Arsip untuk April, 2009

Mengatasi Boros Miliaran Salinan DPT

Oleh Edy Supratno

Hiruk pikuk pemilu legislatif, Kamis, 9 April, baru saja berlalu. Siapa calon wakil rakyat yang terpilih dan tersisih sudah bisa diketahui. Masyarakat tinggal menunggu, akan seperti apa kiprah pejabat baru yang bakal menjadi wakilnya selama lima tahun ke depan.

Tak beda dengan lumrahnya sebuah kompetisi, pemilu legislatif kemarin disikapi beragam oleh banyak pihak. Ada yang legawa, ada juga yang menunjukkan sikap penolakan terhadap hasilnya. Mereka yang menolak karena didasari rasa tidak puas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara. Bukan hanya itu, sebagian juga menuding KPU tidak profesional dan tidak independen.

Di sisi lain, selaku penyelenggara, KPU tentu saja sudah merasa sukses atas penyelenggaraannya. Mengingat, pemilu kali ini lebih rumit dibandingkan pemilu yang pernah digelar sebelumnya. Dalam hal di sana sini ditemui kelemahan, itu semata-mata karena faktor ketidaksengajaan.

Sambil menunggu penetapan calon terpilih dan pelantikan anggota wakil rakyat yang baru, kini KPU di semua tingkatan juga disibukkan dengan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden (PPWP) yang pemilunya sendiri akan digelar 8 Juli mendatang.

Sebenarnya, jika mengacu pada Peraturan KPU No 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tahapan pemutakhiran data pemilih sudah memasuki penetapan di tingkat KPU Kabupaten. Mengingat saat ini daftar pemilih tetap (DPT) mendapat sorotan tajam para elite di Jakarta, KPU mengeluarkan Surat Edaran No 720 yang isinya memperpanjang masa pemutakhiran data pemilih.

Selain waktunya diperpanjang hingga Mei, ada yang beda cara pemutakhiran data pemilih antara pemilu legislatif (pileg) dan PPWP. Yakni, saat ini mahasiswa, pekerja, santri, penghuni rumah tahanan, atau pegawai rumah sakit, dicatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di domisilinya. Syaratnya, pada 8 Juli nanti, yang bersangkutan masih berada di tempat tinggal tersebut.

Syarat lainnya adalah, pemilih itu juga harus membuat pernyataan belum terdaftar di daerah asal. Jika secara kebetulan pemilih tersebut sudah terdaftar di daerah asal, maka yang bersangkutan bersedia mencabut pendaftarannya di daerah asal. Atas kebijakan pendaftaran pemilih berbasis domisili ini, kelak akan ada kembali TPS khusus di rumah sakit dan rutan tanpa dipusingkan tentang domisili pemilih.

Terhadap kekhawatiran elite tentang banyaknya warga negara yang tidak terdaftar, KPU juga sudah menyiapkan banyak cara. Antara lain, stiker yang akan ditempelkan di masing-masing rumah penduduk. Stiker kecil ini dimaksudkan untuk memudahkan petugas di lapangan mengidentifikasi penduduk yang telah terdaftar. Termasuk juga akan membuat posko dan SMS center sebagai tempat pengaduan masyarakat.

Di balik upaya KPU selaku penyelenggara pemilu untuk menyempurnakan DPT, agaknya, sisa-sisa pekerjaan yang terkait DPT dalam pileg tak banyak yang memikirkan. Padahal, persoalan itu juga tak kalah pentingnya karena terkait dengan anggaran pemilu dan ketaatan KPU mematuhi undang-undang.

Seperti diketahui, dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan, semua saksi di tempat pemungutan suara (TPS) mendapatkan salinan DPT. Untuk keperluan ini, KPU di semua kabupaten/kota telah menyiapkan salinan DPT sebanyak jumlah saksi. Baik saksi dari partai politik maupun saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Termasuk juga yang menerima salinan DPT adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Dengan demikian, di satu TPS, paling tidak KPU telah menyiapkan sedikitnya 50 bendel salinan DPT. Jika dalam satu TPS biaya penggandaan DPT-nya Rp 100 ribu, kemudian dikalikan sekitar 500 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 50 miliar lebih.

Faktanya, pada hari H lalu, tidak semua partai politik atau calon anggota DPD mengirimkan saksi di TPS. Sekiranya pun ada saksinya, tidak semuanya peduli terhadap barang tersebut. Anggota KPPS bercerita, dari 50 bendel salinan DPT yang disediakan, yang terserap tak mencapai 50 persen. Itu berarti, lebih dari Rp 25 miliar anggaran yang sudah telanjur dibelanjakan kurang bermanfaat.

Mengapa banyak partai politik yang tidak mengirimkan saksi? Tentu masing-masing partai politik punya problem yang berbeda. Tapi, agaknya, ada satu problem yang sama, yakni soal honor saksi. Jika satu saksi diberi honor Rp 100 ribu, maka total honor untuk saksi se-Indonesia yang harus ditanggung parpol dan calon anggota DPD mencapai Rp 50 miliar. Ini bukan angka yang kecil, apalagi bagi partai baru yang dananya cekak.

Bagaimana dengan KPU? Sebenarnya jauh-jauh hari sudah menduga bahwa saksi di TPS tidak sebanyak parpol yang ada. Namun, mengulang pernyataan di atas, terkait dengan menaati regulasi yang ada, maka mau tidak mau KPU harus menyiapkan salinan DPT sebanyak saksi meski tak tahu lagi apa gunanya.

Tentu saja, para legislator yang membuat Undang-Undang No 10 tentang Pemilu mempunyai semangat yang baik. Yakni, agar peserta politik benar-benar bisa mengontrol dan bisa mengetahui tentang pemilih di masing-masing TPS. Namun, fakta-fakta yang terjadi di lapangan juga layak dipertimbangkan, apakah kebijakan tersebut efektif dan efisien atau tidak.

Jika dirasa tidak, barangkali kelak DPT yang di TPS cukup satu saja untuk ditempelkan. Sedangkan untuk peserta pemilu cukup diberikan kepada pengurus parpol level kecamatan atau kabupaten.

Lalu, bagaimana dengan nasib salinan DPT yang barangnya masih bejibun? Orang Medan bilang, barang tersebut, agaknya, pantas untuk ”dipertimbangkan”. Yakni dijual kiloan. (Sumber: Jawa Pos, 28 April 2009)

Tentang penulis:
Edy Supratno, anggota KPU Kabupaten Kudus, Jateng, mantan wartawan Radar Kudus. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

 

Iklan

BI dalam Tata Pemerintahan Indonesia (Bagian II)

Oleh Maqdir Ismail

 

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 23 April 2009. Bagian II, edisi Kamis 30 April 2009. Bagian III, edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian IV, edisi Kamis 14 Mei  2009. Bagian V, edisi Kamis  21 Mei 2009. Bagian VI, edisi Kamis 28 Mei  2009. Bagian VII, edisi 4 Juni 2009

 

 

Hubungan Bank Indonesia  dan pemerintah diatur juga dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1968.[1] Bank Indonesia sebagai bank sentral  adalah institusi yang merupakan lembaga negara yang bertugas membantu pemerintah terutama dalam menjalankan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan dalam penjelasan umum dikatakan secara tegas tugas bank sentral sebagai pembantu Presiden, sehingga dalam menjalankan tugasnya itu Bank Sentral harus menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan yang  ditetapkan oleh pemerintah.

Kedudukan Gubernur Bank Indonesia berada di luar Departemen-departemen dan Gubernur Bank Indonesia mempunyai hak untuk berpendapat terhadap kebijakan  pemerintah, akan tetapi pendapat Gubernur Bank Indonesia ini dalam menentukan kebijakan moneter  hanya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter.   Dalam menetapkan kebijakan moneter  Dewan Moneter   adalah sebagai alat dari pemerintah, dengan tugas utama  memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 Dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan kewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara, sehingga Bank Indonesia itu bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia; Bank Indonesia juga  menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah,  dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat hutang negara.[2] Dalam melaksanakan semua kewajiban ini Bank Indonesia tidak memperhitungkan biaya-biaya, dalam arti bahwa semuanya dilakukan sebagai kewajiban untuk membantu kegiatan pemerintah.

Dalam hal kegiatan  yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia hanya berhak melakukan pengawasan dan menentukan tentang tingkat kesehatan dari bank,[3] sedangkan mengenai penindakan terhadap bank yang   mengalami kesulitan dan diperkirakan akan membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank sentral berkewajiban memberi tahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan, sebab Menteri Keuanganlah yang mempunyai hak untuk mencabut izin dari bank tersebut.[4]

Kontrol Pemerintah terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral ini semakin kuat terutama sejak tahun 1983, sebab dalam Keppres tentang  pengangkatan Gubernur Bank Indonesia yang disebut mempunyai status  sebagai pejabat tinggi disamakan dengan menteri negara dan pemerintah memperlakukan Bank Indonesia sebagai bagian dari pemerintah.[5] Ini semakin menjadi bukti bahwa Bank Indonesia ditempatkan dalam kedudukan sebagai Pembantu Presiden, selain itu Presiden dapat juga memberhentikan Gubernur dan direktur-direktur meskipun masa jabatannya belum berakhir. Bahkan undang-undang secara tegas menyebutkan bahwa Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter,[6] begitu juga terhadap pemberhentian Gubernur atau Direktur-Direktur meskipun masa jabatannya belum berakhir dapat diberhentikan sementara  dari tugasnya oleh pemerintah.[7] Namun undang-undang memberikan hak kepada Gubernur atau Direktur yang diberhentikan sementara untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam waktu dua minggu setelah pemberhentian,[8] dan jika dalam waktu satu bulan sejak pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atas keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.[9] Adapun besarnya gaji dan penghasilan lain dari Gubernur atau para Direktur juga ditetapkan oleh Presiden[10] atas usul dari Dewan Moneter.[11]

Pengawasan terhadap Bank Indonesia secara langsung dalam kegiatan sehari-hari bank dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan Komisaris dalam mengawasi Bank sebagai Perusahaan.[12] Kekuasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisaris ini juga sangat besar, karena Komisaris Pemerintah ini berhak untuk meminta segala keterangan dan berhak pula untuk memeriksa segenap buku dan surat Bank, bahkan dalam melakukan tugas ini Komisaris Pemerintah dapat meminta bantuan Direktorat Akuntan Negara.[13] Selain itu, ada juga kewajiban dari Direksi untuk memberikan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris Pemerintah.[14] Selain itu Bank juga wajib membiayai sekretariat yang diperlukan oleh Komisaris Pemerintah yang menjalankan tugasnya.[15]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004, semua pihak termasuk pemerintah dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia,[16] yang meliputi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank.[17] Meskipun  tidak dianggap sebagai  bentuk campur tangan, kalau Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak lain, atau jika Bank Indonesia mendapat bantuan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas  Bank Indonesia.[18]

Dalam hal pengangkatan Gubernur atau Deputi Gubernur Senior dan semua  Deputi Gubernur, pengangkatannya dilakukan  oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.[19] Bahkan jika pencalonan Gubernur, Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden dan Gubernur wajib mengajukan calon baru.[20] Adapun   calon yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara dengan keputusan Presiden.[21]

Kegitan pemerintah yang berhubungan dengan Bank Indonesia sangat dibatasi  oleh undang-undang, sebagai contoh Pemerintah tidak mempunyai hak untuk  menentukan pengangkatan anggota Dewan Gubernur,  Pemerintah atau juga Presiden tidak mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan anggota Dewan Gubernur. Menurut undang-undang pemberhentian anggota Dewan Gubernur dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan jika anggota Dewan Gubernur itu mengundurkan diri, atau telah terbukti melakukan tindak kejahatan, atau karena tidak dapat hadir secara fisik untuk waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dinyatakan pailit, atau karena anggota Dewan Gubernur itu berhalangan tetap.[22] Pemberhentian yang dilakukan karena anggota Dewan Gubernur telah melakukan tindak pidana kejahatan baru dapat dilakukan setelah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[23]

Adapun mengenai penetapan besarnya gaji dan penghasilan lainnya serta fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur sepenuhnya merupakan kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkannya.[24] Meskipun dalam menentukan  besarnya gaji dan penghasilan bagi Gubernur dibatasi   tidak boleh melebihi dua kali gaji dan penghasilan bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.[25] Tidak sebagaimana  disebut dalam Undang-Undang No.13 tahun 1968 misalnya, yang menentukan bahwa Gaji Gubernur dan para Direktur Bank Indonesia ditetapkan oleh Presiden.[26]

Bank Indonesia   bertindak sebagai pemegang kas pemerintah;[27] sehingga dengan kedudukan   sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri untuk kepentingan pemerintah[28] sepanjang diminta oleh pemerintah,[29] menatausahakan, dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri[30] terutama dalam membayar kewajiban pemerintah atas beban rekening pemerintah.[31]

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet, yang membahas masalah ekonomi, perbankan   dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang merupakan lingkup kewenangan dari Bank Indonesia.[32]  Bank Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah  pada saat pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara serta  kebijakan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.[33]

Bank Indonesia dilarang untuk memberikan kredit kepada pemerintah,[34] dan jika Bank Indonesia melanggar ketentuan tentang pemberian kredit kepada pemerintah ini maka pemberian kredit dinyatakan batal demi hukum;[35] pelaksanaan pembatalan demi hukum ini dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat atau oleh anggota masyarakat kepada Mahkamah Agung.[36]

 

 

 

Direktur-Direktur meskipun masa jabatannya belum berakhir dapat diberhentikan sementara  dari tugasnya oleh pemerintah.[37] Namun undang-undang memberikan hak kepada Gubernur atau Direktur yang diberhentikan sementara untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam waktu dua minggu setelah pemberhentian,[38] dan jika dalam waktu satu bulan sejak pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atas keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.[39] Adapun besarnya gaji dan penghasilan lain dari Gubernur atau para Direktur juga ditetapkan oleh Presiden[40] atas usul dari Dewan Moneter.[41]

Pengawasan terhadap Bank Indonesia secara langsung dalam kegiatan sehari-hari bank dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan Komisaris dalam mengawasi Bank sebagai Perusahaan.[42] Kekuasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisaris ini juga sangat besar, karena Komisaris Pemerintah ini berhak untuk meminta segala keterangan dan berhak pula untuk memeriksa segenap buku dan surat Bank, bahkan dalam melakukan tugas ini Komisaris Pemerintah dapat meminta bantuan Direktorat Akuntan Negara.[43] Selain itu, ada juga kewajiban dari Direksi untuk memberikan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris Pemerintah.[44] Selain itu Bank juga wajib membiayai sekretariat yang diperlukan oleh Komisaris Pemerintah yang menjalankan tugasnya.[45]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004, semua pihak termasuk pemerintah dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia,[46] yang meliputi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank.[47] Meskipun  tidak dianggap sebagai  bentuk campur tangan, kalau Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak lain, atau jika Bank Indonesia mendapat bantuan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas  Bank Indonesia.[48]

Dalam hal pengangkatan Gubernur atau Deputi Gubernur Senior dan semua  Deputi Gubernur, pengangkatannya dilakukan  oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.[49] Bahkan jika pencalonan Gubernur, Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden dan Gubernur wajib mengajukan calon baru.[50] Adapun   calon yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara dengan keputusan Presiden.[51]

Kegitan pemerintah yang berhubungan dengan Bank Indonesia sangat dibatasi  oleh undang-undang, sebagai contoh Pemerintah tidak mempunyai hak untuk  menentukan pengangkatan anggota Dewan Gubernur,  Pemerintah atau juga Presiden tidak mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan anggota Dewan Gubernur. Menurut undang-undang pemberhentian anggota Dewan Gubernur dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan jika anggota Dewan Gubernur itu mengundurkan diri, atau telah terbukti melakukan tindak kejahatan, atau karena tidak dapat hadir secara fisik untuk waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau dinyatakan pailit, atau karena anggota Dewan Gubernur itu berhalangan tetap.[52] Pemberhentian yang dilakukan karena anggota Dewan Gubernur telah melakukan tindak pidana kejahatan baru dapat dilakukan setelah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[53]

Adapun mengenai penetapan besarnya gaji dan penghasilan lainnya serta fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur sepenuhnya merupakan kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkannya.[54] Meskipun dalam menentukan  besarnya gaji dan penghasilan bagi Gubernur dibatasi   tidak boleh melebihi dua kali gaji dan penghasilan bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.[55] Tidak sebagaimana  disebut dalam Undang-Undang No.13 tahun 1968 misalnya, yang menentukan bahwa Gaji Gubernur dan para Direktur Bank Indonesia ditetapkan oleh Presiden.[56]

Bank Indonesia   bertindak sebagai pemegang kas pemerintah;[57] sehingga dengan kedudukan   sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri untuk kepentingan pemerintah[58] sepanjang diminta oleh pemerintah,[59] menatausahakan, dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri[60] terutama dalam membayar kewajiban pemerintah atas beban rekening pemerintah.[61]

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet, yang membahas masalah ekonomi, perbankan   dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang merupakan lingkup kewenangan dari Bank Indonesia.[62]  Bank Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah  pada saat pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara serta  kebijakan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.[63]

Bank Indonesia dilarang untuk memberikan kredit kepada pemerintah,[64] dan jika Bank Indonesia melanggar ketentuan tentang pemberian kredit kepada pemerintah ini maka pemberian kredit dinyatakan batal demi hukum;[65] pelaksanaan pembatalan demi hukum ini dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat atau oleh anggota masyarakat kepada Mahkamah Agung.[66]

 

Tentang penulis:

Dr H Maqdir Ismail SH LLM, penulis dua buku yakni Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi (2007); Pengantar Praktik Arbitrase (2007), dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Advokat dan konsultan hukum Maqdir Ismail & Partners Jln Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat. Telepon (021) 391 1191 Faks (021) 314 7502. Email: maqdir@hotmail.com

 


[1] Pasal 8 UU No.13 Tahun 1968 (1) “ Bank menjalankan tugas pokok tersebut dalam pasal 7, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah”. (2) “ Dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut pada ayat (1) Pemerintah dibantu oleh suatu Dewan Moneter”.

[2] Pasal 34 UU No.13 Tahun 1968.

[3] Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992.

[4] Pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992.

[5] J. Sodradjad Djiwandono : 2001, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, LP3ES, h. 290.

[6] Pasal 15 ayat 3 (a) UU No.13 Tahun 1968.

[7] Pasal 17 ayat 2 UU No.13 Tahun 1968.

[8] Pasal 17 ayat 3 UU No.13 Tahun 1968.

[9] Pasal 17 ayat 4 UU No.13 Tahun 1968.

[10] Pasal  19 UU No.13 Tahun 1968.

[11] Penjelasan pasal 19 UU No.13 Tahun 1968.

[12] Pasal  22 (1) UU No.13 Tahun 1968.

[13] Pasal 23 ayat 1 UU No.13 Tahun 1968.

[14] Pasal  23 ayat 2 UU No.13 Tahun 1968.

[15] Pasal  24 ayat 1 UU No.13 Tahun 1968.

[16] Pasal 9 ayat 1 UU No.23 tahun 1999.

[17] Pasal 8 UU No.23 tahun 1999.

[18] Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No.23 tahun 1999.

[19] Pasal 41 ayat 1 UU No.23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004.

[20] Pasal 41 ayat 3 UU No.23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004.

[21] Penjelasan Pasal 41 ayat 1 UU No.23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004.

[22] Pasal 48 ayat 1   UU No.3 Tahun 2004.

[23] Penjelasan pasal 48 ayat 1 (b) UU No.23 tahun 1999.

[24] Pasal 51 ayat 1  UU No.23 tahun 1999.

[25] Pasal 51 ayat  2 UU No.23 tahun 1999.

[26] Pasal  19 UU No.13 tahun 1968.

[27] Pasal 52 ayat 1 UU  UU No.3 Tahun 2004.

[28] Pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[29] Penjelasan pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[30] Pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[31] Penjelasan pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[32] Pasal 54 ayat 1  UU No.3 Tahun 2004.

[33] Pasal 54 ayat 2  UU No.3 Tahun 2004.

[34] Pasal 56 ayat 1 UU No.23 tahun 1999.

[35] Pasal 56 ayat 2 UU No.23 tahun 1999.

[36] Penjelasan pasal 56 ayat 2 UU No.23 tahun 1999.

[37] Pasal 17 ayat 2 UU No.13 Tahun 1968.

[38] Pasal 17 ayat 3 UU No.13 Tahun 1968.

[39] Pasal 17 ayat 4 UU No.13 Tahun 1968.

[40] Pasal  19 UU No.13 Tahun 1968.

[41] Penjelasan pasal 19 UU No.13 Tahun 1968.

[42] Pasal  22 (1) UU No.13 Tahun 1968.

[43] Pasal 23 ayat 1 UU No.13 Tahun 1968.

[44] Pasal  23 ayat 2 UU No.13 Tahun 1968.

[45] Pasal  24 ayat 1 UU No.13 Tahun 1968.

[46] Pasal 9 ayat 1 UU No.23 tahun 1999.

[47] Pasal 8 UU No.23 tahun 1999.

[48] Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No.23 tahun 1999.

[49] Pasal 41 ayat 1 UU No.23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004.

[50] Pasal 41 ayat 3 UU No.23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004.

[51] Penjelasan Pasal 41 ayat 1 UU No.23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004.

[52] Pasal 48 ayat 1   UU No.3 Tahun 2004.

[53] Penjelasan pasal 48 ayat 1 (b) UU No.23 tahun 1999.

[54] Pasal 51 ayat 1  UU No.23 tahun 1999.

[55] Pasal 51 ayat  2 UU No.23 tahun 1999.

[56] Pasal  19 UU No.13 tahun 1968.

[57] Pasal 52 ayat 1 UU  UU No.3 Tahun 2004.

[58] Pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[59] Penjelasan pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[60] Pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[61] Penjelasan pasal 53 UU No.23 tahun 1999.

[62] Pasal 54 ayat 1  UU No.3 Tahun 2004.

[63] Pasal 54 ayat 2  UU No.3 Tahun 2004.

[64] Pasal 56 ayat 1 UU No.23 tahun 1999.

[65] Pasal 56 ayat 2 UU No.23 tahun 1999.

[66] Penjelasan pasal 56 ayat 2 UU No.23 tahun 1999.

Reformasi Pura-Pura Kejaksaan Agung

Oleh Adnan Topan Husodo

Dara dan Esther adalah dua nama jaksa yang saat ini ”popularitasnya” demikian melambung, menandingi artis dan politisi. Sayang, ketenarannya bukan karena torehan prestasi mereka dalam menangani dan membongkar tindak kejahatan, melainkan sebaliknya. Gara-gara ingin memiliki alat komunikasi modern merek BlackBerry, kedua aparat penegak hukum itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Polda Metro Jaya karena dianggap menggelapkan dan menjual barang bukti kejahatan narkoba, yakni 343 butir pil ekstasi.

Perbuatan itu bukan hanya mencoreng muka kejaksaan yang tengah menata citra dirinya, tetapi juga sangat mencederai hukum. Mereka (aparat penegak hukum) yang seharusnya menegakkan ketertiban justru menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Tidak ada kata lain, kelak hukuman berlipat harus diberlakukan bagi Dara dan Esther jika terbukti bersalah, sebagaimana hukuman terhadap Urip Tri Gunawan yang harus menerima putusan 20 tahun penjara karena menerima suap.

Sesungguhnya desas-desus mengenai transaksi jual beli barang bukti yang dilakukan aparat penegak hukum sudah jauh-jauh hari santer terdengar. Tetapi, ibarat mengungkap borok sendiri, hampir mustahil kasus-kasus semacam itu dapat dibuka ke ruang publik. Terlebih, mereka yang melakukan adalah aparat penegak hukum yang tahu celah aturan dan memiliki otoritas penuh untuk menangani tindak kejahatan. Oleh karena itu, kita dapat berharap agar pengungkapan kasus Dara dan Esther akan menginspirasi munculnya kasus-kasus lain yang sejenis.

Jika Dara dan Esther sebagai jaksa rendahan saja bisa melakukan kejahatan keji semacam itu, pertanyaannya, bagaimana jaksa-jaksa lain yang lebih tinggi pangkat dan kedudukannya? Pertanyaan itu bukan hendak menggeneralisasi bahwa perangai semua jaksa sama. Tetapi, itu mengasumsikan bahwa setiap jabatan dan kekuasaan yang melekat pada diri jaksa berpotensi untuk disalahgunakan.

Maka, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya otoritas kejaksaan telah melakukan upaya-upaya pembenahan internal untuk memperbaiki pandangan dan kepercayaan publik yang merosot terhadap integritas personel kejaksaan? Apakah sistem internal kejaksaan telah memberikan daya dukung yang cukup untuk mengantisipasi dan memberikan respons cepat atas pelanggaran yang dilakukan personelnya?

Dari pemindaian secara umum terhadap situasi di atas, kita harus berani mengatakan bahwa pembenahan internal kejaksaan sebagai mandat reformasi belum membawa angin segar bagi lahirnya kultur aparat penegak hukum yang baru. Dengan kata lain, suasana perubahan yang didorong oleh elite kejaksaan masih kental dengan kepura-puraan dan tendensi seremonialnya jauh lebih menonjol. Maka, tak heran bila kasus Dara dan Esther muncul justru di tengah-tengah usaha kejaksaan membina jajarannya.

Sejauh mengamati proses hukum Dara dan Esther, sikap petinggi kejaksaan dalam menanggapi kasus tersebut juga setali tiga uang, kian mengkristalkan kepercayaan publik bahwa institusi kejaksaan belum banyak berubah. Bukan malah membantu, justru menghalangi. Begitu kira-kira kata yang tepat mewakili keputusan kejaksaan untuk tidak memberikan perpanjangan penahanan bagi kedua tersangka. Padahal, Polda Metro Jaya sudah menyurati jauh-jauh hari sebelum penahanan pertama habis masa berlakunya. Urusan lantas dibuat kian rumit karena untuk memeriksa dua jaksa tersebut muncul syarat baru yang diajukan, yakni perlu ada izin pemeriksaan dari jaksa agung.

Keputusan yang kontroversial sekaligus kontraproduktif tersebut tidak menguntungkan sama sekali bagi reformasi internal kejaksaan secara keseluruhan. Argumentasi apa pun yang dibangun oleh juru bicara kejaksaan justru memperkuat keyakinan publik bahwa semangat melindungi korps jauh lebih dihargai daripada mempermudah penanganan kasus penggelapan dan penjualan pil ekstasi oleh tersangka Dara dan Esther. Pendek kata, jika partai politik sering disebut bunker (tempat berlindung) para koruptor, sangat mungkin kejaksaan juga bisa menjadi tempat berlindung bagi jaksa pelaku kriminal.

Oleh karena itu, kasus Dara dan Esther adalah cermin kejaksaan. Mereka tidak dapat dikatakan sebagai anomali sepanjang tindakan yang seharusnya diambil oleh otoritas kejaksaan justru memiliki tujuan untuk memberikan proteksi kepada mereka. Kebijakan petinggi kejaksaan yang terkesan melemahkan proses hukum terhadap Dara dan Esther adalah masalah yang telah mendarah daging.

Wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu banyak berharap dari kejaksaan. Barometernya bisa dilihat dari kampanye keberhasilan pemberantasan korupsi periode kepemimpinan SBY menjelang pemilu legislatif lalu. Sepanjang rekaman penulis terhadap kampanye pemberantasan korupsi SBY, gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru lebih banyak dijadikan latar belakang kampanye, baik dalam bentuk iklan media maupun advertorial di televisi.

Hal itu sungguh ironis karena KPK adalah lembaga independen. Artinya, keberhasilan KPK tidak serta merta diklaim sebagai keberhasilan pemerintahan SBY karena setiap langkah dan keputusan yang diambil pimpinan KPK dalam memberantas korupsi tidak ada kaitan sama sekali dengan campur tangan SBY sebagai presiden. Bahwa Presiden SBY memberikan dukungan politik dalam bentuk tidak campur tangan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di KPK adalah sesuatu yang bisa jadi benar. Namun, menguasai secara sepihak sepak terjang KPK sebagai langkah pemberantasan korupsi eksekutif adalah tidak etis secara politik.

Tetapi, hal itu lantas bisa dimaklumi karena tidak ada cerita heroik dari Gedung Bundar yang bisa dijadikan bahan kampanye Presiden SBY (Partai Demokrat). Padahal, dipandang dari sudut tatanan negara, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum di bawah kendali top eksekutif (presiden). Logikanya sederhana, jaksa agung adalah jabatan setingkat menteri yang posisinya ditentukan oleh presiden. Dengan demikian, seharusnya jika ingin bersikap lebih elegan, keberhasilan kejaksaan dalam memberantas korupsi adalah keberhasilan pemerintahan SBY, bukan nyasar ke KPK.

Pertanyaan penutup, apakah dengan begitu Jaksa Agung Hendarman Supandji sebenarnya tidak lagi dapat diharapkan oleh presiden untuk mempercantik citra sehingga harus menumpang keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi sebagai bahan utama kampanye SBY kemarin? Bisa jadi itu adalah sinyal yang positif untuk melakukan perombakan secara lebih serius di internal Kejaksaan Agung jika kelak SBY terpilih untuk kali kedua sebagai presiden RI. Saya kira, sudah selayaknya jaksa agung membaca tanda-tanda ini. (Sumber: Jawa Pos, 29 April 2009)

Tentang penulis:

Adnan Topan Husodo, wakil koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW)

 

Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (Bagian VI)

Oleh Padma D Liman

 

 

Pengantar Redaksi:

Artikel ini cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Padma D Liman SH MHum dalam ujian terbuka doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga 17 Maret  2009. Media online GagasanHukum.WordPress.Com memuat sebagai artikel bersambung. Bagian I edisi Kamis 26 Maret 2009, Bagian II edisi Kamis 2 April . Bagian III edisi Kamis 9 April 2009. Bagian IV edisi Kamis 16 April  2009. Bagian V edisi Kamis 23 April 2009. Bagian VI edisi Kamis 30 April 2009. Bagian VII edisi Kamis 7 Mei 2009. Bagian VIII edisi Kamis 14 Mei 2009. Bagian IX edisi Kamis 21 Meil 2009.

 

 

2.  Prinsip  Perlindungan Rahasia Dagang dalam TRIPs           

 

Setelah perang dunia kedua berakhir, sistem perdagangan antar negara-negara dunia mengalami kekacauan.  Penerapan pe-raturan perdagangan antar negara didasarkan pada kepentingan masing-masing negara sehingga terjadi persaingan curang dalam dunia perdagangan. Karena itulah maka pada tahun 1947 diadakan perundingan GATT (General Agreement  on  Tariff  and Trade) .[1]  Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka GATT 1947 ini telah mengalami beberapa kali putaran perundingan[2] untuk merevisi hal-hal yang  sudah diperjanjikan.  Pada putaran perundingan GATT yang ke VIII menghasilkan berbagai perjanjian di antaranya adalah perjanjian tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang lampiran (annex) 1C nya adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).  Ruang lingkup GATT 1947 yang semula  hanya meliputi perdagangan barang saja menjadi bertambah pada GATT 1994, yaitu meliputi perdagangan jasa dan berbagai perjanjian yang terkait dengan perdagangan seperti masalah HKI dan penanaman modal asing. 

Sebelum pengaturan TRIPs dalam WTO, sudah ada organi-sasi internasional sebelumnya, yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO).  Akan tetapi dengan meningkatnya perda-gangan antar negara, meningkat pula pelanggaran HKI. Banyak pembajakan dan pemalsuan barang dalam perdagangan yang tidak mampu diselesaikan oleh WIPO.  Oleh karenanya HKI diatur lagi dalam WTO., Kesepakatan-kesepakatan atau konvensi-konvensi internasional HKI dalam WIPO masih berlaku dalam TRIPs, terma- suk prinsip-prinsip GATT 1947 dan GATT 1994, sebagaimana dike- mukakan dalam Article 2 TRIPs.  Pasal ini secara tegas mengisya- ratkan bahwa basis minimal perlindungan HKI masih berdasarkan pada 4 (empat) konvensi internasional yang telah ada sebelumnya.  Demikian pula dalam Article 1 paragrah 3 TRIPs mengatur subyek hak yang dapat dilindungi oleh TRIPs adalah subyek hak yang ditentukan dalam keempat konvensi internasional tersebut.  

Menurut Achmad Zen Umar Purba[3], TRIPs memiliki beberapa prinsip, yaitu :

a.    Prinsip Standar Minimum;

b.    Prinsip National Treatment

c.    Prinsip Most Favoured National Treatment (MFN)

 

Berdasarkan prinsip Standar Minimum, TRIPs hanya me-muat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh negara anggotanya[4].  Pengaturan perlindungan hukum domestik anggota peserta, minimal harus sama dengan TRIPs dan boleh lebih luas tetapi tidak boleh lebih rendah.  TRIPs hanya mengatur ketentuan standard yang minimum. sehingga pesertanya dapat menerapkan  pengaturan internalnya minimal harus sama dengan yang telah ditentukan dalam TRIPs. Apabila pengaturan perlindungan dalam TRIPs dianggap kurang memadai maka dapat dibuat pengaturan internal yang lebih luas atau lebih baik. Tujuan Prinsip ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggota peserta yang merupakan negara berkembang (developing country) atau negara tertinggal (least developed country) untuk memilih (legislative choice) dan menyesuaikan pembuatan perundang-undangan  HKI dengan kondisi kebutuhan negaranya masing-masing[5].  Hal ini diatur dalam Part VI TRIPs mengenai ketentuan peralihan (Tran- sitional Arrangements), yang memberi kesempatan untuk menunda pelaksanaan ketentuan-ketentuan TRIPs selama jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal  berlakunya persetujuan  ini[6], bagi anggota peserta yang merupakan :

    negara berkembang (Article 65 paragrah 2);

    negara yang berada dalam proses transformasi dari sistem ekonomi terpusat menjadi sistem ekonomi pasar dan sedang melakukan refor­masi struktural pada sistem HKInya dan menghadapi permasalahan khusus dalam persiapan dan penerapan hukum tentang HKI (Article 65 paragrah 3);

 

Penundaan ini dapat dilakukan sepanjang negara-negara tersebut wajib menjamin bahwa segala perubahan di dalam hukum, pera-turan perundang-undangan dan praktek di dalam negeri yang dilakukan selama masa transisi tersebut tidak akan menghasil­kan keadaan yang tidak atau kurang konsisten dengan ketentuan yang tertuang dalam Persetujuan ini (Article 65 paragrah 4).

Bagi anggota peserta yang merupakan negara tertinggal, berdasarkan kebutuhan dan persyaratan khusus baginya, keadaan ekonominya, hambatan finansial dan administrasinya, serta kebu- tuhan akan fleksibilitas dalam rangka menciptakan landasan yang mapan bagi teknologinya, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan ini, untuk jangka wak- tu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini. Jangka waktu ini wajib diperpanjang oleh Dewan TRIPs jika ada permohonan dari Anggota peserta yang bersangkutan.  Untuk mendukung percepatan negara berkembang dan negara tertinggal dalam melaksanakan atau menerapkan persetujuan TRIPs ini maka negara maju mempunyai kewajiban :

  menyediakan kemudah­an/insentif kepada perusahaan besar dan institusi yang berada dalam wilayah mereka agar meningkatkan dan menggiatkan alih teknologi kepada Anggota yang merupa- kan negara tertinggal agar mempu menciptakan landasan teknologinya yang sehat dan berhasil (Article 66 paragrah 2). 

  melakukan kerjasama teknik dan financial yang menguntung- kan negara berkembang dan negara tertinggal tersebut. Kerja sama[7] ini berupa bantuan dalam penyiapan peraturan perun- dang-undangan perlindungan dan penegakan HKI sekaligus sebagai pencegahan penyalahgunaan haknya dan mendukung penetapan atau penegakan kembali kantor-kantor dan perwakil- an domestik yang berkaitan dengan masalah ini, termasuk masalah pelatihan sumber daya manusianya (Article 67).

 

Berdasarkan Prinsip National Treatment yang idenya dia- dopsi dari Article 2 Paris convention dan Article III GATT 1947, menetapkan bahwa setiap negara anggota peserta TRIPs wajib memberikan perlakuan yang sama antara warga negara sendiri de-ngan  warga negara asing dalam hal perlindungan HKI.    Prinsip ini berbeda dengan Prinsip Resiprositas atau asas timbal balik.   Tujuan prinsip National Treatment  adalah untuk menciptakan harmonisasi perdagangan internasional agar tidak terjadi perlakuan yang dis-kriminastif di pasar domestik, sebab pasar domestik tidak terlepas dari pasar internasional suatu negara yang menginginkan barangnya laku di negara lain. 

Dari definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur prinsip National Treatment, adalah :

a.    Ada kepentingan dari negara-negara peserta.

b.    Kepentingan itu berada dalam wilayah dan termasuk dalam yurisdiksi suatu negara.

c.    Negara tuan rumah harus memperlakukan kepentingan negara asing sama baiknya dengan kepentingannya sendiri. 

d.    Perlakuan tersebut tidak boleh mmerugikan negara asing dan hanya menguntungkan negaranya sendiri. 

 

Prinsip National Treatment tidak berlaku jika berkaitan de- ngan prosedur yudisial dan  administratif  di satu negara[8].  Prinsip  ini  juga dapat dikesampingkan oleh negara yang menggunakan per- syaratan khusus (special reservation) sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Berne dan Pasal 16 ayat (1) huruf (b) Konvensi Roma. Menurut Article 3 paragrah 1 TRIPs jika prinsip ini akan dikesampingkan maka wajib menyampaikan notifi- kasi kepada Council for TRIPs atau Dewan TRIPs.  Notifikasi ini dapat juga diajukan karena suatu negara tidak mendapatkan perlin-dungan dan perlakuan yang layak dalam HKI dari suatu negara peserta lain, maka negara peserta yang tidak diperlakukan layak ini dapat menolak untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) yang ditentukan oleh Prinsip National Treatment.    .     

Selanjutnya Prinsip Most Favoured Nation Treatment (MFN) menentukan bahwa pemberian sesuatu kemanfaatan (advan- tage), keberpihakan (favour), hak istimewa (privilege) atau keke- balan (immunity) oleh suatu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga immediately dan uncon- ditionally kepada  warga  negara  dari negara anggota  yang  lain [9] sebagaimana terdapat dalam Article 4 TRIPs.  Berdasrkan Article 4 di atas, maka pengecualian terhadap prinsip ini dan tidak berlaku, apabila keuntungan,  kemanfaatan atau perlakuan istimewa itu [10]:

a.  timbul dari perjanjian internasional tentang pemberian ban-tu­an hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sifatnya umum dan tidak terbatas hanya pada perlindungan HKI;

b.  diberikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Berne (1971) atau Konvensi Roma yang menentukan bahwa perlakuan dimaksud berfungsi bukan dalam rangka National Treatment, tetapi perlakuan yang diberikan kepada Negara lain;

c.  sepanjang mengenai hak pelaku pertunjukan, produsen rekaman musik dan organisasi siaran yang tidak diatur dalam Persetujuan ini;

d.  yang timbul dari perjanjian internasional mengenai perlin- dungan HKI yang telah berlaku sebelum Persetujuan ten-tang Pembentukan Organisasi Perdanaan Dunia berlaku, sepanjang perjanjian tersebut diberitahukan kepada Dewan TRIPs dan tidak menimbulkan diskriminasi secara sewe- nang-wenang dan tidak wajar terhadap warga Anggota lain.

 

Selain ketiga prinsip tersebut di atas, ada pula prinsip yang memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menerapkan ketentuan-ketentuan TRIPs dalam hukum domestiknya, sepanjang   tidak bertentangan dengan TRIPs (Prinsip kebebasan pengaturan hukum).  Prinsip ini nampak dalam  Article 1 point 1 TRIPs dan Article 8 TRIPs yang membebaskan anggota peserta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pembentukan dan penye- suaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang dibutuhkan sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs.

Selanjutnya ada pula Prinsip Sederhana, Cepat dan Murah yang implementasinya pada ketentuan mengenai penegakan hukum atas HKI sebagaimana diatur dalam Article 41 dan mengenai prose-dur untuk memperoleh HKI dalam Article 62.   Dalam rangka pene-gakan hukum HKI,  negara anggota peserta dapat menggunakan sistem peradilannya sendiri, tidak diwajibkan menciptakan sistem peradilan baru khusus untuk menangani kasus pelanggaran HKI apabila sistem peradilan yang sudah ada berbeda dengan yang diatur dalam TRIPs  

Ketentuan sanksi pidana dalam Section 5 Article 61 TRIPs, menentukan bahwa anggota peserta wajib mengatur prosedur dan sanksi pidana pada kasus pemalsuan merek atau pembajakan hak cipta dalam perdagangan, yang dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda serta pensitaan, pengam-bilalihan dan pe­musnahan barang hasil pelanggaran.  Sedangkan untuk pelanggaran HKI yang lain, diberi kebebasan kepada negara anggota untuk menerapkan atau tidak. Selain sanksi pidana, juga ada ganti rugi dan sanksi yang ber- tujuan membuat pelakunya jera.  Upaya membuat pelaku pelang- garan HKI jera, maka  badan peradilan berwenang memerintahkan agar barang hasil pelanggaran tersebut dikeluarkan dari arus perdagangan atau dihancurkan dan memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan karena pelanggaran tersebut.

Pengecualian terhadap sanksi pidana maupun gugatan ganti rugi diatur dalam Article 60 TRIPs tentang De Minimis Import.  Ketentuan ini mengakibatkan barang hasil pelanggaran HKI yang jumlahnya tidak banyak (sedikit) dan tidak bertujuan komersial tetapi hanya merupakan barang bawaan pribadi milik pelancong atau yang dikirim dalam paket kecil, maka tidak ditahan atau tidak dikenakan sanksi apapun. Ketentuan De Minimis Import ini, me-nyiratkan kurangnya penghargaan terhadap HKI. Meskipun perlin-dungan HKI lebih dititik beratkan atau difokuskan pada kerugian financial dalam jumlah yang besar bagi pemiliknya atau pemegang hak secara komersial, tetapi secara moral hal ini tetap tidak diper- bolehkan bahkan jika terbukti bahwa pemilik atau pembawa barang yang melanggar  HKI  tersebut mengetahui barang bawaannya me-langgar HKI. Ketentuan ini kontradiktif dengan article 44 paragrah 2 yang mengharuskan penggunaan oleh pemerintah, atau oleh pihak ketiga yang diizin oleh pemerintah tapi tanpa izin dari pemegang hak, memberikan imbalan yang sesuai kepada pemilik hak. 

Pengaturan rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HKI secara formal baru diatur di dalam TRIPs  dan  secara khusus hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Section 7 Article 39 TRIPs mengenai Protection of Undisclosed Information. Meskipun demi- kian,  pengaturan TRIPs secara keseluruhan berlaku juga bagi rahasia dagang. Adanya kaidah hukum ini menurut Article 39 paragraph 1 TRIPs, untuk menjamin perlindungan yang efektif melawan persaingan tidak jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10bis Konvensi Paris.  Selain itu  juga untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta pe-nyebaran teknologi. Bentuk perbuatan-perbuatan yang merupakan persaingan tidak jujur menurut Pasal 10bis Konvensi Paris  adalah :

a.  Setiap tindakan yang dapat menimbulkan  confusion‘ dengan cara apapun tentang barang atau aktivitas komersial pesaing;

b.  Pernyataan yang salah (false al­legation) untuk mendiskredit- kan perusahaan, barang-barang  atau aktivitas komersial atau

industri pesaing;

c.  Penunjukkan atau pernyataan yang bersifat menyesatkan (mislead) masyarakat  tentang  proses  manufaktur, karakter, tujuan  penggunaan ataupun kuantitas dan barang-barang

Berdasarkan Article 39 ini, maka ada 2 macam perlindungan atas informasi, yaitu[11] :

1.    Perlindungan terhadap rahasia dagang milik perorangan atau badan hukum, sebagaimana diatur dalam paragraph 2;  dan

2.    Pelindungan terhadap data yang diwajibkan oleh pemerintah (test data atau data uji)  sebagai syarat untuk pemasaran suatu produk farmasi baru atau produk baru kimia pertanian yang memanfaatkan unsur kimia baru, sebagaimana diatur dalam paragraph 3.

 

Elemen-elemen rahasia dagang dalam Article 39 paragraph 2 TRIPs, adalah  :

1.    Informasinya bersifat rahasia;

2.    memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya; dan

3.   telah diambil langkah-langkah yang semestinya oleh pihak yang secara hukum menguasai informasi tersebut untuk menjaga kerahasiaannya.

 

Sebagaimana halnya dalam negara penganut common law (Inggris) maupun civil law (Belanda), maka dalam TRIPs juga tidak secara tegas menetapkan substansi atau isi dari informasi yang dirahasiakan. Hal ini dikarenakan TRIPs hanya memberikan suatu pedoman  dasar[12]  bagi  perlindungan  rahasia  dagang  yang  harus dipatuhi oleh negara-negara anggota. Akan tetapi berdasarkan Article 39 paragraph 2 dan 3 TRIPs dapat tersirat bahwa informasi dalam bidang farmasi dan bisnis merupakan rahasia dagang. 

Untuk menentukan besarnya kualitas kerahasiaan yang harus dimiliki suatu informasi sehingga dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, dapat dibagi atas 3 hal, yaitu :

a.  Prinsip Generalia, maksudnya kerahasiaan itu tergantung dari banyak tidaknya orang mengetahui informasi tersebut;

b.  Prinsip Difficulty, maksudnya untuk memperoleh informasi yang rahasia tersebut caranya sangat sulit dan rumit sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

c.  Prinsip Contractual, maksudnya kerahasiaan informasi tersebut karena diperjanjikan bahwa harus dirahasiakan. 

 

 Sifat kerahasiaan informasi harus dijaga oleh pihak yang secara hukum menguasai informasi tersebut secara layak agar tidak terungkap sehingga hanya ia saja yang dapat menikmati keuntungan dari informasi tersebut.   Pembebanan kewajiban merahasiakan ini dapat terjadi karena pada saat informasi diterima [13] :

a.  disyaratkan dengan tegas suatu kewajiban merahasiakan infor- masi yang diterima tersebut. 

b.  tersirat dalam hubungan tersebut adanya suatu kewajiban me-rahasiakan informasi yang diterima.

Misalnya hubungan dokter dengan pasiennya, pengacara atau  notaris dengan klien.

c. tidak ada persyaratan apapun dengan pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi tersebut.

Misalnya informasi yang diperoleh secara kebetulan atau tanpa sengaja atau karena suatu hubungan yang lain atau melalui ke-  giatan mata-mata industri, pembajakan data komputer.  Akan tetapi karena informasi tersebut menduduki daerah moral yang sama dengan pelanggaran kepercayaan, maka berdasarkan “niat baik”, penerima informasi tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.

 

 Gugatan terhadap pelanggaran rahasia dagang akan diterima jika terbukti bahwa pemegangnya telah menjaga kerahasiaannya dengan layak atau telah mewajibkan untuk menjaga sifat kerahasia- an dari informasi tersebut karena informasi itu diberikan secara rahasia. Penentuan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasia- an, tergantung pada waktu atau pada keadaan informasi tersebut diperoleh, misalnya seorang pekerja di perusahaan. Secara umum diatur bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jika dianggap ‘layak’ bagi seseorang yang berada dalam posisi yang sama dengan penerima informasi, mengakui informasi tersebut diberikan kepadanya secara rahasia.

Dalam Article 39 paragrah 2 TRIPs ditentukan pula bahwa perbuatan yang merupakan “suatu cara yang bertentangan dengan praktek perdagangan jujur” adalah berupa praktek-praktek wanpres- tasi atas kontrak, wanprestasi atas kerahasiaan dan ajakan untuk melakukan wanprestasi.  Termasuk juga perolehan informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatut- nya mengetahui bahwa praktek-praktek tersebut terjadi dalam rangka memperoleh informasi yang bersifat rahasia itu.   Selain itu  ditentukan  pula  yang  merupakan tindakan pelanggaran adalah [14]:

– pengungkapan kepada atau

– pengambilalihan atau perolehan oleh atau

– penggunaan oleh pihak lain

tanpa persetujuan pemegang hak dengan cara yang bertentangan dengan praktek-praktek komersial yang jujur.

 

Tentang penulis:

Dr Padma D Liman SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Email: padma_liman@yahoo.com

 

 

 

 

 

 


[1] Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika Press, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabay, 2003, (selanjutnya disebut Rahmi Jened IV) h. 2,  sebagaimana mengutip dari Philip Griffith, “The Agreement Upon Trade Related Aspects of IPR (TRIPs)”, Paper TOT of IPR, UTS, Sydney, Oktober – Desember 1997, (selanjutnya disebut Philip Griffith I), h. 2.

 

[2] Semenjak ditanda tangani pada tahun 1947, GATT telah mela- kukan 8 kali perundingan atau putaran (rounds) yang bertujuan menurun-kan atau menghapuskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perdagangan yang berupa tarif dan non tarif. Putaran I di Jenewa, Geneve Round (1947), Putaran II di Annency, Annency Round (1949}, Putaran III di Turqouay, Torqouay Round (1950-1951) , Putaran IV di Jenewa, Geneve Round (1956) , Putara V di Jenewa, Dillon Round (1960-1961), Putara VI di Jenewa, Kennedy Round (1964-1967), Putara VII di Jenewa, Tokyo Round (1973-1979) , dan Putaran VIII di Uruguay, Uruguay Round (1994).

[3]  Achmad Zen Umar Purba,  Op. Cit., h. 24-25.

 

[4] Ibid.

 

[5] Rahmi Jened II, op. cit., h. 57.

[6] Persetujuan WTO efektif mulai berlaku pada tahun 1995 maka untuk negara berkembang diberi kesempatan untuk mulai diperlakukan pada Januari tahun 2001 kecuali mengenai Prinsip National Treatment (Article 3 TRIPs), Prinsip Most Favoured National Treatment (Article 4 TRIPs) dan terhadap prosedur yang disediakan dalam perjanjian-perjanjian multilateral yang ada dalam kerangka WIPO untuk memperoleh dan mempertahankan (Article 5 TRIPs).

[7] kerjasama ini harus didasarkan pada permohonan negara berkembang atau negara tertinggal yang bersangkutan dan persyaratan yang disetujui bersama.

 

[8] Achmad Zen Umar Purba, Op. Cit., h. 25.

[9] Achmad Zen Umar Purba, Op. Cit., h. 25.

 

[10]  Rahmi Jened II, Op. Cit., h. 61.

[11]  Rahmi Jened I, Op. Cit., h. 18.

 

[12] Rahmi Jened I, Op. Cit. h. 17.

[13] Ibid., h. 23 sebagaimana mengutip  Philip Griifith, “Trade Secret”, Kuliah pada Pelatihan HAKI UTS, Sydney. Oktober – Desember 1997.

[14]  Ibid., h. 19.

Demokrasi dan Nomokrasi Kita

Oleh Moh Mahfud MD

Tak dapat disangkal, keadaan politik dan ketatanegaraan kita saat ini mendapatkan banyak kritik dari kita sendiri. Pemilu yang berlangsung 9 April lalu mendapatkan sorotan dan hardikan ketidakpuasan karena penyelenggaraannya tidak beres. Sudah hampir tiga pekan pemilu berlangsung, tetapi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik manual maupun yang elektronik, tak beres-beres. Protes dan penolakan atas rekapitulasi hasil pemungutan suara terjadi di berbagai daerah.

Tetapi, kalau kita mau melihat dari segi positif, perkembangan sekarang ini dapat dilihat sebagai kemajuan dalam kehidupan demokrasi kita. Saat ini rakyat sudah bisa memilih dengan bebas, termasuk bebas menerima uang dengan janji memililh calon atau parpol tertentu tetapi kemudian tidak benar-benar memilih sang pemberi uang.

Banyak yang telanjur memberikan uang, tetapi diri atau partainya tidak dipilih juga. Sudah banyak rakyat yang berpandangan bahwa menerima uang sekaligus memilih pemberinya bisa dosa dua kali, yakni dosa karena menerima uang (suap) dan dosa karena memilih berdasar suap. Jadi, kalau menerima uang tetapi tidak memilih yang memberikan uang, dosanya hanya satu, malah bisa berpahala karena mendorong orang untuk kapok berpolitik uang kepada pemilih.

Kemajuan lainnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu sekarang ini adalah lembaga yang mandiri, tidak menjadi bagian struktural dari pemerintah dan dibentuk oleh peserta pemilu sendiri (parpol-parpol) melalui DPR.

Tuduhan kecurangan pemilu tidak bisa lagi dialamatkan kepada pemerintah dan parpol tertentu karena pemerintah terdiri atas berbagai partai. Di tingkat pusat pemerintah merupakan koalisi, sedangkan di tingkat daerah pemerintahan dikuasai oleh parpol yang berbeda-beda.

Jadi, kalau pemerintah dituduh curang, hampir semua parpol menjadi tertuduh karena hampir semua parpol turut memerintah; kalau tidak di pusat, ya di daerah.

Di tingkat masyarakat pun kecurangan dalam pemilu memang terjadi di sana-sini, tetapi bukan lagi kecurangan yang dihegemoni oleh negara untuk satu parpol tertentu. Menurut media massa, kecurangan-kecurangan pemilu seperti money politics serta isu penggelembungan suara melalui kolusi dan penyuapan terhadap petugas rekapitulasi dilakukan oleh oknum atau caleg berbagai parpol di berbagai daerah. Kecurangan-kecurangan yang terjadi sekarang tidak lagi didominasi oleh dan untuk satu parpol tertentu.

Keadaan tersebut berbeda dengan era Orde Baru yang mengesankan kecurangan dilakukan oleh dan untuk satu parpol pendukung rezim yang berkuasa. Dulu penyelenggara pemilu bukan KPU, melainkan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh menteri dalam negeri dan menjadi tertuduh utama atas kecurangan yang masif.

Pelaksanaan pemilu sekarang memang buruk, terjadi kesemrawutan dan isu kecurangan di berbagai lini. Tetapi, keadaan itu dapat dilihat sebagai kemajuan dalam demokrasi kita karena kesemrawutan tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Tegasnya, kesemrawutan yang sebenarnya merupakan kemunduran pemilu ini merupakan kemajuan demokrasi karena ia menjadi tanggung jawab bersama, tidak lagi karena hegemoni negara.

Kemajuan lain dalam perkembangan demokrasi kita dewasa ini ialah adanya kebebasan bagi siapa pun untuk melancarkan kritik bahkan mengajukan diri untuk menjadi presiden. Setiap hari kita dapat mendengar kritik tajam dan menonton demonstrasi tentang kehebatan orang yang merasa hebat, meski kemudian ternyata tidak punya kehebatan apa pun.

Kita juga dapat menonton berbagai trik politik dalam pencalonan presiden yang sekarang bisa dilakukan oleh siapa pun secara sangat bebas dan demokratis.

Ini dapat kita catat sebagai kemajuan dalam demokrasi. Sebelum reformasi, tak mungkinlah kita bisa menyaksikan itu karena (dulu) tak ada yang berani melakukannya kecuali mau ditangkap atau diisolasi. Itulah yang mungkin dapat disebut sebagai kemajuan dalam kemerosotan demokrasi.

Tetapi, kemajuan yang tampaknya tidak paradoks dalam perkembangan ketatanegaraan kita adalah menguatnya nomokrasi (kedaulatan hukum) sebagai pengimbang atas demokrasi (kedaulatan rakyat). Jika dulu keputusan-keputusan politik yang hegemonik selalu bisa dipaksakan atas nama demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi.

Lihat saja betapa banyaknya UU yang ditetapkan secara demokratis di DPR tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan nomokrasi. Ini kemajuan yang signifikan, tidak paradoks, dan perlu dikuatkan. (Sumber: Jawa Pos, 27 April 2009).

Tentang penulis:
Prof Dr H Moh Mahfud MD SH SU, mantan Menhan, kini hakim pada Mahkamah Konstitusi.

 

Akar Masalah NPWP Ganda

Oleh Chandra Budi

Saya menyimak kritikan seorang pembaca, bahwa Penerbitan NPWP Ganda Merugikan Wajib Pajak. Hal itu menggelitik saya untuk menulis apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan sehingga NPWP bisa terbit lebih dari satu kali (ganda).

Terlebih lagi, keberadaan nomor pokok wajib pajak (NPWP) menjadi lebih penting akhir-akhir ini karena beberapa fasilitas tertentu yang diberikan oleh Ditjen Pajak mensyaratkan NPWP, seperti pembebasan fiskal luar negeri dan tarif pajak yang lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP. Karena itu, sangat wajar bagi masyarakat yang akan memanfaatkan NPWP untuk dapat mengetahui proses penerbitan NPWP secara jelas.

Ekstensifikasi WP
Menurut pengalaman di lapangan, hanya ada dua alasan mengapa masyarakat berkepentingan untuk memiliki NPWP secara sukarela. Pertama, NPWP digunakan sebagai syarat pengajuan kredit. Bagi peminjam dana bank di atas Rp 50 juta, memiliki NPWP merupakan klausul wajib. Setelah pinjaman diperoleh, bagi mereka NPWP selanjutnya menjadi tidak berarti lagi.

Kedua, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk memiliki NPWP. Ini terjadi bagi pemegang proyek (bendahara) pemerintah dan rekanannya. Bagi pemegang proyek kegunaan utamanya adalah untuk memudahkan pencairan dana melalui APBN/APBD, sedangkan bagi rekanan sebagai syarat ikut tender proyek.

Alhasil, apabila masa kerja proyek habis, NPWP tersebut sudah tidak bermanfaat lagi karena tahun berikutnya proyek yang sama belum tentu ada dan proyek baru berganti nama. Kondisi ini menyebabkan penambahan jumlah wajib pajak di Indonesia berjalan di tempat.

Akhirnya pada awal Maret 2007, Ditjen Pajak menggulirkan program penambahan wajib pajak yang disebut ekstensifikasi wajib pajak. Program ini bertujuan menambah jumlah wajib pajak -dengan menerbitkan NPWP- yang difokuskan pada karyawan swasta dan PNS dan pusat-pusat perbelanjaan. Kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia bergerak secara serempak mendekati pemberi kerja (perusahaan swasta atau pemerintah daerah) dan menyisir pusat pusat perbelanjaan untuk mengumpulkan data jumlah pegawai atau pemilik tempat usaha yang belum memiliki NPWP.

Selanjutnya, berdasarkan data tersebut diterbitkanlah NPWP. Program ini berhasil menambah jumlah WP. Data empiris membuktikan bahwa pada Oktober 2007 terjadi penambahan 1,2 juta NPWP, sehingga pada saat itu jumlahnya berkisar 6,2 – 7 juta NPWP.

Pada akhir Desember 2008, NPWP naik menjadi 8,807 juta (Kompas, 15/4/2009). Data terakhir per 31 Maret 2009 jumlah NPWP sudah menjadi 11,167 juta (Kompas, 15/4/2009). Malah, angka NPWP pada April 2009 sudah melejit pada kisaran 13 juta NPWP (Bisnis Indonesia, 16/4/2009).

Bila dibandingkan dengan awal 2007, sampai dengan sekarang diperkirakan NPWP sudah naik lebih dua kali lipatnya.

NPWP Ganda
Ditjen Pajak menggunakan mekanisme penerbitan NPWP secara jabatan dalam program ekstensifkasi wajib pajak, sesuai pasal 2 ayat 4 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Yaitu, direktur jenderal pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak walaupun persyaratan subjektif dan objektif telah terpenuhi. Oleh karena itu, maka keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas data dan mekanisme validasi dalam sistem penerbitan NPWP.

Kualitas data yang diberikan oleh calon wajib pajak akan memengaruhi proses validasi selanjutnya. Calon wajib pajak sebenarnya hanya diminta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan apabila sudah ber-NPWP wajib juga menyertakan fotokopi NPWP-nya atau NPWP suaminya. Persoalannya, dalam tenggat yang ditentukan, data yang dibutuhkan juga tidak tersedia. Maka, Ditjen Pajak sesuai amanat UU dapat langsung menerbitkan NPWP dengan atau tanpa data pendukung tersebut.

Alhasil, terjadinya NPWP ganda sangat mungkin. Ditjen Pajak sudah mengantisipasi kasus seperti ini dengan menyiapkan proses penghapusan NPWP baru tadi secara cepat dan tanpa merugikan wajib pajak itu sendiri.

NPWP ganda sebenarnya dapat dicegah dari dua sisi. Dari sisi calon wajib pajak atau wajib pajak yaitu dengan aktif memberikan data yang diminta oleh Ditjen Pajak melalui pemberi kerjanya. Bila telah ber-NPWP, fotokopi NPWP-nya wajib dilampirkan. Dengan demikian, otomatis data wajib pajak tersebut tidak akan dilanjutkan pada proses selanjutnya.

Dari sisi Ditjen Pajak, penerbitan NPWP telah melalui proses validasi. Walaupun calon wajib pajak menyatakan tidak memiliki NPWP sebelumnya, apabila dalam proses validasi ternyata calon wajib pajak tersebut telah terdaftar (mungkin lupa atau tidak tahu telah memiliki NPWP), otomatis NPWP baru tidak akan diterbitkan.

Proses validasi memegang peran sangat penting untuk menghindari kasus NPWP ganda. Karena nama dan alamat tidak unik, identitas kependudukan (seperti KTP) mutlak diperlukan dalam rangka proses validasi ini. Persoalan NPWP ganda ini juga harus dilihat kasus per kasus karena KTP sebagai alat validasi bagi Ditjen Pajak menjadi gagal kalau calon wajib pajak tersebut memiliki KTP lebih dari satu.

Saat ini perluasan basis pajak (tax base) merupakan cara terbaik untuk menambah penerimaan pajak. Walaupun berefek jangka panjang dan penerimaan pajak yang dihasilkan relatif sedikit, struktur yang terbentuk sangat kukuh. Ibarat suatu bangunan, kaki-kaki yang banyak sangat diperlukan untuk menopang bangunan tersebut agar tidak roboh. Demikian juga terhadap penerimaan pajak yang ditargetkan. Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan membayar pajak berapa pun, akan membuat target tersebut mudah dicapai.

Tentu, keberhasilan ini akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi, masalah NPWP ganda jangan membuat masyarakat jadi ragu dan merasa dirugikan. (Sumber: Jawa Pos, 28 April 2009).

Tentang penulis:
Chandra Budi, staf Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

 

Menyoroti Perdagangan Kaum Perempuan

Oleh Mustofa Liem

“It happened, therefore it can be happened again: this is the core of what we have to say.” (Primo Levi)

Masalah trafficking masih terus membelenggu negeri kita, seperti tampak pada Cover Story Jawa Pos (21 dan 22 April 2009) yang mem-blow up perdagangan perempuan asal bumi Minahasa ke Papua.

Memang, masalah perdagangan orang begitu memprihatinkan. Mengapa ada manusia yang tega menjual sesama untuk dieksploitasi tubuhnya, bahkan diambil organ tubuhnya sehingga martabat luhur kemanusiaannya sungguh amat dilecehkan?

Membaca “Cover Story” itu, saya jadi teringat kalimat salah satu korban holocaust Primo Levi di awal tulisan ini yang menyebutkan “Trafficking terjadi lagi, sehingga masalah ini bisa saja terus terulang: Inilah inti persoalan yang harus kita bicarakan”.

Tak heran jumlah kasus ini terus membengkak. Menurut Laporan Perdagangan Manusia yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 2007, Indonesia tercatat sebagai juara kedua dunia dalam soal dagang manusia. Sekitar 1,2 juta (dari 2,5 juta orang yang diperdagangkan) adalah anak di bawah usia 18 tahun. Yang mengerikan, trafficking juga memperjualbelikan sebagian organ tubuh korban untuk kepentingan transplantasi.

Mengapa kasus dagang orang terus melonjak dan terulang? Dengan sederhana kita bisa menunjuk kemiskinan sebagai pemicunya. Tapi, jika dipikir, jawaban ini terkesan amat simplistis. Pasalnya, banyak orang miskin yang bisa tetap bertahan dalam hidup yang lurus (istiqamah). Di tengah berbagai tekanan harga sembako yang kian mencekik, mereka tidak sampai menjual diri.

Uang Lecehkan Martabat Manusia
Memang materialisme bisa menggoda sebagian orang, meski mereka tidak masuk kategori miskin. Tentu saja ada orang miskin yang tergoda akan materi sehingga rela menjual anggota kerabatnya sendiri.

Materialisme atau godaan akan uang juga telah menggoda para calo atau muncikari untuk menipu banyak gadis dengan iming-iming kerja enak, tapi kemudian dilacurkan. Kita tentu tidak melupakan kasus puluhan gadis asal Tulungagung yang diiming-imingi menjadi duta wisata ke Jepang, lalu dilacurkan di Tokyo dan beberapa kota lain di Jepang. Publik perlu sadar modus operandi para calo trafficking.

Publik juga harus sadar trafficking adalah tindak kriminal. Ini boleh jadi yang kurang disadari banyak kalangan, termasuk pihak keluarga yang kerap justru menjadi pengambil inisiatif awal dalam menjual kerabatnya sendiri kepada para calo.

Mengapa ini jahat? Karena yang diperjualbelikan adalah manusia. Martabat manusia benar-benar dibuat lebih rendah daripada hewan jika praktik ini terus dilakukan. Dalam Vienna Forum PBB baru-baru ini juga ditekankan perlunya martabat manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dilindungi dari bahaya trafficking.

Sosialisasi UU No 21/2007
Nah, agar tidak makin banyak korban, negeri kita sebenarnya sudah punya payung hukum. Pertama, pasal 297 KUHP yang menyebutkan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa.

Kedua, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (pasal 83). Ketiga secara khusus Indonesia juga telah menerbitkan lex specialis (hukum khusus) tentang perdagangan orang, yaitu: UU No 21/2007.

Agar lex specialis ini lebih tersosialisasi, kita perlu mengetahui apa sebenarnya definisi perdagangan manusia. Menurut UU No 21/2007 pasal 1 angka 1, perdagangan orang adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Kita juga perlu tahu apa yang dimaksud korban menurut UU No 21/2007. Definisi korban perdagangan orang adalah: “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang” (pasal 1 angka 3 UU No 21/2007).

Lalu apa ancaman hukumannya? Pasal 2 UU No 21/2007 mengancam sanksi pidana bagi para penjahat perdagangan manusia. Yang dimaksud pelaku dalam hal ini adalah penjual dan pembeli, termasuk lelaki hidung belang. Sanksi hukumnya adalah penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta, dan paling banyak Rp 600 juta. Jika korbannya anak-anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga (pasal 17).

UU No 21/2007 sudah bagus, hanya perlu lebih disosialisasikan dan tentu saja perlu sungguh diterapkan untuk menjerat para pelaku agar tidak sekadar menjadi macan kertas. Sebab, sudah banyak hukum bagus di negeri ini, tapi kemudian lemah dalam implementasinya. (Sumber: Jawa Pos, 23 April 2003)

Tentang penulis:
Mustofa Liem PhD, pernah penjadi Koordinator Antitrafficking untuk Region Indonesia Timur (2004-2007).

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,696,693 hits
April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930