Menu Terbaru Senin 8 Februari 2016

Agus Riewanto
Revisi UU Pilkada Serentak
artikel dosen

M Alfan Alfian
Refleksi 69 Tahun HMI
artikel pengamat

Muhammad Firdaus
Posisi Pertanian Indonesia di WTO
artikel pengamat

Tatang Muttaqin
Potret Pendidikan NU
artikel pengamat

Intan Mahabah Nabila
LGBT dalam Perspektif Hukum (Islam)
artikel mahasiswa

Triyono Lukmantoro
Uji Publik Televisi Swasta
artikel pengamat

Rifky Ismail
IKM Versus SNI
artikel pengamat

Aunur Rofiq
Ekonomi Global dan Risiko Domestik
artikel pengamat

Samsul Hadi
Gafatar, Ajaran Menyimpang, dan Terorisme
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Penjaga Taman Kearifan
artikel pengamat

Benny Susetyo
FKUB Wujudkan Persaudaran Sejati
artikel pengamat

Hendra Kurniawan
Imlek dan Keharmonisan Lasem
artikel pengamat

Rofiuddin 
Ancaman Amputasi KPK
artikel pegiat LSM

Fathur Rokhman
Membumikan Agenda Revolusi Mental
artikel pengamat

Sidik Pramono
Membiasakan Diri dengan Pilkada
artikel pengamat

Agus Kristiyanto
Membangun Kapasitas Lembaga Keolahragaan
artikel pengamat

Serta 13053 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Membumikan Agenda Revolusi Mental

Oleh Fathur Rokhman

REVOLUSI Mental menjadi tema besar dalam Konvensi Kampus XII dan Temu Tahunan XVIII Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016. Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menggugah tentang revolusi mental untuk mendukung pencapaian generasi emas.

Ada semangat yang membuncah dalam pidato itu. Presiden Jokowi menunjukkan iktikad baik dan kemauan keras untuk melakukan perubahan secara mendasar dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Meski demikian, semangat itu belumlah cukup menjadi bekal menjalankan program revolusi mental dalam tataran praktis.

Agar berdampak, gagasan besar itu perlu diterjemahkan dalam agenda yang membumi. Bahkan sebisa mungkin ditopang oleh kekuatan bawah yang masif. Artinya, revolusi mental harus menjadi agenda bersama masyarakat, bukan hanya program pemerintah. Salah satu semangat Jokowi adalah melakukan deregulasi. Ia mengungkapkan, setidaknya ada 3.000 peraturan daerah bermasalah.

Alih-alih mempercepat pembangunan, regulasi bermasalah justru dapat menghambat. Regulasi yang menyerupai benang kusut, sejatinya adalah refleksi kekusutan cara berpikir. Kekusutan mentalitas seperti sebuah penyakit, menyebabkan kekusutan dalam berbagai bidang kehidupan lain. Jika terus berlanjut, kondisi demikian dapat menyebabkan akumulasi kekusutan yang berakibat pada kejutan sistem berpikir.

Ibarat tubuh, sistem saraf saling sekarut sehingga menyebabkan stroke dan kelumpuhan. Jauh sebelum Jokowi memopulerkan revolusi mental, telah muncul kesadaran kolektif bahwa masalah mentalitas merupakan masalah yang fundamental. Masyarakat Indonesia lazimnya percaya, tindakan manusia merupakan buah dari proses mental.

Mentalitas baik menghasilkan tindakan baik, mentalitas buruk melahirkan tindakan buruk pula. Istilah itu bahkan telah dikemukakan Soekarno. Di ranah akademik, persoalan mentalitas juga telah menjadi perhatian serius.

Prof Koentjaraningrat mendeskripsikan dengan sangat baik dalam karya legendarisnya Kebudayaan, Mentalitas, Pembangunan. Ia berhipotesis ada lima masalah mental bangsa Indonesia: suka menerabas, meremehkan kualitas, tidak percaya diri, berdisiplin semu, dan suka mengabaikan tanggung jawab.

Lebih tajam lagi, wartawan senior Mochtar Lubis mengungkapkan bahwa manusia Indonesia memiliki sejumlah mental negatif: hipokrit, feodal, percaya takhayul, tidak hemat, bukan pekerja keras, dan tukang menggerutu. Namun, Moctar juga mengapresiasi manusia Indonesia sebagai manusia yang berjiwa seni tinggi.

Harus Diatasi Meskipun pendapat Koentjaraningrat dan Mochtar Lubis masih menjadi bahan berdebatan di ruang akademik, masyarakat mengakui bahwa mentalitas negatif a d a l a h masalah a k t u a l y a n g harus segera diatasi. Oleh karena itu, ketika ada calon presiden yang menawarkan revolusi mental, masyarakat menyambut antusias.

Lantaran menggunakan kata ìrevolusiî, tidak sedikit masyarakat yang mempersepsi program ini akan dilaksanakan dengan cepat. Ambil contoh: penegakan hukum. Sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga keadilan, justru kerap melahirkan justifikasi yang bertolak belakang dengan rasa keadilan.

Persoalan itu bermula dari ketamakan, sebuah persoalan mental. Dalam bidang yang lain, politik misalnya, di mana kehormatan menjadi nilai utama, justru kerap ditukarkan dengan jabatan. Masalah dalam politik juga terjadi karena, antara lain, mentalitas.

Jika akan diteliti lebih jauh, persoalan mentalitas dapat ditemukan dalam hampir semua bidang kehidupan: bisnis, pendidikan, bahkan keagamaan. Dengan peta demikian, kita bisa ambil simpulan sementara bahwa masalah mental merupakan masalah bersama.

Oleh karena itu, agenda revolusi mental dapat menjadi agenda masyarakat yang berjalan secara masif. Energi masyarakat dapat diakumulasi dalam sebuah gerakan yang berdampak besar dan bahkan permanen. Pertanyaannya: bagaimana menjadikan revolusi mental sebagai agenda masyarakat?

Salah satu pintu masuk paling memungkinkan bagi program ini adalah pendidikan. Dalam arena pendidikan, kebaikan dapat disemaikan sehingga terinternalisasi sebagai nilai personal. Dengan pembelajaran yang baik, mentalitas ideal yang selama ini didambakan dapat diwujudkan.

Beroposisi dengan hipotesis Koentjaraningrat dan Mochtar Lubis, manusia Indonesia dapat ditempa menjadi manusia jujur, cerdas, pekerja keras, dan lain sebagainya. Secara operasional, program ini memang perlu dijalankan dengan rencana strategis. Ini berarti, harus jelas kementerian mana yang bertanggung jawab memegang komando dan bagaimana mekanisme pendanaannya.

Namun jauh lebih penting dari itu, bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam program ini. Masyarakat bukan hanya sebagai partisipan, melainkan inisiator dan penggerak revolusi mental dalam lingkungannya. Masyarakat Indonesia memiliki rekam jejak sebagai masyarakat yang tangguh.

Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas dan energi melimpah saat memiliki agenda bersama. Di masa lalu, kreativitas itu berbuah pada kemerdekaan dan reformasi. Kini, energi itu dapat diarahkan merevolusi mental (diri sendiri). (Sumber: Suara Merdka, 5 Februari 2016).

Tentang penulis:
Prof Dr Fathur Rokhman MHum, rektor Universitas Negeri Semarang, peserta Konvensi Kampus XII Tahun 2016.

Potret Pendidikan NU

Oleh Tatang Muttaqin

Salah satu ormas terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU), baru saja merayakan ulang tahun ke-90. Usia matang untuk institusionalisasi sebuah organisasi yang lahir dan berbasis kultural Islam ala Indonesia yang kini populer dengan istilah Islam Nusantara.

Jauh sebelum didirikan pada 31 Januari 2016, tradisi NU sudah berkembang, terinternalisasi, dan tersosialisasi di sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, melalui pendidikan khas Indonesia, pesantren.

Dengan demikian, sejarah NU tak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang pendidikan umat Islam yang sebagian besar tak tersentuh oleh pendidikan resmi kolonial saat itu. Berbeda dengan Muhammadiyah yang langsung mereplikasi pendidikan modern ala Belanda saat itu, NU tetap mempertahankan tradisi kepesantrenan dengan jejaring kiai saat itu.

Namun, sesuai dengan semangat tradisi ulama, yaitu senantiasa merawat tradisi yang baik dan melakukan pencarian inovasi yang lebih baik (al-muhaafazhah ‘ala l-qadiimi sh-shaalih wa l-akhdz bi l-jadiidi l-ashlah), penyelenggaraan pendidikan NU juga mengalami proses adopsi dan adaptasi dengan terus menyinergikan misi organisasi, sistem pendidikan nasional yang ada, dan realitas lokal masyarakat yang dilayani.

Semangat inovasi ini tercetus sejak Muktamar kedua NU di Surabaya pada 1927. Saat itu, warga NU bersepakat menggalang dana untuk mendirikan madrasah dan juga sekolah (Zamzani, 2012).

Ditilik dari sisi pengelolaan, berbeda dengan satuan pendidikan Muhammadiyah yang langsung memiliki dan mengelola penyelenggaraan secara berjenjang, seperti birokrasi pemerintah, satuan pendidikan NU sebagian besar dimiliki dan dikelola individu (USAID, 2007). Untuk mengoordinasikan lembaga pendidikan itu, NU memiliki sayap lembaga, yaitu Rabithah Ma’ahid Islamiyah untuk jejaring pesantren dan Lembaga Pendidikan Ma’arif yang mengoordinasikan ribuan satuan pendidikan NU yang tersebar hampir di semua provinsi di Tanah Air.

Menurut Zamzani (2012), Muktamar ke-30 pada 1999 di Lirboyo, Kediri, merupakan momentum penting pengembangan pendidikan NU. Dalam muktamar ini, NU menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pendidikan NU yang merupakan instrumen terpenting penyebar dan penyubur misi NU, yaitu membentuk Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, serta melaksanakan paham Ahlussunah waljamaah, serta turut bertanggung jawab akan kelangsungan hidup bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mamat S Burhanudin, 2015).

Pemantapan tata kelola itu, dua tahun kemudian dioperasionalisasikan dalam Rakernas LP Ma’arif NU yang membagi satuan pendidikan ke dalam tiga kategori sekolah/madrasah; (1) yang didirikan oleh LP Ma’arif, (2) yang didirikan oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU bekerja sama dengan LP Ma’arif, dan (3) yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh jamaah atau lembaga lain di lingkungan NU.

Menurut laman resminya, setidaknya sampai saat ini, ada sekitar 6.000 lembaga pendidikan yang dikoordinasikan oleh Ma’arif yang tersebar di seantero nusantara. Tentu, tak mudah menilik sebaran dan kualitas semua jenis dan jenjang pendidikan sehingga difokuskan untuk jenjang pendidikan SMP dan madrasah tsanawiyah (MTs) karena untuk jenjang SD/MI sebagian besar telah disediakan pemerintah dan untuk jenjang SMA/MA/SMK tak mudah melakukan komparasi karena beragamnya jurusan dan jenis (track) pendidikan.

Untuk jenjang SMP/MTs, ada sekitar 1.400 lembaga pendidikan yang teridentifikasi sebagai bagian dari satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma’arif yang sebagian besarnya berbentuk MTs sekira 67 persen persen dan sisanya SMP. SMP/MTs Ma’arif NU itu telah menjangkau lebih dari 80 persen provinsi di Indonesia.

Berdasarkan peta itu, sebagian besar satuan pendidikan Ma’arif berada dalam manajemen Kementerian Agama yang mengelola madrasah. Sekalipun sebagian besar SMP/MTs Ma’arif berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (81,8 persen), juga cukup tersebar di lebih dari 70 persen kota dan menjangkau hampir 39 persen kabupaten ada di yang ada di Indonesia. (Diolah dari UN, 2013). Fakta ini memperlihatkan bahwa satuan pendidikan Ma’arif juga banyak melayani siswa di kota.

Ditilik dari latar belakang pekerjaan orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan Ma’arif, petani dan buruh cukup mendominasi (53 persen), disusul wiraswasta (21 persen), PNS dan karyawan swasta (18 persen), dan lain-lain (delapan persen). Siswa yang sekolah di SMP/MTs Ma’arif sebagian besar berlatar belakang SD/MI (58 persen), sekitar 21 persen lulusan SMP/MTs dan 17 persen lulusan SMA/MA/SMK serta hanya empat persen lulusan perguruan tinggi.

Potret itu menunjukkan bahwa sekalipun cukup banyak tersebar di kota di Pulau Jawa, tapi satuan pendidikan Ma’arif banyak melayani siswa dari keluarga menengah ke bawah yang tak tersentuh sekolah negeri. Di sinilah, kontribusi satuan Ma’arif berperan penting dalam membantu pemerintah untuk menjangkau yang tak terjangkau dalam menyukseskan pendidikan dasar untuk semua. Sebagai mitra dalam pembangunan pendidikan, satuan pendidikan LP Ma’arif layak mendapat perhatian dan dukungan guna memperkuat pembelajaran untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

Mengancik kualitas pembelajaran, tak mudah menyepakati tolok ukur kualitas pendidikan. Namun, sebagai indikator proxy, nilai ujian nasional (UN) bisa dijadikan rujukan. Merujuk hasil UN, kinerja satuan pendidikan Ma’arif untuk mata pelajaran bahasa Indonesia terbilang menggembirakan, di mana sebagian besar atau sekira 53 persen mampu melampaui nilai rerata nasional.

Capaian yang cukup baik ini, di samping kinerja pembelajaran juga dapat dijelaskan dengan realitas sebaran satuan pendidikan yang didominasi di Pulau Jawa yang cukup terekspose dengan ragam kosa kata bahasa Indonesia dalam keseharian dan media massa, sekali pun latar belakang pekerjaan dan pendidikan orang tua terbatas dapat terkompensasi.

Berbeda dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, rerata nilai UN mata pelajaran IPA dan matematika siswa di satuan pendidikan Ma’arif yang mampu melampaui rerata nasional masing-masing hanya 47 persen dan 46 persen. Mata pelajaran bahasa Inggris masih menjadi mata pelajaran yang relatif sulit, sehingga 58 persen siswa tak mampu melampaui rerata nasional.

Berdasarkan peta ini, perbaikan infrastruktur dan metode pembelajaran di satuan pendidikan Ma’arif perlu terus ditingkatkan. Upaya ini tidak mudah ketika dihadapkan pada realitas latar belakang orang tua siswa yang relatif terbatas, sehingga peran sekolah/madrasah menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

Sebagaimana satuan pendidikan swasta pada umumnya yang terbukti cukup efisien (Newhouse & Beegle, 2005), satuan pendidikan Ma’arif sudah berupaya maksimal, tapi tak mudah mendongkrak kualitas pendidikan dengan infrastruktur dan guru yang terbatas. Di sinilah kemitraan pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan menjadi tak terhindarkan (Patrinos, Barrera-Osorio, Guáqueta, 2009).

Penyelenggara pendidikan membantu memperluas akses dan pemerintah pusat dan daerah membantu memperkuat kualitas pembelajaran, terutama untuk satuan pendidikan yang melayani masyarakat kurang beruntung. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat ini akan mampu memperluas akses dan kualitas dengan biaya lebih murah dibanding pemerintah membangun sekolah negeri baru untuk menjangkau masyarakat kurang beruntung. ! (Sumber: Republika, 5 Februari 2016).

Tentang penulis:
Tatang Muttaqin, Penekun Kajian Pendidikan di the Inter-University Center for Social Science Theory and Methodology (ICS) The Netherlands

Ekonomi Global dan Risiko Domestik

Oleh Aunur Rofiq

Ekonomi domestik masih menghadapi tantangan seiring rentannya pertumbuhan ekonomi global. Meski tahun ini pertumbuhan ekonomi global di prediksi lebih baik dari tahun lalu, masih menyimpan sejumlah risiko.

Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk periode dua tahun mendatang. Lembaga dunia tersebut memperkirakan ekonomi dunia pada 2016 tumbuh 3,4% dan 3,6% untuk 2017. Tantangan lain yang dihadapi perekonomian nasional adalah terkait dampak global yang ditimbulkan oleh proses normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), baik dari sisi waktu maupun besaran perubahan tingkat suku bunga The Fed (Fed Fund Rate).

Setelah suku bunga The Fed naik pada pertengahan Desember 2015, tahun ini diperkirakan perlahan masih akan naik. Tantangan berikutnya adalah penurunan harga komoditas yang diperkirakan masih berlanjut pada 2016 sejalan berakhirnya super-cycle harga komoditas dan rendahnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Pertumbuhan ekonomi China yang melambat berakibat pada menurunnya laju produksi, konsumsi, dan investasi sehinggamemberikanpengaruh signifikan pada perekonomian global.

China yang memiliki pangsa pasar global mencapai 56% ikut memukul penurunan kinerja ekspor Indonesia, terutama ekspor komoditas akibat turunnya permintaan komoditas dari China. Di tengah perlambatan ekonomi global dan domestik, kinerja ekspor dan impor juga terkena dampaknya.

Pada 2015 kinerja ekspor dan impor kurang menggembirakan. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ternyata tidak mampu meningkatkan nilai ekspor nasional secara signifikan. Perkembangan ekspor yang kurang menggembirakan di antaranya disebabkan oleh banyak hal, terutama menyangkut anjloknya hargaharga komoditas ekspor utama di pasar dunia.

Sementara era booming ekspor komoditas pada tahun sebelumnya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan diri meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dan komoditas, terutama sektor manufakturbaikdalam memperkuat daya saing dan nilai tambah serta mengatasi defisit. Pada 2015eksporIndonesia turun 14,62% dari USD176,29 miliar menjadi USD150,25 miliar.

Adapun nilai impor turun 19,89% dari USD178,18 menjadi USD142,74 miliar. Faktor penting lainnya yang menghambat potensi peningkatan ekspor adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang ekspor serta pembiayaan perdagangan ekspor dan impor (trade financing ). Prospek ekspor impor 2016 sangat dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia, iklim usaha yang memungkinkan dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang secara wajar menurut prinsip ekonomi efisiensi, serta perilaku dunia usaha dalam bersaing merebut pasar di luar negeri.

Pelemahan ekonomi tahun lalu juga telah menekan kinerja sektor perbankan. Risiko kredit meningkat yang memengaruhi non-performing loan dan memengaruhi laba perusahaan akibat pelemahan rupiah. Penyaluran kredit melambat karena kemampuan sektor riil melambat dalam menyerap kredit.

Stabilitas fiskal juga menghadapi tekanan akibat penurunan harga minyak dan tidak tercapainya target lifting sehingga menekan penerimaan negara. Pada 2015 penerimaan negara dari migas hanya Rp177,47 triliun atau hanya 85% dari target APBN Perubahan 2015. Produksi minyak sepanjang 2015 adalah 777,560 barel per hari atau 94,2% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 825.000 barel/ hari.

Sementara produksi gas juga di bawah target yakni 6.933,27 billion british thermal unit (BBTU) atau 97,9% dari target 7.079 BBTU. Pemerintah menargetkan produksi minyak tahun ini sebesar 830.040 barel per hari dengan harga USD50/barel. Sementara saat ini harga minyak mentah di perdagangkan dalam kisaran USD30/barel sehingga terjadi selisih sebesar USD20/ barel.

Sementara itu, implikasinya terhadap APBN 2016, setiap terjadi pergeseran harga sebesarUSD1/ barel terhadap harga minyak akan mengurangi penerimaan negara sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp3,9 triliun. Sementara pengaruhnya terhadap belanja negara sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3,6 triliun. Baik dari sisi produksi maupun fluktuasi harga, asumsi dalam APBN 2016 akan sulit tercapai.

Konsekuensinya pemerintah harus merevisi APBN 2016 agar lebih realistis. Target produksi yang ditetapkan sebesar 830.040 barel per hari bakal sulit tercapai lantaran harga minyak mentah terus melorot. Kondisi ini membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) malas-malasan menggenjot produksi lantaran keuntungan menjadi tipis. Sementara dari sisi penerimaan perpajakan juga tidak mencapai target.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.761,6 triliun dengan target penerimaan pajak Rp1.294 triliun. Hingga akhir 2015 pemerintah hanya mengumpulkan penerimaan Rp1.055,61 triliun atau 83% dari target.

Target penerimaan pajak pada 2016 sebesar Rp1.565,8 triliun. Target itu meningkat 5% dari penerimaan negara tahun ini. Dalam empat tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Potensi penerimaan pajak nasional masih cukup besar jika melihat tax ratio yang masih rendah.

Menjawab Tantangan

Di tengah tantangan eksternal yang masih cukup berat, tantangan Indonesia mewujudkan ketahanan ekonominya sangat bergantung pada kemampuan bangsa kita sendiri dalam mengeliminasi berbagai hambatan dan sekaligus kemampuan meningkatkan daya saingnya. Pemerintah harus meningkatkanperansektorfiskal, sektor keuangan, dan iklim bisnis yang mampu mendorong pertumbuhan dunia usaha. Membaiknya iklim investasi dan pembangunan infrastruktur menjadi pendorong ekonomi di samping serapan anggaran dalam negeri.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah perlu melakukan disiplin fiskal yakni efektivitas dan efisiensi belanja negara yang diarahkan untuk sektorsektor yang lebih produktif. Selain itu, perekonomian juga perlu didukung oleh penguatan sektor keuangan. Dunia usaha harus memperoleh dukungan sektor keuangan dan perbankan yang efisien.

Untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan domestik harus kuat. Dengan demikian, Indonesia tidak terlalu bergantung pada dana-dana asing untuk pembiayaan pembangunan. Bank Indonesia sudah melonggarkan BI Rate seiring laju inflasi dan defisit transaksi berjalan yang menurun.

Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,25% dari 7,5% dengan lending facility 7,75% dan deposit facility 5,25%. Meski demikian, suku bunga kita masih cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN. Suku bunga kita hanya lebih rendah dari Myanmar yang mencapai 10%.

Sementara suku bunga di Singapura 0,21%, Kamboja 1,12%, Thailand1,50%, Malaysia 3,25%, Filipina 4%, Laos 4,5%, Vietnam 4,5%, dan Brunei Darussalam 5,50%. Pemerintah berharap penurunan BI Rate masih akan berlanjut guna mendorong sektor riil.

Namun, disadari bahwa penurunan BI Rate memiliki risiko karena ekonomi global yang masih tidak menentu dan masih ada kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga sehingga bisa memicu arus modal keluar yang bisa menekan nilai tukar rupiah. Indonesia masih bergantung pada pasokan valuta asing dari investor asing dari instrumen portofolio di pasar modal, pasar uang, dan pasar obligasi pemerintah. (Sumber: Koran SINDO, 5 Februari 2016).

Tentang penulis:
Aunur Rofiq, Praktisi Bisnis/Dewan Pembina Himpunan Alumni IPB

IKM Versus SNI

Oleh Rifky Ismail

MUHAMMAD Kusrin, warga Karanganyar yang memiliki keterampilan merakit televisi tabung, ramai diberitakan di berbagai media karena produk televisi rakitan perusahaannya, UD Haris Elektronik, sempat membawa Kusrin dijadikan terdakwa.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dikelolanya dianggap memproduksi dan memasarkan barang elektronik tanpa dilengkapi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain ancaman hukuman kurungan bagi Kusrin sebagai pemilik IKM, produk televisi rakitannya sejumlah 116 unit dihancurkan karena dianggap sebagai barang bukti kejahatan yang perlu dimusnahkan (SM, 13/01/2016).

Sungguh mengejutkan. Kreativitas dari IKM di bidang elektronik yang berujung vonis pengadilan akibat kurang tertib administrasi ini sempat dijadikan tajuk rencana Suara Merdeka (25/01/2016). Badan Standarisasi Nasional (BSN) merilis SNI wajib terhadap beberapa kategori produk dalam websitenya (bsn.go.id).

Untuk produk elektronik, SNI wajib telah diberlakukan terhadap beberapa produk, di antaranya: pompa air, seterika listrik, audio video (termasuk TV CRT), produk mesin cuci baik satu tabung maupun dua tabung dan produk lemari pendingin (refrigerator, electric freezer). Penerapan SNI wajib ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Makna dari pemberlakuan SNI wajib ini adalah IKM dengan produk yang telah ditetapkan wajib SNI, diharuskan memiliki sertifikat SNI saat produk tersebut diproduksi dan dijual secara massal.
Selain itu, IKM juga diwajibkan menyertakan kartu garansi, panduan berbahasa Indonesia dan penjelasan spesifikasi produk. Dari sudut pandang penegakan hukum, jika suatu IKM membuat dan memasarkan produk dengan kategori wajib SNI tanpa memiliki dokumen SNI maka dianggap melanggar UU dan IKM tersebut dapat dipidanakan.

Dari sudut pandang konsumen pembeli produk, penegakan hukum ini memang memberikan perlindungan untuk mendapatkan barang yang memiliki standar yang baku, berkualitas baik dan menjanjikan layanan purna jual yang terjamin.

Dari kacamata IKM tentu pelaku usahanya memiliki pandangan yang berbeda. Anggapan bahwa IKM yang kreatif dalam membuat dan memasarkan barang, mampu memberi nilai tambah terhadap bahan baku, mempekerjakan pegawai serta menggerakkan ekonomi lokal perlu diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang.

Lantas bagaimana solusi dari adanya perbedaan sudut pandang ini? Menristekdikti, Kemenperin dan bahkan Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap karya Muhammad Kusrin melalui dukungan, pemberian sertifikat SNI dan mendapat undangan memamerkan produk TV-nya di Istana Negara (SM, 18/01/2016, 20/01/2016 dan 26/01/2016). Hal ini menunjukkan sinyal bahwa pemerintah memberikan ruang bagi IKM yang kreatif dan inovatif untuk berkembang.

Meskipun permasalahan bagi Kusrin dan UD Haris Elektronik saat ini telah selesai namun permasalahan bagi IKM lain yang memproduksi barang dengan status SNI wajib seperti IKM perakit perangkat load speaker dan IKM perakit mesin cuci dan pengering tentu belum selesai. IKM tentu merasa khawatir bahwa suatu saat mereka akan ‘’di-Kusrin-kan’’.

Solusi Konstruktif
Ada beberapa solusi konstruktif yang dapat diambil untuk menyikapi masalah ini. Pertama, mengedepankan upaya pembinaan dan pendampingan terhadap IKM dan produknya berkaitan dengan SNI dibanding upaya penegakan hukum. Dalam observasi lapangan, sering dijumpai bahwa IKM belum memiliki persyaratan dokumen/sertifikat yang seharusnya dimiliki.

Untuk menyiasati hal ini, saran yang kedua adalah adanya insentif dan stimulus yang diberikan kepada IKM yang bermaksud mengurus dokumen/sertifikat dengan benar. Ketiga, menyederhanakan rantai pengujian dan pengusulan standarisasi SNI produk IKM.

Dalam press release Kemenperin disebutkan bahwa Kusrin telah mencoba mengurus SNI (Mei 2015) setelah digerebek oleh aparat penegak hukum (Maret 2015). Hingga vonis diketok hakim di bulan Januari 2016, sertifikat SNI masih belum diterbitkan. Hal ini menunjukkan panjangnya proses pengurusan suatu standardisasi produk.

Percepatan proses usulan dan pengujian standardisasi produk IKM tentu akan menjadi penyemangat bagi IKM. Keempat, melibatkan perguruan tinggi dalam pembinaan dan pendampingan standardisasi produk IKM. Standardisasi produk dapat dijabarkan lebih luas, tidak hanya terbatas pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebagai contoh di Indonesia, beberapa produk komponen kapal diwajibkan memenuhi standar Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), IKM pembuat komponen pipe flanges untuk industri minyak dan gas diwajibkan memenuhi standardisasi American Society Mechanical Engineering (ASME), atau beberapa komponen otomotif diwajibkan memenuhi standardisasi Japanese Industrial Standards (JIS).

Sebagai penutup kita dapat menyimpulkan bahwa pendampingan pada IKM berkaitan dengan SNI perlu dikedepankan, terdapat solusi konstruktif untuk membantu IKM mendapatkan sertifikat SNI wajib dan IKM perlu menyadari manfaat aspek standardisasi produk dan pemberian pelayanan purna jual sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi IKM agar dapat bertahan di era persaingan yang mengglobal. (Sumber: Republika, 4 Februari 2016).

Tentang penulis:
Dr Rifky Ismail MT, staf pengajar Jurusan Teknik Mesin Undip Semarang.

 

Ancaman Amputasi KPK

Oleh Rofiuddin

MESKI ditolak banyak pihak, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memaksakan diri memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Program Legislasi Nasional tahun 2016. Banyak yang menengarai revisi itu hanya menjadi pintu masuk untuk melemahkan institusi KPK.

Memang, parlemen berdalih bahwa revisi tersebut untuk penguatan KPK. Tapi melihat jejak rekam kinerja DPR maka kita tidak sepenuhnya mempercayai klaim itu. Mungkin saja, kengototan DPR merevisi UU KPK ini tak lepas dari kepentingannya yang terganggu kerjakerja KPK.

Sejak berdiri, KPK berhasil menyeret 87 anggota DPR ke bui dalam kasus korupsi. Revisi UU KPK ditengarai akan menjadi pintu masuk mengutak-atik wewenang KPK sehingga lembaga penegak hukum ini menjadi tidak berdaya. Ibarat tubuh, KPK akan mengalami amputasi berbagai wewenang.

Akibatnya, insititusi KPK masih ada tapi akan kesulitan bergerak dalam pemberantasan korupsi. Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Untuk sementara ini, ada empat poin revisi UU KPK yakni soal pemberian wewenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pembentukan dewan pengawas, revisi wewenang penyadapan, dan pengangkatan penyidik independen.

Dari empat poin tersebut, tiga di antaranya jelasjelas akan berakibat pada pelemahan KPK. Hanya satu usulan revisi, yakni pengangkatan penyidik independen, yang diprediksi akan berpengaruh positif terhadap kinerja KPK.

Pengusul revisi UU KPK beralibi bagaimana jika KPK sudah menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang kebetulan tidak bisa diadili. Misalnya mengalami sakit menahun atau sudah meninggal dunia. Maka status tersangka akan terus melekat pada orang tersebut hingga meninggal dunia.

Tidak adanya kewenangan mengeluarkan SP3 memaksa KPK bekerja lebih hati-hati. Sebuah kasus tidak akan naik ke penyidikan jika bukti belum cukup. Maka jika ada orang meninggal masih berstatus sebagai tersangka di KPK seharusnya menjadi peringatan bagi siapa saja agar jangan sekali-kali melakukan praktik tindak pidana korupsi. Sebab, risikonya sangat besar.

Poin lain yang harus ditolak dalam revisi UU KPK adalah soal prosedur penyadapan yang harus mendapatkan izin. Untuk sementara, ada usulan penyadapan oleh KPK harus mendapatkan izin pengadilan.

Selama ini, salah satu kehebatan KPK dalam mengusut kasus korupsi karena hasil dari penyadapan. Banyak kasus besar yang melibatkan koruptor kelas kakap bisa terungkap karena penyadapan. Yang membuat kita miris, meski KPK sudah berkalikali mengungkap kasus korupsi hasil penyadapan, tapi kasus korupsi masih tetap saja terjadi.

Pelaku korupsi seperti sudah tidak takut lagi sehingga mereka melakukan transaksi korupsi melalui alat komunikasi yang bisa disadap. Kewenangan penyadapan tanpa izin juga membuat penyidikan yang dilakukan bisa berjalan lebih cepat. Banyak kasus korupsi yang bisa dikembangkan dan ada pembuktian telak karena hasil penyadapan.

Jika wewenang penyadapan itu harus melalui prosedur perizinan maka ini bencana bagi pemberantasan korupsi. Sebab, penyadapan dengan izin akan dihambat prosedur birokratis. Apalagi, jika izin itu harus ke pengadilan.

Kita membayangkan apakah pengadilan akan memberikan izin jika yang disadap itu adalah jajaran di pengadilan itu sendiri. Selain itu, izin penyadapan di pengadilan ini akan berpotensi membuat proses penyadapan menjadi bocor sehingga pelaku korupsi akan mengetahuinya.

Keharusan meminta izin bisa membuat operasi bocor sehingga pengusutan kasus dugaan korupsi akan gagal. Poin revisi UU KPK lainnya adalah soal pembentukan dewan pengawas. Ada yang usul dewan pengawas itu dikendalikan DPR yang mengatasnamakan wakil rakyat.

Keberadaan pengawas yang diusulkan DPR ini dikhawatirkan hanya menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak tertentu, terutama para wakil rakyat, agar bisa mengintervensi KPK. Dugaannya, keberadaan pengawas ini bertujuan untuk mengendalikan KPK yang selama ini memang menyasar banyak koruptor di berbagai oknum lembaga, termasuk anggota DPR.

Selama ini, prosedur pengawasan kinerja KPK juga sudah cukup baik. DPR sebagai wakil rakyat juga bisa selalu ikut mengawasi kinerja KPK melalui rapat dengar pendapat. Selain itu, jika sewaktu-waktu ada dugaan penyelewengan yang dilakukan jajaran KPK maka juga bisa dibentuk Komite Etik yang jumlah keanggotannya selalu ganjil.

KPK sudah beberapa kali membuat komite etik untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran maupun pimpinan KPK. Yang menarik, komite etik ini diisi tokoh-tokoh independen yang jejak rekamnya dipecaya publik. Bandingkan saja dengan kinerja Mahkamah Kehormatan DPR saat menangani dugaan pelanggaran anggota DPR.

Poin revisi UU KPK yang diprediksi akan berdampak positif hanya akan adanya penyidik independen. Dalam laporan tahun KPK 2014 disebutkan jumlah bidang penindakan di KPK hanya 316 orang, terdiri dari penyelidik 143 orang, penyidik 79 orang serta penuntut umum 94 orang. Jumlah ini tentu masih sangat minim jika dibandingkan banyaknya kasus korupsi yang mesti ditangani KPK. Tak heran jika satu penyidik harus menangani beberapa kasus.

Untuk itu, menambah penyidik menjadi agenda yang mesti dipikirkan. Catatannya, proses perekrutan penyidik tersebut harus fair dan professional. Jangan sampai penambahan penyidik itu menjadi pintu pihak-pihak tertentu memasukan orang ke KPK. (Sumber: Suara Merdka, 6 Februari 2016).

Tentang penulis:
Rofiuddin, koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

Revisi UU Pilkada Serentak

Oleh Agus Riewanto

Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 telah berakhir dan kini tinggal menunggu putusan final sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 142 gugatan (Koran Jakarta, 25 Januari 2016).

Sistem pilkada serentak tahun 2015 lalu belum cukup sempurna menciptakan sistem yang lebih baik untuk pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017 yang tahapannya dimulai April 2016 mendatang. Hal itu dapat dilihat dari data mutakhir MK sepanjang tahun 2015 yang menerima 140 kasus uji materi UU (judicial review) akan UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). Gugatan 13 kali berarti terbanyak sepanjang sejarah pilkada.

DPR bersama pemerintah telah bersepakat menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan rujukan untuk menyusun Rencana Undang-Undang (RUU) tahun 2016. Prolegnas kali ini akan memprioritaskan 40 RUU, di mana 22 di antaranya merupakan luncuran tahun 2015. Hanya 18 RUU yang baru. Selain itu, disepakati pula 32 RUU prioritas cadangan yang dapat diusulkan dalam perubahan Prolegnas 2016.

Sudah seharusnya pemerintah dan DPR berinisiatif membenahi sistem pilkada melalui revisi terhadap UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan menempatkannnya dalam prioritas Prolegnas tahun 2016. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) problematikan pilkada serentak 2015 yang harus diperbaiki.

Pertama, pilkada serentak 2015 terkendala realitas tersendatnya pembiayaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya memecah konsentrasi KPU dan Bawaslu. Mereka bukan menyiapkan tahapan pilkada dengan baik, tapi sibuk melobi DPRD dan Kepala Dearah untuk bergegas membiayai pilkada serentak.

Tak ketinggalan Menteri Dalam Negeri harus turun tangan menekan pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat membiayai Pilkada. Ke depan perlu dipersiapkan revisi UU Pilkada agar pendanaan penyelenggaraan Pilkada dibiayai APBN sebagaimana penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Kedua, perlunya menciptakan norma baru penghapusan syarat pencalonan berdasarkan perolehan suara/kursi di DPRD (threshold) 20%. UU Pilkada perlu membuka kesempatan kepada semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah. Model ini akan mampu mengairahkan elite parpol untuk berani mencalonkan kader-kader parpol mencalonkan diri. Sebaliknya dengan pembatasan syarat dukungan parpol dengan ambang batas (threshold) tertentu akan dapat mengunci parpol tak menggadaikan suaranya kepada calon petahana yang kuat. Akibatnya akan berpotensi melahirkan calon tunggal.

Ketiga, UU Pilkada perlu menyiapkan pranata untuk meringankan syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk calon dari jalur perseorangan (independent). Sebab beratnya syarat dukungan KTP dalam UU Pilkada ini telah memicu calon perseorangan tidak berani mendaftar sebagai calon kepala daerah ke KPU.

Revisi UU Pilkada perlu mengembalikan persyaratan dukungan KTP, seperti dalam UU No 32/2004 Tentang Pilkada yang hanya mensyaratkan 3,5% dukungan KTP dari jumlah penduduk, bukan 6,5-10% seperti dalam UU No 8/2015 Tentang Pilkada saat ini. Dengan meringakan syarat dukungan calon perorangan diharapkan kehadiran calon berasal dari unsur perseorangan kian banyak di daerah dan akan dapat menjadi pengimbang dalam proses politik dan memberi alternatif calon yang dapat dipilih dalam pilkada.

Keempat, perlunya UU Pilkada memberi sanksi hukuman kepada partai politik yang tidak mengajukan pasangan calon berupa administratif dan politik, bukan pidana. Misalnya parpol yang abai menggunakan haknya untuk mencalonkan kadernya dalam pilkada tidak dapat mengajukan calon dalam pilkada berikutnya. Cara ini akan memaksa partai politik dipastikan berpikir ulang tak mengajukan calon walaupun harus melawan petahana yang sangat kuat.

Kelima, UU Pilkada perlu diubah untuk mengembalikan model penyelesaian sengketa pilkada ke MA. Sesuai dengan keputusan MK No 97/PUU-XI/2013 tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada. Dengan model ini akan dapat menjaga MK hanya sebagai penjaga konstitusi. Ini menghindarkan kolusi seperti dilakukan mantan Ketua MK Akil Muchtar dalam banyak sengketa pilkada.

Keenam, perlu memperluas kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan hanya menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu, tetapi juga yang dilakukan pemangku kepentingan seperti parpol, peserta pemilu, media, pemilih dan pejabat negara.

Tak Memadai
Selama ini penanganan pelanggaran hanya diserahkan kepada tiap-tiap institusi asal pelanggar, sehingga tidak ada sanksi memadai. Untuk pelanggaran dari parpol bahkan tak ada dewan etik yang menindaknya. Ke depan diperlukan integrasi lembaga pengawas etika pemilu dalam satu lembaga. Untuk itu perlu dibentuk peradilan khusus mengenai sengketa pemilu yang ditangani Bawaslu. Sedangkan untuk peradilan etika oleh DKPP dengan kewenangan diperluas.

Ketujuh, UU Pilkada perlu direvisi untuk kian mampu mengadili tindak pidana politik uang dalam proses pencalonan berupa mahar maupun jual-beli suara. UU Pilkada baru perlu dirancang untuk memastikan berbagai model pembuktian, proses penyidikan, dan penuntutan hingga proses ajudikasinya dengan membentuk pengadilan khusus pemilu.

Tak tertanganinya politik uang dalam pilkada selama ini karena tak tersedianya pranata hukum praktis dan cepat yang dapat menjerat para “politikus busuk” dalam pilkada. Revisi UU Pilkada ini akan jauh lebih efektif jika dilaksanakan tahun 2016 bersamaan kodifikasi tiga UU Pemilu: UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Ini untuk menyongsong putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak tahun 2019.

Dalam praktik ada tiga jenis pemilu (pileg, pilpres dan pilkada) dengan asas penyelengaraan sama: langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan penyelenggara sama pula: KPU, Bawaslu dan DKPP. Namun uniknya diatur dalam UU berbeda-beda. Di titik ini kodifikasi atau penyusunan beberapa UU Pemilu tersebut dalam satu naskah UU tak dapat ditawar lagi untuk menghindari peraturan pemilu yang tumpang tindih dan revisi tambal sulam. (Sumber: 4 Februari 2016).

Tentang penulis:
Dr Agus Riewanto SH MA, Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,545,883 hits
Februari 2016
S S R K J S M
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 91 pengikut lainnya