Menu Terbaru Senin 6 Juli 2015

Djoko Subinarto
Pejabat Perlu Pendidikan Antikorupsi
artikel pengamat

Trisno Yulianto
“Rebuilding” Kekuatan Poros Maritim
artikel pengamat

Ahmad Fuad Fanani
Kebinekaan di Persimpangan Jalan?
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Puasa sebagai Tradisi
artikel pengamat

Yayat Supriatna
Tol Cipali dan Pengendalian Arus Mudik
artikel pengamat

Fikri Suadu
Negara Psychocapitalism
artikel pengamat

Ahmad Najib Burhani
Islam Nusantara vs Berkemajuan
artikel pengamat

Al Chaidar
Perkembangan Wahabi
artikel pengamat

Victor Silaen
Mengapa Harus Takut pada KPK?
artikel pengamat

Addy Susilobudi
Memahami Bencana Kependudukan
artikel pengamat

A Zaini Bisri
Sulit Wujudkan Tekan Pemborosan
artikel pengamat

Sudharto P Hadi
Pusat Pertumbuhan Bermaslahat
artikel pengamat

Widyo Hari Cahyono
Mendekatkan Bank ke Kawula Alit
artikel pengamat

M Issamsudin
Mengutamakan THR Buruh
artikel pengamat

Ahmad Rofiq
Menanti Gerakan Zakat lewat Amil
artikel pengamat

FX Sugiyanto
Mitos Silpa APBD
artikel pengamat

Serta 12124 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Mengutamakan THR Buruh

Oleh M Issamsudin

Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja menegaskan pengusaha supaya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjapaling lambat seminggu sebelum Lebaran tiba. Penegasan itu dimaksudkan supaya pengusaha dapat mempersiapkan diri, dan tidak menunda-nunda ataupun tidak memberikan tunjangan itu.

Menaker menjelaskan, pembayaran THR harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Penegasan itu juga dimaksudkan supaya pekerja/buruh dapat mempersiapkan dan merayakan Lebaran sesuai dengan rencana.

Jangan sampai persiapan itu berubah jadi kecemasan ketika tunjangan itu tidak diterima sebagaimana mestinya. Selain menegaskan tentang pemberian tunjangan tersebut, pemerintah mengimbau pemilik pekerjaan atau pengusaha supaya pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran supaya persiapan mudik dan Lebaran bisa lebih baik lagi.

Pengusaha harus memperhatikan ketentuan itu mengingat tunjangan tersebut sangat berarti, terlebih bagi para buruh. Jangan sampai muncul masalah terkait tunjangan itu ketika pemilik pekerjaan atau pengusaha tidak mau memberikan dengan berbagai alasan. Termasuk alasan merasa tidak perlu memberi tunjangan itu yang kemudian memunculkan unjuk rasa atau penyengsaraan.

Ada pula pengusaha yang tak mau memberikan dengan alasan tidak punya cukup uang, bahkan mengancam menutup usahanya bila dipaksa memberikan tunjangan tersebut. Alasan lain biasanya merasa tak lagi membutuhkan buruh dan mereka cukup diberi hanya gaji, buruh berstatus kontrak atau outsourcing sehingga perusahaan tak wajib memberi tunjangan, atau tidak ada sanksi bila tidak memberikannya. Mendasarkan kemungkinan itu, dan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah harus lebih tegas mengenai ketentuan itu. Pemda perlu memiliki data semua perusahaan di daerahnya terkait soal THR.

Pemerintah tidak cukup hanya mengimbau pengusaha untuk memberikan tunjangan itu. Perlu ada tindakan tegas bila sampai ada yang tidak memberikan. Jangan sampai pengusaha atau perusahaan harus didemo terlebih dahulu untuk memberikan THR.

Jangan pula tunjangan itu diijon dulu atau dibayarkan namun gaji justru tidak diberikan tepat waktu alias mundur. Dalam hal THR bagi buruh, pemilik pekerjaan (mulai pekerjaan rumahan/rumah tangga hingga perusahaan), berkewajiban menghormati hak-hak buruh.

Penghormatan Konkret
Penghormatan itu perlu lebih konkret karena buruh mitra pemilik pekerjaan sehingga perwujudannya adalah dengan memberikan hak-hak buruh tanpa harus diminta, didemo ataupun bahkan mengoperkan tanggung jawabnya ke pihak lain. Demikian pula pemerintah, memiliki kewajiban mendukung upaya penghormatan hak-hak buruh.

Artinya, pemerintah juga harus bersikap tegas dan tidak memberi celah pada peraturan yang terkait dengan hakhak buruh. Bila buruh berhak mendapatkan THR, tegaskan adanya hak tersebut, serta informasikan besaran minimal dan maksimalnya, termasuk waktu pembayarannya.

Pengusaha tidak boleh mengutamakan pemberian THR dalam berbagai wujud kepada pejabat negara karena hal itu bisa dianggap bentuk gratifikasi. Pemilik pekerjaan, termasuk perusahaan, terutama yang menjadi kolega lembaga-lembaga negara, harus menyadari bila buruh lebih berhak atas tunjangan itu, dan bukannya pejabat di lembaga-lembaga negara.

Pengusaha harus ingat bahwa pejabat dan aparatur negara dilarang menerima parsel dalam berbagai wujud, termasuk THR berwujud uang. Supaya buruh dapat memastikan ada tunjangan menjelangLebaran tiba, sebaiknya media massa juga mengingatkan semua pihak, terutama pemilik perusahaan atau pengusaha, untuk memberikan tunjangan itu.

Bila tidak, dikhawatirkan muncul unjuk rasa seperti yang sudah-sudah di banyak perusahaan. Demonstrasi buruh bukan hanya menguras energi dan waktu melainkan juga dapat merusak ibadah puasa Ramadan. (Sumber: Suara Merdeka, 4 Juli 2015).

Tentang penulis:
M Issamsudin, peminat masalah hukum, tinggal di Semarang

Negara Psychocapitalism

Oleh Fikri Suadu

Pelan tapi pasti, kiprah globalisasi terus merasuki berbagai wacana kebangsaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, maupun kebudayaan.

Globalisasi berhasil menghadirkan kecenderungan besar dunia (kapitalisme Barat) untuk mendikte berbagai skema politik nasional yang tujuannya adalah menurunkan kapasitas negara dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Takterhitungbanyaknya perusahaan- perusahaan transnasional raksasa yang berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia.

Belum lagi gabungan kekuatan jaringan keuangan global yang membuat kondisi ekonomi negara semakin rentan terhadap krisis. Kondisi ini tentu membatasi kontrol negara, bahkan negara dipaksa untuk kalah bersaing dalam memperebutkan kekuasaan politik dan kedaulatan ekonomi.

Tak berhenti di situ, kiprah globalisasi dan kapitalisme Barat bahkan telah berhasil menghubungkan jutaan pikiran rakyat Indonesia ke dalam komunitas global yang terdiri dari miliaran pikiran manusia secara online melalui internet. Hal ini berhasil menghadirkan sebuah tatanan masyarakat baru yang bersifat erosif terhadap tatanan budaya, agama, masyarakat, dan keluarga yang sebelumnya sudah mapan.

Psychocapitalism

Dalam dunia kedokteran, sindrom dikenal sebagai kumpulan dari beberapa ciri-ciri klinis yang dapat meyakinkan dokter dalam menegakkan diagnosis. Sementara itu, istilah psycho merupakan gejala psikologis berupa sikap manipulatif, egosentris, pembohong, frustrasi, hipokrit, dan munafik.

Lantas, apa yang dimaksud dengan sindrom psychocapitalism ? Istilah ini mencoba menjelaskan berbagai gejala baru berkaitan dengan gerakan reaksioner dan gaya hidup radikal masyarakat yang marak terjadi sebagai akibat langsung dari kesenjangan yang diakibatkan oleh hegemoni kapitalisme Barat. Jika globalisasi diibaratkan sebagai ledakan, globalisasi telah menghasilkan puing-puing kekuatan ekonomi, budaya, politik, dan ideologi kapitalisme Barat, berserakan ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Puing-puing globalisasi yang awalnya ditujukan untuk pembebasan, kemerdekaan, dan kemanusiaan, secara perlahanberubah menjadi tirani yang berujung isolasi, pembodohan, imobilisasi, dan ancaman disintegrasi bangsa. Hal ini secara jelas bisa dibaca melalui proyek otonomi daerah yang banyak melahirkan kesenjangan masyarakat melalui praktik oligarki kekuasaan politik korup ditingkat kabupaten/kota.

Tak tanggung-tanggung, di daerah dengan kekayaan alam melimpah telah mengarah pada upaya makar. Sementara itu, pada saat yang sama puing-puing globalisasi telah secara radikal membatasi berbagai kemungkinan terwujudnya demokrasi yang progresif, redustributif, dan substantif dalam berbagai level pelaksanaan pesta demokrasi baik di level nasional, regional, maupun lokal, melalui keterlibatan berbagai perusahaan-perusahaan transnasional raksasa yang berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia.

Tujuannya jelas, untuk mengintervensi proses demokrasi dan politik agar dapat memastikan jaminan keamanan kegiatan bisnis mereka, tanpa memedulikan berbagai akibat buruk dari intervensi yang mereka lalukan. Intervensi terhadap proses demokrasi ini telah berhasil memicu konflik sosial di masyarakat akibat sengketa pemilu dan pilkada. Tak terkecuali telah berhasil membumikan praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Logikanya sederhana, ada perselingkuhan perusahaan- penguasa untuk membeli suara rakyat, membeli demokrasi itu sendiri. Rakyat terus dieksploitasi dan dibodohi agar kelak dengan mudah bisa dibeli. Di sisi lain, puing-puing globalisasi sangat bersifat erosif terhadap tatanan kehidupan yang telah mapan di masyarakat. Baik dari aspek budaya, agama, masyarakat, maupunkeluarga.

Sikap individualistik tanpa memikirkan orang lain telah menjadi gaya hidup baru di masyarakat. Hal ini tentu saja rentan terhadap berbagai sikap yang bersifat egosentris seperti perilaku narsistik, agresif, reaksioner, dan radikal. Gejalanya sudah mulai tampak dari perilaku masyarakat melalui media sosial. Tak tanggung-tanggung, media sosial bahkan telah menjadi ajang untuk saling menumpahkan kebencian (caci maki, umpatan) di antara sesama anak bangsa. Ada yang sampai berujung perkelahian satu lawan satu.

Kembali ke Pancasila

Gejala diatas secara gamblang telah menjelaskan berbagai krisis kebangsaan akibat hilangnya kontrol negara dalam berbagai proses kehidupan masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa sendiri, kehilangan panutan, tanpa jaminan keamanan, terus dieksploitasi, berujung frustrasi, dan memicu terjadi berbagai tindak kejahatan. Tak heran jika angka kriminalitas di masyarakat terus meningkat.

Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengobati sindrom psychocapitalism di atas? Tak ada pilihan lain kecuali mengeliminasi berbagai nilai kapitalismeBaratyangsecara kronis dan sistemik telah menginfeksi seluruh proses penyelenggaraan negara. Mulai dari banyak undang- undang ”bodong” pesanan asing, peraturan presiden hingga ke peraturan daerah yang menyimpang dan kontraproduktif dengan semangat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Harus dipastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan negara, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, civil society , maupun media selalu sejalan dengan ideologi Pancasila. Keteladanan nilai yang ada dalam Pancasila harus diamalkan di seluruh Bumi Nusantara tercinta ini. Tak ada jalan lain, takadapilihanlain, dantakadaalternatif lain untuk mengantisipasi ledakan sindrom psychocapitalism kecuali kembali ke Pancasila secara benar dan total. (Sumber: Koran SINDO, 3 Juli 2015)

Tentang penulis:
Fikri Suadu, Peneliti pada Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi, Direktur LKMI PB HMI 2011-2013

Mitos Silpa APBD

Oleh FX Sugiyanto

KRITIK DPRD Provinsi Jateng terhadap tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) harus diapresiasi. Di samping hal itu tugas legislatif mengawal pemerintah, Silpa 2014 memang cukup besar, yaitu Rp 1.688,83 miliar atau sekitar 10,53% dari APBD. Pemerintah sudah memberi penjelasan namun menurut penulis masih kurang lengkap. Penjelasan lengkap dan transparan, selain memenuhi keinginan publik juga merupakan tanggung jawab pemerintah menjalankan pemerintahan yang menganut prinsip pengelolaan yang baik (good governance).

Sejauh penulis rasakan, mitos Silpa masih ada di kalangan pengelola anggaran. Ini bisa dipahami mengingat bertahun-tahun, sebelum UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diimplementasikan, sisa anggaran pembangunan (Siap) selalu menghantui pengelola anggaran pemerintah. Sisa anggaran pembangunan cenderung dimaknai sebagai kegagalan pemerintah mengelola pembangunan.

Jika terjadi Siap, anggaran tahun berikutnya terancam turun. Akibatnya, pengelola anggaran berusaha menghabiskan anggaran agar tidak terjadi Siap dengan mengadakan kegiatan yang mungkin tak relevan dengan kebutuhan pelayanan publik, bahkan tidak direncanakan.

Berbeda dari Siap, terjadinya Silpa positif tidak dapat dimaknai sebagai kegagalan pemerintah, sekaligus tidak bisa secara sederhana dikatakan ”baik” atau ”buruk”. Yang pasti adalah jika terjadi Silpa berarti ada perbedaan antara target dan realisasi. Karena itu, mengetahui sebab-sebab terjadinya Silpa sangat krusial untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan rencana kerja pemerintah (RKP) di kemudian tahun.

Profil Silpa 2014
Penjelasan pemerintah memang rasional tetapi kurang memadai, baik dari aspek kelengkapan maupun sebabsebabnya. Silpa Rp 1.668,83 miliar terdiri atas lebihan pendapatan Rp 732,32 miliar, sisa belanja Rp 952,88 miliar, dan pembiayaan neto Rp 3,63 miliar. Dari data yang penulis dapatkan, lebihan pendapatan bersumber dari capaian lebih pajak kendaran bermotor Rp 110,52 miliar, capaian lebih pajak rokok Rp 503,04 miliar, dan Rp 118,76 miliar yang penulis belum dapatkan sumbernya. Pemerintah perlu menjelaskan sebab-sebab lebihan tersebut, misalnya untuk pajak rokok yang sangat mungkin pemerintah belum mengetahui potensinya karena pajak ini baru kali pertama dikenakan.

Sisa belanja Rp 952,88 miliar terdiri atas sisa belanja tidak langsung Rp 670,56 miliar, belanja langsung Rp 282,28 miliar, dan Rp 89,75 miliar yang penulis belum dapatkan penjelasannya. Sisa belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai Rp 235,21 miliar, hibah Rp 62,08 miliar, bansos Rp 15,94 miliar, bagi hasil ke kabupaten/kota 29,97 miliar, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp 237,90 miliar dan belanja tak terduga Rp 89,46 miliar.

Sangat wajar jika muncul pertanyaan terkait dengan besarnya Silpa tersebut, khususnya sisa belanja tidak langsung. Sebab, belanja tidak langsung adalah belanja terkait tugas pokok dan fungsi SKPD.

Namun, dari mana pun sumber terjadinya Silpa, Pemprov perlu memberikan penjelasan lengkap dan gamblang, termasuk sebab-sebabnya. Sementara, dari sisa belanja langsung Rp 282,28 miliar terdiri atas sisa belanja modal Rp 89,71 miliar dan sisa belanja langsung lainnya Rp 192,57 miliar.

Beri Penjelasan
Agar dapat mengevaluasi secara objektif, akan sangat bermanfaat jika Pemprov memberikan penjelasan kepada publik dan DPRD, secara lengkap baik jumlah maupun sebabsebabnya sekaligus juga dilengkapi dokumen-dokumen pendukung. Beberapa aspek berikut perlu disampaikan. Pertama, walau capaian lebih pendapatan dianggap suatu hal yang baik, perlu dijelaskan mengapa targetnya begitu besar terlampaui.

Pasalnya, terlampauinya target bisa dimaknai juga sebagai penargetan pendapatan yang terlalu rendah dan hal ini bisa dianggap sebagai ”pencitraan semata”. Padahal kenyataannya, seperti halnya pajak rokok, potensinya belum diketahui dengan baik. Dan sangat mungkin, ada jenis pendapatan yang memang mempunyai watak siklis dan fluktuatif. Demikian pula, untuk lebihan pendapatan lain perlu dijelaskan sebab-sebabnya.

Kedua, untuk sisa belanja hibah dan bantuan sosial yang biasanya dianggarkan atas usulan masyarakat, perlu dijelaskan siapa/kelompok masyarakat mana penerima bantuan tersebut, dialokasikan untuk apa, dan mengapa tidak bisa direalisasikan. Pemprov telah memberikan penjelasan walau tidak lengkap, siapa-siapa yang mendapat hibah, tetapi tidak dijelaskan mengapa sebagian hibah tidak dapat direalisasikan. Demikian pula untuk bansos (SM, 26/6/15).

Pengungkapan ini perlu untuk diketahui publik agar penerima hibah dan pengusul bansos dapat mengetahui mengapa belanja tersebut tidak dapat direalisasikan. Selain itu, para calon penerima hibah dan bansos dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Ketiga, tidak tercapainya target belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota. Apakah hal ini karena keterlambatan penetapan APBD atau APBD perubahan, baik di kabupaten/kota maupun provinsi, ketidaksinkronan program/kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota, atau sebab-sebab lain. Ini perlu diketahui penyebabnya karena ketidaktercapaian ini bisa menjadi sebab tidak tercapainya target kinerja provinsi, kabupaten/- kota, dan sekaligus memperlambat akselerasi pembangunan antarkabupaten/kota.

Keempat, sisa belanja langsung termasuk belanja modal bisa terjadi karena berbagai sebab seperti gagal lelang, putus kontrak, pagu anggaran lebih tinggi dari harga pasar dan nilai tender, tiadanya aturan standar biaya, dan sebab-sebab lain. Hal ini sangat perlu dijelaskan oleh Pemprov untuk mengetahui berbagai kelemahan terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran tersebut, bahkan juga langkah penghematan jika memang demikian yang terjadi. Selain keempat aspek tersebut, sisa belanja dan pembiayaan neto perlu dijelaskan.

Apapun penyebabnya, terjadinya Silpa positif merupakan indikator tidak optimalnya pelaksanaan politik anggaran dan ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran.

Bahkan ketika sisa anggaran itu terjadi karena upaya menghindari terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan anggaran. Dengan demikian, kritik DPRD terkait dengan Silpa justru perlu dimaknai sebagai dukungan dan spirit bagi Pemprov untuk segera menerapkan Eplanning dan E-budgeting.

Dengan menerapkan E-planning dan E-budgeting, bukan hanya DPRD melainkan juga publik dapat memonitor dan mengawasi, baik proses maupun pelaksanaan, perencanaan, dan penganggarannya sekaligus. Hingga akhirnya, Silpa bukan hanya tak akan jadi mitos, melainkan juga dapat dihindarkan sejak proses perencanaan. Pasalnya, program dan usulan kegiatan yang tidak layak dan relevan akan didrop sebelum dianggarkan. Inilah esensi penerapan good governance dalam kebijakan publik. (Sumber: Suara Merdeka, 4 Juli 2015).

Tentang penulis:
FX Sugiyanto, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro

Kebinekaan di Persimpangan Jalan?

Oleh Ahmad Fuad Fanani

Dalam perjalanan Indonesia pasca-Reformasi selama lebih dari 17 tahun, ada beberapa capaian positif yang sudah dicapai oleh bangsa ini.

Di antaranya stabilitas keamanan nasional dan ekonomi yang terjaga, pendidikan yang semakin berkembang, dan kenaikan prestasi bangsa ini di dunia internasional. Namun, banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan dan belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah.

Persoalan itudiantaranya pemerataanhasil pembangunan yang sering menjadi problem serius antara pusat dan daerah, tingginya angka kemiskinan, belummeratanya pendidikan, dan konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah.

Sektarianisme yang Menguat

Dalam komitmen terhadap kebinekaan, pluralisme, toleransi, dan perlindungan terhadap minoritas, beberapa persoalan serius hingga hari ini juga masih terjadi. Penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah, pengusiran terhadap jamaah Syiah, dan diskriminasi terhadap agama-agama lokal adalah di antara persoalan- persoalan krusial itu.

Banyak kelompok dan orang yang menganut paham keagamaan di luar mainstream dipinggirkan dan dikucilkandari masyarakat. Mereka dianggap sebagai bagian dari orang yang keluar dari agama resmi yang diakui negara dan pantas untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pelabelan sebagai yang sesat dan menyesatkan ini kadang dijustifikasi dengan fatwa yangkurangsensitifterhadapfakta historis, sosiologis, dan politik yang membentuk bangsa ini. Pengusiran dan tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten adalah bukti bagaimana diskriminasi terhadap kaum minoritas masih terjadi.

Jamaah Ahmadiyah yang tinggal di asrama Transito di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga difatwakan untuk tidak bisa mendapatkan zakat karena dianggap keluar dari Islam. Padahal, jamaah Ahmadiyah menyatakan bahwa mereka bagian resmi dari Islam dan Indonesia. Pengusiran komunitas Syiah di Sampangjugamenambahpotret buramnya toleransi pada sebagian masyarakat.

Syiah dianggap keluar dari Islam dan bukan bagian dari Islam. Banyak ulama ortodoks yang mengatakan bahwa lebih baik menerima kelompok Islam yang sering melalukan kekerasan dibandingkan menerima Syiah. Sebagian aparat kepolisian dan negara pun, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sidney Jones (2013), tampak lebih senang bekerja sama dengan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dibandingkan berdiri di atas semua golongan dan melindungi semua warga.
Hal ini tampak ketika ada pimpinan dari Polri yang mendatangi acara FPI dan ada juga aparat negara yang menyatakan bahwaFPIbagiandari civilsociety yang patut diajak bekerja sama. Sektarianisme yang jauh dari semangat kebinekaan ini juga terjadi dalam pendefinisian agama ”resmi” di Indonesia.

Banyak agama-agama lokal yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah dan dipaksa untuk menyatakan memeluk agama lain ketika mereka mengisi kolom agama di KTP-nya. Agama yang di luar enam yang diakui (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu) dianggap sebagai agama di luar mainstream .

Dampak politiknya adalah mereka yang menganut agama di luar agama ”resmi” negara, kesusahan untuk mendapat hak-hak sosial, politik, dan ekonominya secara penuh. Mereka pun tidak bisa mendapatkan libur resmi negara ketika memperingati hari rayanya, padahal mereka samasama warga negara Indonesia.

Isu sektarianisme ini juga tampak dari fenomena penolakan sekelompok umat Islam dan FPI di Jakarta yang menolak pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta. Mereka menyatakan bahwa Ahok tidak berhak menjadi gubernur karena ia China dan nonmuslim. Padahal, secara konstitusional Ahok berhak dilantikmenjadigubernurkarenaia pasangan yang memenangkan pilkada langsung.

Berbagai fenomena sektarianisme dan intoleransi di atas tentu bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang digagas dan dipraktikkan oleh the founding fathers and mothers bangsa ini. Mereka bisa membuktikan bahwa keberagaman adalah fakta sejarah yang justru bisa dimanfaatkan untuk membangun kerja sama dan saling mengisi kekurangan masingmasing.

Sayangnya, prinsip dan nilai-nilai itu sekarang ini telah banyak dilupakan dan hanya dijadikan pajangan oleh masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi slogan politik yang miskin internalisasi dan implementasi dalam kehidupan keseharian.

Harapan Baru

Persoalan sektarianisme dan praktik intoleransi yang masih jauh dari prinsip kebinekaan itu adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam beberapa pernyataan dan visi misinya sebelum terpilih, Jokowi tampaknya mempunyaikomitmenyangkuat terhadap persoalan kebinekaan dan toleransi. Jokowi menyatakanbahwaIslamnya adalahIslam yang rahmatan lil rahmatan lil alamin yaitu Islam yang memberi rahmat dan kemanfaatan pada semuanya, jadi tidak eksklusif pada kelompok tertentu.

Komitmen Jokowi terhadap kebinekaan dan toleransi ini, tentu akan berhadapan dengan kenyataan politik ketika dia menentukan arah kebijakan pemerintahan. Kita berharap Jokowi tetap memegang teguh komitmennya dan berjuang serius untuk membumikannya dalam kebijakan- kebijakan pemerintahannya.

Dengan modal komitmen yang dimiliki oleh Jokowi terhadap kebinekaan dan janjinya untuk membuat perubahan mendasar di negeri ini, kebijakan politik prokebinekaan dan toleransi seyogianya dijadikan kebijakan mendasar pemerintah Jokowi-JK. Berkaitan dengan itu, pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin yang berusaha memberi tempat yang sama pada semua agama menarik untuk dicatat.

Menteri agama mengatakan bahwa dia menteri dari semua agama, termasuk kelompok minoritas, bukan hanya menteri untuk agama tertentu (Antaranews, 16/09/2014). Pernyataan itu tentu seyogianya harus diapresiasi secara positif. Pernyataan itu hendaknya tidak berhenti sebagai pernyataan politik saja, namun ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang bisa mengayomi semua umat beragama.

Kementrian Agama saat ini juga menyiapkan undang-undang tentang perlindungan umat beragama. Undang-undang itu bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan pada umat beragama, terutama pada dua hal: memeluk agama dan kemerdekaan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Undang-undang itu sangat penting diwujudkan karena semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk hidup aman dan dilindungi negara. Konstitusi Indonesia pun menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Maka itu, RUU PUB ini diharapkan bukan menjadi barang baru dengan kemasan lama. Namun, harus benarbenar mencerminkan kebinekaan di Indonesia.

Kebinekaan dan toleransi adalah modal besar bangsa ini yang selama ini tertutupi dan sengaja dipinggirkan oleh kepentingan- kepentingan elite yang hanya mengejar kekuasaan. Kebinekaan pada dasarnya bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai krisis dan persoalan yang mengancam persatuan bangsa (Ahmad Syafii Maarif, 2013). Alquran pun telah menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya satu. Kita semua semestinya menangkal segala bentuk sektarianisme dan segala macam kezaliman atas nama apa pun.

Sudah saatnya para pemimpin di negeri ini membuat kebijakan dan program yang prokebinekaan dan toleransi, juga memilih para pejabat publik yang mempunyai komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika. (Sumber: Koran SINDO, 2 Juli 2015)

Tentang penulis:
Ahmad Fuad Fanani, Direktur Riset MAARIF Institute for Culture and Humanity, Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Islam Nusantara vs Berkemajuan

Oleh Ahmad Najib Burhani

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) akan menyelenggarakan muktamar pada waktu yang berdekatan yakni minggu pertama Agustus 2015.

Tema yang diangkat sekilas mirip: Muhammadiyah ”Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan” dan NU ”Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Meski terlihat bersinggungan, ”Islam berkemajuan” dan ”Islam Nusantara” adalah respons yang berbeda terhadap fenomena yang sama yaitu globalisasi, terutama globalisasi kebudayaan, baik dalam bentuk arabisasi ataupun westernisasi.

Globalisasi sering dipahami sebagai proses penyatuan dunia di mana waktu, jarak, dan tempat bukan lagi persoalan dan ketika setiap hal dan setiap orang di bumi ini terkait satu sama lain. Ada empat pergerakan utama dalam globalisasi yaitu barang dan layanan, informasi, orang, dan modal. Perpindahanempat haltersebutdari satunegara kenegara lain memang telah terjadi sejak dahulu kala.

Namun, perpindahan dengan sangat cepat hanya terjadi setelah revolusi dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi pada beberapa dekade belakangan ini. Akibat dari revolusi itu, dimensi jarak dan waktu menjadi semakin kabur dan sedikit demi sedikit menghilang. Dalam konteks Indonesia, globalisasi ini menyebabkan masyarakat secara mudah mengakses informasi dari luar ataupun berinteraksi secara intens dalam sebuah ruang global.

Ketika Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mendeklarasikan kekhilafahan di bawah Abu Bakar al-Baghdadi, kita dikejutkan dengan ada sejumlah orang Indonesia yang sudah bergabung dengan mereka di Timur Tengah dan sebagian dari mereka merekrut anggota di Indonesia serta melakukan baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Ketika konflik Sunni dan Syiah terjadi di Suriah, pengaruhnya merembet ke Indonesia dengan munculnya gerakan anti- Syiah seperti dalam bentuk Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS).

Globalisasi juga menyebabkan trans-national capitalist network (TNC) masuk dalam kehidupan masyarakat dan menyedot kekayaan yang mestinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Bekerja sama dengan ”komprador”, para kapitalis global itu menciptakan jurang yang begitu lebar antara mereka yang kaya dan miskin seperti terjadi di daerah penambangan Freeport di Papua.

Filosofi yang mendasari globalisasi adalah asimilasionisme. Dalam filosofi ini, yang kuat akan mendominasi yang lemah. Maka itu, dalam globalisasi budaya, salah satu dampaknya adalah homogenisasi. Ini misalnya terwujud dalam bentuk McWorld atau McDonaldization. Contoh lainnya adalah memandang Islam secara homogen dengan mengidentikkannya dengan Arab dan arabisasi.

Islam Nusantara

Homogenisasi ini tentu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat. Respons balik atau resistensi terhadap homogenisasi ini di antaranya dalam bentuk indigenization. Islam Nusantara yang dipopulerkan anak-anak NU dan menjadi tema Muktamar NU Ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus nanti adalah satu bentuk respons terhadap globalisasi dengan melakukan indigenisasi.

Islam Nusantara merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengacu pada Islam ala Indonesia yang otentik; langgamnya Nusantara, tapi isi dan liriknya Islam; bajunya Indonesia, tapi badannya Islam. Ide Islam Nusantara ini berkaitan dengan gagasan ”pribumisasi Islam” yang pernah dipopulerkan almarhum KH Abdurrahman Wahid. Penggunaan resmi nama ini di antaranya dalam Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No 26 Tahun 2008.

Munculnya Islam Nusantara adalah bagian dari apa yang biasanya disebut sebagai ”paradoks globalisasi”. Dalam istilah TH Erikson (2007, 14), ”Semakin orang mengglobal seringkali dia menjadi semakin terobsesi dengan keunikan budaya asalnya.” Dalamkalimat ilmuwanlain,”Ketika dunia semakin global, perbedaan- perbedaan kecil antarumat manusia itu semakin ditonjolkan” (Ang 2014).

Banyak yang menduga bahwa semakin kita mengenal dunia luar dan kelompok yang berbeda, kita menjadi semakin terbuka. Namun, seringkali yang terjadi tidak sejalan dengan logika itu. Di tengah globalisasi banyak orang yang semakin fanatik dan tidak menerima perbedaan serta pluralitas. Ini misalnya terjadi dalam beberapa pilkada yang ”mengharuskan” putra daerah yang dipilih.

Dalam konteks dunia, justru di era globalisasi ini hampir setiap tahun kita melihat kemunculan negara baru dalam keanggotaan PBB. Tentu saja respons terhadap globalisasi dalam bentuk ”Islam Nusantara” adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan penolakan total atau penerimaan total.

Dalam merespons terhadap globalisasi, terutama yang datang dari Barat, beberapa kelompok agama justru mencari perlindungan dalam homogenitas dan eksklusivitas kelompoknya. Sepertinya kedamaian itu bisa terjadi dengan menolak keragaman atau sesuatu yang asing. Di tengah globalisasi, banyak orang yang mencoba menutup diri dan menghalangi orang yang berbeda hadir di tengah masyarakat.

Fenomena kemunculan perumahan atau kluster perumahan eksklusif untuk komunitas agama tertentu adalah misal. Kuburan/ pemakaman dan rumah kos pun kadang dibuat untuk pengikut agama tertentu. Respons terhadap globalisasi yanglebihburuklagi tentusaja seperti dalam bentuk radikalisme dan terorisme. Islam Nusantara bisa menjadi respons yang sangat baik terhadap globalisasi jika ia tidak mengarah pada parokhialisme dan sektarianisme.

Islam Berkemajuan

Respons lain terhadap globalisasi ditampilkan oleh Muhammadiyah dengan slogan ”Islam berkemajuan”. Sebelum 2009 slogan ini jarang terdengar bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku berjudul Islam Berkemajuan: Kyai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kyai Syuja (2009). Buku yang ditulis oleh murid langsung Kyai Dahlan ini di antaranya menjelaskan seperti apa karakter Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah.

Istilah yang dipakai oleh Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah ”Islam berkemajuan”. Pada Muktamar di Yogyakarta 2010, istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter keislaman Muhammadiyah. Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu sering dimaknai sebagai ”Islam kosmopolitan” yakni kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki ”rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarakyangbersifat primordialdan konvensional” (Tanfidz Muhammadiyah 2010, 18 ).

Mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakanprodukdari interaksiTimurTengahdanBarat yang dikemas menjadi sesuatu yang otentik di Indonesia. Ia memadukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat, dan karakter Indonesia. Karena itu, kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana untuk dialog antarperadaban.

Ringkasnya, kelahiran dari slogan ”Islam Nusantara” dan ”Islam berkemajuan” memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada 1920-an. Ketika itu, sebagai respons terhadap berbagai peristiwa di Arab dan Turki (Comite Chilafat dan Comite Hijaz), lahirlah NU.

Sementara Muhammadiyah lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan, misi Kristen, pemikiran Abduh, dan budaya Jawa. Bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semacam deja vu . (Sumber: Koran SINDO, 3 Juli 2015)

Tentang penulis:
Ahmad Najib Burhani, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Mengapa Harus Takut pada KPK?

Oleh Victor Silaen

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya mengapresiasi kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini dalam memberantas korupsi di negara yang dari tahun ke tahun selalu berperingkat korupsi “lumayan tinggi” ini.

Saya salut ketika KPK dipimpin oleh Antasari Azhar yang berani karena saat itu banyak “orang penting” yang dijebloskan ke penjara akibat korupsi. Begitu pun ketika KPK dipimpin oleh Abraham Samad yang garang, yang juga membuat banyak penyelenggara negara mendekam di rumah prodeo. Boleh jadi karena itulah, gagasan untuk mempreteli kewenangan KPK telah berkali-kali muncul ke permukaan.

Pada 29 Juli 2011 misalnya Ketua DPR Marzuki Ali berkata begini: “Perlu dipikirkan kembali apakah lembaganya (KPK) perlu dibubarkan, dan fungsinya kita kembalikan ke lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, dengan pengawasan yang lebih baik.” Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan beberapa bulan kemudian oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah.

Ia bahkan mengatakan, selama ini banyak anggota DPR yang tidak suka dengan keberadaan KPK. “Hanya, mereka tidak (berani) seperti saya,” ucapnya. Pertanyaannya, benarkah banyak anggota DPR yang tak menyukai keberadaan KPK? Mengapa demikian? Bukankah DPR yang membidani kelahiran lembaga antirasuah ini? Mengapa kemudian justru DPR sendiri yang ingin membubarkannya? Terus terang ini memunculkan kecurigaan, jangan-jangan DPR khawatir jika makin lama, makin banyak anggotanya yang dijerat KPK.

Kecurigaan ini beralasan. Bukankah DPR ditengarai sebagai salah satu lembaga negara terkorup di negara ini (antara lain menurut hasil survei lembaga kajian nonprofit Populi Center, Januari 2015)? Kini gagasan kontroversial yang menyangkut keberadaan KPK muncul kembali dari DPR melalui draf revisi UU KPK.

Memang, draf tersebut sama sekali tak menyebut-nyebut pembubaran KPK. Namun, sejumlah kewenangan KPK yang diusulkan untuk dipangkas maupun diubah niscaya membuat lembaga independen ini tak lagi dapat diandalkan untuk berdiri di garda depan dalam perang melawan korupsi. Tak pelak, sejumlah pihak dan kalangan pun menyatakan protes dan keberatannya.

Syukurlah, akhirnya pemerintah secara tegas menyatakan bahwa revisi UU KPK itu ditolak. Kini publik boleh bernafas lega karena revisi UU tersebut tak dapat berjalan hanya berdasarkan keinginan DPR. Diperlukan juga pembahasan bersama pemerintah, dalam hal ini menteri hukum dan HAM, untuk merealisasikan usulan tersebut. Sebenarnya kalau revisi yang diusulkan DPR bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat posisi KPK, kita layak menyetujuinya.

Sebaliknya, jika revisi yang dimaksud secara langsung maupun tak langsung hanya ingin melemahkan lembaga antirasuah ini, kita patut menolaknya. Kita harus mengakui bahwa kian lama kian banyak orang yang bersimpati kepada KPK, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya. Jujur saja, publik lebih berharap banyak kepada KPK daripada Polri dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, tak dapat disangkal bahwa publik kian lama kian muak terhadap para wakil rakyat di lembaga legislatif yang rakus duit itu.

Tak heran jika wacana pembubaran KPK atau revisi UU KPK, baik dulu maupun sekarang, seakan menjadi bumerang bagi DPR sendiri. Sebenarnya KPK, sebagai lembaga negara, tak perlu ada jika penyakit korupsi tidak semakin mengganas di negeri ini. Bukankah karena praktik korupsi yang kian merajalela itu, keberadaan KPK diperlukan? Ingatlah bahwa dalam upaya memberantas korupsi selama ini, negara telah banyak membuat lembaga antikorupsi.

Pada era Soeharto ada Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi 4, dan akhirnya Operasi Tertib (Opstib). Pasca- Soeharto dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Namun, baru membongkar kasus suap di dunia peradilan, tak lama kemudian TGPTPK dibubarkan atas putusan Mahkamah Agung.

Pada era Abdurrahman Wahid, sang presiden sendiri yang tersangkut kasus Bruneigate dan Buloggate I. Masuk ke era Megawati Soekarnoputri, kembali muncul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Hasilnya? Alihalih menyusut, praktik korupsi malah makin menggila. Kalaupun ada yang berubah adalah korupsi di tingkat atas (korupsi politik), dengan terjadinya transformasi korupsi dari oligarki ke multipartai.

Jika dulu korupsi lebih banyak melibatkan pemerintah dan Golkar, kini korupsi dilakukan secara berjemaah: melibatkan banyak partai dan elite politik bersama mitra kerja mereka di berbagai lembaga. Jika dulu korupsi berpusat di Istana dan dikendalikan dari sana bersama dengan para kroni Soeharto, sekarang aktor korupsi telah berserakan di semua kekuatan politik.

Berdasarkan itulah, korupsi kemudian dipandang sebagai “kejahatan luar biasa” (extra ordinary crime). Kalau begitu, upaya memerangi korupsi tentulah harus secara luar biasa pula. Korupsi harus digempur dari berbagai aspek dan sistem, serta gerakan moral dan masyarakat sipil yang harus makin digencarkan.

Kini sudahkah praktik korupsi semakin berkurang? Agaknya anekdot ini benar: kini korupsi tak lagi dilakukan di bawah meja, tapi justru di atas meja. Bahkan kalau perlu, mejanya sekaligus disikat. Sinis, tapi benar. Atas dasar itulah, KPK sebenarnya justru harus diperluas kewenangannya serta diperkuat komisioner dan penyidiknya. Sebaliknya, jangan pernah berpikir untuk menggembosinya, terutama menyangkut beberapa hal ini. Pertama , soal kewenangan penyadapan.

Jika kewenangan ini dihilangkan, roh dari KPK dengan sendirinya hilang. Maka itu, alangkah anehnya kalau ada yang berpikir KPK boleh menyadap, tapi harus mengajukan izin dulu ke pengadilan. Kedua , KPK tidak perlu diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan perkara yang tengah ditangani.

Selama ini KPK melalui undang-undang memiliki kuasa penuh dalam memberantas korupsi dengan nihilnya kemampuan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Maka itu, kalau kewenangan menerbitkan SP3 itu berlaku bagi KPK, dengan sendirinya KPK pun seperti penyidik yang lain di kejaksaan atau di kepolisian.

Ketiga, soal kepemimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial. Artinya, tidak perlu ada aturan bahwa KPK dalam membuat keputusan penetapan tersangka korupsi memerlukan penandatanganan dari semua komisioner di lembaga tersebut. Cukup berjumlah minimal setengah plus satu. Itu seharusnya dapat diterima keabsahannya.

Keempat , soal tidak diperlukannya badan pengawas di KPK karena UU KPK tidak menyebutkan KPK mempunyai badan pengawas, kecuali penasihat. Kelima , KPK harus tetap dijamin kewenangannya dalam melakukan penyidikan (termasuk mengangkat penyidik) sampai penuntutan. Pendeknya, selama praktik korupsi masih merajalela di negeri ini, KPK yang sekarang tak sekali-kali boleh direduksi kewenangannya.

KPK juga tak boleh digeser aktivitas utamanya dari pemberantasan menjadi pencegahan. Apalagi huruf “P” dalam akronim KPK itu sendiri bermakna “pemberantasan”. Bukankah melalui upaya pemberantasan korupsi sebenarnya upaya pencegahan sudah otomatis tercakup di dalamnya? Akhirnya DPR perlu merenungkan pertanyaan ini: kalau diri sendiri benar dan bersih, mengapa harus takut pada KPK. (Sumber: Koran SINDO, 4 Juli 2015)

Tentang penulis:
Victor Silaen, Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,525,496 hits
Juli 2015
S S R K J S M
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 87 pengikut lainnya.