Dosa Sistemik Pencalonan Hakim Agung

Oleh M.Nasir Djamil

Proses politik selalu menghasilkan kompromi. Padahal tidak selamanya kompromi melahirkan kebaikan.
Begitu juga ketika proses politik berupaya melahirkan produk-produk hukum yang salah satunya menghasilkan institusi hukum.

Terpilihnya tiga hakim agung akhir Agustus lalu menyiratkan sebuah kompromi politik. Kompromi itu terekam ketika dalam proses politik terjadi kondisi tidak harmonisnya peran seleksi calon hakim agung versi Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kondisi ini menjadi penyebab kandasnya empat calon hakim agung yang diajukan KY. Padahal, proses pencalonan melalui tim seleksi di KY pun tak bisa dikatakan sederhana. Sebelum fase penyampaian usulan ke DPR, KY melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2/ 2016 tentang Seleksi Hakim Agung telah menentukan sejumlah tahapan seleksi melalui tahapan penerimaan usulan, seleksi administrasi, uji kelayakan, dan penetapan kelulusan.

Sekilas, proses seleksi yang dilakukan KY tampak sempurna. Sebut saja dalam hal uji kelayakan, para calon hakim agung harus melewati sejumlah seleksi, di antaranya seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian serta wawancara.

Selanjutnya dalam proses seleksi kualitas pun dilakukan beberapa tahap, yakni penilaian karya profesi, tes objektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus kode etik pedoman pribadi hakim dan studi kasus hukum.

Tentu proses dan tahapan tersebut tak bisa dianggap enteng. Dibutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Namun proses seleksi ini masih bersifat parsial sehingga tak aneh jika calon hakim agung yang diajukan KY tak sesuai ”selera” Senayan.

Kewenangan DPR

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 27/PUU-XI/ 2013 telah mengikis kewenangan DPR dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung sehingga makna pemilihan dalam ketentuan tersebut harus diubah atau harus dibaca dengan makna ”persetujuan”.

Namun, meski DPR tak lagi bisa memilih calon hakim agung yang disodorkan KY, peran DPR masih dinilai sangat penting dan signifikan. Betapa tidak, kewenangan ”persetujuan” yang dimiliki DPR saat ini berarti dapat setuju atau menolak calon hakim agung pilihan KY.

Salah satu kewenangan DPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17/ 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Kewenangan ini dilandasi pemikiran bahwa upaya reformasi peradilan harus dimulai dengan menciptakan mekanisme seleksi calon hakim agung yang transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel dengan melibatkan DPR sebagai bagian dari representasi rakyat. Seperti diketahui, representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi.

Bentuk modern dalam demokrasi di sini dimaksudkan bahwa anggota DPR harus mampu untuk mempresentasikan apa yang menjadi permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat.

Selain itu representasi merupakan suatu bentuk ”titipan” rakyat di mana anggota DPR akan menyampaikan titipan tersebut untuk dituangkan dalam proses seleksi calon hakim agung.

Tentu dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR perlu menghindari berbagai kepentingan. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya kekacauan dalam mengambil tindakan bagi kepentingan rakyat.

Menjadi DPR yang representatif tentu merupakan suatu pencapaian atas kinerja dari setiap keanggotaan DPR.

Untuk memenuhi hal tersebut, dukungan dari partai politik sangat membantu mengingat tugas utama partai politik juga mengawasi kinerja perwakilannya di DPR.

Dengan demikian proses seleksi calon hakim agung diharapkan dapat menghasilkan hakim agung yang berintegritas dan ahli di bidang hukum sehingga mampu menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap permasalahan dalam masyarakat.

Standar Kompetensi

Uji kelayakan calon hakim agung di DPR sangat penting untuk kembali melihat standar kompetensi yang dimiliki calon hakim agung. Standar kompetensi ini tentu menjadi elemen yang sangat penting yang dibutuhkan dalam suatu organisasi.

Dengan adanya standar kompetensi ini, suatu organisasi dapat menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja seseorang atas bidang tertentu dalam menempatkan posisi seseorang.

Adanya penilaian standar kompetensi ini juga memudahkan organisasi dalam mendeskripsikan kinerja seseorang dalam melakukan pemetaan kinerja.

Dari kompetensi inilah suatu organisasi dapat mengukur sejauh mana tanggung jawab seseorang dalam menyelesaikan setiap masalah, menyesuaikan perilakunya dengan prioritas dan tujuan organisasi, mengendalikan diri saat menghadapi masalah/tekanan dan membuat kemajuan-kemajuan dalam organisasi.

Dalam menempatkan hakim agung tentu diperlukan hakim yang memiliki kompetensi khusus untuk menjalankan tujuan reformasi peradilan.

Untuk menjadi hakim agung, seseorang perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sifatsifat yang memampukannya melakukan aktivitas yang tercakup dalam pelaksanaan tugas hakim agung.

Hakim agung dapat mengerti kompetensi apa yang diharapkan dari mereka, mencakup tingkah laku yang diharapkan dan tidak boleh ditampilkan.

Berdasarkan pengukuran kompetensi inilah dapat diketahui kompetensi-kompetensi apa saja yang sudah dimiliki secara memadai oleh para calon hakim agung dan dapat diperkirakan apakah calon hakim agung tersebut dapat bekerja dengan baik di jabatan yang akan didudukinya.

Dengan demikian berdasarkan standar kompetensi inilah diharapkan kinerja hakim agun g semakin meningkat dan optimal, terutama dalam penyelesaian penanganan kasus dan mengurangi dampak penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas menyeleksi calon hakim agung, tentu DPR memerlukan model dan standar kompetensi yang dijadikan patokan kriteria kelulusan dan persetujuan orang yang tepat untuk jabatan hakim agung.

Model dan standar tersebut diperlukan dalam menyaring calon hakim agung yang prospektif. Dengan adanya standar kompetensi tersebut diharapkan proses seleksi dapat berjalan secara sistematik dan jelas memungkinkan dilakukan penilaian yang lebih objektif.

Kelemahan

Upaya seleksi kualitas terhadap calon hakim agung dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung berdasarkan standar kompetensi calon hakim agung. Namun mekanisme penilaian yang ada saat ini masih terdapat kelemahan.

Pertama, standar kompetensi yang dimiliki KY tidak harmonis dengan standar kompetensi calon hakim agung yang dimiliki DPR. Secara institusional KY melalui peraturan Nomor 2/2016 telah memiliki standar dan mekanisme seleksi calon hakim agung.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan DPR yang belum memiliki standar tersebut sehingga proses seleksinya kerap menjadi bola liar di antara fraksi dan anggota DPR di Komisi III.

Kedua, minimnya dokumen proses seleksi yang diserahkan KY ke DPR. Seperti diketahui, KY dalam melakukan seleksi calon hakim agung telah melakukan assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi calon hakim agung.

Adapun metode dan instrumen yang digunakan untuk menggali kepribadian dan kompetensi calon hakim agung dilakukan dengan menggali rekam jejak dengan melakukan rekam data dan informasi mengenai reputasi dan gambaran diri calon hakim agung di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Namun, sayangnya, informasi mendalam ini tak menjadi salinan wajib yang diserahkan ke DPR. Padahal Pasal 8 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2/2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung menyatakan informasi atau pendapat masyarakat yang diterima KY setelah calon hakim agung diusulkan kepada DPR akan diteruskan kepada DPR.

Akibatnya DPR harus mulai melakukan assessment pribadi dari awal. Ketiga, tumpang tindih tahapan seleksi yang dilakukan KY dan DPR.

Hal ini terlihat dari proses pembuatan karya tulis ilmiah dan tahap wawancara yang dilakukan berulang kali di KY dan DPR. Tahapan berulang ini praktis menunjukkan tidak efektif dan efisiennya proses seleksi calon hakim agung.

Ketiga hal itu sejatinya membuktikan perlu dibangun bersama instrumen penilaian calon hakim agung antara KY dan DPR.

Hal itu dapat mengurangi jumlah calon hakim agung yang gugur dalam seleksi yang berakibat tidak terpenuhinya kuota kebutuhan hakim agung di Mahkamah Agung.

Dampak dari mekanisme yang tidak efisien dan efektif ini tak hanya sekadar dampak kuantitas, tetapi juga dampak kualitas atas lambatnya putusan yang dihasilkan dan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung akibat ketidaktersediaan hakim agung yang dibutuhkan.

Sejumlah kendala di atas seolah menjadi dosa sistemik yang berlarut-larut dibiarkan tanpa perubahan.

Akibatnya upaya reformasi peradilan yang diharapkan sulit terwujud. Suka ataupun tidak, proses seleksi sangat menentukan arah reformasi peradilan dan kepastian hukum masyarakat ke depan.

Buruknya sistem seleksi akan berbanding lurus dengan buruknya kualitas calon hakim agung yang dihasilkan. Tentu kita tidak mau situasi peradilan kita saat ini hanya akan menyuburkan absolutisme kekuasaan tertentu.

Dibutuhkan upaya transformasi yang efektif dengan pendekatan konsep synergy responsibility dalam proses seleksi calon hakim agung sehingga tercipta suatu instrumen dan standar bersama antara KY dan DPR dalam menghasilkan hakim agung yang berintegritas dan berkualitas dalam membuat putusan yang adil bagi masyarakat. Semoga!             ( Sumber: Koran Sindo, 28 September 2016)

Tentang penulis:
M. Nasir Djamil Anggota Komisi III DPR RI

 

Pemimpin Politik Santun

Oleh Izzudin Al farras adha

Pesta demokrasi di banyak daerah kembali bergema jelang Pilkada Serentak 2017.
Perhelatan akbar yang banyak menguras uang dan tenaga ini merupakan ajang pencarian pemimpin berkualitas di tiap daerah. Sosok dengan berbagai latar belakang berkontestasi memperebutkan jabatan tersohor di daerah masing-masing.

Namun setidaknya terdapat 3 daerah krusial yang menjadi sorotan utama pada Pilkada 2017 ini, yaitu Aceh, Papua Barat, dan tentu saja DKI Jakarta. Ketiga provinsi tersebut menjadi krusial karena faktor politis dan sejarah yang sangat memengaruhi konstelasi perpolitikan nasional. Mari kita kupas bersama.

Provinsi Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipandang krusial terkait situasi keamanan yang sewaktu- waktu dapat menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sampai saat akhir masa pendaftaran pasangan calon (paslon), terdapat 6 paslon yang terdiri atas 3 paslon yang diusung partai lokal dan partai nasional serta 3 paslon melalui jalur independen. Kontestasi dalam Pilgub Aceh kali ini masih dipandang aman oleh berbagai kalangan meskipun jumlah paslon sangat banyak.

Pesta demokrasi masih berjalan dalam trek yang seharusnya sehingga perdamaian dan keamanan yang sudah ada selama ini patut dijaga bersama oleh semua pihak.

Pilkada Provinsi Papua Barat juga patut menjadi sorotan di tengah ketimpangan ekonomi yang ada antara Indonesia bagian barat dan bagian timur.

Faktor sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga menjadi bagian penting dalam proses penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat Papua Barat oleh TNI dan Polri. Seluruh elemen masyarakat beserta aparat terkait harus bersinergi dalam menjaga perdamaian selama proses pilkada berlangsung.

DKI Jakarta dengan segala soraksorai media massa dan media sosial sangat menarik perhatian banyak kalangan. Posisi gubernur dan wakil gubernur semakin dipandang strategis mengingat Presiden Joko Widodo pada jabatan sebelumnya merupakan gubernur DKI Jakarta.

Akibatnya pemilihan gubernur kali ini selalu dikaitkan dengan pemilu tingkat nasional yang akan berlangsung pada 2019 mendatang.

DKI Jakarta yang dipandang sebagai miniatur negara Indonesia sontak diperebutkan partai politik dengan koalisi masing-masing. Hari ini kita melihat sudah ada 3 paslon yang akan berebut kursi DKI-1 dan DKI-2.

Besar harapan kita agar pilkada di DKI Jakarta dapat berlangsung secara damai, bersih, jujur, adil, dan demokratis.

Tentu masih banyak lagi provinsi, kota, dan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak. Daerah lain juga membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan pilkada serentak yang baru pertama kali terselenggara di daerah masing-masing. Perdamaian, keamanan, dan ketertiban menjadi kunci dalam suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Namun ketiga daerah yang telah disebutkan di atas memang harus menjadi perhatian lebih di tingkat nasional sesuai dengan urgensinya.

Para paslon wajib menjadi teladan dalam politik santun sampai akhirnya tiap daerah memiliki pemimpinnya kelak. Mari pilih paslon yang dapat menjadi teladan tersebut. ( Sumber: Koran Sindo, 28 September 2016)

Tentang penulis:

Izzudin Al farras adha Universitas Indonesia Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Terobosan Inovatif Atasi Emisi CO2

Oleh  Aryo

BERTAMBAHNYA masyarakat kelas menengah di Indonesia merupakan realitas sosial yang timbul seiring dengan peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB).

Pada kondisi demikian, kesejahteraan individu dapat dikatakan membaik meskipun belum tentu berarti kesejahteraan sosial (sosial welfare) telah terwujud.

Salah satu kecenderungan dapat dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor yang meningkat kian masif. Orang tidak lagi membeli mobil karena kebutuhan semata, tetapi juga karena tuntutan gaya hidup dan tekanan sosial yang kian materialistis.

Eksesnya bisa ditebak, kemacetan menjadi fenomena harian di banyak kota. Selain itu, polusi udara akibat tingginya emisi CO2 semakin menyumbang peran terhadap peningkatan penyakit kronis di Indonesia. Publikasi WHO bahkan menyebutkan DKI Jakarta ada di peringkat ke-25 kota paling tercemar di 2014.

Kondisi yang memprihatinkan ini perlu segera diatasi melalui perumusan kebijakan yang tepat guna dan inovatif. Sebagai anggota legislatif yang diamanahkan tugas pengawasan oleh konstitusi, penulis menilai bobot sebagian besar kebijakan-kebijakan operasional yang dituangkan dalam peraturan di bawah undang-undang terbatas pada tataran larangan dan pengenaan sanksi bagi para pencemar.

Seharusnya dibutuhkan kebijakan holistis dari hulu ke hilir yang tidak hanya represif, tetapi sekaligus preventif dan kuratif.

Untuk itu, fokus pemerintah perlu diperluas, tidak hanya menyasar pencemar dari sektor industri, tetapi juga pemilik kendaraan bermotor berupa mobil-mobil berkapasitas (cc) besar.

Akumulasi tingkat emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor terbukti menyebabkan sektor transportasi menduduki posisi ke-3 sebagai penyumbang emisi.

Memaksa lewat aturan

Pertanyaan utamanya, bagaimana cara mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor yang notabene hak setiap individu?

Caranya ialah dengan menggunakan ‘instrumen ekonomi’ yang sesungguhnya sudah diatur legislator lewat UU Lingkungan Hidup No 32/2009.

Cukai menjadi bentuk instrumen ekonomi yang tepat untuk ‘memaksa’ individu mengendalikan pilihan gaya hidupnya. Bola untuk menetapkan cukai jenis baru ini ada pada Pemerintah, yakni lewat PP seperti disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 UU Cukai No 11/1995.

Pengenaan Cukai Kendaraan Bermotor juga memiliki dasar hukum di Pasal 2 ayat 1 UU Cukai (Perubahan) No 39/2007, bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (kesehatan) atau lingkungan hidup (emisi).

Kebijakan penetapan Cukai Kendaraan Bermotor tentu akan mengundang reaksi pro dan kontra, terlebih jika dianggap akan memengaruhi tingkat penjualan mobil.

Meskipun begitu, pada proses perumusan PP nantinya pemerintah dapat meminta dukungan DPR. Kepentingan kedua pihak sama, yaitu memproteksi lingkungan sebagaimana amanah UU Lingkungan Hidup.

Selain itu, DPR dan pemerintah berkewajiban memastikan laju pembangunan tetap selaras dengan prinsip wawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 4 Konstitusi.

Tidak lupa, negara wajib menjamin hak asasi seluruh masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, sebagaimana amanah Pasal 28H ayat 1 yang juga perlu ditegakkan.

Akhir kata, terealisasi atau tidaknya penetapan Cukai Kendaraan Bermotor terletak pada political will pemerintah untuk membuat terobosan.

tiesert

Pemerintah dapat meminta dukungan DPR. Kepentingan kedua pihak sama, yaitu memproteksi lingkungan sebagaimana amanah UU Lingkungan Hidup.

Selain itu, DPR dan pemerintah berkewajiban memastikan laju pembangunan tetap selaras dengan prinsip wawasan lingkungan. ( Sumber: Media Indonesia, 28 September 2016)

tentang penulis:

Aryo PS Djojohadikusumo Anggota Komisi VII DPR Dewan Pengawas Yayasan Arsari Djojohadikusumo

Membaca Kasus 1965

Oleh Hendra Kurniawan

Pelajaran sejarah semestinya tidak sekadar mengajarkan peristiwa, namun juga makna di baliknya. Untuk itu butuh paradigma baru dalam memandang peristiwa-peristiwa sejarah yang kontroversial.

Padahal selama ini sejarah yang diajarkan di sekolah merupakan versi resmi pemerintah melalui rumusan kurikulum. Sumber belajar sejarah masih bertolak dari buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) maupun buku-buku lain yang lulus sensor. Pembelajaran sejarah yang tidak sesuai dengan pakem resmi pemerintah dianggap berbahaya dan mengancam keutuhan bangsa.

Sejarah memang memegang peran vital pembentukan pemahaman dan kesadaran generasi muda. Pemikiran ini bukannya keliru. Hanya,  tidak seluruh catatan sejarah bangsa bebas dari kepentingan politik.

Salah satunya yang paling kontroversial  mengenai peristiwa 1965. Asvi Warman Adam (2007) mengungkapkan, sebetulnya tidak ada interpretasi yang sifatnya terakhir dan tunggal.Tak heran kemudian mencuat berbagai versi dan pendapat.

Selama ini monopoli sejarah peristiwa 1965 telah mengekang kebebasan berpikir dan berpendapat. Ini justru berbahaya karena dapat menyebabkan pemahaman melenceng.

Komunisme memang merupakan bahaya laten yang patut diwaspadai. Akan tetapi di sisi lain bangsa perlu membuka diri terhadap berbagai perkembangan wacana baru kasus tersebut yang juga memerlukan ruang ilmiah. Bukan justru memenjarakan pikiran kritis pada common sense yang dianggap paling tepat.

Sensitivitas sejarah dalam rentang tahun 1965 ini juga berimbas pada pembelajaran di sekolah. Penambalan sejarah sebagai alat doktrinasi penguasa menjadikan pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada peran militer dan kepentingan politik, bukan kebenaran ilmiah.

Hingga kini pembelajaran sejarah sekolah masih berdasar tafsir Orde Baru (Orba), meski sudah runtuh dan kurikulum telah silih berganti.

Penyajian materi sejarah dalam pembelajaran di sekolah bukan barang sepele. Berbagai informasi mengenai peristiwa 1965, misalnya, mesti dapat diakses dengan mudah. Memang untuk membuka katup penyumbat kebebasan berpikir kritis dan ilmiah seputar peristiwa ini yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah bergeser sedikit pun, tidak mudah.

Guru harus mampu menyajikan materi yang netral dan tidak menggiring peserta didik untuk condong pada salah satu versi. Sementara, implementasi Kurikulum 2013 juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis murid, termasuk dalam memaknai peristiwa sejarah.

Pendekatan dalam pemanfaatan materi belajar sejarah berdasar keilmuan (saintifik) dan politis. Keduanya jangan ditempatkan pada hubungan dikotomis.

Pendekatan politis dapat dilakukan sepanjang tidak menghilangkan daya kritis siswa. Namun absolutisme kebenaran sejarah juga harus dihindari. Pendekatan politis dapat ditekankan pada upaya membangun watak bangsa.

Sementara, pendekatan saintifik berperan penting dalam membangun daya nalar. Jadi kedua pendekatan harus sejalan.

Kelam

Patut disadari bahwa peristiwa 1965 menjadi rentetan sejarah kelam bangsa karena diduga terjadi pembantaian massal masyarakat sipil yang dianggap PKI dan simpatisan. Ini  menjadi tragedi kemanusiaan besar.

Presiden Joko Widodo dalam konsep revolusi mentalnya menegaskan bahwa sistem pendidikan harus diarahkan untuk membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab.

Maka memahami sisi yang satu ini bertujuan agar peserta didik memiliki perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan sehingga tragedi serupa tidak terulang.

Pembelajaran sejarah bukan untuk menebar kebencian dan menanam dendam dari masa lalu. Wacana rekonsiliasi nasional yang sering dibicarakan menjadi poin penting. Konteksnya forgiven but not forgotten.

Maka butuh tindakan korektif dengan mengubah paradigma pembelajaran sejarah yang selama ini sarat kepentingan politik.

Guru perlu mengambil jarak dengan kontroversi untuk mencari akar permasalahan serta solusi bijak bagi kehidupan bangsa. Selain itu, jauh lebih penting menanamkan kesadaran sejarah guna mencetak generasi arif dalam menghadapi persoalan.

Francois Caron mengungkapkan, tatkala sejarah menyadarkan bangsa tentang perbedaan-perbedaan, sebetulnya telah mengajarkan toleransi dan kebebasan.

Masyarakat yang sehat akan bisa menerima perbedaan dan menolak sikap-sikap intoleran. Maka jika ada yang masih sulit menerima perbedaan terhadap suatu peristiwa sejarah, apalagi untuk sesuatu yang kontroversial, perlu merenung mendalam.

Sejarah merupakan ilmu mengenai masyarakat, bukan hanya menjadi alat penguasa. Sejarah jangan sampai  terseret arus politik dan menjadi alat kekuasaan.

Ignas Kleden menyatakan, pendidikan mereproduksi suasana umum (salah satunya) dalam politik, sekalipun diharapkan juga koreksi suasana umum yang tak dikehendaki.

Untuk itulah pelajaran sejarah sekolah perlu menyajikan berbagai wacana dan membuka ruang-ruang berpikir kritis berbagai kasus kontroversi.

Peserta didik perlu dikenalkan pada berbagai pemikiran alternatif sekaligus menanamkan kesadaran sejarah. Jika pemerintah dan masyarakat tidak paham sejarah sendiri, karakter bangsa akan mudah terdegradasi.

Berbagai pemikiran alternative sebenarnya dapat menjadi bahan refleksi dalam membangun paradigm pembelajaran sejarah yang baru, komprehensif, dan ilmiah.

Inilah fondasi pendidikan karakter dalam kerangka revolusi mental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. ( Sumber: Koran Jakarta, 28 September 2016)

Tentang penulis:

Hendra Kurniawan, MPD Penulis dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Safari Dakwah di Eropa: dari Masjid Mayor di Granada Hingga Austria

Oleh Cholil Nafis

Wina – Tempatnya persis di seberang istana Alhambra. Di depan gereja, merupakan sebuah pelataran populer yang dikenal dengan Plaza Mirador San Nicolas.

Jika sore hari, ratusan pengunjung akan memadati kawasan ini untuk menikmati warna merah menawan Alhambra di waktu senja dan malam hari.

Misteri Menara Putih

Menara putih, menjulang tinggi berada tepat diujung jalan Calle Espaldas de San Nicolas merupakan sebuah masjid. Gerbang pintu masjid tak begitu lebar. Tertera di dinding pembatas gerbang sebuah tulisan “Mezquita Mayor de Granada” atau Masjid Jami’ Granada.

Begitu masuk gerbang, kesan damai, rindang, dan tenang seolah hendak menyapa kami. Kontras dengan suasana riuh gemuruh ratusan wisatawan yang berada di pelataran gereja.

Taman berukuran kecil menghiasi pelataran masjid. Air mancur di tengah taman seolah ingin memecah keheningan pagi menjelang siang.

Sekilas, bentuk mihrab masjid ini menyerupai Mezquita Cordoba, namun didesain lebih sederhana. Warna emas mendominasi kubah mihrab lengkap dengan kaligrafi dan dekorasi berbentuk geometri.

Ruang inti masjid cukup luas untuk menampung sekitar ratusan jama’ah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menawarkan program kursus Bahasa Arab, baik bagi Muslim atau non-Muslim.

Yang paling mencolok dari masjid ini adalah menara putih bergaya Mudejar dan terlihat menjulang tinggi diantara bangunan lainnya.

Dihiasi dengan kaligrafi Arab Kuffic, seakan ingin mempertahankan identitas asli yang memang sudah mengakar di distrik Albayzin. Sang imam harus menaiki sekitar 59 tangga untuk sampai ke menara.

Lantunan adzan dari menara ini akan langsung sampai ke Alhambra, istana termegah yang pernah dibangun umat Muslim di benua biru, Eropa, beberapa abad silam.

Memori umat muslim Granada yang telah mengakar selama delapan abad di Semenanjung Iberia seolah terkubur dan hampir musnah.

Identitas sebagai muslim sengaja disembunyikan untuk mendapat pengakuan sebagai warga negara Spanyol selama bertahun-tahun, Sampai ketika masjid ini secara resmi didirikan atas sebuah gagasan dari Syeikh Abdulqadir Al-Sufi, pendiri Murabitun World Movement. Ia lahir di Scotlandia tahun 1930, dan resmi menjadi muallaf di tahun 1967.

Lima abad, identitas Muslim dan semua yang berbau Arab, baik bahasa, tradisi, makanan sampai baju, dilenyapkan oleh penguasa saat itu. Namun, dengan berdirinya masjid ini, seakan semua-nya kembali.

Masjid inilah yang kemudian menjadi simbol pertama keberadaan kaum muslim di Granada sejak 1492. Setelah hampir 22 tahun, melalui bermacam kontroversi dan penolakan dari pemerintah Granada, masjid putih dengan arsitektur gabungan antara Mezquita di Cordoba dan Masjid Al-Aqsa di Jerussalem kembali berdiri kokoh.

Rasa-rasanya masjid ini bukan sebatas bangunan biasa untuk beribadah, namun lebih dari itu. Bangunan ini seperti mempunyai ruh, sehingga mampu mengembalikan romantisme kegemilangan peradaban muslim Andalusia ketika itu. Meskipun, nyatanya, Granada sekarang bukanlah Granada beberapa abad silam.

Memori umat muslim Granada yang telah mengakar selama delapan abad di Semenanjung Iberia seolah terkubur dan hampir musnah.

Identitas sebagai muslim sengaja disembunyikan untuk mendapat pengakuan sebagai warga negara Spanyol selama bertahun-tahun.

Saat saya memasuki masjid Mayor ini awalnya terkunci. Beberapa saat, nampak seorang bule, memakai pakaian yang rapi menyapa. Namanya Bashir Cadtineria berasal dari Penduduk setempat.

Ternyata dia merupakan direktur masjid Jami’ Granada. Ia seorang muallaf muda sekita umur 30-an tahun. Sambil bercakap-cakap sebentar, dia kemudian bercerita tentang masjid di Granada, bahwa masjid itu adalah satu-satunya di Granada.

Ada tempat lain cuma seperti mushala. Saya dipersilahkan masuk masjid untuk shalat tahyatal masjid. Kemudian diajak berbincang tentang Masjid dan umat Islam di Spanyol, khususnya di Granada.

Bashir bercerita, bahwa masjid Mayor ini juga dijadikan sebagai pusat kajian Islam yang bertujuan untuk mengenalkan peradaban Islam yang toleran dan moderat.

Ruangannya terpisah dengan bangunan masjid, tepatnya berada di lantai bawah. Hall ini terdiri dari perpustakaan, ruang kelas dan ruang konferensi.

Kini, Masjid Jami’ Mayor Granada menjadi rumah bagi sekitar lima ratus muslim yang berada tak jauh dari distrik Albayzin. Kehadirannya digambarkan sebagai kembalinya peradaban Muslim di Granada.

Bukan untuk mengambil kembali kekuasaan, namun untuk menyuarakan bahwa mereka juga termasuk warga negara Spanyol yang selama ini diasingkan.

Bahwa Islam bukan penjajah dan bukan haus darah, tetapi Islam mengajarkan acara hidup yang sesuai fitrah manusia. Mudah-mudah para muajahid ini sukses di medan perjuangannya di negeri Matador.

Austria Butuh Sentuhan Islam Wasathiyah

Sejak tahun 1928, Austri adalah negara Eropa pertama yang mengakui agama Islam. Di negara ini Islam adalah agama ketiga terbesar dengan presentase 4,2 % setelah agama Katolik dan Protestant.

Geliat dan semangat menjalankan ajaran agama Islam cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan keagamaan dan berdirinya masjid-masjid untuk tempat ibadah dan kegiatan keagamaan warga muslim dari beragam etnis.

Di Ibu Kota Austria, Wina saja terdapat sekitar 9 masjid. Di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ada masjid besar meskipun namanya tidak menggunakan kata masjid, tapi fungsinya full masjid.

Warga Indonesia punya masjid meskipun bentuknya seperti apartemen, tak ada kubah dan menaranya tetapi fungsinya sepenuhnya seperti Masjid. Warga Negara Indonesia di Wina masih sedang berusaha untuk membeli tanah yang akan dibangun masjid Indonesia.

Masjid dan pusat kajian Islam terbesar di Wina adalah Islamic Center yang bangunan sepenuhnya berbentuk masjid, halaman luas dan digunakan untuk shalat Jumat.

Banyak masyarakat muslim di Wina, termasuk warga negara Indonesia yang menjalankan shalat Jumat di masjid ini. Tinggi Menara 32 meter. Kubah 16 meter. Arsitek Ing R. Lugn

Masjid Islamic Center Wina dibangun selama kurun waktu tahun 1975 hingga 1979 dengan dana sumbangan dari Raja Saudi Arabia Faisal Bin Abdul Aziz.

Sebagaimana ditulis pada prasasti pembangunannya disebutkan: “Vienna Islamic Centre. Pembangunan atas inisiatif beberapa kedutaan besar negara-negara Islam, terutama Yang Mulia Raja Feisal bin Abdul Aziz dari Saudi Arabia.

Peletakan Batu Pertama pada 28 Februari 1968. Diresmikan pada 20 November 1979 bertepatan 1 Muharram 1400 H oleh Presiden Austria, DR. R..Kirschschlager.

Masjid inilah yang telah beberapa puluh tahun menjadi pusat studi, kajian, serta perkembangan Islam di Austria. Hal yang menarik bahwa di negara sosialis Eropa Barat ini kebebasan beragama cukup terjamin.

Persoalan keagamaan mendapat perhatian serius, sebagai contoh bahwa pelajaran keagamaan diajarkan di sekolah pemerintah, termasuk pelajaran agama Islam yang diajarkan oleh guru yang harus mendapat pelatihan dari negara Austria. Murid-murid boleh libur pada hari besar keagamaanya.

Sebagian masyarakat di Austria masih trauma dan phobia dengan Islam sehingga ketika disebut nama Islam sering kali menaruh kecurigaan.

Namun tak dipungkiri bahwa undang-undang Austria telah mengakui Islam sebagai agama resmi dan pertumbuhan umat Islam cukup pesat.

Maka pemerintah Austria akan memfasilitasi pengajaran dan dakwah Islam tetapi yang mengakomodasi terhadap kepentingan negara dan kedamaian masyarakat.

Kini Austria sedang melirik pola Islam ala Indonesia. Negeri kita penduduk muslim terbesar di dunia yang mengakomudasi budaya lokal sehingga Islam akulturasi dengan masyarakat dan damai.

Sekilas berbincang dengan perwakilan Indonesia di Austria, bahwa saat ini sedang proses komunikasi untuk mentransfer pengetahuan Islam Wasathiyah ke Austria.

Sedang dirundingkan tentang metode kerjasamanya. Caranya, apakah guru agama Islam didatangkan dari Indonesia atau para guru agama Islam di Austria belajar ke Indonesia.

Kondisi ini adalah peluang dakwah dan penyebaran Islam Wasathiyah yang ramah dan damai ke bumi Eropa. Masyarak Eropa telah melihat wajah Islam di Indonesia yang sangat toleran dan penuh penghormatan terhadap budaya lokal, sehingga Islam menjadi perekat bangsa bukan ancaman bagi negara. ( Sumber: Detik.com, 27 September 2016)

Tentang penulis:

Cholil Nafis KH Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat

Pilkada, Oligarki, Dan Korupsi

Oleh Marwan Mas

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta oleh pengamat diberi label sebagai ”pilkada rasa pilpres (pemilihan presiden)”.

Tentu ada alasan yang mendasarinya, sebab Pemilihan Gubernur Jakarta menurut UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) secara hukum sama saja dengan pemilihan gubernur di provinsi lain. Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhamad Qodari membenarkan Pilkada Jakarta menarik lantaran terasa sebagai pilpres.

Bukan hanya tiga pasang calon yang akan bertarung, melainkan juga menjadi pertarungan bagi orang-orang di balik tiga pasang calon. Misalnya di balik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot S Hidayat ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Di belakang Anies Rasyid Baswedan- Sandiaga Salahudin Uno ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Begitu pula di belakang Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murti ada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Siapa pun gubernur yang terpilih, ada peluang mencalonkan diri pada Pilpres 2019 seperti yang dilakoni Joko Widodo (Jokowi) saat memenangi Pilkada Jakarta sebelumnya yang berpasangan dengan Ahok.

Bukan hanya itu, Pilkada Jakarta memang didesain laksana pilpres dalam menentukan kemenangan pasangan calon.

Hal itu diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal tersebut menegaskan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernurdanwakilgubernurterpilih.

Jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Oligarki dan Konglomerasi

Penentuan ketiga pasangan calon oleh banyak kalangan dinilai sebagai penampakan dari ”perpolitikan oligarki”. Hanya segelintir elite yang berkuasa menunjuk pasangan calon.

Bahkan ada partai politik yang secara absolut ketua umumnya menentukan siapa yang dicalonkan. Elite penentu pasangan calon juga dinilai melakukan praktik konglomerasi yang cenderung menilai siapa cukong di balik pencalonan yang tentu saja akan menyiapkan biaya pilkada yang sangat besar.

Praktik oligarki dan konglomerasi dalam menentukan calon pemimpin, baik di daerah maupun pemimpin nasional, sudah menjadi kebiasaan negatif di republik ini. Akibatnya hampir tidak ada kader internal parpol yang diusung lantaran elite di parpol ikut terjebak pada ”kebutuhan pasar” akibat pilkada langsung oleh rakyat.

Kader parpol tersingkir lantaran tidak punya ”nilai jual” ke publik dan pemilih. Makanya yang dicari adalah sosok yang populer, tetapi juga harus dibungkus dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas). Begitu banyak kader parpol yang berpengalaman di dunia politik, bahkan diyakini mampu menjadi pemimpin daerah.

Namun karena tidak populer dan tidak punya elektabilitas yang memadai berdasarkan hasil survei, terpaksa harus jadi penonton atau sekadar dijadikan tim sukses. Itulah salah satu risiko dari demokrasi langsung atau demokrasi liberal karena harus melihat kehendak pasar atau kecenderungan pemilih.

Ini merupakan pekerjaan rumah bagi parpol dalam melakukan rekrutmen dan pembinaan kader yang tidak hanya jago kandang, melainkan punya akses yang luas dengan pemilih.

Sepertinya demokrasi dalam memilih pemimpin dibajak oleh kaum pemodal sehingga hanya orang-orang yang punya uang atau orang yang didukung broker- broker mafia atau dekat dengan elite parpol yang bisa maju menjadi calon kepala daerah.

Mereka melakukan itu dengan berlindung dibalik daulat rakyat. Akibatnya hanya akan memperkaya para pemilik modal lantaran ada balas jasa setelah jagoannya terpilih dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Boleh jadi lemahnya elektabilitas kader parpol di mata publik lantaran masih diragukan integritas dan keberpihakannya kepada rakyat banyak.

Salah satu yang selama ini disorot adalah banyaknya anggota legislatif (DPR dan DPRD) yang terjerat kasus korupsi akibat ditangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia ditangkap karena menjadi broker proyek infrastruktur dalam APBN-APBD. Rakyat ragu karena saat memperjuangkan proyek itu lebih dahulu mendapat ”uang suap” dari oknum pengusaha yang digadanggadang menan g proyek.

Konflik Gagasan

Jika sejak awal mendapatkan sesuatu meskipun dibungkus memperjuangkan proyek infrastruktur di daerah pemilihannya, rakyat yang sudah cerdas tentu tahu bahwa proyek itu nantinya tidak akan sama hasilnya dengan yang direncanakan.

Bagi pengusaha yang banyak mengeluarkan uang untuk memperoleh proyek itu, sudah pasti akan mengurangi kualitas proyek yang sudah pasti merugikan kepentingan rakyat.

Boleh jadi juga rakyat ragu akibat banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sampai September 2016 setelah Bupati Banyuasin kena OTT, sudah 362 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Mereka ditangkap dan diproses hukum oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan karena APBN-APBD dan berbagai bentuk perizinan usaha tambang dijadikan bancakan mencari keuntungan sendiri.

Termasuk memudahkan para konglomerat penyandang dana pilkada memperoleh proyek yang dibiayai APBD. Untuk keluar dari jebakan itu, ketiga pasangan calon gubernur Jakarta harus mendesain gagasan yang dibutuhkan warga Jakarta dalam ”visi-misi”.

Kita ingin tercipta ”konflik gagasan” para pasangan calon gubernur, bukan ”konflik baliho dan spanduk” atau saling menjatuhkan dengan kampanye hitam (black campaign).

Kalau calon petahana punya modal karena sudah bekerja, dua pasangan calon lainnya mesti mencari apa kelemahan dari program yang sudah dilaksanakan.

Salah satu yang terungkap di media yang dianggap salah satu kelemahan calon petahana adalah ”seringnya menggusur rakyat kecil” yang menyebabkan zona nyaman kehidupan mereka tercederai.

Dalam konteks menjual gagasan, kedua calon penantangbisamembuat program membangun Jakarta tanpa menggusur rakyat kecil, melainkan menata mereka dan secara berimbang tidak mengabaikan substansi pembangunan. Termasuksikapdantata krama saat bersentuhan dengan rakyat.

Tentu masih banyak gagasan yang bisa dijual untuk menarik pemilih Jakarta yang penuh dinamika. Kita ingin Jakarta selaku ibu kota negara jadi contoh dalam memilih pemimpin.

Tidak ada yang memanfaatkan kuasanya menekan pemimpin organisasi massa dan pegawai negeri untuk memilihnya, atau memanipulasi penghitungan suara (vote-counting manipulation).

Kita ingin pemilihanyangbersih, jujur, dandemokratis atau tanpa ada kecurangan. Bagi pasangancalonyang kalah tidak akan dituding ”hanya kalah curang”. Jangan sampai istilah ini kian populer dalam masyarakat sebagai persepsi negatif karenaakanmemengaruhikredibilitas gubernur terpilih. ( Sumber: Koran Sindo, 28 September 2016)

Tentang penulis:

Marwan Mas Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

Reformasi Hukum = Revolusi Mental?

Oleh Romli Atmasasmita

Minggu lalu Presiden Joko Widodo telah mengundang pakar hukum, termasuk praktisi hukum untuk meminta masukkan mengenai strategi pembangunan hukum nasional.

Mereka yang diundang merupakan sampel yang representatif para ahli hukum di negeri ini, begitulah kira-kira menurut lingkaran Istana Kepresidenan.

Memang benar bahwa Presiden yang kepala pemerintahan sejak masa awal reformasi dan sampai saat ini sering dipusingkan oleh ulah aparatur hukum.

Selain itu, terkadang ada juga pendapat para ahli hukum yang tidak pernah konsisten dalam menilai suatu masalah hukum, apalagi terkait korupsi dan suap atau gratifikasi.

Contohnya, ahli hukum tata negara selalu berpendapat bahwa kebijakan tidak dapat dipidana. Sementara ahli yang sama mengatakan, jika ada penyimpangan, masih bisa dipidana.

Praktisi hukum dalam praktik juga ada yang melanjutkan perkara pidana ke pengadilan dan ada yang tidak dilanjutkan alias di-SP3 atau di-SKPP terkait keperdataan dan kadang tanpa alasan hukum yang jelas sesuai aturan KUHAP.

Ada menteri karena kebijakannya dipidana dan masuk penjara, ada yang tidak diperkarakan sekalipun kebijakannya menyimpang dari aturan tanpa alasan yang jelas.

Saat ini bahkan ada kasus terkait kebijakan gubernur salah satu provinsi yang tidak tersentuh hukum hanya dengan alasan belum ditemukan ”mens-rea”-nya, bahkan dikuatkan pendapat ahli hukum pidana.

Yang tidak masuk akal bahwa harus ada mens-rea dulu baru dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menarik dikaji karena ada kekeliruan pemikiran bahwa bukti permulaan yang cukup harus ada mensrea dulu.

Bukankah merujuk Pasal 184 KUHAP, sekurangkurangnya dua alat bukti yang cukup atau dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan dugaan ada suatu peristiwa pidana dan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Bukankah ada dan tidak mens-rea sebagai unsur pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara dan menetapkan terdakwa bersalah atau tidak bersalah? Keganjilan pendapat hukum ini tidak akan terjadi jika semua pelajaran di semester III Fakultas Hukum dapat dipahami dengan baik dan benar atau mungkin ”gurunya” yang tidak baik dan tidak benar.

Lebih aneh lagi, bahkan ada lembaga yang diatur dalam konstitusi dikesampingkan hasil pekerjaannya dengan alasan penegak hukum dapat menilai sendiri kerugian negara.

Begitu pula ada menteri atau wali kota masuk penjara hanya karena salah prosedur, tetapi tidak sama perlakuannya dengan gubernur yang ”memiliki hak istimewa atau diistimewakan saat ini”.

*** Titah Presiden Joko Widodo kemudian menambah kebingungan aparatur hukum dengan mengatakan kepada semua aparatur hukum di Istana bahwa kebijakan jangan dan tidak perlu disidik kecuali yang benarbenar maling.

Persoalannya, jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, tentu aparatur hukum harus memeriksa pengambil kebijakan itu apakah pelaksanaan dari kebijakannya itu sudah benar atau menyimpang, tidak cukup hanya memeriksa aparatur di bawahnya.

UU Tipikor dan UU tentang Penyelenggaraan Negara justru memasukkan jabatan publik mulai presiden sampai pimpinan proyek bertanggung jawab atas semua kebijakan yang dilakukannya.

Tengoklah ada tindak pidana kolusi dan tindak pidana nepotisme dengan ancaman hukuman maksimum 20 tahun dan denda sampai Rp1 miliar.

Bagaimana mungkin tanpa boleh diperiksa semua jabatan publik, termasuk para menteri? Lebih ganjil lagi misalnya sudah ada fakta temuan kerugian negara dalam kasus Sumber Waras dan lahan Cengkareng masih dapat diabaikan dengan alasan bahwa ada kerugian negara bukan unsur mutlak dalam tipikor, harus ada perbuatan melawan hukum, itu pendapat pakar dan ahli hukum terkenal.

Tentu ketika merumuskan Pasal 2 dan Pasal 3, pembentuk UU Tipikor, telah memiliki justifikasi alur pikir yang logis dan sistematis, yaitu bahwa tidak mungkin ada kerugian negara tanpa ada pihak yang diuntungkan, dan tidak mungkin ada kerugian negara dan pihak yang diuntungkan jika tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak mungkin ada tiga unsur tersebut jika pihak tertentu tidak memiliki kekuasaan atau pihak lain yang terkait dengan kekuasaan.

Mengapa untuk orang tertentu justru tidak pernah dipedulikan ada atau tidak ada mens-rea? Dalam hal ini jelas bahwa inkonsistensi pemikiran dan praktik dalam penegakan hukum yang mungkin membuat Presiden Joko Widodo merasa risau sehingga saatnya Indonesia memiliki arah hukum perlu direformasi antara lain pertama melalui ”revolusi mental”, bukan hanya aparatur hukum, tetapi juga para ahli hukum termasuk penulis sendiri.

Apanya yang perlu direvolusi dalam hukum? Revolusi dalam hukum senyatanya tidak akan terjadi dan tidak akan pernah ada kecuali dalam kegiatan makar atau keadaan darurat sebagai diatur dalam UUD dan UU.

Hukum tidak akan pernah berevolusi karena hukum memerlukan reformasi atau bahkan akselerasi saja sudah lebih dari cukup.

Itu pun sampai saat ini, sejak Habibie mencanangkannya, dalam bidang hukum masih tersendat-sendat karena hukum hanya membutuhkan prosedur yang benar dan telah diatur dan ditetapkan di dalam undang-undang, hanya itulah pakemnya hukum. *** Pakem hukum – prosedur itu masih diutak-atik dan disiasati melalui opini awam atau ahli hukum atau praktik hukum.

Maka, bukanlah hukum, melainkan kekuasaan atau setidaknya ego pribadi yang dikedepankan, bukan etika profesionalisme yang seharusnya diutamakan.

Pencanangan revolusi mental lebih tepat untuk pembentukan hukum ke depan. Revolusi mental dimaksud adalah perubahan mendasar pola pemikiran para ahli hukum dan dilanjutkan dengan pembentukan hukum yang dapat menjaga, memelihara, dan membangun sikap mental keluar dari pakemnya (out of the box) dengan tujuan kemanfaatan sosial bagi terbesarmasyarakat danbangsaini.

Contoh, ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas, yang mengutamakan hukum tertulis, apakah bisa ketentuan Pasal 362, 372, dan 378 KUHP diselesaikan secara damai tanpa harus ada penuntutan? Perdamaian antara pelaku dan korban mungkin lebih bermanfaat daripada dihukum penjara yang dalam kenyataannya telah menggerus anggaran negara secara signifikan.

Semakin lama dipenjara semakin besar dan tinggi biaya negara untuk ”memelihara” terpidana di lapas dan semakin buruk kepribadian terpidana karena dalam kenyataan lapas saat ini telah menjadi ”sekolah tinggi kejahatan”.

Tengoklah ada ”pabrik narkoba” dan tempat ”pembinaan” terorisme di lapas; sebaliknya, banyak terpidana intelektual dan mantan pejabat negara yang hidup menganggur tanpa dapat membaktikan ilmunya bagi masyarakat/ negara, sedangkan mungkin ada di antaranya lulusan perguruan tinggi karena memperoleh beasiswa atau bantuan dari pemerintah.

Contoh, untuk tindak pidana tipikor, sampai kini masih gamang, apakah uang negara yanglebihpentingdikembalikan atau hukumannya yang lebih penting atau kedua-duanya.

Masih memerlukan kajian secara mendalam karena selama lima tahun, sejak 2009 hingga 2014, pemasukan uang negara yang dikembalikan hanya mencapai kurang lebih Rp10 triliun, sedangkan pengeluaran biaya penegakan hukum (lembaga dan proses) mencapai Rp50 triliun setiap tahunnya.

Pidana uang pengganti hukuman sampai saat ini bahkan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena terpidana lebih ”menyukai” menjalani hukuman tambahan saja daripada membayar uang pengganti karena relatif tidak lama, maksimal 1-3 tahun menjalani hukuman.

Di mana efek jeranya? Lamanya hukuman bukan berdampak efek jera karena siklus residivisme cukup tinggi di sana dan dalam kenyataan kehidupan di lapas untuk terpidana korupsi dan terorisme perlakuan berlebih telah terjadi dibandingkan dengan terpidana kelas bawah.

Efek jera satu-satunya tentu hukuman mati, namun pejuang HAM akan keberatan sekalipun hak asasi orang lain telah dilanggar oleh terdakwa.

Titik persoalan revolusi mental dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah bagaimana hukum pidana khususnya dapat memberikan kontribusi signifikan atau berdampak positif (outcome) bukan hanya mencapai tujuan keberhasilan semata-mata (output)? Terlebih penting dalam revolusi mental ini, bagaimana seharusnya fungsi dan peranan hukum ditempatkan di dalam undangundang maupun dalam praktik penegakan hukum.

Khususnya hukum pidana, tentu filosofi retribusionisme dalam abad globalisasi saat ini sudah bangkrut dan di beberapa negara maju, termasuk AS, Belanda, Belgia, dan negara Uni Eropa lain, telah menerapkan proses restorative justice untuk tindak pidana tertentu dan selebihnya tetap penerapan retributive justice.

Penerapan restorative justice hanya untuk tindak pidana ringan dengan ancaman di bawah enam tahun, tersangka usia 60 tahun, atau pelaku telah memberikan ganti rugi kepada korban.

Seharusnya juga negara memberikan keringanan terhadap tersangka yang telah berjasa kepada negara dengan sangat teliti sehingga tidak ada pelanggaran terhadap asas persamaan di muka hukum yang kerap terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. ( Sumber: Koran Sindo, 29 September 2016)

Tentang penulis:

Romli Atmasasmita Guru Besar (Emeritus) Unpad/ Direktur LPIKP