Menu Terbaru Kamis, 25 Mei 2017

Imron Rosyadi
Peran Strategis UMK Jateng
artikel pengamat

Bandung Mawardi
Gebuk, Presiden, dan Bahasa
artikel pengamat

Anggi Afriansyah
Jihad Kebangsaan Guru
artikel pengamat

Tom Saptaatmaja
Kenaikan Isa Al Masih, Ramadan, dan Persaudaraan
artikel pengamat

Ahmad M Ali
Perlunya Dialog Nasional Teguhkan Pancasila
artikel pengamat

Agus Herta Sumarto
Meredam Inflasi
artikel pengamat

Serta 15330 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Jihad Kebangsaan Guru

Oleh Anggi Afriansyah

PARA guru merupakan para pejuang sejati. Mereka senantiasa berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pencerdasan dan pencerahan bagi anak bangsa. Bekerja tanpa sorot kamera, tetapi tetap setia mengawal anak-anak Ibu Pertiwi yang haus ilmu.

Mendidik mereka dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Tak sembarang orang mampu menjadi guru. Hanya para pejuang tangguhlah yang mampu bertahan. Pendidikan merupakan upaya untuk membebaskan dan memerdekakan.

Pada Kongres Pemufakatan Persatuan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) I yang diselenggarakan 31 Agustus 1928, Ki Hadjar Dewantara menulis manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri (Majelis Luhur Taman Siswa, 1962).

Pendidikan menurut pandangan Engku Mohammad Syafei, pendiri INS Kayutanam, harus bertumpu pada intelektualitas, kepekaan kemanusiaan, dan keterampilan (Sularto, 2016)

Mendidik bukanlah perkara mudah. Apalagi mendidik anak-anak generasi milenial saat ini. Guru harus mengeluarkan beragam amunisi kreativitas untuk melancarkan proses pembelajaran. Guru konvensional yang hanya mengandalkan ceramah pasti ditinggal peserta didik.

Tidur dan memeriksa gadget tentu lebih menarik ketimbang mendengarkan seorang guru berceramah selama berjam-jam. Harus ada kemasan baru dan segar dalam setiap kali pembelajaran.

Guru-guru yang hanya mengulang materi pelajaran yang sama dari tahun ke tahun tanpa mencoba mencari referensi baru seperti penyanyi yang memutar kaset yang itu-itu saja. Membosankan. Guru jenis itu sudah pasti ditinggalkan zaman yang berlari cepat.

Di sisi lain, di tengah minimnya keteladanan, guru harus menjadi garda terdepan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan hidup. Ajaran kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara ‘Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani’ patut ditengok kembali.

Guru adalah teladan, pemberi motivasi, dan pendorong. Pada praktiknya, guru harus mampu meyakinkan para peserta didik bahwa nilai-nilai kebaikan dan cerita mengenai tokoh-tokoh yang memiliki integritas bukan hanya ada di negeri dongeng.

Memberikan para siswa beragam kisah tak akan berhasil mengubah perilaku mereka. Apalagi jika hanya mengandalkan ceramah-ceramah.

Guru tidak boleh terjebak pada proses pendidikan yang hanya bertujuan menghasilkan para kampiun. Atau sekadar meluluskan anak-anak bangsa yang terampil dan mumpuni nilai akademiknya.

Tugas guru mendidik lebih dari itu. Tugas besar guru ialah membangkitkan setiap potensi para peserta didik dan mengoptimalkannya. Para peserta didik merupakan masa depan bangsa yang perlu dibangun jiwa dan raganya.

Mendidik adalah upaya menebar kasih, maka tindakan kekerasan fisik maupun simbolis harus dihindarkan. Menghardik, mencubit, dan memukul merupakan jalan pintas bagi guru yang sudah habis akal.

Penggunaan kekerasan dalam proses pendidikan hanya berdampak buruk pada mentalitas peserta didik. Tentu saja berbahaya jika para peserta didik lebih senang menggunakan kekerasan jika dibandingkan dengan mengedepankan upaya dialog. Ruang-ruang kelas harus menjadi arena bagi pembiasaan berdialog yang konstruktif.

Guru menulis, menginspirasi

Tugas besar guru lainnya ialah menularkan semangat membaca dan menulis kepada para peserta didik. Dengan banyak membaca, seorang guru tidak akan terjebak pada kebekuan dan kebuntuan karena mereka senantiasa memperbarui pengetahuan yang dimilikinya.

Dengan menulis, seorang guru berusaha membagikan pengetahuan yang ia miliki kepada khalayak yang lebih luas melampaui sekat-sekat ruang pembelajaran di kelas.

Melalui tulisan, seorang guru berusaha menyebarkan gagasannya kepada ‘ruang kelas’ yang lebih luas. Ketika tulisan yang dibuat dapat menginspirasi banyak orang, sesungguhnya ia telah menghasilkan amal jariah yang berlipat ganda.

Apa yang dapat ditulis guru? Banyak hal yang dapat guru tuliskan. Guru menuliskan ulasannya terhadap buku yang telah dibaca, metode pembelajaran, kiat mengajar, ataupun gagasannya tentang pendidikan.

Bisa juga menuliskan kegelisahannya terhadap fenomena sosial yang ia hadapi. Dengan tulisannya, guru dapat memberikan pengingatan kepada publik, hal yang luput dari pandangan mata.

Guru dapat memanfaatkan koran, blog, ataupun media sosial yang dimiliki untuk menyebarkan tulisannya. Beragam media dapat menjadi ruang mendiseminasikan gagasan atau praktik yang sudah mereka lakukan di dunia pendidikan. Ruang-ruang online itu harus direbut guru dan diisi dengan beragam kisah mencerahkan dan mencerdaskan.

Pengalaman seorang guru jika tidak dituliskan hanya akan menjadi kisah yang dikenang orang-orang di lingkaran terdekat saja.

Tentu amat disayangkan jika pengalaman yang kaya hanya menguap di ruang kelas. Pengalaman berharga bertemu dengan beragam karakter anak didik harusnya dapat dinikmati kalangan yang lebih luas.

Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Natsir, Kartini, Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, Pramoedya A Toer, Soe Hok Gie, HAMKA, dan Ahmad Wahib sangat dikenal mewariskan tulisan-tulisan yang menginspirasi.

Meskipun mereka sudah tak hadir secara fisik, karya-karya mereka terus diperbincangkan, diperdebatkan, dan disebarluaskan.

Tepat sekali ketika Pramoedya Ananta Toer menyatakan, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.

Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Seseorang akan diingat lebih panjang jika dibandingkan dengan ‘jatah’ umurnya di dunia karena ia menulis. Ketika seorang guru menulis, mereka telah menjaga warisan keilmuannya abadi dan tidak hilang dari catatan sejarah.

Para guru merupakan manusia tahan uji yang senantiasa berposisi sebagai penjaga nalar anak bangsa. Kerja panjang melelahkan yang tak pernah usai. Hanya guru yang memiliki napas panjang yang dapat melakukannya.

Guru yang mencintai bangsa Indonesia dengan sepenuh hati dan menyadari bahwa mendidik merupakan upaya menunaikan jihad kebangsaan. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

Anggi Afriansyah Peneliti Sosiologi Pendidikan di Puslit Kependudukan LIPI

 

Gebuk, Presiden, dan Bahasa

Oleh Bandung Mawardi

Para presiden di Indonesia selalu memberikan warisan kata-kata, memuat makna-makna politik dan kultural. Kini, Joko Widodo kembali mengingatkan masa genting saat ‘’gebuk’’ diucapkan di Istana Negara.

Presiden Soeharto (1989) memberi warisan kata politis untuk pengisahan Indonesia masa Orde Baru. Warisan itu ‘’gebuk’’. Sejak mula membentuk rezim Orde Baru, Soeharto sudah menganggap bahasa adalah modal terbesar.

Pada 1966, Soeharto memberi sambutan politisasi bahasa dalam seminar bahasa dan sastra, bermaksud meneguhkan rezim memiliki pijakan bahasa.

Berbahasa mengartikan berkuasa. Kebijakan paling bersejarah tentu pemberlakuan Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (1972).

Soeharto memang mahir menggunakan bahasa dalam pembuatan tertib politik, penguatan pembangunanisme, dan pematuhan sosial-kultural.

Kita mengingat warisan ‘’gebuk’’, setelah Presiden Joko Widodo mengucap kata ‘’gebuk’’ saat bercakap dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Mei 2017.

Perkataan mengandung ‘’kemarahan’’ dan peringatan ke orang atau organisasi agar tak meremehkan mufakat berbangsabernegara.

Mufakat bereferensi konstitusi. Joko Widodo berkata: ‘’Yang melawan konstitusi akan digebuk.’’ Kita memastikan pilihan kata tak sembarangan. Kata untuk mengingatkan kegentingan Indonesia akibat ulah orang dan organisasi melecehkan atau melawan konstitusi.

Penggunaan ‘’gebuk’’ pada dua masa pemerintahan tentu berbeda kesan-makna dan dampak. Dulu, Soeharto menganggap ‘’gebuk’’mujarab menghajar dan membungkan lawanlawan politik.

Soeharto tak ingin diejek atau dijatuhkan dari kekuasaan. Kini, Joko Widodo mengucap ‘’gebuk’’tapi berbeda situasi dan misi kebahasaan.

Kita justru mulai diinsafkan ada siasat bahasa para presiden di Indonesia, berbeda masa dan sasaran politik. Warisan bahasa paling seru mengacu ke Soekarno.

Pada masa kolonial sampai berjulukan Pemimpin Besar Revolusi, bahasa Indonesia mengandung gairah dan bergerak jauh ke langit makna tak berbatas. Di Indonesia, Soekarno pantas disahkan sebagai pembentuk dan penggerak bahasa Indonesia meski sering politis.

Pada masa 1960-an, Soekarno semakin rajin menulis dan berpidato menggunakan kata-kata keras, meledak, mengejutkan, dan galak. Kekuasaan tetap terpahamkan dipengaruhi siasat berbahasa dan menebar pesan-makna ke jutaan orang.

Di buku berjudul Revolusi Belum Selesai (2014) berisi pidato-pidato Soekarno selama 1965-1967, kita menemukan pilihan kata representatif menjelaskan Indonesia membara dalam urusan politik dan bahasa.

Soekarno mulai mengetahui ada kisruh kekuasaan setelah malapetaka 1965. Ucapan orang-orang sulit teranggap jujur dan benar. Di Istana Negara, 23 Oktober 1965, Soekarno pun berkata: ‘’Taat kepada Bung Karno, taat kepada Presiden, taat kepada Panglima Tertinggi, taat kepada Pemimpin Besar Revolusi, taat menjalankan segala komando.

Tapi kadang-kadang, diwaktu jang achir-achir ini, saja mendapat perasaan itu tjuma utjapan mulut sadja. Bukan dari semua, dari beberapa oknum.

Utjapan mulut katanja taat, tetapi didalam perbuatannja saja merasa oleh mereka itu dikentutin sama sekali!’’ Soekarno memilih ungkapan ‘’dikentutin’’ dalam menanggapi kemunafikan bahasa di kekuasaan.

Piliha kata itu mengesankan bau busuk, pelecehan, dan perlawanan. Pada lakon kekuasaan di Indonesia, ‘’kentut’’ perlahan lumrah tergunakan dalam ejekan politik dan perlawanan moral.

Bahasa mengeras dan kasar, menguak situasi politik Indonesia. Kita tak pernah membuat kamus ungkapan politik Soekarno tapi lazim mengingat pilihan kata Soekarno dalam slogan atau pengutipan di tulisan.

Orang-orang mungkin enggan mengingat Soekarno mengartikan ‘’kentut’’ dalam politik tak keruan di Indonesia masa 1960-an. Kita cenderung mengingat kemahiran memilih kata berasal dari pelbagai bahasa dalam menggerakkan kekuasaan dan mengukuhkan diri sebagai pemimpin.

Pada masa 1940- an, Soekarno juga sempat membuat geger akibat penggunaan istilah ‘’sontolojo’’ dalam tanggapan perilaku beragama dan tata sosial-politik di Indonesia.

Kita beralih ke Soeharto. Kebijakankebijakan bahasa pada masa Orde Baru mengukuhkan Soeharto adalah penguasa bermodal bahasa. Pelaksanaan kongreskongres bahasa selalu menginduk ke perintah dan gagasan Soeharto.

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi sering dipengaruhi politik bahasa berpusat ke Soeharto. Pilihan kata Soeharto pun gampang menimbulkan polemik dan penelitian bermaksud mendefinisikan Orde Baru.

Soeharto mengingatkan: Proses pembangunan kita cenderung mengutamakan penggunaan bahasa pembangunan dan bahasa yang resmi digunakan untuk komunikasi pada tingkat nasional, yaitu bahasa Indonesiaî (Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, G Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989). Soeharto tak rajin menulis tapi sanggup menentukan nasib bahasa Indonesia, bermisi pemajuan atau politisasi.

Pada masa 1980-an, Soeharto mungkin menganggap telah berlangsung pembakuan bahasa Indonesia untuk penciptaan tertib politik. Segala protes dan kritik dilemahkan melalui penghalusan.

Soeharto seperti terlindungi dari serangan bahasa perlawanan. Tata bahasa di politik mengalami pengendalian berdalih tata krama, pembangunan, dan persatuan.

Soeharto tampil sebagai penguasa bahasa Indonesia agar kekuasaan tetap utuh, tak bolong atau runtuh. Di buku Amanat Kenegaraan IV, 1982-1985, Soeharto menjelaskan: ‘’Sebagai bangsa kita telah dapat melampaui saat-saat yang sulit dalam perkembangan dan pertumbuhan kita untuk menjadi bangsa yang makin dewasa, makin matang dan makin tahan uji.’’

Kalimat elok mengandung pengertian bahwa kebijakan politik bahasa turut menjadi penentu Indonesia ‘’dewasa, matang, dan tahan uji’’. Pengertian menurut penguasa, bukan bersumber dari gejolak atau resah di benak jutaan orang.

Warisan Kata

Soeharto tak mampu mempertahankan tertib politik melulu dengan seribu perintah. Pada 1989, Soeharto pun menggunakan ‘’gebuk’’untuk mengatasi segala kritik dan gerakan politik perlawanan.

Kata itu menakutkan dan mengesankan tindakan keras. Barangkali ‘’gebuk’’terpilih dari hasil adonan politik dan militer berlatar kejawaan. Di imajinasi bocah, ‘’gebuk’’ itu alat untuk menghukum. Bocah melanggar atau melawan orangtua bakal ‘’digebuk’’, sakit dan bermaksud menimbulkan jera atau trauma.

Di mata penguasa, ‘’gebuk’’itu kata untuk menghancurkan perlawanan. Kata itu sempat bercerita Soeharto dan Orde Baru. Sekian tahun, kata-kata politik mulai dipamerkan para presiden, setelah Soeharto.

Para presiden di Indonesia selalu memberikan warisan kata-kata, memuat makna-makna politik dan kultural. Kini, Joko Widodo kembali mengingatkan masa genting saat ‘’gebuk’’ diucapkan di Istana Negara.

Joko Widodo tentu tak meniru Soeharto. Indonesia sedang ruwet akibat persaingan identitas politik dan sebaran spanduk-sapnduk melawan konstitusi. ‘’Gebuk’’ terpilih demi konstitusi, bukan untuk melindungi laku politik Joko Widodo. (Sumber: Suara Merdeka, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

 Bandung Mawardi, adalah Kuncen Bilik Literasi tinggal di Solo

Meredam Inflasi

Oleh Agus Herta Sumarto

INFLASI pada Mei sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Beberapa kebijakan dan aktivitas ekonomi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.

Setidaknya ada dua kejadian besar dan signifikan yang berpengaruh terhadap stabilitas harga barang dan jasa terutama harga bahan-bahan pokok.

Pertama kenaikan tarif dasar listrik dan yang kedua meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.

Walaupun kedua kejadian ekonomi tersebut memiliki efek yang sama terhadap stabilitas harga barang dan jasa, efek yang ditimbulkan kedua kejadian itu memiliki karakteristik dan magnitude ekonomi yang berbeda.

Meningkatnya permintaan menjelang puasa dan Idul Fitri merupakan siklus tahunan yang menimbulkan efek ekonomi temporal.

Peningkatan konsumsi masyarakat menjelang puasa dan Idul Fitri hanya terjadi pada awal dan akhir bulan puasa dan setelah itu konsumsi masyarakat kembali normal.

Dengan kata lain, pascabulan puasa dan Idul Fitri harga barang dan jasa akan berangsur-angsur kembali ke harga keseimbangannya.

Dari beberapa tahun terakhir, efek kenaik­an konsumsi masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri terhadap tingkat inflasi biasanya berkisar di angka 0,8% sampai dengan 0,9% month to month (mtm). Dengan kata lain, inflasi yang diakibatkan perubahan perilaku konsumsi di bulan puasa dan Idul Fitri tidak begitu besar.

Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi aki­bat perubahan perilaku ini ialah menjaga stabilitas pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok yang biasanya banyak dibeli masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.

Seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir. Jika pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan barang-barang kebutuhan pokok tersebut, kenaikan tingkat inflasi tidak akan terlalu tinggi.

Bahkan inflasi yang diakibatkan kenaikan konsumsi ini bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Naiknya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang puasa dan Idul Fitri yang disebabkan meningkatnya daya beli akibat tunjangan hari raya (THR) akan mendongkrak tingkat produksi secara keseluruhan. Peningkatan produksi ini tentunya akan mengerek pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hal yang berbeda pada kejadian ekonomi yang kedua, yaitu kenaikan tarif dasar listrik. Di tengah penggunaan teknologi yang sangat masif saat ini, yaitu hampir semua proses produksi mengalami elektrifikasi, energi listrik menjadi masukan produksi primer yang hampir tidak bisa tergantikan, terutama untuk para pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kenaikan tarif dasar listrik akan mengakibatkan harga input produksi meningkat yang pada akhirnya memaksa para pelaku UMKM untuk menaikkan harga jual produknya. Dalam kondisi ekonomi seperti ini inflasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan kenaik­an tarif dasar listrik akan jauh lebih besar dan permanen jika kebijakan kenaik­an tarif dasar listrik ini tidak disertai dengan kebijakan ‘penyangganya’.

Kenaikan tarif dasar listrik akan mengakibatkan cost push inflation yang sifatnya destruktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif dasar listrik memiliki potensi besar untuk menciptakan kontraksi ekonomi jika tidak dapat dikelola dengan baik.

Bahkan lebih parahnya, efek dan magnitude yang ditimbulkan kenaikan tarif dasar listrik pada Mei ini akan jauh lebih besar karena terjadi berbarengan dengan siklus tahunan kenaikan konsumsi menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyikapi secara arif terhadap dua kejadian ekonomi ini. Jika melihat efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan, alangkah lebih baiknya jika pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap inflasi yang diakibatkan kenaikan tarif dasar listrik.

Pemerintah perlu menjaga agar efek dan magnitude ekonomi yang ditimbulkan kenaikan tarif dasar listrik terhadap inflasi tidak terlalu besar.

Untuk mengurangi efek inflasi ini pemerintah perlu menjaga agar fungsi biaya dari setiap industri tidak mengalami perubahan signifikan.

Jika harga satu input produksi naik, salah satu cara untuk tidak mengubah fungsi biaya perusahaan ialah menekan harga input yang lain sehingga fungsi biayanya kembali ke titik keseimbangan semula.

Selama ini salah satu beban biaya yang cukup besar bagi para pelaku industri adalah tingginya biaya logistik. Sampai sekarang para pelaku usaha di Indonesia harus menghadapi biaya logistik yang tinggi hingga mencapai 22%-32% (Ina Primiana, 2013) atau 14% dari biaya produksi (LPEM-UI,2011). Semakin kecil perusahaan, biaya logistik yang dikeluarkan akan semakin tinggi hingga mencapai 32%.

Jika pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, langkah pemerintah yang paling efektif untuk meredam dampak negatif dari kenaikan tarif dasar listrik tersebut adalah dengan menurunkan biaya logistik yang selama ini sangat membebani para pelaku ekonomi.

Usaha pemerintah untuk menurunkan biaya logistik masih terbuka lebar dan sangat mungkin bisa dilakukan pemerintah.

Dengan membangun infrastruktur yang berkualitas dan bisa digunakan pelaku usaha dengan harga yang murah, biaya logistik akan turun dengan sendirinya.

Jika hal ini bisa dilakukan pemerintah, kenaikan tarif dasar listrik pada Mei ini tidak akan memengaruhi fungsi biaya perusahaan secara signifikan.

Pada akhirnya, kenaikan tarif dasar listrik tidak akan mengakibatkan kenaikan inflasi pada level yang tinggi di luar batas normalnya. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

 

Tentang penulis:

Agus Herta Sumarto-Peneliti Indef,Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Management Universitas Mercu Buana (IPPM UMB)

 

Peran Strategis UMK Jateng

Oleh Imron Rosyadi

SEJAK 2014 tercatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) lebih tinggi dari ekonomi nasional. Data mutakhir BPS (2017) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2016 sebesar 5,28 persen, sementara ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Petumbuhan tersebut sebagian besar disumbang oleh industri pengolahan (1,44 persen), kemudian diikuti sektor perdagangan (0,73 persen), konstruksi (0,69 persen), informasi dan komunikasi (0,34 persen), pertanian (0,30 persen) dan lainya (1,78 persen).

Kontribusi indusrti pengolahan mampu memimpin karena struktur perekonomian Jateng menurut PDRB didominasi oleh industri pengolahan sebesar 34,82 persen.

Urutan berikutnya ditempati lapangan usaha pertanian, kehutanan & perikanan (15,05 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,39 persen), konstruksi (10,28 persen) dan lainnya (26,46 persen).

Merujuk data-data tersebut tampaknya sektor pertanian meskipun secara srtuktur ekonomi berada di urutan kedua, namun memberikan kontribusi paling buncit terhadap pertumbuhan ekonomi Jateng. Hal itu mengindikasikan sektor pertanian belum digarap secara optimal di wilayah Provinsi Jateng.

Padahal sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling banyak dibanding sektor-sektor lain. Menurut BPS Jateng (2017) komposisi terbesar tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan per Agustus 2016 diduduki sektor pertanian, yakni mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,07 juta orang atau 30,69 persen dari total tenaga kerja.

Sementara posisi di bawahnya ditempati sektor perdagangan (22,47 persen), industri (19,69 persen) dan jasa (12,34 persen). Tidak kalah menarik, sumbangan terbesar pertumbungan ekonomi Jateng adalah sektor industri pengolahan.

Sektor ini kemugkinan besar berkat lonjakan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan/ atau Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Jateng.

Pada 2014 jumlah IMK Jateng sebanyak 832.472 usaha, dan menyerap tenaga kerja sebesar 1.934.998 orang. Sementara pada 2015 meningkat cukup berarti, yakni sebanyak 1.030.374 usaha, dan menyerap tenaga sebanyak 2.571.409 orang. Sehingga tidak berlebihan jika IMK dinilai sebagai penyangga perekonomian Jateng.

Cenderung Positif

Posisi strategis itu lantaran sektor UMK/IMK dapat berperan mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan pertumbuhan produksi IMK yang cenderung mengikuti tren positif.

Misalnya pada 2014, pertumbuhan produksi IMK sebesar 3,41 persen, dan pada 2015 melonjak menjadi 6,57 persen. Namun sangat disayangkan pada 2016 menurun menjadi 2,60 persen.

Pertumbuhan itu yang terbesar meliputi industri farmasi (26,35 persen), mesin dan perlengkapan (18,41 persen), logam dasar (16,64 persen), kendaraan bermotor (14,76 persen) dan bahan kimia (13,62 persen).

Mengingat sektor pertanian dan UMK/IMK berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, maka untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jateng diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih efektif, dan berpihak pada petani dan pengusaha mikro dan kecil. Dalam konteks itu Pemprov disarankan untuk menggalakkan program efisiensi produksi pertanian.

Misalnya, petani difasilitasi untuk menanam padi dengan menggunakan bibit padi yang berumur pendek. Maknanya dari masa sebar hingga masa panen hanya berumur sekitar 70 hari, tetapi menghasilkan produksi pada yang cukup tinggi, yakni sekitar 7,3 ton gabah kering panen (KGP) perhektar, dan masa tanam 3 hingga 4 kali setahun.

Sehingga di harapkan program semacam itu dapat meningkatkan nilai tukar petani (NTP). Hal itu penting karena posisi NTPsub sektor tanaman pangan Jateng masih di bawah 100, yakni pada 2015 sebesar 98,15, dan pada 2016 menurun menjadi 94,88.

Untuk menopang pertumbuhan sektor pertanian, Pemprov juga disarankan untuk mendorong pertumbuhan kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama skema khusus penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

Hal itu perlu dilakukan mengingat selama program KUR bergulir di tanah air, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan (66,29 persen). Sedangkan sektor pertanian hanya menikmati 17,36 persennya saja.

Di sisi lain, tugas pemerintah untuk merawat pertumbuhan dan perkembangan UMK/IMK juga tidak kalah penting, lantaran UMK dipercaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Jateng.

Pada 2016 tingkat pengangguran terbuka Jateng menurun sebesar 0,36 persen, dan angka kemiskinan menurun sebesar 0,13 persen.

Untuk mendorong pertumbuhan UMK, sebaiknya pemerintah lebih intensif pada kebijakan stimulasi ekonomi. Misalnya pemerintah menjalin kemitraan dengan BMT untuk menggulirkan program fasilitas kredit supermikro.

Stimulasi lain misalnya, bisa berupa keringanan dalam pemenuhan syarat kolateral kredit bagi UMK, dan pemerintah tidak menjadikan UMK itu sebagai sasaran agresivitas penarikan pajak. (Sumber: Media Indonesia, 23 Mei 2017)

Tentang penulis:

Imron Rosyadi, dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

 

Perlunya Dialog Nasional Teguhkan Pancasila

Oleh Ahmad M Ali

“ASAL mau sahaja tak kuranglah jalan menuju persatuan. Kemauan, percaya akan ketulusan hati satu sama lain, keinsafan akan pepatah ‘Rukun membikin sentausa’, (itulah sebaik-baiknya jembatan ke arah persatuan),” demikian petikan kalimat Soekarno tentang makna Persatuan Nasional yang ditulis dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1961).

Desas-desus distabilitas nasional makin tak berujung belakangan ini, political identity movement (gerakan politik identitas) makin menguat ke arah yang mengkhawatirkan.

Sa­ling hujat mewarnai aktivitas media sosial. Hujan kritik hoax, informasi yang tidak akurat, berseliweran dan bergesekan satu sama lain, seperti tanpa ada rambu-rambu konstitusional.

Situasi bangsa kekinian telah menimbulkan suatu kecemasan yang meluas. Persilangan pendapat dipertajam sedemikian rupa melalui saluran media sosial.

Pertengkaran pendapat itu telah makin mengkristal seolah-olah bangsa ini tidak lagi memiliki ikatan kearifan yang mendamaikan, menyejukkan, dan meng­inspirasi kemajuan.

Bisa jadi, sebab musababnya karena politik kita, tata krama kehidupan sosial kita makin jauh dari ideologi bangsa; Pancasila. Kita sudah keterlaluan mencelupkan kehidupan bangsa dalam pragmatisme. Kita harus berubah.

Pada sisi yang lain, kita berhadap­an pada ketimpangan, penderitaan, dan kemiskinan rakyat yang tak kunjung berakhir. Hal itu membuat sebagian besar rakyat kita semakin hari menjadi apolitis.

Mereka dipaksa kenyataan memisahkan politik dari kehidupannya sebagai sesuatu yang tercela. Padahal, di satu sisi, rakyat saat ini tengah menginginkan perubahan politik penghidupan yang mendasar.

Berdiri dalam sejarah

Zaman kolonial, di saat kita dipaksa menerima nasib apa adanya, politik yang kerdil, harapan sempit dan pergaulan hidup terbelakang, sudah berlalu. Segala pengekangan otoritas individu dan masyarakat telah berhasil kita lewati hingga mampu berdiri sebagai negara yang merdeka.

Pengalaman pahit warga antara pulau, agama, suku, dan ras, dijahit dalam kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah, tanpa pengecuali­an. Nasib itulah yang sesungguhnya mendorong sikap kolektif dan kemauan bersama mewujudkan kemerdekaan.

Lantas, apakah kita rela dengan mudah merusak keping­an sejarah itu? Olehnya, ingatan itu harus kita hidupkan kembali untuk menata haluan sejarah bangsa Indonesia.

Pada saat inilah masa di saat bangsa harusnya memiliki jiwa yang besar, punya ambisi, imajinasi, dan pergaulan dunia yang hebat. Kita adalah anak negeri yang berlayar di atas keringat sendiri dan memesona dunia.

Kinerja dan integritas harus menjadi arus utama dalam kesadaran politik ke depan. Kita harus berani melangkah lebih maju, menilai, dan membuat terobosan kebudayaan politik yang bermartabat, efektif, dan substansial.

Tugas sejarah kita ialah me­nerangkan seluas-luasnya dan memberi teladan bahwa dalam politiklah penderitaan dan penciptaan kemakmuran itu ditentukan.

Kekosongan perspektif dalam politik terjadi karena Pancasila tidak lagi menjadi sumber inspirasi dan pandangan hidup. Budi pekerti, toleransi, dan tolong menolong telah menjadi se­suatu yang langka.

Solusi kebangsaan

Harmonisasi sosial dan soliditas organik ialah dua kebutuhan bangsa yang bersifat urgen saat ini. Kita harus merangkul kembali seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama; bertindak sadar dan bahagia dalam bingkai NKRI.

Kebutuhan akan itu tidak boleh lagi ditawar-tawar oleh garis kepentingan golongan, tetapi ditempatkan sebagai kebutuhan bangsa secara holistis (menyeluruh).

Dialog dan pencerahan kebangsaan perlu dirajut kembali agar semua elemen bangsa saling memberi kritis konstruktif.

Menjauhkan sikap diri dari potensi pola destruksi sosial. Rakyat Indonesia memiliki kearifan, toleransi, dan sikap penerimaan terhadap perbedaan.

Kita semua harus percaya itu sebagai anugerah Yang Mahakuasa untuk kebaikan bersama. Keberagaman ialah fasilitas dari Tuhan untuk kita saling mengenal satu sama lain agar kita bisa belajar memahami dan menerima perbedaan sebagai kekuatan bangsa.

Dialog kebangsaan merupakan pekerjaan merawat kebinekaan sekaligus suatu gerakan pemulihan nilai-nilai luhur kebangsaan dan akal budi Nusantara.

Politik dan kemanusiaan ialah dua sisi satu keping; seharusnya tidak terpisahkan satu sama lain. Kerja politik ialah suatu arena merebut kekuasaan untuk tujuan perikemanusiaan.

Arena politik kita harus bergerak ke arah peradaban tersebut, meninggalkan ‘perang’ kepentingan sesaat individu politisi. Kita harus kembali pada jati diri sebagai bangsa.

Demokrasi yang sejati bisa diraih kalau ada persatuan rakyat. Menempatkan politik sebagai jalan damai untuk mengibarkan harapan bersama menuju perbaikan nasib.

Meng­halau sifat-sifat pragmatis jangka pendek dalam diri dan meluaskan sikap keteguhan mengatasi masalah di bawah bimbingan Pancasila sebagai pandangan dunia berbangsa dan bernegara. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

Ahmad M Ali, Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem

Kenaikan Isa Al Masih, Ramadan, dan Persaudaraan

Oleh Tom Saptaatmaja

ADA dua peristiwa keagamaan yang berdekatan bulan ini. Pada 25 Mei 2017, umat kristiani merayakan kenaikan Isa Al Masih (Yesus Kristus). Pada 27 Mei 2017, umat Islam mulai memasuki bulan suci Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh.

Peristiwa kenaikan Yesus terjadi 40 hari setelah Paskah. Yesus terangkat naik ke langit kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan.

Kenaikan itu disaksikan murid-murid-Nya, seperti dicatat Perjanjian Baru. Setelah kenaikan itu, umat kristiani (juga Islam) yakin Yesus atau Isa Al Masih masih akan datang kembali pada Hari Kiamat.

Tentu bukan sebuah kebetulan jika perayaan kenaikan Yesus dan bulan Ramadan tahun ini berdekatan. Boleh jadi, kedekatan ini punya pesan agar kita umat Kristen dan muslim mau terus belajar membina kedekatan dan persaudaraan.

Terlebih di negeri yang majemuk ini, kedekatan atau adanya relasi yang baik antara umat kristiani dan muslim menjadi vital sekali bagi perjalanan bangsa ini.

Kita sudah melihat sendiri bagaimana politisasi agama dalam pilkada, misalnya, sungguh sangat mengganggu kehidupan bersama kita dan menimbulkan kegaduhan yang hingga detik ini belum mereda setidaknya di medsos.

Maka seiring dengan kenaikan Yesus dan Ramadan, kedua umat samawi ini perlu mencari pijakan untuk membangun hidup bersama di negeri ini dengan terus saling menyapa, mengupayakan dialog dan persaudaraan agar bisa berkontribusi bagi bangsa.

Jika masih ada rasa jemu atau keengganan untuk memulai pendekatan, kita seharusnya sadar bahwa dalam relasi apa pun, bahkan di dalam keluarga dan antara saudara kandung saja, bisa terjadi gesekan atau konflik. “Pernahkah ada suatu zaman dalam sejarah manusia yang luput dari konflik?” tanya Ralph l Holloway (1967).

Memang ada orang yang tergoda untuk terus memelihara konflik dengan berbagai argumentasi termasuk argumentasi teologis guna melestarikan konflik termasuk dalam relasi Kristen-Islam.

Namun, cendekiawan muslim Mohammad Arkoun mengingatkan sudah saatnya umat Islam dan Kristen meninggalkan pendekatan konflik atau cara pandang antagonistis.

Dalam buku Islam, Modernism and The West, Arkoun berharap agar cara pandang yang hanya mempertentangkan ditinggalkan dan sebaiknya lebih fokus pada kerja sama.

Peristiwa positif

Lagi pula dalam sejarah sebenarnya cukup banyak peristiwa positif lain dalam relasi Kristen-Islam. Nabi Muhammad SAW pada abad VI, misalnya, sudah mengajarkan bagaimana harus menyikapi perbedaan agama tanpa bersikap diskriminatif.

Ini bisa dilihat dari adanya Pakta Madinnah yang terkenal itu. Apalagi Nabi Muhammad memahami wahyunya sebagai kelanjutan dan pemenuhan dari tradisi alkitabiah Yahudi dan Kristen.

Rasa hormat beliau terhadap tradisi alkitabiah sungguh diperlihatkan dalam ajarannya. Misalnya dalam Surah Al-Maidah ayat 82 ada imbauan umat Islam bersahabat dengan umat Nasrani: “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.

Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: ’Sesungguhnya kami ini orang Nasrani’.

Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat para pendeta dan rahib, (juga karena mereka sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.” Ayat itu secara tegas menunjukkan betapa umat Nasrani adalah kaum yang dipandang memiliki kedekatan dengan umat Islam.

Nabi junjungan umat Islam berani memberi jaminan kebebasan dan toleransi khususnya pada umat kristiani, yang ditandatangani beliau, berangka tahun 628 Masehi dan masih disimpan di Biara Santa Katarina di Sinai, Mesir (http://www.islamic-study.org saint_catherine_monastery.htm).

Silakan tonton jaminan itu di Youtube. Contoh lagi, ketika Islam mengalami zaman keemasan, para cendekiawan atau pemimpin Kristen di Timur juga ikut berperan. Misalnya, pada zaman kekalifahan Abbasiyah dengan kafilah Al Mahdi (775-785) dan Harun al-Rasyid (785-809) yang disebut ‘Golden Age’ dalam sejarah Islam, para cendekiawan atau tabib Kristen biasa keluar masuk istana Kalifah al-Mahdi dan Harun al-Rasyid.

Goenawan Mohamad dalam capingnya, Baghdad, juga menulis bagaimana kafilah Al Makmun (830) menyuruh Hunain bin Ishaq, seorang tabib Kristen, untuk mengoordinasi proyek penerjemahan risalah-risalah dari bahasa Aram, Pahlavi, dan Yunani ke dalam bahasa Arab (Tempo, 17-23 Februari 2003).

Dari Baghdad, proyek terjemahan itu juga menular ke Toledo di Andalusia pada abad XII. Pada akhirnya Toledo lebih bersinar. Banyak buku yang ditulis para filsuf Islam seperti al-Kindi, Ibn Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, dan banyak lainnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.

Andalusia, khususnya Toledo, banyak dikunjungi para pelajar Eropa. Dan setelah menyelesaikan studinya di Toledo, mereka kembali ke kampung halaman.

Eropa yang semula ketinggalan zaman akhirnya bisa lahir kembali dan maju. Jelas dalam kemajuan ini ada kontribusi pemikiran Islam.

Semoga menginspirasi

Karena itu, gereja Katolik di bawah Takhta Suci Vatikan selama ini sangat setuju dengan pendapat Arkoun untuk lebih mengedepankan pendekatan kerja sama atau sinergi dalam relasi gereja dengan Islam.

Namun, bukan berarti gereja hendak menutup mata pada fakta sejarah yang getir terkait dengan relasinya dengan Islam di masa silam.

Dalam dokumen Nostra Aetate (terbit 1965), gereja sudah menyampaikan permohonan maafnya pada Islam dan bahkan mengakui kebenaran dalam Islam.

Takhta Suci juga sudah membentuk Pontifical Council for Interreligious Dialogue atau Dewan Kepausan untuk Dialog Antarumat Beragama. Tiap tahun dewan ini rutin menyampaikan ucapan selamat berpuasa atau berlebaran.

Tahun lalu dewan kepausan yang dibentuk sejak 1965 itu juga mengundang puluhan tokoh agama termasuk Din Syamsuddin untuk berdoa bersama di Assisi, Italia (20/9/2016).

Din yang juga menjabat sebagai Direktur Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) itu mengutip Surah Ali Imran ayat ke-64, mengajak umat berbagai agama, khususnya Yahudi dan Kristen, berpegang teguh pada landasan tunggal yang sama (‘kalimatun sawa’), yaitu dengan mengabdi hanya kepada Tuhan yang esa dan bekerja sama untuk kemaslahatan dunia. Paus Fransiskus amat terkesan atas sambutan Din.

Kedua tokoh lalu berjabat tangan erat. Bahkan Din memohon Paus mendoakannya dan mendoakan Indonesia. Seiring dengan kenaikan Yesus dan Ramadan, semoga contoh-contoh positif di atas menginspirasi kita untuk membangun relasi harmonis dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang lebih baik. (Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2017)

Tentang penulis:

Tom Saptaatmaja Teolog Alumnus Seminari St Vincent de Paul dan Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,619,449 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031