Menu Terbaru Kamis 27 Agustus 2015

Tom Saptaatmaja
PKL dan Saran Hernando de Soto
artikel pengamat

Tri Marhaeni Pudji Astuti
“Lebai Malang” LPTK
artikel pengamat

Azimah Subagijo
Menumbuhkan (Kembali) Tanggung Jawab Sosial Televisi
artikel pengamat

Jejen Musfah
Guru Terjajah Sekaligus Penjajah
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Kemerdekaan di Hati Rakyat
artikel pengamat

Khudori
Gejolak Harga Pangan
artikel pengamat

Handi Sapta Mukti
Modernisasi Pelabuhan
artikel pengamat

Serta 12332 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

“Lebai Malang” LPTK

Oleh : Tri Marhaeni Pudji Astuti

LEMBAGA pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) akankah menjadi si “Lebai Malang”? Tidak seharusnya begitu, namun apabila tidak ada konsep, kebijakan, dan langkah sinkronisasi, “yang tidak seharusnya” itu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi.

Ketika Kementerian Pendidikan dipisah menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi —agar mudah diingat saya sebut Kemriting— yang “mengurus” perguruan tinggi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mengurus pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), berbagai pertanyaan langsung berseliweran.

Antara lain tentang status LPTK: bakal ikut siapa? Sewaktu di sekolah dasar, ada ceritera yang sangat kami gemari, Hikayat Lebai Malangkarya pengarang asal Perak, Raja Haji Yahya. Buku itu dilengkapi gambar seorang laki-laki berpeci mendayung perahu di antara dua desa yang dibatasi sebuah sungai.

Diceritakan, sang Lebai akan memimpin kenduri di Desa A yang menyembelih kambing. Pada waktu sama, Desa B yang menyembelih kerbau juga mengundangnyai Pak Lebai mengayuh perahu ke Desa A, karena desa itu lebih dulu mengundang.

Di tengah jalan ia bimbang, “Kalau ke B pasti dapat daging lebih banyak, karena menyembelih kerbau.’’ Maka balik kananlah sang Lebai ke arah Desa B. Ternyata ia masih ragu, “Kalau ke Desa Abukankah lebih menguntungkan, karena selain lebih dekat, kambing yang disembelih juga lebih banyak”. Balik kanan lagilah dia ke Desa A.

Demikianlah dia bolak-balik mengayuh perahu. Akhirnya Lebai memutuskan datang ke Desa A, namun ternyata pesta telah usai dan tak menyisakan apa pun. Dengan bersemangat, ia pun mengayuh perahu ke Desa B, dengan harapan pesta belum usai karena kerbau yang disembelih pasti lama mengurusnya, dan dagingnya lebih banyak.

Ternyata di Desa B pun pesta telah selesai. Ah, malangnya nasib sang Lebai… Akankah kisah kemalangan seperti itu dialami LPTK? Ketika bernaung di bawah Kemriting, semua riset LPTK tentu berorientasi pengembangan pendidikan yang jadi tugas LPTK, yakni mendidik calon-calon guru. Adapun yang memakai hasil dari LPTK adalah Kemdikbud.

Lalu bagaimana sinkronisasi kebijakannya? Akankah koki bernama LPTK yang siap memasak calon-calon guru itu justru tidak tahu menahu tentang pemesan hasil masakannya? Bagaimana nanti hasil masakannya, sesuai atau tidak?

Bagaimana rasanya, apakah sudah seperti diinginkan si pemesan? Teman-teman di LPTK banyak melakukan penelitian pengembangan pendidikan terkait dengan sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Padahal secara struktural LPTK berada di bawah Kemriting yang menangani pendidikan tinggi dan mengembangkan riset keilmuan, teknologi, dan industri.

Terobosan Kemdikbud

Bagaimana riset-riset LPTK yang berisi sumbangsih bagi kemajuan pendidikan dasar dan menengah itu bisa diakses, padahal LPTK tidak di bawah Kemdikbud? Bahkan calon guru yang dihasilkan oleh LPTK pun praktik mengajar di Dikdasmen yang berbeda kementerian. Bagaimana menyelaraskan kebijakannya? Lebih malang lagi jika LPTK tidak diberi anggaran oleh Kemriting karena dianggap lembaga yang mengurusi bidang Dikdasmen sehingga jadi kewewenangan Kemdikbud.

Sebaliknya, Kemdikbud menganggap LPTK perguruan tinggi di bawah Kemriting. Kalau itu yang terjadi, betapa nasib LPTK di Indonesia akan persis seperti hikayat Lebai Malang. Agar tidak terjadi Lebai Malang jilid 2, selayaknya Kemriting dan Kemendikbud duduk bersama membahas masalah LPTK. Betapa indah bila LPTK menjadi lebai beruntung.

Di Kemriting disejajarkan dengan perguruan tinggi non-LPTK, meskipun risetnya banyak berupa pengembangan pendidikan. Hasil-hasil riset itu dijamin bisa diakses oleh Kemdikbud. Adapun Kemdikbud membuat Dirjen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendanai risetriset pengembangan pendidikan bagi LPTK. Dengan terobosan itu, diharapkan Kemdikbud mendapat banyak masukan hasil riset terkait permasalahan pendidikan di Dikdasmen.

Kekhawatiran saya — mungkin juga sebagian rekan sejawat— jangan-jangan nanti dosen-dosen LPTK sulit mengakses dana penelitian Kemriting karena risetnya dinilai riset pengembangan Dikdasmen yang merupakan urusan Kemendikbud. Akan lebih baik Kemdikbud menyediakan akses untuk riset-riset pengembangan pendidikan yang dilakukan LPTK, meskipun di Kemriting LPTK juga bisa mengakses dana riset. Seyogianya ada dua dana dari dua kementerian dengan pengaturan mekanisme supaya tidak tumpang tindih, daripada tak ada akses karena kedua kementerian saling merasa “itu bukan kewenangannya.’’ (Sumber : Suara Merdeka, Selasa 25 Agustus 2015)

Tentang penulis :
Tri Marhaeni Pudji Astuti, Guru Besar Antropologi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang

Modernisasi Pelabuhan

Oleh : Handi Sapta Mukti

Handi Sapta Mukti

Isu logistik kembali menjadi sorotan, kali ini masalah dwelling time di pelabuhan yang mencuat dan menjadi bola panasnya. Bagi yang mengerti masalah logistik, tentu paham bahwa dwelling time hanyalah satu titik permasalahan dari mata rantai proses logistik secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, kita tentu mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden Jokowi yang sudah mengambil aksi untuk mulai membenahi masalah tersebut, dan jika ini benar- benar dilakukan masalah dwelling time bukan saja menjadi bola panas tetapi akan menjadi bola salju yang siap menggulung segala aspek yang menghambatnya.

Pelabuhan adalah salah satu titik dalam proses distribusi, di mana di dalamnya terdapat banyak lagi proses yang harus dilalui oleh suatu komoditas baik masuk (import) maupun ke luar (export) agar dapat keluar dari pelabuhan. Selama proses berlangsung komoditas mengendap alias tersimpan dipelabuhan hingga semua dokumen yang terkait dengan import/ export tersebut selesai, semakin lama proses pengurusan berlangsung semakin lama komoditas itu mengendap.

Lamanya waktu tunggu inilah yang baru-baru ini diributkan dan mengundang kemarahan Presiden Jokowi. Beliau memang pantas marah karena sampai dengan saat ini Indonesia termasuk yang paling buruk nilai indeks logistiknya di antara negara-negara ASEAN.

Modernisasi

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, modernisasi yang dilakukan harus menyeluruh. Yang menyangkut pengembangan infrastruktur fisik berupa kualitas peralatan pelabuhan, kapasitas pelabuhan, proses bisnis dan standard operating procedure (SOP) yang disederhanakan dan menjangkau semua lini operasional perusahaan yang tujuan akhirnya adalah mempercepat proses.

Di samping itu tersedianya perangkat sistem informasi dan sistem otomasi, serta sumber daya manusia yang mendukung memegang peranan penting. Sehingga semua proses yang berjalan di pelabuhan dapat dipantau secara langsung melalui perangkat sistem informasi, bukan hanya dipantau tetapi keseluruhan proses tersebut juga dapat dijalankan dan dikendalikan melalui sistem secara langsung (online).

Modernisasi perangkat keras (fisik) infrastruktur dan peralatan pelabuhan mungkin lebih mudah, karena bersifat tangible, yang lebih sulit dan perlu perhatian lebih serius adalah modernisasi proses bisnis (birokrasi) dan pengelolaan pelabuhan melalui otomasi proses dengan perangkat teknologi informasi. Hampir semua proses yang berjalan di pelabuhan dapat diotomasikan ke dalam sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan.

Portal Integrasi Birokrasi

Proses di pelabuhan adalah proses yang tidak berdiri sendiri, banyak proses yang harus dilakukan di instansi lainnya yang kesemuanya saling memengaruhi dan terkait satu sama lain. Kelambatan proses di salah satu instansi dapat berdampak kepada keterlambatan dalam proses-proses berikutnya. Sebut saja departemen perdagangan, perindustrian, bea dan cukai, kantor pajak, perusahaan ekspedisi, dan lain sebagainya.

Buruknya koordinasi, proses yang saling tumpang tindih, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit semua berdampak kepada lambatnya proses di pelabuhan yang mendongkrak pada tingginya angka dwelling time di Indonesia. Karena itu, inisiatif untuk melakukan integrasi birokrasi melalui kebijakan single window process mutlak diperlukan untuk memangkas proses, biaya dan waktu yang terbuang sia-sia tersebut.

Secarafisik, haltersebutbisa diwujudkan melalui konsep Sistem Pelayanan Satu Atap (Samsat) yang cukup sukses dilaksanakan antara instansi kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah dan masih terus berlangsung hingga kini. Konsep itu juga yang sekarang mulai diterapkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempermudah dan mempercepat proses penanaman modal di Indonesia.

Namun demikian, integrasi birokrasi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar menyatukan fisik organisasi di dalam satu atap bangunan kemudian mereka bekerja di dalam kotak masing-masing. Lebih jauh lagi integrasi birokrasi harus mampu menyatukan proses di dalam satu instansi maupun antarinstansi ke dalam satu alur proses yang berada dalam satu sistem yang generik dan terhubung secara real time.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bisa dibuat sistem pemersatu logistik pelabuhan (port logistics unifying system ) yang akan menjadi sistem informasi manajemen pelabuhan berbasis web yang komprehensif dan terintegrasi yang dapat memberikan akses secara real time danonline secara penuh atas proses-proses maupun informasi-informasi operasional terkait dengan kapal kargo (vessel ), baik oleh pemakai internal maupun eksternal pelabuhan dengan teknologi web dan internet.

Dengan demikian, portal ini bisa menjadi tempat berkumpulnya semua pihak yang terkait dengan pelabuhan, baik swasta maupun instansi pemerintah. Perusahaan swasta dan instansi pemerintah terkait dapat akses masuk dan menjalankan proses bisnis terkait, sehingga tidak perlu lagi banyak dokumen yang berjalan dari satu meja ke meja lainnya dan bertumpuk di setiap mejanya, menunggu antrian yang entah kapan selesainya. Semoga saja pemerintah dapat segera mewujudkan hal ini, sehingga ongkos logistik di Indonesia menjadi lebih efisien dan mampu bersaing dengan negara- negara di kawasan Asia. (Sumber : Koran SINDO, Rabu, 26 Agustus 2015 )

Tentang penulis :
Handi Sapta Mukti SSI, Praktisi Bisnis & Manajemen, Pengajar di STIE Perbanas

Guru Terjajah Sekaligus Penjajah

Oleh : Jejen Musfah

Gegap-gempita perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 bergema di seantero penjuru negeri.

Kemeriahan menyambut dan merayakan HUT RI tidak sekadar milik penguasa, tapi juga rakyat jelata. Tidak hanya di Istana Negara, tapi juga di desa-desa. Tidak terkecuali di sekolah, guru, staf, dan siswa berbaur mengikuti beragam lomba, sekaligus menghias sekolah dengan dominasi bendera merah putih.

Makna kemerdekaan bagi guru adalah ketika ia memiliki kebebasan dalam mendesain pembelajaran sesuai kondisi sekolah dan siswa agar tujuan pendidikan tercapai. Kemerdekaan bagi guru adalah ketika dia diberikan peluang untuk meningkatkan kompetensinya tanpa hambatan, baik melalui seminar, pelatihan, maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenyataannya, guru belum merdeka dalam pengertian di atas.

Guru terjajah oleh bangsanya sendiri. Ironisnya, guru bukan hanya terjajah, tapi juga sekaligus penjajah bagi pengembangan kompetensi dan bakat siswa-siswinya. Mental guru seperti inilah yang mengakibatkan mutu keluaran pendidikan kita lemah dalam bidang akademik dan nonakademik.

Guru Terjajah

Sebagian guru terjajah dalam praktik pengajaran. Guru tunduk kepada penerbit yang menjual ”buku” silabus dan RPP. RPP yang seharusnya dibuat guru sesuai konteks sekolah tidak terjadi. Guru ramai-ramai membeli dan meniru mentahmentah buku silabus dan RPP tersebut. Tanpa reaktualisasi sedikit pun, RPP tersebut digunakan di sekolah.

Guru tidak memahami dengan baik silabus dan RPP karena tidak pernah membuatnya. RPP hanya dijadikan syarat administratif, tidak digunakan sebagai panduan mengajar. Seandainya dipakai pun, RPP itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah karena tidak dibuat oleh guru. Akibatnya, cara mengajar guru tidak sesuai dengan RPP atau apa yang tertulis dalam RPP tidak dilakukan oleh guru.

Guru juga tidak kreatif dalam memanfaatkan buku sebagai sumber pembelajaran. Guru hanya membaca satu buku mata pelajaran yang sama dengan murid, padahal banyak buku atau sumber lain yang relevan. Membaca hanya dari satu buku membuat guru tidak punya perspektif lain, kecuali dari satu sumber.

Padahal, seharusnya guru merdeka menentukan sumber bacaan sebanyak mungkin demi perluasan wawasan. Pada erainternet saat ini, guru yang hanya mengandalkan satu sumber bacaan sudah pasti tertinggal. Meski sumber pengetahuan melimpah dan makin mudah didapat pada era digital ini, guru tidak mampu atau tidak mau memanfaatkannya karena terbelenggu pemikiran sempit.

Guru tidak menjadi sosok yang bebas menggali pengetahuan dari beragam sumber. Sangat mungkin, kom-petensi guru di bawah kompetensi siswa. Penerapan Kurikulum 2013 adalah contoh lain bahwa guru belum merdeka alias terjajah. Meski K-13 dibatasi pada beberapa sekolah tertentu, banyak sekolah dan guru pelaksana K- 13 yang tidak siap.

Tidak hanya dalam pembelajaran, guru juga terjajah dalam pengembangan akademik. Guru kerap sulit melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 karena tidak disetujui atau tidak didukung oleh kepala sekolah. Alasannya, kesulitan mencari guru pengganti. Guru yang mengajar sekaligus kuliah sering tidak maksimal dalam perkuliahan karena kelelahan dan benturan waktu.

Guru Menjajah

Guru tidak hanya terjajah, tapi juga menjajah. Hal ini terlihat dari pembelajaran yang dilakukan guru yang lebih mencerminkan watak penjajah daripada seorang pendidik yang membebaskan siswa. Meski dilatih pembelajaran aktif, guru tetap saja menggunakan metode ceramah, menunjukkan betapa mendarah- daging metode ter-sebut.

Guru tidak memerdekakan siswa dengan metode yang memancing eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Siswa kita tidak terbiasa untuk berani mengemukakan pendapatnya di muka umum karena pembelajarannya nirkreatif. Guru malas menyiapkan pembelajaran yang baik.

Sebagian sekolah juga hanya fokus pada pencapaian prestasi akademik dan mengunci rapatrapat potensi siswa dalam bidang nonakademik seperti olahraga, musik, menulis, dan melukis. Tidak tersedia fasilitas untuk pengembangan bakat siswa yang pasti sangat beragam satu dengan lainnya. Seolah- olah siswa berprestasi hanyalah mereka yang pintar secara akademik.

Siswa yang berbakat dalam nonakademik tidak bisa leluasa bahkan tidak bisa bebas mengekspresikan kemampuan mereka di sekolah. Jangankan prestasi, untuk berlatih apalagi bertanding, mereka tidak bisa. Sekolah bukan tempat yang disiapkan untuk mengembangkan keragaman potensi siswa. Apakah fasilitas dan prestasi akademik siswa kita sudah bagus?

Tidak juga. Mental penjajah lainnya adalah tidak ramahnya sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Banyak sekolah menolak mereka karena tidak memiliki guru khusus. Sekolah tidak memiliki fasilitas untuk mereka dan lingkungan sekolah tidak disiapkan untuk menerima mereka. Sebagian orang tua juga tidak berkenan jika anaknya satu kelas dengan mereka.

Benar sudah ada sekolah khusus untuk mereka, tapi jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Jarak sekolah sangat jauh dari rumah mereka. Maka itu, anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya merasa terasing dan terjajah di negeri mereka sendiri.

Mereka terpaksa menjalani takdir kelemahan dan ketidakberdayaan karena pemerintah abai dan masa bodoh. Demikianlah, bekas pesta HUT RI mungkin belum hilang dalam ingatan kita. Setelah guru selesai menikmati goyang dumang dan goyang mujair, ada baiknya menepi sejenak untuk merenung.

Apakah sebagai guru kita benar-benar sudah merdeka dalam mengajar sehingga memerdekakan siswa? Apakah guru berani menentukan sikapnya sendiri untuk peningkatan kompetensinya? Jika belum merdeka, kapan lagi guru memperjuangkan nasibnya sendiri? (Sumber : Koran SINDO, Selasa 25 Agustus 2015)

Tentang penulis :
Jejen Musfah, Dosen dan Sekretaris Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta

Gejolak Harga Pangan

Oleh : Khudori

Khudori

Belum genap dua pertiga jarum jam tahun 2015 dijalani, negeri ini kembali dirundung gejolak harga pangan. Setelah gonjang-ganjing harga beras di awal tahun, kini kenaikan harga serupa menimpa daging sapi dan daging ayam.

Sebaliknya, petani tomat menjerit karena harga jatuh akibat panen melimpah. Dalam beberapa bulan ke depan, gonjang- ganjing bakal terjadi pada gula, cabe, kedelai, bawang merahdanentahapalagi. Rutinitas ini seperti penyakit menahun: timbul-tenggelam, tergantung momentumnya.

Tak terhitung sumber daya yang tergerus. Bangsa ini kehabisan waktu, tenaga dan biaya besar untuk mengatasi hal-hal rutin yang mustinya bisa diselesaikan dengan cara cerdas. Penyebab kenaikan harga pangan sebetulnya sudah dikenali dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, semestinya penanganannya jauh lebih mudah. Pertanyaannya, mengapa masalah ini selalu berulang? Ini terjadi karena pemerintah tidak pernah mau menyentuh akar persoalan.

Solusi yang dilakukan hanya mencapai level permukaan. Contohnya, pemerintah amat sibuk mengurusi pasokan. Pemerintah yakin, saat pasokan memadai harga akan stabil. Tapi pemerintah lupa pasokan yang memadai tak berarti apaapa bila distribusi macet, dan ada pelaku dominan dan pemburu rente yang berulah nakal. Penyebab instabilitas harga pangan bersifat struktural.

Tanpa menyentuh masalah struktural itu, instabilitas selalu berulang. Pertama, dominasi orientasi pasar kebijakan pangan. Banyak komoditas pangan, termasuk daging sapi dan daging ayam, diserahkan pada mekanisme pasar. Kalaupun diatur hanya waktu dan kuota impor. Orientasi ini tak salah kalau infrastruktur sudah baik, petani sejahtera, dan pendapatan konsumen sudah pejal pada guncangan pasar. Kenyataannya, ketiga persyaratan itu belum terpenuhi.

Kedua, konsentrasi distribusi sejumlah komoditas pangan di tangan segelintir pelaku. Orientasi pasar membuat swasta leluasa mengambil alih kendali tata niaga. Jalur distribusi yang konsentris dan oligopoli ini terjadi pada dua sumber pasokan pangan: produksi domestik dan impor. Ini terjadi hampir pada semua komoditas yang volume dan nilai impornya amat tinggi seperti gandum, gula, kedelai, beras, jagung, daging, tak terkecuali bawang (putih).

Bisnis impor ini bahkan sudah menjadi political rent-seeking. Ketiga, instrumen stabilisasi amat terbatas. Sejak Bulog mengalami “setengah privatisasi” menjadi perum, praktis kita tidak memiliki badan penyanggayangmemilikikekuatan besar menstabilkan pasokan dan harga pangan. Bulog yang dulu amat perkasa, mengurus enam pangan pokok dan mendapatkan berbagai privilege kini semua itu telah dipreteli.

Kini Bulog hanya mengurus beras, itu pun dengan kapasitas terbatas. Cadangan beras yang dikelola Bulog pun amat kecil, rata-rata antara 4- 5%. Dengan kondisi seperti itu, Bulog tidak memiliki kapasitas besar untuk mengintervensi pasar saat terjadi gejolak. Keempat, absennya kelembagaan pangan. Sejak Kementerian Negara Urusan Pangan dibubarkan pada 1999, tidak ada lagi lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan mengarahkan pembangunan pangan.

Otonomidaerahmembuatproduksi pangan domestik diurus daerah. Padahal elit daerah tak menjadikan pertanian dan pangan sebagai driver pencitraan. Bahkan, petajalanswasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah. Mustahil berharap inovasi pembangunan pertanian-pangan lahir dari daerah. Ini semua memperparah kinerja produksi pangan domestik.

Hasil akhir jalinan empat faktor itu membuat kinerja produksi pangan domestik merosot diiringi melonjaknya pangan impor. Nilai impor paling besar disumbang gandum, kedelai, beras, jagung, gula, susu, daging dan bakalan sapi, aneka buah-buahan dan bawang putih. Saat ini Indonesia bergantung pada impor 100% untuk gandum, 78% kedelai, 72% susu, 54% gula, 30% daging sapi, dan 95% bawang putih.

Sebagian besar diimpor dari negara- negara maju. Belum ada tanda-tanda ketergantungan akut impor itu menurun. Untuk mengurai berbagai problem struktural itu diperlukan sejumlah kebijakan. Pertama, meningkatkan produksi, produktivitas, dan efisiensi usahatanidantataniagakomoditas pangan di hulu. Untuk pangan tropis berbasis sumber daya lokal, tak ada alasan untuk tidak swasembada.

Kebijakan ini harus ditopang perluasan lahan pangan, perbaikan infrastruktur (irigasi, jalan, jembatan), pembenahan sistem informasi harga, pasar dan teknologi. Dalam batas tertentu, kinerja produksi pangan yang baik bisa menekan dampak buruk sistem perdagangan dan tata niaga yang tidak efisien, konsentris dan oligopolis. Kedua, menentukan jenis dan jumlah pangan obyek stabilisasi.

Lewat Perpres No 71/2015 sebagai turunan UU Perdagangan No 7/2014, pemerintah menetapkan 11 jenis barang kebutuhan pokok (beras, kedelai bahan baku tahu/ tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang); dan 7 jenis barang penting (benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kg, tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Namun, aturan ini tidak mengatur jenis dan jumlah pangan obyek stabilisasi. Terkait stabilisasi, satu prasyarat penting adalah stok/cadangan. Di Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi cadangan pangan terbagi tiga level: pemerintah pusat, daerah dan desa.

Cadangan hanya ada pada Pangan Pokok Tertentu, yakni pangan yang diproduksi dan dikonsumsi sebagian besar warga Indonesia yang bila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Jenis Pangan Pokok Tertentu ini harus ditetapkan Presiden, dan jumlah cadangan ditetapkan Kepala Lembaga Pemerintah.

Hampir bisa dipastikan, jenis Pangan Pokok Tertentu ini tidak akan jauh dari 11 kebutuhan pokok yang diatur Perpres No 71/2015. Jika benar demikian, agar pengelolaan pangan efektif setidaknya diperlukan dua langkah. Pertama, Presiden segera menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu yang diatur cadangannya. Kedua, segera menunaikan pembentukan kelembagaan pangan, seperti amanat Pasal 126-129 UU Pangan.

Kemudian kepala lembaga ini menetapkan jumlah cadangan Pangan Pokok Tertentu. Bulog bisa jadi tangan kanan lembaga ini dalam pengelolaan cadangan dan stabilisasi harga. Lembaga baru ini nantinya bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan pangan. Didukung anggaran memadai, sepertinya tak berlebihan berharap stabilisasi pangan memasuki rezim baru, dan gejolak harga pangan jadi cerita masa lalu. (Sumber : Koran SINDO, Rabu, 26 Agustus 2015 )

Tentang penulis :
Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat

Kemerdekaan di Hati Rakyat

Oleh : Mohamad Sobary

Mohamad Sobary

Anak-anak sekolah berbaris menuju ke lapangan. Bapak guru maupun ibu guru mendampingi mereka. Anak-anak kelas satu sampai kelas enam, semua ”tumpah” di jalanan.

Jiwa mereka bergembira, terutama karena pada hari itu mereka merdeka semerdeka- merdekanya untuk tidak memikirkan pelajaran-pelajaran yang ruwet. Mereka merdeka dari matematika. Mereka merdeka dari prakarya. Mereka merdeka dari ilmu bumi. Mereka pun merdeka di lapangan yang luas itu untuk membeli es lilin, kue-kue, roti, permen, dan berbagai jenis buah-buahan.

Mereka bergembira memperingati hari kemerdekaan bangsa kita dengan sikap merdeka pula. Di sana ada upacara bendera. Kita menghormati bendera, yang sudah dikerek di ujung tertinggi tiang bendera tersebut, dengan rasa hormat disertai rasa syukur.

Bendera itu melambangkan kemerdekaan kita. Hormat pada bendera itu fungsi suatu kesadaran politik dan gambaran rasa syukur karena perjuangan kita telah sampai di titik yang paling menentukan: kita merdeka. Bagi ”kita”, anak-anak sekolah, merdeka ya merdeka.

Di sekolah, sesudah acara di lapangan itu selesai, masih ada deretan acara peringatan. Seorang teman, anak kelas enam yang kreatif, menyusun sebuah cerita. Kemudian cerita itu dimainkan sebagai drama perjuangan kemerdekaan. Banyak pejuang kita tertangkap dan dibunuh. Banyak pejuang kita tertembak dan gugur di medan tempur.

Banyak pula pahlawan garis depan yang tersesat dan tak pernah kembali. Ini drama kepahlawanan terbaik yang kita miliki di sekolah. Di luar dugaan, drama itu diminta untuk dimainkan lagi di kelurahan. Kita meraih sukses besar. Sukses itu diulang di kecamatan. Ada empat sekolah yang diminta mementaskan drama perjuangan, karangan anak-anak.

Pak Camat menikmati pertunjukan drama itu. Pada hari keempat, sesudah sekolah kami tampil dengan rasa cemas, apakah kami bisa meraih nomor satu, ada kejutan besar. Pak Camat membacakan pengumuman dengan pelan-pelan, sengaja membuat hati anakanak merasa makin cemas. Suara Pak Camat terdengar lebih pelan lagi ketika menyebut juara satu.

Tapi, biarpun suara itu begitu pelan, kami mendengar, juara satu itu sekolah kami. Ini tahun pertama sekolah kami menjadi juara. Ini hasil kerja beberapa anak kreatif. Keesokan harinya, di kelurahan, ada acara meriah: panjat pinang. Di pucuk pohon pinang yang dibuat licin itu ada hadiah besar: ada kambing, ada ayam jago, ada jam tembok seharga lima ratus ribu, ada sarung, ada mi instan.

Warga masyarakat berlomba meraih hadiah itu. Mungkin bukan hadiah itu sendiri yang menarik. Lombanya, yang sebentar- sebentar menimbulkan gelak tawa meriah, mungkin lebih menarik. Sukar memanjat pohon pinang yang dibuat licin itu. Orang dewasa yang mencobanya selalu gagal. Bapak-bapak gendut yang kesulitan merangkul pohon pinang karena terganjal perutnya menjadi bahan tertawaan yang menyegarkan.

Kelihatannya, inilah makna merdeka di mata rakyat di kampung- kampung. Mereka menganggap merdeka terletak di dalam acara yang mereka buat. Mereka menikmati kemerdekaan untuk dengan susah payah meraih hadiah di pucuk pohon pinang yang tak mudah diraih itu. Kita memasang bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di puncak pohon besar, di atas bukit yang mencolok mata.

Juga di pohon munggur dipinggir- pinggir jalan. Ini semua merupakan tanda bahwa secara politik kita sudah menjadi bangsa merdeka sejak 70 tahun yang lalu. Rakyat, di kampungkampung, menyadari kemerdekaan kita sebagai kemerdekaan. Merdeka ya merdeka. Selesai. Belanda sudah kita usir sampai hidup mereka begitu kocarkacir dan penuh ketakutan ketika Jepang mulai menginjakkan kaki di Tanah Air kita ini.

Jepang itu juga sudah kita tendang jauhjauh. Penguasa asing, bangsa kate, yang berkuasa setahun jagung menurut penuturan pujangga Jawa, Prabu Jayabaya, sudah berakhir. Jadi sekali lagi, suasana jiwa rakyat di kampungkampung, memang merdeka. Bagi mereka, merdeka ya merdeka. Selesai.

Di daerah-daerah di mana pergolakan politik mengalami titik kulminasinya yang tinggi, di mana korban bergelimpangan, dan ketakutan begitu mencekam, semua lenyap begitu kita menginjakkan kaki di halaman pertama sejarah Republik kita. Saat itu menjadi bangsa merdeka artinya ketakutan hilang, kecemasan lenyap. Kekhawatiran berubah menjadi optimisme.

Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Juga, hak kita. Mengapa tidak. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Itu jelas sekali karena penjajah itu kejam, dan mereka tak menghargai kemanusiaan dan keadilan. Para pahlawan kita, gerilyawan yang gagah berani menyergap konvoi tentara musuh, kita kenang sebagai tokoh-tokoh berambut panjang, karena di daerah pertahanan kita, di luar daerah pendudukan, mencukur rambut merupakan persoalan yang sulit.

Ada gerilyawan yang bersumpah tak bakal mencukur rambut sebelum kita merdeka. Ini sumpah kepahlawanan yang kita anggap suci, sesuci sumpah Resi Bisma untuk tidak menikah sepanjang masa hidupnya.

Kaya-miskin sama saja di dalam kaca mata politik: dua-duanya warga negara. Kaum terpelajar dan bukan golongan terpelajar, atau mereka yang terdidik dan mereka yang tak terdidik, statusnya sama: mereka semua warga negara. Kita warga negara Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Kita sama-sama memiliki negeri ini. Indonesia milik kita.

Bangsa Indonesia itu suatu kesatuan demografis, sekaligus kesatuan politis, yang membuat kita merasa ada keterikatan, ada kesamaan status dan cita-cita tentang hidup yang kita anggap ideal. Apa yang kita anggap ideal? Kaya – miskin tak mungkin dihapuskan. Tapi, jarak yang kaya dari yang miskin sebaiknya jangan terlalu jauh.

Kenikmatan hidup yang kaya, jangan terlalu mencolok dibandingkan dengan apa yang bisa diraih yang miskin. Terdidik-bukan terdidik, terpelajar- bukan terpelajar, yang pandai dan yang bodoh, jaraknya jangan terlalu jauh, bedanya jangan terlalu mencolok. Bangsa merdeka, juga kita, punya cita-cita politik yang luhur: meraih kehidupan yang adil, dan makmur, bagi kita semua, tanpa kecuali.

Kalau sudah makmur, kita harus membikin kemakmuran itu merata. Kita menciptakan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukankah itu keadilan bagi kita semua? Rakyat miskin tidak iri pada yang kaya, tapi jarak kaya-miskin jangan terlalu mencolok. Rakyat yang kurang pendidikan tak merasa iri pada mereka yang terdidik, tapi jarak kedua kelompok itu jangan terlalu jauh. Acara panjat pinang sudah berakhir.

Tak satu pun orang yang memenangkannya. Hadiahnya, akhirnya dijual pada warga yang mau membelinya. Uangnya dipakai untuk memeriahkan acara pada malam besoknya. Semua warga, malam itu, dianggap pemenang. Hadiah pun, yang diwujudkan dalam bentuk makanan, dinikmati bersama.

Pak Camat berpidato singkat: ”Kita merdeka secara dewasa. Kita dewasa menyikapi kemerdekaan kita.” Inilah merdeka di kampung. Ini kemerdekaan dihati rakyat. (Sumber : Koran SINDO, Selasa 25 Agustus 2015)

Tentang penulis :
Mohamad Sobary, Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com

PKL dan Saran Hernando de Soto

Oleh : Tom Saptaatmaja

Hingga kini beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, masih terus bermasalah dengan para pedagang kaki lima. Bahkan, cukup sering terjadi kasus kekerasan terkait PKL (pedagang kaki lima), seperti di Monas beberapa waktu lalu. Meski terus diuber-uber satpol PP, ternyata pasca-Lebaran di berbagai kawasan di Jakarta dipenuhi lagi dengan para PKL. Satpol PP atau aparat akui lalai awasi PKL (Sinar Harapan, 19/8, hal 6). Memang kaum pinggiran seperti para PKL kerap  menjadi korban ketidakadilan akibat pembangunan. Globalisasi dan kapitalisme dituding sebagai penyebab ketidakadilan tersebut. Benarkah demikian?
Hernando de Soto, ekonom penulis buku The Other Path (1991)  dan The Mistry of Capital (2000) memberi jawaban yang berbeda. Baginya, kemiskinan di dunia bukan merupakan ekses globalisasi dan kapitalisme, melainkan karena pemerintah di negara berkembang cenderung menutup akses bagi mayoritas warganya untuk menerapkan kapitalisme itu. Realitas ini dapat dibuktikan dari pergulatan kaum pinggiran pelaku bisnis informal, seperti para pedagang kaki lima (PKL).
Ketertarikan de Soto terhadap perjuangan kaum miskin itu tak lepas dari realitas sosial yang berkembang di Lima, ibu kota Peru. Ia heran mengapa begitu banyak pengusaha informal Peru yang bekerja keras dan punya semangat wiraswasta yang tinggi, tetapi tak juga lepas dari kemiskinan. Padahal, ia yakin, dengan etos dan pola kerja seperti dimiliki orang Eropa, tidak mustahil mereka bisa kaya. Pengamatan dan penelitian yang dilakukannya mengantarkan de Soto kepada jawaban mengapa mayoritas wiraswasta di negerinya berkecimpung di sektor informal dan bukan formal. Mereka tak punya cukup waktu dan dana untuk masuk ke dalam sektor formal.

Peraturan dan hukum yang ada telah menyandera warganya ke dalam sektor yang oleh de Soto disebut sebagai ekstralegal itu. Mereka pun terputus dari jaringan kapitalisme dunia. Betapa tidak, untuk memperoleh izin usaha dibutuhkan waktu 300 hari dengan lama kerja enam jam sehari. Biaya yang dibutuhkan pun luar biasa besarnya, setara dengan 32 bulan upah minimum di Peru. Akibatnya, kaum elite di sektor formal semakin kaya, sementara mereka yang bergerak di sektor ekstralegal semakin jauh tertinggal atau tergusur dari sektor usaha formal yang dilindungi negara.

Bank dan lembaga resmi penjamin keuangan lainnya enggan memberi pinjaman. Padahal, tanpa kucuran kredit dari luar, sulit bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Aset-aset yang ada pun akhirnya menjadi aset mati. Tanah, rumah, dan tempat usaha yang dimiliki umumnya tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, dan karenanya tidak dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit. Dus, satu-satunya jalan meraih modal di luar keluarga dan teman adalah para lintah darat yang menawarkan kredit mudah, namun dengan tingkat bunga yang mencekik. Sementara itu, di sisi lain, jika aset-aset yang mereka miliki dapat dibuat formal, nilainya luar biasa. Persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya membangunkan aset-aset tidur itu.

Bagi de Soto, aset-aset mati tersebut dapat dihidupkan salah satunya dengan membuat semua aset itu menjadi aset formal. Sertifikasi pun diusulkan bagi semua tanah dan rumah milik kaum miskin di dunia ekstralegal ini. Tak kalah pentingnya adalah pemberian izin pada kegiatan usaha mereka. Sebagai imbalannya, pemerintah akan mendapatkan pajak usaha dari aktivitas bisnis tersebut. Dengan uang pajak itu, pemerintah dapat membenahi tempat usaha mereka agar tidak berlawanan dengan prinsip “keindahan kota” sekaligus menurunkan biaya produksi, memacu efisiensi, dan meningkatkan daya saing yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan serta kesejahteraan pelaku ekonomi kecil itu.
Bertambahnya keuntungan para pengusaha itu berarti bertambah pula pendapatan negara dari sektor pajak. Pendapatan ini dapat dimanfaatkan lagi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik lainnya. Tidak semata infrastruktur fisik, infrastruktur sosial pun dapat dibenahi untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sistem dan fasilitas pendidikan, sistem dan penegakan hukum yang lebih prima, serta peningkatan fasilitas kesehatan. Siklus ini bila dapat dipertahankan akan menghasilkan masyarakat yang semakin modern, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Sikluas inilah yang diyakini de Soto membuat masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat dapat tumbuh menjadi masyarakat yang maju seperti saat ini.

Konteks Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Satu fakta yang tak dapat dimungkiri, perkembangan kota yang berlangsung pesat ternyata tidak disertai dengan pertambahan kesempatan kerja yang memadai. Ironisnya, cara pandang pengambil kebijakan terhadap sektor informal yang berkembang kemudian tidak hanya salah, melainkan juga tidak adil. Para kaum papa yang mayoritas mencoba eksis lewat sektor informal, khususnya PKL, dipandang sebagai biang bagi segala kesemrawutan dan kekumuhan kota, bukan dilihat sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi positif bagi upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan, serta perluasan lapangan kerja tanpa merusak kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan kota.
Dari sini kemudian bergulir beragam kisah sedih dan aksi-aksi kekerasan yang mewarnai setiap program penertiban sektor informal itu.  Padahal, di balik itu semua, PKL sesungguhnya menyimpan potensi besar dalam menopang sistem ekonomi dan sosial di kota (Alisjahbana, 2002). Sektor yang berdaya absorbsi tanpa titik jenuh ini mampu menyerap tenaga kerja miskin perkotaan atau migran rural-urban yang tidak terserap oleh sektor formal; merangsang tumbuhnya kewiraswastaan masyarakat, bahkan mampu berperan sebagai sektor transisi dalam ekonomi menuju ekonomi modern; sebagai katup pengaman atau pencegah keresahan sosial; merupakan realitas ekonomi kerakyatan yang penting dalam pengembangan kesejahteraan kolektif dan memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal pada peningkatan taraf hidup; memberi kontribusi terhadap pendapatan kota dan nasional; hingga menopang dan menjadi partner bagi sektor formal.
Kembali pada upaya mengentaskan sektor informal tersebut, upaya formalisasi ala de Soto dapat dilihat sebagai titik awal yang diimbangi dengan pergeseran paradigma dalam melihat keberadaan mereka. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah perlu memberi ruang gerak kepada sektor ini layaknya entitas ekonomi lainnya, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Strategi pembangunan pun perlu diubah dengan memberi kesempatan yang sama kepada setiap pelaku ekonomi dalam mengkreasikan kegiatannya. Jika kubu kaum pinggiran diberi kesempatan seperti mereka yang memiliki usaha formal, mereka pasti  akan segera terentas dari dunia kaum pinggiran. (Sumber : Sinar Harapan, Selasa 25 Agustus 2015)

Tentang penulis :
Tom Saptaatmaja, kolumnis tinggal bersama para PKL di Surabaya.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,530,382 hits
Agustus 2015
S S R K J S M
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya.