Menu Terbaru Kamis, 23 Februari 2017

Rahma Huda Putranto
Tantangan Pelinieran Guru
artikel pengamat

Mutamimah
Dana Haji dan Islamic Governance
artikel pengamat

Sumiati A
Agama dan Politik Pilkada
artikel pengamat

Ahmad Baedowi
Karakter Bangsa dan Tanggung Jawab Partai Politik
artikel pengamat

Ali Usman
Pendidikan dan Urgensi Budi Pekerti
artikel pengamat

DR Intan Soeparna
Pembelajaran dari Masa Lalu: Menyingkap Kebijakan Perdagangan di Indonesia
artikel pengamat

Khairul Fahmi
Wacana Perppu Pemilu
artikel pengamat

Asep Sumaryana
Pemimpin Predator
artikel pengamat

Riswandi
Menaruh Harapan pada Gubernur Terpilih
artikel pengamat

Hasanudin Abdurakhman
Reformasi Bisnis Tionghoa
artikel pengamat

Hartuti Purnaweni
Bom Waktu Sampah
artikel pengamat

Dhoni Zustiyantoro
Bahasa Jawa di Persimpangan Zaman
artikel pengamat

Indra L Nainggolan
Mendagri tak Langgar Hukum
artikel dosen

Effnu Subiyanto
Langkah Pemerintah Vs Freeport
artikel pengamat

Lasarus Jehamat
Pemimpin Melampaui Politikus
artikel pengamat

Margito Kamis
Konstitusionalisme DPR
artikel dosen

Achmad Deni Daruri
Pendidikan Dan Sistem Pembayaran
artikel pengamat

Raden Bimo Wahyu Wibowo
Menjadi Pemilih Cerdas
artikel pengamat

Fahmy Radhi
Tekanan Freeport di Balik Mundurnya Chappy
artikel pengamat

Imanuel Alvin Harijanto
Pilkada Dan Kedewasaan Dalam Berdemokrasi
artikel mahasiswa
Sudharto
Urgensi Penyelesaian Guru Honorer
artikel pengamat

Achmad Fauzi
Tantangan Mahkamah Agung
artikel pengamat

Ferdy Hasiman
Polemik Freeport dan Pemerintah
artikel pengamat

Haryo Kuncoro
Mengalirkan Dana Repatriasi
artikel pengamat

Eko Sulistyo
Soekarno Dan Masjid Istiqlal
artikel pengamat

Sidik Pramono
Untuk (Si)apa Penambahan Kursi DPR?
artikel pengamat

Mukhammad Lutfi
Menantikan Jawara 101 Pilkada
artikel pengamat

Yuliandre Darwis PhD
Media for World Harmony
artikel pengamat

Gusnanto
Pilkada Untuk Pemimpin Bersih
artikel pengamat

Serta 15136 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Pembelajaran dari Masa Lalu: Menyingkap Kebijakan Perdagangan di Indonesia

Oleh Intan Soeparna

Indonesia tidak boleh kehilangan fokus dalam meningkatkan kebijakan perdagangan. Pemerintahan Joko Widodo telah menjalankan paket deregulasi secara substansial ke arah yang benar dan mendorong laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Agar kebijakan ini berjalan dengan baik, pemerintah harus bijaksana dalam hal pengaturan importasi barang yang umumnya mencakup kuota, perizinan impor, serta tingkat kandungan dalam negeri.

Tujuan pemerintahan Joko Widodo untuk mempromosikan industri dalam negeri pun telah diuraikan dengan baik dalam paket-paket deregulasi.

Indonesia sebagai negara agraris memerlukan strategi yang terstruktur untuk meningkatkan kinerja sektor agroindustri di sisi hilir dan sektor pertanian di sisi hulu.

Sektor pertanian yang kuat adalah kunci bagi pemerintah untuk menyejahterakan petani dan melindungi industri dalam negeri dari ketergantungan impor bahan baku.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia yang menopang penghidupan lebih dari 50 juta penduduk, yang sebagian besar terdiri atas petani di daerah pedesaan.

Di dalam era globalisasi, aturan perdagangan internasional menjadi kerangka acuan yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menyusun kebijakan pertanian mereka.

Ketidaksesuaian dengan aturan tersebut dapat menciptakan sengketa dagang antarnegara. Sebagai contoh, bulan Desember yang lalu Badan Penyelesaian Sengketa dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan bahwa kebijakan impor produk hortikultura yang diterapkan oleh Indonesia melanggar ketentuan perdagangan internasional.

Permasalahan tersebut bermula pada tahun 2012, ketika Indonesia menetapkan sejumlah ketentuan impor untuk buah-buahandansayur- sayuran, seperti rezim perizinan impor yang ketat, ketentuan impor berkala dan permanen, persyaratan tingkat kandungan dalam negeri, dan harga acuan untuk komoditas pangan tertentu.

Kekalahan di WTO akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi dan kredibilitas Indonesia. Selain itu, negara penggugat dapat meminta kompensasi atau menerapkan retaliasi terhadap produk Indonesia apabila Indonesia tidak menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan keputusan WTO.

Seperti yang terjadi pada kasus US-COOL, Meksiko dan Kanada diperbolehkan untuk melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat sebesar USD1 miliar setiap tahunnya.

Dengan adanya resesi global, banyak kelompok yang menganggap aturan perdagangan internasional sebagai ancaman karena dapat menghambat kemampuan negara dalam mengelola perekonomian dalam negerinya.

Namun, di sisi lain, aturan tersebut juga telah meningkatkan kesuksesan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia pada beberapa dekade yang lalu.

Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masa Lalu?

Apabila kita melihat ke belakang, Indonesia berupaya keras untuk mengintegrasikan perekonomiannya ke dalam perekonomian dunia.

Proses integrasi tersebut sudah dimulai sejak tahun 1980-an dan dipercepat pada tahun 1990-an. Pada periode tersebut, pemerintah berhasil mengurangi hambatan perdagangan secara substansial dan membuka perekonomian untuk investasi dari luar negeri. Momentum kebijakan keterbukaanpasarIndonesiaterjadi ketika adanya penurunan yang tajam terhadap harga minyak.

Pemerintah melakukan langkah yangtepatuntukmerestruksiperekonomian dengan melalukan diversifikasi pada sektor perdagangan dan mengesampingkan ketergantungannya terhadap minyak dan gas.

Pada akhir tahun 1980-an, perubahan kebijakan perdagangan diterapkan melalui serangkaian paket deregulasi yang diterbitkan setidaknya sekali setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan nontarif perdagangan (Non-Tariff Barriers).

Penanaman modal dari luar negeri pun dipermudah secara bertahap. Fokus pemerintah selanjutnya kala itu adalah membenahi perizinan impor.

Pada tahun 1990- an, ada lebih dari 1.000 produk yang masuk daftar pembenahan. Enam tahun kemudian, jumlah produk yang membutuhkan izin impor turun menjadi 200 produk.

Jumlah tersebut terus mengalami penurunan seiring dengan penerapan komitmen WTO oleh Indonesia untuk meniadakan semua hambatan nontarif bagi komoditas yang terikat di WTO.

Integrasi yang dilakukan pada akhirnya mendukung pertumbuhan yang diperlukan bagi negara. Kebijakan pemerintah berhasil menarik investasi dari luar negeri untuk industri ekspor padat karya dan mempercepat pertumbuhan industri berbasis pertanian di Indonesia.

Kekhawatiran Masa Depan

Mengingat potensi besar dari sektor pertanian di Indonesia, pemerintah dapat menjadikan kebijakan di masa lalu sebagai acuan.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen minyak sawit, cengkeh, dan kayu manis terbesar di dunia. Produsen terbesar kedua untuk pala, karet alam, singkong, vanili, dan minyak kelapa.

Produsen terbesar ketiga untuk beras dan kakao. Produsen terbesar keempat untuk kopi. Produsen terbesar kelima untuk tembakau dan produsen terbesar keenam untuk teh. Komoditas-komoditas tersebut cenderung ingin diatur secara sektoral.

Selain Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan, saat ini DPR Indonesia juga telah menyetujui RUU Pertembakauan sebagai rancangan inisiatif DPR.

Melalui pemberitaan media, disebutkan bahwa RUU itu akan menerapkan skema tingkat kandungan dalam negeri dan kuota untuk impor tembakau.

Undang-undang tersebut juga akan menetapkan tarif impor tembakau yang tinggi. Kebijakan yang sedang dipertimbangkan tersebut dapat menimbulkan beban berat bagi pasar dalam negeri dan sangat kontraproduktif bagi perekonomian Indonesia.

Peraturan importasi yang dipertimbangkan tampaknya juga akan menimbulkan permasalahan yang serupa dengan sengketa dagang produk hortikultura.

Oleh karenanya, alangkah bijaksananya untuk menerapkan skema hambatan nontarif yang terkait dengan keamanan nasional, perlindungan kesehatan, keselamatan, lingkungan, moralitas, kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional.

Pembenaran yang paling umum diberikan untuk praktik ini dapat memungkinkan Indonesia untuk mempercepat pengembangan industri dan sesuai dengan aturan WTO. (Sumber: Koran Sindo, 20 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

DR Intan Soeparna Dosen Universitas Airlangga

Polemik Freeport dan Pemerintah

Oleh Ferdy Hasiman

PEMERINTAH dan perusahaan tambang yang menambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua, Freeport Indonesia sedang berpolemik. Hal itu berawal dari keputusan Menteri ESDM mengubah status kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Perubahan status itu mewajibkan Freeport membangun smelter, pengenaan bea keluar sebesar 10% dan wajib mendivestasikan 51% saham ke pihak nasional. Tanpa mengubah KK menjadi IUPK, Freeport tak boleh mengekspor konsentrat tembaga.

Dengan begitu, Freeport hanya bisa memproduksi tembaga sebesar 40% karena sesuai dengan kapasitas pengiriman tembaga mereka ke pab­rik smelter PT Smelthing, Gresik, Jatim. Sementara itu, 60% tembaga dikirim ke Atlantic Copper (Spanyol).

Produksi tembaga Freeport berkurang sekitar 70 juta pound dan emas 100 ribu ons. Jika dihitung pada harga pasar tembaga saat ini, sekitar US$123 juta untuk emas dan US$196 juta untuk tembaga dan total menjadi US$319 juta.
Syarat itu dianggap meru­gikan Freeport.

CEO of Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, mengatakan Freeport masih merujuk perjanjian KK yang sudah disepakati 1991.

IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga kontrak ber­akhir (naildown).

Freeport juga keberatan melepas saham hingga 51% karena berarti kendali bukan di tangan mereka lagi. Korporasi raksasa seperti Freeport jelas ingin terus menjadi pengontrol dan pengendali operasi tambang.

Perintah konstitusi Keberatan Freeport tentu sangat masuk akal. Soalnya Freeport memiliki beberapa proyek raksasa beberapa tahun ke depan, seperti ingin membangun pabrik smelter tembaga di Gresik senilai US$2,3 miliar.

Freeport juga sedang berinvestasi di tambang underground–Grasberg Blok Cave, deep mill level zone (DMLZ), dan deep ore zone (DOZ)–dengan investasi US$15 miliar.

Freeport merugi jika membangun smelter tanpa ada kepastian perpanjangan kontrak. KK Freeport akan berakhir 2021 dan meminta perpanjangan kontrak sampai 2041.

Kengototan Freeport boleh jadi karena potensi tambang Grasberg, Papua, paling prospektif. Total cadangan emas Grasberg mencapai 29,8 juta ons dan tembaga 30 miliar pound.

Kontribusi tembaga Grasberg ke FCX mencapai 27% dan emas 95%. Produksi terbesar Freeport Indonesia sampai tahun ini berasal dari tambang open pit yang cadangannya hanya 7% dari total cadangan Freeport Indonesia. Cadangan Freeport terbesar mencapai 93% di tambang underground, seperti Grasberg Blok Cave, DMLZ dan DOZ.

Sejak 2010, Freeport telah membangun DOZ, tambang bawah tanah terbesar di dunia, berkapasitas 80 ribu metrik ton biji per hari.

Pada 2016 ini, Blok Cave Grasberg dan DMLZ menghasilkan 24 ribu metrik ton per hari untuk mengantisipasi masa transisi tambang open pit.

Meskipun demikian, Freeport harus paham bahwa KK ialah rezim pertambangan lama, zaman Orde Baru. Hubungan antara KK dan pemerintah bersifat simetris.

Risikonya negara tak berdaulat atas sumber daya alam (SDA). Padahal, KK hanya sebagai kontraktor, tetapi pemilik sah atas tanah dan SDA ialah negara.

Posisi itu menyebabkan potensi kekayaan pertambangan yang begitu besar gagal mengangkat kesejahtera­an rakyat. Lingkungan pun tak ter­urus, pembagian keuntungan dan upah tak adil.

Pascareformasi 1998, seiring dengan berjalannya otonomi daerah, di sektor pertambangan terjadi tahap penting. Rezim KK harus berubah menjadi izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diamanatkan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintahan Jokowi-JK hanya menjalankan perintah konstitusi. Pasal 169 ayat (b) mengatakan semua KK wajib diubah menjadi IUPK.

Tujuannya pertambangan strategis dikendalikan negara untuk kesejahteraan rakyat. Peralihan status kontrak berimplikasi langsung pada penguatan peran negara. Korporasi harus patuh pada aturan main yang ditawarkan negara.

Meskipun demikian, UU Minerba bukan tanpa cacat karena hanya mengatur pertambangan berskala kecil (IUP). Sementara KK ialah rezim kontrak berskala besar. Izin IUP hanya dikeluarkan pemda (bupati, wali kota, dan gubernur).

Kekuasaan besar yang diberikan konstitusi ini kerap disalahgunakan pemda karena UU itu tanpa memberi ruang partisipasi bagi warga negara untuk mengambil keputusan soal investasi.

Risikonya, dari 10.922 yang diterbitkan pemda, hanya 6.042 yang clear and clean dan 4.880 IUP ilegal. Pertambangan di daerah pun kerap mendapat penolakan warga lokal karena merusak lingkungan, hutan, menyabotase lahan pertanian dan permukiman warga.

Selain memberi ruang bagi pe­nguatan negara, UU Minerba memberi pengecualian terkait dengan IUPK. IUPK tetap dikontrol pemerintah pusat.

Dengan begitu, korporasi wajib tunduk kepada pemerintah. Pemerintah berhak menagih pajak dan royalti dan memerintahkan korporasi tambang membangun smelter agar memberi efek pelipat­an bagi pembangunan. Itulah landasan hukum mengapa Freeport harus beralih menjadi IUPK.

Sangatlah keliru jika Freeport membawa perkara ini ke arbitrase internasional. Korporasi tak pada posisi mengatur pe­me­rintah. Freeport bisa blunder besar.

Misalkan Freeport menang, paling banter keputusan itu hanya berlaku sampai akhir masa berlaku kontrak 2021. Pemerintah bisa memukul balik Freeport karena 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir 2019 berhak memutuskan kontrak. Masih ada ruang melakukan renegosiasi kontrak sekaligus mencari win-win solution.

Freeport boleh saja bernegosiasi dengan pemerintah akan membangun smelter tembaga di Gresik tepat waktu, dengan catat­an mendapat perpanjangan kontrak dan kepastian hukum dari pemerintah.

Persoalannya selama ini Freeport terlalu bandel. Jika Freeport sudah memutuskan pembangunan smelter tanpa banyak protes, saya yakin polemik dengan pemerintah tak sebesar ini. ( Sumber: Suara Merdeka, 22 Februari 2017)

Tentang penulis:

Ferdy Hasiman Peneliti Alpha Research Database Indonesia

 

Karakter Bangsa dan Tanggung Jawab Partai Politik

Oleh Ahmad Baedowi

“TUGAS berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa,” demikian diutarakan Soekarno, berpuluh tahun silam.

Tak lekang oleh zaman, pernyataan itu relevan dengan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang senantiasa menghadapi tantangan sosial-budaya, politik, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Karakter sebagai faktor penting keberhasilan harus senantiasa ditempa, salah satunya dengan pendidikan. Hal itu senada dengan visi nasional pembangunan SDM dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia (2005-2025), yaitu terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Sepanjang sejarah kemanusiaan, karakter selalu menjadi domain penting untuk ditelaah dan dikemukakan sebagai dasar terciptanya tatanan sosial yang beradab.

Bahkan, hampir semua agama menitahkan para penganut untuk memiliki keadaban dalam perilaku dan memperlakukan sesama, serta didasari pandangan dan nilai-nilai yang positif.

Semua nilai positif pasti berasal dari sikap jiwa atau karakter yang positif. Pertanyaannya kemudian, dari mana dan di mana muasal usaha penubuhan dan penumbuhan karakter yang positif pada diri manusia?

Pendidikan bela negara

Salah satu tugas kenegaraan partai politik (parpol) ialah menginisiasi kecerdasan masyarakat melalui pendidikan. Itulah mengapa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan maju.

Dan dalam konteks ini, partai politik dapat berperan signifikan dengan memfasilitasi proses pendidikan bisa disebut juga pengaderan yang bertujuan melahirkan insan-insan cerdas berwawasan dan berkarakter.

Sebagai salah satu struktur sosial yang paling utama, parpol jelas memiliki tantangan yang tidak ringan dalam ikut membentuk karakter masyarakat.

Ini berarti setiap parpol sesungguhnya memiliki tanggung jawab dalam merancang pola perilaku masyarakat yang saling menghargai sesama, jujur, dan perilaku baik yang memang sudah ada di dalam diri setiap orang.

Karena itu, menjadi tugas parpol dan para legislator yang mereka miliki untuk merancang skema pendidikan bela negara yang berorientasi pada penubuhan dan penumbuhan karakter dan nilai-nilai keadabaan para kadernya.

Dalam pendidikan bela negara, parpol setidaknya bertanggung jawab terhadap tiga aspek kehidupan berpolitik yang sehat, yaitu memberikan wawasan yang memadai tentang pentingnya memperkuat kepribadian para kader dengan keterampilan mengelola emosi secara cerdas dan bertanggung jawab.

Selain aspek kepribadian, parpol harus mau dan mampu meningkatkan aspek keilmuan kadernya dalam melihat aspek-aspek kepartaian dan kebangsaan.

Wawasan kepartaian dan kebangsaan menjadi salah satu modal penting bagi individu dalam berproses dan berperan aktif menjalankan fungsinya sebagai kader partai yang patriotik membela kepentingan negara.

Dengan wawasan kebangsaan yang memadai, kerangka parpol akan menjadi ajang pelatihan dan pembelajaran dalam berorganisasi dan berpolitik bagi para kader, alih-alih penguatan kepentingan kelompok tertentu.

Dengan kata lain, kepentingan bangsa dan negara senantiasa menjadi rujukan utama dalam bersikap di dalam maupun di luar lingkungan partai.

Sistem kehidupan berpolitik di dalam partai kemudian juga menjadi ajang pembelajaran untuk mengambil peran sosial-politik yang lebih besar.

Di sinilah parpol sebagai salah satu pilar demokrasi dapat menjadi agen perubahan yang berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa. Dalam kerangka itulah, Partai Nasional Demokrat (NasDem), misalnya, akan menginisiasi suatu wadah pendidikan kader yang disebut Akademi Bela Negara.

Pendiriannya tidak lain bertujuan membekali para kader partai dengan pendidikan karakter, wawasan kepartaian, dan wawasan kebangsaan.

Ketiga simpul itu diharapkan menghasilkan satu kesatuan yang kuat dalam kepribadian kader-kader Partai NasDem. Dengan kader-kader yang berkualitas, fungsi perubahan dapat berjalan maksimal membawa Indonesia menjadi bangsa mandiri dan makmur, terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Inisiatif kedua

Akademi Bela Negara Nasional Demokrat (ABN-NasDem) yang akan dilakukan dalam waktu dekat sesungguhnya merupakan inisiatif kedua partai tersebut dalam melihat pentingnya melakukan perubahan melalui proses pendidikan yang baik dan benar.

Inisiatif pertama yang dilakukan Partai NasDem ialah menyelenggarakan workshop terukur melalui program Sekolah Legislatif.

Kata sekolah menyiratkan adanya kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap para legislator asal NasDem untuk terus belajar terhadap bukan hanya hal-hal baru, melainkan juga melakukan simulasi terhadap proses-proses yang akan berlangsung di gedung DPR selama mereka bertugas sebagai wakil rakyat.

Yang menarik dari Sekolah Legislatif NasDem ialah keragaman materi. Mulai gaya komunikasi efektif para legislator ketika nanti akan berhadapan dengan publik dan media hingga pengenalan materi table manner.

Selain itu, peserta sekolah legislatif NasDem diberi pengayaan materi hasil riset beberapa lembaga kredibel dalam rangka memberikan bahan yang cukup dalam menganalisis situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Jelas sekali ide dasar sekolah legislatif ialah keinginan untuk menjadikan para wakil rakyat asal NasDem memiliki sensitivitas terhadap seluruh isu yang berkembang di masyarakat.

Mengapa pendidikan bela negara dan sekolah legislatif penting? Bagi saya, membuat partai itu harus kurang lebih sama dengan membangun sebuah sekolah atau lembaga pendidikan.

Dalam membuat sekolah, yang terpenting keyakinan apa yang kita buat hari ini adalah untuk kemenangan dan kesuksesan anak-cucu kita ke depan.

Alangkah indahnya jika seluruh partai, tidak terkecuali NasDem, menjadikan parpol sebagai lembaga pendidikan yang akan menciptakan generasi penerus yang cerdas dan beriman serta membanggakan ibu pertiwi.

Tentu kita ingin restorasi dan gerakan perubahan yang dikumandangkan Surya Paloh dengan Partai NasDem melihat persoalan pendidikan ini secara serius dengan membuat sayap kajian bidang pendidikan yang komprehensif.

Ini lantaran jika Partai NasDem dipilih dan dipercaya rakyat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama telah dibuat banyak parpol yang memasukkan dan memasung isu pendidikan ke dalam ranah politik.

Ini artinya jika niat membuat partai hanya untuk kekuasaan semata, malapetaka akan selalu setia mendampingi. Menyentuh pendidikan secara asasi hanya bisa dilakukan dengan keikhlasan.

Karena itu, jika Partai NasDem ingin berumur panjang, keikhlasan harus menjadi bagian dari visi besar membangun masa depan yang lebih baik. ( Sumber: Media Indonesia, 20 Februari 2017)

Tentang penulis:

Ahmad Baedowi Direktur Pendidikan Yayasan Sukma,Jakarta

 

Tekanan Freeport di Balik Mundurnya Chappy

Oleh Fahmy Radhi

Mundurnya Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI), anak perusahaan McMoran yang berbasis di Amerika Serikat, sangat mengentak dan mengejutkan bagi khalayak.

Pasalnya, Chappy menjabat Presiden Direktur PT FI belum genap empat bulan, sejak dilantik secara resmi pada November 2016. Wajar kalau kemudian menimbulkan berbagai spekulasi di balik mundurnya Chappy.

Terlebih lagi, Chappy dan PT FI tidak menjelaskan alasan pengunduran diri tersebut. Berbeda dengan Maroef Sjamsudin, Presiden Direktur PT FI sebelumnya, Chappy Hakim tidak secara eksplisit mengungkapkan alasan mendasar pengunduran dirinya. Chappy hanya mengemukakan alasan pengunduran diri secara normatif.

Lalu, apa alasan sebenarnya di balik pengunduran diri Chappy Hakim? Minggu lalu memang sempat terjadi ”insiden main tunjuk” yang dilakukan oleh Chappy Hakim terhadap anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo.

Namun, Chappy sudah menyadari kekeliruannya, lalu minta maaf kepada Mukhtar Tompo atas insiden itu. Mukhtar Tompo pun telah memaafkannya dan tidak diperpanjang lagi. Beberapa pihak mengaitkan insiden tersebut sebagai alasan bagi Chappy untuk mengundurkan diri.

Kalau benar insiden main tunjuk menjadi alas an bagi Chappy untuk mengundurkan diri, barangkali alasan itu tidak terlalu signifikan.

Tentunya ada alasan lain yang lebih mendasar di balik pengunduran diri tersebut. Salah satunya kemungkinan terusiknya rasa kebangsaanChappy atas aksi main tekan dan adu domba.

Tidak hanya main tekan terhadap pemerintah Indonesia, juga tindakan Freeport sudah mengarah pada aksi ”adu domba” antara karyawan Freeport dan pemerintah Indonesia.

Kalau tetap menjadi Chief Executive Officer PT FI, Chappy bisa dituduh terlibat dalam aksi tekan dan adu domba. Pengunduran Chappy barangkali sebagai exit strategy untuk menghindari tuduhan keterlibatannya dalam aksi main tekan dan adu domba. Chappy memang kembali sebagai penasihat, tetapi peran Chappy sebatas memberikan nasihat saja.

Aksi Main Tekan dan Adu Domba

Freeport selama ini selalu menuntut beberapa tuntutan, di antaranya: tuntutan kepastian perpanjangan kontrak karya (KK), yang akan berakhir pada 2021. Kedua, izin ekspor konsentrat tanpa diolah dan dimurnikan di smelter dalam negeri.

Terkuaknya, skandal ”Papa Minta Saham” mengindikasikan aksi Freeport untuk memperoleh kepastian perpanjangan KK.

Pada saat berlakunya larangan ekspor Minerba Mentah, sejak 12 Januari 2014 yang berdasarkan UU No 4/2009 tentang Minerba, PT FI menolak keras larangan itu.

Sembari menekan pemerintah dengan mengancam untuk menghentikan produksi dan melakukan PHK besar-besaran serta akan menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.

Lantaran pemerintah tidak juga mengizinkan ekspor konsentrat, Freeport kembali menekan pemerintah. Tekanan Freeport kali ini tampaknya benar-benar dilaksanakan.

Terhitung sejak 17 Februari 2017, Freeport telah menghentikan secara total produksinya dan merumahkan 33.000 karyawan. Keputusan itu telah memicu rencana aksi demo besarbesar puluhan ribu karyawan beserta keluarganya.

Aksi demo itu menuntut pemerintah Indonesia agar mengeluarkan izin ekspor konsentrat. Padahal, rekomendasi izin ekspor konsentrat sudah dikeluarkan pada hari yang sama dengan rencana aksi demo tersebut.

Sangat kentara sekali bahwa aksi demo karyawan Freeport itu merupakan aksi adu domba, bak devide et impera pada zaman penjajahan. Aksi demo, yang digunakan untuk menekan pemerintah Indonesia agar mengeluarkan izin ekspor konsentrat, sesungguhnya tidak relevan lagi.

Mestinya tidak ada alasan lagi bagi Freeport untuk tetap menghentikan produksi dan merumahkan karyawan, lantaran tuntutan izin ekspor konsentrat sudah dipenuhi.

Rupanya aksi menghentikan produksi dan PHK masih digunakan untuk menekan pemerintah memenuhi tuntutan lainnya, di luar tuntutan izin ekspor konsentrat.

Tuntutan itu berkaitan dengan penolakan Freeport untuk memenuhi persyaratan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), tentang syarat divestasi saham dan sistem perpajakan.

Pemerintah sebenarnya sudah memilih opsi jalan tengah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Minerba.

PP Minerba itu mewajibkan perusahaan pemegang KK untuk mengolah dan memurnikan Minerba Mentah di smelter dalam negeri.

Tanpa pengolahan dan pemurnian, perusahaan tambang tidak diizinkan mengekspor Minerba Mentah, termasuk konsentrat.

Jalan tengah yang diberikan adalah opsi untuk mengubah status dari KK menjadi IUPK sebagai syarat penerbitan izin ekspor konsentrat.

Freeport menyetujui jalan tengah tersebut dengan mengajukan permohonan perubahan status kontrak dari KK menjadi IUPK melalui surat yang diajukan ke Kementerian ESDM pada 12 Februari 2017. Berdasarkan surat itu, Menteri ESDM sudah mengesahkan perubahan status KK Freeport menjadi IUPK.

Dengan pengesahan tersebut, Menteri ESDM mengeluarkan izin ekspor konsentrat kepada Freeport 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga.

Izin ekspor konsentrat itu dikeluarkan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri ESDM Nomor 352/30/DJB/ 2017, pada 17 Februari 2017 Kendati Freeport sudah menyetujui status IUPK, anehnya Freeport menolak persyaratan IUPK terkait dengan divestasi saham dan sistem perpajakan.

Freeport bersikeras menolak syarat divestasi saham 51% secara bertahap dalam 10 tahun. Freeport juga menolak sistem perpajakan prevailing (besaran pajak yang berubah seiring dengan perubahan peraturan pajak di Indonesia) yang merupakan persyaratan IUPK.

Freeport ngotot untuk tetap menggunakan sistem perpajakan naildown (besaran pajak tetap), seperti yang diterapkan oleh Freeport dengan status KK.

Tekanan Freeport untuk menolak persyaratan IUPK sesungguhnya sudah berlebihan dan keterlaluan sehingga tidak seharusnya dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.

Sebesar apa pun gertakan Freeport, termasuk tekanan Freeport untuk mengadukan pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional, pemerintahan Joko Widodo harus berani menolak tuntutan Freeport itu.

Barangkali, pengunduran diri Chappy Hakim secara implisit menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap aksi tekanan dan adu domba yang dilakukan oleh Freeport.

Pemerintah pun harus mengikuti jejak Chappy Hakim untuk melawan tindakan sewenang-wenang Freeport dalam memaksakan kehendak untuk memenuhi semua tuntutan Freeport, yang kadang sudah tidak masuk akal sehat. ( Sumber: Koran Sindo, 21 Februari 2017)

Tentang penulis:

Fahmy Radhi Dosen UGM dan Mantan Anggota Tim Antimafia Migas

 

Dana Haji dan Islamic Governance

Oleh Mutamimah

“Untuk mengurangi risiko penyimpangan dan masyarakat lebih tenang karena ada trust, pengelolaan dana haji perlu dilakukan melalui Islamic governance”

PRO dan kontra pendapat mengenai penempatan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dibayar lebih awal oleh calon haji (calhaj) belum juga usai.

Sebagian muslim setuju dana haji diinvestasikan pada infrastruktur, namun sebagian menolak, dan bahkan mengkhawatirkan keamanannya.

Sebenarnya di mana triliunan rupiah dana haji itu disimpan? Beberapa waktu lalu, Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan dana BPIH disimpan di tiga instrumen keuangan, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan deposito berjangka.

Ketiganya dipilih dengan alasan aman, bermanfaat, dan mempunyai tingkat likuiditas tinggi. Dana haji 2016 yang ditempatkan di SBSN Rp 35,65 triliun, SUN 10 juta dolar AS, dan deposito berjangka syariah Rp 54,57 triliun.

Keputusan ini sangat mengusik karena sebagian dana haji diinvestasikan pada SUN yang imbal hasilnya berupa bunga, kendati jumlah dana yang diinvestasikan pada instrumen keuangan itu sedikit.

Juga ditanamkan dalam deposito berjangka yang berlikuiditas rendah. Bagaimana supaya masyarakat percaya, tidak khawatir atau curiga mengenai dana haji yang sudah disetor?

Bagaimana pula pengelolaannya agar dana itu aman, mempunyai tingkat likuiditas tinggi, bermanfaat, dan dijalankan sesuai prinsip syariah? Teori portofolio menyatakan jangan menempatkan dana hanya pada satu jenis instrumen investasi tapi diversifikasikan pada dua jenis instrumen atau lebih. Tujuannya untuk menghasilkan keuntungan tertentu sekaligus mengurangi risiko.

Misalnya ditempatkan pada sukuk yang penerbitnya sangat kredibel sehingga lebih aman, atau perbankan syariah, serta investasi lain yang mempunyai prospek bagus dan berbasis syariah.

Dalam pengelolaan dana haji timbul hubungan kontrak antara calon haji sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.

Namun adanya asymetric information antara agen dan prinsipal sangat mungkin mendorong terjadinya penyimpangan, yang menyebabkan masyarakat khawatir dan curiga dengan pengelolaan dana tersebut.

Untuk mengurangi risiko penyimpangan dan masyarakat lebih tenang karena ada trust, pengelolaan dana haji perlu dilakukan melalui Islamic governance.

Yakni sistem dan struktur tata kelola investasi berbasis nilai-nilai Islam. Hal itu sesuai dengan prinsip Islamic governance, yaitu tansparansi, fairness, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan syariah compliance.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pengelola dana haji untuk selalu menginformasikan pengelolaan dana itu secara jelas, akurat, serta mudah diakses publik.

Misalnya ada laporan penghimpunan, pendistribusian, bagi hasil, serta peruntukannya yang disampaikan secara jelas dan publik mudah mengakses.

Mematuhi Prinsip

Fairness atau keadilan artinya pemerintah sebagai pengelola dana harus adil dalam memenuhi hak para stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola dana sehingga pengelolaannya efektif, efisien, dan sesuai prinsip syariah.

Responsibilitas merupakan kesesuaian pengelolaan dana haji dengan peraturan perundangundangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip itu diperlukan untuk menjamin keterpeliharaan pengelolaan dana dalam jangka panjang. Pengelola dana haji harus mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan prinsip kehatihatian.

Independen adalah pengelola dana harus bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan dana haji sesuai prinsip-prinsip syariah.

Syariah compliance berarti bahwa pengelola dana haji harus menerapkan prinsip kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Artinya mulai dari penentuan jenis instrumen investasi, proses pengelolaan, sampai bagi hasilnya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Hal itu pula berarti dana haji dikelola dengan menempatkan pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta berbasis pada keuntungan yang halal serta mempunyai prospek bagus.

Dana haji harus dikelola secara profesional dan ditempatkan pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip syariah, berprospek bagus, aman, serta berlikuiditas tinggi.

Harapannya, bagi hasil dari penempatan dana itu dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pelaksanaan berhaji sehingga biaya makin murah tapi kualitas layanan makin prima.

Hal itu dapat terwujud bila ada komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, ulama, dan masyarakat. (Sumber: Suara Merdeka, 20 Februari 2017)

Tentang penulis:

Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Urgensi Penyelesaian Guru Honorer

Oleh Sudharto

“Buruh berijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah saja, digaji dengan standar yang jelas (UMK), minimum Rp 1.000.000/bulan, ditambah jaminan sosial dan kesehatan.

Sementara guru honorer berpendidikan sarjana (S-1), dibayar Rp 400.000/bulan bahkan lebih rendah, dan tanpa jaminan apa pun”

KEBERADAAN tenaga honorer di sekolah, khususnya guru, sesungghnya berawal dari faktor kebutuhan yang mendasar dan mendesak. Dikategorikan sebagai kebutuhan mendasar dan mendesak karena terkait dengan layanan terhadap hak asasi manusia.

Kekurangan guru di sekolah tidak selalu bisa diatasi dengan penambahan beban kerja atau menggantinya dengan guru-guru lain di sekolah itu.

Hal ini, karena faktor latar belakang kompetensi atau faktor kerja maksimal. Di samping itu juga merupakan bagian paling penting dari keberadaan, tugas pokok dan fungsi sekolah.

Kebutuhan itu, juga mendesak karena kalau tidak segera disediakan, proses belajar mengajar akan terganggu dan sangat mungkin sekolah dimaksud bakal diprotes oleh masyarakat.

Latar belakang mereka bertahan hingga belasan tahun adalah adanya harapan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Namun sayang, pemerintah tidak konsisten dan sungguh-sungguh menerapkan pasal 2 ayat (3) UU No 43 Tahun 1999 sebagai perubahan UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, terutama tentang adanya pegawai tidak tetap.

Pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2007 yang sangat tidak realistik, sehingga pejabat di daerah termasuk kepala sekolah terpaksa melanggaranya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berusia tiga (3) tahun. UU ini mirip UU No 8 Tahun 1974. Para penguasa yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian seharusnya menggunakan pikiran arifnya untuk menyelesaikan masalah guru honorer karena UU tentang ASN menetapkan adanya kategori Pegawai non-PNS.

Sayangnya, ketika pemerintah cq Menpan dan RB memproses peraturan pelaksanaannya, guru non-PNS yang jumlahnya ratusan ribu berikut sejumlah organisasi mereka seperti PGRI, IGI, Pergunu, IGM, PGSI, IGTKI PGRI dan sebagainya tidak pernah diajak bertukar pikiran.

Jangankan guru dan organisasinya, bahkan para kepala daerah penguasa politik yang secara nyata menanggung beban pun tidak didengar.

Para penguasa urusan pendidikan di Jakarta acuh tak acuh, mengabaikan pasal 14 ayat (1) butir i : ”.. guru berhak untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

” Tidak salah kalau kemudian muncul kesan negatif dari masyarakat pendidikan bahwa para pejabat pendidikan di Jakarta merasa dirinya paling menguasai permasalahan.

Sikap inilah yang melahirkan kebijakan yang tidak mampu menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Saat ini, tenaga honorer khususnya guru jumlahnya ratusan ribu.

Sekalipun tidak jelas angkanya, pastilah keberadaan mereka merupakan tenaga efektif dalam rangka tugas konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk itu diperlukan sikap yang arif dari pemerintah, yaitu perpaduan antara peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sejarah/latar belakang dan keberadaan tenaga/guru honorer atau mereka yang berstatus non-PNS.

Merosotnya Harkat

Sejak dimulainya Otonomi Daerah tahun 1999/2000, sesungguhnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang guru honorer atau guru non-PNS, disadari atau tidak, telah mengakibatkan merosotnya harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Dalam konteks komunitas antarbangsa, baik skala ASEAN, Asia Pasifik, apalagi ukuran Amerika Serikat, Eropa, Indonesia paling jelek dalam memperlakukan guru yang berstatus non-PNS.

Buruh yang berijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah saja, digaji dengan standar yang jelas yaitu Upah Minimun Regional (UMR/UMK), minimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), ditambah dengan jaminan sosial dan kesehatan.

Sementara guru berpendidikan sarjana (S-1) dengan kewajiban yang sama dengan PNS, banyak di antara mereka dibayar Rp 400.000- (empat ratus rupiah) per bulan, bahkan lebih rendah tanpa jaminan apa pun.

Kenyataan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia, tidak konsisten atau lebih kerasnya ingkar janji terhadap kesepakatan bersama antarbangsa melalui Rekomendasi Konferensi ILO/UNESCO 1966 tentang Status Guru.

Sebagai peserta konferensi, pemerintah Indonesia ikut merumuskan dan menandatangani rekomendasi. Secara eksplisit rekomendasi ILO/UNESCO mengenai guru antara lain bahwa selama masa percobaan atau jika dipekerjakan secara paruh waktu, tidak boleh dibayar dengan skala upah yang lebih rendah daripada yang sudah ditetapkan bagi guru.

Dalam skala domestik, kebijakan terhadap guru honorer dapat dikatakan telah melanggar konstitusi, terutama terkait dengan Bab XA pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Lebih menyedihkan lagi, dilanggar juga UU yang lex spesialis pada saat ekonomi Indonesia tumbuh dengan sangat baik, UU tersebut adalah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 14 ayat (1) yang menyatakan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Tekad Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita adalah sekadar wacana politik, para menteri sebagai pembantu dan penanggung jawab teknik operasional kebijakan politik ternyata sulit dikontrol oleh Presiden dalam kurun waktu tiga (3) tahun pelaksanaan Nawa Cita.

Masalah tenaga honorer, memang sangat kompleks, karena menyangkut banyak persoalan dan rumit, antara lain berkaitan dengan jumlah dan kesuaian dengan standar, proses perekrutan, kualifikasi pendidikan serta pejabat yang mengangkat dan kewenangannya.

Ketentuan sumber honorarium, status kerja tempat bertugas, derajat kebutuhan, masa kerja, penilaian kerja dan sebagainya. Dari aspek jumlah, angka terus bertambah karena tidak ada regulasi yang tepat.

Dari aspek kebutuhan dalam rangka pelayanan prima tenaga honorer di sekolah terutama guru sangat urgen. Bahkan kategorinya termasuk kebutuhan mendasar dan mendesak. Penyelesaian masalah guru honorer, harus adil dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa alternatif, agar permasalahan tenaga/guru honorer dapat diselesaikan dengan baik, antara lain

(1) pemerintah menyelenggarakan seleksi untuk guru honorer yang sudah terdaftar melalui tes tertulis, wawancara/ praktik mengajar. Waktu bisa bersama dengan seleksi pelamar umum.

(2) materi tes tertulis minimal berkaitan dengan empat (4) kompetensi guru dan psikotes,

(3) kelulusan berdasarkan pada standar minimal hasil tes tertuis, wawancara/praktik mengajar ditambah lamanya dan penilaian kinerja sebagai guru honorer. (Sumber: Suara Merdeka, 22 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Dr Sudharto MA, mantan Kakanwil Depdikbud Jateng, dosen UPGRIS



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,579,119 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728