Menu Terbaru Kamis 28 Mei 2015

Slamet Hariyanto
Akibat Hukum Batalnya Akta Jual Beli Tanah
artikel advokat, konsultan hukum (AKH)

Sudjito
Kejahatan Akademik
artikel dosen

Abdul Kadir Jailani
Kedaulatan dalam Perjanjian Investasi Internasional
artikel pengamat

Victor Silaen
Utang Sejarah
artikel pengamat

Achmad Fauzi
Menjaga Martabat Hakim
artikel pengamat

Sahat Sitorus
Pengungsi Rohingya Usik Naluri Kemanusiaan Kita
artikel pengamat

Djoko Suud
Golkar Hanacaraka
artikel pengamat

Prima Gandhi
Beras Sintetis dan Diversifikasi Pangan
artikel pengamat

Ma’mun Murod Al-Barbasy
Dilema Politik Muhammadiyah
artikel pengamat

Ribut Lupiyanto
Refleksi Spiritual Gempa
artikel pengamat

Abdul Waid
Islam, Kejumudan, dan Keindonesiaan
artikel pengamat

Tri Nugroho N
Mengubah Kultur Brimob
artikel pengamat

Unik AMumpuni
Mengemas Musrenbang Lebih Inovatif
artikel pengamat

Herie Purwanto
Ganjar dan Revolusi Mental Polisi
artikel dosen

Bandung Mawardi
Srikandi Pansel KPK
artikel pengamat

Effnu Subiyanto
Pertamina Gelap Informasi
artikel pengamat

Mohammad Nasih
Kaum Muda dan Kekuasaan
artikel pengamat

Biyanto
Menanti Kiprah Kaum Muda
artikel pengamat

Indra J Piliang
Ideologi Birokrasi di Indonesia
artikel pengamat

A Helmy Faishal Zaini
Politik Baharian
artikel pengamat

Prima Mulyasari Agustini
Problematika Migas Nasional
artikel pengamat

Taat Resdianto
Revolusi Mental Berlalu Lintas
artikel pengamat

Abhan Misbah
Melawan Suap Politik dalam Pilkada
artikel pengamat

Dahlan Iskan
Problem Banyak Anak dan Manusia Tidak Beragama
artikel pengamat

Serta 11940 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Akibat Hukum Batalnya Akta Jual Beli Tanah

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoPengantar redaksi:
Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel berjudul Pembatalan Jual Beli Tanah Karena Dokumen Palsu (https:gagasanhukum.wordpress.com/2015/05/14/pembatalan-jual-beli-tanah-karena -dokumen-palsu). Studi kasus jual beli tanah secara illegal di Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

DALAM penelitian kami selaku tim penasehat hukum 8 ahli waris yang tidak dilibatkan dalam akta jual beli, ada beberapa temuan menarik dari pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 04/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dibuat dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan, antara lain:

Pertama, pihak penjual (Sulaiman Cs) menyatakan dan mengaku telah memberikan keterangan yang tidak benar saat pembuatan AJB Nomor 1098/2014 dan AJB Nomor 1099/2014 tertanggal 8 Desember 2014 dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan.

Kedua, pihak penjual (Sulaiman Cs) dan pihak pembeli (Moch. Sukri Suryanegara) sepakat bahwa segala macam pembayaran yang pernah dilakukan diantara mereka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Ketiga, pihak penjual dan pihak pembeli sepakat tidak akan saling menuntut dan atau melakukan gugatan apapun dikemudian hari.

Keempat, pihak penjual (Sulaiman Cs) dan pihak pembeli (Moch. Sukri Suryanegara) mengakui bahwa apa yang menjadi obyek jual beli yang mereka batalkan itu adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Abdoelmana P. Mansoer dan merupakan hak milik bersama dari seluruh ahli warisnya.

Analisa Hukum

Pertama, yang dimaksud memberikan keterangan tidak benar tersebut adalah Sulaiman Cs menggunakan Surat Keterangan Kematian paslu yang dibuat oleh Kades Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dan Surat Keterangan Warisan palsu yang pada intinya menerangkan bahwa selain Sulaiman Cs atau 9 orang ahli waris tidak ada lagi ahli waris lainnya. Padahal kenyataannya masih ada 13 ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan termasuk 8 ahli waris yang menjadi klien kami.

Tim Penasehat Hukum hanya tinggal tunggu waktu yang tepat untuk melaporkan pidana berdasarkan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP ke pihak kepolisian. Dalam pelaporan pidana itu dipastikan akan melibatkan beberapa orang dari 13 ahli waris sebagai saksi pelapor. Sebab, batalnya AJB tidak menggugurkan unsur tindakan pidana pemalsuan surat-surat yang pernah dilakukan oleh Kades Bapuhbandung, Sulaiman Cs, para saksi yang ikut mendatangani surat-surat palsu, Camat Glagah yang ikut menandatangani surat-surat palsu.

Kedua, segala macam pembayaran yang perlu dikeluarkan pihak pembeli (Moch. Sukri Suryanegara) dipastikan tidak akan mampu dikembalikan oleh pihak penjual (Sulaiman Cs). Menurut pengakuan Sukri, dia sudah membayar pembelian tanah tersebut sekitar Rp 250 juta.

Mengapa Sukri terlihat “ikhlas” kehilangan uang sebesar itu tidak dikembalikan? Karena Sukri tidak punya daya untuk menagih uang kepada Sulaiman yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Disamping itu Sukri punya rencana lain memproses ulang jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (tidak lagi jual beli secara illegal yang dilakukan oleh Sulaiman Cs selama ini).

Itu yang sebut otak bisnis Sukri mulai “jalan”, sehingga dia bisa menutup kerugian yang di derita akibat pembatalan AJB. Ker ugian yang dimaksud adalah uang jual beli tidak kembali, ditambah kerugian telah menguruk tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang nilai uangnya lebih besar dari harga jual beli tanahnya.

Cara yang ditempuh Sukri adalah mencoba melobi 13 ahli waris yang tidak dilibatkan dalam AJB yang kemudian dibatalkan itu. Tujuan lobi adalah ingin membeli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang faktor kuncinya ada di tangan ahli waris yang lebih dikenal sebagai ahli waris keluarga Bapuhbandung tersebut. Bisa diprediksi arah jual beli terbaru tersebut adalah bilamana keluarga ahli waris Bapuhbandung setuju tanah warisannya dijual kepada Sukri dengan kesepakatan harga tertentu, maka dia hanya membayar kepada keluarga Bapuhbandung saja. Sedangkan dana jual beli kepada Sulaiman Cs dianggap sudah selesai dengan dana jual beli yang tidak mampu mereka kembalikan itu.

Prediksi itu diperkuat oleh sikap Sukri yang tidak kunjung bertindak untuk mengambil tanah tanah urukan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa, meskipun sudah dipersilakan untuk mengambil tanah urukan tersebut melalu surat resmi yang dilayangkan oleh Tim Penasehat Hukum kepadanya. Disamping itu ada fakta di lapangan tiba-tiba ada tanaman bambu kuning diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dilakukan oleh orang tidak dikenal. Di kalangan warga desa, bambu kuning yang ditanam itu ditafsirkan secara “mistik” bahwa orang yang menanam secara gelap punya tujuan agar tanah tersebut tidak laku bila dijual kepada orang lain (he he he).

Tim Penasehat Hukum menyakini bahwa Sukri sangat berminat untuk membeli kembali tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal itu terbukti ada pihak ketiga (tokoh masyarakat tingkat kabupaten) yang menemui saya dan mengutarakan maksud Sukri tersebut. Namun, pihak ketiga itut pulang dengan “gigit jari” karena saya jawab secara tegas bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak akan dijual apalagi pembelinya adalah Sukri.

Alasan Menolak Sukri.

Keluarga Bapuhbandung tetap bersikukuh ingin melaksanakan wasiat dari almarhum H. Abdoelmanan P. Mansoer bahwa harta warisannya tidak boleh dijual. Dalam wasiat almarhum juga tersirat supaya harta peninggalannya dikelola sebaik-baiknya oleh para ahli waris untuk menunjang kesejahteraannya dan sebagian hasilnya diamalkan untuk kebajikan demi kepentingan sosial kemasyarakatan. Itu alasan yang bersifat ideologis religius mengapa keinginan Sukri harus ditolak.

Sedangkan alasan lainnya yang bersifat psikologis, sosiologis, dan ekonomis tentu tidak kalah pentingnya sehingga melatarbelakangi penolakan terhadap keinginan Sukri. Keluarga Bapuhbandung kecewa berat kepada Sulaiman Cs, Kades Bapuhbandung, dan Sukri Suryanegara atas kejadian menjual tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tanpa menggubris “peringatan” yang sudah disampaikan oleh banyak pihak bahwa tindakan mereka adalah illegal. Wajar kalau keluarga Bapuhbandung merasa diri mereka tidak diakui keberadaannya, dan lebih-lebih mereka merasa dilecehkan martabat dan kehormatannya sebagai keponakan sah dari almarhumah Hj. Rochanah istri sah almarhum H. Albdoelmanan P. Mansoer.

Kayaknya faktor-faktor gabungan antara religius, psikologis, sosiologis, dan ekonomis tersebut tidak menjadi pertimbangan Sukri dalam rencananya untuk membeli kembali tanah yang menjadi obyek sengketa. Rencara Sukri untuk membeli kembali tanah yang menjadi sengketa tersebutnya termasuk dalam kategori pikiran yang tidak realistik dan kurang cerdas.

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH adalah wartawan, advokat, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Penulis 7 buku antara lain: Catatan Harian Wakil Rakyat, Bonek, Ilmu Negara, Hukum Perizinan, Filsafat Hukum, Etika Profesi Hukum, Penyelesaian Sengketa. Editor 2 buku karya Bambang DH mantan Walikota Surabaya berjudul: Pesta Rakyat di Gelora Bung Karno, dan Memimpin Orang Kota.

Pertamina Gelap Informasi

Oleh Effnu Subiyanto

Effnu SubiyantoPertamina hampir saja menaikkan harga BBM. Hanya 1,5 jam menjelang 15 Mei lalu, harga baru yang sudah diedarkan dibatalkan sendiri oleh Pertamina. Akhirnya yang benar-benar dinaikkan hanya harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax menjadi 9.600, Pertamax Plus menjadi 10.500, Biosolar 9.200, Pertamina Dex 12.200 rupiah perliter.

Kenaikan BBM karena acuan harga minyak basis mean of plats Singapore (MoPS) sudah kembali naik dan nilai tukar rupiah yang merosot menjadi lewat 13.000 rupiah per dollar AS. Maklum juga, impor minyak mentah dan BBM dalam bentuk jadi masih tinggi. Setiap hari Pertamina harus mengeluarkan biaya 75 juta dollar AS untuk mengimpor minyak mentah 400 ribu barel dan impor BBM bentuk jadi 600 ribu barel.

Banyak argumentasi untuk membentuk harga keekonomian BBM dan versinya akan sangat beragam tergantung dalih Pertamina. Alasan kenaikan MoPS tidak sepenuhnya benar. Jika dilihat dari asumsi APBN, semula harga ICP 105 dollar AS per barel atau jauh lebih mahal dari harga riil sekarang yang masih kisaran 53,66 dollar AS per barel.

Jadi harga minyak Indonesia yang diekspor hanya terdepresiasi 10,57 persen, nilai tukar melemah 8 persen dari patokan APBNP atau akumulasi kelemahan 18,57 persen. Padahal impor minyak mentah dan BBM juga akan mendapatkan gain karena harga minyak internasional malah turun 42,97 persen dari patokan APBNP. Pendapatan memang turun 18,57 persen, namun diskon harga minyak dan BBM bahkan mencapai 42,97 persen.

Jadi alasan utama Pertamina menaikkan harga BBM karena peningkatan harga minyak mentah internasional adalah pandangan parsial dan terpisah-pisah. Ironisnya, informasi tersebut di-capture pada titik tertinggi, dimasukkan dalam simulasi rugi laba. Kemudian itu diperlihatkan kepada publik betapa bleeding-nya Pertamina. Secara snapshot pada titik waktu itu memang benar, namun sebenarnya memuat informasi bias dan tidak adil.

Jadi informasi rugi Pertamina sejak Januari-Februari sebesar 212,3 juta dollar AS,
yang tetap tidak tertutup laba kwartal I tahun ini sebesar 46,25 juta dollar AS harus ditinjau ulang. Publik akan mengklarifikasi di masa dating. Akankah Pertamina konsisten menyatakan rugi sampai akhir tahun ataukah menyebut rugi agar mendapat green-light kenaikan harga BBM belaka?

Siklus BBM

Jika dilihat dari kapasitas kilang dan juga besarnya kekuatan cadangan BBM negeri ini, penentuan biaya perolehan minyak mentah dan juga BBM mengikuti arus transaksi riil. Kekuatan kilang nasional maksimal 820 ribu barel per hari sementara kebutuhan per hari 1,6 juta barel. Begitu pula cadangan BBM dalam bentuk jadi adalah 18 hari.

Impor minyak mentah habis dalam sehari. Sedangkan BBM masih menunggu 18 hari, harga baru berefek pada riil transaksi. Jadi tidak benar belanja minyak mentah tahun lalu ketika harga minyak internasional masih tinggi lalu dikalkulasi sebagai rugi saat ini. Harga BBM 18 hari lalu juga relatif tidak terguncang karena tren penurunan harga minyak mentah terjadi sejak Desember 2014 atau 135 hari lalu. Jika memang konsumsi BBM sekarang berasal dari belanja minyak mentah dan BBM 4 bulan silam, maka rugi Pertamina sekarang agak berdasar.

Faktor-faktor inilah yang kerap tidak disebut dan menjadi bias informasi. Pertamina cenderung menonjolkan risiko, tidak menyampaikan komponen benefisialnya. Informasi cover bothside tidak diperlihatkan sama sekali agar argumentasinya mendapat justifikasi kenaikan harga produk-produknya. Misinformasi juga terjadi menyedihkan ketika akan menaikkan BBM 15 Mei dengan dalih untuk menghindari salah persepsi antara BBM bersubsidi dan BBM bukan penugasan khusus yakni biosolar.

Posisi Pertamina ini sangat dimaklumi karena operasionalnya sebenarnya dipasok dari APBN. Subsidi BBM sesungguhnya mekanisme offset kerugian operasional Pertamina. Dengan adanya margin subsidi, Pertamina sebenarnya memiliki captive pasar yang sangat terjamin. Berapa pun produk BBM yang dikeluarkan dijamin pemerintah. Jadi subsidi adalah laundry raksasa Pertamina dan menjadi tempat excuse secara finansial agar kinerjanya tampak sehat. Harap diingat, kesehatan laporan keuangan adalah buku tabungan para eksekutif Pertamina dan komisarisnya dalam bentuk tantiem dan remunerasi.

Jadi jika pernah Presiden SBY menyebut ada sistem perompakan keuangan negara secara sistematis, benar adanya. Hanya tidak mudah mengungkapkan secara terang benderang. Ahli hukum harus memahami ekonomi. Ahli ekonomi harus paham teknologi. Sedang insinyur harus pula memiliki cara pandang ekonomi dan hukum.

Mencari sosok yang multitasking dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu tentu tidak mudah agar argumentasinya tidak parsial. Sebab keterbatasan knowledge soal perminyakan dari hulu hingga hilir ini menyebabkan argumentasi dari pihak kontra selalu dikalahkan orang-orang yang telah malang-melintang di sektor ini. Alhasil harga BBM tetap menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan. Dia menjadi tertutup rapat untuk keuntungan segelintir kelompok.

Penambang

Berbicara kekurangan minyak dan BBM, publik sebenarnya sudah paham. Namun benarkah kekurangan itu karena cadangan minyak habis atau by designed alias diciptakan pemilik teknologi tinggi? Skill dan kompetensi Pertamina tentu sangat mengecewakan andai pendapat ini benar. Sebab puluhan tahun sejak 2001 menjadi counter-part satu-satunya dengan korporasi asing ternyata tidak mampu menyerap teknologi dengan cepat. Jadi Pertamina tetap korporasi yang hanya berjaya di sektor remah-remah. Dia sudah cukup senang hanya mendapat sisa.

Pertamina berdiri 1957 namun tidak mampu tegak seperti Petronas (dibangun 1974). Kontribusi Pertamina dalam lifting minyak mentah di bawah 20 persen. Petronas sudah mayoritas 70 persen berkontribusi lifting Malaysia. BBM Petronas bahkan sudah masuk Indonesia. Apakah BBM produk Pertamina ada di Malaysia?

Siapakah produsen minyak nasional sebenarnya? Ada lima operator superbesar: Exxon Mobil, Chevron, Shell, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco. Ada sembilan kategori besar: Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan perusahaan kontraktor independen.

Dari 184 area kerja eksplorasi negeri ini, 79 operator sudah memasuki tahap produksi). Perusahaan supebesar menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen. Operator besar menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen. Sedangkan operator lokal yang masuk kategori independen, termasuk Pertamina, hanya menguasai minyak 12 persen dan gas 5 persen.

Kontribusi rilis lifting minyak Pertamina tentu sangat memprihatinkan jika melihat kinerja produksi minyak nasional yang terus menurun sejak 2008 sampai 2011. Pada tahun 2008 total lifting nasional masih mampu berproduksi 977 ribu barel per hari (bph). Ini menurun menjadi 949 ribu bph (2009) dan 945 ribu bph (2010). Tahun lalu (2014) melorot menjadi 794 ribu bph.

Pertamina hanya mampu menyumbang maksimal 108 ribu bph. Sisanya dipasok 78 korporasi dan mayoritas disumbang asing. Target lifting Pertamina 130 ribu bph tampaknya sulit tercapai jika melihat pengalaman sejak 2009 selalu gagal. Sumur Blok Cepu tetap tidak mampu mendongkrak kinerja Pertamina EP.

Yang menyedihkan, Pertamina sudah tidak mampu menjadi regulator minyak nasional. Dia mendapat berkah subsidi BBM dari APBN. Namun pertamina rutin member tantiem sampai 34 kali gaji untuk level direksi dan komisaris. Direktur Pertamina sejak Karen Agustiawan sampai Dwi Soetjipto tampaknya tidak memahami kondisi dan derita rakyat. Pertamina senang menaikkan harga BBM. (Sumber : Koran Jakarta, 26 Mei 2015)

Tentang penulis:
Effnu Subiyanto, mahasiswa S3 ilmu ekonomi Unair

Menanti Kiprah Kaum Muda

Oleh Biyanto

Biyanto 1Kongres IV Partai Demokrat belum lama ini usai. Seperti diduga banyak kalangan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memimpin Partai Demokrat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil Kongres Partai Demokrat semakin mengukuhkan dominasi politisi senior dalam panggung politik nasional. Itu berarti yang akan menentukan proses politik dalam Pemilu 2019 mendatang hampir pasti adalah politisi-politisi kawakan.

Seperti diketahui, panggung politik nasional saat ini masih didominasi kaum tua. Itu dapat diamati dari figur-figur politisi ternama yang memimpin partai masing-masing. Misalnya Megawati Soekarnoputri (PDIP), Aburizal Bakrie (Golkar), Wiranto (Hanura), Surya Paloh (Nasdem), Agung Laksono (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Prabowo Subianto (Gerindra), Dzan Faridz (PPP), dan Yusril Ihza Mahendra (PBB).

Sementara kiprah kaum muda dalam panggung politik nasional direpresentasikan Muhaimin Iskandar (PKB), Anis Matta (PKS), dan Romahurmuzy (PPP). Kini juga muncul politisi muda yang masih segar dan dinamis seperti Hary Tanoesoedibjo (Persatuan Indonesia, Perindo) dan Grace Natalie (Partai Solidaritas Indonesia, PSI). Keduanya memimpin partai baru dan banyak mengakomodasi kaum muda semacam Ahmad Rofiq (sekjen Perindo) dan Raja Juli Antoni (sekjen PSI).

Realitas minimnya calon pemimpin dari kaum muda seharusnya menjadi perhatian elite partai politik, sebab salah satu fungsi partai politik adalah kaderisasi. Persoalan kaderisasi ini penting karena sangat terkait dengan masa depan kepemimpinan, baik level nasional maupun lokal. Tetapi jujur harus diakui, hampir semua partai politik tidak serius melakukan kaderisasi.

Bahkan ada partai politik tertentu yang hanya bekerja lima tahun sekali, yakni menjelang pemilu. Pada saat pemilu itulah, elite politik baru menyadari bahwa partainya tidak memiliki kader yang kompeten untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif atau kepala daerah. Di samping gagalnya kaderisasi, budaya ewuh pakewuh juga melanggengkan kekuasaan kaum tua.

Dampaknya, kiprah kaum muda dalam ranah politik selalu berada dalam bayang-bayang politisi senior. Padahal jika bangsa ini mau belajar pada sejarah, akan ditemukan fakta bahwa kiprah kaum muda dalam gerakan kebangsaan sungguh luar biasa. Kiprah kaum muda dalam sejarah pergerakan bermula dari pendirian Budi Utomo oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter pada 20 Mei 1908.

Pendirian Budi Utomo sekaligus menjadi penanda kebangkitan nasional. Karena itu pada setiap 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa selanjutnya tampak dalam peristiwa Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998).

Sumbangsih kaum muda yang tergambar dalam beberapa peristiwa historis tersebut menunjukkan mereka sesungguhnya memiliki kultur keilmuan, keterampilan berorganisasi, dan jaringan yang hebat. Sangat disayangkan, kultur tersebut tenggelam dalam hiruk-pikuk politik sepanjang era reformasi. Bahkan, kita menyaksikan adanya penguatan interes politik di kalangan kaum muda.

Kaum muda saat ini tampak lebih menunjukkan minat di bidang politik. Keterlibatan kaum muda dalam politik menemukan momentum yang tepat seiring dengan kebijakan multipartai. Dinamika politik lokal juga memberikan ruang terbuka bagi kaum muda untuk berkiprah di jalur politik. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kini terjadi peningkatan ”syahwat politik” di kalangan kaum muda.

Peningkatan syahwat politik tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga dalam skala nasional. Sebagai konsekuensi adanya peningkatan syahwat politik kaum muda, kiprah dan perjuangan mereka banyak disalurkan melalui aktivitas politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian kaum muda tergoda dengan kehidupan politik yang dianggap lebih menjanjikan masa depan.

Akibatnya, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi ruh perjuangan kaum muda terus tergerus. Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal pada pimpinan partai. Peningkatan interes politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah akibat perbedaan pilihan politik.

Perjuangan kaum muda pun tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, tetapi bertujuan pragmatis-jangka pendek. Pilihan sebagian kaum muda berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan di ranah kultural tidak begitu tampak. Padahal kalau dipikirkan, wilayah perjuangan di bidang politik jelas terbatas dengan peminat yang sangat banyak.

Akibatnya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Sementara perjuangan di ranah kultural memiliki area yang luas dengan peminat sangat sedikit. Sebagian kaum muda berpikiran bahwa berkiprah melalui jalur politik dapat memberikan harapan yang serba instan untuk meraih kekuasaan, kemapanan, status sosial, dan kecukupan materi.

Sementara berjuang melalui jalur kultural dianggap merupakan investasi jangka panjang yang melelahkan, penuh perjuangan, berpeluh keringat, dan hasilnya baru dapat dinikmati kemudian. Penting ditekankan bahwa kiprah kaum muda melalui jalur politik atau kultural sama-sama penting.

Bangsa ini pasti membutuhkan pribadi-pribadi hebat dari kaum muda yang idealis, dinamis, penuh dedikasi, sederhana, dan tahan godaan. Tetapi sangat disayangkan, realitas masih menunjukkan bahwa panggung politik nasional belum begitu bersahabat dengan kaum muda. Semua itu terjadi karena kaum tua masih menunjukkan ”syahwat politik” untuk berkuasa.

Dampaknya, kaum muda kurang memiliki keberanian untuk tampil. Dominasi kaum tua semakin terang-benderang seiring dengan selesainya muktamar, kongres, atau musyawarah nasional (munas) partai-partai politik.

Dalam permusyawaratan tertinggi partai politik itu, jelas sekali kiprah kaum muda belum terakomodasi dengan baik. Karena itu, jangan heran jika panggung politik nasional lima tahun mendatang akan tetap berada di bawah cengkeraman kaum tua. Padahal jika kita ingin serius menyiapkan pemimpin masa depan, saat inilah momentum yang tepat untuk memberikan panggung politik bagi kaum muda.

Untuk itu, politisi kaum tua harus berjiwa besar. Kaum tua harus legawa menyerahkan estafet kepemimpinan pada kaum muda. Itu penting agar lima tahun mendatang tidak terjadi gejala 4 L (lo lagi lo lagi ). (Sumber : Koran Sindo, 25 Mei 2015)

Tentang penulis:
Biyanto, Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

Beras Sintetis dan Diversifikasi Pangan

Oleh Prima Gandhi

Di tengah dialektika pro dan kontra impor beras, akhir Mei 2015 ini berembus isu peredaran beras sintetis mengandung plastik di Bekasi, Jawa Barat. Diduga beras sintetis plastik ini hasil impor ilegal dari Cina. Dua fenomena beras yang menjadi trending topic media cetak dan elektronik ini membuktikan beras masih menjadi komoditas ekonomi “seksi” sektor pertanian Indonesia. Lalu, adakah pelajaran dari kedua fenomena beras ini bagi pemerintah?

Indonesia secara praksis ikut arus liberalisasi ekonomi sejak 1980-an. Sejak inilah impor menjadi pilihan ketika terjadi ekses demand dalam negeri komoditas penting di negeri ini. Puncak arus liberalisasi Indonesia terjadi saat krisis moneter 1997/1998 ditandai dengan paket reformasi IMF 1997/1998. Hambatan tarif dan nontarif impor untuk beras dalam paket ini ditiadakan.
Peniadaan hambatan impor tarif dan nontarif beras ini hanya berlangsung dua tahun. Pemerintahan Presiden Megawati mengeluarkan tariff barrier beras awal 2001. Tahun 2001 dikenakan tarif Rp 430 per kg untuk impor beras. Pada akhir 2013 naik Rp 320 per kg sejak 2001. Nontariff barrier berupa quota system, yaitu pembatasan kuota impor beras pun diberlakukan di era Megawati. Di era Presiden SBY pada 2004-2014 impor beras dilarang (kecuali jika dilakukan Bulog dengan izin pemerintah). Dan di era Presiden Jokowi JK tingginya tingkat konsumsi beras nasional sebesar 139 kg per kapita mendorong kembali terjadinya pro-kontra impor beras.

Dari fakta di atas dapat kita ketahui bersama melakukan impor beras atau tidak merupakan pilihan bagi rezim pemerintahan. Namun, perlu dipahami jika impor beras acap dilakukan Indonesia, sebagai negara berkembang telah terjadi perubahan budaya. Perubahan budaya adalah budaya pangan. Jika dulu negara berkembang mayoritas mengekspor komoditas bahan baku, kini mayoritas mengimpor bahan baku (Prof Andreas, 2015).

Teori makroekonomi mengatakan, salah satu penyebab impor adalah kelebihan permintaan suatu komoditas tapi kekurangan stok. Ketika ini terjadi, harga komoditas itu akan meningkat. Pada kasus beras tahun ini, salah satu indikator diperlukan impor adalah kenaikan harga beras yang merata se-pelosok nusantara. Selain faktor alam, kenaikan harga ini diduga terkait mafia perberasan yang melibatkan oknum Perum Bulog, pergudangan, dan petani skala besar (nonpetani kecil). Namun, Bulog mengklarifikasi kenaikan harga ini terjadi karena kekosongan stok beras pada November 2014, Desember 2014, dan Januari 2015.

Penulis mengapresiasi ketika pemerintahan Jokowi JK melakukan opsi operasi pasar beras tidak langsung membuka keran impor menghadapi kenaikan harga beras. Namun, harus dipahami, operasi pasar hanya bisa menurunkan harga secara terbatas karena faktor geografi dan demografi. Signifikansi dampak kuantitas operasi pasar lebih kecil dibanding dampak kuantitas pendapatan per kapita, raskin, maupun proporsi konsumsi beras dalam ekonomi rumah tangga Indonesia. Kita ketahui, proporsi konsumsi rumah tangga untuk beras Indonesia masih sangat tinggi, terutama untuk warga miskin.

Jika pemerintah tidak mengurangi proporsi konsumsi beras rumah tangga masyarakat miskin atau angka kemiskinan di Indonesia, persoalan kenaikan harga beras yang berujung pro-kontra impor beras akan selalu muncul setiap tahun khususnya menjelang panen raya. Mulai akhir November hingga April, awal musim panen raya.

Para pemburu rente melihat kurangnya stok beras menjadi peluang ekonomi untuk mengedarkan beras sintetis. Disadari atau tidak, perilaku para pemburu rente ini mempunyai dampak, pertama, menimbulkan eksternalitas negatif bagi ilmu teknologi pangan. Beras sintetis dalam dunia akademis dan penelitian pangan dikenal sebagai komoditas serupa beras (dimensi, komposisi, gizi, dan ukuran) berbahan baku singkong, jagung, sagu, umbi-umbian, dan sumber karbohidrat lain. Hal ini sangat berbeda dengan beras sintetis plastik yang mengandung senyawa polyphinil.

Untuk menghindari stigma negatif dari kata sintetis yang sering diidentikkan mengandung bahan kimia oleh masyarakat awam, di IPB beras sintetis disebut beras analog (Prof Fransiska,2015). Beras analog ini diciptakan sebagai upaya diversifikasi pangan utama untuk mengurangi ketergantungan konsumsi terhadap beras dan tepung terigu.

Kedua, membuat kecemasan sosial akan pangan. Pemerintah harus mengungkap kasus beras plastik karena diduga berasal dari luar negeri (impor), tapi Kemendag menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin impor beras. Beras plastik juga merupakan kejahatan kemanusiaan, alasannya mengonsumsi beras plastik bisa menyebabkan kematian.

Hemat penulis jika pemerintah jeli, melalui Kementan dapat menggunakan momentum ini untuk mengajak masyarakat mendiversifikasi pangan utama nonberas. Momen beredarnya beras sintetis plastik menyebabkan masyarakat waswas mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Jika diversifikasi pangan berhasil, dipastikan pro kontra impor beras tidak akan terjadi. Sebab, ketergantungan impor akibat kurangnya stok beras dalam negeri akan berkurang.

Selama ini pemerintah sudah melakukan kampanye diversifikasi pangan pokok dan substitusi pangan impor. Namun, kampanye ini baru setengah hati karena tidak ada gerakan massal dan nasional yang sifatnya memaksa. Padahal diversifikasi pangan sudah mempunyai payung hukum, yaitu UU Pangan No 18 Tahun 2012 tentang Kedaulatan Pangan Nasional. Ayo dukung diversifikasi pangan utama! (Sumber : Republika, 26 Mei 2015)

Tentang penulis :
Prima Gandhi, Staf Pengajar Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Manajemen Instutut Pertanian Bogor

Menjaga Martabat Hakim

Oleh Achmad Fauzi

Berita koran Sinar Harapan berjudul “Mahkamah Agung Harus Bertanggung Jawab atas Perselingkuhan Hakim”, Kamis (21/5) menarik ditanggapi. Judul tersebut adalah nukilan dissenting opinion hakim agung Gayus Lumbuun sebagai anggota majelis etik yang dikemukakan dalam putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) beberapa waktu lalu. Menurutnya, jamaknya praktik perselingkuhan di lingkungan pengadil tak bisa dilepaskan dari sistem penempatan hakim yang alpa memperhatikan kepentingan keluarga.

Komisi Yudisial (KY) sejatinya pernah mengusulkan pendapat senada kepada Mahkamah Agung (MA) agar mengubah pola promosi dan mutasi hakim dengan menugaskan hakim berdekatan dengan keluarganya. Hal ini bertujuan agar hubungan hakim dengan keluarganya tidak terganggu.

Sebagaimana diketahui, pekan lalu MKH bertubi-tubi menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan dan berhak menerima pensiun kepada seorang hakim yang terbukti selingkuh. MKH juga memberhentikan tetap dengan hak pensiun kepada hakim yang terbukti mengonsumsi sabu sekaligus selingkuh. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi lembaga peradilan.

Sepanjang 2014 sebanyak 117 hakim telah dijatuhi hukuman disiplin oleh MA. Kasus yang mendominasi sidang MKH, menurut KY adalah kasus perselingkuhan. Hakim di Indonesia tentu tak menginginkan kariernya harus berakhir dengan cacat di hadapan persidangan etik. Apalagi, untuk meraih jabatan hakim harus melewati persaingan ketat dan proses tidak mudah. Bahkan, kini jabatan hakim menjadi primadona bagi lulusan perguruan tinggi hukum karena dianggap profesi mentereng dan hak keuangannya lebih terjamin.
Namun faktanya, jumlah hakim yang menanggalkan jubah kebesarannya semakin bertambah. Kasus hakim yang terbukti selingkuh adalah salah satu jenis pelanggaran yang belakangan ini ramai dan menggemparkan jagat hukum. Term “selingkuh” diartikan secara melenceng yakni selingan tapi keluarga tetap utuh. Karena itu, akhir-akhir ini kalangan hakim membahas keprihatinan atas skandal perselingkuhan berikut sanksinya itu di jejaring sosial media.

Lazimnya, pola mutasi yang dianut selama ini berbasis wawasan Nusantara. Hakim harus bertugas mengelilingi Indonesia dengan meninggalkan keluarga. Meski bertujuan mengasah keterampilan dalam menerapkan hukum sesuai konteks kultur sosial di mana ia berada, ada yang mengatakan pola mutasi ini ditengarai sangat rentan membuka peluang terbukanya perselingkuhan. Hakim yang berpredikat “bujang lokal” (sebutan untuk hakim yang tinggal berpisah dengan keluarganya) harus berusaha keras menjaga diri agar tidak tergelincir dalam gelapnya dunia perselingkuhan.

Pemimpin MA tentu punya alasan tersendiri mengapa sistem mutasi semacam ini tetap dipertahankan. Alasan formalnya, hakim telah menandatangani perjanjian tentang kesediaan ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, masalah perselingkuhan adalah soal watak. Kendati tempat tugasnya dekat dengan keluarga jika tidak memiliki komitmen yang kuat menjaga kehormatan hakim, semuanya pasti terjadi. Namun, demi penyempurnaan sistem, MA dan KY perlu membahas lebih lanjut agar pola mutasi memiliki keterhubungan nilai dengan upaya menjaga martabat dan keluhuran hakim. Jadi, kebijakan pola mutasi mencerminkan penyempurnaan kesejahteraan hakim.

Pada sisi lain, ada pula yang mengatakan gaji hakim yang tinggi membuat mereka lupa jati dirinya dan asyik pada gemerlapnya dunia. Pendapat itu bisa benar dan bisa juga tidak. Karena itu, yang terpenting warga peradilan segera membudayakan sikap saling mengingatkan. Bawahan mengingatkan atasan dengan cara yang baik, begitu pula pemimpin membina bawahan dengan bijaksana. Kondisi kerja yang demikian akan menciptakan interaksi yang hidup dan berusaha memisahkan antara perbuatan buruk sebagai sebuah sifat dari person sebagai manusia. Budaya saling mengingatkan adalah anjuran agama yang perlu dilestarikan mengingat hakim juga manusia tempat salah dan khilaf. Daya pengingat akan mengontrol perilaku hakim untuk selalu memegang teguh prinsip dan kode etik hakim.

Konsistensi MKH

Persoalannya bukan hanya terletak pada pola mutasi yang perlu diperbaiki. MKH sebagai forum pembelaan diri bagi hakim acap tidak konsisten menjatuhkan putusan. Hakim terima suap, terjerat narkoba, berjudi, selingkuh, dan tidak seimbang timbangan hukumannya, meski daya destruksinya sama.

Vonis MKH justru memberikan toleransi kepada hakim korupsi. Hakim yang terbukti menjadi calo untuk memproses perkara di tingkat kasasi dan terbukti menerima uang dari pihak berperkara terkait sengketa tanah hanya dinonpalukan selama dua tahun dan tidak mendapat tunjangan selama menjalani hukuman. Pada Maret 2013, MKH juga mengampuni hakim penerima sogok dari ancaman pemecatan. Meski terbukti menerima uang dari pihak berperkara, ia hanya dijatuhi hukuman nonpalu dalam beberapa waktu. Padahal, dalam konteks pemberantasan korupsi, hakim sebagai penegak hukum harus memastikan diri bebas dari korupsi.

Tak hanya itu, hakim yang terbukti telah bermain judi hanya dijatuhi skorsing satu tahun. Padahal, dalam KUHP Pasal 303 Ayat (3) ancaman pidananya selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25 juta. Kadar objektivitas MKH ke depan dalam menjatuhkan vonis pada setiap jenis pelanggaran etika perlu memperhatikan masukan yang dianggap rasional. Kesan tebang pilih pemecatan tersebut di masyarakat akan menimbulkan kontradiksi jika tidak segera dievaluasi. MKH tetaplah bekerja dengan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat hakim tanpa pandang siapa yang diadili. (Sumber : Sinar Harapan, 26 Mei 2015)

Tentang penulis :
Achmad Fauzi, Hakim Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara.

Kaum Muda dan Kekuasaan

Oleh Mohammad Nasih

Mohammad NasihKaum muda merupakan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tentu kaum muda yang bisa menjadi harapan adalah kaum muda yang memiliki kecerdasan tinggi yang dengan kecerdasan itu mereka merencanakan dan melakukan perbaikan.

Mahasiswa sering diidentikkan dengan kaum muda dengan kecerdasan tinggi itu. Pasalnya, mahasiswa merupakan satu entitas di dalam golongan kaum muda yang memiliki kesempatan khusus untuk mengakses ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dengan kecerdasan itu, mereka bisa berimajinasi tingkat tinggi tentang masa depan yang lebih gemilang. Kecerdasan pulalah yang bisa menguatkan gerakan untuk merealisasikan imajinasi.

Karena membutuhkan imajinasi, yang diperlukan adalah kaum muda yang memiliki independensi, bukan anak-anak muda yang diri mereka telah tergadai, dan jiwa mereka telah terpasung. Jika independensi mereka telah terjual, walaupun mereka masih mengembuskan napas, sesungguhnya mereka telah mati. Mereka sudah tidak lagi diharapkan bisa memberikan arti sebab telah kehilangan kekuatan terhebat, yakni kekuatan moral untuk bersuara, dan tentu saja kekuatan untuk bertindak.

Moral mereka telah jatuh sedalamdalamnya dan sangat sulit untuk diangkat kembali. Menurut Ibnu Khaldun, ada empat kategori generasi, yaitu generasi pejuang, generasi penerus, generasi penikmat, dan generasi pemboros. Dalam konteks yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, generasi pejuang merupakan generasi yang sangat diperhitungkan oleh penguasa.

Jika penguasa melakukan penyelewengan kekuasaan, generasi pejuang akan melakukan perlawanan dengan sepenuh jiwa dan raga. Untuk melakukan itu, mereka rela mengorbankan apa saja. Mereka tidak lagi memiliki rasa sakit dan tidak takut sama sekali terhadap kematian. Mereka rela menjadi ”tumbal”, yang mereka cita-cita tercapai. Terhadap generasi pejuang ini, penguasa akan selalu mencari cara agar mereka bisa ditaklukkan dan dimatikan.

Tentu dengan cara yang berbeda- beda. Kejadian macam ini senantiasa berulang dan bisa dikatakan menjadi satu hukum alam. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa ”sejarah akan selalu berulang”. Tidak sedikit peristiwa sekarang ini sesungguhnya merupakan pengulangan dari peristiwa masa lalu. Nama, penampakan, cara, dan tempatnya saja yang berbeda. Namun, substansinya sesungguhnya tetap sama.

Di antaranya kisah tentang seorang penguasa lalim yang di dalam Alquran disebut dengan nama Firaun yang mendapatkan informasi dari para tukang ramalnya, bahwa akan ada seorang anak lelaki berasal dari garis keturunan Bani Israil akan menghancurkan kekuasaannya. Untuk mengantisipasi ramalan tersebut terjadi, dia membunuh setiap anak lakilaki yang baru saja dilahirkan dari kalangan Bani Israil.

Usaha tersebut dilakukan secara besar-besaran, karena Firaun menganggap bahwa kerajaannya tidak boleh berpindah kepada orang lain. Karakter Firaun ini dalam banyak penguasa bisa ditemukan. Mereka juga tidak ingin kekuasaan yang berada di tangan mereka jatuh ke tangan pihak lain, apalagi pada saat mereka masih dalam keadaan segar bugar.

Jika kekuasaan tersebut sudah tidak lagi dikuasai olehnya lagi, orangorang terdekatnya lah yang harus menjadi pengendali pelanjut. Biasanya orang yang dianggap terdekat itu adalah anak-anak sendiri, karena kurang percaya kepada orang lain. Karena itu, orang-orang lain yang berusaha untuk mengganggu keberlangsungan alih kekuasaan kepada orang-orang yang diinginkan oleh penguasa tersebut harus dimusnahkan terlebih dahulu. ***

Belajar dari berbagai kasus di masa lalu, kaum muda harus bertindak hati-hati. Jangan sampai mereka masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh penguasa jahat yang ingin membunuh masa depan mereka. Bisa jadi, mereka tidak dibunuh dalam arti dihilangkan nyawa mereka, tetapi bisa dimatikan karakternya, bisa pula dipenjarakan untuk mematikan gerakan dan sekaligus mematikan karakternya, sehingga menjadi orang-orang yang kehilangan integritas.

Dengan demikian, di masa depan, mereka tidak lagi bisa mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Padahal sesungguhnya mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin masa depan. Untuk membunuh lawan, ada banyak cara bisa dilakukan. Di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, cara itu bisa berubah-ubah sesuai dengan cara pandang masyarakat.

Di Jawa misalnya, untuk membunuh lawan politik, tidak melulu harus dengan cara keras dengan menggunakan benda-benda yang mematikan, tetapi bisa dengan cara halus, bahkan sangat halus. Bahkan membunuhnya dengan cara yang tidak lazim, yakni dengan cara meletakkannya pada posisi yang paling dekat. Maka ada ungkapan Jawa ”dipangku, mati”.

Karena itu, kaum muda harus memiliki seni dalam menjaga jarak dengan penguasa, terutama para penguasa yang memiliki kecenderungan jahat, apalagi benar-benar jahat, agar selamat dari pembunuhan, terutama dalam bentuk yang halus atau sangat halus, yang karena sulit dideteksi. Ibarat naik kendaraan di jalan tol, jarak dengan kendaraan di depan tidak perlu terlalu jauh, tetapi juga tidak boleh terlalu dekat.

Jika terlalu jauh, tentu akan ada waktu yang terbuang untuk bisa cepat sampai tujuan. Namun, jika terlalu dekat, bisa terjadi kejadian yang membahayakan dan sulit menghindarkan diri. Seni menjaga jarak inilah yang harus dimiliki agar kaum muda bisa selamat dari segala upaya untuk menghentikan idealisme mereka.

Jika gagal menjaga jarak aman, mereka akan dimasukkan ke dalam jebakan yang membuat kaum muda yang sebelumnya memiliki kekuatan hebat, menjadi ibarat sekadar singa ompong. Mereka bisa dijerat dengan umpan berbagai kenikmatan yang bisa menyilaukan mata dan hati mereka. Dengan godaan itu, niat untuk menjadi generasi pejuang, bisa berbelok menjadi generasi penikmat.

Cukup memprihatinkan, gerakan anak-anak muda yang beberapa lalu bersuara lantang hendak mengkritisi pemerintah, tetapi kemudian mereka berbalik arah. Mereka belum pernah melakukan perjuangan sama sekali, tetapi sudah langsung menikmati makan malam yang karenanya mereka kehilangan semangat untuk melakukan perjuangan.

Karena itu, sekali lagi, kaum muda, kalangan aktivis mahasiswa harus bisa memperkirakan ”jarak aman” untuk mempertahankan idealisme mereka tetap terjaga, dan mereka tetap berada pada garis perjuangan untuk membela rakyat dan senanti berusaha untuk memperbaiki negara. Wallahu alam bi al-shawab. (Sumber : Koran Sindo, 25 Mei 2015)

Tentang penulis:
DR Mohammad Nasih, Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan Monash Institute.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,518,783 hits
Mei 2015
S S R K J S M
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 87 pengikut lainnya.