Menu Terbaru Kamis 16 April 2015

Tri Marhaeni P Astuti
Antara ”Trah” dan ”Trek”
artikel pengamat

Sumaryoto Padmodiningrat
Satriya Piningit Itu Mulai Menyembul
artikel pengamat

A Zaini Bisri
Dinamika Politik di Tegal
artikel pengamat

Mahmudi Asyari
Jilbab Polwan dan Ketakwaan
artikel pengamat

Zulkifli Agus
Menanti Pembayaran Sekaligus Pensiun
artikel pengamat

Raditya Sukmana
Penguatan Zakat dan Wakaf
artikel pengamat

Hajriyanto Y Thohari
Pemakzulan Presiden
artikel pengamat

Romli Atmasasmita
Hakim Mulut Undang-Undang?
artikel dosen

Achmad Deni Daruri
Sistem Sumber Daya Manusia Berbasis Manajemen Risiko
artikel pengamat

Firman Noor
Peran Eksternal dalam Konflik Internal Partai
artikel pengamat

Bahlil Lahadalia
Rupiah, Kebesaran, dan Kehormatan Negara
artikel pengamat

Azrul Ananda
Dunia Lebih Lebar dari Layar Hape
artikel pengamat

Ahmad Syaifuddin Zuhri
Jalur Sutera dan Poros Maritim
artikel pengamat

Reza Indragiri Amriel
Melindungi Anak-Anak dari Regenerasi Teror
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Rahwana Mencaplok Tembakau
artikel pengamat

Dedi Mulyadi
Mario sang Penakluk
artikel pengamat

Andik Vermansah
Tidak Mau Dianggap Pemain ’’Haram’’
artikel pengamat

Dahlan Iskan
Ternyata Ada Darah Lim, Tan, Sudjana, dan Mojahed Garoot
artikel pengamat

Maimunah Saroh
Kontroversi Pemilihan Rais Am
artikel pengamat

Joko Tri Haryanto
Pajak dan Belanja Wajib
artikel pengamat

Taruna Ikrar
Paradoks Paham ISIS Versus Islam
artikel pengamat

Agus Pambagio
Keamanan Bandara dan Keberadaan Aviation Security
artikel pengamat

Zainal Mu’id
Lowongan Jadi Pendamping Desa
artikel pengamat

Ali Mustafa Yaqub
KH Hasyim Asy’ari dan Umat
artikel pengamat

Sudirman Nasir
Kecanduan Radikalisme
artikel pengamat

Suharto Wongsosumarto
Kedaulatan Pangan Vs MEA
artikel pengamat

A Syaifuddin Zuhri
Refleksi Hubungan Indonesia-Tiongkok
artikel pengamat

S Djatmiko Hadi
Sosok Fenomenal Wali Kota
artikel pengamat

Serta 11373 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Kontroversi Pemilihan Rais Am

Oleh Maimunah Saroh

Hanya berselang tiga hari Jawa Pos memuat berita dan opini soal ahlul halli wal aqdi (ahwa). Pertama, pernyataan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang mendukung pemilihan rais am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) lewat ahwa (31/3). Kedua, tulisan Khoiron berjudul Meneguhkan Supremasi Kiai yang juga mendukung ahwa (3/4).
Dalam opini tersebut, Khoiron mengklaim ahwa sudah disepakati dalam Munas-Konbes NU 2014. Faktanya, dari total 33 pengurus wilayah (PW) NU, justru mayoritas menolak ahwa. Penolakan masal itu ditegaskan lagi dalam pertemuan 25 PW NU pada 29 Maret 2015.

Imam Aziz selaku ketua panitia muktamar maupun Said Aqil Siradj sebagai ketua umum PB NU menyatakan di media massa bahwa pemilihan rais am dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang memakai sistem ahwa. Padahal, semua keputusan musyawarah nasional (munas)-konferensi besar (konbes) masih akan dibahas lagi dalam muktamar.
Khoiron menukil pendapat Ketua PW NU Jawa Tengah Abu Hafsin soal ahwa. Memang selama ini PW NU Jawa Timur dan Jawa Tengah yang resmi mewacanakan ahwa. Tapi, ketika 25 PW NU menolak ahwa, Abu Hafsin juga realistis. Dia justru menginginkan ketua umum yang di-ahwa-kan, bukan rais am.

Kenapa ahwa ditolak? Pertama, mereka menganggap ahwa bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) NU. Dalam AD/ART NU pasal 41 poin a disebutkan, rais am dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam muktamar setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya. Artinya, kalau mau menerapkan ahwa, mereka harus mengubah AD/ART NU terlebih dulu melalui muktamar. Munas-konbes adalah lembaga di bawah muktamar.

Kedua, untuk kondisi sekarang, sulit mencari figur kiai yang memenuhi syarat sebagai anggota ahwa. Para penolak ahwa realistis dan sadar tentang eksistensi kiai dewasa ini. Kesadaran eksistensial itu tentu bagian dari kultur NU, yaitu sikap tawaduk dan tahu diri.

Khoiron menyebutkan, selama 30 kali muktamar, selama itu pula sistem ahwa digunakan, yang menempatkan konsep musyawarah dalam pemilihan rais am. Dalam sejarah NU, ahwa hanya dipakai pada Muktamar Ke-27 NU di Situbondo (1984). Saat itu NU dihegemoni politisi hampir 26 tahun sehingga para kiai sepuh seperti KH As’ad Syamsul Arifin, KH Mahrus Ali, dan kiai lain sepakat mengambil alih NU lewat ahwa demi keselamatan organisasi keagamaan yang didirikan Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari pada 1926 itu. Ijtihad para kiai tersebut melahirkan duet kepemimpinan KH Ahmad Shiddiq sebagai rais am dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ketua umum tanfidziyah PB NU.

Kini sudah tak ada ulama sekaliber KH As’ad Syamsul Arifin, KH Mahrus Ali, KH Ahmad Shiddiq, KH Ali Maksum, dan kiai lain, terutama dari segi keilmuan, wawasan, kezuhudan, kearifan, ketokohan, serta kemampuan menyerap informasi secara adil dan imbang. Karena itu, pemilihan rais am lewat suara muktamirin lebih maslahat ketimbang menunjuk sembilan kiai yang pasti mengundang kontroversi berkepanjangan.

Ada peringatan dari KH Ahmad Baghowi, rais syuriah PC NU Nganjuk, Jawa Timur. Dia meminta kalangan elite NU memakai referensi kitab kuning setiap mengambil keputusan strategis. Dalam konteks ahwa, dia merujuk kitab Qothrul Ghaits (halaman 12) dan Al Fiqhu Alaa Madzahibil Arba’ah (hal 1364). Menurut dia, dalam kitab muktabarah (standar pesantren) itu, tak ada angka pasti anggota ahwa sehingga tak tepat jika elite PB NU membatasi sembilan orang.

Menurut dia, saat Rasulullah SAW wafat, jumlah sahabat 124.000 orang. Maka, wajar jika dalam pengangkatan khalifah Abu Bakar atau Utsman, mereka hanya diwakili 5 sampai 6 orang atau di bawah bilangan 10 orang. Atau, 1 anggota ahwa mewakili 20.000 orang.
Kini, kata KH Baghowi, jumlah warga NU ratusan juta. Karena itu, rasional jika diwakili 500 rais syuriah. Toh, setiap rais mewakili ratusan ribu warga NU kabupaten/kota. Lagi pula, su’ul adzab menyalahkan pengurus NU tempo dulu hanya karena memakai sistem pemilihan sesuai dalam AD/ART NU sekarang.

Ketiga, skenario ahwa ditengarai tidak tulus. Hanya untuk menjegal figur tertentu. Keempat, ahwa dianggap mengambil alih hak PW-PC NU dalam menentukan pemimpin NU ke depan. Padahal, kiai-kiai yang ditunjuk sebagai anggota ahwa belum tentu lebih wira’i, zuhud, arif, dan alim ketimbang rais syuriah PW-PC NU.

Kelima, tak ada jaminan ahwa bisa mengikis riswah (money politics) dan pengaruh politisi. Justru memengaruhi sembilan kiai lebih mudah daripada 500 rais syuriah PW-PC NU. Lagi pula, kalau pemilihan rais am lewat ahwa, sedang ketua umum dipilih lewat suara muktamirin, legitimasi rais am jelas lebih rendah (hanya dipilih sembilan kiai) dibanding ketua umum yang dapat mandat dari 500 lebih kiai se-Indonesia.

Khoiron menyebut ide ahwa muncul dari kasus muktamar NU di Makassar yang mirip dengan pilkada. Memang ada yang berpendapat bahwa muktamar NU di Makassar adalah muktamar terburuk. Karena itu, mereka minta praktik tercela riswah dalam muktamar NU di Makassar tidak terulang.
Wallahualam bissawab. (Sumber : Jawa Pos, 13 April 2015).

Tentang penulis:
Maimunah Saroh, Pengurus Fatayat NU Jawa Timur

Menanti Pembayaran Sekaligus Pensiun

Oleh Zulkifli Agus

“Pemerintah bisa menawarkan opsi apakah seorang pensiunan memilih menerima sekaligus atau tiap bulan”
Pemerintah tengah mengkaji perubahan pembayaran uang pensiun kepada aparatur sipil negara (ASN). Tahun 2017 uang pensiun tidak dibayarkan tiap bulan tapi hanya sekali (sekaligus) di awal pensiun. (SM, 28/3/15). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 010/2012 yang ditetapkan 3 April 2012 tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/1998 menyatakan pensiunan PNS (yang dimaksud ASN) diberikan sekaligus di awal pensiun. Besaran untuk golongan I dan II Rp 500 juta, golongan III Rp 1 miliar, dan golongan IVRp 1,5 miliar.

Dengan demikian ada benang merah antara peraturan menteri dan rencana perubahan pembayaran uang pensiun yang kini dikaji pemerintah. Andai kabar tersebut menjadi kenyataan, hal itu merupakan berita gembira bagi pensiunan PNS. Apalagi Deputi Bidang SDM Aparatur, Kemenpan dan RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan skema pembayaran itu masih dibahas (SM, 28/3/15).
Meski masih dalam pembahasan, tetap saja berita tersebut sudah membuat gembira pensiunan dan calon pensiunan PNS. Bagi yang punya utang, punya harapan besar bisa melunasi. Bagi yang belum punya rumah sederhana, bakal bisa membelinya.

Bagi yang belum menunaikan ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, akan bisa berhaji.Soal habisnya uang itu dalam seketika adalah kekhawatiran yang berlebihan. Katakanlah pensiunan itu tidak punya jiwa usaha maka ia bisa mendepositokan uang tersebut di bank pemerintah. Dia bisa membiayai kesehariannya dari hasil bunga deposito, dan uang pensiunnya tetap utuh di bank. Setelah ia meninggal dunia, masih ada uang di deposito dan bisa ’’diwariskan’’kepada anaknya.

Apabila uang pensiun itu diberikan tiap bulan, bakal habis hanya untuk makan dan keperluan seharihari. Tidak ada ’’warisan’’yang bisa ditinggalkan untuk anak cucu. Atau meski tidak punya jiwa usaha, ia pasti bisa mengelola rumah kos-kosan, misalnya. Uang pensiun yang didapat sekaligus bisa untuk membangun kos-kosan 30 kamar, dan dari perolehan sewa kamar tiap bulan ia dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Setiawan Wangsaadmaja membagi dua antara ’’pensiunan lama’’ sebelum terbit aturan dibayar di muka, dan ’’pensiunan baru’’setelah terbit aturan dibayar sekali di awal. Untuk yang pensiun sebelum berlakunya peraturan pembayaran sekali di awal, akan tetap menerima pembayaran pensiun tiap bulan seperti sediakala.

Namun ini terasa tidak adil mengingat mereka sudah mengalami suka duka menerima pensiun bukan sekali di awal. Sebagian dari mereka menjadi korban rentenir, dan bank resmi ataupun tak resmi. Hal yang tidak bisa mereka hindari untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Untuk mereka, seharusnya tetap bisa diberikan sekaligus, dengan catatan dikurangi jumlah uang yang sudah mereka terima.

Dua Opsi

Misalnya si A, yang golongan IV pensiun tahun 2009, dengan besar uang pensiun Rp 3,5 juta/bulan. Sampai dengan keluarnya peraturan tersebut tahun 2017 berarti ia sudah 8 tahun menerima atau 96 x Rp 3,5 juta, ditambah THR 8 x Rp 3,5 juta.

Mendasarkan pada peraturan pembayaran sekali di awal, dia berarti akan menerima sekaligus Rp 1,5 milar sesuai dengan golongannya sehingga tinggal Rp 1,5 miliar dikurangi jumlah yang sudah (pernah) diterima. Besaran itu cukup layak untuk diterima. Apalagi jumlah mereka yang 10 tahun lebih masih hidup setelah pensiun, relatif tidak banyak.

Pasalnya berdasarkan teori, harapan hidup orang Indonesia ’’diperhitungkan’’ hanya sampai umur 70 tahun. Kita bisa melihat perusahaan asuransi pun tidak mau menerima nasabah yang berusia di atas 70 tahun. Memang ada kemungkinan pensiunan adalah orang konservatif, yang merasa lebih nyaman dan aman menerima uang pensiun tiap bulan.

Untuk itu pemerintah bisa menawarkan opsi apakah pensiunan tadi (baik yang ’’lama’’maupun yang ’’baru’’) memilih menerima sekaligus di awal pensiun atau menerima tiap bulan (seperti sebelumnya). Demikian pula terhadap mereka yang sudah lama pensiun, pemerintah tetap bisa menawarkan apakah mereka mau mengambil ’’sisa’’-nya sekaligus atau tetap menerima pensiun tiap bulan seperti biasanya.

Pembayaran pensiun sekali di awal pensiun tetap mempunyai kelebihan dibanding dengan dibayarkan tiap bulan. Kita bisa melihat fenomena di beberapa bank pembayar pensiunan atau di PT Taspen, yakni tertatih- tatihnya pensiunan yang berusia lanjut mendatangi tempat itu sekadar mengambil sisa uang pensiun yang tinggal tidak seberapa lagi. Aturannya, uang itu harus diambil yang bersangkutan, walau dalam keadaan sakit sekali pun.

Kita bisa berkaca pada Australia dan Malaysia yang sukses menerapkan sistem pensiun dibayar sekaligus di awal masa pensiun. Kenapa kita masih tertinggal dari negara tetangga itu dalam banyak hal. Lebih-lebih dengan kondisi perekonomian kita sekarang; fluktuasi harga BBM dan kebutuhan pokok, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang selalu merosot, dan sebagainya.
Menjadi wirausaha dengan modal tanpa berutang di bank adalah sebuah solusi untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan mendapatkan modal dari uang pensiun yang diterimakan sekaligus pada awal pensiun. (Sumber : Suara Merdeka, 14 April 2015)

Tentang penulis:
Drs H Zulkifli Agus, pensiunan Pengawas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

Melindungi Anak-Anak dari Regenerasi Teror

Oleh Reza Indragiri Amriel

Reza Indragiri Amriel 1Polri menemukan rekaman terduga teroris Poso, Daeng Koro, sedang melatih sejumlah anak menggunakan senjata api.

Sebelumnya beberapa pekan lalu di laman YouTube beredar rekaman senada. Yaitu, sejumlah anak dengan pakaian serbahitam tampak tengah berlatih mengoperasikan senjata api. Laras panjang pula.

Sebagai latar di belakang anakanak itu adalah sebuah bendera dengan logo sebuah organisasi yang beberapa bulan terakhir menyebarkan hawa panas ke tengkuk negara-negara dunia: ISIS ! Apabila anak-anak di dua rekaman itu nanti benar-benar dilibatkan dalam operasi teror, ini seperti mengulangi modus perekrutan para janda sebagai anggota pasukan bahkan sebagai pelaku bom bunuh diri.

Anak-anak, seperti juga kaum hawa, masih belum sungguhsungguh dicap sebagai individu yang berperan di depan layar dalam aksi teror kendati sejumlah negara telah nyata-nyata berhadapan dengan fenomena tersebut. Pada sisi itu, organisasi teror memang memiliki kepentingan untuk merekrut anak-anak sebagai senjata mereka.

Tema tayangan bahwa anak-anak itu sedang dikondisikan untuk menjadi instrumen kekerasan pastinya bertolak belakang dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Kehidupan masa kanakkanak yang identik dengan bermain telah dirampas dan, sebagai gantinya, mereka dieksploitasi sedemikian rupa sebagai tentara kanak-kanak. Senjata api, sebagai simbol kekerasan yang berada dalam dunia orang dewasa, dijadikan sebagai benda laksana mainan sehari-hari.

Pemanfaatan anak-anak sebagai tenaga kerja paksa termasuk tentara cilik merupakan salah satu tujuan utama kejahatan tindak perdagangan orang, selain dimanfaatkan sebagai budak seks dan organ tubuhnya diperjualbelikan. Terlebih jika kepada anak-anak itu juga dibangun keyakinan bahwa mereka, dengan senjata yang mereka bawa, adalah caloncalon pejuang yang diandalkan untuk mencabut nyawa pihak lawan.

Perlakuan semacam itu pelanggaran terhadap Undang- Undang Perlindungan Anak (UU PA) yang secara eksplisit melarang siapa pun merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer maupun pelibatan dalam situasi kekerasan. Demikian pula bila dihubungkan dengan Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Mungkinkah anak-anak tersebut dipisahkan secara paksa dari orang tua atau keluarga mereka, sebagaimana modus perekrutan tentara cilik oleh milisi-milisi di wilayah konflik di Afrika? Jika itu yang terjadi, terdapat argumentasi kuat untuk menyebut anak-anak tersebut sebagai korban perdagangan orang.

Kepentingan Anak

Meski anak-anak di rekaman Daeng Koro dan YouTube tidak menunjukkan raut wajah negatif, bahkan sebaliknya mereka tampak ceria, tetap tidak bisa dinyatakan bahwa para bocah tersebut bersedia secara sukarela, bahkan bahagia dengan perlakuan yang mereka terima. Senyum anak tidak bisa dijadikan sebagai alasan oleh pihak perekrut untuk menjustifikasi aksi mereka menjadikan anak-anak sebagai sumber daya manusia untuk tujuan kekerasan.

Usia anak-anak itu belum memungkinkan untuk memberikan persetujuan maupun penolakan sehingga unsur kemauan bisa diabaikan. Implikasinya, sepanjang perlakuan yang dikenakan kepada anakanak itu bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka, terlepas bagaimana pun sikap anak-anak tersebut, mereka harus tetap didudukkan sebagai individu yang harus dilindungi dari perlakuan salah tersebut.

Rekaman di ponsel Daeng Koro dan video YouTube tentang anak-anak yang tengah berlatih di lokasi kelompok teror sangat mungkin merupakan indikasi berlangsungnya pergeseran tren mengenai keterlibatan keluarga dalam jaringan teror. Pada waktu silam, ketika seorang dewasa bergabung ke dalam kelompok-kelompok kekerasan, anggota keluarga termasuk anak-anak biasanya tidak tahu-menahu. Itu sebabnya, tak jarang anggota keluarga terperanjat dan tidak percaya bahwa orang yang mereka kasihi ternyata telah terlibat sedemikian jauh dalam aktivitas kelompok teror.

Kini kerahasiaan pelaku teror tampak tidak lagi diterapkan bagi keluarga mereka. Seperti yang dilakukan enam belas wisatawan yang tiba-tiba menghilang dan diduga bergabung ke dalam ISIS, aktivis teror kini justru melibatkan sanak keluarga mereka untuk bersama-sama menjadi bagian dari komunitas teror. Pada titik itu, selain UU PA dan UU TPPO, UU Antikekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) juga menjadi peranti hukum yang relevan untuk ditegakkan.

Menyikapi kemungkinan bahwa pola relasi keluarga pelaku teror sangat didominasi oleh suami atau ayah sehingga istri dan anak tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta turut menentukan arah kehidupan keluarga, istri dan anak seyogianya memperoleh proteksi dengan memanfaatkan UU KDRT tersebut. Jelas, berhadapan dengan tren baru perekrutan anggota komunitas teror seperti di atas dibutuhkan pengisolasian seketat mungkin terhadap kawasan-kawasan yang diperkirakan menjadi tujuan atau basis kelompok teror.

Pemantauan terhadap masuknya orang-orang asing secara berkelompok ke dalam suatu wilayah juga yang sepertinya dilakukan oleh unit keluarga patut dijalankan lebih seksama guna menangkal terbentuknya zona dan komunitas teror baru.

Anak Muda dan Indoktrinisasi Mandiri

Pada era ketika jagat dunia sudah berada di dalam genggaman berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, proses indoktrinisasi tidak lagi harus melalui pendekatan konvensional. Sebaran berbagai pesan atau kampanye dari kelompok-kelompok kekerasan di media sosial telah memungkinkan siapa pun, termasuk individu-individu belia, melakukan indoktrinisasi terhadap diri mereka sendiri.

Lewat indoktrinisasi mandiri, mereka tidak lagi perlu disambangi oleh komplotan-komplotan jahat. Sebaliknya, merekalah yang mengambil prakarsa untuk mendekatkan diri sendiri ke kelompok-kelompok tersebut. Tambahan lagi, dengan kecerdasan yang orang-orang muda usia miliki, mereka tidak lagi terlalu membutuhkan instruktur guna memberikan pelatihan tentang serbaneka keahlian teror.

Selama ini pelajaran tentang merakit bom dan modus-modus teror lain bahkan sudah tersedia secara gratisan di internet. Sukar diingkari; di tengah kian tingginya angka pelaku kejahatan yang melancarkan aksi pertamanya pada usia sangat muda, pelibatan anakanak muda dalam kelompok teror merupakan bukti telanjang betapa nilai kekerasan sudah disemai lewat lingkungan paling inti yakni keluarga.
Dahulu dikenal ungkapan ”demokrasi bermula di meja makan”. Kini nyaring bunyi kredo lain, ”Kebrutalan, atas nama kebenaran dan kejayaan, adalah keagungan.” Ajaran maut itu mengalir ke setiap bulir darah sosok-sosok mungil tak berdosa yang berloncatan di sekeliling kita. Allahu a’lam . (Sumber : Koran Sindo, 13 April 2015)

Tentang penulis:
Reza Indragiri Amriel, Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne, Anggota Asosiasi Psikologi Islami

Antara ”Trah” dan ”Trek”

Oleh Tri Marhaeni P Astuti

”Trah”, trek, ”balungan”; istilahistilah ini lekat dalam pemahaman awam ketika menilai tentang jalur ”nasib” seseorang. Nah, lalu bagaimana kita membaca sebuah hasil survei sebelum Kongres IV PDIP di Denpasar, pekan kemarin? Hasil survei tersebut memosisikan Presiden Joko Widodo lebih dikehendaki untuk memimpin PDIP dibanding trah Soekarno, dalam hal ini adalah Megawati Soekarnoputri.

Ini tentu menarik sebagai bahan kajian. Dalam realitas politik yang menjadi opini, Megawati disebut-sebut masih dikehendaki oleh internal PDIP sebagai figur pemersatu.
Adapun Jokowi disimbolkan sebagai sosok muda yang bisa diusung sebagai magnet PDIPke depan. Namun soal daya tarik itu tentu masih bisa diperdebatkan karena sebagian dari faktor tersebut juga bisa melekat pada figur yang dilekati oleh modal biologis atau keturunan.

Dalam konteks sosio kultural PDIP, Jokowi tentu ”diperbandingkan” dengan Puan Maharani dan Muhammad Prananda. Maka pro-kontra trah versus trek dalam wacana kepemimpinan akan selalu menjadi isu menarik, yang boleh jadi lebih beraksentuasi politis.
Kebutuhan tentang karisma untuk memimpin sebuah organisasi bisa dibangun berdasarkan pengaruh trah. Tapi pancaran aura itu juga bisa muncul dan berkembang karena indikator kompetensi seseorang. Kepemimpinannya dibutuhkan dan diakui karena orang itu memang mumpuni.

”Balungan”

Hampir berbarengan dengan survei regenerasi kepemimpinan di PDIP itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat pengakuan internasional sebagai satu di antara 50 pemimpin terbaik dunia dari majalah Fortune.

Sebelumnya, ia juga meraih penghargaan sebagai Wali Kota Terpuji dari The City Mayors Foundation, lembaga penelitian yang berisi ahli tata kota seluruh dunia. Capaian Risma ini saya angkat sebagai contoh untuk menunjukkan jejak leadership berbasis kekuatan trek. Pembaca tentu sering mendengar istilah ”balungan beja”, ”balungan gajah”, atau ”balungan priyayi”.

Ungkapan dalam bahasa Jawa ini sering dipakai untuk mengomentari seseorang yang bernasib baik, orang yang menjadi pimpinan atau menduduki suatu jabatan. Maknanya, orang tersebut berasal muasal dari trah yang memang ditakdirkan untuk kaya, atau dari sono-nya telah ”diperjalankan” menjadi pemimpin.

Fenomena trah dalam kepemimpinan bukan hal baru. Sejak zaman raja-raja — yang juga bertahan dalam sistem monarki era sekarang — secara turun temurun kepemimpinan dijalankan berdasarkan dinasti keluarga. Meskipun terkadang seseorang tidak cakap dalam memimpin, karena ”jatah” trah, secara otomatis ia terwarisi tampuk kepemimpinan.

Ketika muncul pemimpin yang bukan dari trah, tentu menjadi sesuatu yang ”luar biasa”. Sejarah panjang dinasti kerajaan di tanah Jawa juga mencatat alur semacam itu, seperti naiknya Ken Arok dalam sejarah Singasari, walaupun proses dalam meraih kekuasaan dicapai oleh si berandal padang Karautan berkasta sudra itu dengan cara kontroversial. Pada era sekarang, dalam perjalanan rasionalitas memilih pemimpin, rakyat tidak lagi hanya memandang trah.

Trek-lah yang dijadikan acuan utama, seiring dengan makin cerdasnya masyarakat untuk menilai kualitas kepemimpinan. Banyak contoh pemimpin yang lahir dari trek untuk membentuk kualitas leadership-nya. Misalnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Joko Widodo semasa memimpin Kota Solo dan sekarang dilanjutkan Hadi Rudyatmo, juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Di Jawa Tengah kita punya Rustriningsih saat menjadi Bupati Kebumen dua periode. Kerasionalitasan pilihan rakyat sudah mulai berorientasi pada kompetensi, rekam jejak, dan komitmen calon pemimpin.
Para pemimpin yang berkembang karena trek benar-benar teruji dan berjuang dari lapis-lapis kariernya. Mereka dimatangkan oleh kerja keras, tantangan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan. Banyak contoh betapa pemimpin berdasarkan trek memperoleh pengakuan atas kompetensinya dari berbagai pihak.

Pengakuan akan kiprah mereka bukan tanpa alasan. Sepak terjang dan langkah-langkah dalam memimpin wilayah atau institusi diamati sebagai referensi pembelajaran kepemimpinan. Tidak jarang seorang pemimpin yang mempunyai track record bagus akan ”menjadi rebutan” berbagai pihak untuk diusung sebagai pemimpin.

Pilihan Rasional

Ya, memang sudah saatnya akal sehat dan rasionalitas dikedepankan. Memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan rekam jejak.
Dari rekam jejak itulah kita berharap banyak akan membawa implikasi kepemimpinannya. Roen (2011) dengan gamblang menunjukkan model teori pilihan rasional, melihat individu dalam latar belakang sosial dan membuat pilihan tindakan atau keputusan berdasarkan kepercayaan dan tujuan. Sangat jelas pilihan rakyat terhadap sesuatu atau seseorang yang akan menjadi pemimpin dasarnya adalah kepercayaan dan tujuan.

Kepercayaan masyarakat muncul manakala pemimpin yang akan dipilih mempunyai kinerja yang terbukti baik, kompetensinya diakui, dan mempunyai rekam jejak kinerja yang baik, meski calon pemimpin tersebut bukan dari trah pemimpin. Rasionalitas masyarakat tidak memedulikan faktor biologis, namun lebih percaya pada trek. Keyakinan inilah yang seharusnya dijadikan acuan dalam memilih seorang pemimpin.
Dan, sebenarnya bukan masalah trah atau trek yang harus memimpin, melainkan dasarnya adalah kemampuan. Kalau seorang pemimpin kebetulan lahir dari keturunan dan mempunyai trek yang mumpuni, berarti dia memang memiliki keistimewaan. Bukan karena ”balungan”, takdir, atau warisan. (Sumber : Suara Merdeka, 15 April 2015)

Tentang penulis:
Tri Marhaeni Pudji Astuti, Guru Besar Antropologi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Sistem Sumber Daya Manusia Berbasis Manajemen Risiko

Oleh Achmad Deni Daruri

Achmad Deni DahuriTidak banyak yang tahu bahwa warisan terbesar Lee Kuan Yew terhadap Singapura adalah sistem pembangunan sumber daya manusia berbasis manajemen risiko.

Lee Kuan Yew paham bahwa dengan model Sollow, sistem perekonomian mana pun akan menghadapi risiko kinerja total faktor produktivitas yang negatif.

Sebuah survei oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) mengenai eksekutif bisnis ekspatriat pada September 2014 menemukan bahwa orang-orang yang disurvei menganggap Hong Kong dan Singapura memiliki sistem yudisial terbaik di Asia, dengan Indonesia dan Vietnam yang terburuk: sistem yudisial Hong Kong diberi skor 1,45 dalam skala (0 untuk terbaik dan 10 untuk terburuk); Singapura dengan skor 1,92, diikuti Jepang (3,50), Korea Selatan (4,62), Taiwan (4,93), Filipina (6,10), Malaysia (6,47), India (6,50), Thailand (7,00), China (7,25), Vietnam (8,10), dan Indonesia (8,26).

Sistem yudisial merupakan fungsi utama bagi penerapan manajemen risiko. Bagaimana dengan pengembangan sumber daya manusia di Singapura? Apakah Singapura memiliki pendidikan khusus untuk membangun karakter bangsa sehingga mampu menerapkan manajemen risiko? Pertanyaan ini penting agar Indonesia tidak mengawang- awang dalam menciptakan sistem sumber daya manusia berbasis manajemen risiko.

Siswa masuk sekolah dasar pada usia tujuh tahun dan melanjutkan pendidikan selama enam tahun, pada akhir masa pendidikan mereka menjalani Primary School Leaving Examination (PSLE). Ada empat pelajaran di sekolah dasar yaitu Bahasa Inggris, Matematika, Sains, dan Bahasa Ibu. Semua pelajaran diajarkan dan diujikan dalam Bahasa Inggris kecuali ”Bahasa Ibu” yang diajarkan dan diujikan dalam bahasa Melayu, Mandarin (China) atau Tamil.

Sementara ”Bahasa Ibu” merujukpada bahasautama secara internasional, dalam sistem pendidikan Singapura sebutan ini digunakan untuk merujuk pada bahasa kedua atau tambahan karena bahasa Inggris adalah bahasa utama. Sekolah dasar negeri tidak membebankan biaya sekolah, tetapibisasaja muncul biaya tak terduga. Setelah sekolah dasar, siswa masuk ke sekolah menengah selama empat hingga lima tahun. Ada banyak pelajaran yang ditawarkan di sekolah menengah, termasuk Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Geografi, Sejarah, Matematika Dasar, Matematika Tingkat Atas, Kimia, Fisika, Biologi, Bahasa Prancis, dan Bahasa Jepang.

Siswa rata-rata mempelajari tujuh sampai delapan pelajaran, tetapi sudah umum bagi siswa untuk mengambil lebih dari delapan pelajaran. Pada akhir sekolah menengah, siswa menjalani ujian Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level dan hasilnya menentukan jenis jalur pendidikan pascamenengah yang akan mereka teruskan. Biaya sekolah di kebanyakan sekolah menengah negeri dibulatkan sampai 5 SGD setelah disubsidi pemerintah.

Tetapi, ada sekolah-sekolah menengah swasta yang membebankan ratusan dolar untuk biaya sekolah setiap bulannya. Jelas sekali tidak ada pendidikan khusus untuk pembangunan karakter di sekolah, namun sekolah memberikan kualitas pelajaran dasar yang terbaik sesuai dengan standar kurikulum internasional dalam hal ini Inggris. Tidak semua siswa masuk ke sekolah menengah. Banyak di antaranya yang meneruskan pendidikan ke institut pendidikan vokasi seperti Institute of Technical Education (ITE), tempat mereka lulus dengan sertifikat vokasi.

Siswa lainnya meneruskan pendidikan ke Singapore Sports School atau sekolah dengan program terintegrasi sehingga mereka dapat melompati ujian Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level secara bersamaan. Setelah ujian tingkat O pada usia sekitar 16 tahun, siswa secara normal masuk ke sebuah Junior College, Centralised Institute atau Polytechnic. Program di Junior College dan Centralised Institute mengarah pada ujian tingkat GCE A setelah dua atau tiga tahun.

Ada lima politeknik di Singapura yaitu Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Temasek Polytechnic, Nanyang Polytechnic dan Republic Polytechnic. Tidak seperti institusi di negara lain, politeknik di Singapura tidak memberi gelar. Mahasiswa politeknik lulus dengan diploma pada akhir tiga tahun kuliah. Ada lima universitas negeri di Singapura: National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Management University, Singapore University of Technology and Design dan Singapore Institute of Technology.

Pemerintah Singapura telah membangun lebih banyak universitas negeri dalam beberapa dasawarsa terakhir dengan harapandapatmenyediakanpendidikan tinggi untuk 30% dari setiapkelompok. Matakuliahdipoliteknik dan universitas diajarkan dalam bahasa Inggris. Banyak universitas asing yang memiliki kampus di Singapura yaitu INSEAD, Chicago Business School, New York University, University of Las Vegas, Technische Universität München, ESSEC, dan lainnya.

Dengan cara ini, Lee Kuan Yew bisa mencangkokkan manajemen risiko dengan mudahnya dalam pola pikir sumber daya manusia di Singapura. Dengan ada kekuatan fundamental dari sumber daya manusianya, Singapura dengan lantang berani membuka diri dalam konteks pelabuhan laut, udara, serta menantang masuknya penanaman modal asing dalam sistem perbankan Singapura.

Bukti kehebatan Lee Kuan Yew dalam menerapkan sumberdaya manusia berbasis manajemen risiko adalah krisis perbankan Asia, Eropa, dan Amerika tidak menular di perbankan Singapura. (Sumber : Koran Sindo, 14 April 2015)

Tentang penulis:
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Dinamika Politik di Tegal

Oleh A Zaini Bisri

Politik di Kota Tegal sedang bergejolak. Penyebabnya, Wali Kota Siti Masitha Soeparno dengan berbagai latar belakang dinilai tidak bisa bekerja sama dengan wakilnya, M Nursholeh. Sementara di kalangan masyarakat ada persepsi bahwa pemerintahan Bunda Sitha, panggilan Siti Masitha, tidak mampu mengakomodasi aspirasi berbagai kelompok sosial.
Itulah sebabnya ketika berita tentang disharmonisasi hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota merebak, gejolak aspirasi berbagai kelompok masyarakat muncul.

Ada demo kalangan mahasiswa dan nelayan, ungkapan ketidakpuasan birokrat yang tergabung di Korpri, dan kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak diekspresikan. Kekecewaan itu, misalnya, dirasakan para guru swasta. Sejak Bunda Sitha menjabat, berbagai tunjangan untuk guru swasta berhenti.

Padahal, tunjangan ini sangat berarti bagi mereka yang bergaji kecil. Kemunculan berbagai demo di Balai Kota Tegal bisa dianggap sebagai efek domino dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Bisa pula dipersepsikan ”menunggangi” kerenggangan hubungan elite penguasa. Pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya dianggap lumrah. Menurut data Kemendagri per Agustus 2014, 95 persen kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya.

Untuk memahami dinamika politik di Tegal itu, kita perlu mencermati makna tentang demokrasi lokal, persepsi mengenai efektivitas sebuah pemerintahan, dan akar budaya politik di Tegal. Pilkada langsung yang dimulai sejak 2005 pada dasarnya merupakan pendalaman demokrasi (deepening democracy) di tingkat lokal. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif (Migdal; 1998).

Pendalaman demokrasi bisa dilihat dari sisi negara ataupun masyarakat. Dari sisi negara, terdapat pelembagaan kepercayaan aktor-aktor politik lokal seperti masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik), dan birokrasi. Dari sisi masyarakat, ada pelembagaan partisipasi masyarakat.

Pemerintahan yang efektif ditunjukkan oleh kemampuan menciptakan sistem administrasi publik yang efektif dan efisien, kinerja ekonomi yang bagus, stabilitas dan tertib politik, serta jaminan kepastian hukum dan sosial (Zuhro; 2012). Kinerja ekonomi mencakup pertumbuhan dan pemerataan serta pemberdayaan kelompok-kelompok marjinal dan rentan.

Akar Budaya Politik

Ditarik jauh ke belakang, masyarakat Tegal dan sekitarnya sudah memiliki akar budaya politik yang dinamis. Pada masa revolusi fisik, Peristiwa Tiga Daerah yang dimotori oleh tokoh gerakan kiri Kutil (Sakhyani) memberikan pemahaman dramatis bagi masyarakat Tegal tentang hakikat pemerintahan.
Bukan hanya pembunuhan sadistis yang terekam dalam memori kolektif warga Tegal, melainkan juga pergantian kekuasaan yang radikal di masa gerakan Kutil. Bupati Tegal Mr Besar dicopot begitu saja oleh Kutil dan digantikan Abu Suja’i. Pada awal reformasi, berbagai kelompok masyarakat bergerak memaksa Wali Kota Tegal M Zakir lengser.

Revolusi yang digerakkan mahasiswa, ormas dan LSM, serta kalangan budayawan ini (Lucas, 2004), akhirnya memaksa Zakir yang otoriter dan korup turun dari jabatannya pada 1998. Semboyan ”banteng loreng binoncengan” yang diangkat dari legenda, dipahami sebagai kerbau liar yang tidak mudah dikuasai oleh orang yang tidak mengerti wataknya. Kerbau itu berdarah-darah melindungi tuannya yang diserang binatang liar.

Artinya, siapa pun kepala daerah di Tegal harus memahami karakter masyarakat Tegal yang merasa bangga dengan potensi dan kapasitas sosialnya. Siti Masitha bersama Nursholeh (Golkar) yang memenangi Pilwakot Tegal 2013 dengan 45,23 persen suara dan mengalahkan tiga kandidat lain, termasuk petahana Ikmal Jaya dari PDIP, mungkin tidak cukup memahami karakter itu.
Setelah Ikmal yang tersangkut korupsi, Masitha gagal ”menundukkan” wong Tegal dan tidak memberikan suatu kebanggaan. Pertanyaannya, mengapa dia terpilih? Inilah yang harus menjadi introspeksi bagi masyarakat Tegal dalam menentukan pemimpinnya. (Sumber : Suara Merdeka, 15 April 2015)

Tentang penulis:
A Zaini Bisri, wartawan Suara Merdeka



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,511,546 hits
April 2015
S S R K J S M
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.