Arsip untuk Mei 14th, 2009

Kapan Ada Keadilan untuk Korban?

Oleh Mustofa Liem

Para korban dan keluarganya pasti belum bisa melupakan Tragedi 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Meski sudah 11 tahun berlalu, tragedi itu tetap menjadi misteri yang menyisakan elegi bagi para korbannya.

Memang keberadaan negeri ini sudah lama kehilangan makna. Bagi para korban HAM, negara sudah lama absen. Ketika tragedi kelabu itu terjadi, tangisan, teriakan, dan jeritan frustrasi para korban tidak pernah didengar oleh negara, oleh pemerintah waktu itu, pemerintah yang menyusulnya kemudian sampai pemerintah di era sekarang.

Memang sudah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut Komnas HAM, telah terjadi perkosaan secara masal, sistematis, biadab, dan keji terhadap para wanita etnis Tionghoa di tengah kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Pemerintah Habibie juga sudah membentuk Tim Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan, juga ada Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pada 23 Juli 1998. Rekomendasi kedua tim tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi, sampai sekarang para pelaku Tragedi Mei itu tak satu pun yang ditangkap atau diadili.

Komnas HAM Tak Berdaya
Komnas HAM yang dulu atau sekarang telah berupaya memanggil para mantan jenderal yang dianggap mengetahui atau bertanggung jawab atas beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu, tapi pemanggilan itu selalu gagal. Polemik antara para mantan jenderal dan Komnas HAM pun tak terelakkan. Semisal Menhan Juwono Sudarsono malah balik “menggugat” kewenangan hukum Komnas HAM.

Pernyataan Menhan (yang mewakili pemerintah) menunjukkan bahwa sesungguhnya komitmen pemerintah menegakkan HAM masih kecil, sementara iklim politik masih didominasi spirit anti-HAM. Padahal, pengungkapan kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di tanah air seperti “Tragedi Mei 1998” memerlukan komitmen dari pemerintah. Tanpa ada komitmen dan good will langsung dari presiden ,kasus tersebut bakal terkubur.

Para pelanggar HAM, apalagi dari kalangan militer, sudah bisa dipastikan akan menolak dituduh sebagai penanggung jawab pelanggaran HAM dengan beragam argumentasi dan rasionalisasi. Mereka akan mengatakan bahwa kesalahan terletak bukan pada diri mereka.

Yang menyedihkan justru ada rasionalisasi bahwa para korban HAM dalam peristiwa 13-15 Mei 1998 itu tidak pernah ada, karena tidak pernah bisa dibuktikan. Apalagi, jika dikaitkan dengan perundang-undangan pemerkosaan di negeri ini. Bagaimana membuktikan bahwa korban sungguh diperkosa?

Seperti dikatakan advokat senior Surabaya Trimoelja D. Soerjadi dalam beragam kesempatan bahwa setiap kasus yang terindikasi melibatkan militer, seperti Tragedi Mei, tidak pernah akan bisa diselesaikan dengan memuaskan. Artinya, para pelaku tetap bisa mengirup udara kebebasan. Tak ada keadilan bagi para korban. Hal ini juga terjadi pada kasus pelanggaran HAM lain, mulai Peristiwa 1965 dan Tragedi Mei 1998.

Rekonsiliasi Sejati
Meski demikian, penulis menganjurkan para korban Tragedi Mei untuk berani memaafkan, meskipun memaafkan bukan berarti harus melupakan. Harus selalu dicari ruang untuk mengingat peristiwa buruk seperti Tragedi Mei 1998. Dengan demikian, usul islah atau rekonsiliasi jangan pernah diabaikan meski ada yang bertanya untuk apa rekonsiliasi.

Tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar rekonsiliasi terwujud. Pertama, harus diakui adanya pelanggaran berat HAM dalam Tragedi Mei 1998. Itu berarti ada pelaku yang harus bertanggung jawab. Kedua, keadilan harus ditegakkan. Artinya, pelaku harus mendapatkan sanksi hukum. Dengan demikian, luka hati korban dan keluarganya mendapatkan pemulihan. Setelah proses hukum ditegakkan, antara korban dan pelaku harus diupayakan perdamaian, supaya kebencian dan dendam tidak hidup terus sepanjang tujuh turunan.

Uskup Desmond Tutu, ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, menulis bahwa rekonsiliasi sejati mengekspos kekejaman, kekerasan, kepedihan, kebejatan, dan kebenaran, bahkan terkadang dapat memperburuk keadaan. Ini adalah perbuatan berisiko. Meski begitu, pada akhirnya akan ada pemulihan nyata setelah menyelesaikan situasi yang sebenarnya. Rekonsiliasi yang palsu hanya dapat menghasilkan pemulihan palsu (Buku No Future Without Forgivenes, 1999).

Akhirnya untuk negara dan pemerintah, sekali lagi utang-utang pada para korban harus dilunasi. Tocqueville (1805-1859) mengingatkan: “Karena masa lalu gagal menerangi masa depan, benak manusia mengelana di tengah kabut”. Kabut dari peristiwa gelap masa lalu itulah yang harus disingkap negara demi keadilan pada para korban, termasuk korban Tragedi Mei.

Selama orang terus mencari alasan guna lari dari tanggung jawab terhadap para korban HAM dan kekuasaan negara memberi perlindungan terhadap sikap pengecut ini, sehingga para pelaku terus menikmati impunitas di atas derita para korban HAM, negeri ini tetap akan susah mencapai masa depan. Sebab, pelanggaran HAM di masa silam selama terus dibiarkan justru menjadi kabut yang menghalangi perjalanan bangsa ini ke depan.

Kabut itu harus disingkap dan para korban dijamin mendapatkan keadilan yang setimpal. Dengan demikian, kita bisa menyongsong masa depan tanpa ada yang dikorbankan lagi. (Sumber: Jawa Pos, 13 Mei 2009).

Tentang penulis:
Mustofa Liem PhD, Dewan Penasihat Jaringan Tionghoa untuk Kesetaraan.

Iklan

Sinyal Delegitimasi KPK

Oleh Febri Diansyah

Sejarah Delegitimasi lembaga antikorupsi, seperti KPK, merupakan pola berulang. Menurut catatan ICW, sudah tujuh institusi pemberantasan korupsi patah tumbuh hilang berganti. Empat diantaranya sengaja dimatikan setelah mencoba agak keras menyeret penguasa dengan delik korupsi.

Fungsi pengawasan dan kontrol DPR pada proses penegakan hukum agaknya telah dilakukan secara berlebihan. Bahkan bisa disebut intervensi politik dan berpotensi serius mengancam pemberantasan korupsi.

Hal itu tampak dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (7/5).

Pernyataan beberapa pihak di Komisi tersebut terfokus pada dua hal. Pertama, Seleksi Ulang pimpinan KPK pasca pemberhentian sementara Ketua KPK, Antasari Azhar. Poin ini dimunculkan untuk mengarahkan pendapat publik pada sifat kepemimpinan KPK yang kolektif. Atas dasar itulah, DPR menilai jika seleksi tidak dilakukan dan selama pengganti Antasari belum ada, maka KPK tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Hal tersebut merupakan fokus Kedua dari RDP Komisi III kemarin.

ICW tentu saja menolak dan mengecam sikap Komisi III DPR tersebut. Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU KPK yang hanya mengatur tentang komposisi pimpinan KPK ditafsirkan sedemikian rupa untuk menghambat pemberantasan korupsi. Diperkirakan, DPR ingin KPK tidak menetapkan tersangka korupsi sampai ada pengganti Ketua KPK. Hal ini tentu saja sangat potensial mengkerdilkan komisi pemberantasan korupsi.

Jika dicermati, pasal diatas sebenarnya menyatakan bahwa KPK terdiri dari 5 pimpinan, 4 anggota tim penasehat, dan pegawai Komisi sebagai pelaksana tugas.Pada ayat (2) disebutkan, Pimpinan Komisi terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang merangkap anggota.

Sehingga, terlihat jelas bahwa bagian itu sebenarnya mengatur tentang struktur kelembagaan (ayat 1) dan unsur pimpinan KPK. Hal ini tentu saja sangat berbeda dan tidak ada hubungan langsung dengan kewenangan Penyidikan, Penuntutan atau pengambilan keputusan strategis lainnya di KPK. Karena, kewenangan tersebut diatur tidak hanya di UU KPK, tetapi juga di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 dan aturan organik lainnya.

Intervensi Politik
Jika Komisi III DPR tetap memaksakan keputusannya, maka sikap itu pantas disebut Intervensi Politik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Agaknya pihak-pihak tertentu merasa cemas KPK minus Antasari akan menjerat lebih banyak tersangka kasus korupsi di DPR. Lagipula, UU KPK mengatur secara jelas kapan proses seleksi dilakukan tanpa menyatakan, pimpinan yang tersisa harus menahan diri dan tidak bisa mengambil keputusan. Apakah Komisi III hendak melawan dan melanggar undang-undang?

Hal ini dapat dibaca dari banyaknya anggota DPR yang diduga terkait dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK. Berdasarkan catatan ICW setidaknya ada 55 anggota DPR, baik periode 1999-2004 ataupun periode 2004-2009 yang diduga terkait dengan sejumlah kasus korupsi. Kasus Aliran Dana BI dan Dugaan Suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dilaporkan oleh Agus Condro merupakan ”penyumbang” terbanyak pihak yang dapat dijerat KPK dengan tuduhan melakukan Korupsi. Angka 55 orang diatas bahkan belum memasukan sejumlah nama yang disebutkan oleh Abdul Hadi Djamal dalam kasus dugaan korupsi dana Stimulus.

Atas dasar itulah, wajar jika masyarakat melihat bahwa Rapat Komisi III DPR dengan KPK tersebut berpretensi memperlemah dan mendiskreditkan KPK. Kalaupun pihak DPR beralasan, usulan Seleksi Pimpinan KPK untuk mencari pengganti Antasari merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di KPK, hal itu kami anggap tidak lebih dari kamuflase untuk menutup tujuan melemahkan KPK.

Dalam bahasa sederhana, jangan-jangan sikap DPR dipicu dari ketakutan bahwa 4 pimpinan KPK yang ada akan menyeret lebih banyak anggota DPR atau kalangan partai politik. Atas dasar itulah, ICW memaknai segala tindak-tanduk Komisi III DPR tersebut sebagai sinyal pemandulan KPK.

Serangan Balik
Sejarah Delegitimasi lembaga antikorupsi, seperti KPK, merupakan pola berulang. Menurut catatan ICW, sudah tujuh institusi pemberantasan korupsi patah tumbuh hilang berganti. Empat diantaranya sengaja dimatikan setelah mencoba agak keras menyeret penguasa dengan delik korupsi (Kompas, 7/5).

Pertama, Keppres No 228/1967 membentuk Tim Pemberantas Korupsi. Kedua, 31 januari 1970 lewat Keppres 12/1970 dibentuk Tim Komisi Empat. Ketiga, pada tahun yang sama diusung nama baru Komite Anti-Korupsi (KAK).Keempat, tahun 1977 muncul Inpres 9/1977 Tim OPSTIB. Kelima, tahun 1982 Tim Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali meski keppres yang mengatur tugas dan kewenangan tim ini tidak pernah diterbitkan. Keenam, melalui Keppres No 127/1999 dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Ketujuh, berdasarkan PP No 19/2000 dikukuhkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK).

Demikian juga dengan upaya melemahkan dan mematikan KPK. Sampai saat ini, tercatat UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang paling sering diminta dibatalkan pada Mahkamah Konstitusi. UU tersebut sudah tujuh kali diuji di MK, dan salah satunya berhasil menggoncang eksistensi Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi. Jika sampai 19 Desember 2009 UU Pengadilan Tipikor tidak dibentuk DPR, maka institusi ini akan menambah deretan lembaga yang dimatikan saat mulai berhasil memberantas korupsi. Sekaligus merupakan bentuk delegitimasi KPK sebagai bagian penting dari Pengadilan Tipikor. (Sumber: Kompas, 12 Mei 2009).

Tentang penulis:
Febri Diansyah, anggota Badan Pekerja ICW, Jakarta

BI dalam Tata Pemerintahan Indonesia (Bagian IV)

Oleh Maqdir Ismail

 

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 23 April 2009. Bagian II, edisi Kamis 30 April 2009. Bagian III, edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian IV, edisi Kamis 14 Mei  2009. Bagian V, edisi Kamis  21 Mei 2009. Bagian VI, edisi Kamis 28 Mei  2009. Bagian VII, edisi 4 Juni 2009

 

Penyebutan Independensi Bank Indonesia dalam konstitusi

Adapun mengenai pencantuman independensi kedalam batang tubuh UUD ’45 khususnya dalam pasal 23 D terjadi perbedaan pendapat pada. Dalam Risalah Rapat Pleno ke 14 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 14 Maret 2002. Pendapat yang setuju misalnya diwakili oleh  Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP, dengan pertimbangan karena masa lalu bank sentral selalu begitu mudah diintervensi oleh pemerintah, maka larangan terhadap intervensi ini harus dilakukan dengan cara menegaskan independensi bank sentral dalam UUD.[1] Pendapat yang sama dikemukakan oleh Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, dengan alasan bahwa sudah ada kesepakatan dalam amandemen UU No.23 Tahun 1999 untuk mempertahankan independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.[2] Alasan Happy Bone Zulkarnaen, untuk setuju mencantumkan independensi dalam batang tubuh UUD,[3] pertama karena independensi itu sudah menjadi satu keniscayaan bagi negara; kedua independensi ini penting dan sudah menjadi keharusan dalam era globalisasi; ketiga untuk mendukung kepercayaan pasar.

Pendapat yang tidak setuju pencantuman independensi dalam batang tubuh UUD ’45, misalnya diwakili oleh Pataniari Siahaan dari F-PDIP, yang berpendapat bahwa independensi itu cukup dicantumkan dalam undang-undang, karena bank sentral itu hanya independen dari kekuasaan pemerintah.[4] Pendapat seperti ini juga disetujui oleh Mayjen TNI Affandi dari F-TNI/POLRI, dengan alasan akan timbul implikasi politik, karena akan timbul multi interpretasi selain menimbulkan kekakuan.[5] Tidak perlunya independensi ini dicantumkan dalam UUD juga dinyatakan oleh Soedijarto dari F-UG, karena menurut dia independensi ini cukup dinyatakan dalam undang-undang,[6] pendapat ini juga menjadi pendapat dari A.M. Luthfi dari F-Reformasi.[7]

Perbedaan pendapat masih berlanjut hal ini dapat juga dilihat dari Risalah Rapat Pleno ke 26 Panitia Ad Hoc 1, Badan Pekerja MPR, tanggal 11 Juni 2002. Pendapat yang setuju misalnya diwakili oleh Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, dengan alasan pencantuman nama Bank Indonesia itu sudah dilakukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,[8] dan pendapat seperti ini juga disetujui misalnya oleh T.M. Nurlif dari F.PG.[9] Sementara yang tidak setuju misal diwakili oleh Mayjen. Pol (purn) Drs. Sutjipto dari PDIP,[10] dan Fuad Bawazir dari F. Reformasi, yang lebih cenderung untuk menyebutkan otoritas moneter.[11]

Dari pemberitaan Surat Kabar dapat juga dicatat adanya diskusi dan perbedaan pendapat mengenai pencantuman Bank Indonesia dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sebagaimana dikemukakan oleh T Muhammad Nurlif angota PAH I BP MPR , ada tiga alasan pencantuman nama Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam amandemen  UUD 1945, yaitu pertama secara historis nama Bank Indonesia sudah disebut dalam UU No. 11 Tahun 1953; kedua kinerja Bank Indonesia yang tidak memuaskan bukan karena nama Bank Indonesia, tetapi karena belum ada Undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia seperti UU No. 23 Tahun 1999; dan ketiga apabila nama Bank Indonesia dicantumkan dalam UUD 1945, maka akan menciptakan ketegasan bagi pelaku pasar, terutama mengenai produk yang dikeluarkan dan diedarkannya.[12]

Adapun yang secara tegas menyetuji masuknya nama Bank Indonesia dalam pasal UUD 1945 misalnya seperti dikemukakan oleh Slamet Efendy Yusuf, yang beralasan bahwa selama ini penyebutan Bank Indonesia hanya dalam penjelasan, karena penjelasan UUD akan dihapus maka sebaiknya nama Bank Indonesia masuk kedalam pasal 23 D.[13] Pendapat ini disetujui oleh Umar Juoro, yang berpendapat perlunya secara ekplisit dicantumkan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam UUD, karena konstitusi akan terus berkembang dan akan memberi jaminan terhadap stabilitas ekonomi, khususnya moneter,[14] selain alasan historis, karena sejak dulu nama Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah ada.[15] Alasan lain nama Bank Indonesia perlu dimasukkan kedalam konstitusi adalah agar tidak menimbulkan multi interpretasi.[16]  Menurut Jimly Asshiddiqie alasan yang tidak menghendaki  dicantumkannya kata BI dalam konstitusi dengan alasan Bank Indonesia bisa bangkrut terlalu dicari-cari.[17] Menurut pendapat Syahril Sabirin, dengan adanya klausula Bank Indonesia yang independen masuk ke UUD 1945, akan memperkuat independensi yang telah berlangsung, dan bank sentral akan lebih leluasa menjalankan tugasnya sebagai otoritas moneter tanpa campur tangan pihak lain,[18] dan tanpa intervensi dari pihak manapun.[19] Selain itu menurut Yusril Ihza Mahendra, dengan diatur secara eksplisit dalam konstitusi akan membuat posisi bank sentral menjadi kuat dan tidak bisa di intervensi oleh pemerintah sesuai kondisi politik.[20]

Pendapat lain  dicatat oleh Media Indonesia,

“Dengan tercantumnya sebuah pasal yang menyebut nama BI dalam konstitusi, penguasa tidak mudah mencampuri kemandirian bank sentral itu. Sebab dengan tercantumnya nama BI dalam sebuah konstitusi, artinya mencampuri bank sentral sama halnya dengan mempermainkan konstitusi negeri ini”.[21]

 

Usul yang tegas mengenai Bank Indonesia yang independen masuk  kedalam Konstitusi ini di usulkan KOMISI KONSTITUSI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Usulan Komisis Konstitusi ini dinyatakan dalam Pasal 23 D ayat 1, “ Negara memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia”; ayat 2 “ Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi Bank Indonesia diatur dengan undang-undang”.[22]

Pendapat yang tidak setuju nama Bank Indonesia masuk dalam amandemen UUD 1945, misalnya dikemukakan oleh Revrisond Baswir, dengan alasan karena keberadaan istitusi ini perlu ditinjau kembali termasuk kekuasaan dan kewenangannya.[23] Sementara itu alasan Fraksi Utusan Golongan MPR lebih cenderung menyebut otoritas moneter dalam amandemen UUD 1945, bukan mencantumkan Bank Indonesia.[24]

Pendapat lain adalah pendapat yang tidak terlalu mempersoalkan masuk atau tidaknya Bank Indonesia kedalam konstitusi, tetapi yang penting adalah masuknya kata independensi bank sentral kedalam UUD 1945. Mengani hal ini cukup banyak alasan, seperti misalnya dikemukakan oleh Didik J Rachbini, bahwa perlunya bank sentral dan independensinya dijamin oleh UUD 1945, karena bank sentral yang tidak independen sangat rawan dengan konflik kepentingan.[25] Sedangkan Jimly Asshiddiqie berpendapat, dengan dicantumkannya independensi dalam konstitusi, maka tidak perlu ada kekhawatiran akan adanya intervensi kekuasaan pada bank sentral.[26]

Pada pihak lain ada juga yang berpendapat bahwa independensi Bank Indonesia tidak perlu dimasukkan dalam konstitusi atau UUD 1945, cukup dimasukkan kedalam undang-undang mengenai bank sentral seperti dikemukakan oleh Menteri Keuangan Boediono[27] dan Pradjoto, karena yang penting menurut Pradjoto adalah memisahkan kepentingan politik yang mencampuri tugas dan wewenang Bank Indonesia.[28]

Meskipun  tidak ada pernyataan  secara tegas   nama Bank Indonesia kedalam salah satu pasal konstitusi, tetapi    pasal 23 D UUD 1945 menyebut Negara mempunyai satu bank sentral, dan bank sentral itu secara faktual adalah Bank Indonesia. Apalagi mengingat bunyi pasal 1 ayat 20  UU No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan, “ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku” dan menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 juncto UU No.3 Tahun 2004 “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia”. Ini harus ditafsirkan bahwa  bank sentral yang dimiliki oleh Negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 D UUD 1945 ini tiada lain adalah Bank Indonesia. Ini berarti hanya Bank Indonesia yang diakui sebagai bank sentral oleh konstitusi, bukan karena tidak adanya bank sentral yang lain, tetapi karena hanya ada Bank Indonesia yang diakui dalam peraktik sebagai bank sentral di Indonesia dan hanya Bank Indonesia yang merupakan bank sentral di Indonesia. Selain itu   dalam pasal konstitusi yang menyebut keberadaan bank sentral tidak membuka peluang untuk mendirikan bank sentral yang baru.[29] Dengan demikian, maka Bank Indonesia dan independensinya adalah sebagai bank sentral yang dijamin oleh konstitusi keberadaannya, sehingga eksistensi Bank Indonesia yang independen dijamin oleh UUD 1945 meskipun nama Bank Indonesia tidak dinyatakan dalam pasal 23D.  Oleh karena itu tanpa perlu dilakukan penafsiran historis seperti dikemukakan Agus Santoso,[30] maka yang dimaksud oleh pasal 23 D UUD, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”, tiada lain selain  Bank Indonesia. Dengan meminjam istilah dari Stern,[31] maka pasal 23 D UUD 1945 bukan hanya mandat dari konstitusi tetapi secara bersamaan adalah jaminan dari konstitusi bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang independen.

Kalau dilihat pada teks menimbang No. 1, maka UU NO. 23  Tahun 1999 dan UU No. 3 tahun 2004, secara tegas menjadikan pasal 23 dan 23D UUD ’45 sebagai landasan konstitusionalnya, sehingga ini berarti UU tentang Bank Indonesia disusun dengan mengingat jiwa dari pasal 23 dan pasal 23D UUD ‘45. Dengan meminjam cara penafsiran terhadap UU No. 7 /1992 tentang Perbankan yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie,[32] maka akan dikemukakan bahwa dengan dijadikannya konsideran mengingat No.1. “…Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,   maka kebijakan yang dipilih untuk memberikan independensi kepada Bank Indonesia adalah sebagai satu kebijakan yang dianggap merupakan penjabaran dari pasal 23 UUD ’45 khususnya pasal 23D. Artinya independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia  didasarkan pada jiwa pasal 23D UUD ’45 dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan pasal 23D UUD ’45.

Sebagai bahan penilaian terhadap pentingnya independensi bank sentral dinyatakan dalam Undang-undang Dasar dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,[33] terhadap 60 (enam puluh) negara, ada 15 negara yang secara tegas mencantumkan independensi Bank Sentral-nya di dalam Konstitusi (UUD) antara lain Finlandia, Jerman, Swedia, Swiss, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Chech dan lain-lain.[34] Dari penelitian ini dikatakan masuknya pasal independensi bank sentral dalam konstitusi, pada negara-negara tua (established) seperti Jerman, Swedia dan Finlandia, menunjukkan pengalaman ketatanegaraan mereka menghendaki adanya ketegasan independensi bank sentral dalam konstitusi; sedangkan masuknya pasal independensi bank sentral kedalam konstitusi negara-negara baru seperti Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Chech, menunjukkan signifikansi keberadaan dan kepentingan bank sentral dalam memulihkan dan menjaga laju inflasi dan pemeliharaan ekonomi moneter.

Ini bermakna bahwa pentingnya independensi bank sentral masuk kedalam konstitusi akan memperkuat kedudukan bank sentral yang independen, sebagaimana diakatakan oleh Lijphart, “ A central bank can be made particularly strong if its independence is enshrined not just in a central bank charter but in the constitution”.[35] Atau seperti dikemukakan oleh Jon Elster, “…they cannot be changed through the ordinary legislative process but require a more stringent procedure”.[36]

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 

 

 


[1] Ibid, h, 181.

[2] Ibid, h, 192.

[3] Ibid, h, 201.

[4] Ibid, h. 186.

[5] Ibid, h. 190.

[6] Ibid, h. 193.

[7] Ibid, h. 209.

[8] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: 2002, Buku Kedua Jilid 3, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI ke-1s.d 10 tanggal 11 Januari 2002 s.d 5 Maret 2002, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002,  Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, h. 340.

[9] Ibid, h. 345.

[10] Ibid, h. 342.

[11] Ibid, h. 347.

[12] MPR Akan Masukkan Nama Bank Indonesia Dalam UUD, Suara Karya, 1 Mei 2002.

[13] BI Diusahakan Masuk Amandemen UUD 1945, Media Indonesia, 1 Juli 2002.

[14] Independensi BI tidak Perlu Masuk UUD 1945, Media Indonesia, 31 Mei 2002.

[15] Nama BI Diupayakan Masuk UUD 1945, Suara Pembaruan, 1 Juli 2002.

[16] Jimly: Lebih Baik Kata BI Dimasukkan Dalam UUD, Republika, 27 Juli 2002.

[17] Loc.cit.

[18] FUG tolak ‘BI’ masuk UUD, Bisnis Indonesia, 2 Agustus 2002.

[19] Syahril: Independensi BI agar dijamin UUD, Bisnis Indonesia, 23 April 2002.

[20] Amandemen UU BI dan RUU Keuangan Negara, Sebaiknya Tunggu Amandemen UUD, Suara Pembaruan,  14 April 2001.

[21] Perlukah Bank Indonesia Masuk Amandemen UUD 1945, Media Indonesia, 2 Agustus 2002.

[22] Buku II Persandingan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Perubahan dan Usul Komisi Konstitusi : 2004, h 17. Saya beruntung mendapatkan naskah ini atas jasa baik dari Ketua Komisi Konstitusi Bapak Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri M, S.H.

[23] BI Bisa Masuk dalam Amandemen UUD ’45, Media Indonesia, 1 Mei 2002.

[24] FUG tolak ‘BI’ masuk UUD, Bisnis Indonesia, 2 Agustus 2002, Op. cit.

[25] BI Bisa Masuk dalam Amandemen UUD ’45, Media Indonesia, 1 Mei 2002, Op. cit.

[26] Jimly: Lebih Baik Kata BI Dimasukkan Dalam UUD, Republika, 27 Juli 2002.

[27] Independensi BI Diusulkan Masuk UUD 45, Media Indonesia, 26 Februari 2002.

[28] Independensi BI tidak Perlu Masuk UUD 1945, Media Indonesia, 31 Mei 2002, Op.cit.

[29] Agus Santoso: 2003, Status, Tugas dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Pasal 23 D UUD 1945, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.1, No.1, h. 28, diakses, Agustus 2004 dari http://www.bi.go.id

[30] Ibid, h. 29.

[31] Klaus Stern: 1999, The Note-Issuing Bank within the State Structure, in Deutsche Bundesbank (ed): Fifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency in Gemany since 1948, Oxford University Press, h. 105.

[32] Jimly Asshidiqie : 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, h. 241.

[33] Hendra Nurtjahjo,  Mustafa Fakhri, Fitra Arsil: 2002, Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 38-42.

[34] Kelima belas negara tersebut Menurut Jimly Asshiddiqie, adalah Alabania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Fiji, Finlandia, Lithuania, Macedonia, Polandia, Swedia, Czechnya, Georgia, Peru, Philipina dan Rusia, lihat Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H: tt, Pengaturan Konstitusional Independensi Bank Central dalam Wilayah Kekuasaan Eksekutif, Monograph, h. 6.

[35] Arend Lijphart : 1999, Patterns of Democracy, Government forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, h. 302.

[36] Jon Elster : 1995, The Impact of Constitutions on Economic Performance, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1994, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, h. 212.

Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (Bagian VIII)

Oleh Padma D Liman

 

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Padma D Liman SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 17 Maret  2009. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 26 Maret 2009, Bagian II edisi Kamis 2 April . Bagian III edisi Kamis 9 April 2009. Bagian IV edisi Kamis 16 April  2009. Bagian V edisi Kamis 23 April 2009. Bagian VI edisi Kamis 30 April 2009. Bagian VII edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian VIII edisi Kamis 14 Mei 2009. Bagian IX edisi Kamis 21 Meil 2009.

 

2.  Perolehan Hak dan Kepemilikan Rahasia Dagang

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound[1] bahwa dalam masyarakat yang beradab boleh menguasai dan mengguna-kan sendiri apa yang telah ditemukan atau diciptakan atau dimiliki atau diperoleh, untuk tujuan yang meng­untungkan bagi dirinya.  Oleh karena itu  rahasia dagang sebagai salah satu bidang HKI yang diatur dalam UU No. 30 / 2000, kepemilikan haknya secara otomatis mendapat atau memperoleh perlindungan hukum tanpa memerlukan pendaftaran.[2] Menurut Rahmi Jened, penentuan kepemilikan seseorang dalam HKI didasarkan pada first to file atau first to use.  Sedangkan dalam first to use ada pula yang dikenal dengan automatic process.  Untuk hak cipta dan rahasia dagang termasuk dalam  automatic process, yang mana kepemilikan hak atas kreasi ini tidak perlu didaftarkan tetapi otamatis diakui oleh negara.  Oleh karena itu UU No. 30 / 2000 tidak mengatur cara pendaftaran hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pembuktian kepemilikan atas hak rahasia dagang tersebut.    Perlindungan dan pengakuan kepemilikan ini dimulai sejak pemilik hak mempunyai informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang.     

Dalam Section 7 Article 39 TRIPs tidak memberikan pengertian subyek hak atau pemilik hak.  Pada point c paragraph 2 Article 39 TRIPs hanya dikemukakan bahwa “has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.  Sedangkan siapakah  the person lawfully in control of the information” atau “pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi tersebut, tidak dije-laskan. UU No. 30 / 2000 hanya mengatur hak dan upaya pemulihan hak pemilik jika terjadi pelanggaran. Tidak ada penga-turan tentang siapakah yang dimaksudkan pemilik atau subyek hak dan apakah kriteria pemilik rahasia dagang.  Keadaaan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan semua ketentuan HKI lainnya[3] yang ada di Indonesia, karena semuanya mempunyai pengaturan mengenai subyek hak dan kriteria subyek hak, hanya rahasia dagang satu-satunya sebagai salah satu bagian HKI yang tidak mempunyai pengaturan ini.  Pengaturan ini  sangat penting untuk menentukan perlindungan kepada siapa yang berhak sehingga pemberian perlindungan hukum terhadap subyek hak bisa jelas, tidak salah sasaran. Tanpa pengaturan yang jelas terhadap subyek hak, akan menyebabkan prinsip kepastian hukum dalam UU No. 30 / 2000  tidak memadai dan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah dalam hal perlindungan terhadap kepemilikan.  Sebagai ilustrasi, misalnya seorang koki yang telah berpengalaman, bekerja di restoran A yang baru dibuka.  Menu yang disajikan oleh restoran A adalah hasil masakan koki yang bersangkutan.  Setelah bekerja beberapa tahun, koki ini mengundurkan diri dan pindah bekerja di restoran B.  Apakah rahasia dagang masakan atau menu yang ditawarkan pada restoran A milik restoran A atau  milik sang koki?  Setelah di restoran B, apakah koki tadi dianggap melakukan pelanggaran rahasia dagang apabila ia menggunakan resep yang sama dengan restoran A tanpa mengungkapkan rahasia yang dite-mukan sendiri kepada orang lain ?  Hal ini semua tidak terselesai- kan dengan UU No. 30 / 2000.  Apabila kita “meminjam” ketentuan UU No. 14 / 2001 tentang paten maka pemilik hak adalah  restoran A, sepanjang tidak diperjanjikan lain.  Akan tetapi jika didasarkan pada UU Hak Cipta dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang juga mengharuskan adanya unsur keaslian (originality),[4] maka pemilik rahasia dagang dalam hubungan kerja, adalah penemu atau pembuat rahasia tersebut, yaitu sang koki. kecuali diperjan-jikan lain.  Oleh karena itu koki tersebut tidak melakukan pelang- garan hak.     Kondisi ini sangat tidak mendukung adanya kepastian hukum dalam hal kepemilikan atas rahasia dagang karena hal yang  demikian prinsipil tidak diatur pada UU No. 30 / 2000.  Oleh karena itu UU ini perlu segera direvisi dengan menambah pengaturan tentang hubungan penemu rahasia dagang dengan pihak lain dalam rangka melakukan penemuan yang melibatkan pihak lain, baik fasilitas atau sarana yang digunakan maupun keterlibatan langsung dari pihak lain tersebut. Dalam hal ini sepanjang tidak diperjan-jikan, maka seharusnya pemilik adalah pihak yang menemukan informasi tersebut meskipun menggunakan fasilitas dari  pihak lain. Apabila pemilik rahasia dagang ingin menggunakan rahasia dagangnya bukan untuk kepentingan pihak pemberi fasilitas ketika mendapatkan rahasia dagang itu, maka wajiblah pemilik rahasia dagang memberikan kompensasi kepada pemberi fasilitas.

Pengaturan tentang pemilik dan pemegang rahasia dagang dalam UU No. 30 / 2000 hanya terbatas pada perlindungan hak mereka.  Dalam Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 30 / 2000, ditentukan bahwa Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk meng- gunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.  Berdasarkan kedua pasal ini, nampak dengan jelas adanya Prinsip Individualistis yang memberikan hak kepada pemilik maupun pe-megang hak yang bersifat eksklusif dan mutlak. Pemegang hak da- pat mempertahankan haknya terhadap siapa saja dan berhak mela- rang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengung-kapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga tanpa persetujuan nya. Dengan adanya sifat eksklusif dan mutlak ini, maka Pemilik hak mempunyai hak monopoli atas rahasia dagang yang dimilikinya termasuk mempertahankan haknya melalui pengadilan atau non litigasi untuk menghentikan penggunaan rahasia dagangnya tanpa hak dan meminta ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran hak.   Sifat ekslusif dari pemilik dan pemegang hak ini dibatasi atau dikesampingkan oleh Pasal 15 UU No. 30 / 2000.  Pengungkapan rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat serta rekayasa ulang dalam bidang tehnlogi semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan  tidak dianggap sebagai pelanggaran hak pemilik.  

 Rahasia dagang sebagaimana dengan HKI lainnya adalah merupakan hak kebendaan[5]. Kemampuan rasio manusia yang me- nalar atau kerja otak, yang menghasilkan suatu informasi, formula dan strategi untuk memproduksi, memproses atau memasarkan se-suatu adalah merupakan benda tidak berwujud atau benda immate- rial yang dilindungi UU No. 30 / 2000. Sedangkan hasil produksi atau hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya tersebut umum nya adalah merupakan benda berwujud.  Misalnya dalam proses pembuatan jamu.  Komposisi atau formula yang berupa rumus atau resep campuran untuk membuat jamu yang dihasilkan dari intelek- tual manusia merupakan benda tidak berwujud akan tetapi jamu yang dihasilkannya itu adalah benda berwujud.  

Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih atau diper- oleh.  Akan tetapi karena rahasia dagang tidak mungkin diperoleh dengan cara ikutan atau kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 584 BW.   Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 30 / 2000, suatu rahasia dagang dapat beralih atau diperoleh karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibe- narkan oleh peraturan perundang-undangan,  misalnya  putusan  pengadilan  yang  menyangkut kepailitan.  Setiap pengalihannya harus dilakukan atau di sertai dengan dokumen  pengalihan hak dan wajib dicatat data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak tersebut pada Direktorat Jenderal dengan membayar sejumlah biaya tertentu.  

Berakhirnya kepemilikan hak atas suatu rahasia dagang tidak dapat ditentukan, karena jangka waktu perlindungan rahasia dagang tidak terbatas dan berlaku selama-lamanya (seumur hidup) sepanjang informasi tersebut tidak kehilangan nilai ekonominya.  

 

3.  Eksploitasi Rahasia Dagang

 

Sebagai hak milik, salah satu cara memaksimalkan manfaat ekonomi dari rahasia dagang adalah dengan mengizinkan pihak lain menggunakan juga HKI tersebut melalui lisensi. Lisensi hanya memberikan hak dan jangka waktu pemakaian yang terbatas.  Dalam lisensi tidak terjadi peralihan hak tetapi hanya penikmatan manfaat ekonomi dari obyek perjanjian (dalam hal ini adalah raha- sia dagang) dalam suatu jangka waktu tertentu.  Menurut Rahmi Jened, lisensi mempunyai 2 sifat, yaitu :

    Bersifat eksklusif; maksudnya lisensi tersebut tidak memberi kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang (licensor) untuk memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya. 

    Bersifat non eksklusif; maksudnya lisensi tersebut tetap mem beri kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang (licensor) untuk memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya. 

Pada umumnya dalam ketentuan HKI, jangka waktu perjanjian lisensi tidak boleh melebihi dari jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi obyek perlindungan[6].  Untuk rahasia dagang, meski- pun jangka waktu perlindungannya relatif, akan tetapi tetap diper- janjikan jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi.  

Salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan informasi raha-sia dagang ini, maka pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengi-rimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang tersebut. Dengan adanya perjanjian lisensi maka penerima lisensi (lisencee) dapat terhindar dari tindak-an yang digolongkan pelanggaran hak dan juga berhak melisensikan lagi lisensi yang diterima (sub-lisensi) kepada pihak yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana halnya lisensi-lisensi HKI lainnya, maka  UU No. 30 / 2000 menggunakan sistem lisensi non-eksklusif, sebagai mana diatur dalam  Pasal 7 UU No. 30 / 2000.  Sepanjang tidak diperjanjikan lain, pemilik rahasia dagang atau licensor masih ber- hak menggunakan sendiri rahasia dagangnya atau melisensikan lagi kepada pihak ketiga yang lain (bukan merupakan sub lisensi), selain kepada penerima lisensi yang sudah ada.  Lisensi non-eksklusif ini sifatnya tidak mutlak, tergantung dari kesepakatan para pihak. Para pihak dapat mengenyampingkan atau menghilangkan sifat non-eksklusif tersebut dengan secara tegas mengatur atau menyebutkan dalam perjanjian lisensi mereka. Dari segi inilah undang-undang mempertahankan azas kebebasan berkontrak.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan perjanjian lisensi dan melindungi pihak licensee yang dianggap kurang tanggap menghadapi strategi bisnis dari pihak licensor, maka peme­rintah merasa berkepentingan ikut serta melaksanakan pengaturan agar pemanfaatan hak milik tersebut dapat optimal dan menekan keru-gian yang tidak diinginkan. Agar pemerintah dapat terlibat “memeriksa dan membantu mengawasi” kepentingan licensee maka perjanjian lisensi wajib dicatatkan. Hal yang wajib dicatat  dan diu-mumkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi, tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.  Pengaturan pencatatan lisensi ini juga tidak diharus-kan oleh TRIPs akan tetapi berdasarkan prinsip kebebasan penga-turan hukum TRIPs maka kaidah hukum lisensi ini diatur dalam UU No.30 / 2000.  Akibat dari tidak dicatatnya suatu perjanjian lisensi adalah tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UU No. 30 / 2000.  Berdasarkan a contrario terhadap pasal ini, maka dengan tercatat-nya suatu perjanjian lisensi akan berakibat perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.  Keadaan ini kontradiktif dengan prinsip hukum perjanjian, yaitu prinsip pacta sunt servanda atau privacy of contract bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak terhadap pihak ketiga.   Kedudukan para pihak dalam membuat perjanjian untuk kepentingan bisnis, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW semuanya berlangsung secara maxim valenti non fit mura[7], maksudnya apabila seseorang telah mengetahui bahaya yang ada dan dengan sukarela masuk da-lam bahaya itu, maka ia dianggap telah memperhitungkan risikonya dan ia tidak dapat menuntut ganti rugi jika kemudian risiko yang telah diperhitungkan tersebut benar-benar timbul.  

Kendala yang timbul dalam pencatatan perjanjian lisensi ini adalah belum adanya keputusan presiden[8] yang mengatur mengenai pencatatan perjanjian lisensi HKI. Ketentuan yang ada saat ini hanya mengenai biaya pencatatannya saja, yaitu dalam Pe-raturan Pemerintah No. 19/2007.  Akibatnya perjanjian lisensi yang telah ada, tidak diketahui apakah ada yang merugikan pereko- nomian Indonesia atau tidak.  

Rahmi Jened membedakan lisensi yang ada dalam praktek atas 3 jenis, yaitu :

   lisensi biasa atau lisensi umum atau lisensi sukarela (voluntary license ), yaitu :

   lisensi wajib, yaitu lisensi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya lisensi wajib dalam hak paten.

    lisensi tidak sukarela (non voluntary license), yaitu lisensi yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan. 

Sedang menurut Gunawan Widjaja[9],  lisensi ada 2 macam, yaitu :

1.    Lisensi umum; yaitu lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.

2.    Lisensi paksa, lisensi wajib (compulsory license, non volun- tary license) yaitu penggunaan hak oleh pihak lain diluar kewenangan pemilik hak. (other use without the authorization of the right holder).

 

Berdasarkan Article 40 Paragraph 1 dan 2 TRIPs dan prin-sip kebebasan pengaturan hukum TRIPs   maka dalam suatu perjan-jian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Misalnya mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi licensee, yaitu menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia.  sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 / 2000.

 

Pengaturan lisensi dalam UU No. 30 / 2000, mengandung asas-asas sebagai berikut :

1. Bentuk/Format perjanjian tertulis.

2. Prinsip registrasi (pencatatan)

3. Prinsip Azas teritorial:

4. Prinsip Payment

5. Prinsip ekslusif atau non eksklusif.

6. Prinsip Menikmati 

7. Prinsip Pembatasan Berlakunya

 

Bertitik tolak dari hal inilah maka perjanjian lisensi dalam rahasia dagang berbeda dengan perjanjian lisensi dalam bidang HKI lain nya.  Hal ini nampak dalam hal jangka waktu berlakunya lisensi, pencatatan lisensi dan tata cara persidangan. Selain dengan perjanji- an lisensi, suatu rahasia dagang dapat juga dinikmati oleh pihak lain tanpa melaggar hukum dengan cara mengadakan perjanjian kerja sama (joint venture) dengan pemilik hak.  

 

4.  Pelanggaran Hak dan Upaya Pemulihan

 

Sebagaimana halnya dengan HKI lainnya, pelanggaran rahasia dagang umumnya  melalui tiga sarana hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Khusus untuk pelanggaran rahasia dagang hanya diselesaikan dengan sarana hukum perdata dan hukum pidana. Hal ini bukan berarti bahwa pengaturan pelanggaran hak rahasia dagang kurang penting.  Akan tetapi karena karakteristik dari perlindungan rahasia dagang yang berlaku secara otomatis tanpa memerlukan adanya pengakuan pe-merintah berdasarkan pendaftaran. Demikian pula terhadap perjan- jian lisensi rahasia dagang yang tidak didaftarkan pada dirjen HKI, juga tidak ada sanksi pidana atau perdata karena tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu tidak nampak pengaturan hukum administrasi negara.   Pengaturan hukum perdata dan pidana dalam penanganan pelanggaran rahasia dagang bertuju-an untuk saling mengisi. Adanya sanksi hukum yang cukup berat akan memberikan schok terapy bagi pelaku pelanggaran sehingga jera dan tidak melakukan atau mengulangi pelanggaran tersebut.

Pengaturan pelanggaran rahasia dagang dalam Pasal 13 UU No. 30 / 2000 mengenai pelaku  yang  mengungkapkan rahasia dagang, hanya sebatas mengatur pada perbuatan dolus[10] (kesenga jaan) sedangkan untuk perbuatan yang merupakan culpa[11] atau kelalaian/kealpaan belum diatur.  Menurut  Pasal 13 pelanggaran rahasia dagang hanya terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari pelakunya yang dalam hal ini adalah pihak yang wajib menyimpan rahasia dagang, untuk :

    mengungkap rahasia dagang;

    mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

 

 

Selain Pasal 13, dalam Pasal 14 mengatur  penerima rahasia dagang yang dianggap melanggar hak apabila rahasia dagang tersebut diterima atau dikuasai dalam keadaan culpa maupun dolus.  Apabila  penerima atau pengguna rahasia dagang  dapat membukti- kan bahwa ia memperolehnya atau menguasainya hak tersebut de-ngan cara yang sesuai perundang-undangan, maka ia diangggap tidak melakukan pelanggaran hak.   

Dalam section 5 article 61 TRIPs ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial wajib dikenakan pidana penjara dan denda yang cukup untuk membuat jera pelanggaran, sepadan dengan tingkat hukuman yang berlaku  terhadap ke­jahatan yang mempunyai kadar yang sama.  Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pensitaan, pengambilalihan dan pe­musnahan dari barang hasil pelanggaran dan semua bahan dan alat yang dipergunakan dalam tindak kejahatan. Negara anggota diberi kebebasan untuk mengatur atau menentukan sendiri berdasar- kan prinsip standar minimal TRIPs. 

Selain UU No. 30 / 2000 yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran rahasia dagang, maka dalam  Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP juga mengatur hal yang mempunyai hubungan dengan rahasia dagang. Pengertian rahasia menurut Pasal 322 KUHP sangat sederhana dan umum sehingga dapat meliputi informasi yang diper-oleh melalui kemampuan intelektual manusia maupun informasi yang dihasilkan bukan dari kemampuan intelektual manusia tetapi dari hasil yang dikemukakan orang lain. Berdasarkan ketentuan ini maka seorang dokter tidak boleh mengungkapkan kondisi kesehatan pa-siennya kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa ijin dari pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan.  Demikian pula seo-rang notaris tidak boleh memberitahukan tentang isi akta-akta yang dibuatnya kepada pihak yang tidak berkepentingan.  Sedangkan da- lam Pasal 323 KUHP, substansi informasi yang harus dirahasiakan lebih spesifik, yaitu khusus dalam perusahaan perniagaan, kerajinan atau per­tanian.

Dalam UU No. 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, juga mengatur pelanggaran terhadap informasi yang harus dirahasiakan, yang dikenal dengan istilah rahasia perusahaan.  Undang-undang ini tidak menjelaskan secara tegas substansi dari rahasia perusahaan tersebut.  Dalam ayat 1 Pasal 158 undang-undang ini, ditentukan bahwa membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara adalah suatu kesalahan berat yang dapat mengakibatkan pekerja yang bersangkutan dipecat atau PHK tanpa menunggu izin dari dinas departemen tenaga kerja dan transmigrasi. Akan tetapi meskipun dipecat pekerja tetap mempunyai hak atas uang jasa selama bekerja di perusahaan tersebut.  Hal ini mengindikasikan perlidungan rahasia dagang yang merupakan rahasia perusahaan kurang   memadai dalam undang-undang ketenagakerjaan.  Sedangkan salah satu lingkup perlindungan rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 30/2000 dan yang paling berpotensial terjadi pelanggaran hak adalah pelanggaran rahasia dagang dalam bidang hubungan kerja. Seorang pekerja yang telah berpengalaman dan menduduki jabatan strategis dalam suatu perusahaan, tentu banyak mengetahui informasi-informasi atau data data rahasia dari perusahaan tersebut.   Jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka otomatis data-data atau informasi-informasi rahasia tersebut sudah diketahui dan terekam dalam otak si pekerja tadi. Apabila pekerja itu mendapat pekerjaan baru dan dalam bidang usaha yang sama dengan mantan perusahaannya maka tentu saja informasi-informasi atau data-data yang sudah terekam dalam otak- nya akan digunakan. Karena sangat sulit untuk “membersihkan atau mencuci otak” seseorang maka sebaiknya solusi yang digunakan dalam kasus-kasus rahasia dagang yang khusus menyangkut pekerja dengan mantan perusahaannya adalah dengan membuat perjanjian adanya pembayaran royalty wajib.  Pekerja yang menggunakan sendiri atau menggunakan untuk orang lain dan tanpa mengungkap- kan kepada orang lain, informasi yang didapat atau diketahui dari perusahaan tempat ia pernah bekerja harus membayar royalty wajib ke perusahaan tersebut.  Berdasarkan perjanjian ini maka pekerja yang telah mengundurkan diri dari suatu perusahaan dan kemudian berusaha sendiri atau bekerja diperusahaan baru yang bidang usahanya sama dengan perusahaan yang ditinggalkan, maka wajib membayar sejumlah royalty atau fee tertentu kepada perusahaan yang  ditinggalkan tersebut. Pembayaran royalty atau fee ini wajib dilakukan apabila terbukti bahwa pekerja itu menggunakan sendiri rahasia dagang dari perusahaan yang ditinggalkan.  Apabila pekerja tersebut tidak menggunakan sendiri akan tetapi mengungkapkan rahasia dagang kepada orang lain maka ia dianggap melakukan pe- langgaran rahasia dagang.  Besarnya dan  cara pembayaran royalty wajib ini tergantung dari perjanjian para pihak.   

Suatu  kasus yang menarik terjadi di Ohio[12] Amerika Serikat, akibat dari kurang jelasnya pengaturan tentang kepemilikan rahasia dagang. Pengadilan Tinggi Ohio menuduh Robert E. Martin, pensiunan Al Minor & Associates, firma akuntan yang berbasis di Ohio,  telah mencuri rahasia dagang perusahaan tempat- nya bekerja meskipun ia telah pensiun dari perusahaan tersebut. Dasar tuduhannya bahwa Robert sebagai analis dana pensiun, masih mengingat-ingat daftar klien dan menggunakan data itu untuk kepentingan bisnis pribadinya sehingga dapat dianggap sebagai pencuri rahasia dagang.  Tuduhan ini ditolak oleh Robert, dengan pembelaan bahwa perusahaan tidak dapat mengontrol otak para pekerjanya dan dia tidak mengambil dokumen apapun milik peru- sahaan sewaktu ia pensiun dan juga tidak pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan.  Dari kasus yang sederhana ini nampak bahwa Al Minor & Associates merasa dirugikan.  Akan tetapi untuk mempertahankan atau meneruskan hidupnya sebagaimana hak asasi nya, Robert juga harus bekerja.  Dalam bekerja tentu saja digunakan keahlian intelektual atau fisiknya dan dalam hal ini yang digunakan adalah keahlian intelektualnya.  

 Sekitar tahun 1990an, di Indonesia banyak direksi-direksi bank yang dibajak atau pindah kerja dari bank yang satu ke bank yang lain meskipun ada beberapa perusahaan yang mengharuskan adanya “uang transfer” atas kepindahan direksi-direksi tersebut.  Khususnya dalam lembaga keuangan, yang membutuhkan prinsip fiduciary atau kepercayaan, ada kalanya informasi yang dirahasia- kan tidak semata-mata milik perusahaan.  Kemampuan intelektual dan lingkungan sosial dari pekerja juga berperan, oleh karena itu dalam suatu keadaan tertentu perusahaan dijalankan dan berkem- bang oleh reputasi dari pekerja yang bersangkutan.  Dalam kondisi demikian, untuk menentukan informasi yang dirahasiakan itu milik pekerja atau perusahaan adalah hal yang sangat sulit, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

Mekanisme upaya pemulihannya atas pelanggaran hak   dapat diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase.  Upa- ya pemulihan melalui pengadilan, dapat ditempuh dengan sarana hukum perdata maupun pidana, meskipun sanksi hukum pidana ini menurut Didik Endro Purwoleksono, adalah merupakan ultimum remidium dari sanksi keperdataan yang berupa ganti rugi dan peng-hentian kegiatan pelanggaran rahasia dagang.  Dalam menjalankan proses berperkara di Pengadilan Negeri, baik untuk sarana hukum perdata maupun hukum pidana,  maka proses beracaranya bisa me-nyimpan dari prinsip umum penyelesaian perkara bahwa peradilan dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 30 / 2000.   Ketentuan ini bertujuan mencegah terungkapnya rahasia dagang kepada umum, sehingga menghilang-kan perlindungan atas rahasia dagang tersebut.   Sedang upaya pemulihan melalui lembaga arbitrase dapat ditempuh dengan sarana hukum perdata, melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku[13].   

 

 

Tentang penulis:

Dr Padma D Liman SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Email: padma_liman@yahoo.com

 

 

 

 

 


[1]  Roscoe Pound, Op. Cit., h. 118

 

[2] Dibandingkan dengan hak cipta yang juga tidak diwajibkan pendaftarannya untuk mendapat perlindungan hak, akan tetapi hanya dianjurkan pendaftaran ciptaannya agar memudahkan pembuktian kepemilikan, maka dalam UU No. 19 / 2002 tetap ada pengaturannya mengenai pendaftaran ciptaannya, yaitu pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 44.  Demikian juga dalam UU No. 21 Tahun 1961 tentang hak merek, yang mulai berlaku tahun 1961 sampai dengan 31 Maret 1993. Pembuktian kepemilikan hak merek juga tidak berdasarkan pada pendaftaran tetapi berdasarkan pada pengguna pertama. Pengguna pertamalah dianggap sebagai pemilik merek (sistem deklaratif). Setelah UU No. 21 Tahun 1961 ini direvisi beberapa kali dan terakhir oleh UU No. 15 Tahun 2001, maka pembuktian kepemilikan merek didasarkan pada kewajiban didaftarkan (sistem konstitutif). Dengan melakukan pendaftaran sebagaimana halnya dengan HKI lainnya, ini berarti wajib menjelaskan secara detail muatan dari HKI tersebut. Kendala bagi pemberlakuan pendaftaran rahasia dagang adalah jika informasi rahasia dagang akan didaftarkan maka diwajibkan menyebutkan secara detail muatan dari substansi informasi yang dirahasiakan tersebut.  Akibatnya informasi tersebut menjadi tidak rahasia lagi dan secara otomatis pula akan berakhir atau kehilangan perlindungan hak atas rahasia dagang itu.

[3] Jika dibandingkan dengan UU No. 14 / 2001 tentang paten, dalam Pasal 1 point 3 diberikan pengertian dari inventor. Selanjutnya diatur mengenai subyek paten dalam pasal 10 sampai 15.  Demikian pula dalam UU No. 31 / 2000 tentang Desain Industri,  Subyek desain Industri diatur dalam Pasal 6 sampai 8.  Dalam UU No. 32 / 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pengaturan subyeknya dalam Pasal 5 sampai 7.  Untuk hak cipta, dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 UU No. 19 / 2002, diatur mengenai pencipta.  Sedangkan dalam UU No. 15 / 2001 tentang merek, meskipun tidak diatur secara jelas seperti ketentuan HKI lainnya tetapi berdasarkan Pasal 1 point 6 dan pasal-pasal lainnya dapat disimpulkan bahwa pemilik merek adalah pihak yang permohonan pendaftaran mereknya diterima oleh dirjen HKI.

[4] Dalam Pasal  2 : 1 UU  No. 19 / 2002  dan Pasal 2 : 1 UU  No. 32 / 2000. 

[5] Saidin, op. cit., h. 9

[6]  Pasal 43 ayat 2 UU No.15/2001 tentang Merek, Pasal 45 ayat 2 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, Pasal 69 ayat 2 UU No.14/2001 tentang Paten, dan Pasal 42 ayat 3 UU No. 29/200 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

[7]  Rahmi Jened II, Op. Cit. h. 240, sebagaimana mengutip dari Peter Mahmud Mz, Hukum Ekonomi dan globalisasi, Bahan Ajar PPS Unair, 3 Juni 2000.

 

[8] Hal ini disyaratkan dalam  ketentuan Pasal 9 ayat 3 UU  No. 30 / 2000.

[9] Gunawan Widjaja, Lisensi, Seri Hukum Bisnis, PT RajaGrafindo Peersada, Jakarta, 2001, h. 17.

[10] Dolus atau kesalahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui untuk memenui unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejagatan. Lihat Jan Remmelink, Ibid., h. 142.

 

[11] Culpa atau kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak atau kurang diperhitungkan kemungkinan muncul- nya akibat fatal yang tidak dikehendaki. Hal ini dikarenakan kurang cer-mat berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibanding- kan dengan orang lain pada umumnya. Lihat Jan Remmelink, Hukum Pi-dana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 143 dan 177.

[12] Http://www.bisnis.com-bisnis Indonesia, tanggal  26 Februari 2008,

[13] Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian / sengketa.

Cuci Tangan Sengketa Caleg

Oleh Abdul Ghoffar

Pengadilan tidak hanya bicara benar dan salah, boleh atau tidak, tapi harus mampu memberikan solusi agar persoalan yang ada tidak berakhir di jalanan yang mengakibatkan terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sudah berlalu. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari secara resmi telah mengumumkan hasilnya pada 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB di Jakarta. Sebagian kalangan menilai ini pemilu terjelek sepanjang sejarah. Banyak persoalan belum selesai, seperti runyamnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), tertukarnya surat suara, money politics, serta ratusan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilansir oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bila dilihat dari sudut berbeda, yakni sistem yang coba dibangun, Pemilu 2009, khususnya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah pemilu paling demokratis sepanjang sejarah. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK berpendapat pasal itu bertentangan dengan makna substantif prinsip keadilan sebagaimana diatur Pasal 28 d Ayat 1 UUD 1945.

Lebih lanjut, MK menetapkan suara terbanyak sebagai mekanisme tunggal dalam penentuan caleg terpilih.

Dalam perkembangannya, sistem suara terbanyak memicu masalah lain, yaitu dimungkinkan terjadi sengketa antarcaleg dalam satu partai. Misalnya, dalam suatu Daerah Pemilihan (Dapil) tertentu, Partai Padi hanya mendapatkan satu kursi. Berdasarkan mekanisme suara terbanyak, kursi ditempati caleg A dari partai itu yang mendapat suara terbanyak. Tapi, keputusan KPU bisa saja ditentang caleg B dari partai yang sama, karena mengganggap dirinya lebih berhak. Ternyata, Partai Padi mendukung KPU memenangkan caleg A. Pertanyaannya, upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh caleg B guna membuktikan keyakinannya?

PTUN Tak Berwenang
Ketua MK Moh Mahfud MD mengatakan bahwa UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak membuka peluang perseorangan, selain calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD), untuk menjadi pemohon dalam sengketa hasil pemilihan umum. Artinya, berangkat dari contoh di atas, caleg B tidak punya legal standing untuk beracara di MK. Lalu peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara itu?

Dalam teori hukum administrasi negara dikenal istilah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Menurut Pasal 1 Angka 2 UU UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN adalah adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari bunyi ketentuan di atas, seharusnya keputusan KPU dalam penetapan hasil pemilihan umum memenuhi syarat-syarat di atas dan bisa dikategorikan KTUN. Namun, dalam Pasal 2 diatur pembatasan terhadap hal-hal yang tidak masuk dalam kategori KTUN, diantaranya Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum (Pasal 2 huruf g). Oleh karenanya, sengketa Pemilu tidak bisa diajukan ke PTUN.

Terhadap kebuntuan penyelesaian hukum yang terjadi di atas, seharusnya MK mau menangani perkara sengketa antarcaleg dalam satu partai. Mengapa? Sengketa antarcaleg muncul akibat putusan MK yang membuka penetapan calon terpilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Jadi, lembaga ini harus “bertanggungjawab.”

Terobosan Baru
Inilah saatnya MK melakukan terobosan hukum setelah sebelumnya melakukannya dalam perkara sengketa Pilkada Jawa Timur. Pada saat itu, Pasal 75 huruf a UU MK membatasi kewenangan MK sekadar menangani sengketa kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, sehingga banyak pihak yang mengatakan MK tidak ubahnya seperti “tukang hitung.”

Ternyata, dalam putusannya, MK berani mengambil terobosan yang luar biasa. MK berpendapat, sebagai peradilan konstitusi, maka ia tidak boleh membiarkan procedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif.

Dalam sengketa Pilkada Jatim, MK mengambil batu uji Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pilkada dilakukan demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Kemudian, MK memerintahkan Pemilu ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang serta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan.

Ibarat pintu, MK berhasil membuka ruang terobosan untuk lebih mengedepankan keadilan subtantif dengan mengesampingkan prosedur yang ada. Kali ini, MK harus kembali berani melakukannya dengan menangani sengketa antarcaleg dengan menggunakan batu uji Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu sebagai batu uji dalam menangani perkara itu.

Tidak ada satu pasal dalam UUD 1945 yang secara limitatif membatasi pihak-pihak yang boleh mengajukan permohonan terkait sengketa hasil pemilihan umum kepada MK.

Ketentuan seperti itu diatur di dalam UU bukan di UUD. MK sebagai lembaga penafsir akhir konstitusi harus berani menafsir bahwa tidak ada larangan caleg bisa menjadi pemohon dalam sengketa antarcaleg internal partai.

Seandainya itu tidak dilakukan MK, dan tidak ada upaya hukum mencari keadilan lewat jalur hukum, sangat dimungkinkan sengketa demokrasi berakhir di jalan.

Pengadilan tidak hanya bicara benar dan salah, boleh atau tidak, tapi harus mampu memberikan solusi agar persoalan yang ada tidak berakhir di jalanan yang mengakibatkan terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sumber: Surya, 13 Mei 2009).

Tentang penulis:
Abdul Ghoffar, mantan wartawan Surya, peneliti pada Institute for Republic (InsfRe) Jakarta

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Oleh Siti Kotijah

 
Hutan adalah karunia Tuhan, berfungsi sebagai penyangga ekosistem kehidupan yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial yang tinggi bagi kehidupan umat manusia. Ketiga fungsi itu akan memberi kontribusi optimal bagi kehidupan manusia. Ketiganya berada pada posisi yang seimbang dalam tata lingkungan yang lestari. Untuk itu partisipasi dari semua pihak, stake holder dan masyarakat dalam pengelolaan hutan diperlukan sinergi yang terkait dengan norma pengelolaan hutan terpadu.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan selama ini belum optimal, karena dilakukan secara sentralistik oleh negara melalui lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pengelolaan. Menurut Korten (1983), berdasarkan pengalaman pembangunan di beberapa negara berkembang di Afrika, Asia dan Amerika Latin, mengemukakan bahwa sistem pendekatan yang sentralistik memiliki empat (4) kelemahan yaitu:

1. Ketercapaiannya terbatas. Dalam hal ini tidak mungkin bagi para pekerja pemerintah untuk secara efektif sampai ke seluruh desa, khususnya pada wilayah-wilayah pedalaman yang terpencil;

2. Ketidakmampuan untuk melestarikan aksi-aksi lokal yang diperlukan;

3. Keterbatasan adaptibilitasnya terhdap kondisi lokal; dan

4. Menciptakan ketergantungan.

Sedangkan menurut teori partisipasi yang dikemukakan White (1981), bahwa partisipasi memiliki tiga (3) dimensi, sebagai berikut:

a. Meliputi semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya;

b. Kontribusi/sumbangan guna usaha pembangunan, misalnya bagi pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil; dan

c. Turut menikmati terhadap keuntungan yang diperoleh dari program-program proyek.

 

Pengurusan hutan yang ada bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam pengurusan hutan pada Pasal 10 UU No. 41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang bahwa,” pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaran:

a. Perencanaan kehutanan;

b. Pengelolaan hutan;

c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan

d. Pengawasan.

Hubungan antara negara dengan hutan dan negara dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan itu saling terkait . Tentu pada posisi ini setiap pihak harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan hak dan kewajiban, Misalnya kedudukannya negara sebagai organisasi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanakan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Sedangkan masyarakat yang bersentuhan secara langsung dengan hutan dapat menjaga dan melastarikan hutan sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada

Di sisi lain hubungan hutan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang mempunyai hubungan yang erat. Dalam hal ini karena masyarakat telah mengusahkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sehingga pengurusan dan pemanfaatan diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada negara, seperti membayar pengujian, dan Iuran Hasil Hutan (IHH).

Kelemahan pada partisipasi masyarakat dalam pengelohan hutan selama ini bahwa pemerintah pusat melakukan otonomi daerah setengah hati. Walaupun sudah ada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Keberadaan UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yang secara tidak langsung menghapuskan nilai-nilai pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Ke depan pemerintah lebih menekankan pengelolahan hutan pada partisipasi masyarakat secara penuh dan permberdayaan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan.demi kesejahteraan dan kemakmuran kita semua.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.784 hits
Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan