Menu Terbaru Senin, 20 November 2017

Serta 15336 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Menu Terbaru Kamis, 02 November 2017

Sumiati Anastasia
Saat Sumpah Menjadi Sampah
atikel pengamat

Bimo Joga Sasongko
Membangun Pemuda Berkualitas
atikel pengamat

Anis Hidayah
Arah Baru Perlindungan Buruh Migran Indonesia
atikel pengamat

Asep Salahudin
Kebangsaan dan Media (A)sosial
atikel pengamat

Benni Setiawan
Sandyakalaning Perguruan Tinggi
atikel pengamat

Ratno Lukito
Politik Nirapresiasi
atikel pengamat

Serta 15330 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Urbanisasi dan Timpangnya Kebijakan

 

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Perubahan struktur ekonomi tidak jarang bermuara pada kesenjangan pembangunan. Dilihat dari tinjauan spasial, gerak perekonomian dari tahun ke tahun telah mengalami pergeseran dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/moderen. Hal yang tentu berimplikasi luas terhadap pola mobilitas sosial seperti urbanisasi.

Istilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam kurung waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4 persen dan selama periode 2000 hingga 2010 luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Data ini bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai salah negara dengan laju urbanisasi tertinggi didunia dan tercepat di Asia.

Kondisi yang sedemikian rupa menyiratkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju kesejahteraan atau justru hanya menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi ?.

Dalam kaitan ini, pandangan Viet Cuong dalam Does Urbanization Help Poverty Reduction in Rural Areas? Evidence from a Developing Country dapat menjadi suatu acuan mendasar bahwa urbanisasi adalah “a key feature of economic development”. Ibarat pedang bermata dua, apabila tidak ditangani dengan kebijakan proporsional, maka sisi pedang bisa saja menyayat dan tidak menghasilkan dampak positif sehingga yang timbul hanya ketimpangan semata. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu disusun oleh pemerintah sebagai upaya mencegah masalah laten urbanisasi yang dapat berujung pada kemiskinan struktural kota.

Mobilitas Sosial

Tak dapat dipungkiri, wilayah perkotaan masih menjadi tempat terbaik arus perpindahan masyarakat dari pedesaan. Berbagai faktor daya tarik dan dorongan memotivasi terjadinya migrasi ini. Namun kemiskinan memainkan peran utama dalam mendorong orang ke padang rumput yang lebih hijau.

Banyak orang meninggalkan pedesaan berharap memperoleh kesempatan lebih besar yang ditawarkan oleh kota-kota. Terutama dari sisi peluang komersial dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Apalagi kondisi pedesaan saat ini belum mampu memberikan garansi akan pekerjaan yang layak. Sebab, masih maraknya kebijakan tambal sulam dan tidak tepat sasaran.

Migrasi pedesaan terkait dengan aspek modernisasi, industrialisasi, dan proses rasionalisasi sosiologis, yang menjadikan masyarakat sebagai subjek yang harus terikat didalamnya. Asumsinya, dengan perpindahan ke daerah kota besar, orang akan mampu memiliki pekerjaan berpenghasilan tinggi, pendidikan yang lebih baik dan bahkan akses penghidupan yang lebih memadai. Namun fakta itu tidak selalu benar. Keputusan menggantukan harapan pada kota-kota besar berarti memutuskan sebuah pilihan untuk menghadapi persaingan kerja yang lebih besar dan kompetitif. Ini berarti hanya orang-orang dengan kemampuan maksimal yang bisa tetap survive dari tekanan kehidupan perkotaan.

Hal ini dibenarkan oleh George Simmel, seorang ahli sosiologi masyarakat dari Jerman, mengemukakan bahwa meningkatnya konsentrasi, keragaman orang dan aktivitas yang sedang berlangsung di kota membuat orang-orang perkotaan mengalami tekanan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab utama mentalitas hidup di perkotaan. Khususnya mereka, masyarakat desa yang berpindah ke kota tanpa adanya modal dan kemampuan atau keterampilan yang memadai.

Kota-kota besar saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan populasi, dan yang paling jelas adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk hidup. Parahnya lagi, ledakan penduduk ini tidak didukung oleh kemampuan dinamis pemerintah (dynamic governance) dalam perencanaan kota yang seharusnya mengedepankan aspek kultural dan dynamic capabilities. Alhasil, fenomena berupa kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran kota, sanitasi, dan sebagainya semakin menjamur dan menjadi penyakit yang tak terpisahkan dari kehidupan kota.

Salah satu kejadian yang paling umum terjadi yaitu ketika masyarakat desa berpindah ke daerah perkotaan dan mereka tidak punya pilihan selain tinggal di tempat yang tidak memiliki listrik dan air minum bersih. Beberapa orang bahkan harus tinggal di kolong jembatan atau di taman-taman. Mendirikan permukiman baru yang tentunya jauh dari kata layak dengan status ilegal. Hal ini terjadi karena tingginya biaya sewa beli properti kota sebagai dampak gentrifikasi.

Langkah Kebijakan

Situasi hari ini, proses urbanisasi telah terjadi pada skala global. Dalam banyak kasus, fenomena urbanisasi biasanya melibatkan negara berkembang karena pemerintah sangat fokus pada kesungguhan untuk mencapai status kota maju. Akibatnya, hampir semua wilayah di perkotaaan telah dikembangkan dalam skenario perencanaan yang buruk. Bahkan daerah hijau pun sudah bertransformasi menjadi kawasan industri atau bisnis. Ini menggambarkan bahwa ternyata urbanisasi secara cepat berimplikasi terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Kini persoalan urbanisasi memperhadapkan pemerintah daerah pada tantangan sosial, politik dan ekonomi. Pada dasarnya, tantangan ini disebabkan oleh jumlah populasi yang melonjak di kota daripada yang direncanakan semula, sehingga berakibat pada mobilitas vertikal yang turun (social sinking atau downward mobility).

Menurut saya, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah ledakan populasi yang terpusat di perkotaan. Pertama, perlunya penguatan sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di berbagai daerah diluar kota-kota besar. Dukungan di sector ini sangatlah penting untuk memastikan proses ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Selain itu, penyerapan lapangan kerja juga akan lebih terbuka dan tidak hanya bertumpu pada industrialisasi kota-kota besar. UKM yang memproduksi produk buatan lokal harus dipasarkan secara efisien melalui dukungan pemerintah baik berupa integritas dan regulasi prioritas.

Kedua, reformasi agraria sebagai basis pendapatan masyarakat dan petani di pedesaan secepatnya segera direalisasikan. Sebab, alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat setidaknya terdapat 50.000 hingga 100.000 hektare menyusut tiap tahunnya. Baik itu disebabkan karena beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap oleh petani karena regenerasi petani yang hampir mandek dan juga tergusur oleh proyek pemerintah.

Ketiga, revitalisasi pembangungan ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan akan menjadi motor pengerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tepat di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu. Namun, apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah, dengan sendirinya tentu akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurai dilema-dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang belakang ini mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi.

 

Tentang penulis:
Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Kontak person 085298337494

Pembinaan Sentra PKL Untuk Warga Keputih Tegal Timur Surabaya

Oleh Moh Tojjib

1. LATAR BELAKANG

Organization’s identity and mission?

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta yang memiliki penduduk hampir tiga juta jiwa pada malam hari dan mungkin lebih dari tujuh juta pada siang siang hari, dimana berbagai potensi yang dapat menarik pendatang dari daerah sekitar maupun kota lain. Sebagai kota metropolitan yang memiliki Pelabuhan Tanjung Perak yang cukup penting untuk  perputaran barang yang bernilai ekonomi, Bandara Internasional Juanda walaupun lokasinya di Sidoarjo, Stasiun Kereta Api Gubeng, Pasar Turi dan Terminal Purabaya, kota ini memang layak disebut sebagai salah satu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia timur.

 

Jumlah pendatang dari luar kota Surabaya yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan masalah kota di Surabaya bertambah. Sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat membuat mereka memilih suatu alternatif usaha di sektor informal dengan modal yang relatif kecil untuk menunjang kebutuhan yaitu usaha di sektor informal dengan modal relatif kecil adalah menjadi pedagang kaki lima.

Permasalahan PKL bukan hanya permasalahan Pemerintah Kota Surabaya dan pedagang kaki lima, akan tetapi merupakan masalah masyarakat umum. Hal ini dikarenakan keberadaan PKL telah mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan dan fasilitas umum tidak dapat digunakan secara optimal. Misalnya di Jalan Pahlawan kini disesaki kaum PKL yang menimbulkan kesemerawutan kota. Namun bila pedagang kaki lima digusur begitu saja, masyarakatpun akan sulit memenuhi kebutuhan mereka yang biasa disediakan oleh pedagang kaki lima tersebut. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh  Pemerintah kota Surabaya belum dapat diterapkan dengan baik artinya tujuan untuk menciptakan sebuah kota yang indah, tertib dan teratur belum dapat terpenuhi karena keberadaan mereka, sedangkan pemerintah sendiri belum dapat memberikan solusi yang tepat bagi persoalan pedagang kaki lima.

1. PENUNJANG SEKTOR EKONOMI ALTERNATIVE

Why is the project important?

Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan sering dipandang sebelah mata,  mereka tidak pernah dilihat sebagai penunjang sektor riil di perkotaan yang tahan terhadap badai krisis ekonomi yang pernah melanda negara Indonesia seperti yang terjadi pada  tahun 1998 – 2008.  Sektor informal khususnya pedagang kaki lima dianggap membawa masalah bagi wilayah perkotaan terutama persoalan klasik, yakni keindahan kota, mengganggu ketertiban, medatangkan kekumuhan serta mengganggu ketertiban lalu lintas.

Meningkatnya jumlah mereka yang bekerja pada sektor informal tidak terlepas dari kecenderungan pembangunan yang lebih fokus ke perkotaan daripada pedesaan (urban bias), sehingga kesempatan kerja di pedesaan makin sempit. Meskipun upah mereka rendah, pendapatan rata-rata setiap tahun bisa mencapai 2,5 kali dari yang mereka peroleh di pedesaan (Majundar, 1978:41). Sektor informal dipandang sebagai alternatif pilihan yang menguntungkan bagi pendatang yang berpenghasilan rendah agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya (Moir dan Sardjono, 1977).

Untuk tetap dapat bertahan hidup di tengah-tengah maraknya penggusuran yang dilakukan aparat pemerintahan kota, maka para pekerja sektor informal khususnya pedagang kaki lima harus pandai melakukan berbagai strategi, yang sering dilakukan oleh para PKL adalah strategi “balik kucing”, yakni menghilang ketika mendengar akan dilakukan penertiban dan kembali lagi pada saat situasi telah “tenang”.  Namun pada saat ini ada beberapa kelompok PKL yang melakukan upaya “negosiasi” dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yakni melalui pembentukan paguyuban PKL. Pembentukan paguyuban tersebut bukan bermaksud sebagai bentuk pembinaan manajemen perdagangan mereka melainkan lebih sebagai upaya negosiasi secara halus terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah kota yang bertujuan menggusur keberadaan mereka.

Formalisasi PKL ke dalam pusat-pusat perbelanjaan (Mall) sudah dilakukan sejak lama, namun terbatas pada jenis usaha tertentu yang tidak menghasilkan sampah, khususnya sampah basah. Sementara itu PKL makanan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan PKL “kering” seperti penjual perhiasan imitasi, surat kabar dan majalah dan lain-lain tidak dapat menikmati formalisasi tersebut. Oleh sebab itu mereka berupaya mencari berbagai strategi agar dapat terhindar dari penggusuran yang dilakukan oleh Tramtib.

1. KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH

Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945  pada Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperanan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Pemerintah harus menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan & kebijaksanaan guna  menentukan  peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

terlepas dari beberapa keunggulan yang dimiliki kelompok usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan di atas, namun hasil pra-survei menunjukkan bahwa dari banyaknya pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai kota  ternyata memperoleh pendapatan rata-rata per-tahun masih tergolong rendah. Indikasi rendahnya tingkat pendapatan mereka dapat ditelusuri melalui kepemilikan rumah tinggal, di mana sebagian besar rumah mereka masih mengontrak, bahkan ada di antara mereka yang masih tinggal di rumah keluarga.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi ini diduga bersumber dari dua hal pokok, yaitu :

(1)       faktor internal kelompok pedagang kaki lima itu sendiri; dan

(2) faktor ekternal, yakni kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima).

Masalah yang berkaitan dengan faktor internal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam berusaha; perilaku konsumtif (konsumerisme), kebanyakan dari mereka belum mempunyai modal sendiri (sumber modal sebagian dari rentenir, dan sebagian dari barang-barang yang dijajakan adalah barang-barang komisi). Sedangkan faktor ekternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima yang hingga saat ini baru sebagian kecil saja yang telah memperoleh pembinaan pihak-pihak terkait. Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan masalah pemberdayaan sektor informal, khususnya pengelolaan pedagang kaki lima, yakni masalah pengelolaan unsur manusia (pelatihan), pengelolaan unsur uang (modal kerja) dan pengelolaan unsur metode (manajemen usaha) dalam upaya meningkatkan pendapatan guna memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. PENYEDIAAN LOKASI

Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal yakni pedagang kaki lima harus memiliki lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Richardson ( 1991) berpendapat bahwa penentuan lokasi yang memaksimumkan penerimaan bila memenuhi kriteria pokok, yakni :

1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak;
2. Tempat yang luas ruang ingkupnya untuk kemungkinan perluasan unit produksi
3. MAKSUD DAN TUJUAN

The proposed programs’ title, purpose, and target population?

1. LEMBAH NAN LESTARI bermaksud ikut mendukung program pemerintah guna meningkatkan pembangunan daerah umumnya serta ikut mengembangkan perekonomian daerah pada khususnya, peran swasta sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan usaha walaupun pada tataran sebagaimana usaha pedagang kaki lima (PKL), sebagai berikut :
2. Mengamati kantong-kantong di daerah pinggiran Kota Surabaya masih relative banyak PKL yang belum tertampung atau kebagian tempat seperti teman-teman mereka lainnya yang sudah lebih dahulu mendapatkan falisitas dari Pemerintah Kota Surabaya;
3. Lebih bijaksana ketika pihak swasta ikut memikirkan nasib mereka dengan langkah-langkah konkrit atau memberikan pembinaan nyata untuk PKL dimaksud sesuai bidang usaha masing-masing sebagai bentuk mitra kerja yang saling menguntungkan;
4. Bahwa lahan seluas ± 8.165,00 m2 di Jalan Keputih Tegal Timur Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 2268 atasnama SIRMAN   dan kepemilikan secara sah telah beralih kepada SUWANTO KARYONO yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Utama PT. LEMBAH NAN LESTARI, sebagaimana tercatat dalam turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 43  tanggal 23  Juli 2012 yang  dibuat oleh Notaris & PPAT DEDI WIJAYA, SH. MKn.
5. Bahwa 60% dari luas tanah tersebut di atas atau 60/100 x 8.165,00 m2 = 4.866,45 m2 akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya guna fasilitas umum, sedangkan kegunaan fasilitas umum dimaksud dapat dilaksanakan sesuai ketentuan persyaratan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Bahwa permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) 40% dari luas tanah dimaksud atau 40/100 x 8.165,00 m2 = 3.298,55 m2 yang merupakan sisa dari penyerahan fasilitas umum tersebut  akan digunakan sebagai lokasi sentra PKL dan fisilitas penunjang dengan bangunan semi permanen.
7. Bahwa PT. LEMBAH NAN LESTARI yang saat ini bergerak di bidang usaha developer property bermaksud ikut berpartisipasi dan penyediaan prasarana dan sarana ruang berupa lahan kosong dengan luasan + 3.298,55 m2 sekaligus mendirikan bangunan semi permanen untuk pembinaan sentra PKL bagi warga disekitar lokasi Jalan Keputih Tegal Timur Surabaya Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.
8. ASPEK TEKNIS
9. PETA LOKASI

Peta lokasi areal tanah Jl. Keputih Tegal Timur Surabaya

2. SITE PLAN :

Site Plan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2268

6. GAMBAR DENAH
7. GAMBAR POTONGAN
8. GAMBAR TAMPAK
9. GAMBAR DETAIL

KESIMPULAN

PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Oleh karena itu diperlukan kesamaan gerak dan langkah pedagang kaki lima melalui keberadaan organisasi-organisasi pedagang kaki lima. Pemberdayaan melalui organisasi pedagang kaki lima perlu diupayakan.

Temuan menarik di lapangan menunjukkan perhatian organisasi pedagang kaki lima kepada anggota cukup besar, namun demikian perhatian yang diberikan belum optimal karena masih sebatas mengorganisir dan mengatur keberadaan pedagang kaki lima dan dalam kondisi krisis ekonomi ini organisasi kurang mampu melakukan pemberdayaan (empowerment) pedagang kaki lima.

Berbagai kinerja yang dihasilkan pedagang kaki lima pada saat krisis ekonomi menunjukkan tidak ada kaitan yang jelas antara upaya organisasi pedagang kaki lima dengan perubahan kinerja usaha. Bagaimanapun organisasi pedagang kaki lima belum mampu membantu pedagang kaki lima dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi dan keadaan ini sebenarnya menjadi tantangan yang masih harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.

 

 

 

 

 

Para pedagang kaki lima mempunyai peran yang luar biasa. Mereka mampu menggerakan roda perokonomian di tingkatan akar rumput. Mereka dapat membantu pengguna jalan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Para pengguna jalan tanpa harus mampir ke toko-toko untuk membeli barang yang mereka inginkan. Di samping itu para pedagang kaki lima menjadikan jalan tidak sepi. Para pedagang kaki lima tanpa diatur oleh pemerintah, dapat mengorganisir diri mereka mencari lahan pekerjaan tanpa ketergantungan atas kebijakan  pemerintah. Mereka bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Keunggulan-keunggulan yang ditunjukan oleh para pedagang kaki lima inilah yang membantu pemerintah dan masyarakat luas.

Maka, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakannya untuk tidak menggusur mereka. Pemerintah harus melakukan dialog dengan pedagang kaki lima untuk menelorkan kebijakan bersama yang saling menguntungkan. Para pedagang kaki perlu diajak untuk membuat aturan yang menyangkut kelayakan hidup mereka.

Tentang penulis:

Drs H Moh Tojjib MSi, mantan Sekretaris Kecamatan Jambangan Surabaya. Tinggal di Medokan Asri Utara IV/25 (MA IIIC/17) Surabaya. Kontak person: 0822 100 063 84 dan 081 232 063 84. Email : moh.tojjibnabil@yahoo.com

Kebangsaan dan Media (A)sosial

Oleh  Asep Salahudin

NYARIS hari ini konsep diri kita baik secara personal, keumatan, atau bahkan kebangsaan didefinisikan media sosial.

Tiba-tiba Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp menjadi kebutuhan pokok dan bahan utama untuk mendapatkan informasi.

Bukan hanya kabar politik, sosial, ekonomi, keagamaan dan bahkan klenik sekalipun sudah tersedia.

Bukan hanya orang lain yang aktif menyebarkan berita, bahkan kita sendiri bisa ikut ambil bagian men-share-nya.

Tentu saja tujuan utama didirikannya media sosial ialah untuk membangun pertemanan, menyambungkan kembali perkawanan, berbagi informasi penting dan atau menyebarkan hasil refleksi pikiran-pikiran kita yang dibayangkan akan dibaca liyan dan memotivasi untuk bersama-sama mewujudkan kebaikan.

Karena itu, selalu ketika membuka Facebook misalnya, muncul pertanyaan berulang, ‘Apa yang Anda pikirkan?’.

Khitahnya seperti itu.

Persoalannya antara keharusan dan kenyataan tidak pernah tidak ada ketegangan.

Norma dan fakta selalu ada jarak yang terkadang mengalami kesulitan menyelesaikannya.

Inilah yang disebut masalah.

Di jantung masalah ini kita merasakan bagaimana media sosial bukan menambahkan perkawanan, melainkan ada juga kawan yang dihapus karena perbedaan pandangan politik.

Media sosial tak ubahnya medan laga padang kurusetra tempat umat manusia khususnya di Indonesia terbelah dalam dua kekuatan besar ‘penyuka’ (lovers) dan ‘pembenci’ (haters).

Apa pun yang dilakukan tokoh itu bagi lovers ialah kebaikan dan harus dipertahankan, sebaliknya bagi haters tokoh itu sebaik apa pun pasti salah dan harus ditemukan titik kesalahannya untuk dihancurkan sehancur-hancurnya.

Nyaris yang dirasakan terutama tiga tahun terakhir, ‘tawuran’ itu tidak menemukan titik temu ishlah (islah)-nya.

UU ITE hanya menjerat sebagian kecil dan sisanya seperti gunung es masih terhampar di lapisan bawah yang setiap saat bisa meledak.

Apabila tidak pernah ada kesadaran dalam menggunakan media sosial, tidak tertutup kemungkinan pengalaman ‘musim semi Arab’ bisa menimpa kita.

Musim semi yang sebermula dari sengketa akut di medsos yang telah merontokkan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan untuk mengembalikannya kepada situasi normal pemerintah dan masyarakat mengalami kesulitan.

Gedung-gedung berantakan, rumah-rumah ibadah menjadi puing, situs silam tak keruan, hubungan sosial cerai berai, belum lagi trauma psikologis yang butuh waktu lama pemulihannya.

Kebencian

Ya. Media sosial yang berubah fungsi menjadi asosial. Sumbunya kebencian, defisit akal sehat, kemalasan melakukan konfirmasi dan verifikasi, fanatisme membabi buta, dan nafsu menghabisi lawan dengan mengerahkan semangat zero sum game.

Lawan wajib selalu keliru dan kawan pasti selalu benar.

Tragisnya dalam rumusan ‘salah’ dan ‘benar’ acuannya bukan keluhuran akal budi dan atau dinegosiasikan di ruang publik terbuka dengan mengerahkan keluhuran komunikasi delibrasi, melainkan semata subjektivitas penafsiran atas sebuah teks atau konteks peristiwanya.

Satu sama lain saling menafsirkan dengan semangat pendakuan kelewat batas.

Seolah yang harus dihadirkan ialah tesis dan antitesis dan menutup munculnya sintesis.

Ruang dialog itu sengaja digelapkan. Gotong royong yang disebut Bung Karno sebagai tema pokok Pancasila entah telah dikubur di mana, apalagi semangat musyawarah dan mufakatnya.

Isu kuna dan primitif pribumi dan nonpribumi yang bertentangan dengan sila ketiga dan Inpres Tahun 1998 No 26 kembali digoreng untuk semakin mengentalkan sengketa bukan membangun roh kekitaan.

Terges-gesa

Salah satu identitas dari media sosial ialah ketergesa-gesaan. Kelimpahan informasi telah membentuk kita menjadi gagap.

Akhirnya semua dibaca tanpa sempat direfleksikan secara jernih.

Kesimpulan yang diambil pun menjadi terburu-buru.

Padahal kata Kanjeng Nabi, “Terburu-buru itu pekerjaan setan.”

Bahkan sering kali di sebuah grup WA orang men-share sebuah berita hanya dengan membaca judulnya.

Karena judulnya dianggap dapat menyalurkan aspirasinya, tanpa ia harus mengecek ulang, itu langsung disebarluaskan.

Saya lebih senang berhadap-hadapan dengan buku konvensional (kertas).

Minimal masih memberikan ruang berdialog lebih leluasa, ada sensasi tersendiri saat menggarisbawahi teks-teks yang dianggap penting atau mengundang isu yang harus dikaji lebih lanjut, malah ada sesuatu yang tidak didapatkan pada media lain: aroma kertas itu ketika lembar demi lembar dibolak-balik.

Khotbah kebencian

Yang tidak kalah mengkhawatirkan ialah fenomena keagamaan ketika masuk mimbar media sosial.

Yang ditemukan bukan lagi kedalaman, melainkan kedangkalan.

Bukan pencerahan, melainkan keresahan. Lewat media sosial, belajar agama lebih mudah sekaligus mudah pula tergelincir pada paham-paham menyesatkan.

Pertemuan dengan guru yang dalam tradisi pesantren seperti diajarkan kitab talim mutaallim menjadi satu keniscayaan dengan segala adab dan keberkahannya hilang; yang tersisa ialah gempita nyinyir menyudutkan orang lain.

Lebih parah lagi, ketika kepentingan politik sudah merambah wilayah keagamaan. Yang terjadi ialah politisasi agama.

Agama dipolitisasi untuk meraih suara, menghamba kepada kepentingan kekuasaan jangka pendek, menjustifikasi seluruh tindakan politiknya agar tampak religius dan seolah menjadi bagian dari jihad fi sabilillah.

Politisasi agama itu sejatinya tidak berhubungan dengan agama, tapi semata berurusan dengan politik yang mengatasnamakan agama agar mendapatkan sambutan massa.

Bukan jihad, melainkan perjalanan untuk memudahkan kerja politik dalam rangka menyalurkan nafsu kekuasaan.

Perkawinan agama dan politik, dalam sejarah panggung kemanusiaan, inilah yang sering kali menjadi pemantik mencuatnya konflik berkepanjangan.

Di media sosial hari ini dengan gencar kita melihat tengah dilangsungkan akad pernikahan agama dan politik disaksikan khalayak.

Baik agama ataupun politiknya akhirnya kedua-duanya jatuh pada kubangan limbo sejarah yang sama sekali tidak memperluas wawasan.

Politiknya menjadi diskriminatif dan agamanya eksklusif.

A Syafii Maarif menyebutnya ‘rongsokan peradaban’.

Tidak ada yang paling mudah dalam meraih simpati massa, apalagi di tengah masyarakat yang buta aksara, kecuali memainkan politik identitas seperti ini.

Kita tengah menggali kubur sendiri: agama dan politik menjadi kehilangan wibawa.

Keindonesiaan berada di tubir sakratulmaut-kehancuran. Lonceng kematian kebudayaan sedang dibunyikan.

Dalam konteks ini, mengembalikan media sosial ke khitahnya sebagai peranti mengukuhkan kekitaan dan membangun perkawanan merupakan satu keniscayaan di tengah gempita politik identitas yang terus digoreng untuk kepentingan tak jelas. (Sumber: Media Indonesia, 31 Oktober 2017)

Tentang penulis:

Asep Salahudin Tenaga Ahli UKP PIP,Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat

Saat Sumpah Menjadi Sampah

Oleh Sumiati Anastasia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sumpah bermakna “ikrar yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan.” Tentu saja sungguh agung dan mulia makna kata tersebut.

Apalagi, Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928. Itu ikrar yang luar biasa atas nama manusia dan Tuhan.

Mereka bersumpah: bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu, Indonesia. Adakah semangat sumpah masih menjadi inspirasi kita untuk hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat hari ini?

Mari membuka kamus lagi untuk melihat arti kata sampah yang cuma berbeda satu huruf hidup dengan sumpah. Huruf u diganti a. Nyata benar bedanya. Arti kata sampah adalah “barang atau sesuatu yang tidak dipakai lagi sehingga dibuang; kotoran; keadaan hina; tercela.”

Terkait sumpah dan sampah, pada suatu acara peluncuran buku, seorang pejabat tampil sebagai keynote speaker. Dengan gaya khas, dia berbicara tentang sumpah jabatan yang selalu menjadi bagian dari seremoni saat orang dilantik.

Menurutnya, sumpah telah memudar maknanya. Maklum, di saat mengucapkan sumpah dengan salah satu tangan menyentuh Kitab Suci yang dipegang para petugas agama, mereka cuma menirukan ucapan pengambil sumpah (biasanya pejabat yang lebih tinggi kedudukannya).

Ditambah lagi ketika sampai pada kalimat “kami bersumpah…” mereka sengaja sedikit mengangkat salah satu kakinya supaya tidak menginjak bumi.

Pantas saja kemudian banyak pejabat yang tak menghargai sumpah jabatan. Tepatnya mereka melupakan, mengingkari, dan mengkhianati sumpah. Tak heran bila penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan sering terus terjadi.

Buktinya penjara penuh mantan menteri, gubernur, bupati dan pejabat lainnya. Mereka pernah mengucapkan sumpah jabatan. Mereka kini sungguh menjadi sampah bagi bangsa, meskipun tentu saja ada satu dua yang tidak demikian, khususnya korban tebang pilih pemberantasan korupsi.

Tapi bukan berarti yang di luar penjara lebih bersih. Masih banyak pejabat atau birokrat dengan sense of belonging yang kebablasan. Mereka merasa memiliki ororitas untuk ‘mengembat’ apa pun demi memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan partainya.

Persetan jeritan 40 juta warga miskin. Jeritan meraka hanya akan didengar dan diperlukan untuk “yel-yel” mendongkrak suara saat pilkada atau pilpres.

Tidak heran banyak kaum miskin menjerit. Mereka tidak lagi merasa memiliki Indonesia. Indonesia sekarang milik yang berkuasa. Mereka lupa Sumpah Pemuda 1928.

Padahal, lewat Sumpah Pemuda, para founding fathers yang latar belakangnya sangat berbeda berkehendak untuk hidup dalam wilayah yang sama (Ernst Renan).

Kepentingan dan rasa persamaan nasib menjadi pendorong utama untuk bersatu, lepas dari segala macam pengotak-ngotakan: suku, agama, maupun etnis dalam rumah Indonesia yang diproklamasikan Bung Karno-Hatta, pada 17 Agustus 1945.

Keagungan dan keindahan sumpah telah berganti menjadi onggokan sampah membusuk yang menyeruduk kian kemari meninggalkan luka-luka membusuk pula.

Yang lebih runyam lagi, ternyata sampah yang seharusnya dibuang jauh-jauh malah dirawat sebaik-baiknya guna menumpuk harta dan kuasa. Kepandaian memelihara “sumpah yang sesungguhnya sampah” atas nama rakyat, negara, dan Tuhan makin semarak bergerak di panggung kehidupan.

Sampah sumpah itu betul-betul telah memberangus dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Solidaritas dan kohesi nasional kian memudar, karena yang penting “aku senang, aku menang. Persetan orang lain susah, karena aku” (simak lagu Bento dari Iwan Fals).

Lagi, lihat saja contoh kelakuan para kepala daerah. Mereka justru ditangkap tangan (OTT) KPK. Secara keseluruhan, sejak 2004 ada 78 kepala daerah berurusan dengan KPK.

Rinciannya, 18 gubernur dan 60 wali kota atau bupati dan wakilnya. Bukankah para kepala daerah korup itu sudah disumpah? Begitulah sumpah yang agung dan indah telah berubah menjadi sampah hina dan kotor.

Momen

Ingat tragedi Titanik yang mengarungi samudra dalam perjalanan perdana ke New York tanggal 14 April 1912? Lebih dari 2.000 penumpang menikmati kenyamanan kapal amat mewah itu.

Telepon berdering pada menit pertama, para petugas sedang asyik bersenandung menikmati kecepatan kapal pemecah rekor tersebut. Satu menit berlalu.

Menit kedua, para petugas tak mau diganggu telepon berdering karena terlalu sibuk. Menit ketiga pun tiba, dengan malas-malasan petugas menerima telepon berbunyi, “Ini tempat pengintai pada haluan kapal! Gunung es persis di depan! Putar haluan!” Sayang, sudah terlampau terlambat.

Kapal mewah itu menabrak bagian tengah gunung es dan menimbulkan gemuruh dahsyat. Tiga menit yang amat bernilai, yang sebenarnya dapat menyelamatkan 1.600 jiwa. Tak ingin tentunya Indonesia menjadi seperti Titanik.

Kondisi susah yang sedang kita rasakan akibat maraknya koruspsi bisa diubah manakala kita berani berhenti menyalahgunakan sumpah.

Kita harus serius dalam bersumpah! Kita bertanggung jawab kala bersumpah! Kita tidak akan pernah berpura-pura saat bersumpah, supaya tidak jadi sampah kotor sumpah kita! Menghargai sumpah berarti menghargai kehidupan yang terus menerus dibangun di atas penghargaan tersebut.

Bagi siapa saja yang mengubah sumpah menjadi sampah bisa berarti “mempercepat kiamat” diri karena akan ada banyak orang yang sengsara akibat sampah-sumpahnya lantas menyumpahinya (mengutukinya) sampai tujuh turunan. Inikah kehidupan yang hendak kita bangun?

Sumpah Pemuda kiranya menyadarkan untuk menjadi anak-anak bangsa ysng punya integritas tidak memberi bangsa ini sampah-sampah yang hanya memudarkan pamor dan citra Indonesia. (Sumber: Koran Jakarta, 31 Oktober 2017)

Tentang Penulis:

Sumiati Anastasia Penulis Lulusan University of Birmingham

 

Arah Baru Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Oleh Anis Hidayah

AKHIRNYA palu itu diketukkan. Tanggal 25 Oktober lalu, dalam Sidang Paripurna Ke-10 DPR RI, menjadi momentum bersejarah dalam upaya perbaikan perlindungan buruh migran RI.

Setelah melalui proses panjang dan berliku tujuh tahun, revisi UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI disahkan menjadi UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Revisi UU itu mulai didesakkan organisasi masyarakat sipil sejak 2008. Revisi itu dianggap penting karena secara substansi UU itu tidak memiliki keberpihakan pada buruh migran dan bahkan disahkan tanpa naskah akademik.

Sebaliknya, itu lebih banyak mengatur tentang bisnis penempatan buruh migran yang selama ini banyak menjerat buruh migran dan anggota keluarga mereka.

Dengan keberadaannya, perusahaan swasta memiliki legitimasi hukum mengambil keuntungan secara brutal dalam penempatan buruh migran yang lazim disebut sebagai rezim komoditisasi buruh migran.

November 2010, untuk pertama kalinya revisi UU itu menjadi agenda program legislasi nasional DPR RI.Namun, itu tidak serta-merta dibahas.

Baru dua tahun kemudian, pada 2 Agustus 2012, Presiden menerbitkan amanat presiden untuk menunjuk enam kementerian, yaitu Kemenaker, Kemenlu, Kemenkum dan HAM, Kemenpan RB, Kementerian PP&PA, serta Kemendagri dalam pembahasan revisi UU itu.

Selama dua tahun, proses revisi hanya menyepakati judul UU menjadi Perlindungan dan Penempatan TKI.

Adanya interest dan kepentingan ekonomi dan politik patut diduga kuat menjadi salah satu sebab bertele-telenya pembahasan.

Di sela waktu itu, tepatnya 12 April 2012, melalui Sidang Paripurna DPR RI pemerintah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarga mereka.

Ratifikasi terhadap konvensi itu juga membutuhkan waktu yang panjang, 14 tahun, setelah melalui tiga kali RAN HAM dan dua kali masuk agenda prolegnas.

Sungguh waktu yang sangat lama bagi negeri ini untuk memberikan perlindungan bagi buruh migran.

Ratifikasi terhadap konvensi itu merupakan babak baru peletakan fondasi kebijakan migrasi di RI yang berbasis pada penghormatan terhadap HAM.

Ratifikasi konvensi itu mengikat pemerintah RI menjadi negara pihak yang memiliki konsekuensi menyesuaikan kebijakan migrasi di RI dengan konvensi.

Dengan demikian, proses revisi UU No 39/ 2004 itu, yang kembali didesakkan pada masa kerja DPR RI periode 2014-2019, harus memasukkan standar HAM pascaratifikasi konvensi pekerja migran.

Sebagai catatan, 5-6 September 2017, laporan inisial (perdana) pemerintah RI atas implementasi konvensi pekerja migran sudah ditanggapi Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa.

Salah satu dari 26 rekomendasi Komite Pekerja Migran PBB itu ialah pemerintah RI harus segera mengesahkan revisi UU No 39/2004 yang mengadopsi standar perlindungan buruh migran sesuai dengan konvensi.

Selanjutnya pada 9 Januari 2015, revisi UU buruh migran kembali ditetapkan sebagai agenda prioritas prolegnas DPR RI 2015.

Pada 10 Desember 2015, bertepatan dengan peringatan hari HAM, Presiden menerbitkan Amanat Presiden No R.72/Pres/12/2015 yang kembali menunjuk enam kementerian untuk memberikan tanggapan atas draf DPR RI.

Hingga akhir 2015, revisi UU itu belum mulai dibahas.

Pada 26 Januari 2016, RUU buruh migran kembali masuk menjadi agenda prioritas prolegnas DPR RI.

Sepanjang 26 Juli 2016-24 Juli 2017, Panja DPR RI dan pemerintah secara maraton melakukan pembahasan menyepakati judul RUU menjadi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan enam isu krusial.

Enam isu krusial itu ialah penguatan peran pemerintah daerah, penguatan peran atase tenaga kerja, jaminan sosial pekerja migran melalui BPJS, layanan terpadu satu atap, dan pengurangan peran perusahaan swasta pengirim tenaga kerja, serta pembiayaan pekerja migran yang tidak boleh dibebankan kepada mereka.

Sepanjang tahun proses pembahasan RUU itu memperlihatkan dinamika yang alot, baik pembahasan yang dilakukan di DPR RI maupun konsinyering (konsinyasi) yang dilakukan di luar DPR RI.

Di awal proses pembahasan, masyarakat sipil mengalami keterbatasan akses karena pembahasan tertutup.

Tapi setelah ada desakan, pembahasan dilakukan terbuka.

Beberapa isu utama yang menjadi pembahasan alot antara lain pengurangan peran swasta, dewan pengawas, serta pengaturan kelembagaan.

Dewan pengawas akhirnya disepakati dihilangkan dengan memberikan kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam pembahasan panja, disepakati pengurangan secara signifikan peran swasta dengan spirit menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran melalui peran pemerintah daerah dari desa hingga provinsi.

Mengenai kelembagaan, pembahasan alot hingga akhir jelang pengambilan keputusan di tingkat I, dengan akhirnya disepakati badan bertanggung jawab kepada presiden dengan koordinasi menteri.

Secara keseluruhan, isi revisi UU yang disepakati menunjukkan ada keberpihakan kepada buruh migran.

Beberapa hal signifikan yang akan berkontribusi pada perbaikan tata kelola migrasi ialah pengurangan peran swasta.

Hal itu sangat signifikan mengingat dominasi peran swasta selama ini yang menghantarkan buruh migran, terutama perempuan, pada situasi migrasi yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan terjebak praktik perbudakan modern.

Dalam UU lama peran swasta sangat dominan mulai memberikan informasi, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan prapemberangkatan, penampungan, medical check up, memberangkatkan, sampai menyelesaikan masalah hingga kepulangan.

Dalam UU baru peran swasta hanya memberangkatkan pekerja migran yang sudah diverifikasi dan dinyatakan siap oleh lembaga terpadu satu atap (LTSA), melaporkan kepulangan dan menyelesaikan masalah.

Peran-peran lainnya dilakukan pemerintah daerah melalui LTSA dan pemerintah desa.

Bagi buruh migran, bukanlah mandatory untuk berangkat melalui swasta semata karena tersedia pilihan melalui G to G dan mandiri.

Implikasi dari pengaturan itu tidak ada biaya penempatan, meminimalkan praktik eksploitasi termasuk jeratan utang, dan meminimalkan pemalsuan dokumen.

Selain itu, pengaturan jaminan sosial, yaitu asuransi pekerja migran ke dalam skema sistem jaminan sosial nasional BPJS, merupakan langkah maju.

Selama ini asuransi oleh swasta tidak lebih dari 20% yang manfaatnya kembali kepada buruh migran, dengan 80% menjadi keuntungan swasta.

Tiga pasal yang menjadi titik lemah ialah Pasal 13 huruf g tentang perjanjian penempatan yang menjadi prasyarat pekerja migran.

Ketentuan itu secara implisit mengandung makna bahwa skema penempatan pekerja migran ke luar negeri hanya melalui swasta, padahal masih ada skema melalui badan dan mandiri.

Pasal lainnya ialah Pasal 44 ayat (3) badan nasional bertanggung jawab kepada presiden dengan koordinasi dengan menteri, pasal ini berpotensi membuka ruang konflik kewenangan antara badan dan kementerian.

Serta Pasal 63 ayat (2) pekerja migran yang berangkat secara perseorangan bertanggung jawab atas risiko ketenagakerjaan yang akan terjadi.

Pasal itu mengingkari peran negara untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan segenap warga negara.

Pada akhirnya, itu semua ialah perlindungan buruh migran di atas kertas.

Tidak kalah penting ialah bagaimana merevolusi mental SDM-nya yang selama ini terbiasa dengan kebijakan yang cenderung eksploitatif.

Catatan Migrant Care menunjukkan kasus-kasus buruh migran tidak banyak yang diselesaikan melalui jalur hukum.

Untuk itu, kita berharap 27 peraturan turunan (12 peraturan pemerintah, 11 peraturan menteri, 3 peraturan badan, dan 1 peraturan presiden) yang menjadi mandat untuk dirumuskan pada maksimal dua tahun ke depan selaras dengan upaya perbaikan perlindungan buruh migran Indonesia. (Sumber: Media Indonesia, 31 Oktober 2017)

 

Tentang penulis:

Anis Hidayah Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant Care