Kader Muhammadiyah di Pilgub Jatim 2018?

Oleh SLAMET HARIYANTO *

Sejumlah kiai NU (Nahdlatul Ulama) yang juga pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur menginginkan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi calon Gubernur Jawa Timur yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Ipul dianggap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur ada tiga, yaitu memiliki kekuatan politik, kultur (publik figur) dan finansial.

Perkembangkan selanjutnya, PKB bermanuver memasangkan Gus Ipul dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi, maka dianggap sudah klop. Sebab, pasangan NU-nasionalis sudah sesuai dengan realitas sosial politik terkuat di Jatim sesuai dengan Pileg 2014.

Bagaimana bila Gus Ipul melanjutkan safari politiknya ke parpol lainnya, dan ternyata mereka mengajukan calon wakil gubernur  yang lain (bukan Kusnadi)? Parpol yang belum menentukan sikap politiknya itu adalah Gerindra,  Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP, Nasdem, dan Hanura. Delapan parpol yang disebut terakhir ini juga punya hak untuk mengajukan cagub/cawagub.

Sementara itu Gubernur Jatim Pakde Karwo punya agasan politik tentang calon tunggal. Gagasan Pakde Karwo bisa terganjal oleh 8 parpol tersebut. Dan sangat mungkin kader NU selain Gus Ipul menggunakan kendaraan politik dari 8 parpol yang belum disentuh Gus Ipul. Itulah yang disebut Peta Koalisi Baru. Gagasan calon tunggal meskipun peraturan perundang-undang membolehkan, tapi tidak cocok dengan asas pendidikan politik bagi warga Jatim yang terkenal dinamis.

Dimana Posisi Kader Muhammadiyah?

Melihat potensi kekuatan ormas di Jatim, orang pasti melihat kekuatan NU dan Muhammadiyah. Bahkan ada pemikiran yang layak bahwa perlu pasangan cagub-cawagub Jatim 2018 berasal dari kader NU-Muhammadiyah.

Hasil survey sementara ini mengunggulkan kader  NU pada posisi cagub. Mereka adalah Gus Ipul, Khofifah (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Abdul Halim Iskandar (Ketua DPW PKB Jatim, Ketua DPRD Jatim). Sedangkan satu-satunya kader Muhammadiyah yang disebut namanya baru Masfuk, mantan Bupati Lamongan dua periode yang kini sebagai Ketua DPW PAN Jatim.

Sebenarnya kalau koalisi NU-Muhammadiyah serius, bisa digali beberapa nama kader Muhammadiyah untuk posisi cawagub. Misalnya kader yang punya pengalaman anggota legislatif ada Syafiq A Mughni  yang kini Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kader yang mantan anggota legislatif lainnya ada Zainuddin Maliki yang kini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Syafiq adalah guru besar UIN Sunan Ampel. Zainuddin adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA).

Mau cari kader yang pengalaman di KPU Jatim ada Najib Hamid yang kini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tamhid Masyhudi juga punya pengalaman sebagai mantan caleg Dewan Perwakilan Daerah DPD pada Pemilu 2009. Mau cari akademisi dan pakar kesehatan ada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Sukadiono yang kini Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Mau cari kader Muhammadiyah yang punya pengalamam bupati dua periode ada Bupati Bojonegoro Suyoto. Fungsionaris DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, dan Ketua DPW Perindo Jatim Mirdasy juga kader Muhammadiyah.

Koalisi NU-Muhammadiyah bisa terwujud bila ada kekuatan ekstra parlemen yang kuat, sehingga punya daya tawar  yang tinggi terhadap 10 parpol yang punya kursi di DPRD Jatim sekarang. Peta kekuatan politik yang sekarang sedang mencuat bisa berubah. Yakni Gus Ipul dipasangkan dengan salah satu dari 9 kader Muhammadiyah tersebut.

Realitas politik sudah jelas bahwa PKB punya 20 kursi di DPRD Jatim, sudah cukup sah untuk mengusung pasangan cagub-cawagub sendiri tanpa koalisi dengan parpol lain. Di sisi lain, sangat mungkin kader Muhammadiyah sebagai cawagub dicarikan pasangan cagub dari kader NU selain Gus Ipul.

Pasangan ini akan di back up bumi dan disinari matahari. Warga NU dan Muhammadiyah harus yakin bahwa koalisi ini bakal membawa perubahan Jatim lima tahun ke depan. Elit NU dan Muhammadiyah punya kewajiban mendidik warganya supaya melek politik dan bermain secara cerdas.

Soal peluang kemenangan itu menjadi pekerjaan besar tim sukses gabungan NU-Muhammadiyah dan disenergikan tim sukses dari parpol atau gabungan parpol pengusung/pendukung pasangan calon. Tim sukses dari parpol menggarap sisi politisnya, tim sukses NU-Muhammadiyah menggarap non politisnya. Yang penting kedua tim sukses difokuskan pada target kemenangan. Setelah ikhtiar itu dilakukan, selanjutnya hasil akhir kita pasrahkan kepada takdir Allah SWT.

Selama ini banyak wacana tentang perlunya kerjasama antara NU dan Muhammadiyah. Kerjasama dalam bidang apa? Bidang keagamaan, pendidikan, sosial, olah raga dan seni rasanya agak mustahil. Pilgub Jatim 2018 menjadi momentum yang tepat untuk mewujudan kerjasama itu. Kapan lagi?

* H. Slamet Hariyanto, S.Pd, SH, MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, mantan anggota DPRD Jatim periode 1992-1997.

Di Tengah Geliat Perkara Korupsi

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Francis Fukuyama lewat sebuah tulisan mengemukakan bahwa ketika abad ke-20 arus wacana ditandai dengan perjuangan ideologis besar antara demokrasi, fasisme dan komunisme maka pada abad ke-21, korupsi menjadi sebuah isu dominan dan menentukan di berbagai aspek kehidupan bernegara. Harus diakui, dalam beberapa tahun terakhir, isu korupsi atau secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi telah menarik perhatian sejumlah akademisi dan praktisi kebijakan. Bukan tanpa alasan, skandal korupsi telah banyak menjerat sejumlah aktor pejabat publik baik di negara-negara industri besar atau negara berkembang dan bahkan berujung pada penggulingan rezim pemerintah berkuasa.

Pada dasarnya ihwal korupsi yang menggejala belakangan ini merupakan fenomena modern. Muncul secara bertahap pada abad 16 dan 17 ketika istilah semacam kontrak sosial telah dipergunakan untuk melindungi kepemilikan publik. Teori-teori seperti Hugo Grotius, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan Samuel von Pufendorf perlahan mulai mengemuka, yang secara mendasar mengatakan bahwa seorang penguasa dapat secara sah berdaulat namun bukan dengan hak kepemilikan.

Hal ini tentu berbeda dengan era di abad pertengahan Eropa, dimana konsep publik dan pribadi belum dikenal luas. Oleh Max Weber diistilahkan sebagai ‘patrimonial’ yaitu ketika otoritas politik dianggap sebagai hak milik pribadi yang dapat diturunkan kepada keturunan sebagai bagian dari warisan mereka. Begitu pula dengan sistem pada zaman dinasti, seorang raja dapat memberikan seluruh wilayah kekuasaanya beserta isinya kepada putra atau putrinya sebagai hadiah, karena ia menganggap wilayahnya sebagai milik pribadi.

Akan tetapi, memasuki era modern dewasa ini, ketika negara-negara telah terfragmentasi ke dalam bentuk sistem berbeda-beda, berupa perwujudan demokrasi maupun otoriter dan juga pergerakan sistem pasar yang mengalami transisi kedalam sistem pasar bebas, tampaknya telah memunculkan corak baru perilaku korupsi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Kondisi yang terjadi, pejabat publik mencoba melegitimasi demokrasi dan setidaknya berpura-pura mengadakan pemilihan yang kompetitif. Namun kenyataannya, mereka bersembunyi dibalik nilai fantastis biaya politik untuk kontestasi pilkada maupun janji-janji anti korupsi yang kerapkali dijadikan jargon kampanye menjelang pemilihan. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kurun 2010 sampai 2015 saja, sebanyak 183 Kepala Daerah telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Perkara ini semakin menegaskan bahwa penggunaan jabatan politik memerlukan pengawasan ekstra guna memutus rantai korupsi yang semakin hari makin mengakar.

Korupsi seolah menjadi siklus panjang yang sulit diputus. Kesenjangan antara political will, penegakan hukum, dan reformasi politik merupakan determinasi utama begitu sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh. Sejumlah argumentasi perubahan masih terbatas pada indikator-indikator yang bersifat kontekstual namun terhambat pada tataran implementasi. Para pemimpin politik berpura-pura menjadi pelayan masyarakat dengan ornamen modern seperti parlemen, menteri dan birokrasi. Tapi kenyataannya adalah para elit justru memasuki ruang politik untuk mendapatkan biaya ganti rugi atau sumber daya yang berakhir pada upaya memperkaya diri, keluarga dan kelompok.

Pertanyaannya kemudian, mengapa korupsi begitu sulit diberantas ? Jawabannya tentu sangatlah beragam. Pertama, dalam banyak kasus di Indonesia, semangat anti korupsi masih terbatas pada upaya menemukan pelaku tindak korupsi tetapi bukan pada reformasi sistem guna membatasi ruang para pejabat publik melakukan tindak korupsi. Apalagi beberapa tahun terakhir, pelemahan sistem seringkali terjadi. Mulai dari revisi UU KPK, revisi UU Aparatur sipil negara dan berlanjut pada hak angket DPR yang muaranya bertentangan dengan integritas pemberantasan korupsi.

Masalah demikian terjadi karena fakta bahwa reformasi sistem bersumber dari strategi politik. Dilakukan secara politis dan menguntungkan sebagian kelompok dengan kepentingan tertentu. Itulah sebabnya, inisiatif transparansi maupun penganggaran partisipatif yang seringkali dicanangkan tidak berjalan sesuai harapan karena pelemahan sistem sangat dominan terjadi di tataran elit politik. Untuk itu, agar langkah preventif tindak korupsi dapat dilakukan, lebih dahulu harus didasari oleh perubahan komitmen politik terhadap sistem atau regulasi.

Kedua, kurangnya integritas penegak hukum menyebabkan banyak kasus bersifat manipulatif. Apalagi aparat penegak hukum juga kerap terlibat kasus korupsi. Dalam situasi seperti ini, sinergitas tentu sangat dibutuhkan baik antara institusi penegak hukum yang dimotori kepolisian, kejaksaan dan KPK maupun dengan media dan NGO yang menyuarakan gerakan anti korupsi. Jangan sampai perilaku korupsi tersebut justru lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum seperti yang terjadi pada kasus suap hakim MK belakangan ini. Begitu juga dengan data Global Corruption Barometer (GCB) 2017 dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) yang juga menempatkan lembaga kepolisian masuk 5 besar lembaga terkorup di Indonesia.

Apabila menelisik penyebab lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi maka dibutuhkan pemahaman relasi antara pelaku dan kekuasaan. Dalam tingkat tertentu, relevansi kekuasaan politik dan aparat penegak hukum bisa jadi tidak berjarak. Ladang pendapatan yang terganggu berakibat timbulnya intervensi politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan aparat penegak hukum yang berasal dari koalisi atau warna politik yang sama. Menyebabkan penegakan hukum lebih sering sebagai wacana ketimbang sesuatu yang nyata dan berkeadilan.

Ketiga, lingkungan pendidikan menjadi dasar penanaman budaya anti korupsi. Hal ini tidak terbatas pada institusi pendidikan formal saja, akan tetapi lingkungan keluarga juga menjadi sangat penting menanamkan perilaku anti korupsi sejak dini. Walaupun saat ini perilaku korupsi kerapkali diklaim sebagai budaya baru pejabat publik, namun dengan penanaman semangat anti korupsi melalui lingkungan pendidikan diharapkan dapat mengubah pola budaya kedepan melalui afirmasi positif.

Kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, atau keterlibatan individu dalam pencegahan praktek korupsi sejak dini merupakan contoh kecil yang bisa dilakukan. Jika semangat anti korupsi baru hanya disuarakan ketika menjadi aktivis mahasiswa, maka idealisme itu belum tentu akan terjaga ketika suatu saat beralih peran sebagai pejabat publik, karena faktanya, banyak juga dari pelaku korupsi merupakan aktivis kampus sewaktu muda. Oleh karena itu, salah satu potensi terbesar untuk melakukan pencegahan korupsi kedepan ialah penanaman budaya anti korupsi sejak dini.

Tentu saja, beberapa poin di atas hanya merupakan sebagian alasan mengapa korupsi masih menjamur menjadi patologi negara yang sulit diobati. Proses utama selanjutnya ditentukan oleh generasi-generasi yang senantiasa menyuarakan komitmen anti korupsi melalui aksi kolektif. Membangun sinergitas untuk sama-sama terlibat di segala aspek yang berpotensi menganggu stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.

 

Tentang penulis :

Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Kontak person : 085298337494. Email : fahriardiansyah22@gmail.com

Polemik dibalik Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

---

 

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Beberapa bulan lalu, rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai  Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI. Revisi ini setidaknya mengubah beberapa poin penting yang memastikan terjadinya perubahan besar dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Salah satu yang menjadi sorotan publik ialah dibukanya ruang memasukkan sekitar 1,2 juta pegawai honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara tanpa seleksi dan ditiadakannya seleksi kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Tak bisa dipungkiri, tingginya aspirasi pengangkatan tenaga honorer, khusunya didaerah menjadi pertimbangan mengapa UU ASN perlu direvisi. Pengabdian yang bertahun-tahun lamanya dikatakan harus mendapat apresiasi dalam bentuk jaminan negara terhadap pekerjaan yang pasti. Namun disisi lain, upaya gencar pemerintah menghadirkan birokrasi yang sehat melalui merit system seolah akan menjadi kontradiksi. Semangat Reformasi Birokrasi yang dicanangkan akhir-akhir ini melalui penguatan kapasitas dan netralitas ASN hingga mewujudkan right person on the right place nampaknya akan menjadi cita-cita semu belaka.

Big Bureaucracy

Ditetapkannya revisi UU ASN oleh DPR akan menjadi angin segar bagi jutaan pegawai honorer. Bagaimana tidak, akses untuk menyandang status PNS semakin terbuka karena tidak memerlukan proses tahapan seleksi kompetensi sebagaimana yang dilakukan 2014 silam. Dalam kasus ini, tingginya peningkatan jumlah honorer tiap tahunnya, berimplikasi pada belum adanya solusi kongkret pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan terhadap mereka yang menggantungkan dirinya menjadi PNS/ASN. Hal ini juga diperparah oleh perilaku politis kepala daerah yang terkadang memberikan janji palsu kepada pegawai honorer dengan iming-iming akan direkrut sebagai Pengawai Negeri Sipil.

Keputusan mengangkat tenaga Honorer tanpa seleksi secara-besaran bukanlah tanpa akibat. Merujuk pada Parkinson’s Law atau yang disebut dengan Evers Birokratisasi Parkinson (Parkinsonisasi) menyatakan kecenderungan menata birokrasi dengan memperbesar jumlah kuantitatif akan menyebabkan big bureaucracy yang berujung pada lambatnya proses kerja birokrasi. Pola semacam ini tentu akan mengarahkan pada rendanhnya efektivitas pemerintahan.

Harus diakui upaya penataan birokrasi melalui UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks efektivitas pemerintah. Berdasarkan data The Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintahan Indonesia (Government Effectiveness) pada tahun 2014 masih berada di peringkat ke-85 dengan nilai indeks – 0,01. Hal ini banyak disebabkan karena mesin penggerak birokrasi kita belum menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal.

Permasalahan efektivitas pemerintahan yang rendah menegaskan bahwa penguatan reformasi birokrasi adalah hal yang mutlak dilakukan saat ini. Kebutuhan memperbaiki kualitas aparatur sipil Negara melalui meritokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Meritokrasi merupakan solusi mutakhir saat ini guna mengobati penyakit-penyakit birokasi dan pelayanan publik yang cenderung lamban. Sistem ini mengharuskan orang diangkat ialah mereka yang memilki kualifikasi kompetensi dan juga mengharamkan pengangkatan ASN berdasarkan kekerabatan, pertimbangan politik, apalagi transaksi jual beli jabatan.

Peluang Transaksi Jabatan

Indikasi patologi Birokrasi atau penyakit birokrasi salah satunya ialah maraknya penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian dan pengawasan ASN terhadap jabatan atau promosi tertentu tidak berjalan dengan baik. Dengan direvisinya UU ASN yang merupakan kombinasi dari kecerdasan dan kinerja, tentunya akan sedikit memuluskan terbukanya cara-cara transaksi lama dalam suatu jabatan yang sejak pemberlakuan UU ASN perlahan telah ditinggalkan. Sebab akan ada 1,2 juta target potensial untuk ditawari jabatan oleh pejabat pemerintah dengan nilai uang yang menggiurkan.

Berdasarkan Informasi dari Komite Aparatur Sipil Negara, untuk jabatan pemimpin tinggi maupun pemimpin non-tinggi saja telah terdapat nilai transaksi jual-beli mencapai 35 trilliun yang berpotensi untuk dikorupsi (jual-beli) yang bisa menyebabkan kerugian pada APBD/APBN. Sungguh ironi, ketika praktik seperti ini kembali membudaya ditengah ketertinggalan birokrasi kita dari negara lain, bahkan di asia tenggara sekalipun.

Selain itu, target SMART ASN 2019 yang dicanangkan Kemenpan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing hanya akan menjadi usapan jempol semata tanpa realisasi nyata. Ketika pemerintah belum melihat permasalahan ini sebagai suatu masalah yang serius. Diperlukan rasionalisasi pemilihan sumber daya manusia dalam menetapkan masing-masing area jabatan secara proporsional, bukan dengan pembiaran berjalannya regulasi yang dapat melemahkan tujuan reformasi birokrasi.

Menyikapi hal tersebut, aparatur Sipil negara dengan konsep rightsizing sangat penting untuk diimplementasikan karena memudahkan penataan organisasi yang sesuai dengan jumlah dan keperluan organisasi. Semua ini tentunya bisa tercapai apabila elemen-elemen birokrasi dapat bertanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya, tidak dengan transaksi jabatan.

Hanya saja, pertanyaan yang muncul, seberapa kuat keinginan pemerintah menciptakan birokrasi yang sehat ditengah-tengah patologi birokrasi yang semakin lama semakin menjamur. Sebab hal ini memiliki konsekuensi antara menciptakan system yang objektif, transparan dan fairness dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat atau mengikuti kecenderungan aspirasi pengangkatan tenaga honorer dan segelintir pejabat pemerintahan yang bisa saja dipolitisasi.

Tentang penulis :

Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Kontak person : 085298337494. Email : fahriardiansyah22@gmail.com

 

Menu Terbaru Kamis, 25 Mei 2017

Imron Rosyadi
Peran Strategis UMK Jateng
artikel pengamat

Bandung Mawardi
Gebuk, Presiden, dan Bahasa
artikel pengamat

Anggi Afriansyah
Jihad Kebangsaan Guru
artikel pengamat

Tom Saptaatmaja
Kenaikan Isa Al Masih, Ramadan, dan Persaudaraan
artikel pengamat

Ahmad M Ali
Perlunya Dialog Nasional Teguhkan Pancasila
artikel pengamat

Agus Herta Sumarto
Meredam Inflasi
artikel pengamat

Serta 15330 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Jihad Kebangsaan Guru

Oleh Anggi Afriansyah

PARA guru merupakan para pejuang sejati. Mereka senantiasa berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pencerdasan dan pencerahan bagi anak bangsa. Bekerja tanpa sorot kamera, tetapi tetap setia mengawal anak-anak Ibu Pertiwi yang haus ilmu.

Mendidik mereka dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Tak sembarang orang mampu menjadi guru. Hanya para pejuang tangguhlah yang mampu bertahan. Pendidikan merupakan upaya untuk membebaskan dan memerdekakan.

Pada Kongres Pemufakatan Persatuan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) I yang diselenggarakan 31 Agustus 1928, Ki Hadjar Dewantara menulis manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri (Majelis Luhur Taman Siswa, 1962).

Pendidikan menurut pandangan Engku Mohammad Syafei, pendiri INS Kayutanam, harus bertumpu pada intelektualitas, kepekaan kemanusiaan, dan keterampilan (Sularto, 2016)

Mendidik bukanlah perkara mudah. Apalagi mendidik anak-anak generasi milenial saat ini. Guru harus mengeluarkan beragam amunisi kreativitas untuk melancarkan proses pembelajaran. Guru konvensional yang hanya mengandalkan ceramah pasti ditinggal peserta didik.

Tidur dan memeriksa gadget tentu lebih menarik ketimbang mendengarkan seorang guru berceramah selama berjam-jam. Harus ada kemasan baru dan segar dalam setiap kali pembelajaran.

Guru-guru yang hanya mengulang materi pelajaran yang sama dari tahun ke tahun tanpa mencoba mencari referensi baru seperti penyanyi yang memutar kaset yang itu-itu saja. Membosankan. Guru jenis itu sudah pasti ditinggalkan zaman yang berlari cepat.

Di sisi lain, di tengah minimnya keteladanan, guru harus menjadi garda terdepan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan hidup. Ajaran kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara ‘Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani’ patut ditengok kembali.

Guru adalah teladan, pemberi motivasi, dan pendorong. Pada praktiknya, guru harus mampu meyakinkan para peserta didik bahwa nilai-nilai kebaikan dan cerita mengenai tokoh-tokoh yang memiliki integritas bukan hanya ada di negeri dongeng.

Memberikan para siswa beragam kisah tak akan berhasil mengubah perilaku mereka. Apalagi jika hanya mengandalkan ceramah-ceramah.

Guru tidak boleh terjebak pada proses pendidikan yang hanya bertujuan menghasilkan para kampiun. Atau sekadar meluluskan anak-anak bangsa yang terampil dan mumpuni nilai akademiknya.

Tugas guru mendidik lebih dari itu. Tugas besar guru ialah membangkitkan setiap potensi para peserta didik dan mengoptimalkannya. Para peserta didik merupakan masa depan bangsa yang perlu dibangun jiwa dan raganya.

Mendidik adalah upaya menebar kasih, maka tindakan kekerasan fisik maupun simbolis harus dihindarkan. Menghardik, mencubit, dan memukul merupakan jalan pintas bagi guru yang sudah habis akal.

Penggunaan kekerasan dalam proses pendidikan hanya berdampak buruk pada mentalitas peserta didik. Tentu saja berbahaya jika para peserta didik lebih senang menggunakan kekerasan jika dibandingkan dengan mengedepankan upaya dialog. Ruang-ruang kelas harus menjadi arena bagi pembiasaan berdialog yang konstruktif.

Guru menulis, menginspirasi

Tugas besar guru lainnya ialah menularkan semangat membaca dan menulis kepada para peserta didik. Dengan banyak membaca, seorang guru tidak akan terjebak pada kebekuan dan kebuntuan karena mereka senantiasa memperbarui pengetahuan yang dimilikinya.

Dengan menulis, seorang guru berusaha membagikan pengetahuan yang ia miliki kepada khalayak yang lebih luas melampaui sekat-sekat ruang pembelajaran di kelas.

Melalui tulisan, seorang guru berusaha menyebarkan gagasannya kepada ‘ruang kelas’ yang lebih luas. Ketika tulisan yang dibuat dapat menginspirasi banyak orang, sesungguhnya ia telah menghasilkan amal jariah yang berlipat ganda.

Apa yang dapat ditulis guru? Banyak hal yang dapat guru tuliskan. Guru menuliskan ulasannya terhadap buku yang telah dibaca, metode pembelajaran, kiat mengajar, ataupun gagasannya tentang pendidikan.

Bisa juga menuliskan kegelisahannya terhadap fenomena sosial yang ia hadapi. Dengan tulisannya, guru dapat memberikan pengingatan kepada publik, hal yang luput dari pandangan mata.

Guru dapat memanfaatkan koran, blog, ataupun media sosial yang dimiliki untuk menyebarkan tulisannya. Beragam media dapat menjadi ruang mendiseminasikan gagasan atau praktik yang sudah mereka lakukan di dunia pendidikan. Ruang-ruang online itu harus direbut guru dan diisi dengan beragam kisah mencerahkan dan mencerdaskan.

Pengalaman seorang guru jika tidak dituliskan hanya akan menjadi kisah yang dikenang orang-orang di lingkaran terdekat saja.

Tentu amat disayangkan jika pengalaman yang kaya hanya menguap di ruang kelas. Pengalaman berharga bertemu dengan beragam karakter anak didik harusnya dapat dinikmati kalangan yang lebih luas.

Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Natsir, Kartini, Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, Pramoedya A Toer, Soe Hok Gie, HAMKA, dan Ahmad Wahib sangat dikenal mewariskan tulisan-tulisan yang menginspirasi.

Meskipun mereka sudah tak hadir secara fisik, karya-karya mereka terus diperbincangkan, diperdebatkan, dan disebarluaskan.

Tepat sekali ketika Pramoedya Ananta Toer menyatakan, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.

Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Seseorang akan diingat lebih panjang jika dibandingkan dengan ‘jatah’ umurnya di dunia karena ia menulis. Ketika seorang guru menulis, mereka telah menjaga warisan keilmuannya abadi dan tidak hilang dari catatan sejarah.

Para guru merupakan manusia tahan uji yang senantiasa berposisi sebagai penjaga nalar anak bangsa. Kerja panjang melelahkan yang tak pernah usai. Hanya guru yang memiliki napas panjang yang dapat melakukannya.

Guru yang mencintai bangsa Indonesia dengan sepenuh hati dan menyadari bahwa mendidik merupakan upaya menunaikan jihad kebangsaan. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

Anggi Afriansyah Peneliti Sosiologi Pendidikan di Puslit Kependudukan LIPI

 

Gebuk, Presiden, dan Bahasa

Oleh Bandung Mawardi

Para presiden di Indonesia selalu memberikan warisan kata-kata, memuat makna-makna politik dan kultural. Kini, Joko Widodo kembali mengingatkan masa genting saat ‘’gebuk’’ diucapkan di Istana Negara.

Presiden Soeharto (1989) memberi warisan kata politis untuk pengisahan Indonesia masa Orde Baru. Warisan itu ‘’gebuk’’. Sejak mula membentuk rezim Orde Baru, Soeharto sudah menganggap bahasa adalah modal terbesar.

Pada 1966, Soeharto memberi sambutan politisasi bahasa dalam seminar bahasa dan sastra, bermaksud meneguhkan rezim memiliki pijakan bahasa.

Berbahasa mengartikan berkuasa. Kebijakan paling bersejarah tentu pemberlakuan Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (1972).

Soeharto memang mahir menggunakan bahasa dalam pembuatan tertib politik, penguatan pembangunanisme, dan pematuhan sosial-kultural.

Kita mengingat warisan ‘’gebuk’’, setelah Presiden Joko Widodo mengucap kata ‘’gebuk’’ saat bercakap dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Mei 2017.

Perkataan mengandung ‘’kemarahan’’ dan peringatan ke orang atau organisasi agar tak meremehkan mufakat berbangsabernegara.

Mufakat bereferensi konstitusi. Joko Widodo berkata: ‘’Yang melawan konstitusi akan digebuk.’’ Kita memastikan pilihan kata tak sembarangan. Kata untuk mengingatkan kegentingan Indonesia akibat ulah orang dan organisasi melecehkan atau melawan konstitusi.

Penggunaan ‘’gebuk’’ pada dua masa pemerintahan tentu berbeda kesan-makna dan dampak. Dulu, Soeharto menganggap ‘’gebuk’’mujarab menghajar dan membungkan lawanlawan politik.

Soeharto tak ingin diejek atau dijatuhkan dari kekuasaan. Kini, Joko Widodo mengucap ‘’gebuk’’tapi berbeda situasi dan misi kebahasaan.

Kita justru mulai diinsafkan ada siasat bahasa para presiden di Indonesia, berbeda masa dan sasaran politik. Warisan bahasa paling seru mengacu ke Soekarno.

Pada masa kolonial sampai berjulukan Pemimpin Besar Revolusi, bahasa Indonesia mengandung gairah dan bergerak jauh ke langit makna tak berbatas. Di Indonesia, Soekarno pantas disahkan sebagai pembentuk dan penggerak bahasa Indonesia meski sering politis.

Pada masa 1960-an, Soekarno semakin rajin menulis dan berpidato menggunakan kata-kata keras, meledak, mengejutkan, dan galak. Kekuasaan tetap terpahamkan dipengaruhi siasat berbahasa dan menebar pesan-makna ke jutaan orang.

Di buku berjudul Revolusi Belum Selesai (2014) berisi pidato-pidato Soekarno selama 1965-1967, kita menemukan pilihan kata representatif menjelaskan Indonesia membara dalam urusan politik dan bahasa.

Soekarno mulai mengetahui ada kisruh kekuasaan setelah malapetaka 1965. Ucapan orang-orang sulit teranggap jujur dan benar. Di Istana Negara, 23 Oktober 1965, Soekarno pun berkata: ‘’Taat kepada Bung Karno, taat kepada Presiden, taat kepada Panglima Tertinggi, taat kepada Pemimpin Besar Revolusi, taat menjalankan segala komando.

Tapi kadang-kadang, diwaktu jang achir-achir ini, saja mendapat perasaan itu tjuma utjapan mulut sadja. Bukan dari semua, dari beberapa oknum.

Utjapan mulut katanja taat, tetapi didalam perbuatannja saja merasa oleh mereka itu dikentutin sama sekali!’’ Soekarno memilih ungkapan ‘’dikentutin’’ dalam menanggapi kemunafikan bahasa di kekuasaan.

Piliha kata itu mengesankan bau busuk, pelecehan, dan perlawanan. Pada lakon kekuasaan di Indonesia, ‘’kentut’’ perlahan lumrah tergunakan dalam ejekan politik dan perlawanan moral.

Bahasa mengeras dan kasar, menguak situasi politik Indonesia. Kita tak pernah membuat kamus ungkapan politik Soekarno tapi lazim mengingat pilihan kata Soekarno dalam slogan atau pengutipan di tulisan.

Orang-orang mungkin enggan mengingat Soekarno mengartikan ‘’kentut’’ dalam politik tak keruan di Indonesia masa 1960-an. Kita cenderung mengingat kemahiran memilih kata berasal dari pelbagai bahasa dalam menggerakkan kekuasaan dan mengukuhkan diri sebagai pemimpin.

Pada masa 1940- an, Soekarno juga sempat membuat geger akibat penggunaan istilah ‘’sontolojo’’ dalam tanggapan perilaku beragama dan tata sosial-politik di Indonesia.

Kita beralih ke Soeharto. Kebijakankebijakan bahasa pada masa Orde Baru mengukuhkan Soeharto adalah penguasa bermodal bahasa. Pelaksanaan kongreskongres bahasa selalu menginduk ke perintah dan gagasan Soeharto.

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi sering dipengaruhi politik bahasa berpusat ke Soeharto. Pilihan kata Soeharto pun gampang menimbulkan polemik dan penelitian bermaksud mendefinisikan Orde Baru.

Soeharto mengingatkan: Proses pembangunan kita cenderung mengutamakan penggunaan bahasa pembangunan dan bahasa yang resmi digunakan untuk komunikasi pada tingkat nasional, yaitu bahasa Indonesiaî (Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, G Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989). Soeharto tak rajin menulis tapi sanggup menentukan nasib bahasa Indonesia, bermisi pemajuan atau politisasi.

Pada masa 1980-an, Soeharto mungkin menganggap telah berlangsung pembakuan bahasa Indonesia untuk penciptaan tertib politik. Segala protes dan kritik dilemahkan melalui penghalusan.

Soeharto seperti terlindungi dari serangan bahasa perlawanan. Tata bahasa di politik mengalami pengendalian berdalih tata krama, pembangunan, dan persatuan.

Soeharto tampil sebagai penguasa bahasa Indonesia agar kekuasaan tetap utuh, tak bolong atau runtuh. Di buku Amanat Kenegaraan IV, 1982-1985, Soeharto menjelaskan: ‘’Sebagai bangsa kita telah dapat melampaui saat-saat yang sulit dalam perkembangan dan pertumbuhan kita untuk menjadi bangsa yang makin dewasa, makin matang dan makin tahan uji.’’

Kalimat elok mengandung pengertian bahwa kebijakan politik bahasa turut menjadi penentu Indonesia ‘’dewasa, matang, dan tahan uji’’. Pengertian menurut penguasa, bukan bersumber dari gejolak atau resah di benak jutaan orang.

Warisan Kata

Soeharto tak mampu mempertahankan tertib politik melulu dengan seribu perintah. Pada 1989, Soeharto pun menggunakan ‘’gebuk’’untuk mengatasi segala kritik dan gerakan politik perlawanan.

Kata itu menakutkan dan mengesankan tindakan keras. Barangkali ‘’gebuk’’terpilih dari hasil adonan politik dan militer berlatar kejawaan. Di imajinasi bocah, ‘’gebuk’’ itu alat untuk menghukum. Bocah melanggar atau melawan orangtua bakal ‘’digebuk’’, sakit dan bermaksud menimbulkan jera atau trauma.

Di mata penguasa, ‘’gebuk’’itu kata untuk menghancurkan perlawanan. Kata itu sempat bercerita Soeharto dan Orde Baru. Sekian tahun, kata-kata politik mulai dipamerkan para presiden, setelah Soeharto.

Para presiden di Indonesia selalu memberikan warisan kata-kata, memuat makna-makna politik dan kultural. Kini, Joko Widodo kembali mengingatkan masa genting saat ‘’gebuk’’ diucapkan di Istana Negara.

Joko Widodo tentu tak meniru Soeharto. Indonesia sedang ruwet akibat persaingan identitas politik dan sebaran spanduk-sapnduk melawan konstitusi. ‘’Gebuk’’ terpilih demi konstitusi, bukan untuk melindungi laku politik Joko Widodo. (Sumber: Suara Merdeka, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

 Bandung Mawardi, adalah Kuncen Bilik Literasi tinggal di Solo

Meredam Inflasi

Oleh Agus Herta Sumarto

INFLASI pada Mei sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Beberapa kebijakan dan aktivitas ekonomi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.

Setidaknya ada dua kejadian besar dan signifikan yang berpengaruh terhadap stabilitas harga barang dan jasa terutama harga bahan-bahan pokok.

Pertama kenaikan tarif dasar listrik dan yang kedua meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.

Walaupun kedua kejadian ekonomi tersebut memiliki efek yang sama terhadap stabilitas harga barang dan jasa, efek yang ditimbulkan kedua kejadian itu memiliki karakteristik dan magnitude ekonomi yang berbeda.

Meningkatnya permintaan menjelang puasa dan Idul Fitri merupakan siklus tahunan yang menimbulkan efek ekonomi temporal.

Peningkatan konsumsi masyarakat menjelang puasa dan Idul Fitri hanya terjadi pada awal dan akhir bulan puasa dan setelah itu konsumsi masyarakat kembali normal.

Dengan kata lain, pascabulan puasa dan Idul Fitri harga barang dan jasa akan berangsur-angsur kembali ke harga keseimbangannya.

Dari beberapa tahun terakhir, efek kenaik­an konsumsi masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri terhadap tingkat inflasi biasanya berkisar di angka 0,8% sampai dengan 0,9% month to month (mtm). Dengan kata lain, inflasi yang diakibatkan perubahan perilaku konsumsi di bulan puasa dan Idul Fitri tidak begitu besar.

Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi aki­bat perubahan perilaku ini ialah menjaga stabilitas pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok yang biasanya banyak dibeli masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.

Seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir. Jika pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan barang-barang kebutuhan pokok tersebut, kenaikan tingkat inflasi tidak akan terlalu tinggi.

Bahkan inflasi yang diakibatkan kenaikan konsumsi ini bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Naiknya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang puasa dan Idul Fitri yang disebabkan meningkatnya daya beli akibat tunjangan hari raya (THR) akan mendongkrak tingkat produksi secara keseluruhan. Peningkatan produksi ini tentunya akan mengerek pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hal yang berbeda pada kejadian ekonomi yang kedua, yaitu kenaikan tarif dasar listrik. Di tengah penggunaan teknologi yang sangat masif saat ini, yaitu hampir semua proses produksi mengalami elektrifikasi, energi listrik menjadi masukan produksi primer yang hampir tidak bisa tergantikan, terutama untuk para pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kenaikan tarif dasar listrik akan mengakibatkan harga input produksi meningkat yang pada akhirnya memaksa para pelaku UMKM untuk menaikkan harga jual produknya. Dalam kondisi ekonomi seperti ini inflasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan kenaik­an tarif dasar listrik akan jauh lebih besar dan permanen jika kebijakan kenaik­an tarif dasar listrik ini tidak disertai dengan kebijakan ‘penyangganya’.

Kenaikan tarif dasar listrik akan mengakibatkan cost push inflation yang sifatnya destruktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif dasar listrik memiliki potensi besar untuk menciptakan kontraksi ekonomi jika tidak dapat dikelola dengan baik.

Bahkan lebih parahnya, efek dan magnitude yang ditimbulkan kenaikan tarif dasar listrik pada Mei ini akan jauh lebih besar karena terjadi berbarengan dengan siklus tahunan kenaikan konsumsi menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapi secara arif terhadap dua kejadian ekonomi ini. Jika melihat efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan, alangkah lebih baiknya jika pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap inflasi yang diakibatkan kenaikan tarif dasar listrik.

Pemerintah perlu menjaga agar efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan kenaikan tarif dasar listrik terhadap inflasi tidak terlalu besar.

Untuk mengurangi efek inflasi ini pemerintah perlu menjaga agar fungsi biaya dari setiap industri tidak mengalami perubahan signifikan.

Jika harga satu input produksi naik, salah satu cara untuk tidak mengubah fungsi biaya perusahaan ialah menekan harga input yang lain sehingga fungsi biayanya kembali ke titik keseimbangan semula.

Selama ini salah satu beban biaya yang cukup besar bagi para pelaku industri adalah tingginya biaya logistik. Sampai sekarang para pelaku usaha di Indonesia harus menghadapi biaya logistik yang tinggi hingga mencapai 22%-32% (Ina Primiana, 2013) atau 14% dari biaya produksi (LPEM-UI,2011). Semakin kecil perusahaan, biaya logistik yang dikeluarkan akan semakin tinggi hingga mencapai 32%.

Jika pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, langkah pemerintah yang paling efektif untuk meredam dampak negatif dari kenaikan tarif dasar listrik tersebut adalah dengan menurunkan biaya logistik yang selama ini sangat membebani para pelaku ekonomi.

Usaha pemerintah untuk menurunkan biaya logistik masih terbuka lebar dan sangat mungkin bisa dilakukan pemerintah.

Dengan membangun infrastruktur yang berkualitas dan bisa digunakan pelaku usaha dengan harga yang murah, biaya logistik akan turun dengan sendirinya.

Jika hal ini bisa dilakukan pemerintah, kenaikan tarif dasar listrik pada Mei ini tidak akan memengaruhi fungsi biaya perusahaan secara signifikan.

Pada akhirnya, kenaikan tarif dasar listrik tidak akan mengakibatkan kenaikan inflasi pada level yang tinggi di luar batas normalnya. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

 

Tentang penulis:

Agus Herta Sumarto-Peneliti Indef,Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Management Universitas Mercu Buana (IPPM UMB)