Menu Terbaru Kamis 28 Juli 2016

Benny Susetyo
Mencari Menteri Bisa Bekerja
artikel pengamat

M Nasir Djamil
Jangan Matikan Hukuman Mati
artikel pengamat

Agus Riewanto
Reformasi Kejaksaan Agung
artikel dosen

Maghfur Ahmad
Neonasionalisme Kaum Tarekat
artikel pengamat

Iswandi Ibrahim
NW dan Kebangkitan Tanah Air
artikel pengamat

Ibnu Burdah
Jati Diri Turki
artikel pengamat

Rahmi Nuraini
Implementasi Tax Amnesty
artikel pengamat

Agus Widyanto
Ekstensifikasi Jalan Tol Trans Jawa
artikel pengamat

Dedi Purwana
Menangkal Investasi Bodong
artikel pengamat

Siswanto Rusdi
Membedah Praktik Kapal ‘Kencing di Laut’
artikel pengamat

Rita Pranawati
Akhiri Kekerasan Pada Anak
artikel pengamat

Muhammad Nur Hayid
Ketentuan Pekerja Asing
artikel pengamat

Agus Pambagio
Direksi PT PLN Harus Taat pada Keputusan Ratas Soal Listrik 35 Ribu MW
artikel pengamat

Ahmad Syafii Maarif
Tak Peduli Ramadhan, Bom Itu Terus Saja Menyalak
artikel pengamat

Henrykus Sihaloho
Sekapur Sirih Perombakan Kabinet
artikel pengamat

Sasongko Tedjo
Dramatisasi Tontonan Reshuffle
artikel pengamat

Ridwan Sanjaya
Heboh Fenomena Pokemon Go
artikel pengamat

Sasongko Tedjo
Dramatisasi Tontonan Reshuffle
artikel pengamat

Ridwan Sanjaya
Heboh Fenomena Pokemon Go
artikel pengamat

Sumantri Suwarno
Sri Mulyani dan Optimisme Jokowi
Artikel pengamat

Serta 14017 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Jati Diri Turki

Oleh Ibnu Burdah

Sekitar setahun yang lalu (30/7/15), Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki, melakukan kunjungan ke Indonesia. Pada saat itu kebetulan perhatian pers banyak tertuju pada persiapan dan pelaksanaan Muktamar NU dan Muhammadiyah. Mungkin, karena dua event akbar itulah liputan tentang Erdogan saat itu tak begitu menonjol di media massa Indonesia, baik televisi, cetak, maupun daring.

Biasanya, kehadiran Erdogan di mana pun di negara berpenduduk mayoritas Muslim selalu menyedot perhatian massa secara signifikan. Bahkan, di banyak tempat ia dielu-elukan sebagai pemimpin baru dunia Islam.

Melalui Erdogan, Turki memang terus menebarkan “pengaruh” ke seluruh dunia Islam. Turki bak negara yang menebar pesona ke sana kemari setelah pencapaian stabilitas politik dan kemajuan ekonomi negara itu secara signifikan dalam satu dekade terakhir.

Melalui Erdogan dan pemimpin lainnya, Turki terlibat sangat aktif dalam berbagai pemecahan persoalan yang dihadapi dunia Islam. Mereka berupaya menawarkan solusi dan formula “Turki” bagi pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi dunia Islam, terutama dalam masalah ekonomi dan kesejahteraan, politik dan stabilitas keamanan, dan persoalan lainnya. Popularitas Turki dan Erdogan terkerek secara cepat pascaberkobarnya gerakan rakyat di sejumlah negara Arab.

Turki dan Erdogan begitu percaya diri bahwa Turki layak menjadi kiblat bagi dunia Islam saat ini dalam banyak hal. Di saat negara-negara Timur Tengah dilanda badai protes rakyat, seperti di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah, negara itu begitu aktif mengambil sikap dan memberi dukungan kepada rakyat di negara tersebut. Karena itu, pada awal-awal Arab Springs, Erdogan seperti menjadi idola baru rakyat Timur Tengah. Dalam setiap kunjungannya ke negara-negara Timur Tengah waktu itu, sambutan luar biasa datang dari lapisan luas masyarakat.

Kini, Erdogan menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan itu semua. Di tengah tekanan hebat dari sel-sel ISIS dan Kurdistan Merdeka, ia harus menghadapi kudeta militer yang nyaris menumbangkan pemerintahannya. Sejarah kudeta Turki dan situasi yang dihadapi Erdogan saat ini bukan semata cermin demokratisasi negara itu yang kurang “beres”, melainkan juga kebingungan negara dalam mencari jati dirinya.

Lebih jadi

Turki, jika mau jujur, masih dalam proses pencarian diri, dalam kebingungan yang belum berakhir. Apakah mereka mesti berkiblat ke Barat sebagaimana pernyataan konstitusinya sebagai negara sekuler ataukah mereka berkomitmen kepada keislaman sebagaimana pada masa kejayaan Ustmaniyah dahulu? Sebagaimana maklum bahwa Turki dengan ibu kota Istanbul dahulu adalah pusat kekuasaan politik Islam dengan kekuasaan yang membentang sangat-sangat luas. Masa Utsmaniyah adalah puncak capaian historis bangsa Turki.

Namun, pasca-Perang Dunia I yang menandai ambruknya kekuasaan Ustmaniyah, keislaman dan kearaban menjadi tertuduh sebagai biang dari kemunduran Turki. Mustafa Kemal membalikkan arah kiblat Turki ke Barat yang saat itu dipandang jauh lebih maju. Itulah fondasi Turki modern sekarang ini. Faktanya, sekularisme yang hampir satu abad itu tak membawa Turki menjadi bangsa disegani di dunia Islam, apalagi Barat.

Sebaliknya, rasa keislaman yang dibawa Partai AKP pimpinan Erdogan selama satu dekade terakhir telah membawa Turki kepada capaian penting negeri itu. Bangsa Turki saat ini semakin disegani di Eropa dan Amerika, tetapi juga sangat dihormati di dunia Islam. Tapi, mereka sebenarnya masih dalam kebingungan orientasi antara Barat dan keislaman sebagai basis kekuatan dan orientasinya. Faktanya, mereka sudah demikian percaya diri dan ekpansif kendati menghadapi persoalan yang begitu berat.

Sementara, keislaman Indonesia (baca: Islam Nusantara atau Islam Berkemajuan) sudah lebih jadi. Acuannya adalah sejarah dan praksis keislaman yang ada di nusantara. Di tengah arus radikalisasi agama, keislaman Indonesia memiliki signifikansi penting. Dengan tagline sebagai Islam yang rahmatal lil ‘alamain, tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (berimbang), Islam Indonesia sejak lama telah menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk ektremisme. Model Islam yang demikian sesungguhnya memiliki daya tawar tinggi di dunia Islam yang saat ini dikepung dengan agresifnya kelompok-kelompok ekstrem dan radikal. Sebab, keislaman semacam itu adalah kebutuhan yang nyata saat ini, baik itu diakui ataupun tidak oleh umat Islam di Timur Tengah.

Praktis Islam Indonesia memiliki kekayaan yang besar. Hal itu tercermin pada karya-karya budaya, baik pola laku maupun ritus yang hidup, bahkan benda, bukan semata teks yang berisi kumpulan ancaman dogma. Islam Indonesia kaya dengan fitur-fitur dan pernik budaya hidup yang merajut dan merawat solidaritas sosial dan kebangsaan secara excellent. Capaian Indonesia sebagai negara demokratis yang stabil tak bisa dilepaskan dari keislaman orang Indonesia.

Patut disesalkan, mental Muslim Indonesia begitu inferior di hadapan Muslim Timur Tengah. Perasaan sebagai Islam pinggir dan Arab sebagai Islam pusat masih sangat terasa kendati sebagian kita berupaya menyangkalnya. Arab adalah Islam dan pandangan bahwa perbedaan dengan Islam-Arab patut dicurigai sebagai penyimpangan adalah pandangan yang diakui atau tidak masih lazim di kalangan Muslim Indonesia.

Oleh karena itu, semangat NU dan Muhammadiyah yang berupaya terus melihat keluar, berkomitmen mulai mempromosikan keislaman Indonesia ke dunia internasional patut kita apresiasi. Sebagian kita mungkin berpandangan bahwa keinginan itu adalah ambisi yang terlalu tinggi, kegeden rumongso. Namun, langkah itu setidaknya mencerminkan suatu sikap baru yang tak lagi inferior dengan keislaman kita di tengah model-model keislaman Arab.

Jika Turki yang masih bingung dengan dirinya saja sudah sedemikian ekspansif, keislaman Indonesia yang jelas lebih jadi tentu tak boleh kalah dengan mereka. Umat Islam Indonesia mesti lebih percaya diri dengan khazanah dan sejarahnya di hadapan umat Islam yang lain bahwa Islam Indonesia memang layak untuk dipromosikan sebagai salah satu solusi bagi persoalan-persoalan dunia Islam sekarang ini. (Sumber : Koran Republika, 26 Juli 2016).

Tentang penulis :
Ibnu Burdah, Pemerhati Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

NW dan Kebangkitan Tanah Air

Oleh Iswandi Ibrahim

Nahdatul Wathan (NW), organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menggelar Muktamar ke-13 tahun ini. Usia NW saat ini 81 tahun, lebih muda dibandingkan NU yang telah mencapai 92 tahun dan Muhammadiyah yang 103 tahun.

Jamiah Islam ini didirikan Maulana Syeh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul madjid, kakek dari Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Dr H Muhammad Zainul Majdi, pada 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriyah atau 1 Maret 1953 Masehi di Pancor, sebuah kota santri di Kabupaten Lombok Timur. Sebelum mendirikan NW, Maulana Syeh selama 17 tahun merintis dan mengelola Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Dari madrasah inilah cikal bakal Jamiiyah NW berdiri. Terbentuknya NW kurang lebih serupa dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang dirintis dan didirikan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan dari alas pesantren dan madrasah.

Maulana Syeh memang dikenal memiliki visi ke depan. Ia perintis pendidikan sistem kelas dan sekolah khusus perempuan. Ia juga yang menjadi perintis mengirim santri sekolah ke luar daerah dan tradisi menulis sastra dan puisi di pesantren. Ia tahu persis tantangan umat ke depan setelah ia tiada akan semakin berat dan kompleks, terutama pada lapangan kehidupan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah Islam.

NW ia dirikan untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatan umat yang kala itu terserak dan tak terorganisasi dengan baik dan kuat. NW ia dirikan di atas fondasi semangat keislaman yang kental sekaligus jiwa nasionalisme yang membara. Maulana Syeh, dalam Wasiat Renungan Masa menuliskan: Negara kita berpancasila. Berketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam paling setia. Tegakkan sila yang paling utama. (Relevansi zaman).

Semangat kebangkitan Tanah Air yang berlatar Islam dan nasionalisme yang diusung Maulana Syeh ketika mendirikan NW 81 tahun silam tetaplah relevan hingga kini. Apalagi, NW telah berkembang pesat, amal usaha tumbuh dengan cepat, dan jamaah menyebar hingga hampir seluruh pelosok nusantara, bahkan hingga ke beberapa negara. NW diterima, didukung, dan menjadi tumpuan harapan hampir seluruh umat Islam di NTB. Untuk ukuran NTB, bahkan mungkin Indonesia Timur, NW boleh jadi merupakan fenomena sosial yang sulit dicari tandingannya.

Pada saat bersamaan, NW seperti galibnya jamiah Islam lainnya di Tanah Air, dihadapkan pada beragam persoalan umat dan kebangsaan. Boleh jadi, Maulana Syeh memberi nama NW yang berarti kebangkitan Tanah Air sebagai wasiat bagi penerusnya bahwa NW akan terus dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab membangkitkan umat dari tidur panjang. NW dituntut menjadi jamiah yang berdiri terdepan memberikan pencerahan, membuka kesadaran, dan merawat optimisme umat untuk bangkit melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Maju dan berkah

Muktamar NW ke-13 mengusung tema “Iman Taqwa, Hubbul Wathan untuk Indonesia Maju dan Berkah”. Tema ini jelas menunjukkan NW berkehendak kuat terlibat lebih jauh dan berbuat lebih besar bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara. NW dengan segenap potensi yang dimilikinya merasa berkewajiban ikut mendorong percepatan kemajuan bangsa dan negara sebagai refleksi iman takwa dan semangat nasionalisme atau cinta Tanah Air (hubbul wathan).

Sebagai jamiah Islam yang lahir di daerah kecil dan luar Jawa, NW tak merasa harus berkecil hati. Kerja-kerja nyata yang terukur dan berkelanjutan terus NW ikhtiarkan. Bagi NW, siapa saja dan di mana saja, sejauh ia Muslim dan mencintai Tanah Air ini, berjuang menegakkan iman dan takwa dan mendorong kemajuan Indonesia yang membawa berkah maka mereka adalah bagian dari keluarga besar jamiah Nahdlatul Wathan.

Dalam konteks inilah, NW mengusung agenda gerakan kebangkitan Tanah Air. Bangkit menjadi Tanah Air yang maju dan berkah. Dalam tradisi pesantren, berkah berarti kebaikan yang diperoleh terus-menerus. Ikhtiar mendorong Indonesia yang maju dan berkah, relevan dengan tujuan kehidupan bernegara kita, seperti yang termaktub pada pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’.

Indonesia maju dan berkah adalah cita-cita mulia. Cita-cita yang sepatutnya kita perjuangkan terus-menerus. Cita-cita yang tak boleh surut di tengah carut-marut keadaan kita sebagai bangsa dan negara. NW mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menjadikan cita-cita Indonesia maju dan berkah ini menjadi nyata. Insya Allah. (Sumber : Koran Republika, 26 Juli 2016).

Tentang penulis :
Iswandi Ibrahim, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta

Jangan Matikan Hukuman Mati

Oleh M Nasir Djamil

Pidana hukuman mati kembali menjadi kontroversi setelah Jaksa Agung menyatakan akan mengeksekusi pidana mati jilid III. Sejumlah organisasi nonpemerintah hak asasi manusia menolak dan menginginkan agar ada moratorium hukuman mati, bahkan menghapuskannya.

Alasannya, selain tidak menimbulkan efek jera, proses pidana yang berjalan selama ini, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hinggapersidangan penuntutan dan vonis dinilai masih menjadi lorong gelap bagi pencari keadilan. Tuntutan moratorium dan penghapusanhukumanmatijuga menjadi perdebatan di Panja RKUHPDPRRI.

Padahal, Putusan MKNo 2-3/PUU-V/2007tentang pengujian pidana hukuman mati dalam UU Nartotika menyatakan jenis pidana tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK tersebut harusnya dianggap final and binding, alias terakhir dan mengikat. Pertanyaannya, dapatkah Putusan MK tersebut disimpangi? Dan, lebih jauh, perlukan Indonesia menghapus hukuman mati?

Pidana Mati vs Hak Hidup

Salah satu argumentasi mendasar penolakan pidana hukuman mati adalah pidana tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup (right to life ) yang menurut rumusan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights).

Walau demikian, Mahkamah Konstitusi dalam tafsirnya mendasarkan pada original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal ini diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945.

Dari situ MK melakukan penafsiran sistematis (sistematische interpretatie) bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 27, 28, 28A, sampai Pasal 28I, bahkan Pasal 29UUD1945, tundukpada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Berkaitan dengan hukuman mati,

MK menyebutkan ketidakmutlakkan hak untuk hidup (right to life), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana hukuman mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat juga ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi manusia di antaranya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),

Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict, Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict, Rome Statute of International Criminal Court, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), American Conventionon Human Rights,

Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty. Sebagai contoh, ICCPR yang digunakan para pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya tidaklah melarang negaranegara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana mati,

tetapi ada pembatasan diberlakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai hukum yang berlaku saat dilakukan kejahatan tersebut (the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime.. ) [Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. Artinya, dengan dimungkinkannya suatu negara memberlakukan pidana mati (meskipun dengan pembatasan- pembatasan), itu bukti bahwa hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak.

Pidana Mati vs Tujuan Pemidanaan

Pidana hukuman mati biasanya selalu dihadapkan secara vis a vis dengan tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan pemidanaan klasik adalah teori pembalasan seperti “darah dibayar dengan darah” atau bentuk hukuman dalam bentuk penyiksaan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Karena dianggap sudah tidak manusiawi lagi, teori pembalasan ini dibuang jauh-jauh, dan digantikan dengan teori utilitarian atau kemanfaatan. Namun, apakah dalam teori utilitarian itu tidak dimungkinkan ada hukuman mati? Dalam Naskah Akademik RKUHP disebutkan teori pembalasan atas dasar “ moral guilt “ yang berorientasi ke belakang tidak memperoleh tempat lagi dalam KUHP yang akan datang.

Adapun teori utilitarian yang dipergunakan dalam RKUHP akan selalu bertumpu pada tiga landasan yaitu : “ prevention, deterrence, and reform “. “Prevention“ mengandung arti menjadikan pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu (incapacitate) untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut. Ketidakmampuan tersebut dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

“Deterrence“, berkaitan dengan pengalaman dipidana, ancaman, dan contoh pemidanaan akan dapat menekan kejahatan. Sementara itu, “reform“ berkaitan dengan upaya perbaikan akibat tindak pidana tersebut. Khusus berbicara mengenai “prevention“ yang membuat pelaku tindak pidana tidak mampu dalam jangka panjang adalah kemungkinan untuk diberikannya hukuman mati.

Karena itu, jenis hukuman ini haruslah terhadap tindak pidana yang sangat berat dan serius. Dari uraian baik dari aspek konstitusi, HAM, hukum internasional, dan lebih khusus pada tujuan pemidanaan, masa depan pidana hukuman mati di Indonesia (dalam RKUHP khususnya) masih relevan diperlukan dan dipertahankan. Tentu dengan pembatasanpembatasan khususnya untuk tindak pidana berat dan serius seperti genosida, terorisme, narkotika, pembunuhan berencana dan sadis, dan lainlain.

Sementara itu, klausul postpone system yakni eksekusi pidana mati ditunda beberapa tahun, dan apabila pelaku berkelakuan baik ketika di penjara, hukumannya berubah menjadi seumur hidup, masih harus dipertajam kajiannya. Jangan sampai postpone system ini justru menjadi celah agar setiap orang dapat lolos dari eksekusi pidana mati.

Bahkan jika dikaitkan dengan “presidential pardon“, Presiden punya hak prerogatif memberikan pengampunan berupa grasi, postpone system dapat saja mendegradasi wibawa hak prerogatif Presiden tersebut. Akhirnya, mempertahankan pidana mati dalam stelsel hukum pidana Indonesia adalah selaras dengantujuannasional(national goals) yang merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia.

Yang paling mendasar dapat dilihat dalam Alenia Ke-4 Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,…” .

Ini menegaskan tujuan nasional adalah “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang di dalamnya terdapat pidana mati.

Tentu negara juga harus memastikan bahwa aparat yang bekerja di wilayah penegakan hukum dan yang menjadi pengadil harus menghasilkan putusan yang memiliki akuntabilitas tinggi agar mereka yang divonis hukuman mati puas dan menerima putusan tersebut.

Karena itu, integritas “Hoegeng”, dan keberanian “Baharudin Lopa”, serta kearifan dan keteladanan “Bismar Siregar” harus menjadi inspirasi dalam proses penegakan hukum kita. Karena itu pula, eksekusi pidana mati jilid III semestinya segera dilaksanakan agar memberikan jaminan kepastian dan keadilan serta bentuk ketegasan bangsa Indonesia tidak mematikan hukuman mati. (Sumber : Koran Sindo, 27 Juli 2016).

Tentang penulis :
M Nasir Djamil, Anggota Panja Revisi KUHP DPR RI

Tax Amnesty di Antara Tata Kelembagaan

Oleh Candra Fajri Ananda

DI TENGAH hiruk-pikuk kebijakan tax amnesty, muncul keraguan terkait kemampuan perbankan menampung banjir dana yang diperkirakan ribuan triliun rupiah. Tendensi penguatan nilai tukar rupiah serta indeks harga saham memunculkan optimisme pemerintah terhadap keberhasilan tax amnesty.

Di sisi lain, beberapa kalangan meragukan kesiapan perbankan dan pasar uang dalam menyerap banjir dana tersebut melalui produk-produk keuangan. Dalam skala lebih besar, apakah aliran dana ini mampu mempertahankan sistem kestabilan keuangan, karena grojokan dana ini mendorong perekonomian kita semakin panas (efek inflatoir), jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Dalam hal ini, kerja sama otoritas keuangan dan moneter: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pemerintah, menjadi krusial.

Kita mengenal Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagai forum sentral yang berwenang menciptakan dan memelihara kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Sasaran utama pembentukan kelompok ini yakni untuk mencegah dan menangani berbagai jenis krisis keuangan.

Komite ini beranggotakan beberapa otoritas keuangan yang terdiri atas pemerintah dalam hal ini menteri keuangan sekaligus sebagai Ketua, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

OJK yang terlahir dari rahim BI pada 2011 tergolong sebagai anggota yang paling muda. Semenjak lahirnya, OJK turut membawa beberapa efek penyegaran pada tubuh kelembagaan sistem keuangan di Indonesia.

Paling mencolok tentu yang terkait dengan pengawasan mikroprudensial yang selama ini digawangi oleh BI. Dengan beralihnya urusan mikroprudensial (efektif sejak 2014), praktis sistem koordinasi di antara keduanya akan menjadi kunci perhatian.
Garis sempadan pembagian wewenang sudah disepakati bahwa urusan makroprudensial akan tetap dikelola BI, sedangkan mikroprudensialnya dikelola OJK.

Jika merunut pada sejarah perkembangan sektor moneter Indonesia, pada awalnya BI memonopoli tampuk kebijakan dengan mengakuisisi tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di sektor moneter, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Namun seiring krisis moneter yang memuncak pada 1998 dan sempat muncul kembali dengan daya yang lebih kecil pada 2008, muncul anggapan BI sudah cukup kerepotan untuk mengatasi dinamika sektor perbankan secara bersamaan dengan fungsi penjagaan stabilitas makro.

Tuntutan untuk memunculkan lembaga independen baru yang memisahkan fungsi pengawas dan regulator industri keuangan terus menggelinding bak bola salju. Tuntutan ini baru benar-benar direspons di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menginisiasi pembentukan OJK.

Sejalan dengan perubahan kelembagaan, OJK mengambil alih tupoksi yang berkenaan dengan pengaturan dan pengawasan bank yang belakangan dinomenklaturkan sebagai urusan mikroprudensial. OJK juga mengakuisisi wewenang dari Bapepam-LK, sehingga jangkauan tugasnya diperluas hingga pasar modal dan industri keuangan nonbank.

Bagaimana dengan peran BI di masa kini? Peran BI tentu krusial untuk menjaga sistem keuangan, khususnya dari sisi makroprudensial. Inti dari makroprudensial sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga stabilitas laju inflasi sebagai salah satu determinan utamanya.

Selain itu, BI tetap mengatur tingkat suku bunga dan mengawasi secara ketat cadangan devisa. Pertanyaannya, apakah kondisi mikroprudensial tidak saling memengaruhi dengan stabilitas makroprudensial? Jawabannya sangat jelas, perubahan dan permasalahan dalam ruang mikroprudensial, tentu tetap berpengaruh sangat besar pada makroprudensial.
Kesehatan perbankan (yang tergolong urusan mikroprudensial) tetap memiliki pengaruh yang beragam terhadap kestabilan makroprudensial. Masih hangat terkenang bagaimana kontroversialnya krisis di Bank Century hingga FKSSK “memaksa” negara harus mengeluarkan dana bailout, untuk menghindari dampak sistemik terhadap stabilitas makro di Indonesia.

Pengalaman tersebut memperkuat aroma, kecepatan dan keakuratan pola koordinasi menjadi kunci strategis dalam mitigasi perekonomian Indonesia dari risiko krisis. Tentu sangat tidak mengenakkan jika kita lagi-lagi harus mengalami krisis moneter, sehingga BI dan OJK perlu terus dimotivasi agar masing-masing institusi mampu menjaga kinerjanya secara prima.

Tantangan Koordinasi dan Kelembagaan

Berdirinya OJK sebagai pendamping BI masih menyisakan beberapa ketidakpuasan beberapa kalangan. Sedikitnya ada dua topik yang memancing perdebatan mengenai perlu tidaknya kehadiran OJK, yakni keraguan sistem koordinasi serta desain kelembagaan yang masih cenderung simpang siur di antara BI dan OJK.

Begitu pentingnya koordinasi dan kelembagaan pernah dicontohkan pada beberapa negara yang lebih dulu menerapkan pemisahan antara urusan mikroprudensial dan makroprudensial, dan terbukti tidak seluruh negara mampu menjalankan secara mulus dalam jangka panjang.

Meski hubungan koordinasi BI dan OJK terlihat tampak baik-baik saja, perlu diselisik lebih dalam apakah memang dalam proses sinergitasnya telah berjalan dalam arah positif.

Dari berbagai pengalaman, kita cukup sering terbelenggu pada tradisi perubahan kelembagaan yang banyak menyita waktu akibat pemisahan ataupun merger pada beberapa institusi. Dan, tampaknya fenomena ini kembali berlaku pada pembagian peran antara BI dan OJK.

Pada kenyataannya masih banyak kegiatan perbankan yang didasarkan pada aturan BI, seperti sistem pembayaran. Pengaturan sistem pembayaran masih sulit untuk disepakati apakah termasuk kategori mikroprudensial atau makroprudensial, dan jika tidak segera diatasi perdebatan ini akan menjurus pada bibit perselisihan.

Contoh lain yang masih mengundang perdebatan mengenai pemilahan antara urusan mikro dan makroprudensial adalah penetapan batas plafon suku bunga deposito pada kelompok bank tertentu. Dari sini muncul kembali pertanyaan, apakah penentuan tingkat suku bunga merupakan urusan mikroprudensial atau makroprudensial?
Menarik untuk dilihat, apakah OJK akan mampu menjawab tantangan publik sebagai lembaga yang ideal untuk pengelolaan mikroprudensial. Tentu kita tidak berharap kehadiran OJK hanya menjadi aspirin (obat pereda demam) yang manfaatnya bersifat temporer.

Namun menurut penulis, alangkah lebih baiknya untuk sementara ini OJK tetap dipertahankan sebagai lembaga independen pengawas perbankan dan industri keuangan nonbank, karena proses pengembalian wewenang pun membutuhkan biaya kelembagaan tak sedikit.

Langkah tambahannya perlu diiringi pembangunan sistem koordinasi yang akurat dan desain kelembagaan (wewenang) yang clear antara BI dan OJK. Apalagi di tengah kembalinya banjir dana luar negeri ke dalam negeri, kestabilan sistem keuangan wajib tertakar dengan baik.

Kerja sama dan harmonisasi antarlembaga di dalam FKSSK menjadi wajib hukumnya. Termasuk menghilangkan informasi yang tak berimbang, karena hal itu akan mendorong munculnya biaya transaksi yang mahal, dalam bentuk lambatnya keputusan, munculnya rente ekonomi, yang berdampak pada inefisiensi kebijakan dan kelembagaan. (Sumber: Koran SINDO, 26 Juli 2016).

Tentang penulis:
Candra Fajri Ananda, Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Tak Peduli Ramadhan, Bom Itu Terus Saja Menyalak

Ahmad_Syafii_Maarif1Oleh Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Masih ada catatan bulan Ramadhan 1437 Hijriah yang perlu diingat lagi. Dalam jawaban terhadap SMS Prof. Azyumardi Azra yang memuji artikel saya dalam Kompas, 5 Juli 2016, saya katakan: “Jika tidak ada Alquran yang menghibur, rasanya beban menjadi umat ini hampir tak tertanggungkan.”
Jawaban ini dijawab lagi: “Benar Buya; kelakuan biadab mereka membuat akal dan hati kita sulit memahami. Ada lagi orang kita yang meniru kebiadaban itu; bom bunuh diri di Mapolresta Solo.” Sudah berjalan hampir satu setengah dasa warsa sejak Bom Bali pada 2002 yang menggoncangkan jagat raya dan serentekan bom-bom sesudah itu, komentar apa lagi yang patut kita sampaikan? Kita seperti tak berdaya mencegahnya.
Itu baru di Indonesia, di bumi Muslim yang lain, bom itu tak berhenti menyalak sampai detik ini. Bulan Ramadhan ini digoncangkan lagi oleh ledakan bom di Istanbul, Madinah, Jeddah, Baghdad, Bangladesh, dan entah di bumi mana lagi. Sebagian bumi Muslim sudah tidak lagi aman dan nyaman untuk didiami. Media sosial Barat dengan penuh semangat menyimpulkan bahwa Islam itu adalah agama teror, tidak lebih dan tidak kurang. Padahal yang terlibat dalam tindakan teror ini hanyalah segelintir manusia putusasa, baik terhadap penguasa Muslim, ulama, dan pihak Barat yang mengendalikan penguasa di bumi panas yang selalu bergolak itu.
Pada saat dunia Muslim sedang jatuh terpuruk, rupanya sangat mudah bagi sebagian kecil umat ini kehilangan keseimbangan, akal sehat dan hati nurani tidak lagi berfungsi. Bahwa Barat benci Islam, kita semua sudah faham, dan kebencian itu sudah berjalan berabad-abad. Ada sentimen politik, sentimen agama, dan sentimen sejarah yang melatari semuanya
ini. Tetapi apakah kebencian mereka itu harus dilawan dengan cara yang biadab, melalui bom bunuh diri, misalnya? Barat masuk ke dunia Muslim dengan gampang karena suasana internal kita amatlah rapuh, cinta duniawi sudah berada di puncak. Islam yang ada di otak sebagian kita bukan lagi Islam Alquran atau Islam kenabian yang memandang umat manusia sebagai satu kesatuan yang tak terbelah. Pesan surat al-Anbiyâ’ ayat 107: “Dan Kami tidaklah mengutusmu [Muhammad] kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta” haruslah dibaca dalam konteks misi universal Islam yang tak tergoyahkan sampai hari kiamat.
Maka tindakan biadab yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang memakai nama Arab atau nama lain tidak diragukan lagi adalah sebagai sebuah pengkhianatan telanjang terhadap misi kenabian yang teramat mulia itu. Bom bunuh diri itu akan membinasakan siapa saja yang dipandang musuh oleh pimpinan penganut teologi maut ini, tidak peduli apa pun agamanya, dan di lokasi mana harus diledakkan. Pendek kata, bagi manusia yang sedang gelap mata, perbuatan yang paling terkutuk dan teramat keji sekalipun menurut pandangan kita yang normal, bagi mereka dianggap biasa saja, bahkan dinilai sebagai syahid. Alangkah sesatnya cara berfikir yang semacam ini.
Ketika apa yang dikenal dengan Musim Semi Arab di akhir tahun 2010 dan beberapa tahun kemudian dalam upaya mendapatkan keadilan dan demokrasi, banyak terbetik harapan bahwa bangsa Arab akan memasuki era baru yang lebih cerah dan menjanjikan. Tetapi semua harapan ini menjadi tenggelam, dunia Arab kembali dilanda gelombang kekerasan dan ketidakpastian. Amerika Serikat dan Rusia turut bermain di kawasan itu bukan untuk menciptakan perdamaian, tetapi lebih banyak untuk saling berebut pengaruh di negara-negara yang nyaris hilang kedaulatannya itu. Beberapa hari yang lalu, Turki pun digoncang percobaan kudeta, banyak pula yang terbunuh dan ditangkap. Erdogan jangan sampai gelap mata, memusuhi rakyatnya sendiri.
Belakangan yang terparah adalah Suriah: jutaan rakyatnya harus mengungsi ke negara-negara lain, demi melangsungkan hidup karena bumi tempat tinggal mereka telah terkoyak oleh perang saudara yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dalam suasana kacau ini, muncullah seorang yang bernama Abu Bakr al-Baghdadi, mantan pejabat tidak terlalu penting di era Saddam Hussein, yang menyatakan dirinya sebagai khalifah bagi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Di tengah kepanikan rakyat yang tak berdaya, ISIS oleh sebagian dianggap sebagai juru selamat. Pendukung ISIS inilah yang kini meledakkan bom bunuh diri di mana-mana. Ibarat api liar, ISIS telah buat onar di mana-mana, termasuk malapetaka beruntun di bulan Ramadhan 1437 hijriah yang lalu.
Dalam bacaan saya, kekacauan dan kekerasan yang kini sedang berlaku pada beberapa negara Arab adalah bagian dari krisis peradaban Arab Muslim yang identitas keislamannya sudah kabur samasekali. Alquran tentu masih dibaca oleh sebagian rakyat yang sedang kehilangan arah itu, tetapi sebagai petunjuk kehidupan kolektif manusia sudah lama tidak berfungsi. Apakah peradaban Arab Muslim ini akan terus meluncur ke titik yang paling buruk atau akan bisa bernafas kembali, saya tidak tahu. Jika pun akan bernafas, pasti memerlukan tempo minimal satu generasi. Itu pun jika para elitenya: penguasa, intelektual, dan ulama mereka benar-benar sadar betapa dalamnya krisis identitas yang sedang melanda mereka. (Sumber: Republika, 26 Juli 2016).

Tentang penulis:
Ahmad Syafii Maarif, pengamat

Direksi PT PLN Harus Taat pada Keputusan Ratas Soal Listrik 35 Ribu MW

Agus Pambagio1Oleh Agus Pambagio

Jakarta – Kehidupan manusia di abad ini dan mendatang akan semakin bergantung pada kecepatan dan kecanggihan teknologi informasi. Berbagai aplikasi berbasis internet akan semakin canggih dan semakin banyak. Manusia tidak bisa hidup tanpa jaringan internet. Disisi lain internet tidak akan bisa berdiri sendiri, namun akan sangat bergantung pada tenaga listrik.

Sesuai dengan data tahun 2015, rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 80% lebih sedikit dan ditargetkan pada tahun 2019, elektrifikasi Indonesia mencapai 97% dengan catatan program listrik 35.000 MW berjalan lancar. Artinya tanpa pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan, elektrifikasi Indonesia tidak bisa tumbuh memenuhi kebutuhan publik dan dunia usaha.

Dalam pembangunan listrik 35.000 MW secara regulasi diserahkan kepada Kementerian ESDM. Untuk pengadaannya diserahkan kepada PT PLN (Persero) dan badan usaha nasional (BUN) lain sebagai motor penggerak. Namun hingga saat ini belum terlihat ada titik terang kemajuan yang pesat dalam pengadaan listrik. Untuk itu pada tanggal 22 Juni 2016, Presiden mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) terkait pengadaan program listrik 35.000 MW. Dalam kesimpulannya, Presiden menyampaikan 7 langkah utama yang harus dilakukan oleh Menteri ESDM untuk mempercepat pembangunan listrik 35. 000 MW tersebut.

Sayang dalam perjalanannya, pembangunan listrik 35.000 MW memunculkan banyak friksi antara Menteri ESDM versus Direktur Utama PT PLN (Persero). Pertikaian semakin meruncing dalam beberapa hari ini di media. Kesannya Dirut PT PLN (Persero) dibantu Serikat Pekerja PLN meradang dan menentang perintah Menteri ESDM, sebagai regulator, yang merupakan pembantu Presiden. Bagaimana bisa seorang Dirut BUMN menolak/melawan perintah regulator?

Secara manajemen dan organisasi, pembangkangan ini harus diselesaikan oleh atasan langsung Dirut PT PLN (Persero), yaitu Menteri Negara BUMN atas rekomendasi Menteri ESDM. Perintah Menteri ESDM adalah perintah Presiden. Mengapa PT PLN (Persero) melawan apa yang sudah digariskan oleh Presiden? Mari kita bahas singkat dan cerdas.

Perintah Presiden Terkait Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW Tak Ditaati Dirut PT PLN (Persero)

Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 lalu, Presiden mengadakan Ratas membahas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW di Istana Negara, untuk itu Presiden telah mengeluarkan 7 arahan/perintah, antara lain:

1. Memprioritaskan Badan Usaha Nasional yang mempunyai kemampuan teknis dan finansial melalui skema Independent Power Producer (IPP) dalam Program 35.000 MW dengan persyaratan yang tidak menyulitkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mengutamakan pembelian tenaga listrik bukan sebagai perusahaan yang melakukan pembangunan dan kepemilikan pembangkit listrik dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada pengembang swasta (IPP) untuk berperan.

3. Melakukan pengkajian kembali atas target pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW oleh PT PLN (Persero) dalam program 35.000 MW, secara lebih realistis, berdasarkan pengalaman selama ini.

4. Memprioritaskan dan lebih fokus untuk melaksanakan percepatan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik 46.000 kms dan gardu induk termasuk aspek pendanaannya (capital investment).

5. Memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan memperbanyak pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro termasuk mini dan mikro hidro karena proyek dimaksud akan memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal dan penguasaan teknologi yang relatif telah dikuasai industri dalam negeri.

6. Melaksanakan secara konsisten seluruh kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Teknis antara lain mengenai peningkatan pemanfatan Energi Baru Terbarukan dan PLTU Mulut Tambang.

7. Menempatkan perspektif bahwa penyediaan tenaga listrik bukan merupakan tugas korporasi yang mengedepankan aspek komersial semata tetapi merupakan tugas negara dalam rangka mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Tujuh perintah ini sudah disampaikan oleh Menteri ESDM kepada Dirut PT PLN (Persero) melalui surat No. 5127/23/MEM.S/2016 tertanggal 24 Juni 2016. Proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi terus mengalami banyak kendala. Makanya Presiden segera mengadakan Ratas tersebut untuk membereskan semua persoalan yang terjadi.

Contoh kendala yang selama ini muncul, adalah masalah kemudahan berusaha (dalam tender IPP). Kementerian ESDM melalui Permen ESDM No. 3/2015 telah menyederhanakan proses IPP dan PT PLN (Persero) melalui penunjukkan independent procurement agent untuk proses pengadaannya. Namun di lapangan banyak muncul aturan tambahan baru oleh PT PLN (Persero) yang menyebabkan investor ragu atas konsistensi Pemerintah. Dampaknya proses pengadaan IPP menjadi berbelit-belit

Begitu pula dengan masalah wilayah usaha. Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No. 28/2012 jo. Permen ESDM No. 7/2016 di mana dinyatakan bahwa daerah kritis atau yang belum terjangkau oleh listrik PLN, dapat dilistriki oleh Badan Usaha Lain. Namun pada bulan Agustus 2015, PT PLN menyatakan keberatan melepas sebagian wilayah usahanya, karena dianggap sebagai aset dan sudah melakukan perencanaan terhadap wilayah tersebut. Dampaknya penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum terjangkau PLN, daerah krisis, dan beberapa kawasan industri menjadi terhambat.

Persoalan terkini adalah penolakan PT PLN (Persero) terhadap kebijakan Pemerintah terkait kasus pembatalan pembangunan High Voltage Direct Current (HVDC) Jawa 5 atau kabel tegangan tinggi bawah laut Jawa – Sumatera dengan alasan PT PLN masih akan melakukan kaji ulang. Akibatnya para investor membatalkan untuk ikut tender karena menganggap Pemerintah Indonesia tidak serius, sehingga pelaksanaan proyek 35.000 MW terhambat.

Langkah Penting Lain yang Harus Dilakukan Pemerintah

Pimpinan PT PLN (Persero) harus kompak dan mengikuti perintah regulator terkait dengan kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan tidak terkooptasi oleh pihak-pihak lain yang patut diduga bermental makelar.

Sebagai pembantu Presiden, Menteri Negara BUMN harus taat pada perintah Presiden terkait dengan kebijakan energi nasional karena sudah diputuskan di Ratas:

Pertama, Menteri BUMN diharapkan tidak mengurangi porsi Energi Baru Terbarukan (EBT).
Kedua, Menteri Negara BUMN jangan memaksa supaya PT PLN diberi kesempatan membangun lebih banyak porsi pembangkit.
Ketiga, Menteri Negara BUMN jangan membatalkan/menunda pembangunan HVDC. Berhubung selain terbatasnya ketersediaan pembangkit, Indonesia juga kekurangan jaringan transmisi.

Makanya Presiden mengambil kebijakan untuk mendorong IPP membangun pembangkit dan PT PLN kemampuannya diarahkan untuk membangun transmisi. Kebijakan ini harus dijalankan oleh PT PLN (Persero).

Kementerian ESDM harus memaksa PT PLN (Persero) untuk tidak menunda menanda tangani Power Purchase Agreement (PPA), supaya tidak menghambat pengoperasian pembangkit mikro hidro dan geothermal yang sudah siap beroperasi.

Sebagai penutup sebaiknya Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara BUMN, harus segera melakukan pergantian Dirut PT PLN (Persero) jika masih menghambat atau menolak kebijakan Pemerintah (hasil Ratas) dalam pengembangan listrik 35.000 MW. Elektrifikasi nasional lebih penting dari pada kepentingan pribadi. (Sumber : Detiknews, 25 Juli 2016).

Tentang penulis :
Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,558,297 hits
Juli 2016
S S R K J S M
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 93 pengikut lainnya