Archive for the 'Artikel Dosen' Category

Konstitusi Masyarakat Hukum Adat

Oleh: Safrin Salam

Secara garis besar, sejarah keberadaan masyarakat hukum adat di indonesia telah mengalami rentetan sejarah yang begitu panjang dalam politik hukum adat baik sejak zaman pra kemerdakaan sampai pada zaman kemerdekaan yang memasuki zama reformasi. Pada konteks reformasi kini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Mencermati Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denga perkembanga masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Secara substansi, isi Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut perspektif negara yakni kesatu, masih hidp, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia, keempat diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat

Pada sisi penerapan hukum keberadaan pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah berimplikasi besar terhadap rumit dan terlalu prosedural pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan Per-UU. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam bab IV Pasal 4 Permendagri No. 52 Tahun 2014, telah mengatur tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat sehingga bisa memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisional, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi yakni identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Pada tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang harus dipenuhi yakni sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pada poin wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan / sistem pemerintahan adat apakah diatur secara stuktural. Hal-hal ini masih belum jelas pengaturannya dalam ketentuan hukum tersebut sehingga hal ini tentu menghambat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Keberadaan Permendagri No. 52 Tahun 2014 dalam merespon Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 perlu diapresiasi namun dalam sisi penerapannya kiranya perlu ditinjau kembali sehingga kriterium yang ditetapkan tidak bertetangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat hukum adat. Banyaknya kriterium yang bercorak prosedural dalam ketentuan tersebut tentu secara hukum dianggap dapat menghambat proses pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini tentu bertentang dengan semgat konstitusi masyarakat hukum adat.

Upaya pemerintah memberlakukan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat tampaknya perlu dievaluasi kembali dalam hal penjabaran nilai-nilai pengakuan bersyarat yang diturunkan melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dalam sejumpalah peraturan perundang undangan. Apalagi hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat 2 UUD 1845. Keadaan yang demikian akan menimbulkan legal chaos didalam Peraturan undang-undangan sehingga berimplikasi hukum makin kaburnya entitas hukum masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.

Tentang penulis:
Safrin Salam SH MH, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Iklan

Indonesia : Berhukum Ala Budaya Individual atau Kontekstualisme

Oleh Safrin Salam

Menelisik perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dibawa oleh bangsa eropa yakni hukum eropa kontinental (cartesian) yang cenderung bercoak aturan hukum tertulis. Terlepas dari itu karakter hukum di indonesia itu maka perlu diketahui akar hukum di indonesia yang cenderung berbeda dengan bangsa-bangsa eropa di dunia. Salah satu pembeda adalah akar hukum terbentuknya, hukum di Indonesia berasal dari nutrisi sosial dan budaya yang berasal dari komunitas. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang secara struktur merupakal asal muasa terbentuknya masyarakat.

Nutrisi sosial dan budaya yang menjadi bangunan pembentukan hukum nasional kini sejatinya berada dalam pergulatan hukum eropa yang mengedepankan sifat individual khususnya dalam konteks penegakan hukum sedangkan pada hukum yang hidup di komunitas cenderung mengedepankan sifat kontekstualisme. Pembedaan karakter cara berhukum ini oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pada kultur individu, masyarakat adalah otonom, terlepas dan dilepaskan dari komteks masyarakat dari konteks masyarakatnya. Sekalipun hal yang berhubungan dengan individu seperti itu menjadi tanggungan dari individu itu sendiri. Soal pertanggungjawaban, kesalahan dan lain-lain dibebankan sepenuhnya di pundak sang individu. Seseorang adalah otonom dan dipangkas dari sekalian kaitannya serta hubungan sosialnya. Sifat individual ini tercermin tercermin dalam perilaku hukum masyarakat yang mengedepankan segala persoalan diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi), maka para pakar hukum sependapat pada masyarakat terbentuk masyarakat litigasi. Sedangkan cara berhukum yang bersandar pada kultur kontekstualisme, seseorang adalah sociocentric, yakni masyaarakat tidak dipisahkan dari konteks sosial dimana ia berada. Dalam suasana kontekstual, maka keterpaduan (cohesion) lebih diunggulkan daripada konflik, keserasian, keselarasan, kedamaian dan keharmonisan menjadi nilai yang lebih diutamakan.

Keberadaan kultur individual dan kontekstualisme secara hukum masih berada pada tataran intrinsik masyarakat yang secara prakteknya belum menunjukan dominasi yang begitu menonjol. Kuatnya pengaruh hukum cartesian pada sistem hukum indonesia dilain sisi memengaruhi pengaruh kultur kontekstualisme di masyarakat tradisionil akibatnya nilai-nilai kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum di indonesia masih belum menjadi the best choise sebagai legal operatum.

Pada akhirnya, pengaruh kultur individual yang melekat pada hukum cartesian memengaruhi perilaku hukum masyarakat indonesia, indikator sangat jelas pada makin tingginya angka perkara yang ditangani oleh peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dari tahun ke tahun yang berjumlah 6. 559 kasus. Hal ini menunjukan geliat corak individual yang memengaruhi pikiran masayrakat indonesia bahwa keadilan dan kebenaran hanya diperoleh di ruang sidang. Contoh lain juga dapat diukur dari makin bangga dan senangnya masyarakat indonesia jika penjara-penjara di Indonesia dipenuhi oleh penjahat dan pelanggar padahal dalam konteks budaya hukum, berhasil dan tidaknya penegakan hukum disuatu negara diukur dengan makin kurangnya angka kriminalitas disuatu negara (Austria, Denmark, Uni Emirat Arab, Qatar, Taiwan, Hongkong, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Swiss) sedangkan indonesia pada tahun 2016 indeks angka kriminalitas berada pada  peringkat ke-41.

Berdasarkan data tersebut, tentunya perlu ada evaluasi terhadap penegakan hukum di indonesia yakni dengan jalan membumikan budaya kontekstualisme dalam hal penegakan hukumnya, budaya kontekstualisme bisa dibumikan  dengan cara mengedepankan pola-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui musyawarah mufakat di masyarakat tentunya hal ini perlu didorong dengan menguatkan kembali Lembaga Penyelesaian Masyarakat baik berasal dari Masyarakat atau bentukan pemerintah. Penguatan kelembagaan masayarakat dalam penegakan hukum sepatutnya mendapatkan ruang dan legalisasi yang jelas dalam Per-UU untuk menguatkan budaya kontekstualisme di masyarakat, jepang dapat menjadi contoh yang telah mempraktekkan hal itu dan terbukti telah menjadi negara dengan tingkat kriminilias ke-4 terendah didunia menunjukan bahwa membumikan budaya kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum berhasil mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tentang penulis:
Safrin Salam SH MH, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Indonesia : Berhukum Ala Budaya Individual atau Kontekstualisme

Oleh Safrin Salam

Menelisik perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dibawa oleh bangsa eropa yakni hukum eropa kontinental (cartesian) yang cenderung bercoak aturan hukum tertulis. Terlepas dari itu karakter hukum di indonesia itu maka perlu diketahui akar hukum di indonesia yang cenderung berbeda dengan bangsa-bangsa eropa di dunia. Salah satu pembeda adalah akar hukum terbentuknya, hukum di Indonesia berasal dari nutrisi sosial dan budaya yang berasal dari komunitas. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang secara struktur merupakal asal muasa terbentuknya masyarakat.

Nutrisi sosial dan budaya yang menjadi bangunan pembentukan hukum nasional kini sejatinya berada dalam pergulatan hukum eropa yang mengedepankan sifat individual khususnya dalam konteks penegakan hukum sedangkan pada hukum yang hidup di komunitas cenderung mengedepankan sifat kontekstualisme. Pembedaan karakter cara berhukum ini oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pada kultur individu, masyarakat adalah otonom, terlepas dan dilepaskan dari komteks masyarakat dari konteks masyarakatnya. Sekalipun hal yang berhubungan dengan individu seperti itu menjadi tanggungan dari individu itu sendiri.

Soal pertanggungjawaban, kesalahan dan lain-lain dibebankan sepenuhnya di pundak sang individu. Seseorang adalah otonom dan dipangkas dari sekalian kaitannya serta hubungan sosialnya. Sifat individual ini tercermin tercermin dalam perilaku hukum masyarakat yang mengedepankan segala persoalan diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi), maka para pakar hukum sependapat pada masyarakat terbentuk masyarakat litigasi. Sedangkan cara berhukum yang bersandar pada kultur kontekstualisme, seseorang adalah sociocentric, yakni masyaarakat tidak dipisahkan dari konteks sosial dimana ia berada. Dalam suasana kontekstual, maka keterpaduan (cohesion) lebih diunggulkan daripada konflik, keserasian, keselarasan, kedamaian dan keharmonisan menjadi nilai yang lebih diutamakan.

Keberadaan kultur individual dan kontekstualisme secara hukum masih berada pada tataran intrinsik masyarakat yang secara prakteknya belum menunjukan dominasi yang begitu menonjol. Kuatnya pengaruh hukum cartesian pada sistem hukum indonesia dilain sisi memengaruhi pengaruh kultur kontekstualisme di masyarakat tradisionil akibatnya nilai-nilai kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum di indonesia masih belum menjadi the best choise sebagai legal operatum.

Pada akhirnya, pengaruh kultur individual yang melekat pada hukum cartesian memengaruhi perilaku hukum masyarakat indonesia, indikator sangat jelas pada makin tingginya angka perkara yang ditangani oleh peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dari tahun ke tahun yang berjumlah 6. 559 kasus. Hal ini menunjukan geliat corak individual yang memengaruhi pikiran masayrakat indonesia bahwa keadilan dan kebenaran hanya diperoleh di ruang sidang. Contoh lain juga dapat diukur dari makin bangga dan senangnya masyarakat indonesia jika penjara-penjara di Indonesia dipenuhi oleh penjahat dan pelanggar padahal dalam konteks budaya hukum, berhasil dan tidaknya penegakan hukum disuatu negara diukur dengan makin kurangnya angka kriminalitas disuatu negara (Austria, Denmark, Uni Emirat Arab, Qatar, Taiwan, Hongkong, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Swiss) sedangkan indonesia pada tahun 2016 indeks angka kriminalitas berada pada peringkat ke-41.

Berdasarkan data tersebut, tentunya perlu ada evaluasi terhadap penegakan hukum di indonesia yakni dengan jalan membumikan budaya kontekstualisme dalam hal penegakan hukumnya, budaya kontekstualisme bisa dibumikan dengan cara mengedepankan pola-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui musyawarah mufakat di masyarakat tentunya hal ini perlu didorong dengan menguatkan kembali Lembaga Penyelesaian Masyarakat baik berasal dari Masyarakat atau bentukan pemerintah. Penguatan kelembagaan masayarakat dalam penegakan hukum sepatutnya mendapatkan ruang dan legalisasi yang jelas dalam Per-UU untuk menguatkan budaya kontekstualisme di masyarakat, jepang dapat menjadi contoh yang telah mempraktekkan hal itu dan terbukti telah menjadi negara dengan tingkat kriminilias ke-4 terendah didunia menunjukan bahwa membumikan budaya kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum berhasil mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tentang penulis :
Safrin Salam, S.H., M.H., Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Konstitusi Masyarakat Hukum Adat

Oleh Safrin Salam

Secara garis besar, sejarah keberadaan masyarakat hukum adat di indonesia telah mengalami rentetan sejarah yang begitu panjang dalam politik hukum adat baik sejak zaman pra kemerdakaan sampai pada zaman kemerdekaan yang memasuki zama reformasi. Pada konteks reformasi kini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Mencermati Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denga perkembanga masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Secara substansi, isi Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut perspektif negara yakni kesatu, masih hidp, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia, keempat diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat

Pada sisi penerapan hukum keberadaan pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah berimplikasi besar terhadap rumit dan terlalu prosedural pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan Per-UU. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam bab IV Pasal 4 Permendagri No. 52 Tahun 2014, telah mengatur tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat sehingga bisa memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisional, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi yakni identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Pada tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang harus dipenuhi yakni sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pada poin wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan / sistem pemerintahan adat apakah diatur secara stuktural. Hal-hal ini masih belum jelas pengaturannya dalam ketentuan hukum tersebut sehingga hal ini tentu menghambat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Keberadaan Permendagri No. 52 Tahun 2014 dalam merespon Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 perlu diapresiasi namun dalam sisi penerapannya kiranya perlu ditinjau kembali sehingga kriterium yang ditetapkan tidak bertetangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat hukum adat. Banyaknya kriterium yang bercorak prosedural dalam ketentuan tersebut tentu secara hukum dianggap dapat menghambat proses pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini tentu bertentang dengan semgat konstitusi masyarakat hukum adat.

Upaya pemerintah memberlakukan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat tampaknya perlu dievaluasi kembali dalam hal penjabaran nilai-nilai pengakuan bersyarat yang diturunkan melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dalam sejumpalah peraturan perundang undangan. Apalagi hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat 2 UUD 1845. Keadaan yang demikian akan menimbulkan legal chaos didalam Peraturan undang-undangan sehingga berimplikasi hukum makin kaburnya entitas hukum masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.

Tentang penulis :
Safrin Salam SH MH, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Kader Muhammadiyah di Pilgub Jatim 2018?

Oleh SLAMET HARIYANTO *

Sejumlah kiai NU (Nahdlatul Ulama) yang juga pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur menginginkan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi calon Gubernur Jawa Timur yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Ipul dianggap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur ada tiga, yaitu memiliki kekuatan politik, kultur (publik figur) dan finansial.

Perkembangkan selanjutnya, PKB bermanuver memasangkan Gus Ipul dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi, maka dianggap sudah klop. Sebab, pasangan NU-nasionalis sudah sesuai dengan realitas sosial politik terkuat di Jatim sesuai dengan Pileg 2014.

Bagaimana bila Gus Ipul melanjutkan safari politiknya ke parpol lainnya, dan ternyata mereka mengajukan calon wakil gubernur  yang lain (bukan Kusnadi)? Parpol yang belum menentukan sikap politiknya itu adalah Gerindra,  Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP, Nasdem, dan Hanura. Delapan parpol yang disebut terakhir ini juga punya hak untuk mengajukan cagub/cawagub.

Sementara itu Gubernur Jatim Pakde Karwo punya agasan politik tentang calon tunggal. Gagasan Pakde Karwo bisa terganjal oleh 8 parpol tersebut. Dan sangat mungkin kader NU selain Gus Ipul menggunakan kendaraan politik dari 8 parpol yang belum disentuh Gus Ipul. Itulah yang disebut Peta Koalisi Baru. Gagasan calon tunggal meskipun peraturan perundang-undang membolehkan, tapi tidak cocok dengan asas pendidikan politik bagi warga Jatim yang terkenal dinamis.

Dimana Posisi Kader Muhammadiyah?

Melihat potensi kekuatan ormas di Jatim, orang pasti melihat kekuatan NU dan Muhammadiyah. Bahkan ada pemikiran yang layak bahwa perlu pasangan cagub-cawagub Jatim 2018 berasal dari kader NU-Muhammadiyah.

Hasil survey sementara ini mengunggulkan kader  NU pada posisi cagub. Mereka adalah Gus Ipul, Khofifah (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Abdul Halim Iskandar (Ketua DPW PKB Jatim, Ketua DPRD Jatim). Sedangkan satu-satunya kader Muhammadiyah yang disebut namanya baru Masfuk, mantan Bupati Lamongan dua periode yang kini sebagai Ketua DPW PAN Jatim.

Sebenarnya kalau koalisi NU-Muhammadiyah serius, bisa digali beberapa nama kader Muhammadiyah untuk posisi cawagub. Misalnya kader yang punya pengalaman anggota legislatif ada Syafiq A Mughni  yang kini Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kader yang mantan anggota legislatif lainnya ada Zainuddin Maliki yang kini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Syafiq adalah guru besar UIN Sunan Ampel. Zainuddin adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA).

Mau cari kader yang pengalaman di KPU Jatim ada Najib Hamid yang kini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tamhid Masyhudi juga punya pengalaman sebagai mantan caleg Dewan Perwakilan Daerah DPD pada Pemilu 2009. Mau cari akademisi dan pakar kesehatan ada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Sukadiono yang kini Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Mau cari kader Muhammadiyah yang punya pengalamam bupati dua periode ada Bupati Bojonegoro Suyoto. Fungsionaris DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, dan Ketua DPW Perindo Jatim Mirdasy juga kader Muhammadiyah.

Koalisi NU-Muhammadiyah bisa terwujud bila ada kekuatan ekstra parlemen yang kuat, sehingga punya daya tawar  yang tinggi terhadap 10 parpol yang punya kursi di DPRD Jatim sekarang. Peta kekuatan politik yang sekarang sedang mencuat bisa berubah. Yakni Gus Ipul dipasangkan dengan salah satu dari 9 kader Muhammadiyah tersebut.

Realitas politik sudah jelas bahwa PKB punya 20 kursi di DPRD Jatim, sudah cukup sah untuk mengusung pasangan cagub-cawagub sendiri tanpa koalisi dengan parpol lain. Di sisi lain, sangat mungkin kader Muhammadiyah sebagai cawagub dicarikan pasangan cagub dari kader NU selain Gus Ipul.

Pasangan ini akan di back up bumi dan disinari matahari. Warga NU dan Muhammadiyah harus yakin bahwa koalisi ini bakal membawa perubahan Jatim lima tahun ke depan. Elit NU dan Muhammadiyah punya kewajiban mendidik warganya supaya melek politik dan bermain secara cerdas.

Soal peluang kemenangan itu menjadi pekerjaan besar tim sukses gabungan NU-Muhammadiyah dan disenergikan tim sukses dari parpol atau gabungan parpol pengusung/pendukung pasangan calon. Tim sukses dari parpol menggarap sisi politisnya, tim sukses NU-Muhammadiyah menggarap non politisnya. Yang penting kedua tim sukses difokuskan pada target kemenangan. Setelah ikhtiar itu dilakukan, selanjutnya hasil akhir kita pasrahkan kepada takdir Allah SWT.

Selama ini banyak wacana tentang perlunya kerjasama antara NU dan Muhammadiyah. Kerjasama dalam bidang apa? Bidang keagamaan, pendidikan, sosial, olah raga dan seni rasanya agak mustahil. Pilgub Jatim 2018 menjadi momentum yang tepat untuk mewujudan kerjasama itu. Kapan lagi?

* H. Slamet Hariyanto, S.Pd, SH, MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, mantan anggota DPRD Jatim periode 1992-1997.

Mahkamah (Tidak) Agung

Oleh Agus Riewanto

“MA yang membuat amar putusan, namun MA juga yang melanggar putusannya sendiri, karena bersedia melantik pimpinan baru DPD berdasarkan Tatib yang telah dibatalkannya sendiri”

DUNIA hukum kita terluka saat Wakil Ketua Bidang Nonyudisial Mahkamah Agung (MA) Suwardi melantik Ketua DPD Oesman Sapta Odang yang didampingi dua wakil ketua, yakni Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, untuk periode 2017- 2019 menggantikan pimpinan DPD lama berdasarkan Tatib DPD No. 1/2017 yang telah dibatalkan MA. (Suara Merdeka, 5 April 2017).

Sikap MA yang melantik pimpinan DPD baru ini merupakan preseden buruk betapa MA tidak agung lagi dalam menjaga wibawa dan martabat hukum di negeri ini. MAtelah bersikap mendua.

Pertama, MA telah membatalkan Tatib DPD No.1/2017 melalui putusan MA perkara No. 38/ P/HUM/2016 dan Perkara Nomor 20/ P/ HUM/2017 yang pada intinya menyatakan, bahwa masa jabatan ketua DPD sebagaimana lembaga tinggi negara yang lain (MPR, DPR dan Presiden) adalah 5 tahun bukan 2,5 tahun. Sehingga Tatib DPD No.1/2017 yang dijadikan dasar pemilihan pimpinan DPD baru sudah tidak lagi berlaku.

Kedua, MAbersedia melantik pimpinan baru DPD RI yang dipilih berdasarkan Tatib yang keliru. Padahal Tatib DPD N. 1/2017 telah dibatalkan oleh MA sendiri.

Dengan demikian MA telah meludahi putusannya sendiri dan tak menjaga marwah putusannya yang sangat terhormat dan mengikat itu.

Dalam batas penalaran hukum ketika muncul amar putusan MA Perkara No.38/ P/HUM/2016 dan Perkara No.20/P/HUM/2017 tentang pembatalan Tatib DPD No.1/2017 maka seharusnya tak ada lagi peluang untuk melakukan pemilihan pimpinan baru DPD, karena secara normatif tak ada lagi dasar hukum untuk melakukan pemilihan pimpinan DPD.

Seandainya terlaksana pemilihan pimpinan baru DPD, maka hasil pemilihannya harus dianggap ilegal dan melanggar Putusan MA.

Sebab secara philosofis putusan MA adalah merupakan rujukan hukum tertinggi di negeri ini setelah konstitusi. Anehnya, MA yang membuat amar putusan, namun MA juga yang melanggar putusannya sendiri, karena bersedia melantik pimpinan baru DPD berdasarkan Tatib yang telah dibatalkannya sendiri.

Di titik ini sesunggunya sulit dibantah, bahwa antara pimpinan DPD yang baru terpilih dengan MA telah melakukan perselingkuhan hukum yang sangat memalukan.

Kuat dugaan bahwa antara MAdan DPD telah secara sistematis merencanakan drama hukum ini jauh sebelumnya dengan merancang aneka cara untuk melegalkan ambisi segelintir elit DPD.

Dengan demikian sesungguhnya justru MA yang paling bertanggungjawab dalam memperkeruh internal DPD yang berakibat pada kisruh yang makin panjang.

Sikap MA yang membatalkan Tatib DPD No.1/2017, namun bersedia melantik pimpinan baru DPD jelas merupakan preseden buruk bagi lahirnya sikap pembangkangan hukum dari elit politik dan MA sendiri.

Pernyataan sebagian kalangan yang menyatakan, bahwa MA bersedia melantik pimpinan baru DPD karena pelantikan dan Tatib adalah sesuatu yang berbeda adalah pernyataan yang menyesatkan publik dan sangat berbau politik yang amis, karena keduanya tak bisa dipisahkan bagaimana mungkin pimpinan DPD baru dapat dilantik ketika dasar hukum pemilihannya yakni Tatib DPD No. 1/2017 telah dibatalkan MA.

Langkah Alternatif

Untuk memulihkan martabat MAdan DPD, maka perlu dilakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk melakukan perlawanan hukum terutama pihakpihak yang merasa dirugikan atas peristiwa ini melalui alternatif berikut ini: Pertama, para pihak yang berkonflik terutama pimpinan DPD lama dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dasar pelanggaran administrasi.

Pelanggaran yang dimaksud ialah MA telah melakukan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD padahal dipilih dengan cara yang tidak sah karena norma hukum Tatib pemilihahnya telah dibatalkan oleh MA.

Kedua, pimpinan lama DPD dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan materi gugatan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yakni sengketa antara pimpinan DPD lama dengan pimpinan DPD baru terpilih yang didukung oleh MA, karena beredia melantiknya.

Salah satu kewenangan MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C UUD 1945 adalah menyelesaikan sengketa antara lembaga negara.

Ketiga, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terpilihnya pimpinan baru DPD ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) atas dasar perbuatan melawan hukum, karena sejumlah elite DPD telah melakukan persekongkolan jahat dengan pimpinan MA untuk melawan putusan MA yang telah nyata membatalkan membatalkan Tatib DPD No. 1/2017 yang antara lain mencantumkan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun sebagai pelanggaran terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD dan DPR (MD3).

Sejumlah alternatif tersebut diharapkan dapat memulihkan wibawa dan martabat DPD dan MA sebagai institusi terhormat yang harus dijaga marwahnya agar tidak mudah ditelikungi oleh segelintir elite hanya untuk melegitimasi nafsu jabatan. (Sumber: Suara Merdeka, 10 April 2017)

 

Tentang penulis:

Dr Agus Riewanto, Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

MA, Mahkamah Amnesia

Oleh Khairul Fahmi

ALIH-ALIH berharap Mahkamah Agung (MA) akan menjaga kewibawaan hukum, yang ia lakukan justru menginjak hukum produknya sendiri.

Betapa tidak, setelah Peraturan Tatib DPD No 1/2017 dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, pimpinan DPD yang dipilih merujuk Tatib tersebut justru tetap dipandu sendiri oleh Wakil Ketua MA dalam pengambilan sumpahnya. Sikap lembaga pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi tersebut amat sulit diterima, kecuali bila akal sehat ditanggalkan.

Dengan bersikap demikian, MA pada dasarnya bukan tengah turut menyelesaikan krisis politik di DPD, melainkan malah memperparah keadaan.

Bagaimanapun, sikap itu akan berujung pada munculnya dualisme kepemimpinan DPD. Ada pimpinan DPD yang dipilih berdasarkan Peraturan Tatib No 1/2014 dengan masa jabatan selama 5 tahun sejak dilantik 2014 yang hingga kini masih sah.

Pada saat yang sama, juga ada pimpinan DPD yang dipilih berdasarkan Tatib yang sudah dinyatakan batal, tetapi tetap diambil sumpahnya. Pada ranah itu, MA menjadi bagian dari makin kompleksnya persoalan yang mengitari institusi para senator itu.

Asumsi yang terbangun

Apabila tindakan yang dilakukan MA dibaca dalam perspektif lembaga itu, bisa saja putusan pengujian Peraturan DPD No 1/2017 ditempatkan secara terpisah dari sikap MA untuk tetap memandu sumpah pimpinan baru DPD.

Dalam arti, putusan pengujian hanya dianggap berkaitan dengan keabsahan norma hukum semata, yakni putusan itu sebatas berimplikasi terhadap ketidakberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, proses pemilihan pimpinan baru DPD yang didasarkan pada peraturan yang telah dibatalkan diposisikan sebagai masalah lain lagi.

Hal mana, jika terdapat pihak-pihak yang merasa proses pemilihan yang telah dilakukan tidak sah, upaya hukum tersedia untuk mempersoalkannya. Adapun tugas MA untuk memandu proses pengucapan sumpah pimpinan DPD sesuai Pasal 260 ayat (6) UU No 17/2014 tetap harus dilaksanakan.

Apabila asumsi tersebut benar, MA sesungguhnya tengah mengalami kepribadian yang tercabik. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua sikap yang saling bertolak belakang malah diambil.

Terlepas apakah MA berpandangan bahwa jika terdapat masalah dalam pergantian pimpinan DPD tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya, tetapi melantik orang yang secara nyata mengangkangi putusan MA merupakan tindakan keliru.

Bahkan, MA telah bertindak seperti orang yang tengah lupa ingatan. Langkah yang ditempuh MA tentu akan menjadi preseden buruk. Lembaga yang seharusnya memberi contoh ihwal bagaimana hukum dihormati, malah mengebiri putusan sendiri.

Dengan langkah itu, MA sesungguhnya tengah memerankan apa yang dalam pepatah Minangkabau disebut sebagai tungkek mambaok rabah (tonggat yang membawa jatuh).

Kalau bukan sedang mengalami kepribadian yang terkoyak, sikap yang dipertontonkan MA setidaknya memberi pesan kepada publik bahwa lembaga itu mendelegitimasi putusan yang diproduksinya sendiri.

Bisa saja, putusan pengujian Peraturan DPD No 1/2017 dianggap sebagai produk gagal sehingga putusan itu tidak perlu dihormati. Jika benar demikian, MA barangkali tengah mengidap penyakit aneh yang disulit dipahami dengan nalar sehat. Lebih jauh, inkonsistensi sikap MA juga potensial dipengaruhi faktor nonteknis hukum.

Ada kemungkinan pertarungan politik di DPD dengan mengerahkan segala sumber daya dan uang, juga mengalir sampai ke MA.

Lagi pula, berbagai pengalaman praktik suap yang diduga melibatkan hakim maupun pegawai MA sebelumnya memperkuat sangkaan bahwa hal yang sama pun dapat terjadi di balik irasionalitas sikap MA. Faktor jejaring mafia yang sampai ke dalam Mahkamah Agung kiranya juga turut memuluskan anomali yang ditampilkan.

Atas semua asumsi-asumsi yang mungkin terbangun itu, hal paling krusial yang tengah menimpa MA ialah hilangnya rasa malu. Rasa malu untuk menelikung mandat konstitusi, malu menjilat ludah sendiri, dan malu kepada para pencari keadilan sudah mati.

Ketika rasionalitas telah hanyut dan rasa malu pun dibunuh, tugas konstitusional menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24 UUD 1945 dengan mudah diabaikan. Dalam situasi itu, lembaga ini telah terjerembap menjadi monster bagi kewibawaan hukum dan keadilan itu sendiri.

Nasib negara hukum

Pengalaman ini tentu akan jadi pertaruhan eksistensi negara hukum. Apakah negara ini masih akan dikelola dengan menempatkan hukum sebagai panglima (rechtsstaat) atau menggesernya menjadi negara kekuasaan (machtsstaat).

Bagaimanapun negara hukum hanya mungkin tumbuh bila dijaga institusi yang bersih dan tepercaya. Negara hukum hanya bisa terpelihara jika keteladanan dalam mematuhi, melaksanakan, dan menghormati hukum dicontohkan para penyelenggara negara, terutama penegak hukum.

Sebaliknya, negara hukum akan lumpuh, bahkan runtuh bila orang-orang yang diamanahi sebagai penjaga justru bak musang berbulu ayam. Bila punggawa hukum sendiri yang telah berkhianat, tingkat kepercayaan pada hukum akan turun ke titik paling rendah.

Sebagai konsekuensinya, pembangkangan demi pembangkangan akan terus terjadi, terutama oleh penyelenggara negara.

Demi alasan merebut atau mempertahankan kekuasaan, hukum akan selalu dipermainkan. Pada saat yang sama, penegak hukum tunamoral pun dengan mudah dibeli dan dikendalikan. Akhirnya, hukum pun kalah, kalah karena perangai penegaknya sendiri.

Kita tentu masih berharap situasi akan berbalik jadi lebih baik, situasi di mana hukum kembali dihormati. Namun, bisakah mimpi itu menjadi nyata? Sulit memang untuk menjawabnya sebab tidak ada lagi teori yang mampu memberi penjelasan memadai.

Semua konsep yang diajarkan di berbagai fakultas hukum sudah buntu. Kalau bukan dengan reformasi total Mahkamah Agung, mungkin kita hanya bisa berdoa semoga MA segera pulih dari amnesianya. (Sumber: Media Indonesia, 06 April 2017)

Tentang penulis:

Khairul Fahmi Dosen HTN,Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,710,814 hits
Desember 2017
S S R K J S M
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031