Anugerah Keberagaman

Oleh Otto Gusti

KEBERAGAMAN yang menjadi warisan tradisi masyarakat Indonesia seharusnya dipandang sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo pada 12 November lalu ketika menghadiri Silaturahim Nasional Ulama Rakyat ‘Doa untuk Keselamatan Bangsa’ di Ancol, Jakarta.

Tanpa pengakuan akan kebinekaan dalam semangat kesetaraan dan penghargaan, bangsa Indonesia akan hancur berkeping-keping.

Untuk mengatasi bahaya perpecahan, pemahaman yang benar tentang kemajemukan dan penghargaan atasnya perlu terus dikomunikasikan kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda.

Tiga model keberagaman

Seorang pemikir politik abad ke-20, Isaiah Berlin (1909-1997), mengemukakan tiga model konsep keberagaman atau pluralisme.

Pertama, konsep keberagaman digunakan dalam perspektif netral untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang bineka dan terdiferensiasi.

Di sini keberagaman ialah buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat yang dijunjung tinggi dalam masyarakat demokratis.

Setiap warga bebas memilih dan menentukan pandangan hidup, pekerjaan, atau pandangan politik sesuai dengan seleranya.

Dalam konteks ini kemajemukan sebagai deskripsi keberagaman sosial yang faktis merupakan esensi sebuah masyarakat demokratis.

Kedua, keberagaman atau pluralisme dipandang sebagai sebuah nilai positif. Pluralisme tidak diartikan secara deskriptif sebagai gambaran masyarakat heterogen, tetapi secara normatif diinterpretasi sebagai basis nilai sebuah kehidupan bersama.

Justru karena setiap orang boleh bebas berpikir, bertindak, dan percaya, bisa muncul apa yang dinamakan sebuah masyarakat liberal di saat manusia dapat hidup berdampingan secara damai.

Artinya, pluralisme memastikan ikatan sosial dan ditafsir sebagai garansi kohesi sosial. Ketiga, keberagaman mendapat konotasi negatif.

Keberagaman atau pluralisme dipandang sebagai bahaya untuk kesatuan sosial. Alasannya, Keanekaragaman pada pelbagai bidang (ideologi, politik, budaya, dll) menghancurkan kohesi sosial.

Pluralisme ditafsir sebagai gejala lemahnya norma sosial atau ungkapan hilangnya norma kolektif. Pluralisme merupakan simtom raibnya solidaritas sosial masyarakat kompleks.

Egoisme, alienasi budaya, dan krisis solidaritas sering dikeluhkan. Akar dari kritik dan penolakan terhadap pluralisme di sini ialah ketidakadilan sosial dan jurang yang semakin melebar di antara kelas-kelas sosial.

Karena itu, penghargaan terhadap pluralisme sebagai jaminan atas kebebasan asasi manusia mengandaikan terwujudnya prinsip keadilan sosial.

Individualisme vs komunalisme

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, proses individualisasi dan tuntutan komunitas selalu berada dalam tegangan.

Di satu sisi, pengakuan akan hak sipil politik sebagai buah dari reformasi telah melahirkan tuntutan otonomi dan penentuan diri yang semakin kuat dan meluas.

Warga ingin membuat keputusan tentang hidupnya kendati keputusan itu berseberangan dengan tuntutan common sense dan komunitas. Di sisi lain, manusia selalu merupakan bagian dari sebuah komunitas bahasa, kultural, sejarah, politis, dan normatif.

Jika dalam perspektif ini sebuah masyarakat tidak lagi menunjukkan kesatuan komuniter, masyarakat tersebut berada dalam bahaya kehancuran atau sebuah kehidupan bersama yang damai terancam.

Dalam konteks ketegangan ini, perlu dibangun relasi yang sehat antara pengakuan akan pluralisme dan proses formasi komunitas.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat modern yang ikut berpartisipasi dalam tatanan masyarakat global harus dibangun atas dasar nilai kebebasan dan kesetaraan yang bersifat universal.

Namun, perlu disadari juga bahwa kedua nilai dasar itu sering tidak berjalan harmonis dan bahkan dalam masyarakat plural sering berseberangan satu sama lain.

Jika terdapat tendensi harmonisasi nilai-nilai tersebut secara absolut, masyarakat tersebut sudah berada di ambang bahaya totaliterisme (Bdk Isaiah Berlin, 1988, hlm 16).

Karena itu, setiap masyarakat majemuk niscaya sangat bergantung pada diskursus-diskursus publik tentang penerapan nilai-nilai tersebut dalam persoalan-persoalan sosio-politik yang konkret.

Perdebatan publik tentang aplikasi nilai-nilai kolektif tersebut dalam situasi konkret dapat menciptakan kohesi sosial. Ruang kosong yang tak diisi komunikasi dan konsolidasi politik akan berubah menjadi lokus aksi-aksi kekerasan dan intoleran.

Tanpa pengakuan akan kebinekaan atau prinsip pluralisme, sebuah masyarakat akan terjebak dalam bahaya imperalisme budaya dan relativisme kultural. Imperalisme budaya berusaha meminggirkan, menindas, atau bahkan memusnahkan budaya lain.

Sementara itu, relativisme budaya memandang semua budaya termasuk budaya kekerasan dan intoleran sama saja. Agar kelompok-kelompok sosial hidup berdampingan dengan damai dan tidak saling menghancurkan atau bersikap indiferen, setiap kelompok etnik atau agama minimal membiarkan yang lain hidup.

Sikap ‘membiarkan’ tentu harus dikembangkan menjadi sikap aktif mendorong yang lain untuk hidup dalam identitasnya agar kualitas hidup bersama dalam masyarakat mejemuk menjadi lebih baik.

Dua alasan

Mengapa harus menghargai kemajemukan atau prinsip kebinekaan? Pengakuan akan kebinekaan sekurang-kurangnya memiliki dua alasan, yakni alasan pragmatis dan epistemologis.

Secara pragmatis, bakat dan pengembangan diri manusia hanya mungkin terwujud dalam suasana kebebasan dan pengakuan akan ruang-ruang berekspresi.

Kebebasan itu menciptakan kemajemukan. Tanpa kebebasan berpikir, tak mungkin terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, tekonologi, dan peradaban manusia.

Karena itu, mimpi akan masa depan Indonesia yang makmur dan sejahtera tak mungkin tanpa iklim kebebasan dan pengakuan akan kebinekaan.

Penghargaan terhadap kemajemukan juga memiliki titik pijak logis atau epistemologis. Filsuf Jerman abad modern, Immanuel Kant, berpandangan lawan dari pluralisme bukan sebuah masyarakat homogen, melainkan subjek egois yang hanya puas dengan dirinya sendiri dan tidak komunikatif.

Seorang egois biasanya menjadikan pandangannya sebagai kriteria kebenaran satu-satunya dan dipaksakan kepada orang atau kelompok lain. Subjek egois dapat disematkan pada kelompok radikal yang menegasikan komunikasi dan eksistensi yang lain.

Seorang pluralis membangun komunikasi dengan yang lain guna mencari kebenaran yang dirumuskan sebagai sebuah konsensus rasional. Kritik Kant atas egoisme merupakan landasan etis bagi pengakuan akan pluralisme agama, sosial, dan kultural.

Pendasaran ini merujuk kepada prinsip dasar keadilan, yakni hak yang sama dari semua atas kebebasan untuk menjalankan hidup secara otonom.

Namun, hak itu tidak membenarkan adanya pluralisme absolut. Juga masyarakat plural membutuhkan kesatuan politis yang dirajut dalam komunitas bahasa, sejarah, dan hukum yang sama.

Rajutan kolektif ini dirumuskan dalam hukum yang adil yang memberi jaminan agar lawan tidak menjadi musuh, persaingan tidak berubah menjadi perang saudara. ( Sumber: Media Indonesia, 02 Desember 2016)

Tentang penulis:

Otto Gusti Dosen Filsafat dan HAM di STFK Ledalero,Maumere,Flores

 

Menu Terbaru Senin, 05 Desember 2016

Wasino
Meluruskan Hari Jadi Jateng
artikel pengamat

Fahmy Asyhari
Perangi AIDS, Rangkul Penderitanya
artikel pengamat

Sumiati A
Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Hanya Wacana
artikel pengamat

Eng Stephanie Saing
Pentingnya Prinsip Konservasi dalam Hilirisasi Pertambangan
artikel pengamat
 
Bagong Suyanto
Media Sosial di Era Masyarakat Digital
artikel pengamat

Fauzan
Menafsirkan Aksi 212
artikel pengamat

Jazilul Fawaid
”Ruang Gelap” Sekitar Aksi Bela Islam
artikel pengamat

Raden Bimo Wahyu Wibowo
Budaya Literasi Membangun Bangsa
artikel pengamat

Abdul Mu’ti
Berzikirlah Agar Dunia Tenteram
artikel pengamat

Mohammad Sholihul Wafi
Prilaku Saleh Dalam Kebangsaan
artikel pengamat

Fauzaz Su’ufan
Semangat Mempertahankan NKRI
artikel pengamat

Abu Rokhmad
Media Sosial dan Otoritas
artikel pengamat

Tri Pujiati
Menyambut Sekolah Tanpa UN
artikel pengamat

Muhammadun
Kebinekaan, NKRI, dan Dunia Maya
artikel pengamat

Siti Muyassarotul Hafidzoh
Guru,Radikalisme,dan Dunia Maya
artikel pengamat

Otto Gusti
Anugerah Keberagaman
artikel pengamat

Serta 14777 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Hanya Wacana

Oleh Sumiati A

Masyarakat sungguh terharu dan bangga melihat masih ada begitu banyak  yang peduli kebinekaan, jati diri bangsa. Mereka membuat parade Bhineka Tunggal Ika di berbagai tempat seperti Jakarta, Sabtu (19/11) atau doa bersama untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI (30/11).

Rakyat bersyukur, lewat acara-acara   seperti itu menemukan semangat untuk terus merawat, menjaga, dan melestarikan  kebinekaan demi NKRI berdasar Pancasila.

Acara-acara tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya  masih lebih banyak elemen bangsa yang  cinta Tanah Air dan menghendaki kebinekaan  tetap tumbuh subur.

Golongan  yang selama ini berdiam diri menjadi “silent majority“  kini mulai tampil merespons perkembangan situasi politik yang memanas gara-gara penyalahgunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini sudah sangat massif dan mencemaskan, menjelang Pilkada serentak 2017 khususnya di DKI.

Semua berharap, kepedulian tidak hanya berhenti dalam tataran seremonial seperti parade atau acara doa bersama, tapi juga akan terus berlanjut dalam perilaku  dan kehidupan sehari-hari.

Semua harus terus memelihara kesadaran kolektif, NKRI bisa tetap tegak karena kesepakatan yang dibangun para founding fathers yang mendasarkan negeri amat majemuk ini pada Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Sampai kini di desa-desa berbagai elemen yang berbeda suku, agama atau etnis masih  mampu  hidup rukun dan damai dalam perbedaan.

Bahkan di Ambon atau Maluku yang pada awal tahun 2000-an pernah menjadi daerah konflik bernuansa SARA, kini muncul persaudaraan sejati di tengah kebinekaan dan perbedaan. Ini  khususnya antara komunitas Kristen dan muslim yang sungguh amat menyentuh hati.

Ingatan konflik   masa lalu dan dampak buruknya, membuat mereka sadar dan mau belajar banyak dari pengalaman. Mereka sadar, NKRI yang  beragam memang merupakan anugerah Sang Pencipta sekaligus menjadi tugas masyarakat untuk terus merawat dan menjaga dari beragam ancaman.

Ketika ada sikon seperti marak isu adu domba lewat sentimen SARA, bahkan ada yang menyebut upaya “Syrianisasi Indonesia” seperti dikatakan Ketum PBNU Said Aqil Siradj, rakyat memang perlu  memberi jawaban lewat aksi nyata.

Semua harus menjaga  spirit   para pendiri bangsa yang sudah merancang Indonesia  menjadi rumah bagi semua. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menjadi pengikat bangsa dari berbagai suku dan agama meski berbeda. Mereka menyatkan berbahasa, berbangsa dan bertanah air satu Indonesia.

Semua prihatin, dalam umur 71, negeri dengan  270 juta jiwa sedang menghadapi cobaan berat. Praktik birokrasinya digerogoti korupsi.

Kohesi nasional dan relasi antarsesama warga kian merenggang. Pesan para pendiri bangsa agar Indonesia jadi rumah bagi semua, diabaikan.

Radikalisme agama pun merebak. Bahkan kaum radikal  atau garis keras dengan paham transnasionalnya yang anti-Pancasila sebagaimana termanifestasi pada ormas-ormas berbendera agama, belakangan gencar beraksi di berbagai tempat.

Yang terbaru  tampak pada aksi penolakan terhadap pembangunan Gereja St Clara, Bekasi, padahal sudah mendapat izin pemerintah.

Demikian juga penolakan terhadap pemimpin dari penganut agama tertentu untuk menjadi kepada daerah. Semua itu lantang disuarakan oleh ormas-ormas anti-Pancasila.

Penolakan demikian  jelas bertentangan dengan skenario para pendiri bangsa agar NKRI rumah bagi semua anak. Padahal  setiap anak dari suku atau agama apa pun berkesempatan sama  untuk menjadi pemimpin baik lokal maupun nasional.

Yang mencemaskan keberadaan ormas-ormas itu rentan ditunggangi paham radikalisme dan terorisme. Jangan lupa  di berbagai tempat Ketua PBNU terus mengingatkjan bahwa kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS) memiliki target untuk menyebarkan jaringan ke seluruh Asia pada 2017.

Kemudian pengasuh Pondok Pesantren Tebuieng Jombang KH Salahuddin Wahid juga mengajak segenap warga untuk berani melawan radikalisme di media sosial.

Jangan lupa para anggota ormas anti-Pancasila sangat pandai memanfaatkan media sosial seperti untuk menyebarkan ujaran kebencian pada pihak lain.

Kegaduhan di media sosial memang kian mencemaskan. Sampai-sampai Presiden Jokowi minta para guru juga mengajarkan etika untuk bermedia sosial.

Biang  keroknya adalah ormas ormas anti-Pancasila yang dibiarkan mendapat angin karena aparat dan hukum diam saja.

Berani Melawan

Maka semua menyambut baik seruan Presiden Jokowi (22/11)  untuk berani melawan paham antikebinekaan dan anti-Pancasila yang disuarakan siapa pun.

Warga, khususnya kelas menengah dan kaum terpelajar, memang  tidak boleh diam. Mereka  perlu belajar dari Afghanistan ketika kaum radikal fanatik Taliban berhasil meraih kekuasaan pada 1996.

Taliban semula hanya kelompok kecil yang berdiri 1994. Menurut Ahmed Rashid, penulis buku “Taliban,” kelompok ini berhasil karena kaum terpelahar dan kelas menengah diam.

Oleh sebab itu,  ketika Taliban berkuasa, kelas menengah dan kaum terpelajar Afganistan dihabisi. Di sinilah, seruan untuk melawan radikalisme yang antikebinekaan dan Pancasila perlu ditindaklanjuti.

Untuk itu, ke depan, beragam aksi ormas   antikebinekaan dan anti-Pancasila jangan  dibiarkan. Negara, lewat aparat dan hukum harus  hadir dan menindak tegas. Membiarkan mereka, sama saja menghadirkan musuh dalam selimut yang bisa merusak keutuhan bangsa.

Pada Juni 2016 lalu, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mewacanakan pembubaran ormas-ormas anti-Pancasila. Tapi tampaknya hanya berhenti pada tataran wacana. Menkopolhukam Wiranto di Surabaya juga kembali mewacanakan pembubaran tersebut (28/11).

Padahal, jika tidak ada ketegasan dan penegakan hukum, keberadaan ormas-ormas tersebut hanya akan terus menjadi sumber perongrong Pancasila. Mereka melemahkan kohesi dan persatuan bangsa. ( Sumber: Koran Jakarta, 01 Desember 2016)

Tentang penulis:

Sumiati A Penulis Lulusan S2 Univiersity of Birmingham

Kebinekaan, NKRI, dan Dunia Maya

Oleh Muhammadun

Indonesia damai harus dibangun dengan segenap jiwa dan raga dengan membendung radikalisme yang terus mengalir deras di dunia maya (DM).

Ini agenda sangat krusial karena mengancam kebinekaan yang tak terpisahkan dalam jejak sejarah NKRI. Akhir-akhir ini, Indonesia dilanda wabah antikebinekaan dan DM menjadi “jembatan emas” mengukuhkan keadaban.

DM semakin nyata. Sayang, dia tak punya pemilik, sehingga setiap orang bisa memanfaatkan. Pemanfaatan negatif sangat berbahaya bagi masa depan NKRI. Makanya, DM harus dibangun untuk meneguhkan NKRI dengan segala gerakan membendung radikalisme.

Sekarang, DM digunakan kelompok radikal untuk memecah-belah NKRI. Mereka menggugat kebinekaan NKRI dengan propaganda menyesatkan.

DM untuk membangun propaganda saling memusuhi. Mereka memainkan untuk kepentingan sesaat, sehingga membenturkan satu sama lain dengan dalih ajaran agama. Mereka merasa paling benar sendiri dan mengajak orang lain untuk bergabung.

DM dimanfaatkan kaum radikal dan didesain untuk menolak NKRI. Gerakan radikal hanya mengakui khilafah islamiyah dan menolak lainnya.

Bahkan Pancasila dan UUD 1945 dikatakan sebagai bagian dari thogut yang harus diperangi.  Demokrasi juga dikampanyekan sebagai barang haram, sehingga harus diganti dengan khilafah.  Ini jelas sangat merusak kebinekaan.

DM dijadikan alat menggelorakan kekerasan. Mereka berdalih kebinekaan dan NKRI bertentangan dengan ajaran agama. Mereka menggelorakan perang, teror, dan membunuh siapa saja.

Tragisnya, semua itu mendasarkan diri pada ajaran agama yang sudah dipelintir untuk kepentingan mereka. Mereka terang-terangan mengajak masyarakat berperang di jalan mereka.

Jihad versi mereka diiming-imingi dengan surga. Jihad versi lain dianggap batal, sesat, yang akhirnya membawa ke neraka.

Menurut Agus Surya Bekti (2015), media sosial sebagai instrumen kelompok teroris tidak hanya menghadirkan propaganda baru yang mengancam NKRI.

DM sudah didesain untuk merekrut kelompok remaja. Yang bergabung ISIS ke Suriah berusia kisaran 18-25 tahun. Mereka direkrut melalui media sosial. Anehnya lagi, DM mampu merekrut kalangan terdidik dan kelas menengah.

Seorang Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda pengganti Osama, pada 2005 menuliskan pesan kepada pimpinan Al-Qaeda di Irak (AQI), Abu Musab al-Zarqawi.

Katanya,”Kita sedang dalam peperangan dan separuh lebih dari peperangan terjadi di media. Kita sedang dalam peperangan media demi merebut hati dan pikiran umat.”

Strategi Baru

Jelas sekali, peperangan media telah lama ditabuh kelompok teroris sebagai medan dan strategi baru. Pada 1988 Osama bahkan telah membentuk departemen media dalam struktur organisasinya.

Kini kehadiran internet telah membuat medan perang itu semakin rumit. Internet dimanfaatkan kelompok teroris sebagai kontranarasi dari media mainstream.

Rumah ibadah harus menjadi tempat kelahiran perdamaian. Dalam konteks ini, pada lebaran 2016 lalu, di masjid Azzahrotun Wonocatur Bantul, DIY,  diselenggarakan halal bihalal dengan segenap warga kampung.

Kebetulan, warga kampung  sekitar masjid bukan saja umat Islam, tetapi juga banyak yang non-muslim. Acara berlangsung dengan meriah karena warga nonmuslim sangat senang bisa bersama-sama saling memaafkan.

Sinergi antarkaum muda menjadi kunci. Perjuangan membangun keutuhan NKRI paling utama. Para leluhur sudah mengajarkan  Bhineka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus merebut DM untuk menegakkan kembali NKRI. Jangan sampai dia menjadi celah kaum radikal untuk menjatuhkan bangsa.

Kebinekaan bangsa adalah keniscayaan. Dari Sabang sampai Merauke adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama. Suku, budaya, ras, agama, dan lainnya justru menjadi modal bangsa dalam meneguhkan kebinekaan dan NKRI.

Pada awal tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir 33 situs radikal. Tetapi pemblokiran tidak membuat jera.

Masih banyak situs baru lahir untuk merusak kebinekaan. Tentu saja, ini indikasi serius bahwa kebinekaan harus dirawat sekuat tenaga, dengan melahirkan gerakan-gerakan masyarakat yang bisa mengadang radikalisme.

Untuk menguatkan kebinekaan, DM harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Gun Gun Heryanto (2015) menjelaskan, pemanfaatan literasi media untuk menangkal radikalisme.

Pengakses berita/informasi sudah mengetahui yang dicari, sehingga tak salah paham. Seseorang mencari berita dari sumber-sumber tepercaya. Yang utama sikap masyarakat terhadap sebuah pemberitaan.

Menangkal paham radikalisme yang dapat berkembang menjadi tindakan terorisme melalui propaganda DM memang tidak mudah.

Tetapi harus diupayakan terus. Masyarakat harus cerdas memilih dan menilai suatu pemberitaan di media agar dapat menyingkirkan penyebaran paham radikal. Kebinekaan NKRI harus terus dijaga demi masa depan bangsa. ( Sumber: Koran Jakarta, 02 Desember 2016)

Tentang penulis:

Muhammadun Penulis Pengajar STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta

 

Menyambut Sekolah Tanpa UN

Oleh Tri Pujiati

JIKA tidak ada aral melintang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN) mulai tahun 2017.

Penghapusan UN ini merupakan moratorium (peniadaan sementara) untuk menyetarakan kualitas pendidikan di Tanah Air.

Jika kualitas pendidikan nasional sudah merata, nantinya UN dapat dilaksanakan kembali. Penghapusan UN secara moratorium ini bertujuan menjembatani kesenjangan pendidikan di berbagai daerah.

Mengingat, kualitas pendidikan saat ini masih terjadi kesenjangan signifikan antarsekolah. Bahkan, hanya 30% dari seluruh jumlah sekolah yang ìdianggapî telah memenuhi standar nasional di atas rata-rata nilai UN.

Apabila wacana tersebut terealisasi, maka UN yang selama ini dijadikan sebagai barometer kelulusan akan beralih fungsi menjadi pemetaan kondisi pendidikan nasional.

Setelah UN dihapus, salah satu alat evaluasi (evaluation tools) untuk memetakan kualitas pendidikan nasional adalah ujian akhir. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), ujian akhir diserahkan dan diatur oleh provinsi masing-masing.

Adpun ujian akhir Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diatur pemerintah kabupaten. Menyerahkan ujian akhir kepada setiap daerah merupakan langkah tepat.

Karena evaluasi yang dilakukan setiap daerah merujuk pada potensi dan karakteristik peserta didik yang ada di dalamnya.

Penulis sepakat terhadap kebijakan penghapusan UN oleh Mendikbud. Ada beberapa catatan penting mengapa UN harus dihapus.

Pertama, keberadaan UN mendiskriminasikan hak hidup peserta didik. Karena sudah sejak lama UN menjadi monster yang menyeramkan bagi peserta didik untuk menuntaskan suatu jenjang pendidikan.

Kegagalan UN hanya akan menambah beban mental peserta didik, seperti bullying dari lingkungan sekitar, depresi, gangguan kejiwaan, bahkan nekat melakukan tindakan bunuh diri.

Ladang Kecurangan

Kedua, disorientasi pelaksanaan UN sebagai ladang kecurangan. Imbasnya, pelaksanaan UN mengalami kebocoran soal, jual beli kunci jawaban, dan keterlibatan oknum guru dan kepala sekolah.

Pendidikan yang seharusnya menanamkan integritas kepada peserta didik sejak dini justru bermetamorfosis sebagai mata rantai kecurangan.

Secara masif hal ini akan membentuk mind set peserta didik sebagai generasi bermental curang di masa depan. Hal ini jamak terjadi ketika UN hanya berorientasi terhadap nilai (kognitif) semata.

Sehingga penghapusan UN menjadi mimpi besar bagi sebagian besar kalangan agar pendidikan tak lagi mendiskriminasikan nasib peserta didik.

Ketiga, realitasnya UN tidak mendorong kualitas pendidikan, spirit, dan motivasi belajar peserta didik. Yang ada UN hanya mendorong kegiatan belajar berubah menjadi drilling, kering, dan tanpa makna. Sehingga pelaksanaan UN yang tidak tepat sasaran tersebut justru menghamburkan dana fantastis.

Lebih jauh Mendikbud mengonfirmasi bahwa dengan penghapusan UN, maka dana UN akan dialokasikan untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Beberapa poin tersebut menjadi salah satu solusi konkret untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan di Tanah Air.

Selain itu, apabila kebijakan tersebut diimplementasikan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara matang oleh Mendikbud.

Pertama, memiliki konsep yang matang agar kebijakan tersebut tidak sekadar melanggengkan adagium ganti menteri ganti kebijakan.

Dalam artian, kebijakan harus konsisten bukan hanya untuk mendongkrak popularitas semata. Seyogyanya ujian akhir sebagai pengganti UN yang dilimpahkan secara langsung kepada setiap daerah harus mendapat arahan dan bimbingan oleh pemerintah.

Kedua, harus ada cetak biru (blue print) yang jelas terhadap kurikulum pendidikan nasional. Dalam arti, ketika nantinya kebijakan kurikulum berganti tidak serta merta mengubah kebijakan penghapusan UN yang tengah berjalan saat ini. Sesuai dengan tujuan awal, jika kualitas pendidikan belum merata, maka UN harus tetap dimoratorium.

Sehingga komitmen penghapusan UN nantinya tidak gamang dan mengkhawatirkan sebagaimana kebijakan ganti kurikulum pendidikan.

Untuk itulah, niatan baik Mendikbud menghapus UN dalam rangka meratakan kualitas pendidikan nasional di Tanah Air patut kita apresiasi.

Harapannya, Mendikbud tidak gegabah mengimplementasikan kebijakan jika hanya menambah panjang beban sektor pendidikan saat ini.

Ingat, kebijakan progresif tidak akan merugikan dan mengorbankan siapa pun, termasuk peserta didik. Jangan sampai kebijakan baru justru menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

Akhirnya, kita semua menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) terkait dengan moratorium UN.(Sumber: Suara Merdeka, 02 Desember 2016)

Tentang penulis:

Tri Pujiati, alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menafsirkan Aksi 212

Oleh Fauzan
Dari pikiran yang jernih, menafsirkan aksi 2 Desember (212) sebagai politik maker pada pemerintah adalah tafsir yang berlebihan.

Namun, dengan pikiran jernih pula, memaknai 212 sebagai demonstrasi biasa, yang sepenuhnya tak berkorelasi dengan kekecewaan massa pada penguasa, juga akan menjadi tafsir yang naif.

Setiap tindakan selalu melahirkan makna tersurat dan tersirat. Makna tersuratnya jelas, banyak umat Islam kecewa dengan Ahok yang tak bisa menjaga lisannya.

Ia dinilai menista agama dan karenanya harus diberi pelajaran. Hati umat Islam yang telanjur tersakiti tak mudah terobati.

Di balik makna tersurat itu, tanda tanya soal apakah aksi itu memiliki muatan lain yang sengaja disembunyikan pada publik menjadi tak terelakkan.

Terlebih, aksi 212 terjadi setelah pihak kepolisian bergerak cepat menggelar kasus Ahok hingga berujung pada pemidanaan.

Logikanya, jika tuntutan utama aksi 411 agar Ahok dipidanakan sudah terpenuhi, tidakkah aksi lanjutan akan melahirkan kebingungan persepsi.

Ini bukan soal keabsahan aksi 212 karena demonstrasi adalah hak warga negara yang harus dipenuhi. Tapi, ini soal efek bola salju yang sudah dan akan ditimbulkannya.

Pernyataan Presiden Jokowi soal ada aktor politik di balik aksi 411 dan dugaan Kapolri Tito Karnavian soal kemungkinan terjadi makar pada aksi 212 menunjukkan bahwa pemerintah dan massa aksi berada pada arus yang berbeda haluan.

Silaturahmi Jokowi dengan tokoh-tokoh organisasi Islam terutama Muhammadiyah dan NU pasca-411 dan mediasi Polda Metro Jaya dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menunjukkan bahwa soal menjaga perdamaian, pemerintah dan massa aksi memiliki visi seirama. Namun, itu tak berarti bahwa secara politik mereka berada di haluan yang sama.

Mediasi dilakukan untuk mengurangi ketegangan, bukan untuk menyamakan kepentingan politik. Mediasi adalah kulit muka yang tersurat, sementara kepentingan merupakan sisi tersirat yang hanya akan diketahui maknanya seiring berjalannya waktu. Kita tentu berharap, apa pun kepentingan itu, dilakukan demi kemaslahatan bangsa.

Anomali Aksi 212

Aksi 212 adalah anomali. Bukan karena aksi itu sendiri, melainkan rentetan fenomena yang mengiringinya. Ini merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi 14 Oktober dan 4 November.

Jika diperhatikan, rentang masing-masing demonstrasi berjarak tak sampai satu bulan, dengan jumlah massa yang demikian besar.

Terlebih, jika membandingkan rentetan aksi ini dengan berbagai demonstrasi berskala besar yang pernah terjadi di Indonesia, di antaranya Reformasi 1998, Malari (Malapetaka 15 Januari) 1974, dan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) 1966.

Tiga demonstrasi bersejarah tersebut turut dipicu faktor ekonomi, sesuatu yang tidak terjadi pada aksi 411 dan 212. Reformasi 1998 menguat karena momentum krisis moneter yang memuncak setahun sebelumnya, demonstrasi Malari 1974 dipicu kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kukei ke Indonesia. Kala itu Jepang dinilai telah memeras ekonomi Indonesia dengan menguasai 53% ekspor dan memasok 29% impor ke Indonesia.

Demikian pula Tritura 1966 yang turut didukung inflasi tak terkontrol akibat kebijakan pemotongan nilai mata uang yang membebani rakyat. Anomali lain adalah aktor gerakan yang saat ini tidak melibatkan mahasiswa.

Sekalipun sejumlah eksponen gerakan mahasiswa ikut aksi 411 dan 212, mereka bukanlah aktor, melainkan partisipan dan simpatisan.

Pada Reformasi 1998, mahasiswa memiliki peran terbesar, di antaranya dibuktikan dengan ada tragedi Trisakti dan Semanggi.

Sementara itu Malari dipelopori Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan Tritura di bawah koordinasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Tuntutan aksi 411 dan 212 juga sangat khas. Tak ada tendensi politik yang terbuka, melainkan dicitrakan sebagai aksi bela Islam melawan penista agama.

Tak perlu banyak tafsir untuk memaknai Reformasi 1998, Malari 1974, dan Tritura 1966 karena mereka secara terbuka melakukan perlawanan politik.

Pertanda-pertanda inilah yang melahirkan banyak makna. Aksi 411 sudah tuntas, dan sebagian besar kita sepakat bahwa gerakan damai itu adalah misi muliamenjagamartabatumatIslam Indonesia.

Namun, bagaimana dengan aksi 212, apakah kasus penista agama merupakan bungkus sekaligus isi di balik misi 212 itu. Ataukah, kasus itu hanyalah pembungkus, sementara isinya, mungkin saja, ada ihwal tersirat yang belum kita temukan makna sejatinya.

Dalam konteks ini, dengan mengambil dua pemaknaan ekstrem, jikasatupihakmenganggap aksi 212 sebagai jihad, sementara pihak lain meyakini itu sebagai makar, dapatlah kita asumsikan dua hal itu sebagai bentuk penafsiran yang sama-sama kemungkinan benar maknanya.

Sebagai salah satu pembaca makna, saya justru hendak menafsirkanrentetanaksimassaitu sebagai bukti terjadi krisis kepemimpinan bangsa.

Rakyat tampaknya lebih mudah diarahkan oleh para pemimpin opini (opinion leaders) ketimbang pemimpin formal, yaitu penguasa. Aksi bela Islam perlu menjadi refleksi bagi pemerintah, bukan saja soal isi tuntutan yang disampaikan, tapi lebih-lebih soal sejauh mana kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya.

Bagi umat Islam, pemimpin itu tak hanya dilihat dari sisi kemampuan manajerial dan pengambilan kebijakannya, tapi juga perilaku dan tutur katanya sebagai teladan masyarakat.

Minusnya keteladanan tak hanya berdampak bagi umat Islam, tapi juga menimbulkan keresahan bagi semua kalangan. Ketiadaan pemimpin idaman membuat masyarakat gundah.

Kegundahan yang dapat menghadirkan kegaduhan. Ada rasa kecewa tak tertahankan, yang tidak semuanya dapat tersampaikan secara tersurat. Tugas pemerintah adalah mengelola kekecewaan itu, dan mengubahnya menjadi harapan.

Kekecewaan itu tak boleh diabaikan jika tak ingin menjadi amunisi yang akan melahirkan kekecewaan lebih besar. Keengganan Jokowi untuk menemui massa aksi 411 perlu menjadi introspeksi.

Tidakkah disadarinya, akumulasi rasa kecewa bisa semakin membesar jika dibarengi sikap tak acuh. Api tak bisa dipadamkan dengan bara, tapi harus disiram air agar api itu tak menyebar ke mana-mana. Aksi 212 adalah ujian berikutnya.

Bukan lagi ujian bagi Ahok karena Ahok pun tampaknya tak begitu ambil pusing. Ini adalah ujian bagi bangsa, ujian merawat kebinekaan.

Ujian bagi pemerintah, ujian memadamkan rasa kecewa untuk menghidupkan asa berbangsa. Kita tentu berharap Jokowi beserta jajarannya dapat menghidupkan asa berbangsa itu dalam mewujudkan Indonesia berdaulat dan berkeadilan. Jika tak berharap pada pemimpin bangsa, pada siapa lagi harapan ini kita sandarkan? (Sumber: Koran Sindo, 01 Desember 2016)

Tentang penulis:

Fauzan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Budaya Literasi Membangun Bangsa

Oleh Raden Bimo Wahyu Wibowo

Semangat kebangsaan merupakan suatu bukti dari suatu negara yang warga negaranya memiliki semangat untuk mencintai dan rela berkorban untuk mengharumkan bangsa dan negara.

Dahulu semangat kebangsaan dilakukan dengan bertarung melawan penjajah merebut kemerdekaan negara. Di era globalisasi semangat kebangsaan bertransformasi menjadi semangat untuk berguna dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Semangat kebangsaan sekarang bisa kita lakukan salah satunya dengan berliterasi.

Literasi merupakan aspek penting dalam suatu bangsa karena dengan membaca, menulis, dan berdiskusi kita mempunyai wawasan pengetahuan serta pemikiran yang luas sehingga kita tidak mudah dibodohi oleh penjajah.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan Kemendikbud Gufran Ali Ibrahim (2016), secara kultural masyarakat kita belum mempunyai budaya literasi yang tinggi.

Hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) menyebut, budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia.

Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara tersebut. Sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar. Padahal, kemerdekaan Indonesia dulu dari Vietnam.

Pada penelitian yang sama, PISA juga menempatkan posisi membaca siswa Indonesia di urutan ke- 57 dari 65 negara yang diteliti. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa minat literasi Indonesia masih sangat rendah.

Berliterasi masih dianggap sebelah mata bagi masyarakat maupun pelajar. Padahal, berliterasi penting dalam membangun bangsa.

Ada tiga aspek dalam literasi yang saling berkaitan.

Pertama, membaca.

Dari proses membaca kita dapat melatih daya pikir untuk berpikir kritis dan mencoba mencari solusi dari permasalahan di negara kita.

Kita tentu tidak ingin memberi solusi dari feeling saja, tapi juga dari teori-teori yang dibaca, pengalaman-pengalaman, pendapat para ahli, serta dari sejarah yang membentuk keadaan yang terjadi dan sekarang.

Kedua, berdiskusi.

Dengan berdiskusi, kita bisa meningkatkan daya analisis dan memberikan informasi yang berbeda dari sudut pandang orang lain.

Memperdalam ilmu pengetahuan dari orang lain dan saling bantah argumen merupakan kegiatan yang dilakukan dalam berdiskusi sehingga kita mendapatkan pemikiran baru.

Ketiga,menulis.

Dengan menulis, kita mencoba membangun kembali apa yang kita baca dan mencoba membangun logika dari kalimat-kalimat untuk membentuk apa yang dipikirkan kita dalam bentuk tulisan. Apa pun yang kita katakan dalam bentuk tulisan akan membuat orang lain berpikir.

Tiga aspek dalam literasi perlu diterapkan agar tidak asal-asalan dalam menyelesaikan masalah di negara kita. Maka itu, kita butuh berliterasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa ini.

Jika kita tidak bisa terjun kelapangan, setidaknya kita sudah memberikan solusi melalui tulisan. Ke depan kita berharap tulisan kita dibaca dan solusi yang kita berikan diterapkan.

Inilah konsep membangun bangsa dengan cerdas. Pemerintah diharapkan serius membenahi literasi di Indonesia jika ingin tetap mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Mencontoh Kota Surabaya yang mengharuskan masyarakat, siswa, maupun mahasiswanya membaca minimal 15 menit dalam sehari.

Jika dilakukan rutin, kegiatan tersebut tentu akan meningkatkan kemampuan literasi bangsa Indonesia sehingga semakin siap menghadapi persaingan global. (Sumber: Koran Sindo, 01 Desember 2016)

Tentang penulis:

Raden Bimo Wahyu Wibowo Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Koperasi Universitas Negeri Jakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,571,130 hits
Desember 2016
S S R K J S M
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031