Menu Terbaru Kamis 26 Mei 2016

Rokhmin Dahuri
Kualitas SDM Nasional
artikel pengamat

Ramadhan Pohan
Ada Apa dengan Golkar, Mr Setnov?
artikel pengamat

Indra J Piliang
Seberapa Gagah Angkatan 1998?
artikel pengamat

Eza Indragiri Amriel
Terowongan Penetapan Tersangka
artikel pengamat

Munawwar Khalil
Aktualisasi Agama dan Pancasila
artikel pengamat

Anif Punto Utomo
Awal Buram Perekonomian 2016
artikel pengamat

Ari Kristianawati
Setop Kekerasan di Sekolah
artikel pengamat

Basuki Hadimuljono
Arah Infrastruktur Indonesia 2016
artikel pengamat

Dedi Purwana
Mengerek (Turun) Inflasi Ramadan
artikel pengamat

F.X. Lilik Dwi Mardjianto
Palu, Arit, dan Hak Sipil-Politik Warga Negara
artikel pengamat

M Fajar Marta
Dilema Strategi Anggaran Jokowi
artikel pengamat

Wisnubrata
Anomali Seladi
artikel pengamat

Biyanto
Nasionalisme Versus Transnasionalisme
artikel pengamat

Mudji Sutrisno
Menjadi Jembatan
artikel pengamat

Danu Sandjoyo
Repatriasi Tax Amnesty dan Kesejahteraan
artikel pengamat

Agus Pambagio
Siapa Penguasa Bandara Sebenarnya?
artikel pengamat

Giovanni Mofsol Muhammad
Kemudahan dari Pemerintah dalam Kemitraan dengan Swasta di Proyek Infrastruktur
artikel advocat, konsultan hukum (AKH)

Darmaningtyas
Melindungi Pengemudi Transjakarta
artikel pengamat

Dianta Sebayang
Memahami Karakter Tiap Generasi
artikel pengamat

Gumilar Rusliwa Somantri
Pendidikan untuk Kedaulatan
artikel pengamat

Gregorius Afioma
Desentralisasi Kebijakan Pertanian
artikel pengamat

Bachtiar Dwi Kurniawan
Konvensi Indonesia Berkemajuan
artikel pengamat

Sakuri
Menyongsong Konferensi ICIM
artikel pengamat

Romli Atmasasmita
Aspek Hukum Kebijakan Penyelenggara Negara
artikel dosen

Siti Maimunah
Kasus YY dan Problem Agraria
artikel pengamat

Yulina Eva Riany
Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual Anak
artikel pengamat

Muhbib Abdul Wahab
Menuju Islam dan Indonesia Berkemajuan
artikel pengamat

Serta 13646 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Dilema Strategi Anggaran Jokowi

M Fajar Marta Oleh M Fajar Marta

Presiden Jokowi kecewa betul dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 4,92 persen pada triwulan I 2016.

Saking kecewanya, ia menuding para menteri tak mengerjakan apa yang diinstruksikannya, terutama soal penyerapan anggaran pembangunan.

Tak hanya Jokowi, semua tentu galau dengan laju pertumbuhan 3 bulan pertama tahun 2016.

Sebab, angka tersebut berada di bawah konsensus pasar yang memperkirakan pertumbuhan akan mencapai 5,1 persen.

Juga lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04 persen.

Produk domestik bruto (PDB) atau output aktivitas ekonomi Indonesia selama triwulan I 2016, seperti dilansir dari data BPS, hanya sebesar Rp 2.947 triliun, tak jauh berbeda dengan PDB triwulan IV 2015 yang sebesar Rp 2.945 triliun, bahkan lebih rendah dibandingan triwulan III 2015 yang sebesar Rp 2.998 triliun.

Artinya, selama triwulan I 2016, hampir tidak ada kemajuan aktivitas ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Padahal, selama kurun waktu tersebut, Jokowi telah berkeliling ke banyak daerah untuk meresmikan proyek-proyek infrastruktur.

Pemerintahan Jokowi juga terus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang kini telah mencapai jilid ke-12.

Tujuan paket-paket kebijakan itu adalah mendorong investasi, memperbaiki daya saing, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Jokowi dalam setiap kesempatan berpidato di depan umum, terus menyerukan pentingnya deregulasi untuk menghapus ribuan aturan yang selama ini menghambat investasi.

Proses perizinan juga harus disederhanakan dan dipermudah. Tidak lagi berbilang hari, melainkan dalam hitungan jam, izin investasi atau usaha sudah harus keluar.

Terlebih lagi, Jokowi telah berulangkali menginstruksikan kepada para menterinya untuk melakukan lelang pengadaan barang dan jasa lebih awal sehingga pada awal-awal tahun diharapkan aktivitas ekonomi sudah bisa bergulir.

Namun apa daya, PDB yang terbentuk dari belanja pemerintah selama triwulan I 2016 hanya sebesar Rp 200,31 triliun.

Nilai tersebut memang lebih besar dibandingkan PDB belanja pemerintah pada triwulan I 2015 yang senilai Rp 180,35 triliun.

Akan tetapi, peningkatannya tidak terlampau signifikan untuk mendorong dan mestimulus perekonomian.

Di sisi lain, pendorong ekonomi lainnya yakni investasi dan ekspor, masih tergolong lemah. PDB dari investasi dan ekspor pada triwulan I 2016 lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2015.

PDB konsumsi masyarakat memang meningkat. Namun peningkatannya tidak signifikan karena lebih didorong oleh pertumbuhan penduduk, bukan oleh menguatnya daya beli.

Penerimaan Seret

Secara riil, tahun ini, pemerintah sebenarnya lebih agresif dalam berbelanja.

Hingga akhir April 2016, mengutip data Kementerian Keuangan, total belanja negara sudah mencapai Rp 586,8 triliun atau 28 persen dari target belanja dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun.

Dalam periode yang sama tahun 2015, belanja baru sebesar 25 persen dari target APBN.

Bahkan pada 2014, saat Presiden SBY masih berkuasa, total belanja pemerintah pada periode yang sama hanya 23 persen dari target APBN.

Artinya, upaya keinginan Jokowi untuk mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun sebenarnya sudah berjalan.

Sayangnya, Indonesia bukan negara kaya yang simpanannya berlimpah.

Seperti sebagian besar warganya, keinginan pemerintah untuk berbelanja harus kepentok oleh ketersediaan uang yang ada di saku.

Sialnya lagi, pendapatan negara tahun ini justru melempem.

Pendapatan negara hingga akhir April 2016 hanya sebesar Rp 419.2 triliun, atau 23 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun.

Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan akhir April 2015 yang sebesar 25,1 persen.

Jadi, gelora belanja pemerintah tahun ini tidak diimbangi oleh pendapatan yang sepadan. Rendahnya pendapatan negara dipicu oleh lemahnya penerimaan pajak.

Dampak pajak sangat terasa sebab porsinya mencapai 75 persen dari total pendapatan negara.

Hingga akhir April 2016, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 272 triliun atau hanya 20 persen dari target senilai Rp 1.360 triliun.

Bahkan, pencapaian itu masih lebih rendah dibandingkan realisasi pajak hingga akhir april 2015 yang sebesar Rp 307 triliun.

Rendahnya penerimaan pajak tidak terlepas dari lesunya perekonomian.

Banyak perusahaan di sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan yang keuntungannya terus menurun hingga kini sehingga pajak yang ditarik pun menjadi minim.

Lesunya perekonomian pada triwulan I 2016 sebenarnya sudah diperkirakan banyak pihak.

Dari sisi eksternal, ekonomi di Eropa dan Jepang masih terpuruk. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat pun belum solid.

Sementara ekonomi Tiongkok, meskipun mengarah ke kondisi yang lebih stabil, namun risiko pelemahan masih tinggi.

Kondisi ini menyebabkan PDB ekspor Indonesia terus menyusut dari Rp 599,3 triliun pada triwulan I 2015 menjadi Rp 533,6 triliun pada triwulan I 2016.

Namun, pemerintah sepertinya terlalu percaya diri dan menggantungkan harapan pada asumsi-asumsi yang “indah”.

Pemerintah terlalu pede, paket-paket kebijakan yang dirilis akan berdampak segera pada perekonomian.

Pemerintah juga terlalu berasumsi, penerimaan pajak dapat digenjot dengan ekstensifikasi dan penegakan hukum yang tegas termasuk pemberlakuan tax amnesty atau pengampunan pajak.

Berbekal rasa percaya diri dan asumsi –asumsi “indah” itu, pemerintah pun menargetkan penerimaan pajak yang ambisius.

Karena merasa potensi penerimaan cukup besar, pemerintah juga akhirnya merancang belanja yang lebih ambisius.

Ternyata perhitungan itu meleset.

Birokrasi yang ribet dan mental birokrat yang korup membuat implementasi paket kebijakan tidak semulus yang diperkirakan.

Ditjen Pajak juga kesulitan meluaskan basis wajib pajak di tengah ekonomi yang terpuruk saat ini.

Implementasi tax amnesty pun mendapatkan banyak ganjalan.

Banyak pihak menentang pemberlakuan tax amnesty karena menilai kebijakan tersebut tidak fair dan hanya menguntungkan para pengempang pajak, koruptor, dan pencuci uang.

Utang

Namun, kendati penerimaan seret, pemerintah terus memacu belanja, terutama belanja infrastruktur yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 313,5  triliun.

Dampaknya, hingga akhir April 2016, defisit anggaran sudah mencapai Rp 167,6 triliun atau 61,3 persen dari target defisit  2016 sebesar Rp 273,2 triliun.

Tahun lalu, pada periode yang sama, defisit baru mencapai 31 persen dari target.

Artinya, dalam empat bulan pertama  2016, pemerintah sudah harus berutang cukup besar untuk membiayai belanja.

Kini pemerintah sadar, keuangan negara tengah kritis. Pemerintah pun berencana memangkas belanja sebesar Rp 50 triliun. Namun, pemerintah menegaskan, belanja infrastruktur tetap jadi prioritas.

Sepahit apapun, infrastruktur tetap harus dibangun. Sebab, tanpa infrastruktur yang memadai, bangsa Indonesia tak akan pernah bisa melangkah maju.

Artinya, jika pemangkasan anggaran belum cukup, pemerintah tentu harus berutang lebih banyak untuk membiayai defisit.

Target defisit dalam APBN 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun.

Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto dalam denominasi rupiah sebesar Rp 272,8  triliun dan utang luar negeri neto sebesar Rp 400 miliar.

Pembiayaan defisit tersebut setara dengan 2,15 persen dari PDB yang diperkirakan mencapai Rp 12.703,8 triliun.

Berdasarkan aturan, pemerintah bisa melebarkan defisit hingga 3 persen PDB. Namun, jika itu dilakukan, utang pemerintah akan meningkat signifikan meskipun tetap berada dalam batas aman.

Berdasarkan data Kemenkeu, posisi utang pemerintah per akhir Maret 2016 sebesar Rp 3.271,82 triliun.

Rinciannya, utang dalam bentuk pinjaman luar negeri sebesar Rp 745,82 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 4,34 triliun, dan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 2.521,66 triliun.

Jumlah utang ini meningkat sebesar Rp 173,18 triliun dibandingkan akhir tahun 2015 yang sebesar Rp 3.098,64 triliun.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah adalah mendorong pengesahan UU tax amnesty sesegera mungkin.

Sebab, dari tax amnesty, pemerintah bisa mendapatkan tambahan pajak sebesar Rp 70 triliun – 100 triliun.

Kita tunggu, bagaimana akhirnya pemerintah menemukan jalan keluar dari situasi yang pelik ini.

Kini, pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Tax Amnesty.

Selanjutnya, eksekutif akan mengajukan rancangan strategi anggaran baru yang akan dituangkan dalam APBN-Perubahan 2016.

Kurang Beruntung

Melesetnya rencana dan strategi Jokowi bukan kali ini saja terjadi.

Pada tahun 2015 yang merupakan tahun pemerintahan Jokowi, strategi penganggaran juga tidak berjalan sesuai rencana.

Namun, melesetnya rencana anggaran bukan melulu karena ketidakbecusan pemerintahan Jokowi memprediksi situasi ekonomi dan mengelola anggaran.

Ada faktor kekurangberuntungan juga yang menyelimuti pemerintahan Jokowi.

Awalnya, Jokowi datang memberi harapan bagi rakyat Indonesia, termasuk asa untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang bagai benang kusut alias tak tahu darimana harus diperbaiki.

Jokowi adalah presiden pertama yang berani mendobrak kebuntuan dengan mengubah besar-besaran wajah APBN.

Wajah APBN yang sebelumnya tidak produktif karena begitu minimnya anggaran stimulus dirombak sehingga menjadi lebih produktif.

Anggaran subsidi yang selama bertahun-tahun membelenggu  pemerintah karena besarannya mencapai 20 – 30 persen belanja negara dipangkas signifikan dan beberapa jenis subsidi, seperti premium, bahkan dihapus.

Dengan menghapus subsidi, pemerintah Jokowi berharap bisa mengantongi dana kurang lebih Rp 200 triliun, yang akan dialihkan untuk kegiatan produktif terutama pembangunan infrastruktur.

Tahun 2015, anggaran infrastruktur pun dipatok sebesar Rp 290,3 triliun, yang merupakan anggaran infrastruktur tahunan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Jumlah tersebut meningkat hampir Rp 100 triliun dibandingkan anggaran infrastruktur tahun sebelumnya.

Dalam APBN 2015, pemerintah mengasumsikan harga minyak bisa mencapai 105 dollar AS per barrel.

Dengan asumsi itu, pemerintah menargetkan pendapatan pajak dari migas bisa mencapai Rp 88,71 triliun dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari migas sebesar Rp 224,26 triliun.

Namun, apa yang terjadi? Siapa menyangka, harga minyak akan terus jatuh hingga mencapai titik terendahnya sekitar 30 dollar AS per barrel.

Akibatnya, mimpi menangguk penerimaan besar dari minyak dan gas (migas) menjadi kandas. Di akhir tahun 2015, realisasi pajak dari migas hanya Rp 41,4 triliun.

PNBP dari migas juga anjlok hanya sekitar Rp 110 triliun atau setengahnya dari target semula.

Tak hanya migas, pendapatan negara dari komoditas lain juga merosot akibat jatuhnya harga hampir seluruh komoditas di pasaran dunia.

Di sisi lain, akibat pelemahan ekonomi global dan domestik, penerimaan pajak  meleset sekitar Rp 253,5 triliun. Hancurnya sisi penerimaan sudah pasti akan memengaruhi sisi belanja.

Pemerintah otomatis tidak bisa berbelanja sebagaimana yang direncanakan, termasuk memenuhi belanja infrastruktur.

Akhirnya, dari target belanja infrastruktur sebesar Rp 290,3 triliun, realisasinya sekitar Rp 254,9 triliun.

Itupun dilakukan dengan penambahan utang yang totalnya mencapai Rp 490 triliun sepanjang tahun 2015.

Tantangan Berat

Jelas sudah, kombinasi kesialan, perencanaan yang kurang matang, kebijakan ekonomi yang tidak efektif, dan keinginan belanja besar telah menempatkan Jokowi dalam posisi dilematis.

Mau genjot penerimaan pajak, ekonomi sedang sulit. Ingin dorong aktivitas ekonomi, kebijakan yang diterapkan kurang efektif. Berniat pangkas belanja, infrastruktur tetap harus dibangun.

Berharap lanjutkan pembangunan infrastruktur, utang bakal bertambah signifikan.

Situasi makin suram karena pekan lalu, Bank Indonesia merevisi turun prediksinya atas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia  2016 dari 5,2 – 5,6 persen menjadi 5 – 5,4 persen.

Artinya, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tahun ini sebesar 5,3 persen bakal sulit tercapai.

Jika perekonomian 2016 kembali suram, maka asa untuk bisa tumbuh 8 persen pada tahun  2019  niscaya tak akan pernah jadi kenyataan.

Namun, seperti terus didengungkan Jokowi, api optimisme harus tetap dijaga. Saatnya semua pihak harus bahu membahu mewujudkan kemajuan ekonomi.

Masyarakat, mari berbelanja agar ekonomi berputar lebih cepat. Pelaku usaha, mari berinvestasi dan berekspansi, jangan hanya wait and see.

Kita tentu tak ingin kecewa lagi, apalagi Presiden Jokowi.
(Sumber: Kompas.com, 24 Mei 2016)

Tentang penulis:
M Fajar Marta, Wartawan Kompas, Editor, Kolumnis di Kompas.com

Menuju Islam dan Indonesia Berkemajuan

Oleh Muhbib Abdul Wahab

Pada 23-24 Mei 2016 PP Muhammadiyah menghelat Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) dengan tema “Jalan Perubahan Membangun Daya Saing Bangsa”. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, KNIB bertepatan dengan peringatan Kebangkitan Nasional ke-108 dan 18 tahun reformasi.

Muhammadiyah telah mengambil langkah strategis sebagai upaya menatap bangsa ke depan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat ketertinggalan dengan negara lain (Republika, 23 Mei 2016).

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menyatakan, KNIB sangat penting bagi Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah sudah menetapkan satu visi keindonesian, “Visi Indonesia Berkemajuan”. Visi ini dapat dipertanggungjawabkan secara esensi karena cita-cita nasional Indonesia yang oleh Muhammadiyah diberi tafsir kontekstual, yaitu Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

Gagasan dan narasi besar terkait KNIB ini tentu tak dapat dipisahkan dari visi besar Islam berkemajuan yang dicita-citakan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan. Cita-cita Islam berkemajuan yang dicetuskan KH Ahmad Dahlan adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara yang baik (adil, makmur, sejahtera, berdaulat, dan bermartabat) dan dalam ampunan Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) (QS Saba’ [34]: 15).

Muhammadiyah melalui amal usahanya selalu termotivasi untuk memberi bukti kontribusi konkret bagi umat dan bangsa bahwa Muhammadiyah merupakan umat terbaik (khaira ummah). Sebagai khaira ummah, Muhammadiyah dituntut terus berpikiran maju, berdaya saing tinggi, dan berkeunggulan dalam berbagai bidang kebudayaan dan peradaban.

Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan mayoritas punya tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah mencita-citakan penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga selalu diberkahi oleh-Nya (QS al-A’raf [7]: 96); membangun negeri dengan sebaik-baiknya dan tidak berbuat kerusakan (QS al-Baqarah [2]: 11).

Harus diakui bahwa umat Islam Indonesia maupun dunia belum berkemajuan sejauh ini. Penyebab kemundurannya, menurut KH Ahmad Dahlan, karena sebagian besar umat Islam terlalu jauh meninggalkan ajaran Islam. Kemunduran umat Islam juga disebabkan kemerosotan akhlak, sehingga penuh ketakutan, seperti kambing dan tidak lagi punya keberanian seperti harimau.

“Karena itu,” lanjut KH Ahmad Dahlan, “aku terus memperbanyak amal dan berjuang bersama anak-anakku sekalian untuk menegakkan akhlak dan moral yang sudah bengkok. Kusadari bahwa menegakkan akhlak dan moral serta berbagai persoalan Islam yang sudah bengkok memang tugas berat dan sulit.”

Teologi Al-Ma’un

Persoalannya, bagaimana mengejar ketertinggalan umat dan bangsa ini menuju Islam dan Indonesia berkemajuan di masa mendatang? Sejatinya, gagasan Islam dan Indonesia berkemajuan tidak dapat dipisahkan dari teologi al-Ma’un, sistem keyakinan kuat untuk menjadikan Islam itu membumi dan menginspirasi semua, bukan Islam wacana dan retorika belaka.

Model tafsir surah al-Ma’un yang diajarkan KH Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya bukan sekadar pemahaman kognitif, melainkan bagaimana pemahaman akal rasional itu menjadi perbuatan penuh maslahat sekaligus karya kemanusiaan dan perabadan berkemajuan.

Teologi al-Ma’un yang diwariskan KH Ahmad Dahlan menghendaki integrasi gerakan pemikiran sekaligus perubahan menuju karya peradaban berkemajuan. Ayat-ayat Qur’aniyyah harus dipadukan, disergikan, dan diaktualisasikan secara proporsional dengan ayat-ayat kauniyyah dan ijtima’iyyah (alam dan sosial).

Jadi, Islam berkemajuan dapat ditransformasikan dalam proses menuju Indonesia berkemajuan jika didukung gerakan pemikiran dan peradaban (gerakan ide, pengembangan ilmu, pendidikan holisitik-integratif, dan penelitian berkemajuan) dan dipadukan dengan amal nyata melalui pemberdayaan institusi yang efektif dan dinamis.

Islam berkemajuan mencerminkan pentingnya transformasi dari pemahaman dogmatis menuju pemahaman kritis-transformatif yang kontekstual. Dengan begitu, Islam berkemajuan secara teologis menghendaki integrasi dua model kritik sekaligus, yaitu kritik teks dan konteks (realitas sosial) dengan senantiasa merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan relevansi sosial keumatan.

Karena itu, Muhammadiyah perlu mereformasi sistem pendidikan dari yang bersifat tradisional menjadi modern, dari sekadar transfer of knowledge menjadi pembentukan karakter, akhlak mulia dan kultur berkemajuan, kemandirian, daya saing tinggi, dengan mengenyahkan “mental sebagai kaum terjajah dan pengemis”. Karena itu, kualitas sistem pendidikan Islam harus terus ditingkatkan agar berkontribusi bagi peradaban keumatan yang lebih optimal.

Islam dan Indonesia berkemajuan itu ibarat dua sisi mata uang, bersifat simbiosis mutualistik. Tanpa kontribusi umat Islam, Indonesia mustahil berkemajuan. Sebaliknya, tanpa kehadiran “Indonesia merdeka”, Islam Indonesia mustahil menjadi maju.

Sebagai bagian integral dari “keluarga besar bangsa Indonesia”, Muhammadiyah berkewajiban mendedikasikan karya kemanusiaan dan peradaban (pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, ekonomi, dan lainnya) yang dinamis dan kreatif. Karena itu, warga Muhammadiyah harus berkompeten mendalami dan mengaktualisasikan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Dedikasi Nyata

Sebagai dedikasi nyata untuk mengantarkan Indonesia berkemajuan, selain di bidang kesehatan dan pemberdayaan sosial ekonomi, Muhammadiyah telah mengembangkan lembaga pendidikan, mulai jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi.

Lembaga pendidikan yang dikelola Majelis Dikdasmen PP ‘Aisyiyah sebanyak 27.657 (jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK). Sedangkan, yang dikelola Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah sebanyak 5.527 dengan rincian SD/MI 1.632; SMP/MTs 113; SMA/MA dan SMK 546; pondok pesantren 175.

Perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) dan perguruan tinggi ‘Aisyiyah (PTA) kini berjumlah 177. Hal ini bukti konkret bahwa Muhammadiyah berkontribusi positif memajukan “keluarga besar” Indonesia. Jumlah ini, menurut statistic, telah melampaui total perguruan tinggi negeri di seluruh Tanah Air yang berjumlah 173, baik PTN yang di bawah Kemenristekdikti maupun Kementerian Agama.

Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah memainkan peran strategis mencerdaskan kehidupan bangsa, membebaskan buta aksara, dan tunapendidikan di Tanah Air, termasuk di daerah terpencil, terluar, dan terasing, seperti di Papua dan NTT.

Indonesia berkemajuan teraktualisasi jika Islam berkemajuan bisa ditransformasikan dalam proses pembangunan mental spiritual bangsa dan didukung gerakan pemikiran, ilmu, riset, dan peradaban serta dipadukan dengan amal nyata dan penguatan budaya keumatan yang kokoh dan produktif, seperti budaya malu, disiplin, membaca, menulis, berkarya, budaya beramal saleh.

Indonesia berkemajuan, tentu diharapkan dunia menjadi peradaban besar, jika nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dapat dipahami, dididikkan, dan disosialisasikan secara transformatif-kultural, dari pemahaman dogmatis menuju kritis-transformatif yang kontekstual.

Dengan begitu, Islam berkemajuan secara teologis menghendaki integrasi dua model kritik sekaligus, yaitu kritik teks dan konteks (realitas sosial) dengan senantiasa merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan relevansi sosial keumatan.

Pada saat sama umat Islam harus mampu menampilkan diri sebagai ummatan wasathan (umat moderat, Islam moderat), tidak ekstrem kanan apalagi kiri; tidak anarkistis dan tidak pula teroris, toleran, tapi tetap tegas dan teguh pendirian.

Selain itu, menuju Indonesia berkemajuan di masa depan diperlukan aktualisasi Islam yang berwajah humanis karena watak dasar Islam adalah agama damai dan mencintai perdamaian. Bangsa ini tidak mungkin berkemajuan jika warganya perang saudara, tidak bersatu dan bersinergi dalam membangun “keluarga dan rumah besar Indonesia”.

Islam berkemajuan harus paralel dengan Indonesia berkemajuan, bervisi rahmatan lil ‘alamin: moderat, ramah, penuh perdamaian, toleran, kasih sayang, antikorupsi, antikekerasan, antiterorisme, anti-illegal logging, anti-trafficking, antiketidakadilan.

Menuju Islam dan Indonesia berkemajuan, sudah saatnya sistem nilai Islam ditransformasi ke tatanan kehidupan kebangsaan dan keumatan, sekaligus sistem dunia yang adil, damai, sejahtera, dan berkeadaban melalui berbagai amal usaha dan kerja nyata konstruktif, bukan destruktif.

Jadi, Islam berkemajuan sekaligus rahmatan lil ‘alamin harus menjadi visi-misi bersama untuk menjadikan Islam sebagai agama teladan yang sukses berkontribusi dalam membangun peradaban Indonesia masa depan berkemajuan, yaitu Indonesia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkeadaban, bersatu, berdaulat, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial.
(Sumber: Koran Republika, 25 Mei 2016)

Tentang penulis:
Muhbib Abdul Wahab, Sekretaris LP3 PP Muhammadiyah, Dosen Pascasarjana UIN Jakarta.

Awal Buram Perekonomian 2016

Oleh Anif Punto Utomo

Presiden Joko Widodo kecewa dengan kinerja ekonomi pada kuartal I 2016 yang hanya tumbuh 4,92 persen. Laju pertumbuhan itu seolah menenggelamkan secercah harapan yang diukir kuartal terakhir tahun lalu yang sudah tumbuh 5,04 persen.

Kekecewaan dialamatkan ke kementerian dan lembaga yang belum mampu menggenjot secara maksimal penyerapan belanja modal yang dinilainya mampu memacu pertumbuhan. Akselerasi belanja pemerintah, yang sudah difasilitasi dengan tender proyek sebelum masuk tahun anggaran, belum optimal. Serapan anggaran pemerintah pusat hingga 31 Maret 2016 tercatat Rp 193,5 triliun atau baru 14,6 persen.

Apakah perlambatan ekonomi itu semata karena rendahnya penyerapan belanja pemerintah? Tentu saja tidak. Situasi bisnis yang dinilai pengusaha belum kondusif ikut menjadi penyebab, kalau kita lihat Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada kuartal I tahun ini yang 99,46 (turun dari kuartal IV 2015 yang 105,22).

ITB adalah indikator perkembangan ekonomi usaha terkini yang datanya diperoleh dari survei tendensi bisnis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Bank Indonesia. ITB merupakan indeks yang menggambarkan kondisi bisnis dan perekonomian pada triwulan berjalan. Semakin rendah indeks berarti kondisi bisnis secara umum menurun.

Kondisi tersebut diperkuat lagi dengan turunnya pertumbuhan kredit pada kuartal I. Target pertumbuhan yang 12-14 persen tidak tercapai. Padahal, Bank Indonesia sudah memberi berbagai kebijakan pelonggaran likuiditas. Ini mencerminkan bahwa sektor usaha menahan diri tidak melakukan ekspansi, mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif.

Di sisi lain, pada periode yang sama konsumsi rumah tangga melambat karena permintaan dan daya beli masyarakat yang sedang turun. Masyarakat menengah atas cenderung menahan konsumsi, sedangkan kelas bawah mengalami penurunan daya beli. BPS mencatat pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen dari biasanya yang selalu di atas lima persen.

Di tengah kondisi ekonomi yang kurang bagus, semakin menjadi pertanyaan ketika pada April 2016 terjadi deflasi 0,45 persen. Inilah rekor deflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, sebelumnya deflasi tertinggi pada Februari 2015 yang 0,36 persen. Deflasi tinggi tersebut terutama disokong oleh penurunan transportasi (0,29 persen) dan bahan makanan (0,22 persen).

Deflasi ini bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi deflasi akan menurunkan inflasi tahunan. Dengan begitu, akan berdampak positif pada kurs rupiah dan  penurunan bunga bank. Namun, di sisi yang lain, deflasi ini juga bisa menunjukkan melemahkan daya beli masyarakat dan ini sesuai dengan turunnya konsumsi rumah tangga.

Problematika menjadi kian kompleks ketika penerimaan pajak juga terus menurun. Pada April 2016 penerimaan pajak tercatat Rp 98 triliun, lebih rendah dibanding April tahun lalu Rp 105 triliun. Penurunan terbesar adalah pada PPh badan, kemudian disusul PPN (pajak pertambahan nilai), dan PPh wajib pajak luar negeri. Konsekuensinya, utang negara terus menumpuk karena satu-satunya jalan menutupi kekurangan anggaran adalah dari menerbitkan surat utang.

Pada April itu pula indeks nilai tukar petani merosot menjadi 101,22 atau turun 0,10 persen dibanding bulan sebelumnya. Posisi itu mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan menurun.

Begitulah. Mengawali tahun monyet ini, perekonomian kita belum begitu menggembirakan, bahkan sudah mulai muncul kepesimistisan. Semula banyak berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I sudah di atas lima persen meneruskan pertumbuhan kuartal sebelumnya. Tetapi, harapan dan kenyataan rupanya tidak selalu nyambung.

Apakah berarti perekonomian kita pada kuartal berikutnya masih bergulat dengan pelamahan atau justru mengalami rebound, bergantung pada pemerintah. Pemerintah berperan dalam menggenjot belanja negara agar sesuai target sehingga mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Proyek-proyek besar segera direalisasikan sehingga selain menjadi penggerak ekonomi juga akan menyerap tenaga kerja.

Pemerintah juga berperan dalam membuat iklim yang lebih kondusif agar dunia usaha makin bergairah, perbankan makin besar menyalurkan kredit. Paket ekonomi yang sudah sampai episode 12, yang sampai saat ini belum begitu terasa dalam menggairahkan ekonomi, perlu dievaluasi pelaksanaannya di lapangan.

Stabilitas kurs rupiah dengan kecenderungan menguat pada kisaran kurs Rp 13.100 sampai Rp 13.400 per dolar AS menjadi modal untuk optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal berikutnya.

Kerja bareng antara pemerintah dan BI untuk menurunkan suku bunga tampaknya akan mulai berbuah. Selama ini ada perbedaan pendapat antara pemerintah (khususnya Wapres Jusuf Kalla) dan BI.

Pemerintah berpandangan, ketika ekonomi krisis, bunga justru harus diturunkan untuk merangsang dunia usaha bergerak. Sebaliknya, BI berpegang pada teori ekonomi klasik bahwa pada saat krisis bunga harus dibiarkan tinggi agar inflasi dan kurs tetap terjaga.

Kini mulai ada kesamaan pandangan. Apalagi, dibarengi dengan kondisi inflasi yang rendah. Otoritas Jasa Keuangan pun turut berperan menekan perbankan untuk menurunkan suku bunga. Ini menjadi kabar positif buat menggerakkan perekonomian.

Dengan bunga rendah, perusahaan berani mengambil kredit di bank untuk ekspansi. Usaha-usaha new comer juga akan berani menarik pinjaman dari bank sehingga ekonomi akan makin bergairah.

Pemerintah juga perlu memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat. Tak bisa dimungkiri bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama (sekitar 55 persen) pembentuk produk domestik bruto (PDB).

Data yang cukup melegakan, yakni dalam satu tahun terakhir ini, di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas, terjadi penyerapan jumlah angkatan kerja yang signifikan dan penurunan jumlah orang miskin.

Indeks gini yang dalam satu dekade sebelumnya terus naik tahun kemarin sudah turun ke 0,40 dari 0,41. Ini mengindikasikan sudah ada perbaikan kualitas dalam pertumbuhan ekonomi.

Harapannya pada kuartal II dan berikutnya, pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Meskipun diawali dengan kemuraman, tetap ada peluang untuk mengakhiri tahun ini dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu.
(Sumber: Koran Republika, 23 Mei 2016)

Tentang penulis:
Anif Punto Utomo, Direktur Indostrategic Economic Intelligence.

Nasionalisme Versus Transnasionalisme

Biyanto Oleh Biyanto

Warga bangsa Indonesia hingga kini masih dalam suasana memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Peringatan Harkitnas merujuk pada pendirian gerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter.

Meski pada awalnya lebih menunjukkan sifat eksklusif karena anggotanya Jawa sentris, sejak 1930 Budi Utomo membuka diri bagi orang luar Jawa. Tanggal pendirian Budi Utomo ditetapkan sebagai permulaan kebangkitan nasional atau gerakan kebangsaan (nasionalisme). Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Budi Utomo merupakan permulaan dari siklus 20 tahunan yang sangat menentukan perjalanan bangsa.

Seperti diketahui, setelah berdirinya Budi Utomo terjadi beberapa peristiwa yang sangat melegenda. Sumpah Pemuda pada 1928 merupakan episode kedua yang menunjukkan semangat kaum muda tatkala berikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Selanjutnya pada 1945 lahir angkatan 45 yang berperan dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan.

Pada 1966 ditandai dengan munculnya angkatan 66 yang menyelamatkan bangsa dari pemberontakan Gerakan 30 September. Rezim Orde Baru yang menggantikan Orde Lama juga dilanda gerakan protes sejak pertengahan 1980-an. Meski demikian, gerakan protes itu baru menunjukkan hasil spektakuler pada 21 Mei 1998, tatkala Presiden Soeharto menyatakan mundur.

Sejak Orde Baru tumbang pada 1998, kita pun mengenal era reformasi. Sayang sekali, spirit reformasi yang penuh idealita itu harus berjalan tertatih-tatih. Itu karena ada begitu banyak persoalan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya yang terus mendera bangsa. Sebagai gerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis- Jawa, Budi Utomo telah menunjukkan sifat terbuka. Itu dapat diamati melalui penerimaan anggota Budi Utomo terhadap kelompok dari luar.

Dalam hal ini patut dikemukakan hubungan baik tokoh-tokoh Budi Utomo dengan KH Ahmad Dahlan, pendiri dan ideolog Muhammadiyah. Kiai Dahlan bahkan aktif mengajar agama di kalangan aktivis Budi Utomo. Saat Budi Utomo menyelenggarakan kongres pada 1917, Kiai Dahlan diundang secara khusus untuk memberikan ceramah. Hebatnya, kongres itu diselenggarakan di rumah Kiai Dahlan. Peserta kongres sangat tertarik dengan ceramah Kiai Dahlan.

Sebagian anggota Budi Utomo juga meminta Kiai Dahlan memberikan pengajian sekaligus membuka cabang Muhammadiyah di daerahnya. Fakta sejarah yang menarik ini penting karena dapat memberikan pelajaran bahwa telah terjadi sinergi antara pelopor gerakan nasionalisme dengan tokoh-tokoh Islam.

Sinergi itu dimungkinkan karena di antara mereka memiliki kesamaan tujuan, yakni mengantar bangsa menjadi lebih maju, berdaulat, dan terbebas dari segala penindasan. Pertemuan tokoh-tokoh nasionalis dan agamais juga menunjukkan bahwa cita-cita gerakan kebangsaan sejalan dengan ajaran agama. Melalui gerakan kebangsaan, tokohtokoh nasionalis-agamais berjuang dengan sepenuh hati untuk mencapai kedaulatan bangsa.

Apalagi Islam juga mengajarkan sejumlah nilai yang sejalan dengan nasionalisme, seperti kemerdekaan (alhurriyah), keadilan (al-adalah), musyawarah (syura), dan kesamaan derajat (al-musawa ). Nilai-nilai keagamaan itu jelas relevan dengan keinginan tokoh-tokoh pergerakan agar bangsa terbebas dari kolonialisme.

Melalui kesamaan persepsi inilah tokoh-tokoh pergerakan, baik yang berlatar belakang nasionalis maupun agamais, bersatu untuk mewujudkan suatu organisasi politik yang dalam konteks modern disebut negara bangsa (nation-state ). Kesadaran mengenai pentingnya mewujudkan suatu bangsa jelas membutuhkan pengorbanan. Apalagi jika berkaca pada realitas kemajemukan bangsa yang multietnik, agama, dan budaya.

Dalam konteks inilah perlu dipahami pernyataan teoretikus politik asal Prancis, Ernest Renan (1823-1892). Renan mendefinisikan bangsa sebagai suatu perwujudan solidaritas tingkat tinggi yang dibangun oleh kesediaan berkorban pada masa lalu berikut kesiapan menghadapi masa depan. Ungkapan Renan memberikan penegasan bahwa untuk tetap menjadi suatu bangsa dibutuhkan kemampuan merawat solidaritas dan semangat rela berkorban.

Untuk merawat nilai-nilai solidaritas dan pengorbanan yang menjadi ikatan suatu bangsa ternyata tidak mudah. Apalagi, saat ini keinginan untuk memperkuat gagasan tentang kebangsaan memperoleh tantangan seiring dengan menguatnya posisi gerakan keagamaan yang bercorak transnasional.

Gerakan keagamaan transnasional bisa ditemukan dalam beberapa kelompok Islam yang senantiasa memperjuangkan simbol-simbol keislaman. Meski gerakan keagamaan transnasional sangat bervariasi, umumnya mereka memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan.

Ajaran Islam dipahami mencakup persoalan agama dan negara sekaligus (aldin wa al-dawlah). Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga harus dilaksanakan di segala waktu dan tempat. Bagi gerakan keagamaan yang fundamentalis, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan.

Kelompok fundamentalis juga berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode awal, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Cita-cita kelompok Islam politik ini kemudian diwujudkan melalui perjuangan yang berorientasi pada gerakan transnasional. Kelompok ini berpandangan bahwa sistem khilafah merupakan solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat.

Dengan mencitakan dunia yang dipimpin seorang khalifah berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Itu karena nasionalisme menekankan kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan nasionalisme juga mengakui eksistensi keragaman etnik, agama, budaya, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Lain dengan itu, gagasan transnasional bersifat lintas batas dan didasarkan kesamaan agama. Pandangan ini jelas bertabrakan dengan gagasan nasionalisme dan hukum internasional yang mengatur batas wilayah suatu bangsa. Kini tugas kita adalah mengajak kelompok-kelompok fundamentalis untuk terus berdialog. Kelompok-kelompok fundamentalis harus diyakinkan bahwa nasionalisme sejalan dengan ajaran agama dan keinginan para pendiri negeri.

Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil konsensus tokoh-tokoh nasionalisagamais. Kini tugas semua komponen bangsa adalah mengisi negeri tercinta dengan berbagai capaian yang membanggakan.
(Sumber: Koran SINDO, 24 Mei 2016)

Tentang penulis:
Biyanto, Dosen UIN Sunan Ampel dan Wakil Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur.

Memahami Karakter Tiap Generasi

Oleh Dianta Sebayang

Kebangkitan generasi X,Y,Z dan Alpha bukan melulu masalah nasionalisme atau melawan ketidakadilan, tapi kebangkitan sistem pendidikan holistik guna mencetak generasi yang memanusiakan manusia. Generasi ini tidak hanya cerdas secara intelegensia, tetapi juga emosi, spiritual, dan mampu bertahan menghadapi inovasi.

Bukankah tiap hari hati setiap orang dibuat teriris-iris dan miris akan generasi Z? Massa khawatir perubahan gaya hidup dan pola pikirnya yang mengganggap media sosial ajang mengekspresikan diri untuk mendapat pengakuan ke-”aku”-annya dengan menghalalkan berbagai cara. Ini mulai dengan membuat status nyeleneh, kadang menghina dan provokatif tanpa memikirkan perasaan orang.

Mereka mengumbar foto-foto keindahan alam sampai kemolekan tubuh sendiri hanya untuk mendapatkan “like”. Yang lebih miris, banyak generasi Z, X, dan Y pun meng-upload gambar atau video tak pantas. Generasi X dan Y telah tidur panjang dalam nostalgia di mana Indonesia bisa begitu berjaya dengan hanya mengandalkan sumber daya alam. Mereka akhirnya menghasilkan generasi yang lebih melihat hasil, bukan proses. Mereka lebih menghargai angka daripada rasa.

Sejak Generation Theory muncul istilah generasi X, Y, dan Z. Segala sesuatu, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan, sering dikaitkan dengan ciri-ciri generasi tersebut untuk mencari jalan tengah agar antar-generasi saling memahami.

Ada 5 generasi setelah perang dunia kedua. Pertama, Baby Boomer (lahir tahun 1946-1964) yang memiliki banyak saudara, dampak  pasangan yang berani punya banyak keturunan. Mereka  adaptif, mudah menerima, dan menyesuaikan diri.

Kedua, generasi X (1965-1980). Masa ini sebagai awal penggunaan personal computer, video games, TV kabel, dan internet. Data disimpan di floopy disk atau disket. MTV dan video games sangat digemari. Menurut penelitian Jane Deverson, sebagian generasi ini memiliki perilaku negatif seperti tidak hormat pada orangtua. Mereka mulai mengenal musik punk dan mencoba menggunakan ganja. Kekurangan generasi ini selalu menghitung kontribusi yang telah diberikan perusahaan terhadap hasil kerjanya.

Ketiga, generasi Y (1981-1994) disebut generasi milenial. Generasi Y mulai dipakai media Amerika Serikat Agustus 1993. Generasi banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Mereka juga suka game online. Saat muda mereka bergantung pada kerja sama kelompok.

Ketika dewasa menjadi lebih bersemangat bekerja secara berkelompok terutama di saat-saat kritis. Pada paruh baya, mereka sangat berenergi, berani mengambil keputusan dan kebanyakan mampu menjadi pemimpin kuat. Saat tua, mereka  mampu berkontribusi ke masyarakat. Keempat, generasi Z (1995-2010) disebut iGeneration atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan Y, tapi mampu mengaplikasikan setiap kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing, dan mendengarkan musik menggunakan headset.

Ini generasi digital yang gandrung teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Informasi pendidikan diakses cepat. Mereka  berkomunikasi dengan semua kalangan lewat jejaring sosial. Kelima, generasi Alpha (2011-2025) sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar.

Bangkit

Bangsa perlu berbenah membuat sistem pendidikan minimal untuk diri sendiri dan lingkungan yang  bisa membuatnya menjadi manusia yang memanusiakan. Pendidikan holistik mementingkan dan menghargai nilai dari proses penuh kejujuran dan kerja keras.

Perlu disadari, banyak oleh pimpinan negara maupun perusahaan bahwa dewasa ini generasi X masih mendominasi. Sementara, generasi Y masih menggeliat mencari kemapanan pekerjaan. Tidak dipungkiri beberapa sudah menjadi pimpinan perusahaan sejak muda. Generasi Z, keturunan X dan Y merupakan anak-anak muda yang rata-rata masih mencari jati diri. Beberapa di antaranya sudah berpenghasilan besar, terutama dari bidang seni.

Bagi generasi sebelumnya, X dan baby boomer, dan Y memberi kesan tak terlalu membanggakan. Soalnya, mereka memiliki beberapa ciri negative seperti tak bersyukur, egosentris, individualis, dan gampang bosan. Secara politis, gen Y juga cenderung tak mau terlalu ambil pusing, meski umumnya mempunyai toleransi tinggi. Sepintas, gen Y terlihat pintar, aktif, dan agresif.

Akibatnya, generasi pendahulu sering beranggapan gen Y tidak pernah serius dan tidak disiplin. Secara singkat, gen Y tumbuh di tengah hiruk-pikuk perkembangan teknologi wireless. Paparan teknologi juga mempengaruhi kepekaan gen Y terhadap perubahan.

Mereka tidak takut perubahan, namun sering kali tak sabar. Mereka akrab internet dan sangat aktif dalam jejaring sosial. Gen Y itu  egosentris dan senang unjuk diri. Majalah Time menyebutnya ‘me me me generation.’

Gen Y pribadi yang bekerja untuk dapat menerapkan kreativitas, serta mencari lingkungan kerja santai, penuh hura-hura. Mereka bekerja tidak terlalu serius karena bukan untuk kehidupan atau menghidupi keluarga seperti generasi sebelumnya. Mereka sangat techno-minded dan berinteraksi lebih banyak melalui gadget (Skype, Whatsapp, Twitter, Facebook).

Sayang, gen Y dianggap tak berkomitmen dan loyal. Dalam bekerja, mereka cenderung seperti kutu loncat. Kesempatan untuk traveling juga menjadi alasan kuat berpindah kerja. Selain itu, ikatan teman juga dengan mudah membuat mereka mengubah karier dan pekerjaan.

Maka, perlu memperbaiki situasi dengan memaksimalkan potensi serta mencoba mencari solusi untuk merangkul semua. Generasi X, Y, dan Z mempunyai sifat positif dan negatif. Dengan memahami perbedaan, diharapkan para pendidik dapat mengerti individu-individu dari tiga generasi ini sesuai dengan ciri khasnya. Tentu tantangan generasi Z lebih besar daripada Y atau X.

Generasi X dan Y yang sudah dan akan memiliki generasi Z atau Alpha tentu harus sudah memahami karakteristik generasi termuda ini. Mereka patut diawasi terutama penggunaan internetnya, tapi tentunya tidak dikerasi. Sebagai orangtua, generasi X dan Y harus bersikap tegas, namun lembut dan sabar. Orangtua harus membangun dialog dan komunikasi yang sehat serta terbuka. Mereka hadir secara utuh mendampingi serta mendidik berdasar nilai karakter positif dengan penuh cinta.
(Sumber: Koran Jakarta, 25 Mei 2016)

Tentang penulis:
Dianta Sebayang SIP ME, Kandidat Doktor Universitas Indonesia, Dosen Universitas Negeri Jakarta.

Konvensi Indonesia Berkemajuan

Oleh Bachtiar Dwi Kurniawan

Pada 23-24 Mei Pusat Muhammadiyah menggelar acara “Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan: Jalan Perubahan Membangun Daya Saing Bangsa”. Istilah “berkemajuan” menjadi tema yang sangat populer di kalangan Muhammadiyah dan sebenarnya bukan hal baru.

Kalau kita tengok ke belakang, gagasan berkemajuan dapat dilacak dari spirit para pendahulu, pendiri Muhammadiyah yang mengidamkan Islam sebagai agama yang berkemajuan. Rumusan dari gagasan Islam berkemajuan bisa ditemukan dari hasil muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta, khususnya tentang “pandangan Islam yang berkemajuan”.

Gagasan ini terus mengggelinding dan mendapat peneguhan sekaligus penegasan ketika Muhammadiyah menggelar Muktamar ke-47 di Makassar pada 2015 yang secara spesifik mengangkat tema “Gerakan pencerahan untuk Indonesia yang berkemajuan”.

Tema berkemajuan diangkat Muhammadiyah bukan tanpa alasan. Muhammadiyah memandang dan menyakini bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan.

Islam berkemajuan menyemai benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Begitu bunyi tanfidz Mukatamar Muhammadiyah seabad tahun 2010 tentang “Pandangan Islam yang Bekemajuan”.

Prof Dr Din Syamsuddin, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, pernah menyampaikan, Islam berkemajuan beriringan dengan konsep negara Indonesia. Cita-cita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang di Pembukaan UUD 45 adalah hal yang juga dicita-citakan oleh Islam berkemajuan.

Spirit Islam yang maju dan semangat kebangsaan yang juga menginginkan kemajuan harus dirajut untuk berjalan seirama, bersinergi untuk mengisi cita-cita kemerdekaan bangsa. Visi dan spirit kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara harus diterjemahkan dalam ranah yang lebih operasional dan praksis di berbagai sektor kehidupan agar bisa menjadi bangsa yang berdaya saing dan maju.

Melalui momentum kebangkitan nasional, Muhammadiyah menerjemahkan gagasan Islam berkemajuan dalam spirit dan bingkai kebangsaan. Dari Islam berkemajuan untuk Indonesia yang berkemajuan, begitulah kira-kira. Gerakan Muhammadiyah yang sejak awal dikenal sebagai gerakan pembaruan sejatinya berujung pada kemajuan itu sendiri.

Kiprah Muhammadiyah tak bisa dimungkiri memang untuk memajukan kehidupan bangsa. Hal ini bisa dilihat dari gerakan Muhamamdiyah yang nyata di berbagai bidang, khususnya pendidikan, kesehatan, humanitas, pemberdayaan masyarakat, sosial, dan ekonomi.

Pandangan Islam berkemajuan punya daya hadap dan relevansi yang sesuai realitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pelbagai persoalan bangsa yang kini masih mendera, seperti korupsi yang kian masif, kejahatan serta kemungkaran yang makin canggih, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan bangsa juga masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai. Singkat cerita, daya saing bangsa sebagai bangsa yang besar masih terlihat lemah jika dibandingkan negara-negara lain.

Berdasarkan the Global Competitiveness Report pada 2015-2016 yang disusun berdasarkan 113 indikator yang memengaruhi produktivitas suatu negara, posisi Indonesia di urutan ke-37 dari 140 negara. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia masih kalah jauh dengan Singapura yang di peringkat kedua, Malaysia posisi 18, dan Thailand peringkat 32.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga belum menunjukkan performa membanggakan. IPM Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 187 negara. Dengan posisi itu, tentu pemerintah dan segenap elemen bangsa harus lebih bekerja keras dalam mengupayakan perbaikan kualitas pembangunan manusia.

Salah satu penyebab angka IPM kita tak berubah signifikan beberapa tahun terakhir karena adanya ketimpangan pembangunan antardaerah. Perlu langkah terobosan akselerasi untuk mempersempit jurang pembangunan manusia Indonesia.

Dekadensi moral juga menjadi masalah berat. Para pimpinan dan elite bangsa tidak sedikit yang menunjukkan tingkah laku tak patut untuk dicontoh, korupsi, penyalahgunaan kekuasan, perilaku tak tahu malu dan tidak patut terus saja dilakukan, sehingga menjadi contoh betapa bangsa ini krisis moralitas.

Kita tidak bisa lagi mengatakan perilaku amoral ini dilakukan oknum. Kalau oknum, mengapa gejala ini hampir merata dan begitu banyak? Tentu, ini menjadi catatan tersendiri.

Moralitas pemimpin ternyata agak paralel dengan moralitas masyarakat yang terlihat juga semakin pragmatis dan permisif. Perilaku tidak beradab begitu nyata dilakukan tanpa malu dan menerabas sekat-sekat kemanusiaan.

Tentu, gambaran sekilas kondisi bangsa ini yang mungkin dalam batas tertentu terkesan simplistis, begitu muram dan berat. Tapi, kita tidak bisa pesimistis menghadapi beratnya permasalahan. Kita harus memompa optimisme, yakin daya upaya mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, seperti yang dicita dan diidamkan akan tercapai.

Ada beberapa prasyarat untuk menjadikan Indonesia berkemajuan. Pertama, Indonesia berkemajuan tidak boleh sebatas slogan. Berkemajuan harus menjadi etos dalam setiap gerak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, gagasan Indonesia berkemajuan harus operasional dan diterjemahkan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di ranah pemerintah, masyarakat, atau privat. Proses pemajuan keadaban publik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menjadi pilar sendi kehidupan berbangsa harus menjadi prioritas.

Ketiga, Muhammadiyah bersama elemen bangsa lainnya, termasuk negara itu sendiri harus terus mendorong mewujudnya gagasan kemajuan. Semua elemen bangsa harus satu visi dalam menjadikan Indonesia yang berkemajuan.

Tak boleh lagi ada perpecahan orientasi pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita boleh menoleh ke belakang, tapi hanya untuk mengambil pelajaran, tidak untuk kembali ke belakang.

Perbedaan memang menjadi realitas kemajemukan yang menjadi kodrat Tuhan. Kita sebagai ciptaan tidak punya kuasa menyamakan segala sesuatu yang dari sananya sudah berbeda. Tapi, kita sebagai manusia diberi kelebihan untuk menyatukan dan mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan bersama yang kuat dan kokoh dalam bingkai persatuan untuk kemajuan bersama.

Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan berkemajuan ini harus menjadi contoh, bahkan aktor penting pelaku gerakan kemajuan untuk Indonesia yang berkemajuan. Islam berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan akan mewujud menjadi Indonesia berkemajuan jika aktor penggerak kemajuan ini serius dan konsisten mendorong dan menggerakkan proses kemajuan dalam setiap relung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kita semua menyambut baik gelaran konvensi Indonesia berkemajuan ini. Semoga, mampu menghimpun ide dan menyatukan gagasan kemajuan untuk akselerasi Indonenesia yang maju dan berdaya saing. Selamat berkonvensi!
(Sumber: Koran Republika, 24 Mei 2016)

Tentang penulis:
Bachtiar Dwi Kurniawan, Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta (UMY).



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,554,666 hits
Mei 2016
S S R K J S M
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 93 pengikut lainnya