Menu Terbaru Senin 2 Mei 2016

Deslina Zahra Nauli
Menjaga Keamanan Pangan
artikel pengamat

Dindin Sudirman
Mengapa Lapas Rusuh?
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Tari dan Puisi dalam Kehidupan Sehari-hari
artikel pengamat

Geger Riyanto
Bias Kelas Menengah pada Kebijakan Relokasi
artikel pengamat

Muhammad Farid
Mengembalikan Narapidana ke Masyarakat
artikel pengamat

Triwibowo Yuwono
Wakaf Lahan Pangan
artikel pengamat

Erna
Ironi Pelantikan Tersangka
artikel pengamat

Ninik Rahayu
Zona Integritas Lembaga Peradilan
artikel pengamat

Bachtiar Nasir
Tokoh Moderat dan Apa Adanya
artikel pengamat

Khudori
Desa: Mata Air vs Air Mata
artikel pengamat

Reza Indragiri Amriel
Ibu Hamil dalam Ancaman Narkoba
artikel pengamat

Khudori
Moratorium Perluasan Lahan Sawit
artikel pengamat

Salahuddin Wahid
Pancasila, Antara Cita dan Fakta
artikel pengamat

Mustakim
Perlakuan Istimewa Koruptor
artikel pengamat

Tantowi Yahya
Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Geopolitik yang Makin Kompleks
artikel pengamat

Chappy Hakim
Halim Makin Mengerikan!
artikel pengamat

M Fajar Marta
Kegagalan Bank Sentral Bernama BI Rate
artikel pengamat

Serta 13512 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Moratorium Perluasan Lahan Sawit

Khudori Oleh Khudori

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo untuk memoratorium pembukaan lahan baru buat perkebunan sawit disambut pro dan kontra.

Perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cenderung kontra.

Alasannya, sawit ialah komoditas strategis.

Sawit menyumbang devisa US$19 miliar (2015) dari ekspor 26,4 ton minyak sawit, lebih tinggi daripada devisa ekspor migas (US$12 miliar).

Sawit menyerap tenaga kerja dan melibatkan petani hingga 6 juta jiwa.

Sawit mendorong perkembangan wilayah-wilayah pinggiran di 190-an kabupaten/kota di Indonesia.

Moratorium akan membuat industri ini stagnan.

Karena itu, Gapki masih menunggu detail kebijakan itu.

Di sisi lain, aktivis dan LSM lingkungan menyambut baik instruksi Jokowi.

Bagi mereka, moratorium merupakan momentum tepat untuk mengevaluasi secara menyeluruh industri sawit.

Bagi Jokowi, moratorium bertujuan menjawab keprihatinan dunia akan kelestarian lingkungan, terutama mendorong perbaikan perkebunan kelapa sawit.

Selama ini sawit menjadi bulan-bulanan objek kampanye negatif dunia internasional.

Bagi mereka, sawit tidak hanya mengancam habibat orang utan dan pemusnah biodiversity, sawit juga dituding biang deforestasi dan pemanasan global.

Harus diakui, praktik perkebunan kelapa sawit domestik, baik oleh perkebunan besar (swasta maupun BUMN) dan perkebunan rakyat, masih mengandung kelemahan.

Meskipun sawit satu-satunya minyak nabati dunia yang memiliki sistem tata kelola yang berkelanjutan, sebagian besar dari mereka belum mengantongi sertifikasi, baik RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) maupun ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Di antara kelemahan yang umum diketahui ialah status lahan kebun yang belum jelas, pelanggaran penanaman di sepadan sungai, tidak terpeliharanya area yang bernilai konservasi tinggi.

Ini membuat kelestarian bentang alam terganggu.

Tidak mungkin disangkal sawit menjadi penyelamat defisit transaksi berjalan.

Namun, tidak bisa dimungkiri pula sejumlah masalah masih menjadi pekerjaan rumah industri ini.

Pertama, dalam perdagangan internasional, pemain kelapa sawit Indonesia tidak beranjak dari posisi mengikuti perkembangan harga pasar (price taker).

Padahal, Indonesia produsen sawit terbesar dunia (51,68%).

Bersama Malaysia, Indonesia menguasai sekitar 85% pangsa pasar sawit dunia.

Sampai saat ini harga CPO Indonesia didikte Rotterdam untuk pasar spot dan Kuala Lumpur untuk harga kontrak berjangka.

Sebagai penghasil produk, Indonesia tentu paling dekat dengan kondisi-kondisi fundamental yang memengaruhi harga.

Kita memproduksi sebanyak 31,5 juta ton CPO pada 2015.

Dari jumlah itu, 5,1 juta ton CPO diserap pasar domestik, sisanya diekspor.

Dengan kondisi seperti itu, sejatinya Rotterdam tidak layak jadi basis acuan harga ekspor karena perdagangan CPO di Eropa hanya 2,5 juta-3 juta ton per tahun.

Mestinya fungsi Rotterdam bisa diambil Bursa Berjangka Jakarta.

Mengapa para pemain sawit Indonesia belum menjadi penentu harga (price maker)? Ini perlu dicari tahu apa penyebabnya.

Kedua, produktivitas sawit Indonesia masih tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan Malaysia, produktivitas sawit Indonesia jauh tertinggal.

Padahal, dulu Malaysia berguru ke Indonesia.

Pada 2014, produktivitas kelapa sawit Indonesia hanya 13,6 ton tandan buah segar (TBS)/ha, jauh dari produktivitas Malaysia (19,0 ton TBS/ha).

Sementara itu, produktivitas CPO Indonesia baru 2,6 ton/ha, sedangkan Malaysia 3,9 ton/ha.

Karena itu, tidak mengherankan, meskipun luas lahan sawit Indonesia dua kali lipat dari Malaysia, produksi minyak sawit Malaysia tak berbeda jauh dari Indonesia.

Di masa depan, peningkatan produktivitas harus jadi perhatian utama.

Ini bisa mengompensasi dampak moratorium.

Ketiga, penghiliran industri sawit belum mendalam. Menurut Kementerian Perindustrian, pada 2013, ekspor turunan minyak sawit sudah mencapai 73%.

Namun, apabila dilihat jenis minyak sawit yang diekspor, masih dominan jenis olahan bernilai tambah rendah.

Sebaliknya, Malaysia mengekspor produk olahan bernilai tambah tinggi.

Harus diakui, selama ini kita terlena hanya berproduksi, tapi tidak pernah menggarap pasar dan mengolahnya menjadi aneka produk turunan.

Sebagai produsen utama, sudah seharusnya Indonesia yang meraih nilai tambah lebih besar dengan memperdalam industri pengolahan, bukan negara lain. Moratorium harus dijadikan momentum perbaikan.

Selama moratorium, sejumlah hal harus dilakukan.

Yang paling penting ialah tanam ulang perkebunan rakyat yang memang harus diremajakan.

Dengan bibit unggul dan praktik penanaman yang baik, produktivitas akan bisa dilipatgandakan.

Pada saat yang sama, diplomasi sawit diperkuat.

Diplomasi sawit mestinya bisa lebih kuat, solid, dan terukur setelah pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit).

Dari tahun lalu, telah terkumpul dana dari pungutan ekspor CPO sebesar Rp2,6 triliun.

Selain untuk subsidi biofuel, tanam ulang, dan riset-riset di sektor kelapa sawit, dana harus dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi dan branding sawit.

Jika semua itu bisa dilakukan konsisten, kita akan memetik manfaat moratorium.
(Sumber: Media Indonesia, 29 April 2016)

Tentang penulis
Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

Wakaf Lahan Pangan

Oleh Triwibowo Yuwono

KEGIATAN wakaf sudah lama diterapkan di Indonesia, dan yang biasa dikenal masyarakat ialah wakaf untuk kegiatan ibadah dan pendidikan.

Dalam tulisan ini penulis ingin mengajukan gagasan perluasan kegiatan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umum, seperti disebutkan dalam UU No 41/2004, yaitu untuk menjaga kelestarian lahan pangan.

Seperti telah banyak diketahui, salah satu persoalan besar dalam penyediaan pangan di Indonesia ialah terjadinya alih fungsi lahan pangan yang subur menjadi peruntukan lain yang menyebabkan penurunan produksi pangan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab alih fungsi lahan pangan menjadi peruntukan lain, antara lain godaan investor kepada petani pemilik lahan untuk menjual dengan harga tinggi.

Selain itu, beberapa kajian menunjukkan penurunan minat anak-anak petani untuk menjadi petani sehingga ketika sang bapak beranjak tua dan tidak dapat menggarap sawah, godaan menjual lahan sawah semakin besar.

Data BPS di 2004, seperti tertulis dalam kajian kasus alih fungsi lahan oleh Nana Apriyana (Bappenas), menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke nonsawah di Jawa sebesar 187.720 ha per tahun, dengan perincian alih fungsi ke nonpertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lain sebesar 77.556 ha per tahun.

Data ini sangat mungkin dapat berubah dari tahun ke tahun.

Apalagi jika mengingat laju pembangunan infrastruktur yang kencang, laju alih fungsi lahan dapat menjadi lebih besar lagi.

Jika hal itu berlanjut, dikhawatirkan akan semakin luas lahan subur yang beralih fungsi meskipun sudah ada UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Salah satu cara untuk menahan derasnya laju alih fungsi lahan ialah dengan memberikan perlindungan dan jaminan kepada petani pangan untuk dapat tetap melakukan usaha tani pangan tanpa harus khawatir dengan masa depannya.

Tulisan ini mencoba mengajukan konsep wakaf tanah.

Secara sederhana, gagasan ini mengajak masyarakat, baik perorangan maupun lembaga yang mempunyai modal kuat, untuk membeli lahan-lahan pangan yang subur dan potensial, lalu diberikan kembali kepada petani atau kelompok petani untuk tetap digarap sebagai lahan pangan.

Implementasi gagasan ini dapat dilakukan dengan beberapa macam model.

Model pertama, perorangan atau lembaga yang mempunyai cukup modal dan kepedulian terhadap produksi pangan mewakafkan lahan yang dimiliki kepada lembaga wakaf di suatu desa, yang dibentuk secara resmi dan legal, untuk mengelola lahan wakaf bagi produksi pangan.

Kedua, perorangan atau suatu lembaga, baik swasta maupun pemerintah daerah, membeli lahan dari petani atau kelompok petani dengan ikatan perjanjian legal bahwa lahan tidak akan dialihfungsikan ke peruntukan lain.

Selanjutnya pihak yang membeli lahan itu mewakafkan kembali lahan yang sudah dibeli kepada petani atau kelompok petani yang menjual lahannya.

Dengan begitu, petani tersebut tetap dapat melakukan usaha tani pangan tanpa harus tergoda menjual lahannya kepada investor yang menggunakan untuk kepentingan selain produksi pangan.

Ketiga, model ‘wakaf bersama’ yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang secara bersama-sama membeli sebidang lahan pertanian untuk kemudian diwakafkan kembali kepada lembaga wakaf guna tetap dimanfaatkan sebagai lahan pangan.

Ini adalah model paling sederhana untuk pengembangan konsep wakaf lahan pangan.

Keempat, wakaf yang dilakukan oleh pemerintah atau negara, yaitu dengan ‘mewakafkan’ lahan-lahan tidur atau lahan yang selama ini tidak produktif untuk kepentingan produksi pangan.

Model ini mungkin lebih kompleks karena harus ada dukungan aturan hukum untuk menjaga sistem wakafnya.

Dengan model wakaf lahan pangan seperti di atas, diharapkan ada perlindungan terhadap lahan-lahan yang potensial untuk produksi pangan, juga jaminan kepada petani untuk tetap dapat berproduksi tanpa godaan dari investor.

Perlindungan terhadap lahan-lahan pangan dari proses konversi menjadi bentuk lain hanya dapat terlaksana dengan dukungan masyarakat.

Dukungan legal, dengan diundangkannya UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah ada, tetapi mungkin tidak cukup karena tidak mudah untuk menjamin tidak akan ada konversi lahan.

Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun UU No 41 sudah ditetapkan, konversi lahan pertanian menjadi bentuk lain masih terus berlangsung.

Dengan model wakaf lahan pangan, yang melibatkan peran aktif masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap petani dan lahan-lahan pertaniannya akan lebih efektif karena ada dimensi spritual, bukan semata-mata urusan legal formal.

Masyarakat atau lembaga wakaf yang menerima wakaf dari masyarakat untuk kepentingan umum, termasuk produksi pangan, tentu tidak akan berani bermain-main karena ada aspek amanah dan dimensi ibadah yang tidak boleh sembarangan diabaikan.

Dengan model ini para petani akan merasa lebih terlindungi.

Dengan perjanjian yang dibuat, jika petani sudah tidak mampu lagi mengolah lahan yang diwakafkan, hak pengelolaan dapat dialihkan kepada petani lain atau anak keturunannya.

Model wakaf seperti diusulkan dalam tulisan ini dapat dielaborasi lebih lanjut untuk menjabarkan pola wakaf dan perjanjian pengelolaannya serta dukungan pelaksanaannya di lapangan oleh pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah cukup menjadi pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada pemberi wakaf dan penerima wakaf tanpa harus terlibat langsung di dalam operasional pengelolaan lahan.

Itu karena yang berperan penting ialah anggota masyarakat yang menjadi pihak pemberi wakaf.

Di dalam lembaga wakaf yang bertanggung jawab mengelola peruntukan wakaf dapat disertakan wakif (orang atau lembaga yang memberi wakaf) sehingga dapat ikut mengawasi pelaksanaan wakaf.

Lembaga-lembaga wakaf yang dapat dilibatkan, misalnya pondok pesantren, lembaga keagamaan yang lain, atau lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk di daerah wakaf lahan pangan tersebut.

Salah satu model pemanfaatan wakaf lahan pangan ialah sistem bagi hasil antara lembaga pengelola wakaf dan para petani.

Dalam hal ini petani memberikan sebagian hasil usaha taninya kepada lembaga wakaf, misalnya pondok pesantren, sehingga dapat digunakan untuk menyediakan sumber pangan bagi para santrinya. Tentu harus ada sistem bagi hasil yang adil.

Oleh karena itu, keterlibatan wakif menjadi perlu karena dapat ikut mengawasi pelaksanaan wakaf.

Sebaliknya, wakaf lahan pangan dapat juga dilaksanakan dengan cara menyerahkan sepenuhnya hasil panenan petani kepada para petani untuk mengelola atau menjualnya.

Dalam model wakaf bersama, mungkin pola pemanfaatan semacam ini lebih sesuai karena para wakif tidak perlu ikut memikirkan hasil dari lahan pangan yang diwakafkan.

Meskipun demikian, peran lembaga independen, misalnya di tingkat desa atau kecamatan, untuk melakukan supervisi pengelolaan lahan wakaf masih diperlukan.

Terutama untuk menjaga status hukum lahan yang sudah diwakafkan.

Sekali lagi, pencegahan alih fungsi lahan pangan produktif menjadi bentuk lain memerlukan peran aktif masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk advokasi dan konsep-konsep verbal yang berhenti dalam bentuk kertas kerja, tapi juga perlu aksi bersama.

Salah satu aksi bersama yang dapat dilakukan ialah dengan mewakafkan lahan yang dimiliki oleh masyarakat untuk kepentingan produksi pangan.

Keterlibatan para pemuka agama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai hal ini juga sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat menyalurkan sebagian kekayaan mereka secara lebih produktif dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.
(Sumber: Media Indonesia, 28 April 2016)

Tentang penulis:
Triwibowo Yuwono, Guru Besar di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta.

Kegagalan Bank Sentral Bernama BI Rate

M Fajar Marta Oleh M Fajar Marta

“Dengan menggunakan BI Rate, kebijakan moneter dapat diterapkan lebih transparan, akuntabel, dan mudah dimengerti masyarakat. Selain itu, kebijakan moneter  juga lebih efektif dalam memengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat,” kata Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia saat itu.

BI Rate merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.

Dalam transmisinya, BI Rate dikaitkan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor satu bulan yang saat itu menjadi patokan (benchmark) oleh perbankan dan pelaku pasar.

Penggunaan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan menandai era baru bank sentral (Bank Indonesia/BI) dalam mengelola moneter dan inflasi di Indonesia.

Sebelumnya, BI menggunakan uang primer (base money) sebagai sasaran operasional pengendalian inflasi.

Di awal-awal penggunaannya, BI rate telah membuat heboh karena angkanya yang begitu tinggi dan disebut-sebut menjadi tonggak terciptanya suku bunga tinggi di Indonesia.

Saat digunakan pertama kali pada Rapat Dewan Gubernur BI Juli 2005, BI Rate langsung berada di posisi 8,5 persen.

Pada Agustus 2005, BI Rate merangkak menjadi 8,75 persen. Sebulan kemudian, BI Rate melejit menjadi 10 persen.

Pada Oktober 2005, BI Rate kembali terbang menjadi 11 persen, lalu 12,25 persen pada November 2005, dan 12,75 persen pada Desember 2005.

Hanya dalam rentang 5 bulan, BI Rate naik 425 basis poin atau 4,25 persen poin, kenaikan yang terbilang sangat cepat dan tinggi.

Jelas BI terlihat gagap menggunakan BI Rate kala itu.

Karena belum berpengalaman, BI belum tahu persis seberapa ampuh BI Rate sehingga dosis yang digunakan menyimpang dari takaran yang seharusnya.

Kenaikan BI Rate yang sangat tinggi itu telah mengerek naik suku bunga simpanan dan kredit perbankan  ke level yang tinggi pula, yang kemudian kita tahu, tidak mudah menurunkannya hingga saat ini.

Kemunculan yang heboh itu seolah menjadi penanda kegagalan-kegagalan BI berikutnya dalam menggunakan BI Rate.

Inflasi

BI Rate pada dasarnya merupakan instrumen moneter dalam bentuk suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi agar selalu berada dalam koridor target yang ditentukan.

Misalnya, tahun 2016 ini, BI dan pemerintah menargetkan inflasi sebesar 4 persen.

Maka, tugas BI sebagai otoritas moneter adalah menjaga agar sepanjang tahun 2016, inflasi bergerak dalam koridor di kisaran 4 persen.

Bagaimana BI Rate bisa mengendalikan inflasi?

Secara sederhana, jika inflasi berada di bawah koridor target, maka BI akan menurunkan BI Rate. Jika inflasi berada di atas koridor target, maka bank sentral akan menaikkan BI Rate.

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang akibat tidak seimbangnya permintaan dan penawaran (pasokan).

Jika permintaan tinggi, namun pasokannya tidak mencukupi, maka harga akan naik sehingga terjadi inflasi.

Sebaliknya, jika pasokan lebih besar dari permintaan, maka harga akan turun sehingga terjadi deflasi. Begitulah hukum permintaan dan penawaran.

Inflasi sendiri merupakan cerminan dari aktivitas perekonomian.

Saat aktivitas perekonomian meningkat, yang ditandai dengan tingginya permintaan barang oleh masyarakat, maka akan terjadi inflasi.

Dengan menurunkan BI Rate, BI memberi sinyal pelonggaran moneter, yang berarti BI menginginkan permintaan naik.

Dalam transmisinya, penurunan BI Rate akan membuat suku bunga bank, termasuk kredit juga turun.

Dengan suku bunga kredit yang turun, masyarakat akan terangsang untuk meminjam uang guna kepentingan konsumsi atau investasi.

Dampaknya, permintaan barang akan naik.

Sebaliknya, jika bank sentral menaikkan BI Rate, berarti BI tengah menjalankan moneter ketat yang mencerminkan upaya BI mengerem permintaan.

Kenaikan BI Rate akan memicu kenaikan suku bunga kredit.

Dengan bunga kredit yang tinggi, masyarakat dan sektor riil akan mengerem pinjamannya yang berarti membatasi ekspansinya.

Mengapa Inflasi Harus Dikendalikan?

Jika inflasi dibiarkan terus naik akibat permintaan yang tinggi, maka justru akan merugikan perekonomian.

Kenaikan harga barang yang tidak terkendali akan membuat pertumbuhan ekonomi macet karena akhirnya semua orang tidak bisa membeli barang.

Perekonomian akan mengalami hard-landing atau turun secara drastis.

Inflasi yang tidak terkendali juga akan membuat banyak orang jatuh miskin karena nilai kekayaannya tergerus. Orang miskin pun akan semakin menderita.

Karena itulah, inflasi harus dikendalikan agar pertumbuhan tetap melaju dengan stabil dan berkelanjutan.

Tidak Efektif

Nah, bagaimana efektivitas BI Rate selama hampir 11 tahun ini dalam mengendalikan inflasi?

Ternyata BI Rate tak cukup efektif untuk mengendalikan inflasi.

Buktinya, pencapaian inflasi di akhir tahun selalu meleset dari target yang dicanangkan di awal tahun.

Bahkan, setelah target inflasi direvisi di pertengahan tahun, pencapaiannya di akhir tahun juga meleset.

Ambil contoh tahun 2005, yang merupakan tahun pertama BI Rate digunakan.

Pada APBN 2005, inflasi ditargetkan sebesar 5,5 persen.

Namun, pada akhir tahun 2005, inflasi ternyata bertengger di level 17,11 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Contoh lainnya, tahun 2008, target inflasi dipatok 6,5 persen.

Pada pertengahan tahun, tepatnya pada APBN Perubahan (APBNP) 2008, target inflasi direvisi menjadi 6,5 persen.

Faktanya, diakhir tahun, inflasi mencapai 11,1 persen.

Gagal Mengantisipasi Inflasi Rendah

Dalam menggunakan BI Rate, BI juga gagal mengantisipasi inflasi rendah.

Pada APBN 2009, target inflasi sebesar 6,2 persen yang kemudian direvisi dalam APBNP 2009 menjadi 4,5 persen.

Namun di akhir tahun, inflasi hanya 2,8 persen.

Dalam kurun 2005 – 2015, seluruh target inflasi tahunan bisa dikatakan meleset, bahkan dengan perbedaan angka yang mencolok.

Hanya tahun 2007, perbedaannya di bawah satu persen poin yakni target 6 persen, realisasi 6,6 persen.

Kesimpulannya, sinyal BI Rate sama sekali tidak efektif dalam memengaruhi ekspektasi pasar.

Pasar seolah tidak peduli apapun kebijakan yang akan diambil bank sentral, apakah ingin memperketat atau melonggarkan moneter.

Suku Bunga

Kegagalan BI Rate dalam mengendalikan inflasi tidak terlepas dari kurang lancarnya transmisi BI Rate ke suku bunga perbankan.

Sebelum pengaruh BI Rate sampai ke inflasi, BI Rate terlebih dahulu akan melewati suku bunga perbankan.

Dalam kondisi normal, pertama-tama BI Rate akan memengaruhi suku bunga pinjaman antarbank sebagai cermin likuiditas perbankan.

Selanjutnya, BI Rate akan ditransmisikan ke suku bunga simpanan, terutama tabungan dan deposito.

Setelah terjadi penyesuaian suku bunga simpanan, barulah bank akan menyesuaikan suku bunga kreditnya.

Namun fakta yang terjadi, transmisi BI Rate ke suku bunga perbankan tidak selalu mulus.

Bahkan, pada beberapa momen, pergerakan BI Rate dan suku bunga dana berlawanan arah.

Padahal seharusnya, pergerakan keduanya harus seiring sejalan dan seirama.

Contohnya pada Desember 2008. Saat itu BI menurunkan BI Rate 25 basis poin dari 9,5 persen menjadi 9,25 persen.

Namun, pada periode yang sama, rata-rata suku bunga deposito berjangka 1 bulan perbankan malah naik 35 basis poin dari 10,4 persen menjadi 10,75 persen.

Saat terjadi tren penurunan suku bunga, transmisi juga berlangsung amat lambat.

Contohnya, dalam periode Oktober – November 2011, bank sentral menurunkan BI Rate sebesar 75 basis poin menjadi 6 persen.

Namun, selama periode tersebut, rata-rata suku bunga deposito satu bulan hanya turun 27 basis poin dan suku bunga kredit komersial hanya turun 10 basis poin.

Karena sama-sama bertenor satu bulan, besaran suku bunga deposito satu bulan seharusnya sama atau berada di kisaran BI rate, dengan perbedaan yang tipis.

Faktanya, perbedaan suku bunga deposito dan BI Rate bisa mencapai lebih dari 100 basis poin.

Kesimpulannya, transmisi BI rate tidak berjalan mulus selama ini akibat berbagai faktor yang gagal diantisipasi Bank Sentral.

Suku Bunga Kebijakan Baru

BI mengakui, sejak krisis global 2010 – 2012, BI Rate tidak lagi efektif untuk memengaruhi suku bunga pasar.

Derasnya aliran modal asing telah menyebabkan perbedaan yang besar antara suku bunga BI Rate dengan suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB).

Besarnya ekses likuiditas di PUAB menyebabkan suku bunga PUAB tenor jangka pendek menjadi sangat rendah mendekati suku bunga Deposit Facility Bank Indonesia dan jauh di bawah bunga BI Rate.

Kondisi itu juga menyebabkan struktur bunga di PUAB tidak berkembang, khususnya untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Karena itulah, mulai 19 Agustus 2016, BI akan menggunakan suku bunga kebijakan yang baru yakni BI 7-day (reverse) Repo Rate atau suku bunga (reverse) repo 7 hari.

BI 7-day Repo Rate merupakan salah satu instrumen moneter yang aktif digunakan BI selama ini dalam operasi pasar terbuka (OPT).

Instrumen ini bersifat transaksional antara BI dan perbankan dengan skema repo atau repurchase agreement menggunakan surat berharga negara (SBN) atau surat utang negara (SUN).

Dalam transaksi ini, bank menjual SUN-nya kepada BI dengan perjanjian akan dibeli lagi pada 7 hari mendatang. Pada saat pengembalian, bank membayar bunga yang ditetapkan BI.

Atau bisa juga sebaliknya, bank membeli SUN dari BI dengan perjanjian akan dijual lagi 7 hari mendatang. Dalam transaksi reverse ini, bank mendapat bunga.

Dengan menggunakan BI 7-day Repo Rate, berarti tenor suku bunga kebijakan menjadi lebih pendek yakni hanya 7 hari. Adapun BI rate merupakan suku bunga bertenor satu bulan.

Saat ini suku bunga BI 7-day Repo Rate adalah 5,5 persen, sementara BI Rate sebesar 6,75 persen.

BI menilai BI 7-day Repo Rate, yang bertenor pendek, akan membuat transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif dan lebih cepat sehingga pada akhirnya, dapat mencapai target inflasi yang ditetapkan.

Bank Sentral juga berharap dengan suku bunga kebijakan yang baru, sinyal kebijakan moneter menjadi lebih kuat sehingga langsung direspons pasar.

Kita tentu berharap, ke depan, kinerja BI semakin baik dalam mengelola inflasi dengan suku bunga kebijakan yang baru ini.

Sebelas tahun penggunaan BI Rate menjadi pelajaran mahal yang tidak boleh terulang.

Tahun 2016 ini, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 4 persen.

Kita akan melihat apakah BI bisa mencapai target tersebut di akhir tahun.
(Sumber: Kompas.com, 29 April 2016)

Tentang penulis:
M Fajar Marta, Wartawan Kompas.com.

Tokoh Moderat dan Apa Adanya

Bachtiar Nasir Oleh Bachtiar Nasir

Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub adalah tokoh Islam yang moderat, sederhana, apa adanya, tetapi tegas. Ulama kelahiran Kemiri, Batang, Jawa Tengah, 2 Maret 1952 ini memiliki kapabilitas mumpuni khususnya di bidang hadis.

Beliau juga multitalenta dan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kalangan. Dalam masalah keumatan, KH Ali Mustafa sangat dikagumi para tokoh dan pemuda Islam. Karena itu, kita semuanya kehilangan Guru Besar Hadis dan Ilmu Hadis Institut Ilmu Alquran (IIQ) Jakarta itu dengan berpulangnya ke Rahmatullah.

Karena sikap tegas beliau, secara keilmuan sering kali beliau berbenturan pendapat dalam beberapa masalah. Namun, beliau memilih pendapat yang diyakini kebenarannya. Misalnya ketika menjabat sebagai wakil ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2005-2010), tidak jarang berbeda pendapat dengan ulama lainnya.

Tapi begitulah sikap dan ketegasan seorang ulama. Beliau memilih sikap dan gaya bicara yang sangat tegas. Sering kali orang lain salah paham. Itulah sikap pertengahan yang sangat terasa dan tampak dengan jelas dari KH Ali Mustafa sebagai seorang ulama. Dari sisi keilmuan, tidak diragukan.

Beliau adalah alumni Fakultas Syariah, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi (1976-1980) dan mengambil program magister di Fakultas Pascasarjana, Universitas King Saud, Riyadh, Arab Saudi, Spesialisasi Tafsir Hadis (1980-1985). Namun, beliau juga adalah sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) di posisi terhormat, yaitu di Komisi Fatwa.

KH Mustafa adalah ulama yang tidak melulu berdiri sebagai sosok penceramah, tetapi juga sebagai akademisi sekaligus sebagai dai dengan kualitas nasional dan internasional. Kiprahnya di dunia Islam dikenal sebagai seorang tokoh besar NU yang menduduki jabatan sebagai Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Fatwa. Beliau juga berperan aktif di dunia internasional sehingga banyak karyanya yang ditinggalkan semasa hidupnya.

Selain itu, beliau memiliki komunikasi yang baik dan mampu berinteraksi dengan media mainstream. Karena itu, beliau sangat aktif menulis dan juga sangat aktif menyikapi berbagai masalah-masalah sosial dan isu-isu kekinian yang berkembang. Selain sebagai penulis, beliau juga aktif dalam interaksi sosial.

Bahkan, beliau memiliki semangat yang tinggi untuk turun langsung dan berhadapan dengan masalah-masalah umat. Itulah yang membuat para pemuda dan tokoh di Indonesia kagum kepada beliau. Terlepas dari berbagai kesibukan di bidang keumatan, beliau juga gigih membangun lembaga pendidikan.

Almarhum adalah seorang multitalenta dalam bidang dakwah mulai manajemen, komunikasi massa, akademik, media mainstream, hingga tulis-menulis. Beliau juga adalah seorang kiai dan pengasuh di lembaga yang dipimpinnya di Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah, Pisangan Barat, Ciputat. Satu hal yang penting kita teladani dari beliau adalah keberanian dan ketegasannya.

Sebut saja dalam menyikapi maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Mantan imam Masjid Besar Istiqlal ini secara tegas menyatakan bahwa LGBT akan menghancurkan bangsa Indonesia jika itu tidak dicegah. Pencegahan LGBT sama pentingnya memerangi narkoba, konflik, dan terorisme.

Dengan terang-terangan pula, beliau mengungkap ada oknum-oknum yang berupaya merusak bangsa Indonesia dengan menerima aliran dana United Nations Development Programme (UNDP) untuk program LGBT di Indonesia. Dari sosok beliau juga terpatri keteladanan dalam memegang teguh prinsip keagamaan.

Salah satu ulama yang berani mengkritik liberalisme Islam di Indonesia adalah sosok KH Ali Mustafa. Kritik beliau terhadap liberalisme sama kerasnya terkait dengan isu radikalisme dan terorisme. Pandangan beliau tentang terorisme tidak menggunakan kaca mata kuda bahwa terorisme juga dapat lahir karena kebodohan dalam memahami agama.

Artinya, pendidikan agama sangat penting untuk membentuk karakter umat. Tentu yang diharapkan dari kalangan tokoh dan pemuda Islam saat ini adalah sikap kritisnya kepada liberalisme dan sekularisme jangan sampai mati. Dalam hal ini, umat Islam harus berani melawan berbagai sihir dan syirik pemikiran yang tengah menyerang kaum muslimin itu.

Sihir dan syirik pemikiran tak lain adalah pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang terus mewabah di negara-negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia. Salah satu sihir yang merusak umat Islam adalah tersiarnya istilah yang mengatakan tidak apa-apa tidak salat asalkan tidak korupsi.

Ini salah satu contoh cara berpikir yang menyesatkan. Kelompokanti-Islamseperti liberalis memang sengaja mencampuradukkan antara ketauhidan dan isu antikorupsi. Sulit mencari sosok seperti beliau, tetapi apa yang ditinggalkan selama ini memberikan manfaat baginya dan memperberat timbangan amalnya di akhirat kelak. Amin Ya Robbal Alamin.
(Sumber: Koran SINDO, 29 April 2016)

Tentang penulis:
KH Bachtiar Nasir, Pimpinan AQL Islamic Center.

Mengembalikan Narapidana ke Masyarakat

Oleh Muhammad Farid

LEMBAGA pemasyarakatan (LP) kembali menjadi pemberitaan setelah terjadi kerusuhan di LP Narkoba Kelas II A Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 23 April 2016.

Dalam kerusuhan itu para penghuni LP membakar LP Banceuy dan mengakibatkan kerugian sedikitnya Rp6 miliar.

Selain itu, kerusuhan tersebut mengakibatkan 21 penghuni LP dan empat polisi terluka. Peristiwa itu dipicu tewasnya seorang narapidana (napi) akibat bunuh diri.

Akan tetapi, tersebar isu di tengah-tengah penghuni Lp lainnya bahwa ia tewas akibat perlakuan tidak wajar dari sipir.

Kasus yang terjadi di LP Banceuy itu merupakan kerusuhan keenam di LP sejak 2016 di Tanah Air.

Kerusuhan-kerusuhan sebelumnya terjadi di LP Muara Bulian (Jambi), Rajabasa (Lampung), Malabero (Bengkulu), Tewaan (Sulawesi Tenggara), dan Kerobokan (Bali). Berbagai kerusuhan itu dipicu berbagai hal, antara lain kondisi LP yang penuh, perkelahian sesama penghuni LP, dan penolakan penghuni LP terhadap individu, juga perlakuan aparat.

Pada kasus di LP Banceuy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan kerusuhan itu terkait dengan tekanan psikologis yang didapat para napi karena tidak mendapatkan remisi (Media Indonesia, 24 April 2016).

Terlepas dari pemicunya yang beragam, berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa LP itu setidaknya memicu pertanyaan sejauh mana LP menjalankan fungsi untuk membina para napi agar dapat hidup dengan wajar di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Selain itu, muncul pula pertanyaan tentang beban apa yang akan ditanggung negara dan masyarakat apabila LP belum berhasil membina napi untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

Pada hakikatnya, lembaga pemasyarakatan atau LP merupakan bagian dari sistem ‘pemasyarakatan’ yang sangat berbeda dengan sistem ‘kepenjaraan’.

Dalam hal ini, seorang narapidana atau seorang yang sedang menjalani hukuman pada hakikatnya merupakan seorang ‘warga binaan pemasyarakatan’.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu pembinaan yang terpadu.

Selanjutnya, UU itu mengatur bahwa sistem pemasyarakatan saat ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemahaman itu, secara filosofis sistem pemasyarakatan jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan yang menekankan pada prinsip pembalasan dan penjeraan.

UU No 12 Tahun 1995 bahkan menyebutkan bahwa sistem kepenjaraan yang berlaku sebelumnya di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pada sisi yang berbeda, sistem pemasyarakatan menekankan prinsip reintegrasi sosial yang memandang bahwa kejahatan merupakan konflik antara masyarakat dan terpidana.

Dengan demikian, pemidanaan diarahkan sebagai sarana untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat.

Lebih jauh lagi, sistem pemasyarakatan ternyata tidak sekadar menekankan reintegrasi sosial, tetapi juga bertujuan agar para narapidana (napi) menjadi insan yang berguna dan produktif bagi pembangunan setelah keluar dari LP.

Pada tataran tertentu, para mantan napi yang mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat dan menjadi individu-individu yang produktif akan sangat berperan dalam memperkuat ketahanan nasional.

Secara filosofis, reintegrasi sosial antara para mantan napi dan masyarakat merupakan faktor yang sangat esensial dalam mendukung keamanan masyarakat.

Dalam hal ini, kondisi dan rasa aman yang ada di masyarakat merupakan modal penting untuk melaksanakan pembangunan.

Modal itu akan semakin kuat jika didukung individu-individu, termasuk para mantan napi yang produktif.

Pada gilirannya, pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam suasana keamanan yang kondusif akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kedua hal itu, yakni keamanan dan kesejahteraan, merupakan tolok ukur dari kondisi ketahanan nasional.

Meski demikian, rentetan kerusuhan yang terjadi di LP akhir-akhir ini paling tidak menunjukkan bahwa LP belum dapat berfungsi sesuai dengan prinsip sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Salah satunya terlihat dari hunian LP yang sudah melebihi daya tampung.

Menurut situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM), hingga September 2015 persentase hunian LP dan rumah tahanan (rutan) mencapai 146%.

Artinya, penghuni LP dan rutan di seluruh Indonesia mencapai 173.172 orang, padahal kapasitasnya hanya untuk 118.950 penghuni.

Kendala lain yang juga berkaitan dengan kelebihan kapasitas LP dan rutan ialah rasio antara sipir dan penghuni LP yang belum seimbang.

Idealnya seorang sipir mengawasi 20 penghuni LP, tetapi saat ini satu sipir bertugas mengawasi 55 orang.

Selain itu, kendala yang tidak kalah menonjol sangat terkait dengan kapasitas dan integritas dari para petugas LP atau sipir itu sendiri.

Sebagai contoh, pada 2015 terdapat 21 sipir yang dijatuhi hukuman berat karena terlibat bisnis narkoba dari dalam LP (Kompas, 29 Januari 2016).

Ketiga kendala tersebut telah melemahkan tujuan dari pembentukan sistem pemasyarakatan di Tanah Air sehingga reintegrasi dengan masyarakat tidak terwujud, dan bahkan membuat sang narapidana mengulangi kembali kejahatan setelah keluar dari LP.

Masih segar di ingatan kita bahwa salah seorang pelaku aksi teror di Jakarta pada Januari 2016 lalu ternyata pernah mendekam di LP Cipinang selama tujuh tahun karena terlibat pelatihan teroris.

Selain itu, media massa pun kerap memberitakan terbongkarnya jaringan peredaran narkoba yang justru dilakukan dari dalam LP.
(Sumber: Media Indonesia, 28 April 2016)

Tentang penulis:
Muhammad Farid, Fellow pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Geopolitik yang Makin Kompleks

Tantowi Yahya Oleh Tantowi Yahya

Abad ke-17 Baron Secondat de Montesquieu memperkenalkan konsep Trias Politica, yang memisahkan kekuasaan negara ke dalam tiga kekuatan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsep klasik tersebut sampai sekarang masih berjalan efektif di sebagian besar negara yang menerapkan demokrasi.

Meski demikian, bukan berarti Trias Politica bersifat absolut -sebaliknya ia merupakan konsep yang hidup dan terbuka dengan perkembangan zaman. Terkait legislatif, dalam tafsir klasik yang banyak dikenal, tugas utama parlemen atau DPR adalah mengawasi kerja pemerintah.

Di kemudian hari peran parlemen diperluas dengan penyusunan UU dan budgeting. Pertanyaannya, apakah fungsi dan peran tersebut masih relevan dalam pengertian cukup seperti itu jika dihadapkan dengan tantangan nasional, regional dan internasional di Abad XXI saat ini?

Sulit untuk mengatakan masih relevan, karena seiring perkembangan geopolitik kawasan, Parlemen sebagai lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, juga memiliki tanggung jawab terhadap kinerja pemerintahnya dalam pergaulan internasional. Berangkat dari realitas tersebut, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa tahun lalu menawarkan konsep baru diplomasi yang lebih tajam dan melibatkan banyak stakeholders, yaitu Multi-Tracks Diplomacy. Definisi umum diplomasi jenis baru ini, bahwa tugas diplomasi tidak hanya dominasi pemerintah (Kementerian Luar Negeri), tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholders yang lain, termasuk parlemen.

Memperkuat konsep Presiden SBY, Menlu pada waktu itu, Hassan Wirajuda mempopulerkan varian lain dari Multi-Tracks Diplomacy yang dikenal sebagai Total Diplomacy -yaitu diplomasi yang bisa dijalankan oleh siapa saja yang menjadi bagian dari negara Indonesia dalam pergaulan internasional.
Merujuk pandangan Hassan, maka semua elemen bangsa, baik seniman, intelektual, LSM, pemilik modal, olahragawan, mahasiswa bahkan TKI dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga memiliki peran sebagai “duta” bangsa. Apa yang mereka lakukan secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak bagi perbaikan citra Indonesia di mata dunia.

Payung Hukum

Gejala pelibatan parlemen dalam diplomasi secara aktif bukan barang baru di dunia. Bahkan sejumlah ilmuwan Hubungan Internasional dan pelaku diplomasi telah mengulasnya, dan memberikan definisi spesifik terhadap diplomasi parlemen.

Seperti pendapat Frans W Weisglass yang dimuat The Hogue of Diplomacy, 2007. Ia menyatakan, “The full range of international activities undertaken by parliamentarians in order to increase mutual understanding between countries, to assist each other in improving the control of governments and the representation of a people and to increase the democratic legitimacy of inter-governmental institutions”

(aktivitas internasional menyeluruh yang dilakukan oleh anggota parlemen dalam rangka meningkatkan saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Parlemen Austria, Barbara Prammer dalam kunjunganya ke Beograd tahun 2009. Ia mengatakan bahwa hubungan antara sesama anggota parlemen adalah alternatif terbaik berikutnya dalam dalam hubungan antar warga dunia.

Dua pandangan di atas menguatkan pentingnya diplomasi parlemen di era modern. Setidaknya ada tiga manfaat yang diperoleh dari diplomasi parlemen dimaksud:

Pertama, untuk memperkuat wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan parlemen dalam mengawasi pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah;
Kedua, sebagai sarana aspirasi beragam pandangan ketika perwakilan pemerintah tidak bisa (tidak berkehendak) untuk menyampaikan;
Ketiga, komunikasi pribadi antar anggota parlemen dari berbagai negara guna memperkuat kesepahaman bersama dan menjadi saluran alternatif yang bermanfaat untuk hubungan bilateral antar negara.

Dalam pelaksanannya, Total Diplomacy dapat diibaratkan seperti formasi angsa terbang (flying-geese formation) dengan pemerintah sebagai pemimpin diplomasi, diikuti oleh DPR dan elemen masyarakat lainnya.

Atas dasar manfaat yang demikian penting tersebut, Abdillah Toha, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR 2004-2009 mengistilahkan bahwa diplomasi pemerintah merupakan diplomasi priyayi sedangkan diplomasi parlemen adalah diplomasi rakyat. Yang dimaksud adalah bahwa diplomasi parlemen bisa lebih “direct” dan “informal” karena karakter parlemen di negara demokrasi lebih lentur dan tidak terlalu terikat protokoler kenegaraan.

Misalnya pada isu yang sensitif antara Indonesia dengan negara sahabat, dimana tidak mungkin disampaikan (tuntutan) secara vulgar oleh Presiden, maka DPR bisa “bergerilya” melobi counterpart-nya di negara tersebut dengan gaya parlemen yang lebih lentur.

Di banyak negara maju, sayap diplomasi parlemen terbukti bisa mengimbangi pemerintah. Salah satu capaian diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI, adalah membawa parlemen Palestina menjadi anggota penuh Inter-Parliamentary Union (IPU). Sebelumnya, parlemen negara tersebut hanya menjadi peninjau selama puluhan tahun.

Di sela-sela Sidang ASEP (Asia Europe Parliamentary Partnership) ke-9 di Ulaanbaatar, Mongolia minggu lalu, delegasi Indonesia yg dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan penulis sendiri mengadakan beberapa bilateral meeting dengan beberapa negara sahabat. Dalam pertemuan dengan delegasi Australia, delegasi Indonesian secara terus terang menyatakan ketidaknyamanan Indonesia atas dukungan Pemerintah Australia terhadap gerakan separatis Papua. Meski jawaban yang didapatkan sangat diplomatis, namun hal sensitif yg menjadi kegelisahan rakyat Indonesia telah disampaikan dengan lugas dalam nuasansa kekerabatan khas anggota Parlemen.

Sementara pertemuan dengan delegasi China, kita secara tegas menyesalkan masih adanya pembatasan non-tarif atas produk-produk unggulan ekspor Indonesia yang membuat neraca perdagangan kedua negara tidak pernah seimbang. Delegasi DPR RI juga menyesalkan serbuan tenaga kerja tidak terampil dari China ke Indonesia.

Legal standing dari pelaksanaan diplomasi parlemen sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat 2 UU No 37Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Diterangkan bahwasannya penyelenggara Hubungan Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. Non pemerintah yang dimaksud termasuk pula DPR sebagaimana eksplisit dalam penjelasan.

Selain itu, peran diplomasi DPR diatur juga dalam Pasal 69 ayat 2 UU No 17 Tahun 2014, di mana fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Begitu pun Pasal 116 UU MD3 memberi mandat BKSAP dalam hal terkait aktivitas internasional DPR baik bilateral, maupun multilateral. Dengan demikian tidak ada perdebatan lagi mengenai keterlibatan DPR dalam diplomasi luar negeri.

Tantangan ke Depan

Sejak menjalankan fungsi diplomasi, sampai saat ini DPR telah barhasil membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Sedikitnya 49 GKSB telah eksis antara DPR dengan Parlemen negara sahabat. Kemungkinan GKSB bertambah seiring permintaan pembentukan GKSB dari parlemen mitra seperti Thailand, Turki dan lain sebagainya.

Sementara dalam koridor diplomasi multilateral, DPR terlibat dalam organisasi atau asosiasi parlemen baik regional maupun internasional. Di antaranya Inter-Parliamentary Union (IPU), PUIC, Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEPP) dan masih banyak lagi.

Ke depan, tantangan diplomasi parlemen tidak kalah ringan. Satu yang terpenting adalah mengawal keutuhan NKRI, khususnya dengan semakin massifnya kampanye Papua Merdeka di luar negeri. Sejauh ini pemerintah pimpinan Presiden Jokowi memilih mengelola isu Papua dengan penekanan ke dalam negeri, seperti pembangunan infrastruktur dan mengekspose kedekatan Jakarta-Papua. Itu terlihat dari intensitas Presiden dalam mengunjungi Papua.

Policy tersebut tidaklah salah, namun belum cukup untuk mengontrol isu Papua Merdeka, yang perkembangannya lebih banyak berjalan di luar negeri. Apalagi sejak tahun 2008 telah berdiri International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London yang berisi legislator-legislator dari seluruh dunia yang mendukung isu Papua Merdeka.

IPWP dipimpin oleh Anggota Parlemen dari Partai Buruh Britania Raya Andrew Smith dan Lord Harries. Smith juga merupakan Ketua All Party Parliamentary Group for West Papua. Tujuan utama IPWP adalah menggalang dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Pada tahun 2009, anggota IPWP terdiri dari 50 anggota parlemen dari sejumlah negara seperti Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Britania Raya. Meskipun IPWP bukan representasi pemerintah Inggris dan negara-negara lain, namun kehadiran anggota parlemen di sana menunjukkan isu Papua sudah mengalami internasionalisasi.

Fakta tersebut yang harus diatasi oleh pemerintah untuk melakukan komunikasi dan lobi politik intensif. Dalam hal ini pelibatan DPR sebagai instrumen diplomasi sangat strategis, mengingat IPWP juga berisi para legislator, sehingga memiliki spektrum dan style diplomasi yang sama dengan DPR. Semuanya tentu dilakukan untuk mengawal kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Penulis ingin mengakhiri tulisan ini dengan mengutip ucapan Barbara Prammer lagi dalam Konferensi ketua-ketua parlemen dunia di PBB pada tahun 2005.

“Kami menggarisbawahi bahwa parlemen harus aktif terlibat dalam isu-isu internasional, tidak saja melalui kerjasama antar parlemen dan diplomasi parlemen, tapi juga aktif berkontribusi dan melakukan pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional, mengawasi pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional, hukum internasional dan rule of law”.

Itulah setidaknya peran parlemen di era modern yang kita harapkan bersama.
(Sumber: Detik.com, 28 April 2016)

Tentang penulis:
Tantowi Yahya, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,552,661 hits
Mei 2016
S S R K J S M
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 92 pengikut lainnya