Menu Terbaru Senin, 29 Agustus 2016

Bambang Soesatyo
Militansi Pemberantasan Korupsi
artikel pengamat

Agung Sudarmanto
Kematian Maternal Masih Meresahkan
artikel pengamat

Joyakin Tampubolon
Mewaspadai Kebakaran Hutan
artikel pengamat

Boy Anugerah
Geliat Tiongkok dan Kewaspadaan Nasional Indonesia
artikel pengamat

Nasaruddin Umar
Mencari Solusi Persoalan Haji
artikel pengamat

Ariyo DP Irhamna
Refleksi Merdeka 100%
artikel pengamat

Khudori
Negara versus Kartel Pangan
artikel pengamat

Jimmy Z Usfunan
13 Tahun MK dan Mengakhiri Rezim Bongkar Pasang Pansel Hakim Konstitusi
artikel dosen

Ridwan Sanjaya
Masa Depan E-Learning
artikel pengamat

Imron Rosyadi
UMKM dan Keuangan Mikro Desa
artikel pengamat

Ribut Lupiyanto
Kemenangan Mafia Karhutla
artikel pengamat

Smith Alhadar
Hubungan Tegang AS-Turki
artikel pengamat

Romanus Ndau Lendong
Ahok-Djarot Jilid Dua
artikel pengamat

Wisnu Prasetya Utomo
Refleksi Hari Televisi Nasional : Isi Siaran dan Keresahan Publik
artikel pengamat

Wicak Hidayat
Kerja Itu Bukan Cuma Spanduk Lho!
artikel pengamat

Jejen Musfah
Merdeka Mendidik Siswa
artikel pengamat

Frans H. Winarta
Pelajaran dari Polemik Dwikewarganegaraan
artikel pengamat

Pratama Persadha
Indonesia Surga Kejahatan Cyber
artikel pengamat

Nessya Monica Larasati Putri
Poros Mahasiswa – Dwikewarganegaraan dan Rasa Nasionalisme
artikel dosen

Aradila Caesar Ifmaini Idris
Diskon Hukuman bagi Koruptor
artikel pengamat

Mohammad Sobary
Bersekutu dengan Tanah Sabrang
artikel pengamat

Tirta N Mursitama
Scopus, Kapitalisme dan Guru Besar
artikel pengamat

Teddy Oetomo
Rasio Utang LN, Posisi Perbankan dan Pentingnya Kebijakan Moneter yang Kokoh
artikel pengamat

Serta 14161 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Ahok-Djarot Jilid Dua

Oleh Romanus Ndau Lendong

SETELAH gagal meminang Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, PDI Perjuangan akhirnya kembali menduetkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017.

Kepastian itu diperoleh setelah Ahok-Djarot bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Rabu (17/8), di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Meski belum diumumkan secara resmi, kepastian tersebut merupakan babak baru dari dinamika proses Pilkada DKI 2017.

Koalisi Kekeluargaan yang awalnya bernafsu mengalahkan Ahok kini tergembosi karena hanya menyisakan enam parpol, yakni Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan PKS dengan total kursi 44. Sebaliknya, parpol pendukung Ahok-Djarot yang terdiri atas NasDem, Hanura, Golkar, dan PDI-P semakin berdigdaya dengan akumulasi kursi mencapai 61. Tulisan itu berasumsi bahwa dukungan PDIP bagi Ahok-Djarot jilid dua benar adanya.

Rekonsiliasi politik

Menduetkan kembali Ahok-Djarot merupakan pilihan politik yang menarik dicermati. Pertama, duet itu menjadi ajang rekonsiliasi politik bagi Ahok dan PDIP. Keduanya bersimbiosis, saling membutuhkan, dan menguatkan. PDIP memiliki andil besar karena mengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI 2012.

Sebaliknya, Ahok yang meneruskan kepemimpinan Joko Widodo di DKI berperan mendongkrak popularitas dan legitimasi politik PDIP. Betul, belakangan, kemesraan di antara keduanya terganggu, lebih tepatnya kurang harmonis. Sebagian kader PDIP kurang menerima sikap Ahok yang terkesan semena-mena dan kurang memedulikan tata krama yang telah ditetapkan PDIP, misalnya, soal mekanisme pencalonan. Namun, tidak ada persoalan prinsip yang membuat keduanya terpisah dan harus saling berhadapan.

Ahok sendiri menjalin relasi personal yang sangat positif dan produktif dengan Megawati Soekarnoputri. Ini yang membuat peluangnya tetap terbuka untuk dijagokan PDIP. Kalaupun terlihat riak-riak penolakan terhadap keputusan kembali menduetkan Ahok-Djarot, saya kira itu soal biasa dan sifatnya sementara. Demokrasi memang tidak berarti semua harus sepakat dan jangan sampai melenyapkan keberagaman pandangan politik.

Kedua, duet Ahok-Djarot bisa mematahkan kelaziman pecahnya kongsi pasangan kepala daerah dalam setiap suksesi politik. Data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri mencatat 95% pasangan kepala daerah saling berhadapan dalam penyelenggaraan pilkada.

Soal itu biasanya memicu pertarungan sengit yang diwarnai dengan intrik-intrik politik yang kurang sejalan dengan etika dan moral, eksploitasi sentimen etnik dan agama, politik uang, hingga kekerasan fisik. Meski secara politik mudah dipahami, dalam jangka panjang, fenomena itu justru mendegradasi keluhuran demokrasi. Dalam kasus Ahok-Djarot, publik tidak melihat ada persaingan di antara keduanya.

Tak terdengar perbedaan pendapat, apalagi konflik, yang mengganggu berjalannya roda pemerintahan DKI Jakarta. Justru keduanya berbagi peran, saling mengisi, dan melengkapi. Harmoni selalu terjaga. Djarot mengaku tak ada kendala saat bekerja sama dengan Ahok. Jadi, tidak ada alasan bagi keduanya untuk berpisah. Apalagi, survei Indobarometer menyebutkan 67% pendukung PDIP setuju menduetkan kembali kedua figur tersebut

Memang akhir-akhir ini muncul kesan adanya rivalitas antara Ahok dan Djarot, tetapi saya kira itu isu yang sengaja ditiupkan para penentang Ahok. Harus diakui ada kelompok yang memang tidak menghendaki mantan Bupati Belitung Timur itu kembali memimpin DKI.

Segala macam cara ditempuh dari isu korupsi UPS, polemik APBD DKI, kasus RS Sumber Waras, hingga tuduhan sebagai sosok tak beretika. Terakhir sempat diupayakan untuk mendatangkan Risma dari Surabaya demi memupus impian Ahok kembali memimpin Ibu Kota. Ketiga, Ahok-Djarot merupakan duet realistis karena duet itu paling populer sehingga diprediksi dengan mudah memenangi pertarungan dalam Pilkada DKI 2017.

Dukungan politik yang kuat, sokongan Teman Ahok, dan penerimaan publik membuat duet Ahok-Djarot sulit tertandingi. Ini tentu sangat disadari PDIP. Sebagai pemenang Pemilu 2014, PDIP jelas tidak mau mengambil risiko kehilangan dominasi di Ibu Kota. Siapa pun paham memenangi kekuasaan di DKI Jakarta sangat prestisius, sebab bisa menjadi barometer politik nasional. Sikap Ahok yang terkesan sangat spontan, blak-blakan, dan cenderung konfrontatif memang sering menuai kritik tajam, bahkan penolakan.

Apalagi banyak orang sudah terbiasa dengan penilaian kultur ketimuran yang seharusnya santun dan menjunjung tinggi harmoni. Namun, penilaian itu jelas kurang berdasar karena budaya sifatnya plural, relatif, dan sulit diseragamkan. Nilai pokok etika ialah kejujuran dan keadilan. Soal cara, itu periferi sifatnya.

Apa gunanya berkata lemah lembut kalau di baliknya mengandung dusta? Setiap pemimpin, termasuk Ahok, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun, itu soal lumrah. Kita memang tidak butuh sosok sempurna bak malaikat karena memang tidak pernah ada. Kita butuh pemimpin biasa, bisa salah dan marah, tetapi selalu berikhtiar untuk melakukan yang terbaik bagi kemajuan bangsa. Kalau mau jujur, inilah kekuatan Ahok yang membuatnya tetap didambakan sebagian besar publik Jakarta

Keberlanjutan penataan Ibu Kota

Ibu Kota adalah jendela dunia. Kemajuan suatu bangsa, dalam banyak hal, bisa ditakar dari wajah Ibu Kota yang biasanya dijadikan role model pembangunan nasional. Karena itu, menata DKI Jakarta merupakan pekerjaan teramat berat.

Persoalannya, Jakarta, kota kebanggaan bangsa, sejauh ini belum maksimal menghadirkan kenyamanan dan kegembiraan bagi warganya. The Economist pernah menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia. Kota ini tertinggal jauh dari Melbourne, Viena, Vancouver, Toronto, dan Calgari, lima kota teraman di dunia. Tingginya kriminalitas, kemacetan, dan banjir ialah masalah pokok yang mendera Jakarta.

Setiap saat, warga Jakarta dilanda kecemasan, ketakutan, dan terkepung oleh kemacetan hebat. Rata-rata 4 jam setiap hari warga Jakarta menghabiskan waktu di jalanan. Persoalan itu tentu harus diatasi secara serius. Diperlukan sosok pemimpin yang tegas, berani, dan berintegritas untuk menata Jakarta.

Ahok-Djarot sudah memulainya. Tanah Abang dirapikan, Kalijodo ditertibkan, dan taman-taman kumuh diperindah. Secara perlahan, kemacetan mulai dikurangi dan banjir tak lagi menjadi momok bagi warga DKI. Pembenahan Jakarta akan terus berlanjut seandainyaAhok-Djarot kembali memimpin DKI.  ( Sumber: Media Indonesia, 26 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Romanus Ndau Lendong Dosen Universitas Bina Nusantara

Rasio Utang LN, Posisi Perbankan dan Pentingnya Kebijakan Moneter yang Kokoh

Oleh Teddy Oetomo

Pentingnya kebijakan fiskal belakangan kerap menjadi berita utama, khususnya dengan adanya upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan tax amnesty dan meningkatkan efektivitas anggaran, terutama pada pengembangan sektor infrastruktur publik.

Di saat yang sama, artikel ini berusaha mengingatkan kita akan pentingnya kebijakan moneter.

Lebih dari dua dekade yang lalu, krisis moneter membuat Indonesia bertekuk lutut. Dengan Krisis Keuangan Asia tahun1998 tersebut, kita menjadi sadar untuk memiliki kebijakan moneter yang lebih kokoh.

Perkembangan sejak krisis global 2008 juga menyoroti pentingnya kebijakan moneter.

Mungkin terdapat beragam argumen akan efektivitas stimulus moneter yang dilakukan berbagai negara dalam delapan tahun terakhir ini. Namun kita hanya dapat menerka-nerka kondisi ekonomi dunia seandainya negara-negara tersebut tidak menerapkan stimulus moneter.

Bukan tidak mungkin bahwa saat ini kita dihadapkan dengan kondisi ekonomi dunia yang lebih buruk seandainya bank sentral negara-negara tersebut tidak menerapkan stimulus moneter.

Satu hal yang pasti, dalam delapan tahun terakhir, pentingnya kebijakan moneter dalam ekonomi global sangatlah jelas.

Bahkan sebegitu pentingnya hingga setiap peserta pasar keuangan menganalisa setiap huruf dan kata yang dituturkan oleh Janet Yellen dari Fed Amerika Serikat (AS), Mario Draghi dari ECB (Eropa), Haruhiko Kuroda dari BOJ) ( Jepang), dan gubernur bank sentral lainnya.

Artinya, sekali lagi saya tandaskan, meskipun Indonesia saat ini berpijak pada fondasi moneter yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelum Krisis Keuangan Asia tahun 1998, kebijakan moneter masih sangatlah penting.

Hal kedua yang kami sampaikan, kami tidak pernah setuju terhadap rasio utang yang terlalu tinggi (over leverage).

Namun, rasio utang Indonesia itu rendah, bahkan merupakan salah satu paling rendah di dunia.

Menurut kami, rendahnya rasio utang Indonesia ini, mungkin menjadi salah satu penyebab dibalik ketidakmampuan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Mengapa rasio utang Indonesia rendah? Padahal banyak komentator mengkritik peningkatan utang Indonesia dalam besaran nominal?

Harus diingat bahwa PDB Indonesia telah berkembang secara nominal, sehingga rasio utang kita terbilang terendah di kawasan ini. Rasio hutang tersebut diperoleh dengan membandingkan besaran nominal hutang dengan PDB.

Fakta lain, rasio utang Indonesia hanya sepertiga dari Singapura.

Jadi sekali lagi kami tegaskan, memang diakui bahwa rasio utang berlebih sangatlah berbahaya. Namun rasio utang yang terlalu rendah juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan kemampuan mengelola utang dengan baik guna menyeimbangkan pertumbuhan dengan risiko.

Nah, jIka rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan salah satu yang terendah di kawasan ini, hal yang sama ternyata juga berlaku untuk rasio deposit terhadap PDB.

Rasio deposit dihitung dengan membandingkan dana pihak ketiga perbankan dengan PDB. Artinya, rasio utang Indonesia yang relatif rendah kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya ketersediaan likuiditas.

Hemat kami, upaya untuk meningkatkan rasio utang tanpa meningkatkan ketersediaan likuiditas terlebih dahulu dapat menyebabkan bahaya dan mengganggu stabilitas perbankan Indonesia.

Selain itu, meningkatkan rasio utang dengan merendahkan suku bunga pinjaman, apabila dilakukan berlebih, akan memiliki dampak negatif terhadap stabilitas sistem perbankan.

Penurunan bunga pinjaman berlebih memaksa perbankan untuk menurunkan bunga simpanan (deposit rate). Dampaknya. penurunan bunga simpanan akan memangkas minat pemilik dana yang kemudian dapat berimbas pada kondisi likuiditas perbankan.

Dapat terlihat dengan cepat bagaimana penurunan bunga pinjaman berlebih akan meningkatkan permintaan terhadap pinjaman, menguras likuiditas perbankan.

Di saat yang sama, untuk menghadapi bunga pinjaman yang lebih rendah, perbankan akan menurunkan bunga simpanan, yang menurunkan alur masuk likuiditas ke perbankan.

Skenario ini dengan cepat menggambarkan risiko pengetatan likuiditas yang dapat berakibat negatif terhadap stabilitas sistem perbankan.

Kondisi saat inilah yang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia agak berbeda dibandingkan dengan satu dekade lalu.

Sebagai buntut dari Krisis Keuangan Asia di 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB turun secara signifikan.

Selama periode tersebut, rasio pinjaman terhadap simpanan juga menurun, yang menyebabkan bank-bank memiliki likuiditas yang berlebih.

Kelebihan likuiditas antara 2002-2012 memungkinkan sektor perbankan untuk mencapai pertumbuhan kredit yang tinggi tanpa kebutuhan untuk menambah likuiditas secara signifikan.

Namun, dengan rasio pinjaman terhadap tabungan di sistem perbankan yang saat ini sudah mendekati 100 persen, kelebihan likuiditas tersebut tidak lagi tersedia.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh sistem perbankan Indonesia adalah jumlah bank yang besar, dimana Indonesia saat ini memiliki hampir 120 bank.

Dengan likuiditas yang terbatas dan dengan jumlah bank yang banyak, bank-bank berebut likuiditas dengan menawarkan suku bunga yang tinggi.

Masalah ini diperburuk oleh segmentasi likuiditas di perbankan, dimana bank-bank besar memiliki ekses dana yang besar.

Mengingat kondisi tersebut, kami percaya bahwa sangatlah penting bagi regulator untuk lebih berhati-hati dan memastikan kecukupan likuiditas di sistem perbankan. (Sumber: Kompas, 27 Agustus 2016)

Tentang penulis:
Teddy Oetomo, Head of Intermediary Schroders PT Schroder Investment Management Indonesia (“Schroders Indonesia”).

Kerja Itu Bukan Cuma Spanduk Lho!

Oleh Wicak Hidayat

Presiden Jokowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Untuk ulang tahun kemerdekaan ke-71, slogan yang muncul di berbagai spanduk di instansi pemerintah adalah: Kerja Nyata!

Soal spanduk itu, sebenarnya agak membuat berpikir sih. Kenapa semua sibuk menampilkan spanduk dengan tulisan Kerja Nyata, ya? Bukankah, kalau memang sudah melakukan kerja yang nyata, nggak butuh lagi spanduk?

Ah, sudahlah. Di sisi lain, sepertinya ini saat yang tepat untuk kembali berpikir (dan menulis) soal kerja. Tentunya, dalam lingkup kolom ini adalah kerja yang terkait dengan teknologi, startup dan dunia digital.

Soal kerja ini memang agak pelik dan, untuk beberapa orang, sensitif. Kenapa? Coba bayangkan saat baru lulus kuliah kemudian datang ke kumpul keluarga atau halal bi halal Lebaran, apa pertanyaan yang muncul ketika berjumpa handai taulan, sanak saudara dan para kerabat?

“Kerja di mana?”

Syukur kalau sudah dapat kerjaan. Nah, kalau belum. Kadang rasanya ingin mengubur diri dengan kue nastar atau lompat ke kolam sirup rasa jeruk saja kan?

Untungnya, sekarang ada berbagai alternatif pekerjaan yang bisa dilempar ke muka orang yang bertanya tadi.

Misalnya: “Aku sekarang bikin startup Om, ya siapa tahu bisa jadi kayak Mark Zuckerberg, atau minimal kayak Nadiem Makarim laah!”

Abaikan dulu bahwa ada kemungkinan yang diajak bicara tidak paham soal startup itu apa. Paling tidak, bisa membuat orang itu buru-buru mengambil kastengel agar punya alasan untuk tidak berkomentar.

Tapi, serius nih, sudahkah kita benar-benar mempertimbangkan apa saja opsi karir selain melemparkan surat lamaran ke dalam amplop coklat lalu berdoa tujuh kali sehari?

Cari dulu tujuannya

Sesungguhnya, di zaman serba digital ini, terbuka banyak pilihan pekerjaan atau karir yang bisa diambil. Sebut saja kerja lepasan alias freelance, hingga yang itu tadi: membuat startup sendiri.

Tentu saja, semua ada pertimbangannya. Baik-buruknya harus dilihat dengan jernih dulu. Tanyakan ini dulu: apa sih tujuan sesungguhnya kita bekerja?

Dalam sebuah diskusi bersama Student Job Indonesia dan Kelas Muda Demokrasi Digital, pertanyaan itu coba saya lontarkan. Jawaban yang muncul hampir seragam: kita bekerja untuk mendapatkan gaji.

Betul, gaji memang penting. Memiliki gaji artinya bisa bayar utang di warung pecel ayam yang sudah bertahun-tahun ditagih; atau bisa disimpan untuk beli Macbook; atau bahkan ditabung untuk modal nikah!

Masalahnya, gaji itu kadang misterius. Baru masuk di rekening bank, besoknya sudah nggak ada lagi. Habis tak bersisa, kecuali debu dan remah-remah belaka.

Barry Schwartz, dalam sebuah TED Talk, menuturkan soal gaji itu seperti ini: “Ya, kita tak akan kerja kalau tidak digaji, tapi itu bukan alasan kita melakukan apa pun yang kita lakukan. Bahkan, umumnya kita menganggap melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan uang adalah alasan yang buruk.”

Soal tujuan (bahasa kerennya purpose) itu memang jadi penting. Karena kalau tidak jelas purpose-nya, kerja jadi lesu dan tak bersemangat. Kerja sekadar isi waktu, menunggu tanggal gajian.

Apalagi kalau bikin startup. Purpose-nya harus lebih jelas daripada jadi karyawan. Ini karena, menurut kabar kabur yang berseliweran di mana-mana, 90 persen startup bakal gagal.

Nah, kalau kita akan melakukan sesuatu yang kemungkinan gagalnya sangat besar, kenapa harus memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak jelas tujuannya?

Ngantor di mana?

Jika mau mencoba karir model baru, misalnya bekerja sebagai tenaga lepasan sambil coba-coba merintis usaha sendiri, ada satu lagi pertanyaan yang muncul: mau bekerja dari mana?

Jawabannya bisa beragam, mulai dari kamar kos, rumah atau bahkan cafe dan restoran. Tapi, jangan pernah lupakan bahwa sekarang makin banyak yang namanya coworking space.

Ini adalah sebuah tempat kerja yang jauh dari kesan konvensional. Ini bukan susunan kubikel-kubikel yang kadang begitu memenjara tapi kadang memeluk nyaman. Ini adalah tempat bekerja gaya baru.

Bukan sekadar tempat, coworking space adalah ruang kolaborasi. Ongky Saptari, Co-founder Co&Co, sebuah coworking space di Bandung, mengatakannya dengan sangat puitis: sebuah coworking space adalah tempat yang memungkinkan terjadinya serendipity.

Serendipity adalah kejutan yang menyenangkan, sebuah peristiwa asyik yang terjadi tanpa direncanakan.

Hal itu karena coworking space  adalah melting pot, tempat orang dari bidang yang berbeda bisa bertemu, berbagi dan bahkan berkolaborasi. Di tempat seperti ini, peluang-peluang baru bisa bermunculan.

Adanya coworking space dan jenis pekerjaan yang tidak terlalu membelenggu telah melahirkan golongan baru di masyarakat pekerja. Mereka adalah para digital nomads, orang-orang yang bekerja dan tinggal di mana ia mau.

Mereka bebas memilih untuk bekerja di kota-kota dengan pantai yang indah atau memilih “kantor” dengan pemandangan gunung yang sejuk.

Mereka bisa bekerja sambil menjelajah dunia. Bekerja sambil mengenal berbagai budaya dan orang dari berbagai belahan bumi.

Atau, bisa saja mereka sekadar memilih untuk bekerja di wilayah yang dekat dengan rumah, keluarga dan sekolah anak.Nah, sekarang, jujur saja, tidakkah Anda juga menginginkannya? Aku sih yes! ( Sumber: Kompas, 25 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Wicak Hidayat  Penulis teknologi

Merdeka Mendidik Siswa

Oleh Jejen Musfah

Hubungan orang tua siswa dengan guru kembali tercoreng. Orang tua siswa di Makassar memukul bagian muka sang guru pada Rabu lalu (10/8). Baju putih yang dikenakan guru dipenuhi bercak darah.

Hidung guru pun patah sehinggaharusmenjalanioperasi dan hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit, bahkan kondisinya kritis. Padahal belum lama orang tua se-Indonesia mengantar anak ke sekolah menemui guru dan menitipkan anak mereka untuk dididik dengan baik. Diharapkan program mengantar anak di hari pertama sekolah menciptakan hubungan yang baik antara guru dan orang tua sehingga pendidikan berjalan sesuai dengan harapan.

Rupanya roh dan pesan program mengantar anak ke sekolah belum dipahami dengan baik oleh orang tua. Bahwa mendidik anak membutuhkan kerja sama guru dengan orang tua dan diperlukan kedewasaan berpikir dari setiap orang tua. Memukul guru berdasarkan informasi sepihak dari anak bukti kelemahan berpikir.

Alih-alih mendidik anak, sang bapak melahirkan masalah baru bagi anak. Anak dikeluarkan dari sekolah dan entah sekolah mana yang akan menerimanya. Padahal, tugas sekolah adalah memperbaiki akhlak. Kasus guru-orang tua siswa bukan pertama kali ini terjadi.

Sebelumnya tercatat Muhammad Arsal di Benteng Selayar ditahan karena memukul siswanya (ditahan pada 7-27 April 2016 dan diperpanjang sampai 12 Mei), Nurmayani Salam di Bantaeng, Sulawesi Selatan, ditahan karena mencubit siswanya pada 12 Mei lalu.

Selain itu guru yang juga Kepala SDN 1 Ciwareng, Sakri, ditampar orang tua siswa sebagai balasan atas tindakan serupa yang dilakukan guru kepada siswa pada 3 Juni lalu dan Mubasysyir di Sinjai Selatan ditahan karena menggunting rambut siswanya pada 4 Juni 2015. Demikian adalah beberapa contoh kasus guru-orang tua siswa.

Mendidik Siswa

Memilih sekolah tertentu buat anak bukan sekadar memercayakan perkembangan fisik dan kecerdasan anak kepada guru, tetapi juga perkembangan karakternya. Orang tua percaya bahwa anaknya akan memperoleh pendidikan yang baik. Landasan filosofis saling percaya antara orang tua dan guru ini yang tidak boleh dilupakan ketika terjadi masalah di sekolah. Desain kurikulum sekolah menitikberatkan peningkatan karakter daripada akademik.

Seperti tertera dalam Nawacita, 70% materi pembelajaran bermuatan budi pekerti, 30% bersifat akademis untuk tingkat SD, dan 60/40% bersifat akademis untuk SMP. Karakter siswa dikembangkan melalui mata pelajaran (kurikuler), kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam praktik, guru sebagai pendidik siswa melalui tiga aspek tersebut menghadapi respons siswa (dan orang tua) yang beragam.

Umumnya siswa menaati tata tertib dan perintah guru, tetapi ada juga yang membangkang. Di sinilah masalah guru dengan orang tua kerap muncul, yaitu bagaimana cara guru mendisiplinkan siswa di satu sisi dan respons siswa serta orang tua di sisi lain.

Pertama, orang tua menganggap wajar, memaafkan guru, dan tidak mengklarifikasi.Kedua, orang tua mengklarifikasi dan memaafkan guru. Ketiga, orang tua mengklarifikasi, tidak memaafkan guru, bahkan melaporkan guru ke pihak berwajib. Keempat, orang tua main hakim sendiri dengan cara melakukan kekerasan kepada guru.

Merdeka Mendidik

Belajar dari kasus guruorang tua siswa dengan berbagai ragam bentuknya di atas, catatan berikut bisa dipertimbangkan. Pertama, orang tua adalah mitra guru dalam mendidik siswa/anak. Dikatakan bahwa guru adalah orang tua kedua. Orang tua harus membaca dan memahami tata tertib sekolah.

Masalahnya, orang tua sering tidak peduli dengan segala peraturan di sekolah. Keduanya perlu sepakat tentang pentingnya disiplin siswa berikut segala konsekuensinya. Pelanggaran disiplin oleh siswa bukan semata tanggung jawab guru, tetapi juga orang tua. Keduanya harus berdiskusi mencari jalan keluar, bukan saling menyalahkan, apalagi melakukan kekerasan. Kedua, orang tua mesti hatihati menyikapi pengaduan anak tentang sikap guru.

Sebelum bertindak, ia seharusnya melakukan mediasi dengan guru dengan melibatkan kepala sekolah dan Komite Sekolah. Tindakan orang tuaharusmencerminkanseorang pendidik, bukan orang tua yang membela anak (meski salah). Ia harus berpikir jernih, merdeka dari nafsu amarah yang merugikan dirinya, anaknya, dan orang lain.

Orang tua dan siswa tidak boleh merendahkan guru hanya karena sudah membayar mahal, misalnya. Ketiga, guru menghindari hukuman fisik yang terbukti menjadi sumber konflik guru dengan orang tua. Brumbaugh dan Lawrence dalam Philosophers on Education: Six Essays on the Foundations of Western Thought menegaskan, ”If we wish to establish morality, we must abolish punishment.

” Dua orang anak saja berbeda tingkat kedewasaan dan karakternya, apalagi 30 anak. Butuh kesabaran dan ketekunan mendidik dan mendisiplinkan puluhan siswa. Jika ada satu, dua, atau lebih siswa yang tidak patuh, tugas guru menemukan cara untuk mendidik anak-anak tersebut seraya bersabar dan berdoa. Guru merdeka memilih cara mendidik siswanya yang beragam karakter, tetapi jangan sampai melukai fisik dan psikis siswa.

Faktanya, guru bisa salah dalam mendidik siswa, bukan saja karena ia manusia, tetapi juga masih banyak guru yang tidak kompeten. Guru harus terus belajar demi peningkatan kompetensi mendidik siswa. Demikian juga siswa bisa melakukan pelanggaran. Karenanya butuh bimbingan tanpa lelah (apalagi sampai menyerah) dari guru dan orang tua.

Day dalam Developing Teachers; the Challenges of Lifelong Learning (2002: 191) menulis, ”Professional development is changing thinking and practice of teaching.” Orang tua yang memenjarakan guru, menampar guru, apalagi memukul guru hingga berdarah-darah karena ”kesalahan kecil” guru tidak boleh terjadi lagi.

etiap persoalan yang timbul dari proses pendidikan antara guru dengan siswa/ orang tua sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Menghukum balik guru dengan cara kekerasan atau membuatnya merasakan dinginnya hidup di balik jeruji besi adalah bukti bahwa orang tua belum merdeka dari sifat kebodohan, sombong, dan tidak pandai bersyukur. Orang tua dan guru harus merdeka dari sifat-sifat buruk dalam mendidik anak/siswa. ( Sumber: Koran Sindo, 26 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Jejen Musfah
Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan UIN Jakarta

Dwikewarganegaraan dan Rasa Nasionalisme

Oleh Nessya Monica Larasati Putri

Berbicara mengenai hukum, erat kaitannya dengan peraturan. Menyelami arti penting dari peraturan, tak lain adalah suatu hal yang menjadi instrumen penting dalam tegaknya keadilan.

Karena itu, sudah semestinya sebuah aturan yang diatur da-lam undang- undang dijadikan dasar seseorang untuk melakukan sesuatu. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dikumandangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia. Makasudah sepatutnya hukum dijadikan sebagai panglima untuk tercapainya suatu keadilan.

Merujuk kepada masalah hukum terkait dengan adanya dwikewarganegaraan, Indonesia adalah salah satu dari sekian Negara yang tidak me-nganut dwikewarganegaraan. Detik di mana terjadi permasalahan terkait dengan dwi-kewarganegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia (WNI) seharusnya menjadi koreksi bagi bangsa ini, karena pada hakikatnya terdapat salah satu asas yang mengatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum ”Presumptio iures de iure”.

Maka ketidaktahuan seseorang akan berlakunya suatu peraturan menjadi gugur untuk dijadikan alasan demi keluar dari permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Miris rasanya ketika pemuda pemudi Indonesia sebagai penerus bangsa yang menjadi harapan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik memilih untuk menjadi warga negara asing (WNA) dan mengabdikan dirinya serta kontribusi untuk memajukan Negara lain.

Tetapi perlu kiranya ditelaah terlebih dahulu sebab musababnya, sehingga hal itu bisa terjadi. Banyak cara untuk seseorang dapat berperan terhadappembangunanNegaranya, Indonesia tercinta. Celakanya, ketika ada generasi muda penerus bangsa yang memiliki peran serta berkontribusi untuk Indonesia tetapi tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah untuk apa yang telah dilakukan, hal ini seharusnya disadari pemerintah sebagai bentuk ”awareness” terhadap generasi muda Indonesia.

Agar sebagai generasi muda penerus bangsa dapat merasakan bahwa eksistensinya diakui dan dibutuhkan oleh negara. Hal ini dapat menjadi satu dari sekian alasan hingga akhirnya seorang WNI memutuskan untuk memilih kewarganegaraan yang dirasa keberadaannya akan jauh lebih diperlukan dan mendapatkan apresiasi di negara tersebut.

Berkaca pada tema Poros Mahasiswa yang diangkat kali ini mengenai Semangat Kebangsaan, adapun alasan yang sangat fundamental terkait dengan persoalan dwikewarganegaraan terletak pada rasa nasionalisme yang dimiliki oleh seseorang ketika menjadi pemilik kewarganegaraan ganda.

Melihat bukti konkret bahwa Indonesia memiliki kekhawatiran terhadap hal tersebut dapat merujuk pada persoalanyang menimpa Arcandra Tahar, mantan menteri energi dan sumber daya mineral. Jika berkaca kepada hukum positif Indonesia yang tidak menganut dwi kewarganegaraan, hal ini memang telah menyimpang dari aturan yang sudah ada.

Namun, kesalahan administrasi pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan cermat dalam memilih pejabat, menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dalam persoalan ini. Kasus ini merupakan tamparan keras untuk bangsa Indonesia agar lebihselektif. Selainitu, pemerintah juga perlu untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran yang penting, agar hal serupa tidak terjadilagi dikemudianhari demi Indonesia yang lebih maju. . ( Sumber: Koran Sindo, 26 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Nessya Monica Larasati Putri , Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Bersekutu dengan Tanah Sabrang

Oleh Mohammad Sobary

Banyak lakon pakem maupun carangan dalam pertunjukan wayang kulit yang menggambarkan usaha pihakKurawa, simbolkejahatan, untuk membinakan Pandawa, lambang kebaikan yang memanggul misi memberantas kejahatan di muka bumi.

Dalam tiap lakon itu keluarga Kurawa selalu bersekutu dengan kekuatan dari tanah Sabrang. Sekutu mereka raja-raja sakti, kaya, dan memiliki prajurit yang terlatih dengan baik untuk menghancurkan dunia. Pihak Kurawa merasa yakin Pandawa bakal ditaklukkan dengan mudah. Pesta besar diadakan sebelum peperangan dimulai. Dalam pesta itu semua merasa bahwa Kurawa sudah memenangkan pertarungan.

Tapi, di akhir cerita mereka gagal total karena Pandawa selalu memiliki kekuatan pelindung tak terduga. Dan, barisan Kurawa pun mundur dengan menanggung rasa malu. Mereka kalah dan lari sebagai orang-orang hina. Pandita Durna, nujum keraton dan pengatur strategi perang, punya jawaban baru. Dia meyakinkan rajanya, Duryudana, agar tak perlu merasa terpukul oleh kekalahan tadi.

Tak perlu khawatir. Langkah baru ditemukan. Kini murid-murid sang Pandita yang sudah diberi ilmu kesaktian tanpa tanding akan turun gelanggang. Mereka pun raja tanah Sabrang yang perkasa dan kaya raya. Belum pernah mereka kalah dalam pertempuran. Prajurit-prajuritnya tak terhitung, selalu bisa membuat musuh menggigil ketakutan saat melihat mereka memasuki medan laga.

Tetapi, di dalam pertempuran yang menentukan menghadapi kekuatan prajurit Pandawa, mereka tumbang satu per satu. Jatuhnya seorang sekutu membuat keluarga Kurawa merasa kehabisan tenaga, kehabisan semangat juang, dan akhirnya menarik mundur barisan prajuritnya dengan—seperti yang sudah terjadi sebelumnya— menanggung raja malu dan terhina.

Banyak strategi lain yang disusun Pandita Durna yang tepercaya, tetapi setiap strategi bagaikan membentur tembok berlapis baja yang tak mungkin dirobohkan. Banyak dana hibah dari negeri asing dihamburkan tanpa perhitungan untuk memenangkan perang. Tak mengherankan, rajaraja tanah Sabrang itu bukan hanya sekutu tepercaya, melainkan seperti disebut tadi, beberapa raja di antara mereka itu juga murid-murid setia sang Pandita.

Loyalitas murid-murid kepada gurunya menyebabkan dukungan tanah Sabrang mengalir bagai curahan air deras di talang pada musim hujan lebat. Duit bukan masalah penting. Raja dari negeri Sabrang itu selalu memamerkan bahwa di negerinya, uang ibaratnya bisa menyembul dari bumi seperti air dari sumbernya yang deras.

Tapi, serangan demi serangan, dan lakon demi lakon, untuk menghancurkan Pandawa berakhir mengenaskan. Selanjutnya, bila perang terbuka tak dimungkinkan, mereka menyerang dari belakang dengan fitnah, ejekan, dan hinaan keji. Pandawa tak pernah menanggapi tingkah laku keji seperti itu. Orang baik tak memiliki kekejian di hatinya. Jadi, mungkin hanya kejahatan yang bisa melahirkan kekejian.

Di negeri kita, usaha jahat untuk membunuh tembakau itu datang dari kedengkian dunia bisnis. Sebagian di antaranya karena rokok putih bikinan negeri asing yang jauh itu di pasaran dalam negeri mereka sendiri terpukul secara memalukan oleh kretek impor dari negeri kita. Ini bukan sekadar urusan rasa malu, tapi juga urusan duit. Kalau duit diubah jadi rokok putih dan rokok tak laku dijual di pasaran dalam negeri mereka sendiri karena mereka lebih suka membeli kretek, ini berarti duit mereka dalam ancam ludes.

Strategi dagang disusun memalui langkahlangkah yang kelihatannya bukan langkah dagang. Dagang berganti topeng kemanusiaan. Langkah mereka menjadi penyelamatan manusia dari bahaya rokok. Proyek kesehatan masyarakat berkumandang di seluruh dunia. Mereka menjadi dewa-dewa yang murah hati dan demikian peduli terhadap kesehatan manusia, bukan orang per orang, melainkan masyarakat.

Bahkan masyarakat dunia. Betapa dahsyatnya proyek ini. Topeng penyelamatan manusia di muka bumi, dipakai ke mana-mana. Dewa penyelamat! Dewa penyelamat! Mereka hadir di negeri kita sesudah kampanye ke seluruh dunia. Wajah manusia kelihatan. Tapi, hatinya serigala? Celeng? Ini perang bisnis. Bisnis biasa itu bisnis dengan dalil: bunuh lawan jika perlu. Hancurkan saingan karena semua saingan perlu dihancurkan.

Di negeri kita, dewa penyelamat ini mendekati Presiden Habibie, yang kemudian menyusun Keppres Nomor 81/1999, yang mengakomodasi kepentingan mereka, yang pada intinya disebut dengan manis sebagai penyelamatan kesehatan dunia. Keppres tersebut dianggap tak berlaku di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengeluarkan Keppres Nomor 38/ 2001.

Dua keppres itu dicabut oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Keppres Nomor 19/2004, yang melindungi petani dan industri dalam negeri. Tapi, keppres ini dicabut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 36/2009, yang disebut Undang-Undang Kesehatan. Ini b u k a n hanya bau asing, tetapi ancamannya terhadap kehidupan industri dan petani dalam negeri sangat nyata.

Petani tembakau berdemo dengan gigih. Undang-Undang Kesehatan pun diganti dengan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Tahun 2009 tanpa mengubah isinya. Dan, petani pun terus berdemo melawan kegelapan aturan itu. Mereka berjuang agar RPP tak berubah menjadi peraturan pemerintah (PP).

Tetapi, sesudah demo berkepanjangan itu, presiden kita tak mau mendengar suara petani. RPP pun diubah menjadi PP Nomor 109 yang disahkan pada 2012. Kaum pelobi asing—bisa disebut tanah Sabrang—tidak hanya pandai berkata-kata. Mereka juga pandai merogoh dompet dan menyuap dengan manis pejabat kita dari tingkat atas hingga yang terbawah. Kaum Sabrangan ini minta dibuatkan undang-undang, dan berbagai peraturan daerah (perda) yang mengakomodasi kepentingan mereka.

Dan, ”titah” dari tanah Sabrang pun dilaksanakan dengan penuh rasa hormat. Malah, kalau perlu, sudah disiapkan sebuah naskah global, yang disebut Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasal-pasal FCTC pun dikutip seutuhnya di sana-sini, seolah ahli hukum kita lumpuh tak berdaya lagi membuat peraturan yang adil dan manusiawi untuk menata kehidupan bangsa kita sendiri.

Apa isinya? Intinya kretek harus dimatikan. Untuk mengatur bangsanya sendiri, pemerintah bersekutu dengan negeri Sabrang. Padahal, negeri Sabrang itu memanggul kepentingan bisnis. Dan, bisnis mereka saat ini terfokus pada bagaimana membunuh kretek. Kira-kira itulah kalau disebut secara lugas dan blak-blakan, tanpa topengtopengan agar wajah kita tampak manusiawi.

Heboh sesaat mengenai usul menaikkan harga kretek Rp50.000 per bungkus, tak ada yang baru dan mengejutkan. Ini pun langkah membunuh kretek. Kekuatan sekutu antara sebagian dari kita, dengan kekuatan bisnis tanah Sabrang ini kabarnya dimulai dari sebuah riset akademis. Banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku.

Tapi, konspirasi di alam kegelapan seperti ini tak lama bakal terbuka dan menjadi pengetahuan umum. Bersekutu dengan negeri Sabrang mungkin nyaman? Apanya yang nyaman dalam sebuah penghancuran? (Sumber: Koran Sindo, 27 Agustus 2016).

Tentang penulis:
Mohammad Sobary, Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,560,853 hits
Agustus 2016
S S R K J S M
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 93 pengikut lainnya