Menu Terbaru Senin, 26 September 2016

Maswan
Menyiapkan Guru Pramuka di Kelas
artikel pengamat

Amirudin
Korupsi,Komodifikasi Fantasi
artikel pengamat

Sumaryono
Dampak Utang Negara
artikel pengamat

Sampe L Purba
Penguasaan SDA dan Modal Kebangsaan
artikel pengamat

Andy Ahmad Zaelany
Precautionary Approach Pengadilan Jessica
artikel pengamat

Gun Gun Heryanto
Kandidasi di Pilkada DKI
artikel pengamat

Elis Ariskasari Antonio
Utang Luar Negeri, Pembangunan & Tax Amnesty
artikel pengamat

Josua Fernando
Tax Amnesty dan Pembangunan Infrastruktur
artikel mahasiswa

Ali Khomsan
Generasi Muda vs Pertanian
artikel pengamat

Edy Purwo Saputro
Subsidi Pangan Vs Rente
artikel pengamat

Mohammad Bisri
Isu SARA Ujian Terberat Pilkada Jakarta
artikel pengamat

Munawar Amin Ma’ruf
Hindari Konflik SARA Pilkada
artikel pengamat

S Sahala Tua Saragih
Dosen Pemalsu Mau Profesional?
artikel pengamat

Tri Winarno
Mencermati Implementasi SDGs
artikel pengamat

Denny Indrayana
Lima Faktor Membaca Pilgub Jakarta 2017 Dan Meneropong Pilpres 2019
artikel dosen

Bambang Indra Kusumawanto
Memahami Semangat Jabar di PON
artikel pengamat

Faisal Ismail
In Memoriam: Maftuh Basyuni
artikel pengamat

Said Hamid Hasan
Full Day School, Uji Coba?
artikel pengamat

Arya Fernandes
Menjaga Nalar Publik Jakarta
artikel pengamat

Serta 14363 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Lima Faktor Membaca Pilgub Jakarta 2017 Dan Meneropong Pilpres 2019

Oleh Denny Indrayana

Melbourne – Sejak dulu, bobot Pemilihan Gubernur DKI Jakarta selalu jauh di atas pilgub provinsi lainnya di tanah air. Apalagi setelah Presiden Joko Widodo mencatatkan sejarah bahwa beliau menapak tangga selaku Gubernur Jakarta sebelum menjadi presiden, maka harga politik gubernur ibukota negara makin naik tajam.Maka, wajar jika Pilgub Jakarta 2017 menjadi tolak ukur kemana dan bagaimana pertarungan politik pilpres 2019.

Tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi meroketnya nilai Pilgub Jakarta. Faktor ibukota negara tidak terbantahkan menyebabkan Jakarta selalu menjadi magnet lebih.

Itu sebabnya, pada Pilgub 2012, kepala daerah dari Sumatera Selatan dan Solo memilih ikut bertarung di Jakarta. Bahkan, mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid rela turun gelanggang, serta ekonom tenar Faisal Basri juga ikut bertanding.

Faktor lain, pusat politik dan ekonomi Indonesia memang berpusat di Jawa, tetapi episentrum utamanya tentu tetap di Jakarta.

Maka, meskipun Jakarta adalah miniatur persoalan bangsa yang tentu lebih menantang bagi siapapun gubernurnya, tetap saja Pilgub Jakarta menjadi daya tarik lebih bagi siapapun yang ingin beradu nasib—tentu dengan berbagai niatan dan maksud politik masing-masing.

Salah satu niatan politik yang muncul—sejak suksesnya karir politik Presiden Jokowi, Gubernur Jakarta adalah tangga politik untuk naik ke kursi Presiden Indonesia. Itu sebabnya, Pilgub Jakarta 2017 menjadi seakan-akan berasa sebagai pertarungan pemanasan Pilpres 2019.

Paling tidak, ada hitung-hitungan Pilpres 2019, yang ikut mempengaruhi kalkulasi penentuan koalisi dan calon gubernur Jakarta 2017.

Saya bukan ahli politik, karena itu catatan Kamisan ini jangan dianggap terlalu akademik. Ini bacaan ringan, untuk melihat dari sisi orang biasa, yang tidak terlalu paham teori politik, tetapi sedikit tahu dan pernah berada di pusat kekuasaan politik, paling tidak di sekitaran presiden pada era 2008 hingga 2014.

Walaupun, sejak diangkat mulai Mei 2016 selaku Guru Besar Tamu di Fakultas Sosial—selain Fakultas Hukum—di Universitas Melbourne, dan baru akan berakhir pada ujung Desember 2017, saya mau-tidak-mau harus pula mempelajari dan mengetahui lebih banyak soal-soal politik.

Faktor 1: Relasi Megawati-PDI Perjuangan dengan SBY-Demokrat

Yang pasti, ketika kita bicara tangga politik, maka ia tidak hanya naik ke 2019 tetapi juga turun ke pilpres 2014, bahkan 2009, atau lebih jauh ke 2004. Kenapa 2004 dan 2009 masih menjadi bagian yang mempengaruhi politik kita ke depan? Saya menduga, pilpres 2004 dan 2009—dilanjutkan dengan dinamika politik 2004 hingga 2014—akan terus mempengaruhi relasi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Tidak bisa dihindari, relasi koalisi kepartaian kita tidak hanya institusional, tetapi juga personal. Kekalahan Megawati-PDI Perjuangan atas SBY-Demokrat di Pilpres 2004 dan 2009, tidak akan mudah terlupakan demikian saja oleh Ibu Megawati.

Demikian pula halnya, sikap oposan tanpa kompromi PDI Perjuangan pada era pemerintahan 2004 – 2014, akan selalu terpatri diingatan Pak SBY.

Maka, meskipun di pemilu kepada daerah lainnya, Demokrat dan PDI Perjuangan mungkin saja berkoalisi, tetapi hal demikian masih sulit terjadi pada level Pilgub Jakarta, sebagaimana tidak terjadinya koalisi Megawati-PDI Perjuangan dengan SBY-Demokrat dalam Pilpres 2004, 2009 dan 2014.

Sebenarnya, menjelang Pilpres 2014, saya tahu persis banyak pihak yang mendambakan dan mendorong ada koalisi besar PDI Perjuangan dan Demokrat untuk mengusung satu calon presiden.

Para pembayang itu memikirkan jika Pak SBY dan Ibu Megawati duduk bareng, berjabat tangan, bersatu untuk satu capres—maka kharisma dan modal politik yang dimiliki keduanya adalah kekuatan maha dahsyat yang sulit dikalahkan oleh capres manapun.Namun, pembayang memang hanya bisa melihat bayang-bayang, yang pasti bukan kenyataan.

Maka Pilpres 2014 tidak ada koalisi PDI Perjuangan dan Demokrat, dan masih belum akan terjadi pada Pilgub Jakarta 2017, dan agaknya masih belum akan ada koalisi pada Pilpres 2019.

Jadi, setelah Megawati-PDI Perjuangan dipastikan mendukung Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, maka dapat diduga, SBY-Demokrat akan mendukung calon lain selain Ahok.

Faktor 2: Megawati-PDI Perjuangan-Jokowi dengan Prabowo-Gerindra-Ahok

Sebenarnya, ada sejarah dimana peta koalisi Pilgub DKI Jakarta berubah tajam menjelang Pilpres. Dalam Pilgub Jakarta 2012, Megawati-PDI Perjuangan berkoalisi erat dengan Prabowo-Gerindra untuk mendukung Jokowi-Ahok.

Saat itu Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, dan Ahok masih kader Gerindra. Namun, koalisi erat dan jabat tangan hangat Megawati-Prabowo yang sempat berlanjut setelah menjadi pasangan Capres-Cawapres 2009 itu lenyap, ketika Megawati-PDI Perjuangan memilih mendukung Jokowi sebagai Capres, ketimbang Prabowo yang akhirnya menjadi penantangnya di Pilpres 2014.

Apalagi, Prabowo merasa dikhianati dengan perjanjian Batu Tulis 16 Mei 2009, yang butir ke tujuhnya berbunyi, “Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014”.

Dalam perjalanannya, perpecahan sekutu menjadi seteru antara Megawati-PDI Perjuangan-Jokowi dengan Prabowo-Gerindra-Ahok makin tajam setelah Prabowo kalah tipis dari Jokowi di pertarungan tajam Pilpres 2014.

Perseteruan bertambah dalam ketika Ahok yang menggantikan Jokowi menjadi Gubernur Jakarta pun meninggalkan Partai Gerindra.

Maka, dalam relasi perseteruan dan pertarungan demikian, menjadi sulit membayangkan adanya koalisi Megawati-PDI Perjuangan dengan Prabowo-Gerindra dalam Pilgub Jakarta 2017, pun masih tidak mudah terjadi koalisi demikian dalam Pilpres 2019.

Faktor 3: SBY dan Prabowo

Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 juga akan dipengaruhi apakah sekutu Jokowi dengan Megawati di 2014, tidak akan berubah menjadi seteru di 2019.

Pilgub Jakarta sekarang menurut perkiraan saya akan terjadi maksimal dalam dua atau tiga pasangan calon saja. Satu pasangan adalah Ahok-Djarot yang didukung PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan Golkar.

Tiga partai awal adalah pendukung capres Jokowi dalam Pilpres 2014, dengan Golkar menyeberang dari kubu Prabowo. Sedangkan, apakah akan ada satu ataukah dua pasangan gubernur lainnya akan tergantung komunikasi politik SBY dengan Prabowo.

Jika SBY dan dan Prabowo sepakat berkoalisi, maka Pilgub Jakarta 2017 kemungkinan hanya akan head-to-head antara Megawati-Ahok dengan SBY-Prabowo-Non-Ahok.

Namun, jika SBY dan Prabowo tidak bersepakat, maka akan ada tiga koalisi cagub Jakarta, yaitu koalisi pendukung Ahok utamanya dipimpin Megawati, koalisi kedua yang dipimpin SBY, dan koalisi ketiga yang dikomandani Prabowo.

Ada dua faktor yang menurut saya mempengaruhi berkoalisi atau tidaknya SBY dan Prabowo. Pertama, adalah kesamaan pandangan atas kekuatan calon gubernur yang diprediksi dapat mengalahkan Ahok, dan kedua, potensi koalisi untuk capres 2019.

Faktor kedua, meskipun terbuka peluangnya, tetap masih terlalu dini untuk dikunci atau disepakati sebagai kesepakatan politik. Sedangkan untuk faktor yang pertama, hasil survei calon gubernur akan menjadi salah satu tolak ukur utama.

Jika SBY dan Prabowo memiliki keyakinan yang sama pada figure satu calon, berdasarkan hasil survei dan hitung-hitungan politik lainnya, maka koalisi SBY-Prabowo dalam Pilgub 2017 akan menghadirkan dua cagub saja yang akan saling berhadap-hadapan.

Persoalannya, agaknya kesamaan calon penantang petahana ini sulit mengkristal. Prabowo-Gerindra (dan PKS) telah lebih dahulu mengusung Sandiaga Uno sebagai cagub, sedangkan SBY-Demokrat (dan PAN, PKB, PPP) agaknya belum yakin Sandi bisa menjadi penantang yang cukup tangguh untuk Ahok, yang masih leading dalam berbagai jajak pendapat.

Prabowo ngotot cagubnya Sandi dan membuka peluang cawagubnya, sedangkan SBY lebih menerima Sandi sebagai cawagub, sedangkan cagubnya lebih memilih kader Demokrat atau paling tidak punya kedekatan sendiri dengan Partai Demokrat.

Pilpres 2014 menghadirkan satu persoalan serius ketika Demokrat tidak memiliki kader untuk dicalonkan, dan hal itu tidak diharapkan terulang di tahun 2019.

Maka, Pilgub Jakarta 2017 akan menjadi batu tes bagi kader Demokrat yang mungkin bisa naik untuk Pilpres 2019. Sependek yang saya ketahui, nama cagub koalisi empat partai dengan dipimpin SBY-Demokrat berkutat pada tiga nama, Anies Baswedan, Yusril Ihza Mahendra dan Agus Harimurti Yudhoyono, nama yang terakhir adalah putra sulung Presiden SBY.

Nama Anies Baswedan sebenarnya lebih didorong oleh Pak SBY, salah satunya karena kedekatan Demokrat dan Anies yang sempat terjalin ketika yang bersangkutan ikut Konvensi Capres Demokrat.

Nama Yusril lebih disodorkan tiga partai yang lain, PAN, PPP dan PKB. Sedangkan nama Agus muncul sebagai alternatif ketiga. Semuanya masih dinamis, dan baru akan mengkristal sore ini, atau pada detik-detik akhir pendaftaran Pilgub DKI.

Saya sendiri melihat dari ketiga nama itu, Anies Baswedan seharusnya adalah figur yang lebih tepat—dan sebenarnya menarik jika disandingkan dengan Sandi Uno sebagai Cawagub, sehingga akan terjadi head to head Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.

Namun, Anies kelihatannya tidak mempunyai modal uang yang cukup untuk membiayai kampanyenya, suatu syarat yang sayangnya masih menjadi salah satu syarat tidak tertulis utama dalam pemilu di tanah air. Nama Yusril saya khawatirkan dapat makin meningkatkan sentimen keagamaan antara islam dan non-muslim, yang tidak sehat bagi Pilgub Jakarta, dan demokrasi di tanah air.

Sedangkan nama Agus Yudhoyono adalah alternatif yang menarik, namun pertanyaannya apakah memang sudah tiba saatnya bagi karir politik sang Putra Mahkota? Mas Agus adalah militer aktif yang belum pernah masuk kancah politik praktis, namun tentu mewarisi darah genetik-politik SBY yang sudah sangat jelas terbukti kualitasnya.

Faktor 4: Relasi Megawati dengan Jokowi

Faktor lain yang mempengaruhi pertarungan politik Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 adalah hubungan Megawati dan Jokowi. Saat ini hubungan keduanya masih dalam satu perahu, masih bersekutu, belum berseteru.

Karenanya, arah dukungan Megawati-PDI Perjuangan dalam Pilgub Jakarta 2017 masih sejalan dengan Presiden Jokowi kepada Ahok. Arah sejalan itu makin kuat setelah keinginan Megawati agar Budi Gunawan menjadi KaBIN dipenuhi oleh Presiden Jokowi.

Namun, peluang relasi Megawati berubah dari sekutu menjadi seteru tetap terbuka, utamanya jika dalam beberapa waktu ke depan Jokowi bergerak di luar arah keinginan Megawati.

Meski sejauh ini Presiden Jokowi tetap berusaha menjaga relasi kongsi dengan Megawati, Jokowi pun sudah mulai berhitung jika ditinggalkan Megawati-PDI Perjuangan, dan telah bergerak menyiapkan partai alternatif yang bisa mendukungnya dalam Pilpres 2019.

Gerakan Partai Golkar yang sudah sangat awal mendukung Jokowi sebagai capres 2019, adalah sekoci politik tersebut. Jika kongsi Megawati dan Jokowi terpecah, maka capres PDI Perjuangan akan bergeser kepada calon lain.

Di antara yang berpotensi misalnya adalah Ibu Tri Rismaharini yang mungkin akan melalui tangga politik Gubernur Jawa Timur, atau Ganjar Pranowo yang telah menapaki tangga Gubernur Jawa Tengah.

Faktor 5: Duitokrasi

Last but not least, faktor yang selalu mempengaruhi pemilu di tanah air adalah kepentingan bisnis alias duit, itulah yang saya sebut duitokrasi.

Sebagai negara terburuk ketiga dalam hal kesenjangan ekonomi menurut Bank Dunia, dimana satu persen orang terkaya menguasai lebih dari separuh kekayaan se-Indonesia raya, atau sepuluh persen orang terkaya menguasai hampir delapan puluh persen kekayaan nasional, maka potret politik Indonesia juga akan sangat dipengaruhi sedikit

Faktor duit ini tidak semua didiskusikan terbuka, tetapi menjadi salah satu faktor penentu kemana arah dukungan politik akhirnya dialirkan.

Konon, nama Anies Baswedan meredup sebagai calon gubernur, salah satunya karena mantan Rektor Universitas Paramadina itu tidak mempunyai cukup modal uang kampanye, atau “kurang gizi” menurut istilah Nurcholish Madjid sebagai pendiri Paramadina.

Itulah lima faktor yang mempengaruhi arah politik, perkoalisian, perkongsian, persekutuan dan perseteruan di Pilgub DKI 2017, yang berdampak pula pada peta Pilpres 2019.

Masih terlihat, bahwa politik dan pemilu di Indonesia masih lebih dipengaruhi oleh relasi personal dan hubungan finansial. Sebenarnya, keduanya tidak sehat bagi arah demokrasi.

Kita harus terus berusaha menggeser sistem poltitik di Indonesia dari bersandar pada figur-personal menjadi pada struktur-institusional; dan dari demokrasi yang dipengaruhi oleh duitokrasi, menjadi dipengaruhi oleh meritokrasi. Karena, jika kita gagal merubahnya, maka demokrasi kita akan cenderung langgeng morat-marit. ( Sumber: Detik.co 22 September 2016)

Tentang penulis:

Denny Indrayana Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Visiting Professor pada Melbourne Law School dan Faculty of Arts, University of Melbourne. 

Dosen Pemalsu Mau Profesional?

Oleh S Sahala Tua Saragih

SEMAKIN lama semakin banyak orang yang mengalami putus saraf malu di negeri ini. Mereka sama sekali tak merasa malu melakukan pemalsuan. Mereka yang menderita putus saraf malu bukan hanya orang yang berpendidikan rendah dan tidak/kurang beriman.

Semakin lama semakin banyak orang justru yang berpendidikan tinggi, berstatus atau berjabatan sangat terhormat, dan tampak tekun menjalankan ibadah agama masing-masing ternyata sama sekali tak merasa malu melakukan pemalsuan alias penipuan. Apa pun bisa mereka palsukan.

Siapa pun bisa mereka tipu. Penyakit nasional ini telah mewabah ke mana-mana. Baru-baru ini ada sebuah berita menarik yang berjudul, ‘Baru 46% Dosen Tesertifikasi’. Hal yang paling menarik ialah kutipan di bawah judul berita itu, ‘Tahun ini ribuan dosen tidak lulus sertifikasi karena menyontek saat membuat tulisan tentang deskripsi diri.

Mereka meniru tulisan dosen sebelumnya sudah lulus sertifikasi’ (Media Indonesia, 15/8/2016, hlm 10). Para dosen selalu melarang keras para mahasiswa menyontek, tetapi mereka sendiri justru menyontek.

Dalam berita itu ditulis, sebanyak 4.512 dosen PTN dan PTS mengikuti ujian kompetensi (sertifikasi) pada gelombang pertama beberapa bulan lalu. Dari jumlah itu hanya 2.932 dosen (64,98%) yang lulus, sedangkan sebanyak 1.580 dosen (35,02%) tidak lulus. Biaya setiap peserta ujian sertifikasi Rp800 ribu.

Itu berarti pada ujian gelombang pertama saja negara sudah dirugikan sebesar Rp1.264.000.000. Penyebab banyaknya dosen tak lulus ujian sertifikasi ialah menyontek pada saat penulisan deskripsi diri.

Penulisan deskripsi diri merupakan salah satu materi dalam sertifikasi.”Sebagian besar dosen menulis deskripsi diri mereka dengan menyontek atau copy paste dari dosen-dosen yang telah lulus sertifikasi,” ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Dikti Ali Ghufron Mukti di Jakarta baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, tahun lalu sebanyak 27% dosen peserta ujian sertifikasi juga tak lulus karena menyontek deskripsi dosen yang telah lulus ujian sertifikasi. Tidak disebutkannya jumlah seluruh dosen (biasanya tiga gelombang) yang mengikuti ujian sertifikasi tahun lalu.

Tahun ini (baru gelombang pertama) ada sedikit ‘kemajuan’. Jumlah dosen yang menjiplak ‘hanya’ 20%, tapi ini baru satu gelombang. Ini berarti kurang-lebih 900 peserta ujian sertifikasi pada gelombang pertama saja telah menjiplak deskripsi diri dosen-dosen lain.

Padahal, dari semua materi ujian sertifikasi dosen, yang paling mudah ialah menulis deskripsi atau gambaran diri dengan jujur. Memang deskripsinya sangat panjang. Namun, apa sulitnya menulis sosok diri sendiri? Para dosen pemalsu itu tampak jelas sangat malas dan menghalalkan segala cara dengan gampang sekali.

Ali Ghufron Mukti juga mengungkapkan, dari 180 ribuan dosen tetap di Indonesia, baru 46% (82.800 orang) yang telah memiliki sertifikat profesi. Ini berarti sebanyak 97.200 dosen tetap belum memiliki sertifikat dosen.

Setiap tahun kuota yang diberikan pemerintah untuk sertifikasi hanya sekitar 10 ribu dosen. Berarti dibutuhkan 9-10 tahun lagi baru semua dosen tetap memperoleh sertifikat dosen.

Menyontek = penipuan

Entah mengapa, dalam berita itu Ghufron tidak menggunakan kata memalsukan atau menipu. Padahal, bobot tindakan mereka itu tidak sama dengan menyontek yang lazim dilakukan mahasiswa sewaktu ujian semester. Sesungguhnya mereka jelas-jelas sudah melakukan pemalsuan.

Dalam konteks hukum, penjiplakan atau pemalsuan tergolong penipuan. Pelakunya harus dihukum berat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (KBBIPB, 2008), sontek atau contek berarti mengutip (tulisan dsb) sebagaimana aslinya; menjiplak.

Arti jiplak (menjiplak) adalah mencontoh atau meniru (tulisan, pekerjaan orang lain),  mencontek,  mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri; mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya.

Palsu berarti tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan, gadungan,  curang,  tidak jujur. Sebagai perbandingan, dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 25 ayat 2 dengan tegas menyatakan, ‘lulusan PT yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya’.

Dalam berita tersebut Ghufron juga menjelaskan sertifikasi dosen merupakan tanda seorang dosen itu profesional, yakni memiliki integritas, bermoral tinggi, dan berdaya saing.

Apakah para dosen yang memalsukan deskripsi diri tersebut layak disebut dosen atau calon dosen profesional? Apa yang bisa kita harapkan dari dosen-dosen pemalsu tersebut? Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dinyatakan dengan tegas, ‘Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab’.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU G-D), dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apakah kita bisa berharap kepada dosen-dosen pemalsu itu untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas dan UU G-D ini?

Hukuman berat

Sayang, dalam berita itu Ghufron justru mengampuni para dosen penjiplak itu. Bila ini benar-benar dilaksanakan, kebijakan Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Dikti itu jelas tidak bijak dan mendidik.

Sebagai perbandingan, beberapa tahun yang silam seorang sahabat saya tidak lulus ujian sertifikasi dosen, padahal dia berlaku jujur (tidak menjiplak). Selidik punya selidik, ternyata dia mendeskripsikan dirinya terlalu tinggi, jauh berbeda dengan penilaian teman sejawat dan mahasiswa (para dosen dan mahasiswa di jurusannya sendiri).

Hukumannya cukup berat. Dia baru boleh mengikuti ujian lagi dua tahun berikutnya, dan lulus. Nah, bila dosen yang tidak memalsukan deskripsi diri saja dihukum dua tahun, mengapa para dosen yang jelas-jelas menjiplak deskripsi diri dosen-dosen lain tidak dihukum sama sekali? Ini jelas tidak adil.

Meskipun kini perguruan tinggi sudah di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dunia pendidikan tinggi harus tetap melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan dan kebudayaan.

Terus terang, kita tak optimistis perguruan tinggi kita mampu menghasilkan para lulusan dan karya-karya yang sangat bagus, sebagaimana yang diharapkan masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, bila sangat banyak dosen yang menggampangkan segala urusan, yang menggunakan prinsip menghalalkan cara. ( Sumber: Media Indonesia, 23 September 2016)

Tentang penulis:

S Sahala Tua Saragih Dosen Prodi Jurnalistik Fikom Unpad

Menjaga Nalar Publik Jakarta

Oleh Arya Fernandes

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta akan dimulai setelahpendaftaranpasangan calon kepala daerah yang berakhir pada Jumat, 23 September 2016. Salah satu aspek penting dalam pemilihan nanti adalah menjaga nalar publik Jakarta agar memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional dan menghindari kampanye hitam yang menggunakan isu suku, agama, dan ras.

Penggunaanisu-isusektarian, selain tidak terlalu signifikan bagi pemilih secara umum, juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Untuk itu, dalam pilkada nanti penting dipikirkan caranya agar nalar pemilih publik bisa dijaga dengan baik.

Beberapa faktor yang bisa menjaga nalar publik agar rasional dalam memilih adalah menghadirkan calon-calon berkualitas dan calon alternatif serta merancang jumlah pasangan calon.

Pilkada DKI Jakarta idealnya adalah pertarungan figur-figur yang memiliki rekam jejak yang baik, bersih, dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Orang-orang baik harus diberikan kesempatan untuk bisa mencalonkan diri dan dipertimbangkan pimpinan partai untuk dicalonkan.

Dengan keikutsertaan orang-orang baik, Pilkada DKI Jakarta lebih menghadirkan perang gagasan dan kebijakan. Hal tersebut tentu penting bagi publik Jakarta secara umum karena publik dapat menyeleksi ide dan gagasan calon tentang masa depan Jakarta.

Hingga kini pertarungan gagasan antarkandidat atau partai pendukung belum terlihat. Justru yang terjadi adalah kampanye berbau sektarian dan kampanye hitam yang tidak mendidik.

Faktor lain yang penting untuk menjaga nalar publik adalah merancang pasangan calon lebih dari dua pasangan. Bila ada dua pasangan calon, potensi penggunaan isu-isu SARA rentan terjadi.

Keberadaan tiga pasangan calon dan diikuti oleh figur yang berkualitas juga akan memberikan alternatif pilihanyangbanyakbagi pemilih. Seperti di sebuah restoran padang, pemilih bebas memilih menu hidangan yang tersedia.

Selain itu, bila pilkada hanya diikuti oleh dua pasangan, polarisasi elite dan publik akan sangat keras terjadi dan efek negatifnya biasanya masih terjadi dalam dua tahun setelah pilkada. Sebagai publik kita merasakan betul terjadi pembelahan pascapemilihan presiden bahkan hingga kini. Bila terjadi tiga pasangan, dinamika elektoral akan terjadi.

Dialektika terhadap kebijakan juga akan menarik. Kelompok alternatif bisa membedah kebijakan petahana: apakah sudah baik atau belum. Petahana juga mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat. Pilkadaharusnya adalahkontestasi gagasan dan kebijakan dari orang-orang terbaik, bukan kontestasi kampanye hitam yang mengarah pada SARA.

Calon harus mampu menjelaskan kepada publik, program apa yang mereka tawarkan untuk kesejahteraan publik dan menjelaskan kenapa mereka harus dipilih? Bagi calon penantang harus mampu menjelaskan apakah mereka bisa membawa perubahan? Apa yang diubah dan apakah mereka bisa lebih baik dari petahana. Sementara bagi calon petahana harus bisa menjelaskan kenapa mereka harus melanjutkan kepemimpinan.

Dengan kontestasi ide, nalar publik di Jakarta bisa dirawat. Bila tidak ada kontestasi ide, dikhawatirkan kampanye akan kembali mengarah pada isu-isu sektarianisme. Bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara, ini tentu akan mengganggu semangat persatuan.

Calon Alternatif

Kelompok nonpartai harus mendorong munculnya calon alternatif yang mempunyai rekam jejak yang baik agar dapat berkontestasi dengan petahana.

Semakin banyak orangorang baik, semakin menguntungkan bagi publik. Model kampanye di Jakarta juga menjadi penting bagi percontohan di daerah, bila Jakarta bisa selamat dari kampanye hitam, akan diikuti oleh daerah.

Memupuk tradisi kampanye yang positif ini penting agar pilkada dapat berkualitas dan calon yang dihasilkan dari pilkada juga mampu mengemban amanat secara baik.

Publik akan diuntungkan agar calon bisa menghadirkan gagasan dan kebijakan. Kontestasi kebijakan akan terjadi. Bila ada kontestasi ide, calon akan meramu program yang menarik dan populis bagi pemilih.

Di tingkat publik juga terjadi pertukaran ide dan gagasan, terjadi dialog antarpemilih. Hal ini tentu menyehatkan bagi demokrasi karena terjadi pendidikan politik dan rakyat dituntut untuk memilih calon yang berkualitas.

Dengan mendukung orangorang yang memiliki rekam jejak yang baik, partai akan mendapatkan insentif elektoral, baik citra maupun suara. Apalagi, efek Pilkada Jakarta terasa secara nasional bila partai berhasil memunculkan calon baru yang kompeten.

Evaluasi

Sayangnya, Pilkada DKI Jakarta hari ini juga menunjukkan dominasi ketua umum dalam penentuan calon gubernur. Ke depan perlu dipertimbangkan pemberian wewenang bagi pengurus atau anggota partai untuk menentukan calon kepala daerah. Hal itu penting untuk memastikan terjadi demokratisasi di internal partai dan memastikan ada kedaulatan anggota.

Pilkada DKI Jakarta tahun ini juga menunjukkan rendahnya keterlibatan publik dan masyarakat sipil dalam turut memengaruhi penentuan calon dan gagasan atau kebijakan. Di Pilkada Jakarta 2012, keterlibatan publik lebih kuat, dan begitu juga kuatnya kerelawanan politik.

Selain itu, pilkada lalu juga lebih menyajikan alternatif pilihan yang banyak karena diikuti oleh lima pasangan calon. Partai juga harus mengisi ruang publik dengan isu-isu yang segar dan tokoh-tokoh yang baik.

Partai juga harus memastikan melakukan kampanye putih, bukan kampanye hitam. Dengan begitu, pemilih semakin matang sehingga tidak ada lagi upaya untuk menggunakan isu sektarian dalam pilkada. ( Sumber: Koran Sindo, 23 September 2016)

Tentang penulis:

Arya Fernandes Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS

Dampak Utang Negara

Oleh Sumaryono

Pemerintah terus dibebani utang setiap tahun yang  pada kuartal II 2016 melonjak 18 persen. Sayang, kenaikan utang  gagal mendongkrak produktivitas ekonomi nasional.

Sebab keseimbangan primer Indonesia justru  defisit yang berarti  pengeluaran tanpa beban utang lebih besar dari  penerimaan. Data dua tahun terakhir, defisit keseimbangan primer  sebesar 93 triliun rupiah pada 2014. Sedangkan pada 2015 defisitnya  142 triliun.

Di sisi lain cicilan utang dalam APBN tidak mampu mengejar tambahan utang akibat akumulasi bunga-berbunga. Apabila kondisi seperti ini diteruskan selama 10 tahun ke depan. Utang pemerintah bakal jadi tiga kali lipat mencapai  9.000 triliun rupiah (Koran Jakarta, 14/9).

Tahun ini, pemerintah harus mengeluarkan  180 triliun untuk membayar bunga. Sedangkan tahun depan diprediksi bunga mencapai 210 triliun. Pada akhir kuartal II 2016, posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah  158,7 miliar dollar AS atau 49 persen dari total ULN 323,8 miliar dollar AS.

Sedangkan berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, utang pemerintah  3.359 triliun per Juli 2016. Tambahan utang baru tidak bisa membiayai utang yang harus dibayar. Artinya sekalipun pemerintah menambah utang, tidak ada sumber tambahan untuk pembiayaan pembangunan.

Utang pemerintah masih akan terus bertambah seiring  defisit anggaran. Akhir September 2016 pemerintah kembali menambah utang dengan menerbitkan surat utang berupa Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebesar  20 triliun rupiah. ORI akan diterbitkan akhir September dengan masa penawaran 29 September sampai 20 Oktober 2016.

Utang pemerintah perlu menjadi fokus perhatian para menteri untuk  merealisasikan visi besar nawacita. Dalam visi misi Presiden Jokowi menyampaikan ideologi:  berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Masyarakat tentu mempertanyakan wujud berdikari dalam ekonomi bila negara terus terbebani utang.

Jika dilihat, posisi utang Indonesia terus bertambah signifikan 5 tahun terakhir. Pada 2011 masih 1.808 triliun dan pada tahun lalu telah menjadi 3.362 triliun rupiah. Sumber utang luar negeri bilateral dan multilateral.

Utang bilateral didominasi Jepang, Prancis, dan Jerman. Utang multilateral berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Islam.

Dalam konteks ini, upaya mengurangi risiko utang negara penting sekali. Sebab semakin tinggi  utang akan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi dan risiko. Pada jangka pendek, utang dapat berkontribusi cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, namun jangka panjang harus dibayar APBN.

Analisis overlapping generation model yang dilakukan Rossen (2002) menunjukkan beban pinjaman dapat ditransfer lintas generasi. Dengan demikian, dalam jangka panjang, pembayaran utang mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Meningkatnya utang pemerintah berarti juga semakin memberatkan posisi APBN karena harus dibayar beserta bunganya. Penarikan pinjaman luar negeri baru akan meningkatkan stok pinjaman yang akan berdampak pada beban bunga dan cicilan. Ironisnya, semasa krisis, utang harus dibayar menggunakan bantuan luar negeri.

Negatif

Perlu juga dicermati agenda ekonomi dan politik negara pemberi  pinjaman yang berkaitan. Secara politik mereka  akan memasung kebijakan-kebijakan strategis. Sedangkan motivasi ekonomi banyak berdampak pada eksplorasi sumber daya alam.

Beberapa riset menunjukkan, utang luar negeri juga membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian Rana dan Dowling (1988) menyimpulkan, pengaruh bantuan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi malah negatif di Myanmar, Tiongkok, India, Korea Selatan, Nepal, Filipina, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand.

Kesimpulan serupa juga diperoleh dari penelitian Karagol (1999) dengan metode 3SLS tentang External Debt and Economic Growth Relationship Using the Simultaneous Equations. Penelitian ini menunjukkan,  pembayaran utang berhubungan dengan total pinjaman tahun sebelumnya dan ekspor.

Aliran modal masuk dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedang pengaruh langsung pembayaran utang terhadap perekonomian justru negatif.

Kajian White (1992) serta Brewster dan Yeboah (1994) mengenai dampak utang menunjukkan, secara  umum secara statistik tak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Selain berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri juga investasi. Ini sesuai dengan penelitian Javed dan Sahinoz (2005) di Turki.

Berbagai risiko atas utang  harus diantisipasi dengan baik agar tidak menjadi government debt bubble  yang mengakibatkan  krisis karena negara tidak mampu membayar utang domestik ataupun asing. Ini ditandai dengan pendapatan nasional lebih kecil dari anggaran  pembiayaan utang dan belanja pemerintah. Jadi, diperlukan tata kelola dan manajemen utang guna mengaji perencanaan utang secara tepat.

Ada beberapa jenis obligasi lama yang dinilai dikelola tidak baik. Di antaranya, Obligasi Republik Indonesia 1950, Obligasi Berhadiah 1959, Obligasi Konsolidasi 1959, dan Obligasi Pembangunan 1964.

Sebagian kalangan menilai, pemerintah pada waktu itu tidak mampu membayar penarikan obligasi tersebut. Rezim Orde Lama dinilai default alias gagal membayar kembali utang kepada rakyat.

Namun, pernyataan ini dibantah  Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara. Yang terjadi bukanlah default, melainkan kedaluwarsa dalam pencairan. Faktanya, sampai tahun 2001 persoalan obligasi lama ini masih diperkarakan oleh para ahli waris pemegang obligasi.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dibentuk 2007 bertugas merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan utang dan sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan utang.

Peran pentingnya dalam manajemen utang negara mengatur besaran kemampuan bayar dan menjadwal pembayaran agar tidak bertumpuk. Indonesia memang memerlukan sebuah model pembangunan berkelanjutan, tapi bukan beban utang yang berkelanjutan. ( Sumber: Koran Jakarta, 22 September 2016)

Tentang penulis: 

Oleh Ir Sumaryono, MM Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

 

Generasi Muda vs Pertanian

Oleh Ali Khomsan

Konon Presiden Jokowi pernah merasa gerah dengan pertanyaan Presiden Vietnam, kapan Indonesia akan beli beras lagi dari Vietnam? Hal ini tentu mendorong pemerintah semakin menguatkan tekad untuk berswasembada beras dalam waktu secepatnya.

Tekad itu akan diwujudkan dengan memperbaiki irigasi, distribusi pupuk dan benih padi, penyediaan traktor, dan perbaikan kinerja penyuluh. Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian negara.

Pertanian menyerap 40.491.257 (38,35%) tenaga kerja nasional dan sebanyak 14.081.620 (34,78%) orang merupakan generasi muda pertanian atau tenaga kerja kelompok umur 15-34 tahun( PSP3-IPB 2011).

Peningkatan jumlah penduduk dengan segala aktivitas ekonominya akan semakin meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian. Semakin banyak penduduk semakin tinggi kebutuhan akan beras dan semakin sejahtera masyarakat, tuntutan untuk mendapatkan pangan berkualitas (terutama pangan hewani) juga semakin meningkat.

Kondisi ini harusnya berimbas pada kemakmuran petani. Pada 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai 255 juta jiwa. Dengan angka konsumsi beras 135 kilogram per kapita per tahun, diperlukan beras 38,49 juta ton.

Untuk menghasilkan beras sebesar itu butuh luas panen 13,38 juta hektare. Padahal, luas panen yang tersedia hanya 12,65 juta hektare alias defisit 0,73 juta hektare.

Defisit luas panen 2020 mencapai 2,21 juta hektare, kemudian membengkak jadi 3,75 juta hektare pada 2025 dan 5,38 juta hektare pada 2030. Luas lahan per kapita Indonesia 0,03 hektare. Bandingkan dengan Australia 2,63 hektare, AS (0,61), Brasil (0,34), China (0,11), India (0,16), Thailand (0,52), dan Vietnam (0,10) (Khudori 2013).

Sektor pertanian harus mengantisipasi berlanjutnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian serta menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan.

Konon di Jepang lahan pertanian dilarang dijual. Kalau toh lahan tersebut dijual kepada pemerintah, maka pemerintah akan tetap mempertahankannya sebagai lahan pertanian. Sebagai negara agraris, sering kali kita termanjakan oleh kesuburan Pulau Jawa.

Pengabaian pembangunan pertanian di luar Jawa dapat berdampak serius manakala daya dukung Pulau Jawa sebagai lumbung pangan semakin menurun akibat industrialisasi.

Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk membangun pertanian di Merauke hendaknya diikuti dengan pendekatan yang sama untuk pulau-pulau besar lainnya selain Pulau Jawa.

Jumlah penduduk yang besar harus menjadi pendorong agar kita semakin kuat di bidang pertanian, dan tidak lagi mengandalkan banyak impor pangan dari luar. Sarjana pertanian kita jangan hanya bekerja di belakang meja, demikian ditegaskan Presiden Jokowi.

Mereka harus turun ke lapangan dan memberi bimbingan pada petani. Persoalan lulusan pertanian yang tidak bekerja di bidang pertanian telah sejak lama dicermati. Rektor IPB mengakui bahwa lulusannya yang menekuni pertanian dari hulu sampai hilir mungkin diperkirakan hanya 35%. Sisanya bekerja di perbankan, media massa atau menjadi konsultan.

Minat siswa SMA untuk masuk ke perguruan tinggi bidang pertanian semakin turun. Di suatu perguruan tinggi negeri, peminatan bidang keguruan lebih menarik daripada pertanian.

Nasib guru yang semakin moncer dengan adanya tunjangan sertifikasi, bertolak belakang dengan nasib penyuluh pertanian yang banyak di antaranya berstatus THL (tenaga harian lepas).

Bila usia semakin meningkat, peluang penyuluh pertanian untuk diangkat menjadi PNS semakin pudar, akhirnya seumur-umur menjadi THL. Revitalisasi pendidikan pertanian dihadang oleh tiga masalah yang sulit.

Pra-ajar, merosotnya minat calon mahasiswa yang memilih fakultas pertanian. Saat-ajar, kurikulum yang belum tepat-saji, fasilitas pendidikan kurang memadai, SDM dosen belum merata.

Dan terakhir, pasca-ajar, rendahnya serapan tenaga kerja atau gaji belum memadai/layak(Ashari 2006). Nasib petani kita ibarat gambar suram yang mengenaskan.

Anak-anak muda dari keluarga petani mungkin tidak mau lagi mewarisi pekerjaan yang dirintis orang tuanya. Mereka mengadu nasib di kota-kota besar, berurbanisasi, dan menyebabkan beban kota semakin berat.

Pembangunan pertanian selain dimaksudkan untuk meningkatkan produksi harusnya juga diarahkan untuk menyejahterakan petani. Dengan demikian sektor pertanian akan selalu menarik minat siapa pun yang akan menekuninya.

Sayangnya, potret keberhasilan anak muda dicerminkan oleh mereka yang bisa bekerja di kota, berdasi, dan mengendarai mobil sebagaimana terlihat dalamsinetron-sinetronyangsetiap hari ditayangkan televisi.

Kita lupa bahwa keberhasilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan adalah proses kerja keras, dimulai dengan merintis karier dari bawah dan terus merambat ke atas.

Sepinya peminatan bidang pertanian tentu secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan- kebijakan pemerintah dalam hal produksi pangan.

Kebijakan pemerintah yang pro petani akan menggairahkan kehidupan pertanian di negeri agraris ini. Sebaliknya, bila kebijakan- kebijakan yang dibuat ternyata tidak dapat mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan petani, maka pertanian akan dianggap sebagai bidang inferior.

Pertanian menjadi tidak menarik bagi generasi muda karena bertani berarti mengungkung diri dalam kemiskinan. Hanya orang-orang tua dan lanjut usia yang masih mau menggeluti bidang yang nyaris tidak menguntungkan ini. Sementara orang-orang muda lebih suka menjadi buruh industri dengan gaji setara UMR.

Pada zaman Orde Baru, Pak Harto rajin menggelar kelompencapir (acara diskusi Presiden dengan petani) yang disiarkan TVRI. Anak-anak SD diminta menonton acara tersebut dan esok harinya didiskusikan di sekolah. Pada waktu itu, mungkin banyak di antara kita yang mencibir acara Pak Harto ini.

Namun kini kita baru menyadari bahwa acara kelompencapir sesungguhnya bermanfaat untuk menumbuhkan cinta pertanian di kalangan generasi muda. ( Sumber: Koran Sindo, 22 September 2016)

Tentang penulis:

Ali KhomsanGuru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB

 

Tax Amnesty dan Pembangunan Infrastruktur

Oleh Josua Fernando

Pajak merupakan komponen utama sumber penerimaan negara. Sekitar 75% penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Sayangnya, penerimaan negara dari pajak yang ditargetkan tidak pernah tercapai kecuali tahun 2011.

Dalam memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah pada Juli lalu, dengan UU Nomor 11/2016, memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dalam APBN-P 2016 pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp1.539,17 triliun dengan sekitar Rp165 triliun di antarnya berasal dari kebijakan tax amnesty.

Pemberlakuan tax amnesty akan berpotensi bertambahnya penerimaan negara. Potensi penambahan penerimaan negara ini akan membantu pemerintah merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan, khususnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dengan pertimbangan pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional.

Fokus pemerintah dalam merealisasikan pembangun infrastruktur harus segera direalisasikan dan dipercepat. Hal ini disebabkan rendahnya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab penghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di negeri ini. Jika kita melihat kembali pada 1995-1997, sekitar 7% dari produk domestik bruto (PDB) dialokasikan untuk membangun berbagai infrastruktur.

Setelah terjadinya krisis, pembangunan infrastruktur hanya mendapatkan alokasi anggaran rata-rata 3-4% dari PDB. Tahun 2016 anggaran infrastruktur dalam APBN sekitar Rp313,5 triliun. Angka ini masih sangat rendah bila dibandingkan Thailand dan Vietnam, yang mengalokasikan anggaran infrastruktur lebih dari 7% PDB, dan China yang mengalokasikan anggaran pembangunan 10% dari PDB.

Data World Bank 2012 menunjukkan kondisi infrastruktur Indonesia secara global berada di peringkat ke-85 dari 155 negara, dan berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Di balik masih adanya compangcamping di kebijakan ini, tax amenesty bisa dikatakan sebagai langkah cerdas pemerintah dalam menambah penerimaan negara.

Penerimaan negara yang bertambah dari tax amnesty harus mampu dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur. Peran pembangunan infrastruktur begitu besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tax amnesty bisa menjadi salah satu harapan dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. ( Sumber: Koran Sindo, 22 September 2016)

Tentang penulis:

Josua Fernando Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,562,940 hits
September 2016
S S R K J S M
« Agu    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930