasasi (MA) secara konsisten memenangkan PT SIP. Hakim menyatakan, surat perjanjian pemkot dengan PT SIP berkekuatan hukum sehingga perjanjian pemkot dengan PT FIS harus dibatalkan dan menghukum pemkot untuk menyerahkan hak pengelolaan ke PT SIP dengan syarat lahan itu tetap digunakan sebagai paru-paru kota.

Rencana pemkot mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang memenangkan PT SIP lagi-lagi akan menunjukkan pendekatan kekuasaan. Novum-nya mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pemkot bisa membatalkan perjanjian terkait dengan aset yang masih dimanfaatkan pemerintah.

Juga, Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) bahwa peruntukan Kebun Bibit adalah RTH sehingga pemkot tidak akan memberikan izin pengelolaan lahan kepada PT SIP. Pemkot seolah lupa akan eksistensi perjanjiannya dengan PT SIP. Padahal, dalam hukum perdata, dikenal asas bahwa perjanjian (kontrak) memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide 1338 KUHPdt).

Jadi, secara logika, pemkot tidak bisa begitu saja membatalkan perjanjian yang dibuatnya sendiri dengan PT SIP karena kedudukan perjanjian lebih tinggi daripada PP maupun perda. Lagi pula, kedua produk hukum itu dibuat jauh sesudah perjanjian pemkot dengan PT SIP lahir pada 1998. PP dan perda tidak bisa dipaksakan berlaku surut untuk membatalkan suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati sebelumnya.

Kalau pemkot bersikeras menolak penyerahan hak pengelolaan ke PT SIP dan menganggap perjanjiannya batal hanya berdasar PP No 6 Tahun 2006 juncto Perda No 7 Tahun 2002, kepastian hukum di kota ini sedang dipermainkan. Ibarat kalimat sebuah lagu: Kau yang memulai, kau yang mengakhiri.

Dengan begitu, peluang pemkot untuk menang di tingkat PK sangat kecil. Bahkan, jika mau adil, kerugian PT SIP akibat pembatalan sepihak oleh pemkot (tanpa alasan yang jelas) seharusnya mendapat kompensasi. Sebab, ketika perjanjian itu dibuat, PT SIP telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan (membayar kompensasi sebesar Rp 160 juta). Nah, di sinilah pemkot belum bisa memberikan contoh bagi warga kota dalam menjunjung tinggi kepastian hukum.

Sebenarnya, kalau pemkot benar-benar berniat untuk menyelamatkan Kebun Bibit sebagai RTH di Surabaya, pemkot harus mengesampingkan penggunaan kekuasaan lewat PP No 6 Tahun 2006 dan Perda No 7 Tahun 2002. Langkah penting yang perlu dilakukan pemkot ialah bersedia mengakui secara jujur bahwa kebijakan pemberian hak pengelolaan Kebun Bibit kepada PT SIP dalam bentuk perjanjian merupakan kesalahan pemkot masa lalu (era Soenarto).

Novum dalam pengajuan PK bisa berupa bukti-bukti kesewenang-wenangan pemkot sebelumnya dalam memberikan hak pengelolaan Kebun Bibit kepada PT SIP. Bukti nyata yang sudah jelas ialah ketiadaan persetujuan publik Surabaya, baik secara langsung maupun tidak langsung (lewat anggota dewan).

Selain itu, pemkot bisa meneliti kemungkinan terjadinya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Soenarto, terutama menyangkut transparansi, dalam melepas hak pengelolaan Kebun Bibit. Apalagi laporan pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Soenarto waktu itu nyaris tertolak di dewan. LPj wali kota urung disampaikan karena Cak Narto sakit.

Bukti-bukti kebijakan itu bisa menjadi landasan bagi pemkot untuk disampaikan kepada PT SIP dan MA bahwa proses lahirnya perjanjian antara pemkot dan PT SIP tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Dua di antara syarat itu ialah: kecakapan (kemampuan) dalam bertindak dan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum.

Dalam sistem demokrasi, jika suatu kebijakan ternyata ngotot dilakukan tanpa persetujuan publik hingga menimbulkan protes keras dari masyarakat, pejabat pembuat kebijakan tersebut bisa dinilai tidak cakap dalam bertindak. Kebijakan itu bisa dinilai bertentangan dengan kepentingan umum karena beralihnya hak pengelolaan Kebun Bibit ke pihak swasta mengancam hilangnya lahan hijau di Kota Surabaya.

Berdasar novum seperti itu, pemkot (dalam materi PK) bisa memohon kepada hakim agung supaya perjanjian antara pemkot dan PT SIP dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Sebab, perjanjian itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdt.

Konsekuensinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan keadaan masing-masing pihak bisa dikembalikan pada posisi semula. Yakni, uang sebesar Rp 160 juta plus perhitungan bunganya dikembalikan kepada PT SIP, sedangkan lahan Kebun Bibit kembali dalam kekuasaan dan pengelolaan pemkot. (Sumber: Jawa Pos, 10 Mei 2009).

Tentang penulis:
Penulis adalah dosen aspek hukum Program Manajemen Bisnis FE UK Petra, doktor ilmu hukum lulusan Unair

 

Iklan

Penerapan Tarif Fee Akses Sisminbakum

Oleh Rahmat Bakri

Kasus Posisi
Sejak tahun 2001 Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan HAM memberlakukan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas (PT) menjadi badan hukum dengan menggunakan fasilitas website/homepage (online). Untuk pengelolaan fasilitas ini ditunjuk Koperasi Pengayoman Pegawai Depkeh dan HAM dengan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sebagai pelaksana. Dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi Pengayoman dan PT SRD,  90 persen dari total fee akses menjadi bagian PT SRD sebagai provider dan 10 persen diserahkan kepada koperasi. Dari porsi 10 persen itu, 40 persen diterima koperasi dan sisanya dibagi-bagi kepada pejabat di lingkungan Ditjen AHU.[1] Kasus ini kemudian menyeret Zulkarnain Yunus, Syamsudin Manan Sinaga, dan Romli Atmasasmita selaku mantan Direkorat Jenderal Adiministrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM sebagai terdakwa dalam kasus yang kini sedang disidangkan PN Jakarta Selatan.

Dasar Hukum
Dasar hukum penerapan Sisminbakum adalah:
1. SK Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M-01. HT.01.01/2000 tentang Pemberlakuan Sisminbakum di Ditjen AHU.
2. SK Menteri Hukum dan Perundang-Undangan selaku pembina utama Koperasi Pengayoman No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 tentang Penunjukan Pengelola dan Pelaksana Sisminbakum.
3. Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dengan PT SRD No. 135/K/UM/KPPDK/XI/2000 dan No. 021/Dir/YW-SRD/XI/2000.

Isu Hukum
1. Apakah tarif fee akses termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP)?
2. Apakah penujukan langsung PT SRD dalam perjanjian build operation transfer (BOT)/bangun guna serah melanggar peraturan perundang-undangan?

Analisa Kasus
A. Ketentuan tentang PNBP
– Pasal 23A UUD 1945: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

– UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menetapkan penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah termasuk jenis PNBP. (Lihat pasal 2 ayat 1 huruf d)

– “…, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 2 ayat 2)

– Peraturan Pemerintah setelah penerapan Sisminbakum: PP Nomor 75 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2007, dan PP Nomor 82 Tahun 2007. Dari ketiga PP tersebut tidak ada aturan yang mencantumkan bahwa tarif fee akses sebagai PNBP. Hanya mengatur tentang biaya pengesahan perseroan sebesar Rp 200.000,-

– Berdasarkan penafsiran a contrario tarif fee akses bukan PNBP. Untuk menentukan sesuatu menjadi objek PNBP atau tidak harus didasarkan pada UU atau PP.

– Berbeda antara biaya pengesahan perseroan dengan biaya akses websiste/home page online. Bagi notaris yang tidak ingin menggunakan fasilitas online tetap dapat dilayani secara manual dengan tidak dibebani tarif fee akses.

– Analogi: Biaya pendaftaran kuliah di Unair yang dibebankan kepada calon mahasiswa berbeda dengan biaya yang harus dikeluarkan yang bersangkutan untuk sampai ke Surabaya (Kampus tempat pendaftaran).

B. Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan
Analisis tentang kemungkinan adanya pelanggaran dalam penunjukan langsung PT SRD akan diuji dengan peraturan perundang-undangan yang relevan:

1. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Perubahannya

– Dikenal dua jenis kontrak pemerintah yakni, kontrak pengadaan (procurement contracts) dan kontrak non pengadaan (non procurement contracts). Kedua jenis kontrak ini memiliki persamaan yakni melibatkan keuangan negara. Perbedaannya, pada kontrak pengadaan terdapat pengeluaran keuangan negara dan pada kontrak non pengadaan terjadi penerimaan keuangan negara.

– Karena perjanjian build operation transfer (BOT)/bangun guna serah tidak menyebabkan terjadinya pengeluaran keuangan negara berarti perjanjian tersebut tidak termasuk kontrak pengadaan yang dengan demikian tidak tunduk pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta seluruh perubahannya.

– Aturan tentang pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah hanya wajib diterapkan sejauh kontrak yang dibuat merupakan kontrak pengadaan yang didanai oleh APBN/APBD. Karena bukan beban APBN/APBD maka tidak mengharuskan proses tender.

2. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

– Perjanjian build operation transfer (BOT)/bangun guna serah antara Depkeh dan HAM melalui Koperasi Pengayoman dengan PT SRD tidak tunduk pada PP Nomor 6 Tahun karena penyediaan fasilitas IT yang digunakan untuk membangun jaringan online bukan atas beban APBN tapi investasi pihak swasta.

– PP Nomor 6 Tahun 2006 baru bisa diterapkan setelah seluruh aset Sisminbakum diserahkan kepada Depkeh HAM pada tahun 2010 sesuai perjanjian BOT yang disepakati.

3. Keppres Namor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara

– Dalam pasal 17 ayat (2) dinyatakan departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Keppres ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar karena Sisminbakum telah diberlakukan sejak tahun 2001 sehingga bertentangan dengan asas legalitas.

4. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut rumusan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal UU Nomor 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:
a. Setiap orang;
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari 6 (enam) unsur di atas pertanyaan fokus pada penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara. Apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara dalam penunjukan langsung Koperasi Pengayoman dan PT SRD sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum yang dilakukan Menkeh dan HAM?

Penyalahgunaan Wewenang
Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai De tournement de pouvoir apabila:
1. Seorang pejabat menggunakan wewenang dengan tujuan yang nyata-nyata bukan untuk kepentingan umum;
2. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan wewenang dengan suatu tujuan bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar dari wewenang;
3. Seorang pejabat pemerintahan menjalankan wewenang dengan tujuan lain yang nyata-nyata dikehendaki undang-undang dengan wewenang itu.

Berdasarkan tiga kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Sisminbakum tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dengan alasan sebagai berikut:
1. Penyediaan jaringan online bertujuan mengatasi kelambatan pelayanan birokrasi pengesahan suatu persero menjadi badan hukum di Depkeh dan HAM sekaligus meminimalkan potensi terjadinya berbagai penyimpangan bila proses pengesahan dilakukan secara manual;
2. Keputusan yang dikeluarkan Menkeh dan HAM merupakan tindakan jabatan (diskresi) untuk mengatasi suatu hal yang konkret (menyangkut substansi dan wewenang). Philipus M Hadjon berpendapat bahwa kekuasaan diskresi adalah kewenangan untuk memutuskan secara mandiri, karena menginterpretasikan norma-norma yang samar (vage norm). Administrasi negara memiliki kebebasan menilai/menginterpretasi atas kekosongan hukum atau norma yang samar, demi menyelesaikan hal konkret.
3. Pelaksanaan wewenang dimaksud sudah prosedural. Tidak menggunakan proses tender karena dana yang digunakan tidak berasal dari APBN dan hasil yang diperoleh dari tarif fee akses tidak disetor ke kas negara karena tidak termasuk PNBP.

Kerugian Keuangan Negara
Yang dimaksud keuangan negara menurut Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Unsur yang relevan untuk dianalisis terkait dengan kasus Sisminbakum adalah “…segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara…” Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “dijadikan milik negara “menunjukkan bahwa pengertian kerugian keuangan negara tidak dibatasi berkurangnya pendapatan dan kekayaan negara (yang sudah ada) akibat suatu perbuatan tapi mencakup berkurangnya (potensi) pendapatan dan kekayaan negara karena tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Apakah dengan tidak menetapkan tarif fee akses sebagai PNBP dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara?

Untuk menjawab pertanyaan ini harus dikembalikan kepada UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut undang-undang tersebut, penetapan sesuatu objek sebagai PNBP atau tidak harus didasarkan kepada undang-undang atau PP. Penetapan PNBP di luar wewenang Menkeh dan HAM sehingga unsur dapat merugikan keuangan negara tidak terpenuhi.

Karena tarif fee akses Sisminbakum tidak terkait dengan keuangan negara maka fakta bahwa pendapatan 10 persen yang diterima koperasi dan kemudian dibagikan kepada pejabat di lingkungan Ditjen AHU tidak bisa dikualifisir sebagai suatu tindak pidana. Pembagian keuntungan hasil usaha koperasi tunduk pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi bukan wilayah hukum pidana.

Koperasi (diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), perseroan terbatas (PT), dan yayasan, menurut hukum positif Indonesia termasuk jenis badan hukum privat. Terhadap badan hukum privat berlaku aturan dalam hukum perdata. Hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum privat tunduk dan dikuasai oleh hukum privat.

Adanya SK Menkeh dan HAM selaku pembina utama Koperasi Pengayoman yang menunjuk koperasi sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum dan tanda-tangan menteri dalam Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pengayoman dengan PT SRD, tidak berarti menjadikan koperasi dan pengurusnya menjadi badan publik dan pejabat publik.

Kesimpulan
Dari paparan di atas, jelas bahwa tarif fee akses Sisminbakum tidak termasuk PNBP dan penunjukan langsung PT SRD dan Koperasi Pengayoman Pegawai Depkeh dan HAM sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Tentang penulis:
Rahmat Bakri SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 2410 1827. Email: riemars@yahoo.com

 

Menyoal Nasionalisme Para Capres

Oleh AM Hendropriyono

Atmosfer politik Indonesia pascapemilu legislatif kini penuh dengan manuver para elite yang merupakan masinis kereta api partai-partai. Pembentukan suatu koalisi besar dengan lokomotif partai-partai nasionalis, seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura, sedang diusahakan. Yang akan menjadi pesaing adalah rangkaian kereta api yang lokomotifnya juga partai nasionalis, yaitu Partai Demokrat.

Kedua lokomotif kaum nasionalis itu sama-sama sedang berusaha menarik gerbong partai-partai lain untuk menambah panjang rangkaian kereta api politik yang akan bersaing pada Pilpres 2009. PKS, PAN, PKB, PPP, PBR, dan beberapa partai lain sudah memilih masuk rangkaian mana. Selebihnya masih terus sibuk menghitung mana yang lebih menguntungkan diri atau partai masing-masing.

Persaingan itu nanti apakah berbentuk kompetisi yang sehat ataukah jotos-jotosan sangat bergantung kepada moralitas para pemimpin yang merupakan masinis lokomotif-lokomotif tersebut. Kebergantungan kepada pemimpin memang merupakan karakter rakyat di negara-negara berkembang pada umumnya.

Karena itu, Jenderal Napoleon Bonaparte dari Prancis pada abad ke-19 berkata bahwa moral singa terdapat pada segerombolan kambing yang dipimpin singa. Namun, sebaliknya, moral kambing terdapat pada segerombolan singa yang dipimpin kambing.

Pemilihan presiden Republik Indonesia kelak apakah akan diwarnai oleh moral politik singa ataukah kambing bergantung kepada penampakan empiris dari kiprah para elite masyarakat kita yang sedang berlangsung sekarang ini.

Persaingan Antarnasionalis
Para masinis partai-partai kita selama ini hanya menyatakan kepada rakyat bahwa kereta mereka kelak akan berjalan stabil. Artinya, mereka akan membangun pemerintahan yang kuat, baik di kabinet maupun di parlemen. Mereka tidak mengatakan bahwa kereta api itu akan menuju ke mana sehingga rakyat yang mau menaiki menjadi bingung.

Gerbong-gerbong yang berwarna-warni itu semua disebut nasionalis, walau tidak jelas nasionalis apa yang dimaksudkan. Kalau kedua rangkaian kereta api itu nasionalis dan menuju ke arah yang sama, mengapa kedua kereta itu harus bersaing?

Kebingungan rakyat tersebut dapat membawa mereka kepada kesesatan. Membiarkan rakyat tersesat adalah sama dengan menyesatkan rakyat. Rakyat Indonesia menuntut kejelasan atas nilai dasar yang diusung setiap parpol yang mengaku nasionalis. Nilai dasar dari negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang sudah jelas bagi rakyat adalah Pancasila. Yang tidak jelas bagi rakyat adalah nilai instrumentalnya, sejak UUD 1945 diamandemen pada 2000.

Akibat amandemen tersebut kini rakyat mengalami praksis kehidupan ideologi yang sangat semrawut. Dasar filsafat negara yang merupakan tanah di hutan Indonesia telah demikian labil sehingga menggoyahkan ketahanan pohon-pohon politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama yang tumbuh di atasnya.

Karena itu, pada awal reformasi dulu, para purnawirawan TNI-Polri dan sebahagian elite politik bangsa pernah menyerukan agar pemerintah segera mengembalikan UUD 1945 sebagai nilai instrumental dalam mengatur kehidupan kenegaraan kita. Namun, presiden RI tidak dapat memenuhi seruan itu karena amandemen UUD 1945 telah memiliki legitimasi dan legalitas yang sesuai dengan sistem politik demokrasi.

Kepala negara tidak mungkin melakukan dekret yang dapat membuat bubur untuk menjadi nasi kembali. Tidak ada penentangan politik yang signifikan dari partai-partai nasionalis saat itu dan tidak ada juga desakan dari TNI-Polri seperti yang terjadi pada 1959. Hal tersebut berarti bahwa mereka semua tidak keberatan untuk lebih baik membuat bubur yang sudah diamandemen empat kali itu menjadi nikmat disantap.

Membuat bubur nikmat kini merupakan tugas pemerintahan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tugas administrasi negara yang sangat berat itu tidak mungkin dapat dilakukan elite bangsa yang tidak berkualitas. Apalagi tanpa moral nasionalisme Pancasila.

Bangsa Indonesia Hanya Satu
Bubur kesejahteraan tidak akan kunjung dinikmati rakyat karena para elite bangsa masih saja tidak sadar bahwa amanat penderitaan rakyat Indonesia adalah lebih penting daripada mengejar nafsu pribadi menjadi presiden. Ambisi menjadi presiden bersemayam pada diri beberapa orang yang tidak patut akibat ketidakpercayaan mereka kepada cermin untuk berkaca diri.

Orang-orang seperti itu tidak mungkin mampu memperjuangkan nasib rakyat yang semakin diperbodoh kebingungannya. Keadaan ini sama dengan kondisi rakyat Amerika Serikat pada abad ke-18, yakni zaman neraka wild west yang melahirkan pepatah All Chiefs, no Indians. Mereka lupa bahwa dasar negara kita (walaupun praksisnya kini masih sangat semrawut) adalah Pancasila yang lebih mengedepankan nilai kolektivitas daripada individualitas.

Moralitas mementingkan diri sendiri atau partai semata-mata telah mendorong kaum elite kita menyusun rangkaian kereta politik, yang akan saling serobot dengan sesama kaum nasionalis pada Juni 2009. Gelanggang pemilihan presiden RI kelak tidak akan dipenuhi mereka yang bermoral kambing, apalagi singa.

Atmosfer politik Indonesia bahkan akan lebih buruk daripada itu karena pengap oleh moralitas tikus pithi, binatang kecil pengerat menjengkelkan yang masing-masing sekarang sedang saling menata barisan. Rangkaian kekuatan tersebut akan bergerak gelombang demi gelombang, dengan membawa bahaya anarkisme.

Bubur yang nikmat dapat gagal terwujud, bahkan mungkin malah ludes dimakan tikus-tikus pithi itu sendiri. Menghadapi ancaman tersebut, rakyat Indonesia harus segera diingatkan pada pesan Bung Karno: ”Jikalau engkau ditanya berapakah jumlah bangsa Indonesia, jawablah bahwa jumlah bangsa kita adalah satu.”

Bagi kaum nasionalis, rakyat yang berbeda suku, agama, ras, dan agolongan hanya punya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Dengan mengingat pesan pemimpin besar revolusi, setiap individu anak bangsa harus menjaga terselenggaranya pilpres yang jauh dari segala bentuk huru-hara dan kekacauan, yang akan dibawa oleh moralitas anarkis dari tikus-tikus pithi. (Sumber: Jawa Pos, 7 Mei 2009).

Tentang penulis:
Jenderal TNI (pur) AM Hendropriyono, mahasiswa S-3 Jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada

 

Politik Hukum Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian IV)

Oleh Lilik Mulyadi

 

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 20 April 2009. Bagian II, edisi Senin 27 April 2009. Bagian III, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian IV, edisi Senin 11 Mei 2009. Bagian V, edisi Senin 18 Mei 2009. .

 

 

Apabila dianalisis secara cermat maka politik hukum Indonesia mengenai kebijakan legislasi tentang pembalikan beban pembuktian khususnya terhadap ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 mengundang poblematis atau bahkan dapat dikatakan sebagai kesalahan, ketidakjelasan dan ketidaksinkronan kebijakan legislasi dalam melakukan perumusan norma pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana suap menerima gratifikasi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana. Apabila dijabarkan tentang eksistensi ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, 37A dan 38B UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

         Pertama, dikaji dari perumusan tindak pidana (materiele feit) maka ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan perumusan norma asas pembalikan beban pembuktian. Di satu sisi, asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, “..yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk  membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.

              Kedua, terdapat pula kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional “..dianggap pemberian suap”. Apabila  suatu  gratifikasi  yang telah diterima oleh pegawai negeri  atau penyelenggara negara maka gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan “..dianggap pemberian suap” akan tetapi sudah termasuk tindakan “penyuapan”. Eksistensi asas pembalikan beban pembuktian sesuai norma hukum pidana ada bukan ditujukan kepada gratifikasi dengan redaksional “..dianggap pemberian suap” akan tetapi harus kepada dua unsur rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan  dengan kewajiban (in strijd met zijn plicht).

              Andi Hamzah menegaskan dimensi pembalikan beban pembuktian dengan redaksional sebagai berikut:

                     “Jadi, karena Penuntut Umum hanya berkewajiban untuk membuktikan satu bagian inti saja, yaitu adanya pemberian (gratification) itu, maka dua bagian inti berikutnya, yaitu adanya kaitan dengan jabatan pegawai negeri itu, kemudian dia melalaikan kewajibannya karena mendapat suap, kemudian dibebankan kepada tersangka/terdakwa. Jadi, ada pembalikan beban pembuktian terhadap dua bagian inti delik. Dia harus membuktikan bahwa tidak ada kaitan dengan jabatannya pemberian itu, kemudian dia melalaikan kewajibannya (sebagai pegawai negeri). Apabila dia tidak dapat membuktikan demikian, maka dia dianggap telah menerima suap atau telah melakukan kedua bagian inti delik itu.”[1]

 

             Konsekuensi logis adanya materiele feit yang dirumuskan sebagai bagian inti delik dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan (setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian itu berkaitan dengan jabatan  dan pemberian itu berlawanan dengan kewajiban penerima) maka menjadi kewajiban imperatif Penuntut Umum untuk membuktikannya sehingga ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 relatif tidak menganut asas pembalikan beban pembuktian. Eksplisit ketentuan pasal tersebut ada mengatur asas pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan undang-undang akan tetapi praktiknya tidak dapat dilakukan. Aspek demikian dikarenakan ketentuan  tersebut  secara  eksplisit  telah  menentukan  adanya  pengaturan dalam satu pasal yaitu “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Pengaturan adanya perumusan unsur bagian inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas maka kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan ada penerimaan gratifikasi dari keseluruhan bagian inti delik bersangkutan. Tegasnya, asas pembalikan beban pembuktian ada dalam ketentuan undang-undang dan tiada dalam kebijakan aplikasinya.

              Ketiga, menurut Barda Nawawi Arief[2] maka “gratifikasi” dirumuskan sebagai unsur delik, yang pengertiannya dirumuskan dalam “penjelasan Pasal 12B ayat (1)” yaitu suatu “pemberian dalam arti luas”. Dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik dimana yang dijadikan delik (“perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana”) menurut Pasal 12B ayat (2), bukan “gratifikasi”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi” itu. Jadi,  Pasal  12B ayat  (1)  tidak  merumuskan  tindak  pidana gratifikasi, tetapi hanya memuat batasan pengertian dan jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Oleh karena itu, dengan perumusan Pasal 12 B ayat (2) maka tidak ada perbedaan ancaman pidana bagi penerima gratifikasi jenis pertama (senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih) dan penerima gratifikasi jenis kedua (di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)).

            Jadi, tidak ada perbedaan substantif dan yang ada hanya perbedaan prosedural, yaitu untuk gratifikasi pertama, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu bukan suap) pada penerima, sedangkan untuk gratifikasi jenis kedua, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu merupakan suap), pada penuntut umum. Logika pembuat undang-undang dalam Pasal 12B ayat (2) untuk tidak membedakan ancaman pidana terhadap gratifikasi jenis ke-1 dan ke-2, tidak konsisten dengan logika yang tertuang dalam Pasal 12A yang membedakan ancaman pidana untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada dasarnya, ketentuan pasal tersebut menentukan bahwa yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), diancam pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun (tidak ada minimalnya) dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak ada minimalnya serta yang nilainya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih, berlaku ketentuan pidana dalam pasal yang bersangkutan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 12) sehingga untuk tindak pidana korupsi ke-2 ini dapat dikenakan pidana minimal dalam pasal yang bersangkutan. Oleh karena itu, logika yang tidak konsisten itu, dikhawatirkan menimbulkan disparitas dan diskriminasi pemidanaan.

             Keempat, dikaji dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan KAK 2003. Pada asasnya, pembalikan beban pembuktian sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf b KAK 2003 lebih menekankan pada prosedur keperdataan dan pengembalian aset sebagai pendekatan bersifat restorative. Hakikatnya, dari dimensi ini maka pembalikan beban pembuktian tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah atau asas praduga korupsi. Selain itu bersimpangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan  Pasal 66 KUHAP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 dan Konvensi Internasional serta asas legalitas.

             Kelima, secara normatif ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pembalikan beban pembuktian. Akan tetapi, dari perspektif praktik dan sebagai suatu hak maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidak mempunyai pengaruh terhadap ada atau tidaknya pasal tersebut dicantumkan. Hal ini terlihat jelas apabila dihubungkan dengan sistem akusator yang dianut dalam KUHAP, dimana hak tersebut merupakan hak elementer dari pelaku yang berstatus tersangka atau terdakwa. Begitu juga halnya dengan ketentuan Pasal 38B UU Nomor 20 Tahun 2001. Pembalikan beban pembuktikan terhadap harta kekayaan hanya dapat dilakukan terhadap pembuktian perkara pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 sesuai ketentuan Pasal 38B ayat (1). Analisis ketentuan pasal ini maka pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda pelaku yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Krusial ketentuan pasal ini menentukan bahwa gratifikasi delik suap tersebut maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta benda untuk negara dan begitupun sebaliknya terdakwa tidak diharuskan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

              

Tentang penulis:

Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 

 

 


          [1]Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002, hlm. 113

            [2]Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum…, Op.Cit., hlm. 107-113

Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian XII)

Oleh Wuri Adriyani

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Wuri Adriyani SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 29 Januari 2009. Judul aslinya “Kedudukan Persero Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik dan Hukum Privat”.

Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Senin 23 Februari 2009, Bagian II edisi Senin 2 Maret 2009. Bagian III edisi 9 Maret 2009. Bagian IV edisi Senin 16 Maret  2009. Bagian V edisi Senin 23 Maret 2009. Bagian VI edisi Senin 30 Maret 2009. Bagian VII edisi Senin 6 April 2009. Bagian VIII edisi Senin 13 April 2009. Bagian IX edisi Senin 20 April 2009. Bagian X edisi 27 April 2009. Bagian XI, edisi Senin 4 Mei 2009. Bagian XII, edisi Senin 11 Mei 2009.

 

 

III.           PENUTUP

 

1.            Kesimpulan

 

Berdasar permasalahan yang diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach), penelitian dan penulisan ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

a)    Bahwa pada Persero berlaku ketentuan hukum publik disamping berlaku ketentuan hukum privat. Keterkaitan unsur Negara dalam kepemilikan Persero, mengakibatkan berlakunya hukum publik (hukum administrasi). Aspek hukum publik yang menjadi suatu karakter khusus dalam Persero yaitu bahwa:

§  pembentukan Persero dilakukan melalui Peraturan Pemerintah karena terkait pemisahan kekayaan negara;

§  Persero mengemban tugas pemerintahan melalui penugasan khusus yang disebut Kewajiban Pelayanan Umum atau Public Service Obligations (PSO).

Penugasan khusus pada Persero mengakibatkan Persero berkedudukan ganda: pertama, sebagai pengemban tugas pemerintahan terkait Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO yang terhadapnya berlaku hukum administrasi, dan kedua, sebagai instrumen pencari keuntungan atau sumber pendapatan (income) Negara yang berlaku hukum privat/hukum perseroan. Kedudukan ganda ini mengakibatkan pertanggungjawaban ganda pula pada Direksi Persero. Pada satu sisi Direksi Persero harus bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran/barang yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang Negara, pada sisi yang lain Direksi Persero harus bertanggung jawab sebagai pengurus Persero yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta kekayaan Persero.

Pertanggungjawaban ganda Direksi Persero ini terkait pada dua pendanaan/anggaran yang berbeda. Pertama, adalah pendanaan terkait dengan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO yang tidak termasuk kekayaan Persero. Pendanaan ini disebut penyertaan Negara yang tidak dijadikan modal Persero. Untuk itu pertangggungjawabannya berlaku mekanisme APBN, yang untuk Persero diatur UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk itulah BPK berwenang melakukan audit keuangan Persero. Kedua, adalah pendanaan yang disebut dengan penyertaan modal Negara, yang berbentuk saham-saham yang masuk dalam kekayaan Persero.

Dalam kedudukannya sebagai pengguna anggaran, Direksi Persero harus bertanggung jawab menurut hukum publik/hukum administrasi/hukum keuangan negara. Sanksi-sanksi pelanggaran Direksi Persero dalam kedudukannya sebagai pengguna anggaran adalah sanksi pidana, administratif dan perdata yaitu:

        mengganti kerugian, dengan tata cara yang ditentukan BPK;

        sanksi administratif sesuai peraturan pegawai negeri bagi yang tidak memenuhi kewajibannya;

        pidana penjara dan atau denda sesuai ketentuan pidana yang berlaku bila terjadi penyimpangan kegiatan anggaran.

Dalam kedudukannya sebagai pengurus Persero, Direksi Persero harus bertanggung jawab menurut hukum privat/hukum perseroan, yaitu melalui mekanisme RUPS.

b)    Dalam penelitian ditemukan bahwa ketentuan hukum publik dan hukum privat tidak berlaku secara sinkron. Latar belakang untuk hal ini adalah adanya insinkronisasi pengertian.

Insinkronisasi pengertian “kekayaan negara” dalam UU Keuangan Negara dengan pengertian “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam UU BUMN membuat pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Persero bermasalah. Pengertian “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam UU BUMN adalah kekayaan negara yang dijadikan modal Persero dan menjadi kekayaan Persero. Pengertian “kekayaan negara” dalam UU Keuangan Negara mencakup “kekayaan negara yang dipisahkan”. Hal ini mengakibatkan modal Persero masuk dalam pengertian “kekayaan negara”, yang akibatnya harus diaudit berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan negara menurut hukum publik/hukum administrasi/hukum keuangan negara.

Insinkronisasi ini menyebabkan Direksi Persero “dapat” dikenai tindak pidana korupsi. Kesalahan dalam pengelolaan kekayaan Persero dianggap merugikan Negara. Anggapan ini salah kaprah dan membahayakan kepastian hukum (rechtszekerheid). Padahal kerugian Persero bukan kerugian Negara, karena kerugian Persero belum tentu merugikan pemegang saham. Batas kerugian Negara sebagai pemegang saham hanya sebatas sahamnya saja. Terkait dengan dua kasus contoh (Bank Mandiri dan PT Jamsostek) tampak bahwa dalam praktik penegakkan hukum konsep-konsep hukum baik hukum perseroan maupun hukum adminstrasi/keuangan negara tidak benar-benar dipahami. Disamping itu UU Keuangan Negara yang pada hakekatnya dibuat untuk menyelamatkan uang negara tidak jelas batasan-batasannya yang justru membuat efek negatif bagi penegakkan hukum. Dalam hal ini telah terjadi pelanggaran kaidah hukum perseroan, yaitu bahwa dalam hukum perseroan, Persero adalah badan hukum yang mandiri, sama dengan PT umumnya. Untuk itu seharusnya tindak pidana korupsi hanya dapat dikenakan pada Direksi Persero dalam kedudukannya sebagai pengguna yang menggunakan dana terkait dengan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO.

Apabila terjadi kerugian pada Persero, Negara dapat menggunakan hak-haknya dengan dua cara: pertama, sebagai pemerintah yang meminta pertanggungjawaban pada pengguna anggaran dapat mengajukan tuntuan berdasarkan hukum adminsitrasi/hukum keuangan negara; kedua, sebagai pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata kepada Direksi Persero berdasar hukum perseroan yaitu aturan-aturan menurut UU PT, dan berdasarkan onrechtmatigedaad menurut Pasal 1365 BW.

 

2.            Saran

 

Saran pertama yang dapat disampaikan adalah perubahan perumusan ”kekayaan negara” melalui perubahan UU Keuangan Negara. Dasar pemikiran saran ini adalah bahwa:

        Penerapan tindak pidana korupsi pada Direksi Persero dalam kedudukannya sebagi pengurus Persero merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebenarnya merupakan permasalahan insinkronisasi perangkat peraturan terkait keuangan negara dengan kaidah hukum perseroan terkait Persero, dalam mengantisipasi beleid anti korupsi dalam UU PTPK.

        Cakupan perumusan kekayaan negara yang terlalu luas dalam UU Keuangan Negara mengakibatkan efek negatif tumpang tindih pada penerapan hukumnya. Batas-batas antara hukum publik/hukum administrasi/hukum pidana korupsi dan hukum privat/hukum perseroan menjadi tidak jelas. Berdasarkan problem hukum ini, maka ketentuan-ketentuan tentang keuangan Negara di satu sisi harus disinkronkan dengan ketentuan-ketentuan tentang Persero. Untuk itu perubahan perumusan ”kekayaan negara” harus dilakukan melalui perubahan UU Keuangan Negara.

        Permasalahan sinkronisasi aturan hukum, terletak dalam dua tataran kegiatan hukum, yaitu tataran kegiatan pembentukan hukum dan tataran kegiatan penerapan hukum. Dalam tataran pembentukan hukum, sinkronisasi berkaitan dengan pembagian dan pembatasan wewenang pembentukan aturan hukum. Dalam tataran penerapan hukum, sinkronisasi berkaitan dengan penyelesaiaan konflik norma baik konflik vertical yaitu lex superior dengan lex inferior, maupun konflik horinzontal, baik antara lex poseterior dengan lex prior maupun antara lex specialis dengan lex generalis. Berdasarkan problem hukum ini, maka ketentuan-ketentuan tentang keuangan Negara harus disinkronkan dengan ketentuan-ketentuan tentang Persero.

Saran kedua adalah perubahan UU BUMN. Dasar pemikiran untuk itu adalah sebagai berikut:

        Fungsi/tugas pemerintahan yang dibebankan pada Persero sebagai Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO lebih tepat diserahkan pelaksanaannya pada Perum. Meskipun bidang-bidang terkait dengan PSO saat ini banyak dikuasasi Persero, misalnya listrik, migas dan air bersih, sebenarnya Negara dapat saja membentuk Perum untuk mengusahakan bidang tersebut dengan cara memisahkan kelas konsumen. Pada konsumen yang akan mendapatkan subsidi ditangani khusus oleh bentuk Perum, sedang pada konsumen dengan kelas non subsidi ditangani oleh bentuk Persero.

 

 

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

 

UUD 1945 (Amandemen I, II, III, IV).

 

A. Undang-undang

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756.

 

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355.

 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN RI Tahun 2004 No. 53, TLN No. 4389.

 

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, LN RI Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400.

 

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286.

 

Undang-undang  No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN RI Tahun 2003 No 70, TLN No. 4297.

 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 2001 No. 134, TLN No. 3851.

 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 1999 No. 140. TLN No. 387.

 

Undang-undang  No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, LN RI Tahun 1999 No. 75, TLN No. 1851.

 

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Pokok Kepegawaian, LN RI Tahun 1999 No. 169, TLN No. 3890.

 

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Pokok Kepegawaian, LN RI Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041.

 

Undang-undang  No. 9 Tahun 1969 Tentang Perpu No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang, LN RI Tahun 1969 No.16.

 

Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 tentang Penyederhanaan Bentuk-Bentuk Usaha Negara, LN RI Tahun 1960 No. 59, TLN. No. 1989.

 

Burgerlijk Wetboek (Statsblad No.1847 – 23).

 

 

B. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, LN RI Tahun 2005 No 115, TLN. No. 4554.

 

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 PP Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2005 No. 116, TLN. No. 4555.

 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, LN RI Tahun 2005 No. 117, TLN No. 4556.

 

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, LN RI Tahun 2003 No. 82, TLN No. 4305.

 

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Persero, LN RI Tahun 2003 No. 69.

 

Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS/Pemegang Saham, LN RI Tahun 2001 No. 117, TLN No. 4137.

 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), TLN No. 4101.

 

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1998 tentang Persero, LN RI Tahun 1998 No. 15, TLN No. 3731.

 

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 1998 No. 39.

 

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1996 tentang Perubahan PP No. 55 Tahun 1990 tentang Persero Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal, LN RI  Tahun 1996 No. 89, TLN No. 3654.

 

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1990 tentang Persero Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal, LN RI Tahun 1990 No. 79, TLN No. 3428.

 

Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perjan, Perum Dan Persero, LN RI Tahun 1983 No. 3, TLN No. 3246.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), LN RI Tahun 1969 No. 21, TLN No. 2894.

 

 

 

C. Peraturan Presiden

 

Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Menteri Negara BUMN.

 

Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

 

Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

 

Instruksi Presiden RI No. 17 Tahun 1967 tentang tentang Pengarahan Dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Ke Dalam Tiga Bentuk Usaha Negara.

 

 

D. Peraturan Menteri

 

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

 

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

 

Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Kekayaan Negara Yang Dipisahkan.

 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: Kep-09a/Mbu/2005 Tentang Penilaian Kelayakan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep- 59 /Mbu/2004 Tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 109 Tahun 2002 tentang Sinergi Badan Usaha Milik Negara.

 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: Kep-101/Mbu/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-93/M-Mbu/2002 Tentang Penetapan Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2002-2006.

 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-103/Mbu/2002 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.

 

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No: M M-02.Ht.01.01.Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

 

 

E. Surat Edaran dan Surat

 

Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-07/MBU/2005 tentang Pelaksanaan GCG dalam Pengadaan barang dan Jasa.

 

Surat Sekretaris Kementrian BUMN, No. S- 298/S. MBU/2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa BUMN.

 

Tentang penulis:

Dr Wuri Adriyani SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: adriyan02@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjernihkan Kasus Penggusuran

Oleh M Faishal Aminuddin

Saat penggusuran di setren kali beberapa waktu lalu, salah seorang teman mengirimkan pesan pendek. ”Rumah kami digusur, kami sekarang tidur di tepi jalan dan tidak tahu mau ke mana. Minta doanya.”

Pesan itu membuat saya trenyuh. Betapa tidak, mungkin saya adalah salah seorang di antara jutaan orang yang ada di Surabaya yang tidak bisa menghentikan buldoser pemkot pada dini hari itu yang menyapu seluruh permukiman di bantaran Kali Jagir sepanjang 2,5 kilometer tersebut. Bagi korban, pemerintah adalah musuh yang nyata dan menghancurkan harapan mereka serta mencerabut akar kehidupan yang sudah dijalani selama berpuluh tahun.

Pemerintah kota mempunyai beragam alasan untuk melaksanakan kebijakannya. Sebagai manusia, pasti wali kota juga tidak tega. Sebagai pribadi pun, dia mungkin saja akan berbelas kasihan. Tetapi, sebagai eksekutif yang harus mempertimbangkan lebih banyak kepentingan publik, dia harus mengikuti aturan main yang ada. Setidaknya, wali kota menyadari bahwa menggusur tanpa memberikan solusi justru akan membuat citra pemkot jatuh di hadapan publik secara umum, bukan hanya di mata korban penggusuran.

Nuansa Politis
Penggusuran adalah isu politis yang dianggap bernilai jual tinggi. Kita bisa memetakan dalam dua posisi. Pertama, dalam kasus setren Kali Jagir, elite internal PDIP terbelah terkait dengan cara pandang terhadap pengentasan kemiskinan. Wali Kota Bambang D.H. merupakan kader PDIP yang bersikukuh penggusuran harus diselesaikan. Tentu kebijakan itu dianggap melangkahi kodrat PDIP sebagai partai yang mbelani wong cilik.

Karena itu, kader PDIP yang lain dan duduk di DPRD Surabaya seperti Armuji dan lainnya harus pasang badan menolak penggusuran karena mungkin dianggap tidak mencerminkan garis perjuangan partai. Sebagai eksekutif, wali kota, tampaknya, menyadari betul bahwa menangani kemiskinan di perkotaan bukanlah perkara mudah.

Pilihan yang sulit adalah meyakinkan kelompok-kelompok yang pro-populisme untuk memahami jangkauan penanganan kemiskinan. Populisme cenderung melihat persoalan kemiskinan sebagai hal yang harus ditangani secara spontan, sporadis, dan mengikuti kemauan pihak yang menjadi subjek kemiskinan.

Sebaliknya, populisme merupakan sumber dukungan yang bisa diperoleh politikus dari pihak-pihak yang merasa dimarginalkan. Untuk itu, setiap kampanye, mereka akan menyerukan penghentian penggusuran dan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk warga kota. Mestinya, perbedaan cara pandang tersebut bisa semakin mempertajam orientasi eksekutif dan legislatif dalam membenahi persoalan kemiskinan perkotaan.

Posisi kedua, kita melihat bahwa penggusuran adalah murni kesalahan Pemkot Surabaya. Itu tampak dari pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD provinsi yang merasa sudah mengakomodasi tuntutan warga setren kali dengan menerbitkan Perda Provinsi Jatim Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Sempadan Sungai. Pernyataan menyudutkan pemkot juga datang dari pihak eksekutif Pemprov Jatim.

Dari dua posisi di atas, yang menjadi biang kesalahan tentu saja adalah pemkot dalam hal ini wali kota Surabaya. Tetapi jika ditilik, alasan yang digunakan untuk menyudutkan tidaklah terlalu kuat.

Problem Dasar Hukum
Benarkah status Perda Provinsi Jatim No 9 Tahun 2007 tentang Penataan Sempadan Sungai bisa dijadikan pijakan bagi pemukim setren kali untuk bertahan? Juga, apakah dasar hukum penggusuran adalah permukiman setren kali melanggar Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekaligus menegakkan Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ruang Terbuka Hijau?

Terkait dengan status Perda Jatim 9 Tahun 2007, pada 8 April 2009, Mendagri melalui surat Nomor 188.341/1218/sj menyampaikan permintaan klarifikasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2007. Klarifikasi merupakan usaha untuk memperjelas isi perda, terutama terkait dengan luas sempadan kali yang diizinkan oleh perundang-undangan.

Sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 135 dan 136, pemerintah pusat melalui Depdagri mempunyai kewenangan untuk membatalkan perda yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Namun, rentang waktu yang digunakan oleh Depdagri untuk merespons perda tersebut termasuk lama. Tetapi, dalam kategori perda dengan sifat preventif, sebelum ada keputusan final dari pemerintah melalui Mendagri, perda masih mengambang. Tidak bisa diberlakukan, juga belum dapat dibatalkan.

Bukan Kesalahan Pemkot
Dalam kasus setren kali, kesalahan bukan hanya pada pemkot karena beberapa alasan. Pertama, jika pemkot menggunakan dasar Perda Surabaya tentang Ruang Terbuka Hijau, mereka tentu sudah mendapatkan lampu hijau dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik lahan sempadan Kali Jagir. Tanpa izin tersebut, pemkot tidak bisa mengambil tindakan untuk menjadikan sempadan tersebut sebagai RTH. Atau, jika didasarkan pada Perda IMB, sudah jelas permukiman setren Kali Jagir tidak mempunyai IMB.

Kedua, persoalan relokasi warga setren kali yang tidak terdaftar sebagai penduduk Surabaya tetapi masih tercatat sebagai penduduk luar Surabaya yang masih berada di lingkup wilayah Jawa Timur. Untuk itu, yang bertanggung jawab menyelesaikannya adalah pemerintah provinsi. Pemkot hanya akan merelokasi dan memberikan berbagai fasilitas pendukung seperti kesehatan, modal kerja, dan pendidikan terbatas kepada mereka yang menjadi warga Kota Surabaya.

Ketiga, kritik yang mendasar terhadap berbagai persoalan penggusuran yang melibatkan aset-aset pemprov harus dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Pemprov Jatim, bukan dialamatkan kepada Pemkot Surabaya. Dengan demikian, kritik tersebut bisa tepat sasaran.

Penggusuran menjadi konsekuensi dari derap laju pembangunan kota. Dalam perspektif jangka panjang, penggusuran yang dilakukan dengan terencana dan mempunyai dasar hukum yang kuat mau atau tidak harus didukung. Kehidupan perkotaan yang kompleks dan dinamis membutuhkan banyak ruang. Warga kota yang lain ingin menikmati kehidupannya.

Saya yakin, pejabat pemkot, kepolisian juga sama-sama mempunyai hati nurani dan rasa belas kasihan, tetapi hukum dan aturan main harus ditegakkan. Justru rasa kemanusiaan tersebut diuji dengan memberikan solusi yang membuat mereka tidak hidup di tempat kumuh tetapi lebih beradab. (Sumber: Jawa Pos, 10 Mei 2009).

Tentang penulis:
Penulis adalah dosen ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Brawijaya dan koordinator Divisi Riset dan Pengembangan Komunitas di PW Lakpesdam NU Jatim.

Sepak Terjang sang Jaksa Kontroversial

Oleh Agus Muttaqin

Silat lidah Antasari Azhar harus berakhir pada Senin (4/5). Selang 24 jam setelah jumpa pers di kediamannya, kompleks Giri Loka 2, Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu dijebloskan ke sel penjara. Antasari ditetapkan sebagai tersangka otak (intellectueel dader) pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen bersama delapan tersangka lain.

Antasari adalah sosok jaksa kontroversial. Namanya mulai dikenal saat gagal mengeksekusi Tommy Soeharto yang dihukum 18 tahun karena mengotaki pembunuhan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Syafiuddin Kartasasmita pada 2001.

***

Karir Antasari sebagai jaksa naik turun seiring dengan pergantian pucuk pimpinan korps Adhyaksa. Semasa Jaksa Agung M.A. Rachman (2002-2004), sosok kelahiran Pangkalpinang itu awalnya diplot sebagai pimpinan kejaksaan. Saat awal Rachman menjabat, jaksa kelompok Jatim dan Sumsel alias Palembang mendapatkan angin. Antasari, yang termasuk gerbong Sumsel, menjadi Kapuspenkum.

Prioritas tugasnya adalah mengamankan posisi Rachman saat berseteru dengan jaksa Kito Irkhamni dalam kasus laporan harta kekayaan. Dalam kasus tersebut, Kito membeberkan kekayaan Rachman yang tidak dilaporkan ke KPKPN (Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara). Kasus tersebut berujung dengan diadukannya Rachman ke Mabes Polri meski tidak diproses lebih lanjut.

Rachman, rupanya, terkesan. Antasari dipromosi sebagai kepala Kejati (Kajati) Sultra, lantas dipindah ke Kejati Sumbar. Jabatan Kajati adalah batu loncatan sebagai jaksa muda yang setara eselon I di Kejagung. Tapi, pos Kajati Sumbar, tampaknya, menjadi batu sandungan. Antasari tidak bisa mencicipi karir di eselon I atau minimal Kajati kelas A di Pulau Jawa.

Abdul Rahman Saleh, jaksa agung pengganti M.A. Rachman, justru mengevaluasi kinerja Antasari yang berbuntut ”penonjoban”-nya sekitar dua tahun di Kejagung. Itu bisa dianggap tamparan keras. Kabarnya, Abdul Rahman kurang suka pada sikap Antasari yang tidak kunjung mengeksekusi 24 anggota DPRD Sumbar dalam kasus korupsi APBD yang tengah disoroti publik.

Antasari mulai disebut-sebut sebagai bagian barisan jaksa sakit hati. Di era Hendarman Supandji, karir Antasari dipulihkan. Dia jadi direktur penuntutan pada JAM Pidum. Tapi, Antasari terkesan kurang antusias dengan jabatan tersebut.

***

Antasari lebih suka melamar sebagai pimpinan KPK. Kejaksaan ternyata kurang mem-back-up. Pencalonan Antasari lebih bersifat perorangan alias bukan inisiatif lembaga -sekalipun melalui prosedur pengajuan oleh kejaksaan. Hendarman punya calon sendiri, yakni Marwan Effendy. Namun, dalam seleksi di Komisi III DPR, Marwan kalah suara. Antasari tetap melaju di tengah gempuran kritis aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) atas track record-nya yang meragukan.

Antasari berjuang sendiri dalam meyakinkan anggota DPR saat proses seleksi. Dia harus merekrut orang luar kejaksaan untuk menyiapkan urusan teknis, mulai menenteng tas hingga menyusun makalah presentasi.

Antasari sebenarnya nyaris gagal dalam seleksi. Sebab, pada putaran I, dia hanya berada pada urutan kesepuluh. Padahal, hanya ada sembilan kandidat yang bisa maju ke putaran II. Antasari tertolong oleh resistansi kalangan aktivis LSM atas peserta nomor urutan ke-9, Saut Situmorang, yang masih menjabat direktur operasional Badan Intelijen Negara (BIN). Saut akhirnya mundur dan nomor Antasari naik ke 9.

Hasil seleksi putaran II, suara Antasari melejit drastis ke urutan pertama. Marwan Effendy, bahkan mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi, tersingkir. Antasari pun berhak atas jabatan ketua KPK.

Salah seorang peserta seleksi kepada penulis berbisik, naiknya suara Antasari merupakan hasil sebuah operasi kepada anggota DPR. Dia tidak menyebut otak kelompok operasi itu. Ada yang menduga kedekatan Antasari dengan Sigit Haryo Wibisono mulai terjalin saat proses seleksi di DPR. Sigit kini ikut jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin.

***

Saat awal kepemimpinan di KPK, Antasari menjawab keraguan publik atas integritasnya dengan menangkapi para pejabat tinggi yang terseret korupsi. Yang paling fenomenal adalah penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan. Sebab, kasus itu seolah membuka rivalitas antara Antasari, sebagai sosok yang merasa ”teraniaya”, dengan sejumlah kolega di kejaksaan. Antasari pun tidak segan blak-blakan membeberkan borok mafia peradilan di Gedung Bundar. Urip dipenjara dan dua JAM dicopot, yakni Kemas Yahya Rahman dan Untung Uji Santoso.

Antasari selaku ketua KPK sebenarnya terikat kode etik. Isi kode etik KPK bahkan lebih ”kejam” daripada kode etik jaksa (tata krama adhyaksa) maupun polisi. Dalam kode etik yang dirilis 10 Februari 2004 itu diatur segala urusan, termasuk yang pribadi sekalipun. Misal, sesuai dengan angka 2 huruf d kode etik KEP-06/P.KPK/02/2004, larangan pimpinan KPK bermain golf dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apa pun.

Itu baru soal golf. Belum lagi keharusan pimpinan wajib beribadah, tidak boleh ditraktir makan, hingga haram menerima honor seminar. Pimpinan juga harus membatasi pertemuan di ruang publik, termasuk menginap di hotel. Pendek kata, lima pimpinan KPK dengan kode etik itu dibikin seolah-olah mirip malaikat yang dibonsai kepentingan manusiawinya.

Toh, benteng pertahanan Antasari jebol juga. Faktor manusia alias human error tetap menjadi yang utama. Setidaknya, asumsi itu menguatkan teori hukum yang menyebut bahwa manusia merupakan bagian terpenting di luar empat pilar penegakan hukum (undang-undang, budaya hukum, masyarakat, dan sarana-prasana penjatuhan sanksi).

***

Seorang eselon I di kejaksaan pernah berbagi kisah kepada saya bahwa sosok penegak hukum acap kali dihadapkan pada peran dua sisi yang bertolak belakang, yakni malaikat dan setan. Dia mengakui tidak mau munafik bahwa selama puluhan tahun berkarir sebagai jaksa, pernah melakoni peran setan. Nah, siapa yang bisa menjamin seorang penegak hukum dapat selalu memerankan diri sebagai malaikat ketika kode etik tidak lagi menjadi panglima?

Yang pasti, bagi Antasari, seharusnya saat acara workshop wartawan KPK di Gunung Mas, Cisarua, Bogor, 3 April lalu, tidak hanya menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Tetapi, juga melantunkan sekaligus mengambil pelajaran dari lagu Bryan May: Too Much Love Will Kill You! (Sumber: Jawa Pos, 8 Mei 2009).

Tentang penulis:
Agus Muttaqin, Wartawan Jawa Pos yang pernah ngepos di Kejagung

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.689 hits
Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan