Menu Terbaru Senin 02 Maret 2015

Moh Mahfud MD
Kompromi Penyelamatan KPK
artikel dosen

Kusnowibowo
Indonesia sebagai Mining Country
artikel pengamat

Toto Subandriyo
Mengembalikan Khitah Bulog
artikel pengamat

Khudori
Misteri Mafia Beras
artikel pengamat

Agung Kurniawan
Siapa Berani Meniru Ahok
artikel pengamat

Biyanto
Sinergi PAN dan Muhammadiyah
artikel pengamat

Andi Purwono
Mengalkulasi RI-Brasil
artikel pengamat

Sudharto P Hadi
Pergeseran Makna Izin Lingkungan
artikel pengamat

Andreas Budi W
Logistik Murah, Ekonomi Cerah
artikel pengamat

Sri Mulyono
JKN, Mau Untung atau Buntung
artikel pengamat

S Djatmiko Hadi
Sekolah dan Listrik Mengusik Nurani
artikel pengamat

Bawono Kumoro
Politik Amien Rais
artikel pengamat

Frans H Winarta
Masalah Eksekusi Hukuman Mati
artikel Advokat, Konsultan Hukum (AKH)

Komaruddin Hidayat
Rapuhnya Pilar Negara
artikel pengamat

Muhammadun
KH Ali Maksum, NU dan Muktamar Ke-33
artikel pengamat

Rhenald Kasali
Dark Justice
artikel pengamat

Djoko Susilo
Relasi PAN dan Muhammadiyah
artikel pengamat

Refly Harun
Keajaiban Dunia itu Bernama Thawaf
artikel pengamat

Nasihin Masha
Jangan Takut, Jokowi
artikel pengamat

Anif Punto Utomo
Jokowi dan State Capitalism 3.0
artikel pengamat

R Siti Zuhro
Partai Reformis atau Status Quo?
artikel pengamat

Sukistiyarno
Integrasi Nilai Pendidikan Karakter
artikel pengamat

Edy Wuryanto
Keroyokan Menurunkan AKI
artikel pengamat

Hasibulla H Satrawi
Mewaspadai Sektarianisme di Timteng
artikel pengamat

Rhenald Kasali
Gertak
artikel pengamat

Agung Kurniawan
Jangan Pura-Pura Lugu
artikel pengamat

Ali Rif’an
Mengawal Pilkada Serentak
artikel pengamat

Airlangga Pribadi Kusman
Menjadi Petugas Partai
artikel pengamat

Sugeng Teguh Santoso
Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
artikel pengamat

Didik Darmanto
Menjamin Keamanan Dana Haji
artikel pengamat

Roni Tabroni
Quo Vadis Partai Amanat Nasional
artikel pengamat

Chusnan Maghribi
Koin untuk Australia
artikel pengamat

Etty S Suhardo
Alih Teknologi yang Seolah-olah
artikel dosen

Marjono
Menepikan Alienasi Budaya
artikel pengamat

Sumardjan
Baju Samin dan Kampanye Budaya
artikel pengamat

Eko Supriatno
Islam danValentine’s Day
artikel pengamat

Kurrotul Aini
Krisis Moral dan Keteladanan Kolektif
artikel pengamat

Serta 11056 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Misteri Mafia Beras

Oleh Khudori

KhudoriReformasi telah mengubah peran pemerintah di satu sisi serta peran swasta, warga sipil, dan dunia internasional di sisi lain.

Perubahan terjadi di level politik, tetapi tidak pada sistem ekonomi. Ini ditandai dengan peran negara yang kian ciut, sebaliknya swasta dan kaum kapitalis kian sulit diatur. Hasilnya, kehadiran negara lewat pelbagai lembaga pengemban pelayanan publik kian lumpuh. Hari-hari ini kita menjadi saksi negara yang lumpuh, tecermin dari ketidakberdayaan dalam mengendalikan harga beras.

Mengapa dari tahun ke tahun masalah ini tak pernah berubah? Di manakah kehadiran negara? Konstitusi mengamanatkan agar negara selalu hadir dalam setiap permasalahan warga. Dalam UU Nomor 18/2012 tentang Pangan dan UU Nomor 7/ 2014 tentang Perdagangan diatur kewajiban negara untuk menjadi stabilisator harga pangan.

Bahkan, komitmen ”negara hadir” juga dituangkan dalam Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam butir 1 Nawacita ditegaskan: ”Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara…. ” Adapun dalam butir 2: ”Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya…. ”

Seperti layang- layang putus, tiga minggu terakhir harga beras lepas tak terkendali. Jika semula kenaikan harga beras hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya, kini menular ke sejumlah daerah. Biasanya, saat musim paceklik terjadi kenaikan harga 10%. Tapi kenaikan kali ini sudah mencapai 30%.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding ada mafia beras yang bermain mengeruk keuntungan dari situasi ini. Ini bukan hal baru. Di pemerintahan lalu, tudingan ada mafia beras berulang kali dilemparkan. Namun tak ada satu pun yang bisa membuktikan. Juga tak ada satu pun yang diseret ke meja hijau. Benarkah ada mafia beras?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi IV, 2013), mafia dimaknai sebagai ”perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal)”. Merujuk pada definisi itu, tidak tepat menyematkan kata ”mafia” pada beras. Lebih tepat kata kartel. Barangkali ini yang dimaksud Menteri Gobel.

Kartel– yang dimaknai sebagai kerja sama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar–secara klasik dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni harga, produksi, dan wilayah pemasaran.

Mudah didefinisikan, tetapi kartel tidaklah mudah dibuktikan. Apalagi sebagian besar praktik kartel dilakukan secara diam-diam. Inilah yang membuat otoritas pengawas sering kali kesulitan mendapatkan bukti-bukti sahih guna menyeret pelaku kartel. Bahkan, sampai sekarang otoritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum berhasil mengendus pelaku kartel.

Menurut Kadin dan Komite Ekonomi Nasional, nilai kartel pangan tahun 2013 mencapai Rp11,3 triliun. Namun merujuk pada nilai impor pangan tahun 2013 sebesar USD14,3 miliar, nilai kartel kemungkinan 2-3 kali dari perkiraan Kadin dan KEN. Itu terjadi pada beras, kedelai, jagung, gula, susu, daging dan sapi bakalan serta gandum.
Barangkali, tudingan ”mafia beras” yang disampaikan Menteri Gobel sebagai bentuk warning agar pedagang tidak mainmain dengan pemerintah. Menurut Menteri Gobel, kenaikan harga beras saat ini tidak wajar. Kenaikan harga beras di Jakarta dipicu motif bisnis. Para mafia memainkan harga beras agar pemerintah terpaksa membuka keran impor sehingga bisa mengeruk untung besar.

Gobel tentu punya alasan kuat karena bukan mustahil kenaikan harga sengaja dibuat atau kelangkaan semua guna memburu rente. Sebab harga beras Thailand dan Vietnam setara beras medium di pasar dunia hanya Rp4.000/ kg. Jika dijual di dalam negeri Rp7.400/kg, untungnya luar biasa. Gobel juga mencium kejanggalan dalam sistem distribusi beras di Jakarta.

Sejak Desembe r 2014 hingga Januari 2015, Bulog menggelar operasi pasar 75.000 ton. Beras digelontorkan ke pengelola Pasar Cipinang, PT Food Station, dengan harga gudang Rp6.800. Seharusnya pedagang menjual kepada konsumen Rp7.400/kg. Namun nyatanya tidak ada pedagang yang menjual beras sebesar itu. Padahal dengan menjual Rp7.400/kg, pedagang sudah untung besar.

Gobel menduga ada yang menimbun. Di sisi lain, menurut pedagang, kenaikan harga yang anomali saat ini sesuatu yang wajar. Ini terjadi lantaran suplai menyusut karena musim paceklik masih berlangsung. Jika iklim dan cuaca normal, Februari mestinya mulai panen raya. Namun, karena hujan datang terlambat 1-1,5 bulan, panen raya baru mulai akhir Maret.

Indikatornya bisa dideteksi dari jumlah beras yang masuk ke Pasar Beras Induk Cipinang. Dalam keadaan normal, beras yang masuk berjumlah 3.000 ton, saat ini menyusut 50% (1.500 ton). Karena itu, tidak benar kelangkaan akibat ulah mafia beras, tapi karena pasokan menipis. Apa pun penyebabnya, tidak pada tempatnya terus berwacana.

Negara harus hadir untuk menstabilkan komoditas super penting itu. Ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama , jika jatah beras untuk warga miskin (raskin) bulan Februari belum dibagikan, pemerintah mesti segera membagikannya. Bila harga beras di pasaran masih ada tren naik, pemerintah harus memperbesar volume raskin. Jatah raskin bulan-bulan berikutnya bisa dibagikan pada Februari ini.

Musim paceklik merupakan saat tepat membagikan raskin. Jatah raskin 15 kg per keluarga pada 15,5 juta keluarga akan mengurangi perburuan warga terhadap beras. Berkurangnya perburuan beras akan menekan ekskalasi kenaikan harga. Kedua, mengefektifkan operasi pasar. Caranya ada dua: menggandeng pedagang dan menjual langsung di lokasi-lokasi sasaran.

Pedagang perlu digandeng agar pasokan beras di pasar tetap terjaga. Agar tidak dioplos dan dijual sesuai ketentuan, pedagang perlu diikat dengan perjanjian dan diawasi ketat. Selain itu, Bulog bisa menggelar operasi pasar langsung di kantong-kantong kemiskinan seperti pabrik dan permukiman kumuh.
Dengan harga yang menarik bisa dipastikan operasi pasar akan menarik mereka untuk membeli. Agar tidak jadi misteri, pemerintah dan aparat harus bekerja sama menyeret mafia atau kartel beras ke meja hijau. UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menindak perilaku culas seperti manipulasi informasi dan penimbunan persediaan bahan pokok (Pasal 30 dan Pasal 29 ayat 1).

Bahkan menghukum perilaku itu dengan pidana berat: penjara 5 tahun atau denda Rp50 miliar bagi penimbun dan penjara 4 tahun atau denda Rp10 miliar bagi pelaku manipulasi data dan informasi persediaan bahan kebutuhan pokok.
Pada UU Nomor 18/2012 tentang Pangan, sanksinya lebih keras: penimbun bisa dipidana penjara 7 tahun atau denda Rp100 miliar (Pasal 133). Kalau mereka bisa diseret ke meja hijau, mafia beras tak lagi misteri. (Sumber: Koran Sindo, 28 Februari 2015).

Tentang penulis:
Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Peminat Masalah Sosial- Ekonomi Pertanian dan Globalisasi.

Mengembalikan Khitah Bulog

Oleh Toto Subandriyo

Toto Subandriyo1Gonjang-ganjing harga beras yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir mengingatkan kita tentang arti penting mengembalikan Bulog kepada semangat awalnya (khitah).

Semangat awal dibentuk Bulog adalah mengemban dua misi besar. Misi pertama, melindungi konsumen, utamanya warga miskin dan kaum marginal perkotaan dari melambungnya harga kebutuhan pangan pokok. Misi kedua, melindungi petani dari keterpurukan harga jual komoditas pangan hasil panen mereka.

Namun, dengan bergulirnya waktu, sejak 1998 pemerintah atas desakan Dana Moneter Internasional (IMF) ”mempreteli” peran dan fungsi Bulog. Misi heroik yang harus diemban Bulog tersebut semakin pudar ketika lembaga ini kemudian menjelma menjadi perusahaan umum (perum) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sejujurnya kita akui, setelah Bulog menjelma menjadi perum, peran lembaga ini tak ubahnya mesin ekonomi liberal lain. Layaknya mesin ekonomi liberal, jika suatu aktivitas menjanjikan keuntungan secara ekonomi, mesin ini akan bergerak. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut tidak menjanjikan keuntungan secara ekonomi, mesin ekonomi ini akan memilih ”duduk manis”.
Kompleksitas masalah pangan saat ini dan ke depan akan semakin tinggi. Untuk itu, dituntut keseriusan negara/pemerintah untuk menanganinya. Saatnya Bulog dikembalikan kepada semangat awal saat lembaga ini dibentuk. Sejarah panjang bangsa ini telah mencatat bahwa dalam sebutir beras tidak hanya terkandung dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi kehidupan lain seperti dimensi sosial, keadilan, nasionalisme, spiritual, juga politik.

Jadi komoditas pangan tak sepantasnya diposisikan sebatas komoditas perdagangan layaknya produk manufaktur. Hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah/negara harus hadir dalam setiap permasalahan pangan yang membelit rakyat seperti permasalahan meroketnya harga beras beberapa waktu terakhir. Menyerahkan pengelolaan pangan pada swasta merupakan bentuk pengingkaran kewa-jiban negara dalam memenuhi hak rakyat paling asasi tersebut.

Di Bawah Presiden

Semangat itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 126 Undang-Undang Pangan menegaskan bahwa dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lain yang ditetapkan pemerintah. Pilihan paling realistis untuk mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut tidak ada lain selain Perum Bulog. Bulog dengan tugas pokok dan fungsi baru tersebut harus menjalankan manajemen pangan sebagaimana diformulakan Saleh Affif dan Leon Mears (1967).

Terdapat lima prinsip dalam formula tersebut. Pertama, ditetapkan harga dasar komoditas (floor price) yang memberikan insentif harga jual bagi petani sehingga mereka tetap bergairah dalam melakukan usaha tani. Untuk tujuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam instruksi presiden (inpres) yang memuat mekanisme harga dasar komoditas dalam bentuk harga pembelian pemerintah (HPP).
Kedua, perlu ada harga maksimum (ceiling price) yang bertujuan melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tak terkendali. Jika mekanisme harga maksimum dapat berfungsi dengan baik, tak perlu terjadi gonjang-ganjing harga beras seperti kita alami beberapa bulan terakhir.

Ketiga, perlu ada selisih yang memadai antara harga dasar dan harga maksimum. Selisih harga yang memadai tersebut akan lebih merangsang aktivitas perdagangan oleh swasta. Keempat, perlu diupayakan relasi harga antardaerah dan isolasi harga terhadap pasar dunia dengan fluktuasi yang lebar.

Kelima, perlu ada stok penyangga (buffer stock) yang dikuasai pemerintah dalam jumlah yang cukup. Stok penyangga ini sangat penting untuk melakukan penetrasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pada saat-saat tertentu misalnya pada musim paceklik, Lebaran, atau Natal dan tahun baru.

Hanya Buloglah yang memiliki 1.755 gudang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga peran sebagai pengelola stok penyangga pangan tersebut sangat mungkin diembannya. Untuk itulah, Bulog perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan stok pangan, termasuk di dalamnya kebijakan importasi. Dengan catatan, kebijakan importasi tetap harus memprioritaskan penyerapan hasil panen petani domestik untuk kemandirian dan kedaulatan pangan bangsa.

Profesional

Satu hal yang perlu diingat, track record Bulog masa lalu sangat kental dengan aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara kasatmata Bulog pernah menjadi mesin uang politik penguasa. Skandal Bulog yang berjilid-jilid menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ke depan semua itu harus dijadikan cermin bagi seluruh jajaran Bulog agar tidak terjerumus pada kasus-kasus yang sama.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang baru, Bulog harus mampu memerankan diri sebagai lembaga penyangga dan stabilisator harga pangan yang profesional demi kepentingan rakyat. Prinsip good corporate governance harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga akan lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, agar beban berat yang diamanatkan kepada Bulog dapat memenuhi harapan masyarakat, Bulog harus mempunyai hak istimewa. Tanpa hak istimewa tersebut, Bulog tidak akan mampu melawan sepak terjang para ”naga” dan ”samurai” yang sudah menguasai mata rantai perdagangan pangan dari sentra produksi hingga pasar ritel.

Salah satu hak istimewa tersebut antara lain memberikan hak kepada Bulog untuk mengimpor semua komoditas bahan pangan pokok dengan persentase yang besar dibanding pelaku pasar lain. Hanya dengan hak-hak istimewa seperti inilah, Bulog akan mampu melawan kartel pangan yang kini sudah menggurita. Di sinilah komitmen para penentu kebijakan pangan negeri ini tengah diuji. (Sumber: Koran Sindo, 28 Februari 2015).

Tentang penulis:
Toto Subandriyo, Praktisi Dunia Pertanian, Lulusan IPB, dan Magister Manajemen UNSOED

Relasi PAN dan Muhammadiyah

Oleh Djoko Susilo

Djoko SSalah satu isu yang muncul menjelang Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali akhir bulan ini adalah soal relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah yang mantan kader Partai Golkar, di mana-mana menolak adanya relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Bahkan, dia berpendapat, PAN tidak merepresentasikan aspirasi politik warga Muhammadiyah. Pernyataan Din itu layak dicermati, mengingat posisinya sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah.

Sebenarnya, persoalan relasi antara PAN dan Muhammadiyah muncul sejak partai tersebut dilahirkan pada 1998. Namun, karena saat itu Amien Rais sebagai pendiri PAN juga dikenal sebagai ketua umum Muhammadiyah, persoalan tersebut tidak menjadi isu penting. Bahkan, dalam perkembangannya, di banyak tempat, kader dan infrastruktur Muhammadiyah ikut memfasilitasi berdirinya PAN. Tetapi, sejak awal, PAN memang terbuka. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi juga kalangan nonmuslim. Tercatat, di jajaran DPP PAN terdapat nama Albert Hasibuan dan Alvien Lie atau di Jawa Timur terdapat Mikel Liem dan banyak yang lain.

Relasi khusus Muhammadiyah dan PAN diperkuat keluarnya pernyataan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang 1999 bahwa PAN adalah hasil ijtihad politik Muhammadiyah. Dengan kata lain, ada hubungan khusus antara Muhammadiyah dan PAN yang jika bukan hubungan organisatoris, setidaknya ada hubungan aspiratif, kultural, dan mungkin juga emosional. Pada masa kepemimpinan Achmad Syafii Maarif pada 2000–2005, hubungan PAN dengan Muhammadiyah masih cukup mesra. Hal itu tidak lepas dari sikap Buya Syafii yang selalu ’’ngayomi’’ kadernya di mana saja.

Hubungan PAN dan Muhammadiyah baru bermasalah ketika Din Syamsuddin terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. Namun, gesekan itu hanya masih bersifat temporer, belum secara masal. Kondisi menjadi buruk karena dengan dorongan Din sejumlah aktivis PAN yang merasa ’’tidak mendapat tempat’’ pada masa PAN dipimpin Soetrisno Bachir mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB. Hasilnya sangat mengecewakan. PMB mendapat suara kurang dari 1 persen pemilih nasional.
Mungkin juga karena ’’gangguan’’ dari PMB itu, pada masa kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN memperoleh suara nasional terendah dalam sejarahnya, yakni hanya sekitar 6 juta pemilih. Kondisi baru pulih pada masa kepemimpinan Hatta Rajasa periode 2010–2015. Saat itu, PAN mendapat lebih dari 9 juta suara. Fakta tersebut menunjukkan keberhasilan Hatta Rajasa sekaligus mengindikasikan bahwa banyak konstituen Muhammadiyah yang ’’balik kandang’’, meski Din sebagai ketua umum Muhammadiyah tidak menunjukkan simpatinya kepada PAN.

Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi di kalangan warga Muhammadiyah. Mereka menyadari bahwa partai politik merupakan representasi aspirasi kelompok yang paling konkret dalam hidup bernegara. Sekalipun dalam pemilu tahun lalu Muhammadiyah menyatakan tidak berafiliasi secara khusus dengan sebuah partai politik, fakta yang tidak bisa dibantah adalah hanya PAN yang menampung aspirasi politik dan memberikan posisi kepada tokoh- tokoh yang dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah.

Pada masa lalu, ada beberapa kader Muhammadiyah yang bergabung di partai lain. Misalnya, Dr Muchtar Buchori di PDIP, Hajriyanto Y. Thohari di Partai Golkar, serta Muslim Abdurrachman di PKB. Tetapi, hanya PAN yang benar-benar memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada kader Muhammadiyah untuk mengembangkan karir politik mereka.

Memang sudah sewajarnya PAN memberikan tempat bagi warga persyarikatan untuk mengembangkan karir politik mereka. Sebab, di tingkat akar rumput, kepercayaan tersebut masih tinggi. Hanya, sangat salah jika PAN kemudian eksklusif untuk warga Muhammadiyah saja. Sebab, sejak awal PAN bukan partai politik aliran. Relasi Muhammadiyah dengan PAN memang sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dipupuk dengan baik. Tetapi, sangat dimaklumi bahwa PAN harus merangkul dan menampung aspirasi dari non-Muhammadiyah. Itu semua terkait dengan kiprah serta perjuangan politik PAN dalam menanggapi berbagai isu penting dalam masyarakat.

Menurut hemat saya, jika pada masa awal berdirinya PAN selalu berdiri di depan dalam berbagai masalah nasional seperti pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) atau isu negara federal, perjuangan HAM, serta politik luar negeri, sekarang bisa dikatakan PAN sangat tertinggal dalam berbagai masalah nasional. Contoh paling nyata, ketika menjadi menteri kehutanan, seharusnya Zulkifli Hasan bisa menjadi ’’ikon perjuangan’’ melawan pembalakan hutan dan kerusakan lingkungan. Yang malah terjadi, dia menjadi bulan-bulanan di medsos ketika wawancaranya dengan Harrison Ford di-upload di YouTube.

Kongres IV di Bali ini merupakan kesempatan emas bagi PAN untuk mengembalikan kejayaan, sebagai lokomotif ide-ide untuk kepentingan nasional sekaligus memperbaiki hubungan dengan konstituen utama, khususnya Muhammadiyah. Semestinya, isu utama bukan soal siapa yang harus dipilih antara Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, tetapi justru mengembalikan roh perjuangan politik sebagai partai reformasi yang ingin melihat Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang sudah 15 tahun PAN berdiri. Tetapi, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela. Jadi, jihad PAN melawan musuh reformasi masih harus diteruskan. (Sumber : Jawa Pos, 27 Februari 2015).

Tentang penulis:
Djoko Susilo, Dubes RI di Bern 2010–2014

Logistik Murah, Ekonomi Cerah

Oleh Andreas Budi W

Kementerian Perhubungan saat ini memiliki program besar pencapaian pola logistik yang efisien dan efektif, dengan mengalihkan angkutan barang dari jalan raya ke rel (kereta api). Program ini perlu dukungan dari banyak pihak karena memiliki dampak positif besar, mengedepankan efisiensi dan efektivitas logistik.

Peluang besar angkutan kereta api juga didukung beberapa keunggulan yang tak dimiliki moda angkutan lain. Kita bisa menyebut antara lain hemat energi, hemat lahan, ramah lingkungan, mempunyai tingkat keselamatan tinggi, mampu mengangkut dalam jumlah besar dan massal, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengalihan angkutan barang dengan kereta api juga diharapkan mengurangi kerusakan jalan sehingga menghemat anggaran negara untuk perawatannya.

Aparat kepolisian pun dipastikan mendukung karena program ini menekan angka kepadatan lalu lintas, dan mengurangi risiko kecelakaan yang melibatkan truk. Angkutan barang menggunakan kereta tidak akan berdampak negatif terhadap perusahaan logistik berbasis truk.
Shifting angkutan logistik ke kereta api justru bakal meningkatkan produktivitas angkutan barang menggunakan truk, dengan mendasarkan pada beberapa argumen. Pertama; penggunaan kereta api otomatis mengurangi beban muatan tiap unit truk. Dengan beban ringan, penggunaan BBM pun lebih irit dan onderdil kendaraan lebih awet.

Muaranya, frekuensi perjalanan truk bisa terdongkrak mengingat selama ini terkendala oleh kepadatan ataupun kemacetan di jalan. Kedua; pengangkutan barang dengan kereta membutuhkan kendaraan yang mendistribusikan muatan dari perusahaan/ tempat asal barang ke stasiun, dan sebaliknya dari s t a – siun ke gudang penerima. Penggunaan moda transportasi kombinasi (udara, laut, dan darat) seharusnya didukung pengusaha pengguna transportasi.

Pasalnya pengintegrasian moda itu lebih murah sehingga meminimalkan biaya angkutan dan distribusi logistik. Biaya murah logistik dapat menekan harga satuan produksi sehingga membuka peluang kompetisi ekspor ataupun pasar domestik. Terlebih untuk tarif angkutan barang sejarak 400-700 km, yang lebih murah bila menggunakan kereta api. Sekali perjalanan sebuah lokomotif bisa menarik 24 gerbong.
Bila satu gerbong diisi dua kontainer ukuran 20 kaki (twenty feet equivalent unit/TEU) maka sekali trip ada 48 kontainer terangkut. Biaya pengiriman satu kontainer dari Semarang ke Surabaya dengan truk saat ini sekitar Rp 6 juta. Dengan KA, maksimal Rp 4 juta, termasuk biaya angkutan truk dari dan ke stasiun.

Jalur Ganda

Potensi itu didukung keberadaan jalur ganda pantura yang meningkatkan frekuensi dan kapasitas kereta sebesar 200-300%. Dengan rel tunggal, frekuensi kereta api barang Jakarta-Surabaya hanya lima perjalanan per hari dengan kapasitas 160 TEU. Dengan jalur ganda, frekuensi meningkat lipat tiga, dengan kapasitas 500 TEU per hari. Saat ini 80% pergerakan logistik di Jawa masih didominasi angkutan jalan (truk) dengan alasan jadwal, aksesibilitas, dan sarana.

Untuk meyakinkan pengusaha logistik, Kemenhub perlu melaksanakan beberapa hal. Pertama; membangun terminal peti kemas di stasiun. Operasional kereta jangan terlambat karena mengganggu distribusi barang. Selain itu, penting juga mengaktifkan k o n e k t i v i t a s a n t a r m o d a .
Sampai saat ini koneksi infrastruktur antara laut dan kereta api di beberapa pelabuhan, seperti Tanjung Priok, Pelabuhan Cirebon, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak belum terpenuhi. Padahal jalur kereta dari tiga pelabuhan utama di Jawa telah terkoneksi dalam jalur kereta api sejak zaman kolonial. Bila ada stasiun pembantu di pelabuhan, biaya transportasi dari dan ke stasiun bisa dipangkas.

Dalam hal ini perlu pembangunan kantong-kantong logistik untuk pengalihan moda transportasi bagi tiga pelabuhan utama di Jawa tersebut. Pemerintah seyogianya mengajak seluruh elemen terkait untuk menata ulang sistem logistik nasional guna mencapai logistik murah dan demi kemaslahatan ekonomi. (Sumber: Suara Merdeka, 28 Februari 2015).

Tentang penulis:
Andreas Budi Wirohardjo SE MA, pemerhati masalah logistik di Jawa Tengah

Jangan Takut, Jokowi

Oleh Nasihin Masha

“Yang saya khawatirkan adalah rasa takut…Keadaan psikologislah yang mengakibatkan kepanikan dan resesi.”

Kalimat itu tertuang dalam otobiografi Alan Greenspan, The Age of Turbulance. Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat selama hampir 19 tahun (1987-2006) itu ibarat dewa bagi ekonomi negeri itu, bahkan bagi dunia. Kata-katanya bak mantra bagi pelaku usaha dan penguasa politik. Serangan teroris terhadap Amerika pada 11 September 2001 masih bisa ia kalkulasi secara ekonomi. Bank Sentral juga sudah memiliki protokol berlapis jika ada turbulensi politik dan ekonomi. Namun yang ia khawatirkan adalah jika serangan itu menimbulkan rasa takut. Efek psikologis tak bisa dikalkulasi. Hal itulah yang bisa menimbulkan kepanikan, dan kemudian resesi ekonomi.

Saat ini, Presiden Jokowi sedang menjalankan apa yang dikatakan para kritisinya sebagai diplomasi macho. Padahal itu adalah diplomasi sejati negeri ini, bahkan bagi semua negeri, jika itu menyangkut kepentingan nasional. Diplomasi Jokowi ini merupakan kebalikan diplomasi Presiden SBY yang mengukuhi kredo “thousands friends, zero enemy”. Yang satu memberi kesan garang, yang satu memberi kesan lembek. Tak ada yang salah, karena masing-masing sesuai konteks zamannya. SBY perlu mengkonsolidasi kekuatan dalam negeri dan internasional untuk memulihkan ekonomi nasional. Semua harus menjadi teman. Kini, setelah ekonomi Indonesia sudah relatif baik, pemerintah harus memiliki pijakan yang lebih jelas.

Dalam konteks itulah, Jokowi menertibkan lautan Indonesia. Setiap tahun diperkirakan ada Rp 350 triliun penjualan ikan Indonesia. Namun sebagian sangat besar justru dicuri – terutama oleh nelayan asing. Karena itu, pemerintah membuat kebijakan menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing. Tentu saja hal itu menimbulkan reaksi negatif dari sejumlah negara tetangga, yang selama ini nelayannya menjadi pencuri di laut Indonesia. Diplomasi tegas – bukan diplomasi macho – Jokowi itu juga ditunjukkan dengan menolak grasi sejumlah terpidana mati kasus narkoba. Pada 18 Januari 2015, enam terpidana mati narkoba sudah dieksekusi oleh regu tembak. Mereka berasal dari Malawi, Brasil, Nigeria, Vietnam, dan Indonesia (dua orang). Kini, ada enam terpidana mati lagi untuk kasus narkoba yang akan dieksekusi pada akhir Februari ini atau awal Maret nanti. Dua di antaranya berasal dari Australia.

Akibat sikap tegas itu, kini Indonesia sedang menghadapi tekanan dari Brasil dan Australia. Presiden Brasil Dilma V Rousseff mempermalukan diplomat Indonesia. Toto Riyanto, duta besar designated, yang sudah berada di istana kepresidenan Brasil bersama sejumlah duta besar designated dari negara-negara lain untuk mengikuti acara credential penyerahan surat kuasa selaku duta besar tiba-tiba diusir. Ini merupakan langkah balasan Brasil terhadap eksekusi mati terpidana narkoba yang warga negara Brasil. Penolakan ini menyalahi tatakrama internasional karena Toto sudah diundang secara resmi.

Sedangkan PM Australia, Tony Abbott, melakukan berbagai upaya agar Presiden Jokowi memberikan pengampunan terhadap dua terpidana mati asal negeri itu. Namun hingga kini Jokowi tetap pada keputusan awal. Langkah-langkah Australia di antaranya mengancam boikot wisatawan Australia ke Bali dan bahkan Abbott mengungkit bantuan kemanusiaan Australia untuk musibah tsunami Aceh pada 2004. Sejumlah ancaman halus juga diungkap Abbott. Namun Abbott melakukan blunder saat menyinggung bantuan tsunami. Hal itu menimbulkan kemarahan masyarakat Aceh dan memunculkan gerakan Coins for Australia oleh Koalisi Pro Indonesia. Jokowi tetap tenang menghadapi tekanan itu. Padahal ia memiliki dua senjata mematikan: membiarkan para pencari suaka menuju Australia dan menyetop sementara impor daging sapi. Indonesia telah menjadi bemper bagi Australia untuk menghentikan imigran gelap dengan tujuan Australia. Mereka berasal dari negara-negara Asia Selatan maupun dari negara-negara Timur Tengah. Ekspor daging sapi Australia juga terbesar ke Indonesia, sekitar 52 persen.

Saat ini Jokowi terus mendapat tekanan ihwal eksekusi terpidana mati. Tak hanya dari dunia internasional, tekanan juga datang dari dalam negeri. Hal itu terlihat dari sikap sejumlah media massa maupun pernyataan sejumlah tokoh. Mereka selalu mengatasnamakan hak asasi manusia dan proses hukum bisa saja salah. Dari segi hukum, tak ada peraturan internasional yang dilanggar. Hukuman mati diakui secara internasional. Memang ada kontroversi. Terbukti, untuk perkara terorisme, semua setuju. Semestinya tak ada ambivalensi untuk kasus narkoba. Malaysia dan Singapura sudah lama menerapkan hukuman mati dan mengeksekusinya bagi kejahatan narkoba. Hal itu sangat efektif menekan peredaran dan penggunaan narkoba di dua negara itu. Hal itulah yang kemudian ditiru Vietnam. Dalam waktu singkat kejahatan narkoba berkurang drastis.

Saat ini, 38 persen penghuni penjara di Indonesia adalah narapidana narkoba. Yang tercatat, ada 3,8 juta pengguna narkoba di Indonesia. Prevalensinya, 3,4 orang dari 100 ribu penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. Sebuah angka yang sangat besar. Bandingkan dengan Singapura yang 0,02. Karena itu, Indonesia sudah darurat narkoba. Sehingga sudah saatnya para terpidana mati narkoba dieksekusi. Selama ini, mereka bisa tetap mengendalikan bisnisnya dari balik jeruji besi. Para pengguna narkoba yang tertangkap, lebih memilih dipenjara daripada direhabilitasi. Ini karena mereka bisa tetap bebas memakai narkoba di penjara. Indonesia masih terlalu lemah mengendalikan birokrasinya, termasuk birokrasi di penjara.

Pada sisi lain, kejahatan narkoba sangat merusak generasi muda, menghancurkan keluarga, menumbuhkan kriminalitas, mencederai kehidupan sosial, dan menguras ekonomi nasional. Kejahatan narkoba selalu terorganisasi dan ketika kuat akan mengendalikan suatu bangsa dan negara. Karena itu, sebelum seperti itu – dan nyatanya Indonesia sudah darurat narkoba, yang artinya sudah besar — maka pemerintah harus mengikis habis. Jangan sampai Indonesia menjadi negara kartel narkoba seperti negara-negara di benua Amerika.

Hanya rasa takut, seperti kata Greenspan, yang membuat Jokowi membatalkan eksekusi mati terpidana mati narkoba. Kita percaya Jokowi bukan penakut. Namun sebagian dari kita sudah jerih dengan ancaman dan tekanan negara-negara lain. Para penakut itu kemudian menekan Jokowi. Sungguh aneh. Abbott dan Rousseff sejatinya bukan sedang membela warganya. Mereka sedang menaikkan popularitasnya yang sedang merosot di dalam negeri. Hanya kaum penakut yang kehilangan rasionalitasnya. (Sumber : Republika, 27 Februari 2015).

Tentang penulis:
Nasihin Masha

Siapa Berani Meniru Ahok

Oleh Agung Kurniawan

Nyali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok benar-benar besar. Betapa tidak, ketika banyak kepala daerah ”tunduk” dan cenderung ”berdamai” dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), tidak demikian Ahok. Dia sangat tegas dan berani ”menantang” lembaga yang mengklaim sebagai wakil rakyat tersebut.

Gebrakan terbaru Ahok adalah mengungkap dana siluman dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 12,1 triliun! Yang menyakitkan, anggaran siluman superjumbo itu diduga sengaja dibuat oleh kalangan DPRD. Modusnya macam-macam. Yang paling norak adalah menyelundupkan proyek abal-abal. Misalnya, pengadaan genset di sekolah senilai Rp 6 miliar. Masih banyak proyek siluman lain yang ujung-ujungnya diduga mengalir ke kantong para anggota DPRD.
Praktik kotor tersebut bisa jadi tidak hanya di Jakarta. Di kota-kota lain, bahkan level nasional pun, sangat mungkin ada modus penggarongan uang rakyat seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut berjalan mulus karena kongkalikong kalangan eksekutif dengan legislatif. Yang satu mengusulkan, yang satu mengamini. Itulah sesungguhnya praktik win-win solution yang merusak kepercayaan rakyat.

Keberanian Ahok menentang praktik culas itu tidak hanya pantas diapresiasi. Lebih dari itu, harus kita dukung. Memang DPRD punya wewenang dan peluang melengserkan Ahok. Hal tersebut telah dimulai dengan bergulirnya hak angket. Namun, tidak semudah itu menjatuhkan Ahok. Apalagi kalau rakyat memberikan dukungan dan solid berdiri di belakang mantan bupati Belitung Timur tersebut.
Keberanian Ahok dibuktikan dengan kesiapannya kehilangan jabatan. Dia tidak takut untuk dipenjara sekalipun. Ahok bahkan ogah melakukan lobi-lobi politik untuk mengamankan posisinya. Tidak sekadar asal ngomong, Ahok juga membawa masalah tersebut ke ranah penegakan hukum dengan melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harapannya, kasus dana siluman di APBD DKI Jakarta diungkap secara terang benderang dan otak di balik praktik kotor itu mendapat hukuman setimpal.

Bukan kali ini saja Ahok ”berhadapan” dengan DPRD. Bahkan sejak masih menjadi wakil Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat orang nomor satu di ibu kota. Langkah Ahok memang berisiko. Namun, dalam perspektif terciptanya good governance, tindakan Ahok sangat tepat dan seharusnya diikuti oleh seluruh kepala daerah di tanah air. Sayang, tidak semua gubernur atau bupati/wali kota punya nyali seperti Ahok. (Sumber: Jawa Pos, 28 Februari 2015).

Tentang penulis:
Agung Kurniawan, Jawa Pos



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,503,358 hits
Maret 2015
S S R K J S M
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.