Arsip untuk Mei 7th, 2009

Melawan Pembusukan KPK

Oleh Febri Diansyah

Akhir April ini merupakan saat yang menggetarkan bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bagaimana tidak, ketua sebuah lembaga yang dikenal keras terhadap koruptor tiba-tiba diributkan karena terkait kasus pembunuhan. KPK jelas sangat terguncang. Sebagian pihak akan menilai citra lembaga ini akan meroket jatuh.

Namun, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), KPK harus diselamatkan. Antasari Azhar jelas tidak sama dengan KPK. Institusi ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting dibanding perorangan mana pun.

Saat ini Antasari Azhar (AA, mantan ketua KPK) dikabarkan berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnain. Berdasarkan surat Bareskrim Kepolisian, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan kepada publik. Dia diduga berposisi sebagai intellectueel dader dalam kasus tersebut. Tetapi, pihak pengacara keluarga membantah karena Antasari masih dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai saksi pada Senin (4/5).

Kami di ICW mencoba tidak mempersoalkan perdebatan teknis status tersebut. Prioritas saat ini adalah penyelamatan KPK dari kepentingan pihak tertentu yang ingin menggunakan isu ini untuk pembusukan KPK. Selain itu, sebenarnya dalam hukum acara pidana, sangat mungkin seseorang berstatus tersangka meskipun menjadi saksi untuk tersangka/kasus lain.

KPK Jangan Terpengaruh
Sikap empat pimpinan KPK, ketika menyambut penetapan tersangka tersebut dengan menonaktifkan Antasari Azhar, patut diapresiasi. Hal itu merupakan penegasan sifat kolektif kepemimpinan KPK, seperti diatur pada pasal 21 ayat (5) UU KPK.

Meskipun Antasari menjabat ketua KPK, masyarakat luas harus disadarkan bahwa KPK ? (tidak sama dengan) Antasari Azhar. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada pasal 32 ayat (2) mengatur secara tegas bahwa ketika pimpinan KPK menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan, dia diberhentikan sementara dari jabatannya.

Selanjutnya, pada ayat (3) terdapat penegasan, presiden harus mengeluarkan penetapan pemberhentian sementara tersebut. Poin ini dianggap sebagai perintah undang-undang terhadap Presiden SBY untuk sesegera mungkin menerbitkan ketetapan. Sebab, status hukum yang jelas bagi pimpinan KPK akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kerja KPK.

Kami memberikan dukungan penuh kepada KPK agar tidak terpengaruh oleh segala pandangan yang menempatkan KPK di sisi hitam tersebut. Pasca pemberhentian/nonaktif ketua KPK seharusnya menjadi babak baru untuk memberantas korupsi dengan lebih kuat, efektif, dan menghancurkan kekuatan koruptor.

Perlu dipahami, kalaupun selama ini KPK cukup berhasil, hal itu bukan sepenuhnya karena ketua KPK. Ada empat pimpinan lain di KPK dan ratusan pegawai. Sangat tidak adil jika keberhasilan KPK dilihat sebagai kinerja seorang ketua semata. Bahkan, ICW melihat, posisi AA justru berpotensi menghambat penuntasan beberapa kasus korupsi.

Imbas Masa Lalu
Jika dirunut ke belakang, status tersangka dan pemberhentian atas diri Antasari Azhar kali ini tidak dapat dilepaskan dari proses seleksi pimpinan KPK yang mengecewakan publik. Sekitar Juli-Oktober 2007 lalu, berdasarkan sejumlah temuan dari rekam jejak (tracking), ICW dan sejumlah kalangan sudah meminta panitia seleksi dan DPR untuk tidak meloloskan Antasari Azhar. Tetapi, keputusan politik saat itu bahkan menempatkannya sebagai ketua KPK. Isu suap terhadap fraksi tertentu bahkan mewarnai proses pemilihan tersebut.

Jika kontroversi proses seleksi tersebut benar, kejatuhan pimpinan yang dipilih tidak berdasarkan proses yang fair, terbuka, dan bersih hanya soal waktu. Dengan kata lain, tragedi ketua KPK tidak dapat dilepaskan dari sikap DPR yang hampir selalu dipertanyakan dalam setiap seleksi pejabat publik.

Dalam konteks hari ini, proses hukum yang dijalani mantan ketua KPK tersebut haruslah dipahami sebagai salah satu cara “membersihkan KPK”. Analoginya, ini adalah momentum “cabut gigi”. Dalam arti, gigi yang busuk dan buruk harus dicabut. Dibuang. Kalaupun sedikit sakit, hal itu tetap untuk kebaikan yang lebih besar. Proses hukum yang fair dan benar akan semakin membersihkan dan menguatkan KPK.

Atas dasar itulah, kami berharap empat pimpinan yang tersisa bisa bekerja lebih keras, independen, dan lebih kuat menuntaskan kasus-kasus besar yang terhambat di era KPK dipimpin Antasari Azhar. Dugaan suap yang diduga melibatkan sejumlah elite partai dalam kasus Agus Chondro; korupsi BLBI yang merugikan negara puluhan triliunan rupiah; kasus suap BLBI-BDNI Urip Tri Gunawan-Artalyta yang diindikasikan melibatkan pejabat Kejaksaan Agung, dan kasus penting lain seharusnya bisa diselesaikan dengan baik di babak baru KPK tersebut.

Semua hal di atas akan menjadi lebih baik jika empat pimpinan KPK segera menegaskan kepada publik akan serius menangani kasus-kasus korupsi strategis, tidak berlindung di balik strategi pencegahan semata, sembari terus membenahi dan mengawasi perilaku internal KPK sendiri. Masyarakat tidak ingin KPK dibunuh. Sebab, institusi ini sangat penting untuk membersihkan perilaku korup elite bangsa yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Secara institusional, menyelamatkan KPK adalah harga mati. Lawan! (Sumber: Jawa Pos, 4 Mei 2009)

Tentang penulis:
Febri Diansyah, peneliti hukum, anggota Badan Pekerja ICW.

 

Iklan

Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan

Oleh Siti Kotijah

 

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan sebagai sumber kekayaan alam, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hutan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa hutan.

 

Tujuan dan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004,  yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa dan lain-lain.

           

Kawasan hutan wilayah perbatasan RI meliputi: Kawasan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dalam perkembangan 3 (tiga) kawasan tersebut yang dapat dilakukan pemerintah hanya pada pengelolaan kawasan hutan produksi. Ini dimulai pada tahun 1960 dengan pengelolaan kawasan hutan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan diserahkan kepada ABRI oleh Menteri Pertanian. Kemudian dengan beberapa pertimbangan wilayah sepanjang perbatasan sebanyak 20 km ditutup untuk eksploitasi di luar kepentingan ABRI.

 

Selanjutnya Menteri Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1967 menyerahkan wilayah perbatasan kepada Jajasan Maju Kerja (Jamaker) untuk mengusahakan hutan (pada Hutan Produksi) di wilayah perbatasan Kalimantan. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 79/II/1967  ditetapkan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada Yayasan Maju Kerja (PT. Jamaker) pada areal sepanjang wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yang meliputi areal di Provinsi Kalimantan Barat seluas + 843.500 ha dan Provinsi Kalimantan Timur seluas + 265.000ha.  

           

Untuk  meningkatkan pengendalian pembangunan wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan, maka terbitlah Keppres No. 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan (BP3WPK). Yang tindak lanjutan dengan Keputusan Menteri Pertahanan  No. Skep/894/VII/1994 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan.

           

Namun dalam perkembangannya, pengelolaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana dan maksimal, sehingga  Keppres No. 44 Tahun 1994 dicabut.

 

Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di Kalimantan, sesungguhnya pemerintah hanya melakukan kebijakan setengah hati, Ini dilakukan dan mulai serius dilakukan setelah bangsa ini kehilangan 2 pulau yang sekarang menjadi milik Malaysia, ditambah lagi kasus Ambalat.

 

Telah banyak usaha dilakukan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Wilayah Perbatasan RI oleh Departemen Kehutanan. Salah satunya denagn menunjuk PT Perhutani sebagai pengelola Hutan Produksi eks areal HPH  PT Jamaker melalui Surat Keputusan Menhutbun No. 376/KPTS-II/1999 dan surat Menhutbun No. 1007/Menhutbun-II/2000 tentang penunjukan PT. Perhutani/Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan eks HPH  PT Jamaker di dalam wilayah kerja mereka.

 

Pengaturan kebijakan wilayah perbatasan yang ada pada UU No. 25 Tahun 2000 meliputi:

  1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan;
  3. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan

           dengan negara lain.

 

Dengan posisi wilayah perbatasan antara Indonesia yang dibatasi hutan dengan  Malaysia, upaya  strategis, terpadu dan sistematis sangat dibutuhkan segera. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengaturan tersendiri terhadap peraturan undang-undang untuk wilayah perbatasan kaitan dengan hutan .

 

Bukan rahasia umum, kalau hutan kita tiap tahun banyak dibabat dan dibawa lari kenegri jiran. Belum lagi masalah patok perbatasan yang terus berpindah. dan terakhir ada lapangan helipat di kawasan kita, yang diklaim punya Malaysia.

 

Bangsa ini sudah terlalu penat dengan masalah dalam negeri, dari harga minyak, sembako, pendidikan, kemiskinan dan bencana alam yang silih berganti. Sehingga melupakan masalah perbatasan. Dan  celakanya kita punya tetangga yang tahu benar memanfaatkan kelemahan dan kelengahan bangsa kita.

 

Ke depan nilai-nilai kebangsaan yang dimilki bangsa ini, harus semakin dimantapkan, khususnya pada anak cucu kita kelak. Dan secepatnya dipikirkan membuat undang-undang untuk pengelolaan wilayah perbatasan. Jangan tunggu habis hutan kita dimanfaatkan negara  tetangga .

 

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

 

BI dalam Tata Pemerintahan Indonesia (Bagian III)

Oleh Maqdir Ismail

 

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 23 April 2009. Bagian II, edisi Kamis 30 April 2009. Bagian III, edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian IV, edisi Kamis 14 Mei  2009. Bagian V, edisi Kamis  21 Mei 2009. Bagian VI, edisi Kamis 28 Mei  2009. Bagian VII, edisi 4 Juni 2009

 

Bank Sentral dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Dalam semua Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan kedudukan bank sentral selalu  diakui secara tegas keberadaannya, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Dalam Pasal 23 ayat 4 UUD 1945 dinyatakan, “Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang”, sedangkan dalam penjelasan Pasal 23 ayat 1,2, 3 dan 4 alinea ke 7 (tujuh) misalnya dinayatakan, “ Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang”.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950, dinyatakan dalam Pasal 164 ayat 4 dan Pasal 165. Pasal 164 ayat 4 menyatakan,                     “ Pengeluaran alat-alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atau atas nama Republik Indonesia Serikat ataupun oleh Bank Sirkulasi”. Pasal 165 ayat (1)        “ Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi; ayat (2) Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan Undang-undang Federal”.

Adapun dalam UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) hal ini diatur pada Pasal 109 ayat 4, “ Pengeluaran alat-alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Indonesia”, sedangkan Pasal 110 (1). Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi; ayat (2). Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan Undang-undang”. Sedangkan  dalam UUD 1945 setelah amandemen keempat pada Pasal 23 D dinyatakan, “ Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”.

Tabel 1 menunjukkan perbedaan penyebutan bank sentral atau bank sirkulasi dalam empat Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia.

 

Tabel 1.

Perbandingan sebutan Bank Sentral dalam Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia.

 

 

 

UUD 45

Konstitusi RIS

UUDS 1950

UUD 45 Setelah Amandemen keempat

Batang Tubuh

Pasal 23 ayat 4

 

Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.

Pasal 164 ayat 4.

 

Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama Republik Indonesia Serikat ataupun oleh Bank Sirkulasi;

 

Pasal 165.

(1). Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi;

(2). Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan pengaturan tatanan dan kekuasaannya dilakukan dengan Undang-undang Federal.

Pasal 109 ayat 4.

 

Pengeluaran alat-alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Indonesia.

 

Pasal 110.

(1). Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi;

(2). Penunjukan sebagai Bank- Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan Undang-undang.

Pasal 23 D

 

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

 Penjelasan Pasal demi pasal.

Pasal 23 Ayat 1, 2, 3 dan 4, alinea 7.

 

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

 

 

 

 

Dari keempat Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia ini hanya UUD 1945 hasil amandemen keempat yang menyebut secara tegas tentang independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan Undang-undang Dasar yang lain tidak menyebutkan soal independensi ini. Masuknya  Bank Indonesia dalam amandemen UUD 1945 ini mengundang perdebatan, terutama yang berhubungan dengan perlu atau tidaknya secara tegas dicantumkannya Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam UUD 1945 dan perlu atau tidaknya independensi secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945. Perbedaan pendapat tentang perlu dan tidaknya nama Bank Indonesia dan independensi bank sentral dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ini terungkap pada Rapat Panitia Ad Hoc. I Badan Pekerja MPR dan juga  termuat dalam Surat Kabar. Perbedaan pendapat itu terjadi Pemerintah dan Bank Indonesia dengan pendukungnya masing-masing.

Pemerintah  termasuk yang tidak menyetujui masuknya nama Bank Indonesia dan penyebutan independensi dalam Undang-undang Dasar. Pendapat pemerintah yang tidak setuju itu misalnya diwakili oleh Menteri Keuangan Boediono, sebagaimana dikemukakan pada Rapat Pleno ke-5 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 21 Februari 2002, yang melihat kemungkinan bersatunya bank sentral dikawasan Asia seperti yang terjadi di Eropa, maka nama itu tidak menjadi penting dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar.[1]  Mengenai independensi, Boediono juga berpandangan cukup dimuat dalam Undang-undang, sebab menurut dia yang penting adalah bank sentral itu independen dalam melaksanakan tugasnya memelihara nilai mata uang rupiah.

Dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat  yang tidak setuju mencantumkan nama Bank Indonesia dalam UUD ’45 misalnya diwakili oleh Pataniari Siahaan dari F-PDIP,[2] dengan alasan yang sudah dibicarakan adalah mengenai fungsi, bukan nama dan ini bisa diatur dalam undang-undang. Pendapat lain dikemukakan oleh Soewarno dari F-PDIP  yang berpendapat, karena adanya kekhawatiran Bank Indonesia sebagai bank sentral itu bankrut, sehingga perlu jalan keluar untuk mengatasinya.[3]

Sementara pendapat yang setuju untuk memasukkan nama Bank Indonesia misalnya diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin,[4] dengan alasan historis. Syahril Sabirin juga berpandangan bahwa independensi dan pengaturannya perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, karena diperlukan aturan yang lebih tegas dan agar independensi itu tidak terganggu kalau terjadi perubahan terhadap Undang-undang.

Pendapat yang setuju untuk mencantumkan nama Bank Indonesia kedalam batang tubuh UUD ’45, dengan alasan yang beragam misalnya dikemukakan oleh  Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP,[5] dengan alasan mudah meminta pertanggungjawaban, Hatta Mustafa dari F-UD,[6] karena ada kekhawatiran adanya lembaga lain yang akan menyulitkan pertanggungjawaban  sementara itu. T.M. Nurlif dari F-PG,[7] beralasan bahwa nama Bank Indonesia itu tercantum dalam penjelasan dan implikasinya akan banyak jika dihilangkan. Dalam pada itu  Mayjen TNI Affandi F-TNI/POLRI,[8] berpendapat kata Bank Indonesia perlu tetap dipertahankan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Sedangkan   Soedijarto dari F-UG berpandapat, pencantuman nama Bank Indonesia bukan hanya karena sejarahnya, tetapi banyak yang mencantumkan nama negaranya, seperti sudah menjadi tradisi; adapun  Anthonius Rahail dari F-KKI tidak secara tegas mengemukakan alasannya untuk mencantumkan nama Bank Indonesia kedalam batang tubuh UUD ‘45.[9] 

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 


[1] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: 2002, Buku Kedua Jilid 1, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI ke-1s.d 10 tanggal 11 Januari 2002 s.d 5 Maret 2002, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002,  Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, h. 274.

[2] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: 2002, Buku Kedua Jilid 2, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI ke-1s.d 10 tanggal 11 Januari 2002 s.d 5 Maret 2002, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002,  Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, h. 186.

[3]  Ibid, h 206.

[4] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: 2002, Buku Kedua Jilid 1,Op.cit,  h. 281.

[5] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: 2002, Buku Kedua Jilid 2, Op.cit , h. 181.

[6] Ibid, h 182.

[7] Ibid, h 187.

[8] Ibid, h 190.

[9] Ibid, h 195.

Wajah KPK tanpa Antasari

Oleh Anggit Satriyo Nugroho

Nada sambung lagu religi Assalamu’alaikum itu sepekan ini kerap tak tersambung. Puluhan SMS yang masuk kepada si empunya handphone soal langkah pemberantasan korupsi juga tak ada respons. Biasanya, begitu ada pertanyaan menggelitik dari para wartawan terkirim, pemilik handphone dengan sigap menjawab. Tapi, kali ini tidak. Ada apa Antasari Azhar?

Sebelum kabar menyentak itu berkembang dua hari terakhir, Antasari sudah sering tak kelihatan. Banyak wartawan yang kelimpungan mengontak bos lembaga superbody itu.

Kali terakhir dia mengomentari penyelidikan dugaan penyelewengan dalam pengadaan proyek teknologi informasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPK merasa perlu turun tangan karena dana yang dialokasikan tak sebanding dengan hasilnya. Selama 12 hari penghitungan suara, hanya mencakup 10 persen suara nasional.

Kala itu, kata-katanya yang tegas menggetarkan pihak yang dibidik. “Jadi, Anda jangan heran kalau tiba-tiba melihat KPK di KPU.” Hari itu nama Antasari menghiasi halaman muka sejumlah media massa.

Sebelum itu, Antasari juga sudah mengurangi frekuensi muncul ke muka publik. Awal April lalu dia sempat mengumpulkan wartawan yang biasa meliput di KPK di Gunung Mas, Bogor. Dia berbaur bersama puluhan wartawan. Berjas cokelat motif kotak-kotak Antasari sempat tampil ke panggung, menyanyikan lagu maestro pop Broery Marantika, Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Malam itu seakan-akan benar-benar menjadi milik pria parlente tersebut.

Dia juga menceritakan kepada segenap wartawan tentang sikap KPK terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh selama ini, termasuk nasib pembentukan Pengadilan Tipikor yang RUU-nya terkatung-katung.

Mantan jaksa tersebut sempat juga melontarkan sejumlah tebakan, meskipun garing. Isinya tak jauh-jauh juga dari dunia yang digelutinya selama ini: perbedaan hak antara tersangka dan terdakwa. Sama sekali tak terlihat wajah orang nomor satu di lembaga paling garang itu tengah dirundung masalah besar.

Kamis malam (30/4) lalu, Antasari muncul lagi ke publik. Kali ini lain. Dia berbicara kepada wartawan di depan rumahnya, Jalan Giriloka II, BSD City Tangerang. Kali ini wajahnya pucat.

Kepanikan tergambar jelas di raut mukanya. Mendadak dia mengaku mengenal Nasrudin Zulkarnaen, bos PT Rajawali Putra Banjaran, yang tewas di ujung pistol. Antasari mengatakan, Nasrudin adalah saksi kasus korupsi yang tengah ditangani. Sebelumnya KPK membantah keras bahwa Nasrudin adalah saksi dalam kasus yang ditangani KPK.

***

Kasus hukum yang menimpa Antasari itu ibarat ”tsunami” yang menggoyang kewibawaan KPK. Betapa tidak, Jumat lalu (1/5) lalu, gedung KPK di Jalan Rasuna Said itu seakan-akan benar-benar kehilangan wibawa. Lantai I yang biasanya amat steril dari wartawan amat mudah dimasuki.

Dulu, begitu ada wartawan duduk-duduk di ruang tunggu tamu, sekuriti buru-buru memintanya kembali ke ruang pers. Tapi, sejak ”tsunami” itu menggoyang, suasana berubah cepat. Tak ada yang menggubris saat wartawan duduk-duduk di ruang tunggu para tamu. Siang itu, kabar simpang siur berkembang cepat. Puluhan sekuriti dan pegawai KPK seolah sudah tak menghiraukan. Pertanyaan yang mereka tunggu saat itu: benarkah bos KPK yang garang dan selalu rapi jali itu terlibat pembunuhan sadis?

Untungnya, malam itu sejumlah pimpinan dan penasihat KPK menjawab kebekuan. Wajah mereka tertunduk murung. KPK dengan legawa mengakui kasus yang diduga tengah menimpa Antasari tersebut. Kasus itu tengah ditangani polisi. Setelah seharian menggelar rapat, termasuk di rumah Antasari, kabar besar diucapkan malam itu. Antasari langsung dinyatakan nonaktif. Dia juga tak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di komisi. KPK sekarang adalah kolektif di tangan empat wakil ketua: M. Jasin, Chandra M. Hamzah, Haryono Umar, dan Bibit Samad Riyanto. Sebuah sikap tegas untuk menyelamatkan lembaga besar dari ancaman cercaan publik.

***

Bagaimanapun KPK sudah telanjur identik dengan Antasari Azhar. Sosoknya telanjur melekat di lembaga tersebut. Tantangan terbaru saat ini, bagaimana wajah KPK tanpa sosok kelahiran alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tersebut.

Tanpa Antasari, sebenarnya tak jadi soal. Toh, selama ini, semua sikap KPK tak ditentukan Antasari semata. KPK adalah lima pimpinan kolegial itu. Meskipun harus diakui yang menonjol masihlah peran Antasari sebagai ketua.

Ingat, istilah ”ketua” berangkat dari pengakuan kesejajaran, dan bila seseorang dijadikan ketua berarti dia ”dituakan”. Berbeda dengan panglima, komandan, atau pemimpin yang mengandung makna sebagai sosok pertama dalam hirarki.

Mau tidak mau, citra KPK yang limbung akibat persoalan pribadi sang ketua harus segera dipulihkan. Langkah strategis yang segera diambil adalah menemukan ramuan mujarab untuk memulihkan pandangan negatif publik terhadap KPK. Salah satu langkah adalah meneruskan penindakan korupsi tanpa pandang bulu lagi. Kalau perlu, lebih kencang dari sekarang. Segerakan ambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik yang masih bertumpuk di meja penyidikan.

Sejumlah kasus yang masih mengambang, seperti skandal pembagian cek dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Miranda Goeltom kepada sejumlah anggota DPR, harus segera ditangani.

Dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan juga harus segera dituntaskan. Putusan Pengadilan Tipikor nyata-nyata menyebutkan keterlibatan sejumlah anggota DPR. Aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) ke DPR dan sejumlah bekas pejabat teras BI yang belum sepenuhnya tuntas harus segera dirampungkan.

Namun, empat pimpinan tersebut harus mengalkulasi apakah langkah itu bisa memulihkan pandangan publik dalam sekejap. Harus disadari perhatian publik telanjur berharap menunggu tindakan tegas KPK.

Langkah lain, KPK harus mulai memelototi potensi korupsi yang melibatkan para penegak hukum. Para komisioner harus ingat bahwa kepercayaan publik amat terpupuk saat komisi menangkap anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes. Kepercayaan itu makin terdongkrak saat komisi meringkus jaksa penyelidik BLBI Urip Tri Gunawan. Kasus itu diharapkan juga bisa menyibak dugaan keterlibatan jaksa Kemas Yahya Rahman dan M. Salim. Keduanya adalah atasan Urip di Kejagung.

Namun, yang perlu dihitung cermat, jangan sampai langkah itu justru menjadi bumerang bagi komisi. Apabila tidak dicermati, publik akan menilai bahwa KPK melakukan pembalasan. Pandangan yang muncul dari dinamika penegakan hukum itu hanyalah dendam kesumat semata. KPK harus segera lepas bayang-bayang kelam Antasari. (Sumber: Jawa Pos, 4 Mei 2009).

Tentang penulis:
Anggit Satriyo Nugroho, Wartawan Jawa Pos, meliput di KPK

 

Setelah KPK Minus Antasari

Oleh Henry Siahaan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar telah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Pasal 340 KUHP telah dijadikan kepolisian untuk mengirim Antasari ke balik jeruji besi. ?Sesuai pasal 32 angka 1 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, besar kemungkinan Antasari Ashar akan diberhentikan daripada sekadar diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana kejahatan. Kedua, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari tiga bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Kondisi itu mengakibatkan beberapa hal. Pertama, pimpinan KPK hanya akan dijalankan empat orang pimpinan yang merangkap anggota. Hal itu tentu berlawanan dengan pasal 21 ayat (1) huruf a yang menegaskan, pimpinan KPK harus terdiri atas lima orang.

Sesuatu yang berjalan di luar aturan merupakan situasi yang tidak dikehendaki. Itulah yang disebut force majeure. Padahal, korupsi merupakan extra-ordinary crime yang memerlukan penanganan khusus dan berjalan dalam bingkai aturan yang ada.

Kedua, akan ada banyak kasus korupsi yang menggantung atau tidak terselesaikan. Bukan meragukan komitmen dan kapasitas keempat pimpinan KPK yang tersisa. Tetapi, mekanisme pengambilan keputusan akan menghambat kinerja pimpinan KPK. Bagaimanapun harus disadari bahwa pimpinan KPK yang didesain berjumlah lima orang bukanlah tanpa dasar.

Mekanisme normal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam memutus suatu perkara, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, oleh para pimpinan KPK yang dikenal dengan sebutan ekspose perkara dilakukan dengan cara kolektif (pasal 21 poin 5 UU KPK). Artinya, kelima pimpinan melakukan musyawarah sampai voting bila terjadi deadlock. Namun, dengan berkurangnya satu pimpinan, sangat mungkin terjadi kedudukan berimbang dalam voting. Jika demikian yang terjadi, akan sangat sedikit perkara yang bisa diputus KPK dan itu sangat mungkin terjadi. Hal itulah yang dikhawatirkan banyak pihak.

Ketiga, kinerja KPK yang melambat atau berjalan pelan akan mematikan spirit dan antusiasme masyarakat untuk bahu-membahu melawan korupsi. Itu berbahaya dan semakin menjauhkan negeri ini dari mimpi kesejahteraan, reformasi birokrasi, dan sebagainya. Atau, ini merupakan bagian dari skenario para koruptor untuk mematikan KPK? Atau, pihak lain yang menghendaki Indonesia tetap menjadi bagian dari rantai kemiskinan? Siapa tahu. ?

***

Berpijak dari sana, semua pihak perlu menyadari bahwa apa yang dialami institusi KPK bukanlah masalah institusi itu sendiri. Itu masalah kita semua, masalah bangsa. Benar, Antasari akan berada di balik terali besi. Tetapi, itu tidak boleh membuat terlena bangsa ini dan memenjarakan pikiran kita semua. Sebab, pertama, apa yang dialami Antasari adalah pelajaran bagi para pimpinan KPK yang lain atau pejabat di negeri ini untuk menegakkan kode etik ataupun nama besar korps dengan tindakan positif.

Dalam konteks tersebut, misalnya, Antasari telah sekian lama melanggar kode etik KPK pasal 5 ayat (1), yakni tangguh dan tegar dalam menghadapi berbagai godaan yang dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan/prilaku. Pertanyaannya, apakah semua institusi publik di negeri ini memiliki kode etik atau semangat positif korps?

Kedua, jika pada akhirnya Antasari diberhentikan (pasal 32 ayat 3 UU KPK), presiden patut mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR melalui mekanisme perekrutan pimpinan dengan tahapan dan prosedur layaknya merekrut pimpinan KPK yang baru pasca berakhirnya masa jabatan 4 tahun (pasal 34 UU KPK).

Undang-Undang KPK memang tidak mewajibkan presiden mengajukan calon pengganti kepada DPR. Namun, kita harus berasumsi bahwa dengan absennya satu unsur pimpinan KPK, mekanisme kolegial pimpinan KPK tidak akan berjalan maksimal dan akan menghambat laju pemberantasan korupsi.

Selain itu, pengalaman pimpinan yang bermasalah, seperti yang terjadi di Komisi Yudisial, Komite Pengawas Persaingan Usaha, atau Komisi Pemilihan Umum pasca dijebloskannya para anggota yang terlibat dalam kasus pidana, dapat memberikan justifikasi bagi presiden untuk tidak melakukan hal yang sama terhadap KPK.

Ketiga, keempat pimpinan KPK yang tersisa harus merumuskan ulang prosedur tata kerja dalam mengambil kesepakatan dan aturan main bersama yang baku dipraktikkan selama ini melalui keputusan KPK (pasal 25 angka 2). Kesepakatan dan aturan main yang baru itu sebagai bagian dari kondisi force majeure KPK.

Ada tiga model yang mungkin dapat menjadi tawaran. Pertama, secara bergiliran dan berkala salah seorang di antara empat pimpinan menjadi ketua. Dan, ketua diberi bobot penentu bila terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan yang berakhir dengan voting. Kedua, keempat pimpinan secara bergiliran dan berkala menjadi ketua, tetapi memiliki bobot yang sama dalam mengambil keputusan. Untuk menghindari deadlock, tim penasihat diberi hak suara walau bobotnya tidak sama dengan pimpinan.

Mungkin ada pertanyaan, apa dasarnya tim penasihat diberi hak suara dalam pengambilan keputusan? Lagi-lagi ini force majeure dan pimpinan KPK dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya karena keberanian untuk menerjemahkan pasal 21 ayat (6) bahwa KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, jo pasal 23, jo pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2). Semua tindakan dan keberanian KPK tersebut harus dikaitkan dengan pasal 3 UU KPK ihwal independensi dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Semua itu demi institusi KPK dan demi bangsa ini. (Sumber: Jawa Pos, 6 Mei 2009).

Tentang penulis:
Henry Siahaan, aktivis antikorupsi, bekerja di kemitraan/partnership, Jakarta

 

Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (Bagian VII)

Oleh Padma D Liman

 

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Padma D Liman SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 17 Maret  2009. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 26 Maret 2009, Bagian II edisi Kamis 2 April . Bagian III edisi Kamis 9 April 2009. Bagian IV edisi Kamis 16 April  2009. Bagian V edisi Kamis 23 April 2009. Bagian VI edisi Kamis 30 April 2009. Bagian VII edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian VIII edisi Kamis 14 Mei 2009. Bagian IX edisi Kamis 21 Meil 2009.

 

BAB  IV

 

PRINSIP  PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG TRIPs

DALAM  UNDANG-UNDANG NO. 30  TAHUN 2000

 

1.    Kriteria  Rahasia Dagang

 

Konsekwensi Indonesia sebagai negara anggota peserta WTO adalah sistem perdagangan multilateral di Indonesia harus tunduk pada pengaturan dalam WTO.[1]  TRIPs[2] merupakan salah satu substansi yang diatur dalam WTO mencakup persetujuan ten- tang aspek-aspek dagang yang terkait dengan  HKI termasuk per-dagangan barang palsu. HKI[3] yang merupakan terjemahan dari intellectual property rights (IPR) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan merupakan hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual tersebut. Pada awalnya penggunaan istilah intellectual property rights (IPR) oleh beberapa pakar hukum diterjemahkan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual[4] yang disingkat dengan HaKI atau Hak Milik intelek- tual yang disingkat dengan HMI[5] atau Hak Kekayaan Intelektual dengan akronim HKI.  Perbedaan istilah ini hanya tergantung dari selera penggunanya karena istilah-istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu merupakan padanan kata untuk intellectual property right.  Berdasarkan Kepmen Hukum dan Perundang-undangan R.I. No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/PAN/I/2000 tanggal 19 Januari 2000, maka secara resmi menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan HKI untuk intellectual property rights (IPR).[6]  Menurut Muhamad Djumhana[7], Hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.  Pemilikan bukan terhadap produknya (barangnya) atau wujud dari hasil kemampuan intelek-tualnya melainkan terhadap kemampuan intelektual manusianya untuk menghasilkan sesuatu, yaitu diantaranya berupa ide.  HKI merupakan ide-ide, penemuan-penemuan, informasi-informasi dan gagasan-gagasan yang bernilai komersial, karena itu hak kekayaan ini perlu dilindungi dari penggunaan orang yang tidak berhak. Dalam persetujuan TRIPs diatur keragaman hak-hak atas kekayaan intelektual dan mekanisme perlindungannya yang harus dipatuhi oleh negara anggota pesertanya. Tujuannya adalah untuk menjamin standarisasi perlindungan HKI disemua negara anggota peserta.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupaya- kan adanya persaingan yang tangguh menghadapi kondisi global dalam bidang perdagangan dan investasi.  Salah satu daya saing semacam itu telah lama dikenal pada sistem HKI, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai kompensasi atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mendaftarkan temuannya atau invensi- nya. Tanpa mendaftarkan penemuannya, inventor tidak akan mem-peroleh perlindungan atas hak eksklusifnya.  Syarat untuk mendaf-tarkan invensinya, inventor wajib mengungkapkan atau mengurai-kan secara detail invensinya tersebut.  Namun, tidak semua inventor atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu meskipun tidak secara detail. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektualnya.  Dengan adanya UU No. 30 / 2000 yang merupakan penjabaran dari Section 7 Article 39  paragrah 2 TRIPs tentang Protection of Undisclosed Information, maka keinginan pemilik kreasi intelektual yang hendak merahasia- kan informasinya dapat terakomodir dan terlindungi.

Sebelum ada  UU No. 30 / 2000, pengaturan  perlindungan informasi yang dirahasiakan terbatas dalam perjanjian dan Pasal 1365 BW.  Selain itu  terdapat  keaneka ragaman penentuan kriteria informasi yang harus dirahasiakan dalam beberapa undang-undang yang terpisah dan belum merupakan satu sistem aturan yang terpadu, yaitu : 

   UU   No. 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan,  Pasal 158 mene-tapkan bahwa rahasia perusahaan, nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha merupakan informasi yang harus dirahasiakan dan sanksi bagi pekerja yang membocorkan  rahasia perusahaan.  

   UU No. 10 / 1998 perubahan atas UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan,  Pasal 40 menentukan bahwa  rahasia bank adalah keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya yang tercatat pada bank

   UU No. 5 / 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  Pasal 23 tentang larangan men-dapatkan rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadi-nya persaingan usaha tidak sehat.

   Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mewajibkan menyimpan rahasia menurut jabatan atau pekerjaannya.  Tidak ada juga penjelasan kriteria mengenai rahasia menurut jabatan atau pekerjaan. Komentar R. Soesilo[8],  atas pengertian rahasia yang diatur dalam Pasal 322 KUHP ini adalah sebagai barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan lain orang belum mengetahuinya.

 

Dengan lahirnya UU No. 30/2000, maka undang-undang ini dapat dianggap sebagai lex specialis derogat legi generali dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada tersebut karena khusus menga-tur informasi rahasia yang berupa rahasia dagang. 

Dalam Pasal 1 point 1 UU No. 30 / 2000, mendefinisi- kan Rahasia Dagang sebagai berikut “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”  Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 1 undang-undang ini, juga diatur bahwa :

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan di-jaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, berupa semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

 

Berdasarkan kedua pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen rahasia dagang dalam UU No. 30 / 2000 adalah :

1.    Adanya informasi yang tidak diketahui oleh umum;

2.    mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha;

3.    dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mesti- nya oleh pemilik Rahasia Dagang.

 

a.  Informasi Yang Tidak Diketahui Oleh Umum

Sebagaimana halnya dengan Article 39 paragraph 2 TRIPs, maka  dalam UU No. 30 / 2000 juga tidak  menjelaskan  apa  yang dimaksudkan dengan informasi dan kriteria apa saja yang termasuk  informasi[9].   Oleh karena itu bentuk informasi ini dapat saja yang tertulis maupun tidak tertulis, sepanjang merupakan hasil kerja atau  kreasi otak pemiliknya.  Menurut Lindsey,[10] yang merupakan infor- masi tertulis adalah antara lain :

  daftar pelanggan;

  Hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, misalnya hasil penelitian pasar; penelitian teknis;

  mekanisme kerja yang efisien dan efektif sehingga menda-tangkan keuntungan yang cukup berarti;

  ide atau konsep tertulis yang mendasari kampanye pengik-lanan atau pemasaran;

  informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari sebuah produk;

  resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk mengha-silkan sebuah produk tertentu;

  informasi untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

 

Pengertian rahasia dagang dalam Pasal 1 UU No 30 / 2000 tidak sejelas apabila dibandingkan dengan pengertian dalam Pasal 757 Restatement of Tort Amerika Serikat. Dalam Pasal 757 secara limitatif ditegaskan bahwa informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah formula, pola, alat/cara kerja atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnis, rumus-rumus untuk campuran kimiawi, suatu proses pada pabrik, pengujian atau pemeliharaan material, suatu pola untuk mesin atau alat lainnya atau suatu daftar konsumen[11]. Rahasia dagang yang diperoleh berdasarkan kerja otak yang berupa penalaran kemudian menghasil- kan ide yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya, kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas[12] tidak menganggap daftar pelanggan-pelanggan adalah rahasia dagang.  Akan tetapi data tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada atau dinikmati oleh pelanggan-pelanggan, yang diperoleh dari hasil kerja otak atau rasio manusia sehingga menentukan suatu keputusan untuk memberikan fasilitas tersebut, itulah yang merupa- kan rahasia dagang.

Dalam UU No. 30 / 2000 maupun dalam Article 39 paragrah 2 Section 7 TRIPs yang merupakan rujukan dari UU No. 30/2000, tidak mensyaratkan bahwa informasi yang dirahasiakan dan menjadi rahasia dagang ini harus  asli (originality) atau baru (novelty).  Akan tetapi istilah “pemilik rahasia dagang” yang digu-nakan dalam Pasal 1 point 1 dan Pasal 3 ayat 4 UU No. 30/ 2000 bukan dengan istilah “pemegang hak rahasia dagang” sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 6 UU No. 30 / 2000 menyiratkan bahwa informasi yang dirahasiakan tersebut harus murni (pior) atau asli (original) dari pemilik intelektual. Harus ada unsur keasliannya (originality) dari orang yang menemukan informasi tersebut[13].  Ini berarti UU No. 30/2000 menganut prinsip originality seperti pada hak cipta, bukan prinsip novelty yang dianut pada paten. Prinsip originality ini dianut pula dalam The Restatement, yang menentu-kan bahwa untuk mendapat perlindungan hukum, informasi itu tidak perlu baru tetapi harus merupakan ide asli dari orang yang mengakui sebagai pemilik informasi, bukan dari tiruan atau plagiat atau copian dari buah pikiran orang lain.  Selain itu informasi terse-but harus benar-benar rahasia dan merupakan suatu proses atau alat yang digunakan terus menerus untuk menjalankan dan meningkat-kan usahanya.   Oleh karena itu menurut Rahmi Jened, ada kemung-kinan rahasia dagang seseorang akan sama dengan orang lain disebabkan unsur kebetulan.  

Lingkup substansi informasi yang dirahasiakan dalam UU No. 30 / 2000 dibatasi hanya pada kegiatan usaha yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau infor- masi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis.  Suatu Informasi raha- sia meskipun pengertiannya meliputi juga  rahasia pribadi (privacy) dan rahasia pemerintah (government secrecy)[14] sebagaimana ber- laku di Inggris bukan merupakan rahasia dagang.   Dalam Article 39 TRIPs tidak menentukan secara tegas lingkup bidang undisclosed information. Akan tetapi dalam paragraph 1 secara limitatif mewa- jibkan perlindungan informasi yang dirahasiakan terhadap persaing- an tidak jujur dalam praktek-praktek komersial yang jujur, oleh karena itu dapat diinterpretasi bahwa pengaturan informasi dalam Undisclosed information adalah merupakan informasi yang berada dalam lingkup dunia perdagangan. Ini berarti lingkup substansi rahasia dagang dalam UU No. 30/2000 lebih luas dari TRIPs, yakni meliputi bidang perdagangan dan teknologi.  Hal ini sesuai dengan prinsip Standar Minimum dalam TRIPs bahwa pengaturan perlindungan hukum domestik anggota peserta, minimal harus sama dengan TRIPs dan boleh lebih luas tetapi tidak boleh lebih rendah, tergantung dari kebijakan negara anggota peserta.  

Pengaturan lingkup perlindungan rahasia dagang dalam Pasal 2 UU No. 30 / 2000 yang luas ini menimbulkan banyak kesalahan persepsi tentang batasan lingkup rahasia dagang itu sen- diri.  Berdasarkan persepsi dan kriteria masing-masing, setiap pemi- lik informasi dapat menentukan sendiri nilai ekonomi dari informasi rahasia yang dimilikinya dalam bidang bisnis karena dianggap dapat menguntungkannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli[15] dalam contoh kasus pelanggaran rahasia dagang adalah penyalahgunaan password sistem informasi perbankan. Sebetul- nya hal ini kurang tepat apabila password dianggap sebagai rahasia dagang yang pengertiannya sama dengan rahasia dagang berdasar- kan UU No. 30/2000. Meskipun password  adalah suatu informasi  rahasia yang bersumber dari  hasil kerja otak atau rasio manusia yang menalar, dan sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemilik password. Akan tetapi password tidak mempunyai nilai ekonomi  seperti yang dimaksud dengan Pasal 3 ayat (3) UU No. 30 / 2000.  Penggunaan password oleh pihak yang tidak berhak, tidak berakibat persaingan usaha yang tidak jujur meskipun menguntungkan pihak pengguna yang tidak berhak tersebut. Hal ini juga tidak sejalan dengan filosofi dari pembentukan UU No. 30/2000 adalah untuk mencegah terjadi persaingan curang atau persaingan yang tidak jujur dalam bidang bisnis, misalnya terjadi pembajakan atau memalsukan suatu produk tetapi bukan dengan mengambil milik (uang) orang lain karena mengetahui password pemilik.

Informasi ”rahasia pribadi atau privasi seseorang” yang memiliki sifat kerahasiaan dan dijaga ketat kerahasiaannya oleh pemilik informasi juga bukan merupakan rahasia dagang menurut UU No. 30 / 2000.  Substansi informasi ini umumnya menyangkut kehidupan pribadi seseorang, mengenai kehidupan keluarganya, kehidupan asmaranya atau kegiatan-kegiatan pribadi yang tidak ingin dipublikasikan. Sifat kerahasiaan ini tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau mendatangkan keuntungan.           

Pengertian “rahasia” pada rahasia dagang adalah informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 3 ayat 2  UU No. 30 / 2000.  Dari ketentuan ini tersirat bahwa sifat kerahasiaan rahasia dagang menganut prinsip non-universal, yaitu tergantung dari banyak tidaknya orang yang mengetahuinya bukan dari tingkat kesulitan dalam menghasilkan atau memperoleh infor- masi tersebut.  Pengetahuan publik atau pengetahuan umum dalam suatu industri atau informasi yang diungkapkan dalam rangka pemasaran suatu produk bukan merupakan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum.  Informasi yang tidak diketahui oleh umum harus  “beraha- sia dan dirahasiakan”.  Sifat kerahasiaan suatu informasi juga sangat tergantung pada pengetahuan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang informasi itu.  Misalnya dalam hal memasarkan suatu produk, yang merupakan informasi rahasia adalah substansi fasilitas yang diberikan, berupa penentuan besarnya diskon yang diberikan bukan diskonnya, lama jangka waktu pembayaran, pemberian bonus tertentu jika pembayaran tunai, dan lain-lain. Penentuan besarnya diskon, jangka waktu dan bonus-bonus tersebut diperoleh dari kemampuan intelektual manusia.  

Informasi rahasia yang dimiliki oleh perusahaan pada dasar- nya selalu dijaga sifat kerahasiaannya, akan tetapi ada kalanya in-formasi tersebut dengan sendirinya telah menjadi pengetahuan umum (common knowledge).  Untuk menentu­kan kualitas suatu informasi, apakah rahasia ataupun bukan, serta me­miliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi, maka menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah hal ini bisa diuji dengan me­lihat empat kriteria, yaitu [16]:

a.  Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperofeh kerugian.

b.   Pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu mempu-nyai nilai yang perlu dirahasiakan, dan tidak semua orang memilikinya.

c.  Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugian­nya maupun keyakinan kerahasiaan informasi itu.

d.  Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan, dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan, dan perindustrian.

 

b.  Mempunyai  Nilai  Ekonomi Karena Berguna Dalam Kegi-atan Usaha

 

Penentuan nilai ekonomi suatu informasi rahasia yang merupakan rahasia dagang didasarkan pada sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3 UU No. 30/2000.    Informasi teknologi yang diperoleh mela-lui kemampuan intelektual dan membutuhkan waktu serta biaya yang kadang kala tidak sedikit, jika berguna bagi dunia bisnis dan mendatangkan keuntungan maka informasi tersebut dapat dianggap mempunyai nilai ekonomi apabila dirahasiakan.   Sedangkan dalam TRIPs dengan jelas ditentukan bahwa nilai ekonomi informasi yang dirahasiakan dikarenakan kerahasiaannya (has commercial value because it is secret).  Tidak dijelaskan lebih lanjut kriteria dan kegunaan kerahasiaan tersebut, apakah bisa mendatangkan ke-untungan atau tidak. Oleh karena itu menurut TRIPs sepanjang suatu informasi mempunyai kerahasiaan, maka dianggap mempu-nyai nilai ekonomi, tanpa mempertimbangkan apakah kerahasia-annya itu memberikan manfaat finansial atau keuntungan jika di-gunakan dalam perdagangan.  Berdasarkan ketentuan TRIPs inilah, maka menurut Rahmi Jened, suatu kreasi intelektual yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, juga adalah rahasia dagang menurut TRIPs, misalnya penemuan-penemuan para akademisi yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya.   Akan tetapi jika  penemuan akademis ini, sifat kerahasiaannya tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, maka menurut UU No. 30 / 2000 penemuan akademis ini bukan merupakan rahasia dagang.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas nampak bahwa pengertian “mempunyai nilai ekonomi“ dari suatu informasi yang dirahasiakan dalam UU No. 30 / 2000 lebih sempit dibandingkan yang diatur dalam TRIPs.  Hal ini sesuai dengan  prinsip kebebasan pengaturan hukum TRIPs, akan tetapi bertentangan dengan   prinsip standar minimal TRIPs bahwa tidak boleh mengatur hal yang lebih rendah atau lebih sempit dari TRIPs, ketentuan domestik minimal harus sama dengan TRIPs.  

  Nilai ekonomi suatu rahasia dagang dalam UU No. 30 / 2000, tergantung dari kemampuan sifat kerahasiaannya untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau man- faat finansial yang diberikan. Semakin banyak manfaat finansial atau keuntungan yang dihasilkan untuk pemiliknya maka semakin bernilai rahasia dagang tersebut, misalnya pada perusahaan Mustika Ratu di Indonesia[17].  Perusahaan ini bergerak dibidang kosmetik dan bahan bahan untuk perawatan kecantikan diri yang mengawali usahanya pada tahun 1973, dari garasi rumahnya sekarang telah mampu go publik dan sudah melakukan eksport ke 20 negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Taiwan kemudian Jepang, Arab Saudi, dan UEA.  Sampai sekarang,  rahasia dagang cara pembuatan jamu tetap dijaga dengan baik.  Demikian pula dengan penjagaan rahasia dagang pada restoran cepat saji (fastfood) KFC juga sangat ketat.  Meskipun menu inti dari restoran ini hanyalah ayam goreng, kentang goreng dan nasi putih akan tetapi telah berhasil meraih total penjualan lebih dari Rp. 1,276 triliun pada akhir 2006 dengan 10.293 karyawan di Indonesia. Resep yang digunakan untuk bumbu goreng ayam dijaga dengan strategi tertentu sehingga outlet-outlet nya di berbagai wilayah Indonesia tidak akan terungkap.

Nilai ekonomi rahasia dagang di Indonesia, khususnya resep resep atau bumbu-bumbu masak dalam lingkungan usaha menengah kebawah masih kurang mendapat perhatian dari para pemiliknya.  Mereka  kurang menyadari nilai finansial dalam resep-resep atau bumbu-bumbu masaknya. Adanya budaya gotong royong dan ang- gapan bahwa “rejeki ada di tangan Tuhan” juga menjadi sumber pemicu bagi para pemilik ini untuk merelakan saja penggunaan rahasia dagangnya oleh pihak lain tanpa hak. 

 

 

c.  Dijaga Kerahasiaannya Oleh Pemilik Rahasia Dagang

 

Dalam Article 39 paragrah 2 Section 7 TRIPs  ditentukan bahwa yang harus menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dirahasiakan adalah has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of information, to keep it secret  Jadi kerahasiaan informasi harus dijaga oleh pihak yang secara hukum memiliki kontrol[18] atas informasi tersebut.   Sedangkan menurut Pasal 3 ayat 4 U No. 30 / 2000,   dibebankan kepada pemilik atau para pihak yang menguasainya, sebagaimana diatur bahwa “Informasi dianggap dijaga kerahasiaan nya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut”.  TRIPs[19] tidak mengguna-kan istilah pemilik karena TRIPs sebagai perjanjian multilateral yang menjembatani perbedaan konsep dasar perlin-dungan trade secret antara negara penganut Common Law approach dengan Statutory approach.  Meskipun dalam Pasal 3 tersebut tidak menje-laskan siapa yang dimaksud dengan “para pihak yang menguasai- nya” akan tetapi dapat dianalisis bahwa pihak tersebut antara lain adalah  lisencee  sebagai pemegang hak dan  pekerja yang mempu-nyai kewenangan atas rahasia dagang itu. Akan tetapi karena yang paling mempunyai kepentingan dalam hal ini adalah pemilik, maka pemilik hak yang sendiri harus menentukan strategi atau cara yang tepat dan aman digunakan untuk merahasiakan informasinya dan juga menentukan apakah rahasia dagang  miliknya telah disalah gunakan atau diungkapkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak

Dalam Pasal 322 dan 323 KUHP juga menentapkan bahwa yang harus menjaga informasi rahasia adalah orang yang mem-punyai kewenangan (karena jabatannya) atau pekerjaannya yang mengetahui suatu informasi rahasia dan ia diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut.    Ini berarti dalam UU No. 30 / 2000 maupun KUHP, kedua-duanya menentukan bahwa kewajiban menjaga informasi rahasia juga dibebankan kepada pihak diluar pemilik informasi rahasia tersebut.  Hal ini berbeda dengan confidential information, yang menentukan bahwa pihak yang harus menjaga informasi yang dirahasiakan tersebut adalah hanya pihak yang menerima informasi.  Usaha menjaga kerahasiaan suatu informasi sangat kasusistis. Dalam suatu program komputer dapat menggunakan pin, tetapi ada pula yang menggunakan mesin sidik jari, mesin suara atau mesin kornea mata.

Dalam UU No. 30 / 2000 tidak menentukan cara penjagaan suatu rahasia dagang dengan langkah-langkah yang layak dan patut, hanya  dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 dikemukakan bahwa yang dianggap sebagai “Upaya-upaya sebagaimana mestinya” dalam menjaga kerahasiaan adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misal-nya, dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain, dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri.   Dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.  Ada beberapa cara untuk melindungi rahasia dagang, sebagaimana dikemukakan oleh American Express® OPEN Small Business Network[20], yaitu :

1.  Setiap dokumen yang sifatnya sensitif atau rahasia, misalnya laporan keuangan dan laporan lainnya, usulan, keterangan na-sabah, tanda terima, tagihan, faktur dan lain-lain, wajib dirobek terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga tidak terbaca kemu- dian baru dibuang.

2.  Menggunakan sandi dalam mengakses semua computer atau ja- ringan dan matikan jaringan kapan saja pada saat meninggal- kan komputer atau tutuplah file komputer kalau tidak sedang dipergunakan.  

3.  Berilah tanda-tanda pada semua dokumen, termasuk dokumen elektronik (seperti database nasabah) sebagai “untuk dibaca saja”.  Gunakan sistem perlindungan file sehingga pengguna file tidak dapat mengubah dan menyalin atau memeperbanyak file ke disk atau sarana lain apapun.

4.  Menyimpan dokumen rahasia dengan rapi ditempatnya setelah selesai mempergunakannya atau pada saat meninggalkan meja kerja. Kunci semua lemari dokumen dan meja apabila mening-galkan kantor.

5.  mewajibkan semua karyawan menandatangani perjanjian yang mempunyai klausula “wajib melindungi rahasia perusahaaan selama bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi” dan “menetapkan hal-hal apa yang merupakan informasi rahasia perusahaaan yang tidak boleh diungkapkan”.

 

Selain cara yang dikemukakan di atas, maka ada pula dengan cara  mencantumkan klausula dalam suatu perjanjian kerja bahwa “apabila pekerja memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan maka pekerja yang bersangkutan  tidak diperke-nankan untuk bekerja pada perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama dengan perusahaan yang baru ditinggalkannya selama jangka waktu 2 tahun”. Tujuan utama perjanjian kerja ini adalah untuk melindungi rahasia dagang pengusaha yang diketahui oleh pekerja karena jabatannya atau tugasnya.  Akan tetapi ada kalanya secara tidak langsung hal ini juga sekaligus merupakan pengakuan diam-diam bahwa rahasia dagang yang ditemukan oleh pekerja (bukan dari perusahaan) adalah milik pekerja. Karena temuan pekerja terse-but tergabung atau bersatu atau tidak dapat dipilah-pilah dengan rahasia perusahaan sendiri maka pengusaha berhak melakukan perjanjian kerja dengan klausula demikian sebagai salah satu cara melindungi rahasia dagang perusahaan.  Perlindungan rahasia dagang dengan menggunakan perjanjian di atas sebetulnya kurang tepat, karena perjanjiannya tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 Burgerlijke Wetboek (BW)  dan berdasarkan Pasal 1337 BW pperjanjian ini batal demi hukum. Hal ini disebabkan berten- tangan  dengan  Pasal 27 ayat 2,  Pasal 28 D ayat 2 dan  Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945.[21]   Solusi yang lebih manusiawi adalah mengharuskan pembayaran royalty wajib selama 2 tahun atau lebih, bagi pekerja yang telah mendapatkan banyak pengeta- huan atau pengalaman dari perusahaan yang akan ditinggalkan untuk pindah bekerja pada perusahaan lain yang  bidang usahanya sejenis dengan perusahaan yang ditinggalkannya tersebut.  Bahkan di Indonesia pernah dikenal adanya manejer 1 millyar, yaitu ketika Tanri Abeng pindah kerja dari Perusahaan Bir Bintang ke perusa- haan milik Bakrie Brothers dengan  kompensasi 1 milyar yang diberikan kepada  Perusahaan Bir Bintang.

 

Tentang penulis:

Dr Padma D Liman SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Email: padma_liman@yahoo.com

 

 

 


[1] Hal ini disebabkan karena aturan-aturan dasar perdagangan internasional dalam WTO merupakan hasil perundingan atau persetujuan-persetujuan yang telah ditanda tangani oleh negara-negara anggota peserta. Persetujuan tersebut adalah perjanjian antar negara anggota peserta dan mengikat pemerintahnya untuk wajib mentaati serta melaksanakan kebijakan perdagangan tersebut sebagaimana konsekwensi dari azas pacta sunt servanda atau the privacy of contract.  Akibatnya, sistem pengaturan domestik negara anggota peserta yang bersangkutan wajib disesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam WTO.  Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu dan mengatur para pelaku usaha yaitu produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan internasional, antara swasta dengan swasta maupun dengan pemerintah

 

[2] Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).

 

[3] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2006, h. 03.

 

[4] Menurut Saidin lebih tepat kalau IPR diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual.  Alasannya adalah kata “Hak Milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum yaitu dalam Pasal 570 BW.  Lihat O.K. Saidin, op. cit. h. 11.

 

[5] Digunakan oleh Sudargo Gautama dalam bukunya Hak Milik intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional dan Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya Hak Milik intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia).

 

[6] Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005, h. 1.

 

[7] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 15-16.

[8] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, h. 232.

[9] Dalam Pasal 1 point 1 Rancangan UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, diberikan pengertian informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.

 

[10] Lindsey Cs, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, h. 236.

[11] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. Op.Cit., h. 175-176 sebagaimana mengutip dari Computer law Developments, 1985, edited and published by Computer Law Reporter, Washington, D.C., 1986. h. 171.

 

[12] H. OK Saidin, 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), RajaGrafindo Persada, Jakarta. h. 9-10.

 

[13]  Rahmi Jened II, Op. Cit., h. 219 dan lihat juga Cita Citrawinda Priapantja II, Op. Cit. h. 70. 

[14] Jill Mc. Keough dan Andrew Stewart, Op. Cit. h. 59, yang mengkategorikan informasi dalam 3 jenis.

 

[15] Ahmad M. Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang, Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 28-32.

[16] Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, Op. Cit., h.  175.

[17] Lihat Http://id.wikipedia.org/wiki/mustika_ratu.

[18] Rahmi Jened I, Op. Cit., h. 18.

 

[19] TRIPs menentukan pula informasi rahasia yang bukan merupakan rahasia dagang tetapi tetap harus dijaga oleh phak tertentu, yaitu dalam Article 39 paragrah 3 bahwa pihak pemerintah[19] atau pihak otoritas juga diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang harus dilaporkan atau disampaikan kepadanya. Informasi ini berupa percobaan yang dirahasiakan atas produk farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur  kimia  baru atau data lain yang diperoleh melalui upaya yang tidak mudah

[20] http://indonesia.smetoolkit.org/indonesia/id/content/id/755/me- lindungi-Hak-Kekayaan-Intelektual-Anda.

[21] Pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang ayak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta Pasal 28 E bahwa setiap orang bebas memeluk agama ……., memilih pekerjaan, memilih ….



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,248 hits
Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan