Archive for the 'Artikel Pengamat' Category

Arab Saudi dan Kontra Terorisme

Oleh Muhammad Fakhry Ghafur

Pertemuan antara negara-negara Arab Islam dan Amerika Serikat dalam sebuah konferensi bertajuk Arab Islam American Summit di Riyadh pada 21 Mei lalu menjadi titik tolak perlawanan negara-negara Arab dan Islam terhadap terorisme, termasuk Arab Saudi. Sebagai garda depan pemberantasan terorisme di kawasan, Arab Saudi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendorong terciptanya aliansi baru melawan terorisme di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari upaya Saudi mengerahkan kekuatan militernya untuk melumpuhkan basis-basis terorisme di Timur Tengah, seperti, serangan terhadap kelompok Al Houti di Yaman, maupun membantu pasukan Irak melawan kelompok ISIS di Mousul. Bahkan, belum lama ini, Saudi membuat negara-negara sekitarnya heran dengan membangun koalisi militer anti terorisme, di tengah masih berkecamuknya konflik di sejumlah negara di Timur Tengah. Pada saat itu, ada sekitar 35 negara yang menandatangani kesepakatan koalisi anti terorisme yang di gagas Saudi. Iran tidak termasuk di dalamnya yang justru membantu pemberontakan kelompok Al Houti di Yaman.

Konflik Internal

Kebijakan Politik Luar Negeri Saudi dalam membangun kerjasama internasional tidak lepas dari dinamika sosio-politik dalam negari Arab Saudi sendiri yang sedang mengalami kemunduran. Di bidang ekonomi, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Saudi telah mengalami kemunduran cukup signifikan. Indeks ekonomi negara tersebut turun drastis dari 10 persen pada tahun 2010, menjadi 1,2 persen di tahun 2016 lalu. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 1,6 persen dengan defisit anggaran sekitar 13 persen. Krisis yang terjadi tersebut jelas memaksa pemerintah mengambil kebijakan baru untuk meredam gejolak krisis ekonomi yang melanda. Krisis tersebut tidak hanyak berdampak bagi perekonomian negara, tetapi juga mengakibatkan kesenjangan dan tekanan sosial bagi rakyat Saudi.

Sebagaimana yang dikutip oleh Wall Street Journal, rakyat Saudi harus menghadapi persoalan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran seiring kebijakan pemangkasan subsidi secara besar-besaran.
Memang, sejak lama Saudi memberlakukan rakyatnya secara istimewa, mereka diberikan asuransi kesehatan dan jiwa, subsidi bahan bakar, listrik, air hingga apartemen secara gratis. Namun, kebijakan pengetatan ekonomi telah berdampak luas bagi daya saing ekonomi masyarakat dan memicu eskalasi konflik pada tingkat kelas menengah bawah. Gelombang protes pun mulai terlihat, tidak hanya di kalangan elit kerajaan, tapi juga di akar rumput terutama di wilayah Timur Saudi yang mayoritas penduduknya Syiah dan kerap mendapat perlakuan diskriminasi.

Sementara itu, dalam tataran lokal, dinamika politik Saudi kerap dihadapkan pada perlawanan dari gerakan pemberontakan dan radikalisme, terutama pasca terjadinya pelang teluk 1991. Sejak saat itu, rezim monarki As-Saudi harus berhadapan dengan tumbuh suburnya gerakan pemberontakan yang menginginkan adanya reformasi keagamaan di Saudi. Mereka menunjukkan diri sebagai bagian dari opposition group yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah dan mempertanyakan legitimasi ke-Islaman otoritas kerajaan. Selama beberapa dekade, pemerintahan monarki telah diklaim “menyimpang” dari jalur hukum syariah yang telah digariskan, bahkan terkesan liberal dan dekat dengan “barat” dalam setiap kebijakan politik luar negerinya.

Meski pada era awal dekade 1980an, Saudi berhasil mengatasi tantangan dari gerakan pemberontakan, namun kemunculan gerakan baru yang lebih radikal, tampaknya masih menjadi perhatian lebih pemerintahan monarki, terlebih belum lama ini pasca hancurnya gerakan ISIS di Mousul, banyak kalangan memandang bahwa gerakan radikalisme akan keluar dari basis asalnya untuk membangun jaringan yang lebih luas di kawasan.

Di Saudi sendiri, akar pesinggungan konflik antara rezim monarki dengan kelompok militan dapat dirunut sejak abad ke-18 yang mendorong Raja saat itu, Abdul Aziz bin Saud untuk menaklukan dan menyatukan Jazirah Arab, yaitu sekitar tahun 1925. Meski secara ideologi berdasarkan pada pemikiran Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, rezim monarki tetap harus berhadapan dengan kelompok militan lainnya, seperti perlawanan dari kelompok kabilah atau suku yang memang masih sangat dominan dan fanatik terhadap kesukuannya.

Tumpuk kekuasaan kerajaan, misalnya, secara turun temurun memang sudah di gariskan dan berasal dari Ali As-Saud atau keluarga As-Saud. Sejumlah gubernur maupun wali kota yang ada di beberapa kota Saudi secara garis besar berasal dari keturunan As-Saud. Ali As-Saud, sendiri merupakan sebuah keluarga besar yang berasal dari Bani Hanifah dari keturunan Bakr bin Wail.

Keluarga inilah yang membangun kerajaan dalam tiga tahap, pertama, dimulai dari generasa As-Saud pertama, kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yang menjadi tonggak berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern.

Sampai saat ini sudah ada sekitar lima ribu keturunan Ali As-Saud yang ada di Saudi dan menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan. Selain keturunan Ali As-Saud dari Bani Hanifah, ada juga dari Kabilah lainnya yang mendiami berbagai penjuru Saudi, seperti Bani Utaibah, Tamim, Qahthan, Ali Katsir dan sebagainya hingga mencapai sekitar 72 kabilah. Persaingan jabatan publik dan posisi penting di pemerintahan tentu saja memicu gesekan antar suku yang ada disana, termasuk yang memberontak terhadap pemerintahan monarki. Sebagai contoh, misalnya, pada tahun 1979 ketika kelompok pimpinan Juhaiman Al-‘Utaibi Al-Ikhwan dari Bani Utaib berusaha mengambil alih Masjidil Haram di Mekkah, hingga dapat digagalkan dengan kekuatan militer. Demikian halnya dengan kelompok pemberontakan di Timur Saudi, tidak lepas dari gesekan serta ketidakpuasan suatu kelompok terhadap kebijakan monarki.

Karena itu, tidaklah mengherankan jika isu radikalisme dan reformasi keagamaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial-politik di Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Pasca Runtuhnya ISIS

Selain karena faktor internal, faktor eksternal yang ditandai dengan semakin melemahnya basis kekuatan ISIS di Mousul, mendorong semakin kuatnya aliansi antiterorisme pimpinan Saudi untuk terus melanjutkan misisnya guna membendung jaringan teorisme di Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pasca delapan bulan operasi militer gabungan Irak di Mousul, akhirnya kota mousul dapat dikuasai militer Irak. Keberhasilan militer Irak merebut Mousul di prediksi banyak kalangan sebagai dari kehancuran ISIS di Irak.

Pasca serangan tersebut, ISIS dikabarkan semakin mengalami disorganisasi dan melemahnya logistik pertahanan mereka seiring dengan serangan pasukan koalisi. Pembelotan dari sejumlah anggota ISIS di Irak maupun Suriah menambah semakin tersudutnya ISIS dalam kehidupan masyarakat di Timur Tengah. Berdasarkan data dari Badan Kontra Terorisme Uni Eropa bahwa telah terjadi penurunan drastis dukungan dari warga di Eropa yang muslim untuk bergabung dengan ISIS dari yang sebelumnya mencapai lima ribu orang menjadi ratusan orang saja. Adanya perubahan strategi pemberantasan terorisme ditenggarai sebagai keberhasilan badan keamanan militer di kawasan. Dari sini peran negara-negara sekitar dalam pemberantasan terorisme ISIS di kawasan sangat dinanti, terlebih jika kekuatan regional yang tergabung dalam aliansi kontra terorisme dapat bekerjasama dengan baik dan mampu meredam kekuatan ISIS.

Sementara itu, dalam konteks politik Saudi, sebenarnya eksistensi ISIS bukanlah sesuatu yang baru, beguhung keberadaan kelompok ini juga ditenggarai sudah ada di Saudi sama halnya dengan Al-Qaeda yang muncul seiring berkembangnya radikalisme di kawasan. ISIS atau Daisy di Saudi membentuk jaringan kelompok-kelompok kecil yang tidak terkait satu dengan yang lainnya, dimana jaringan ini masuk dalam kelompok-kelompok kecil melalui peran media sosial sama dengan apa yang pernah dilakukan Al-Qaeda sebelum menjadi organisasi besar di dunia. Ancaman ISIS di Saudi jelas mencoreng citra negara tersebut sebagai “polisi kawasan”.

Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, sejumlah wilayah di Saudi terdampak serangan terorisme yang mengatasnamakan ISIS, antara lain serangan yang mengatasnamakan ISIS di sebuah perkampungan dekat dengan komplek Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah dan di sekitaran komplek dekat Masjid Nabawi beberapa waktu lalu. Semakin maraknya ISIS mendorong pemerintah Saudi untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam penanganan aksi terorisme di dalam negeri, salah satunya adalah dengan memasukan hukuman (Had) dalam hukum formal Saudi terhadap para pelaku teror. Selain itu, pemerintah Saudi bekerjasama dengan pihak intelejen nasional untuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap media sosial dan jaringan telekomunikasi publik. Bahkan, pihak kementerian telekomonikasi Saudi telah memberlakukan sistem pemblokiran langsung terhadap akses telekomunikasi pribadi jika memang terindikasi bersentuhan dengan kelompok ISIS.

Ada beberapa analisis yang muncul pasca pudarnya ISIS dan menggeliatnya isu kontra terorisme yang didengungkan Saudi. Pertama, Selama ini, Arab Saudi dikenal sebagai basis ideologi kelompok ekstrimis, seperti gerakan Salafiyyah maupun Wahhabiyyah dan menjadi pendukung finansial kelompok Al-Qaeda di belahan dunia. Dengan adanya isu kontra-terorisme Saudi, paling tidak publik internasional mendapatkan informasi baru, bahwa Saudi bukanlah pendukung gerakan terorisme, tetapi justru menjadi garda depan dalam pemberantasan terorisme. Kedua, Saudi kerap digambarkan sebagai negara Islam yang hidup di tengah hedonisme para pejabatnya.

Berbagai berita internasional bahkan kerap menyudutkan Saudi dengan kemewahan dan sikap glamour para pemimpinnya. Keseriusan Saudi memberantas terorisme menunjukkan pemerintah monarki berusaha untuk keluar dari keterpurukan negaranya. Terakhir, anggapan selama ini, Saudi selalu identik dengan “polisi kawasan” yang tidak punya independensi karena kerap terombang ambing oleh kebijakan negara-negara besar dunia. Terbentuknya poros aliansi antiteror menunjukkan itikad baik Saudi dalam membela negara-negara Timur Tengah, khususnya di dunia Islam. Poros anti terorisme yang digagas Saudi pun menunjukkan semakin kokoknya peran Saudi dalam menghadapi aksi terorisme terutama yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan Syiah Al-Houti di Timur Tengah. Sikap ini juga menunjukkan bahwa Saudi berada di garis terdepan dalam membela negara-negara yang hancur akibat aksi terorisme dunia. Wallahu’alam.

Tentang penulis :
Muhammad Fakhry Ghafur, Peneliti Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Gedung Widya Graha Lt.XI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 12710, Telp. 021-5207118, email : fachryghafur@gmail.com

Iklan

Urbanisasi dan Timpangnya Kebijakan

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Perubahan struktur ekonomi tidak jarang bermuara pada kesenjangan pembangunan. Dilihat dari tinjauan spasial, gerak perekonomian dari tahun ke tahun telah mengalami pergeseran dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/moderen. Hal yang tentu berimplikasi luas terhadap pola mobilitas sosial seperti urbanisasi.

Istilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam kurung waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4 persen dan selama periode 2000 hingga 2010 luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Data ini bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai salah negara dengan laju urbanisasi tertinggi didunia dan tercepat di Asia.

Kondisi yang sedemikian rupa menyiratkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju kesejahteraan atau justru hanya menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi ?.

Dalam kaitan ini, pandangan Viet Cuong dalam Does Urbanization Help Poverty Reduction in Rural Areas? Evidence from a Developing Country dapat menjadi suatu acuan mendasar bahwa urbanisasi adalah “a key feature of economic development”. Ibarat pedang bermata dua, apabila tidak ditangani dengan kebijakan proporsional, maka sisi pedang bisa saja menyayat dan tidak menghasilkan dampak positif sehingga yang timbul hanya ketimpangan semata. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu disusun oleh pemerintah sebagai upaya mencegah masalah laten urbanisasi yang dapat berujung pada kemiskinan struktural kota.

Mobilitas Sosial

Tak dapat dipungkiri, wilayah perkotaan masih menjadi tempat terbaik arus perpindahan masyarakat dari pedesaan. Berbagai faktor daya tarik dan dorongan memotivasi terjadinya migrasi ini. Namun kemiskinan memainkan peran utama dalam mendorong orang ke padang rumput yang lebih hijau.
Banyak orang meninggalkan pedesaan berharap memperoleh kesempatan lebih besar yang ditawarkan oleh kota-kota. Terutama dari sisi peluang komersial dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Apalagi kondisi pedesaan saat ini belum mampu memberikan garansi akan pekerjaan yang layak. Sebab, masih maraknya kebijakan tambal sulam dan tidak tepat sasaran.

Migrasi pedesaan terkait dengan aspek modernisasi, industrialisasi, dan proses rasionalisasi sosiologis, yang menjadikan masyarakat sebagai subjek yang harus terikat didalamnya. Asumsinya, dengan perpindahan ke daerah kota besar, orang akan mampu memiliki pekerjaan berpenghasilan tinggi, pendidikan yang lebih baik dan bahkan akses penghidupan yang lebih memadai. Namun fakta itu tidak selalu benar. Keputusan menggantukan harapan pada kota-kota besar berarti memutuskan sebuah pilihan untuk menghadapi persaingan kerja yang lebih besar dan kompetitif. Ini berarti hanya orang-orang dengan kemampuan maksimal yang bisa tetap survive dari tekanan kehidupan perkotaan.

Hal ini dibenarkan oleh George Simmel, seorang ahli sosiologi masyarakat dari Jerman, mengemukakan bahwa meningkatnya konsentrasi, keragaman orang dan aktivitas yang sedang berlangsung di kota membuat orang-orang perkotaan mengalami tekanan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab utama mentalitas hidup di perkotaan. Khususnya mereka, masyarakat desa yang berpindah ke kota tanpa adanya modal dan kemampuan atau keterampilan yang memadai.

Kota-kota besar saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan populasi, dan yang paling jelas adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk hidup. Parahnya lagi, ledakan penduduk ini tidak didukung oleh kemampuan dinamis pemerintah (dynamic governance) dalam perencanaan kota yang seharusnya mengedepankan aspek kultural dan dynamic capabilities. Alhasil, fenomena berupa kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran kota, sanitasi, dan sebagainya semakin menjamur dan menjadi penyakit yang tak terpisahkan dari kehidupan kota.

Salah satu kejadian yang paling umum terjadi yaitu ketika masyarakat desa berpindah ke daerah perkotaan dan mereka tidak punya pilihan selain tinggal di tempat yang tidak memiliki listrik dan air minum bersih. Beberapa orang bahkan harus tinggal di kolong jembatan atau di taman-taman. Mendirikan permukiman baru yang tentunya jauh dari kata layak dengan status ilegal. Hal ini terjadi karena tingginya biaya sewa beli properti kota sebagai dampak gentrifikasi.

Langkah Kebijakan

Situasi hari ini, proses urbanisasi telah terjadi pada skala global. Dalam banyak kasus, fenomena urbanisasi biasanya melibatkan negara berkembang karena pemerintah sangat fokus pada kesungguhan untuk mencapai status kota maju. Akibatnya, hampir semua wilayah di perkotaaan telah dikembangkan dalam skenario perencanaan yang buruk. Bahkan daerah hijau pun sudah bertransformasi menjadi kawasan industri atau bisnis. Ini menggambarkan bahwa ternyata urbanisasi secara cepat berimplikasi terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Kini persoalan urbanisasi memperhadapkan pemerintah daerah pada tantangan sosial, politik dan ekonomi. Pada dasarnya, tantangan ini disebabkan oleh jumlah populasi yang melonjak di kota daripada yang direncanakan semula, sehingga berakibat pada mobilitas vertikal yang turun (social sinking atau downward mobility).

Menurut saya, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah ledakan populasi yang terpusat di perkotaan. Pertama, perlunya penguatan sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di berbagai daerah diluar kota-kota besar. Dukungan di sector ini sangatlah penting untuk memastikan proses ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Selain itu, penyerapan lapangan kerja juga akan lebih terbuka dan tidak hanya bertumpu pada industrialisasi kota-kota besar. UKM yang memproduksi produk buatan lokal harus dipasarkan secara efisien melalui dukungan pemerintah baik berupa integritas dan regulasi prioritas.

Kedua, reformasi agraria sebagai basis pendapatan masyarakat dan petani di pedesaan secepatnya segera direalisasikan. Sebab, alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat setidaknya terdapat 50.000 hingga 100.000 hektare menyusut tiap tahunnya. Baik itu disebabkan karena beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap oleh petani karena regenerasi petani yang hampir mandek dan juga tergusur oleh proyek pemerintah.

Ketiga, revitalisasi pembangungan ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan akan menjadi motor pengerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tepat di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu. Namun, apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah, dengan sendirinya tentu akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurai dilema-dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang belakang ini mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi.

Tentang penulis :
Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Kontak Person : 085298337494, Jalan Paseban Raya Senen, Jakarta Pusat.

Di Tengah Geliat Perkara Korupsi

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Francis Fukuyama lewat sebuah tulisan mengemukakan bahwa ketika abad ke-20 arus wacana ditandai dengan perjuangan ideologis besar antara demokrasi, fasisme dan komunisme maka pada abad ke-21, korupsi menjadi sebuah isu dominan dan menentukan di berbagai aspek kehidupan bernegara. Harus diakui, dalam beberapa tahun terakhir, isu korupsi atau secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi telah menarik perhatian sejumlah akademisi dan praktisi kebijakan. Bukan tanpa alasan, skandal korupsi telah banyak menjerat sejumlah aktor pejabat publik baik di negara-negara industri besar atau negara berkembang dan bahkan berujung pada penggulingan rezim pemerintah berkuasa.

Pada dasarnya ihwal korupsi yang menggejala belakangan ini merupakan fenomena modern. Muncul secara bertahap pada abad 16 dan 17 ketika istilah semacam kontrak sosial telah dipergunakan untuk melindungi kepemilikan publik. Teori-teori seperti Hugo Grotius, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan Samuel von Pufendorf perlahan mulai mengemuka, yang secara mendasar mengatakan bahwa seorang penguasa dapat secara sah berdaulat namun bukan dengan hak kepemilikan.

Hal ini tentu berbeda dengan era di abad pertengahan Eropa, dimana konsep publik dan pribadi belum dikenal luas. Oleh Max Weber diistilahkan sebagai ‘patrimonial’ yaitu ketika otoritas politik dianggap sebagai hak milik pribadi yang dapat diturunkan kepada keturunan sebagai bagian dari warisan mereka. Begitu pula dengan sistem pada zaman dinasti, seorang raja dapat memberikan seluruh wilayah kekuasaanya beserta isinya kepada putra atau putrinya sebagai hadiah, karena ia menganggap wilayahnya sebagai milik pribadi.

Akan tetapi, memasuki era modern dewasa ini, ketika negara-negara telah terfragmentasi ke dalam bentuk sistem berbeda-beda, berupa perwujudan demokrasi maupun otoriter dan juga pergerakan sistem pasar yang mengalami transisi kedalam sistem pasar bebas, tampaknya telah memunculkan corak baru perilaku korupsi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Kondisi yang terjadi, pejabat publik mencoba melegitimasi demokrasi dan setidaknya berpura-pura mengadakan pemilihan yang kompetitif. Namun kenyataannya, mereka bersembunyi dibalik nilai fantastis biaya politik untuk kontestasi pilkada maupun janji-janji anti korupsi yang kerapkali dijadikan jargon kampanye menjelang pemilihan. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kurun 2010 sampai 2015 saja, sebanyak 183 Kepala Daerah telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Perkara ini semakin menegaskan bahwa penggunaan jabatan politik memerlukan pengawasan ekstra guna memutus rantai korupsi yang semakin hari makin mengakar.

Korupsi seolah menjadi siklus panjang yang sulit diputus. Kesenjangan antara political will, penegakan hukum, dan reformasi politik merupakan determinasi utama begitu sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh. Sejumlah argumentasi perubahan masih terbatas pada indikator-indikator yang bersifat kontekstual namun terhambat pada tataran implementasi. Para pemimpin politik berpura-pura menjadi pelayan masyarakat dengan ornamen modern seperti parlemen, menteri dan birokrasi. Tapi kenyataannya adalah para elit justru memasuki ruang politik untuk mendapatkan biaya ganti rugi atau sumber daya yang berakhir pada upaya memperkaya diri, keluarga dan kelompok.

Pertanyaannya kemudian, mengapa korupsi begitu sulit diberantas ? Jawabannya tentu sangatlah beragam. Pertama, dalam banyak kasus di Indonesia, semangat anti korupsi masih terbatas pada upaya menemukan pelaku tindak korupsi tetapi bukan pada reformasi sistem guna membatasi ruang para pejabat publik melakukan tindak korupsi. Apalagi beberapa tahun terakhir, pelemahan sistem seringkali terjadi. Mulai dari revisi UU KPK, revisi UU Aparatur sipil negara dan berlanjut pada hak angket DPR yang muaranya bertentangan dengan integritas pemberantasan korupsi.

Masalah demikian terjadi karena fakta bahwa reformasi sistem bersumber dari strategi politik. Dilakukan secara politis dan menguntungkan sebagian kelompok dengan kepentingan tertentu. Itulah sebabnya, inisiatif transparansi maupun penganggaran partisipatif yang seringkali dicanangkan tidak berjalan sesuai harapan karena pelemahan sistem sangat dominan terjadi di tataran elit politik. Untuk itu, agar langkah preventif tindak korupsi dapat dilakukan, lebih dahulu harus didasari oleh perubahan komitmen politik terhadap sistem atau regulasi.

Kedua, kurangnya integritas penegak hukum menyebabkan banyak kasus bersifat manipulatif. Apalagi aparat penegak hukum juga kerap terlibat kasus korupsi. Dalam situasi seperti ini, sinergitas tentu sangat dibutuhkan baik antara institusi penegak hukum yang dimotori kepolisian, kejaksaan dan KPK maupun dengan media dan NGO yang menyuarakan gerakan anti korupsi. Jangan sampai perilaku korupsi tersebut justru lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum seperti yang terjadi pada kasus suap hakim MK belakangan ini. Begitu juga dengan data Global Corruption Barometer (GCB) 2017 dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) yang juga menempatkan lembaga kepolisian masuk 5 besar lembaga terkorup di Indonesia.

Apabila menelisik penyebab lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi maka dibutuhkan pemahaman relasi antara pelaku dan kekuasaan. Dalam tingkat tertentu, relevansi kekuasaan politik dan aparat penegak hukum bisa jadi tidak berjarak. Ladang pendapatan yang terganggu berakibat timbulnya intervensi politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan aparat penegak hukum yang berasal dari koalisi atau warna politik yang sama. Menyebabkan penegakan hukum lebih sering sebagai wacana ketimbang sesuatu yang nyata dan berkeadilan.

Ketiga, lingkungan pendidikan menjadi dasar penanaman budaya anti korupsi. Hal ini tidak terbatas pada institusi pendidikan formal saja, akan tetapi lingkungan keluarga juga menjadi sangat penting menanamkan perilaku anti korupsi sejak dini. Walaupun saat ini perilaku korupsi kerapkali diklaim sebagai budaya baru pejabat publik, namun dengan penanaman semangat anti korupsi melalui lingkungan pendidikan diharapkan dapat mengubah pola budaya kedepan melalui afirmasi positif.

Kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, atau keterlibatan individu dalam pencegahan praktek korupsi sejak dini merupakan contoh kecil yang bisa dilakukan. Jika semangat anti korupsi baru hanya disuarakan ketika menjadi aktivis mahasiswa, maka idealisme itu belum tentu akan terjaga ketika suatu saat beralih peran sebagai pejabat publik, karena faktanya, banyak juga dari pelaku korupsi merupakan aktivis kampus sewaktu muda. Oleh karena itu, salah satu potensi terbesar untuk melakukan pencegahan korupsi kedepan ialah penanaman budaya anti korupsi sejak dini.

Tentu saja, beberapa poin di atas hanya merupakan sebagian alasan mengapa korupsi masih menjamur menjadi patologi negara yang sulit diobati. Proses utama selanjutnya ditentukan oleh generasi-generasi yang senantiasa menyuarakan komitmen anti korupsi melalui aksi kolektif. Membangun sinergitas untuk sama-sama terlibat di segala aspek yang berpotensi menganggu stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.

 

Tentang penulis :

Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Kontak person : 085298337494. Email : fahriardiansyah22@gmail.com

Polemik dibalik Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara


 

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Beberapa bulan lalu, rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai  Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI. Revisi ini setidaknya mengubah beberapa poin penting yang memastikan terjadinya perubahan besar dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Salah satu yang menjadi sorotan publik ialah dibukanya ruang memasukkan sekitar 1,2 juta pegawai honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara tanpa seleksi dan ditiadakannya seleksi kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Tak bisa dipungkiri, tingginya aspirasi pengangkatan tenaga honorer, khusunya didaerah menjadi pertimbangan mengapa UU ASN perlu direvisi. Pengabdian yang bertahun-tahun lamanya dikatakan harus mendapat apresiasi dalam bentuk jaminan negara terhadap pekerjaan yang pasti. Namun disisi lain, upaya gencar pemerintah menghadirkan birokrasi yang sehat melalui merit system seolah akan menjadi kontradiksi. Semangat Reformasi Birokrasi yang dicanangkan akhir-akhir ini melalui penguatan kapasitas dan netralitas ASN hingga mewujudkan right person on the right place nampaknya akan menjadi cita-cita semu belaka.

Big Bureaucracy

Ditetapkannya revisi UU ASN oleh DPR akan menjadi angin segar bagi jutaan pegawai honorer. Bagaimana tidak, akses untuk menyandang status PNS semakin terbuka karena tidak memerlukan proses tahapan seleksi kompetensi sebagaimana yang dilakukan 2014 silam. Dalam kasus ini, tingginya peningkatan jumlah honorer tiap tahunnya, berimplikasi pada belum adanya solusi kongkret pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan terhadap mereka yang menggantungkan dirinya menjadi PNS/ASN. Hal ini juga diperparah oleh perilaku politis kepala daerah yang terkadang memberikan janji palsu kepada pegawai honorer dengan iming-iming akan direkrut sebagai Pengawai Negeri Sipil.

Keputusan mengangkat tenaga Honorer tanpa seleksi secara-besaran bukanlah tanpa akibat. Merujuk pada Parkinson’s Law atau yang disebut dengan Evers Birokratisasi Parkinson (Parkinsonisasi) menyatakan kecenderungan menata birokrasi dengan memperbesar jumlah kuantitatif akan menyebabkan big bureaucracy yang berujung pada lambatnya proses kerja birokrasi. Pola semacam ini tentu akan mengarahkan pada rendanhnya efektivitas pemerintahan.

Harus diakui upaya penataan birokrasi melalui UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks efektivitas pemerintah. Berdasarkan data The Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintahan Indonesia (Government Effectiveness) pada tahun 2014 masih berada di peringkat ke-85 dengan nilai indeks – 0,01. Hal ini banyak disebabkan karena mesin penggerak birokrasi kita belum menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal.

Permasalahan efektivitas pemerintahan yang rendah menegaskan bahwa penguatan reformasi birokrasi adalah hal yang mutlak dilakukan saat ini. Kebutuhan memperbaiki kualitas aparatur sipil Negara melalui meritokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Meritokrasi merupakan solusi mutakhir saat ini guna mengobati penyakit-penyakit birokasi dan pelayanan publik yang cenderung lamban. Sistem ini mengharuskan orang diangkat ialah mereka yang memilki kualifikasi kompetensi dan juga mengharamkan pengangkatan ASN berdasarkan kekerabatan, pertimbangan politik, apalagi transaksi jual beli jabatan.

Peluang Transaksi Jabatan

Indikasi patologi Birokrasi atau penyakit birokrasi salah satunya ialah maraknya penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian dan pengawasan ASN terhadap jabatan atau promosi tertentu tidak berjalan dengan baik. Dengan direvisinya UU ASN yang merupakan kombinasi dari kecerdasan dan kinerja, tentunya akan sedikit memuluskan terbukanya cara-cara transaksi lama dalam suatu jabatan yang sejak pemberlakuan UU ASN perlahan telah ditinggalkan. Sebab akan ada 1,2 juta target potensial untuk ditawari jabatan oleh pejabat pemerintah dengan nilai uang yang menggiurkan.

Berdasarkan Informasi dari Komite Aparatur Sipil Negara, untuk jabatan pemimpin tinggi maupun pemimpin non-tinggi saja telah terdapat nilai transaksi jual-beli mencapai 35 trilliun yang berpotensi untuk dikorupsi (jual-beli) yang bisa menyebabkan kerugian pada APBD/APBN. Sungguh ironi, ketika praktik seperti ini kembali membudaya ditengah ketertinggalan birokrasi kita dari negara lain, bahkan di asia tenggara sekalipun.

Selain itu, target SMART ASN 2019 yang dicanangkan Kemenpan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing hanya akan menjadi usapan jempol semata tanpa realisasi nyata. Ketika pemerintah belum melihat permasalahan ini sebagai suatu masalah yang serius. Diperlukan rasionalisasi pemilihan sumber daya manusia dalam menetapkan masing-masing area jabatan secara proporsional, bukan dengan pembiaran berjalannya regulasi yang dapat melemahkan tujuan reformasi birokrasi.

Menyikapi hal tersebut, aparatur Sipil negara dengan konsep rightsizing sangat penting untuk diimplementasikan karena memudahkan penataan organisasi yang sesuai dengan jumlah dan keperluan organisasi. Semua ini tentunya bisa tercapai apabila elemen-elemen birokrasi dapat bertanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya, tidak dengan transaksi jabatan.

Hanya saja, pertanyaan yang muncul, seberapa kuat keinginan pemerintah menciptakan birokrasi yang sehat ditengah-tengah patologi birokrasi yang semakin lama semakin menjamur. Sebab hal ini memiliki konsekuensi antara menciptakan system yang objektif, transparan dan fairness dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat atau mengikuti kecenderungan aspirasi pengangkatan tenaga honorer dan segelintir pejabat pemerintahan yang bisa saja dipolitisasi.

Tentang penulis :

Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Kontak person : 085298337494. Email : fahriardiansyah22@gmail.com

 

Gebuk, Presiden, dan Bahasa

Oleh Bandung Mawardi

Para presiden di Indonesia selalu memberikan warisan kata-kata, memuat makna-makna politik dan kultural. Kini, Joko Widodo kembali mengingatkan masa genting saat ‘’gebuk’’ diucapkan di Istana Negara.

Presiden Soeharto (1989) memberi warisan kata politis untuk pengisahan Indonesia masa Orde Baru. Warisan itu ‘’gebuk’’. Sejak mula membentuk rezim Orde Baru, Soeharto sudah menganggap bahasa adalah modal terbesar.

Pada 1966, Soeharto memberi sambutan politisasi bahasa dalam seminar bahasa dan sastra, bermaksud meneguhkan rezim memiliki pijakan bahasa.

Berbahasa mengartikan berkuasa. Kebijakan paling bersejarah tentu pemberlakuan Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (1972).

Soeharto memang mahir menggunakan bahasa dalam pembuatan tertib politik, penguatan pembangunanisme, dan pematuhan sosial-kultural.

Kita mengingat warisan ‘’gebuk’’, setelah Presiden Joko Widodo mengucap kata ‘’gebuk’’ saat bercakap dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Mei 2017.

Perkataan mengandung ‘’kemarahan’’ dan peringatan ke orang atau organisasi agar tak meremehkan mufakat berbangsabernegara.

Mufakat bereferensi konstitusi. Joko Widodo berkata: ‘’Yang melawan konstitusi akan digebuk.’’ Kita memastikan pilihan kata tak sembarangan. Kata untuk mengingatkan kegentingan Indonesia akibat ulah orang dan organisasi melecehkan atau melawan konstitusi.

Penggunaan ‘’gebuk’’ pada dua masa pemerintahan tentu berbeda kesan-makna dan dampak. Dulu, Soeharto menganggap ‘’gebuk’’mujarab menghajar dan membungkan lawanlawan politik.

Soeharto tak ingin diejek atau dijatuhkan dari kekuasaan. Kini, Joko Widodo mengucap ‘’gebuk’’tapi berbeda situasi dan misi kebahasaan.

Kita justru mulai diinsafkan ada siasat bahasa para presiden di Indonesia, berbeda masa dan sasaran politik. Warisan bahasa paling seru mengacu ke Soekarno.

Pada masa kolonial sampai berjulukan Pemimpin Besar Revolusi, bahasa Indonesia mengandung gairah dan bergerak jauh ke langit makna tak berbatas. Di Indonesia, Soekarno pantas disahkan sebagai pembentuk dan penggerak bahasa Indonesia meski sering politis.

Pada masa 1960-an, Soekarno semakin rajin menulis dan berpidato menggunakan kata-kata keras, meledak, mengejutkan, dan galak. Kekuasaan tetap terpahamkan dipengaruhi siasat berbahasa dan menebar pesan-makna ke jutaan orang.

Di buku berjudul Revolusi Belum Selesai (2014) berisi pidato-pidato Soekarno selama 1965-1967, kita menemukan pilihan kata representatif menjelaskan Indonesia membara dalam urusan politik dan bahasa.

Soekarno mulai mengetahui ada kisruh kekuasaan setelah malapetaka 1965. Ucapan orang-orang sulit teranggap jujur dan benar. Di Istana Negara, 23 Oktober 1965, Soekarno pun berkata: ‘’Taat kepada Bung Karno, taat kepada Presiden, taat kepada Panglima Tertinggi, taat kepada Pemimpin Besar Revolusi, taat menjalankan segala komando.

Tapi kadang-kadang, diwaktu jang achir-achir ini, saja mendapat perasaan itu tjuma utjapan mulut sadja. Bukan dari semua, dari beberapa oknum.

Utjapan mulut katanja taat, tetapi didalam perbuatannja saja merasa oleh mereka itu dikentutin sama sekali!’’ Soekarno memilih ungkapan ‘’dikentutin’’ dalam menanggapi kemunafikan bahasa di kekuasaan.

Piliha kata itu mengesankan bau busuk, pelecehan, dan perlawanan. Pada lakon kekuasaan di Indonesia, ‘’kentut’’ perlahan lumrah tergunakan dalam ejekan politik dan perlawanan moral.

Bahasa mengeras dan kasar, menguak situasi politik Indonesia. Kita tak pernah membuat kamus ungkapan politik Soekarno tapi lazim mengingat pilihan kata Soekarno dalam slogan atau pengutipan di tulisan.

Orang-orang mungkin enggan mengingat Soekarno mengartikan ‘’kentut’’ dalam politik tak keruan di Indonesia masa 1960-an. Kita cenderung mengingat kemahiran memilih kata berasal dari pelbagai bahasa dalam menggerakkan kekuasaan dan mengukuhkan diri sebagai pemimpin.

Pada masa 1940- an, Soekarno juga sempat membuat geger akibat penggunaan istilah ‘’sontolojo’’ dalam tanggapan perilaku beragama dan tata sosial-politik di Indonesia.

Kita beralih ke Soeharto. Kebijakankebijakan bahasa pada masa Orde Baru mengukuhkan Soeharto adalah penguasa bermodal bahasa. Pelaksanaan kongreskongres bahasa selalu menginduk ke perintah dan gagasan Soeharto.

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi sering dipengaruhi politik bahasa berpusat ke Soeharto. Pilihan kata Soeharto pun gampang menimbulkan polemik dan penelitian bermaksud mendefinisikan Orde Baru.

Soeharto mengingatkan: Proses pembangunan kita cenderung mengutamakan penggunaan bahasa pembangunan dan bahasa yang resmi digunakan untuk komunikasi pada tingkat nasional, yaitu bahasa Indonesiaî (Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, G Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989). Soeharto tak rajin menulis tapi sanggup menentukan nasib bahasa Indonesia, bermisi pemajuan atau politisasi.

Pada masa 1980-an, Soeharto mungkin menganggap telah berlangsung pembakuan bahasa Indonesia untuk penciptaan tertib politik. Segala protes dan kritik dilemahkan melalui penghalusan.

Soeharto seperti terlindungi dari serangan bahasa perlawanan. Tata bahasa di politik mengalami pengendalian berdalih tata krama, pembangunan, dan persatuan.

Soeharto tampil sebagai penguasa bahasa Indonesia agar kekuasaan tetap utuh, tak bolong atau runtuh. Di buku Amanat Kenegaraan IV, 1982-1985, Soeharto menjelaskan: ‘’Sebagai bangsa kita telah dapat melampaui saat-saat yang sulit dalam perkembangan dan pertumbuhan kita untuk menjadi bangsa yang makin dewasa, makin matang dan makin tahan uji.’’

Kalimat elok mengandung pengertian bahwa kebijakan politik bahasa turut menjadi penentu Indonesia ‘’dewasa, matang, dan tahan uji’’. Pengertian menurut penguasa, bukan bersumber dari gejolak atau resah di benak jutaan orang.

Warisan Kata

Soeharto tak mampu mempertahankan tertib politik melulu dengan seribu perintah. Pada 1989, Soeharto pun menggunakan ‘’gebuk’’untuk mengatasi segala kritik dan gerakan politik perlawanan.

Kata itu menakutkan dan mengesankan tindakan keras. Barangkali ‘’gebuk’’terpilih dari hasil adonan politik dan militer berlatar kejawaan. Di imajinasi bocah, ‘’gebuk’’ itu alat untuk menghukum. Bocah melanggar atau melawan orangtua bakal ‘’digebuk’’, sakit dan bermaksud menimbulkan jera atau trauma.

Di mata penguasa, ‘’gebuk’’itu kata untuk menghancurkan perlawanan. Kata itu sempat bercerita Soeharto dan Orde Baru. Sekian tahun, kata-kata politik mulai dipamerkan para presiden, setelah Soeharto.

Para presiden di Indonesia selalu memberikan warisan kata-kata, memuat makna-makna politik dan kultural. Kini, Joko Widodo kembali mengingatkan masa genting saat ‘’gebuk’’ diucapkan di Istana Negara.

Joko Widodo tentu tak meniru Soeharto. Indonesia sedang ruwet akibat persaingan identitas politik dan sebaran spanduk-sapnduk melawan konstitusi. ‘’Gebuk’’ terpilih demi konstitusi, bukan untuk melindungi laku politik Joko Widodo. (Sumber: Suara Merdeka, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

 Bandung Mawardi, adalah Kuncen Bilik Literasi tinggal di Solo

Jihad Kebangsaan Guru

Oleh Anggi Afriansyah

PARA guru merupakan para pejuang sejati. Mereka senantiasa berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pencerdasan dan pencerahan bagi anak bangsa. Bekerja tanpa sorot kamera, tetapi tetap setia mengawal anak-anak Ibu Pertiwi yang haus ilmu.

Mendidik mereka dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Tak sembarang orang mampu menjadi guru. Hanya para pejuang tangguhlah yang mampu bertahan. Pendidikan merupakan upaya untuk membebaskan dan memerdekakan.

Pada Kongres Pemufakatan Persatuan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) I yang diselenggarakan 31 Agustus 1928, Ki Hadjar Dewantara menulis manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri (Majelis Luhur Taman Siswa, 1962).

Pendidikan menurut pandangan Engku Mohammad Syafei, pendiri INS Kayutanam, harus bertumpu pada intelektualitas, kepekaan kemanusiaan, dan keterampilan (Sularto, 2016)

Mendidik bukanlah perkara mudah. Apalagi mendidik anak-anak generasi milenial saat ini. Guru harus mengeluarkan beragam amunisi kreativitas untuk melancarkan proses pembelajaran. Guru konvensional yang hanya mengandalkan ceramah pasti ditinggal peserta didik.

Tidur dan memeriksa gadget tentu lebih menarik ketimbang mendengarkan seorang guru berceramah selama berjam-jam. Harus ada kemasan baru dan segar dalam setiap kali pembelajaran.

Guru-guru yang hanya mengulang materi pelajaran yang sama dari tahun ke tahun tanpa mencoba mencari referensi baru seperti penyanyi yang memutar kaset yang itu-itu saja. Membosankan. Guru jenis itu sudah pasti ditinggalkan zaman yang berlari cepat.

Di sisi lain, di tengah minimnya keteladanan, guru harus menjadi garda terdepan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan hidup. Ajaran kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara ‘Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani’ patut ditengok kembali.

Guru adalah teladan, pemberi motivasi, dan pendorong. Pada praktiknya, guru harus mampu meyakinkan para peserta didik bahwa nilai-nilai kebaikan dan cerita mengenai tokoh-tokoh yang memiliki integritas bukan hanya ada di negeri dongeng.

Memberikan para siswa beragam kisah tak akan berhasil mengubah perilaku mereka. Apalagi jika hanya mengandalkan ceramah-ceramah.

Guru tidak boleh terjebak pada proses pendidikan yang hanya bertujuan menghasilkan para kampiun. Atau sekadar meluluskan anak-anak bangsa yang terampil dan mumpuni nilai akademiknya.

Tugas guru mendidik lebih dari itu. Tugas besar guru ialah membangkitkan setiap potensi para peserta didik dan mengoptimalkannya. Para peserta didik merupakan masa depan bangsa yang perlu dibangun jiwa dan raganya.

Mendidik adalah upaya menebar kasih, maka tindakan kekerasan fisik maupun simbolis harus dihindarkan. Menghardik, mencubit, dan memukul merupakan jalan pintas bagi guru yang sudah habis akal.

Penggunaan kekerasan dalam proses pendidikan hanya berdampak buruk pada mentalitas peserta didik. Tentu saja berbahaya jika para peserta didik lebih senang menggunakan kekerasan jika dibandingkan dengan mengedepankan upaya dialog. Ruang-ruang kelas harus menjadi arena bagi pembiasaan berdialog yang konstruktif.

Guru menulis, menginspirasi

Tugas besar guru lainnya ialah menularkan semangat membaca dan menulis kepada para peserta didik. Dengan banyak membaca, seorang guru tidak akan terjebak pada kebekuan dan kebuntuan karena mereka senantiasa memperbarui pengetahuan yang dimilikinya.

Dengan menulis, seorang guru berusaha membagikan pengetahuan yang ia miliki kepada khalayak yang lebih luas melampaui sekat-sekat ruang pembelajaran di kelas.

Melalui tulisan, seorang guru berusaha menyebarkan gagasannya kepada ‘ruang kelas’ yang lebih luas. Ketika tulisan yang dibuat dapat menginspirasi banyak orang, sesungguhnya ia telah menghasilkan amal jariah yang berlipat ganda.

Apa yang dapat ditulis guru? Banyak hal yang dapat guru tuliskan. Guru menuliskan ulasannya terhadap buku yang telah dibaca, metode pembelajaran, kiat mengajar, ataupun gagasannya tentang pendidikan.

Bisa juga menuliskan kegelisahannya terhadap fenomena sosial yang ia hadapi. Dengan tulisannya, guru dapat memberikan pengingatan kepada publik, hal yang luput dari pandangan mata.

Guru dapat memanfaatkan koran, blog, ataupun media sosial yang dimiliki untuk menyebarkan tulisannya. Beragam media dapat menjadi ruang mendiseminasikan gagasan atau praktik yang sudah mereka lakukan di dunia pendidikan. Ruang-ruang online itu harus direbut guru dan diisi dengan beragam kisah mencerahkan dan mencerdaskan.

Pengalaman seorang guru jika tidak dituliskan hanya akan menjadi kisah yang dikenang orang-orang di lingkaran terdekat saja.

Tentu amat disayangkan jika pengalaman yang kaya hanya menguap di ruang kelas. Pengalaman berharga bertemu dengan beragam karakter anak didik harusnya dapat dinikmati kalangan yang lebih luas.

Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Natsir, Kartini, Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, Pramoedya A Toer, Soe Hok Gie, HAMKA, dan Ahmad Wahib sangat dikenal mewariskan tulisan-tulisan yang menginspirasi.

Meskipun mereka sudah tak hadir secara fisik, karya-karya mereka terus diperbincangkan, diperdebatkan, dan disebarluaskan.

Tepat sekali ketika Pramoedya Ananta Toer menyatakan, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.

Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Seseorang akan diingat lebih panjang jika dibandingkan dengan ‘jatah’ umurnya di dunia karena ia menulis. Ketika seorang guru menulis, mereka telah menjaga warisan keilmuannya abadi dan tidak hilang dari catatan sejarah.

Para guru merupakan manusia tahan uji yang senantiasa berposisi sebagai penjaga nalar anak bangsa. Kerja panjang melelahkan yang tak pernah usai. Hanya guru yang memiliki napas panjang yang dapat melakukannya.

Guru yang mencintai bangsa Indonesia dengan sepenuh hati dan menyadari bahwa mendidik merupakan upaya menunaikan jihad kebangsaan. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

Anggi Afriansyah Peneliti Sosiologi Pendidikan di Puslit Kependudukan LIPI

 

Meredam Inflasi

Oleh Agus Herta Sumarto

INFLASI pada Mei sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Beberapa kebijakan dan aktivitas ekonomi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.

Setidaknya ada dua kejadian besar dan signifikan yang berpengaruh terhadap stabilitas harga barang dan jasa terutama harga bahan-bahan pokok.

Pertama kenaikan tarif dasar listrik dan yang kedua meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.

Walaupun kedua kejadian ekonomi tersebut memiliki efek yang sama terhadap stabilitas harga barang dan jasa, efek yang ditimbulkan kedua kejadian itu memiliki karakteristik dan magnitude ekonomi yang berbeda.

Meningkatnya permintaan menjelang puasa dan Idul Fitri merupakan siklus tahunan yang menimbulkan efek ekonomi temporal.

Peningkatan konsumsi masyarakat menjelang puasa dan Idul Fitri hanya terjadi pada awal dan akhir bulan puasa dan setelah itu konsumsi masyarakat kembali normal.

Dengan kata lain, pascabulan puasa dan Idul Fitri harga barang dan jasa akan berangsur-angsur kembali ke harga keseimbangannya.

Dari beberapa tahun terakhir, efek kenaik­an konsumsi masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri terhadap tingkat inflasi biasanya berkisar di angka 0,8% sampai dengan 0,9% month to month (mtm). Dengan kata lain, inflasi yang diakibatkan perubahan perilaku konsumsi di bulan puasa dan Idul Fitri tidak begitu besar.

Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi aki­bat perubahan perilaku ini ialah menjaga stabilitas pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok yang biasanya banyak dibeli masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.

Seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir. Jika pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan barang-barang kebutuhan pokok tersebut, kenaikan tingkat inflasi tidak akan terlalu tinggi.

Bahkan inflasi yang diakibatkan kenaikan konsumsi ini bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Naiknya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang puasa dan Idul Fitri yang disebabkan meningkatnya daya beli akibat tunjangan hari raya (THR) akan mendongkrak tingkat produksi secara keseluruhan. Peningkatan produksi ini tentunya akan mengerek pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hal yang berbeda pada kejadian ekonomi yang kedua, yaitu kenaikan tarif dasar listrik. Di tengah penggunaan teknologi yang sangat masif saat ini, yaitu hampir semua proses produksi mengalami elektrifikasi, energi listrik menjadi masukan produksi primer yang hampir tidak bisa tergantikan, terutama untuk para pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kenaikan tarif dasar listrik akan mengakibatkan harga input produksi meningkat yang pada akhirnya memaksa para pelaku UMKM untuk menaikkan harga jual produknya. Dalam kondisi ekonomi seperti ini inflasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan kenaik­an tarif dasar listrik akan jauh lebih besar dan permanen jika kebijakan kenaik­an tarif dasar listrik ini tidak disertai dengan kebijakan ‘penyangganya’.

Kenaikan tarif dasar listrik akan mengakibatkan cost push inflation yang sifatnya destruktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif dasar listrik memiliki potensi besar untuk menciptakan kontraksi ekonomi jika tidak dapat dikelola dengan baik.

Bahkan lebih parahnya, efek dan magnitude yang ditimbulkan kenaikan tarif dasar listrik pada Mei ini akan jauh lebih besar karena terjadi berbarengan dengan siklus tahunan kenaikan konsumsi menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapi secara arif terhadap dua kejadian ekonomi ini. Jika melihat efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan, alangkah lebih baiknya jika pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap inflasi yang diakibatkan kenaikan tarif dasar listrik.

Pemerintah perlu menjaga agar efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan kenaikan tarif dasar listrik terhadap inflasi tidak terlalu besar.

Untuk mengurangi efek inflasi ini pemerintah perlu menjaga agar fungsi biaya dari setiap industri tidak mengalami perubahan signifikan.

Jika harga satu input produksi naik, salah satu cara untuk tidak mengubah fungsi biaya perusahaan ialah menekan harga input yang lain sehingga fungsi biayanya kembali ke titik keseimbangan semula.

Selama ini salah satu beban biaya yang cukup besar bagi para pelaku industri adalah tingginya biaya logistik. Sampai sekarang para pelaku usaha di Indonesia harus menghadapi biaya logistik yang tinggi hingga mencapai 22%-32% (Ina Primiana, 2013) atau 14% dari biaya produksi (LPEM-UI,2011). Semakin kecil perusahaan, biaya logistik yang dikeluarkan akan semakin tinggi hingga mencapai 32%.

Jika pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, langkah pemerintah yang paling efektif untuk meredam dampak negatif dari kenaikan tarif dasar listrik tersebut adalah dengan menurunkan biaya logistik yang selama ini sangat membebani para pelaku ekonomi.

Usaha pemerintah untuk menurunkan biaya logistik masih terbuka lebar dan sangat mungkin bisa dilakukan pemerintah.

Dengan membangun infrastruktur yang berkualitas dan bisa digunakan pelaku usaha dengan harga yang murah, biaya logistik akan turun dengan sendirinya.

Jika hal ini bisa dilakukan pemerintah, kenaikan tarif dasar listrik pada Mei ini tidak akan memengaruhi fungsi biaya perusahaan secara signifikan.

Pada akhirnya, kenaikan tarif dasar listrik tidak akan mengakibatkan kenaikan inflasi pada level yang tinggi di luar batas normalnya. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

 

Tentang penulis:

Agus Herta Sumarto-Peneliti Indef,Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Management Universitas Mercu Buana (IPPM UMB)

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,683,404 hits
Oktober 2017
S S R K J S M
« Agu    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031