Menu Terbaru Senin 27 Juli 2015

Hajriyanto Y Thohari
Halalbihalal: Perspektif Antropologi
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Mudik dari Lebaran ke Lebaran
artikel pengamat

Jazuli Juwaini
Menjaga Marwah Anak
artikel pengamat

Amzulian Rifai
Mereduksi Politik Dinasti
artikel dosen

Ahmad Sahidah
Lebaran, Sisifus, dan Buruh Migran
artikel pengamat

Syahrul Kirom
Merajut Harmonisasi Umat Beragama
artikel pengamat

Herie Purwanto
Ketentuan Penahanan Anak
artikel dosen

Djoko Subinarto
Akar Korupsi Yudisial
artikel pengamat

Adrianus Meliala
Kekebalan Terbatas bagi Para Pengawas
artikel pengamat

Kukuh Sudarmanto
Kembali Menimbang Politik Dinasti
artikel pengamat

Eko Supriatno
Mengembalikan Fitrah Kemerdekaan
artikel pengamat

Serta 12219 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Mudik dari Lebaran ke Lebaran

Oleh Mohamad Sobary

Mohamad SobaryTiap saat, dalam hidup yang serba resah dan terburu-buru, kita heran, bulan Ramadan tiba-tiba sudah datang lagi.

Dan bulan yang usianya hanya tiga puluh hari itu pada minggu kedua sudah mengingatkan: dua minggu lagi harus mudik. Cukup tak cukup ongkos, mudik tak bisa ditunda. Lebaran itu sebuah kepastian. Keramaian mudik itulah yang kita lihat sejak beberapa hari sebelum Lebaran dan beberapa hari setelahnya. Puncaknya puncak acara dimulai pada malam takbiran.

Malam itu segenap kegembiraan, rasa syukur, kelegaan, dan suasana hati yang penuh kemenangan, menguasai jiwa kita. ”Allaahu Akbar. Allaahu akbar. Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaahu Allaahu akbar ” Takbir sambung menyambung.

Ketika ungkapan memuji kebesaran Allah, dengan segenap keistimewaan-Nya berakhir, orang memulai lagi dari awal, dan hingga akhir, untuk dimulai lagi dari awal, tak hentihentinya seperti air mengalir dari puncak gunung menuju ke lembah-lembah yang menantikan aliran itu. Malam penuh kegembiraan.

Di tengah banyak warga kampung yang memenuhi masjid, terdengar juga suara tangis anak-anak. Ada pula jerit bocahbocah balita yang ikut bergembira. Tangis dan jerit yang merusak kekhusyukan orang-orang dewasa yang bertakbir, tidak dianggap merusak. Anak-anak ya anak-anak. Jarak antara gembira dan tangis bagi mereka dekat sekali.

Mungkin gembira dan tangis itu bagi mereka satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Jerit kemarahan dan teriak kebosanan pun silih berganti. Tapi orangorang tua, yang merasa dulu juga pernah menjadi anakanak, tidak ada yang marah. Dengan penuh kasih dari orang yang sudah penuh dengan sikap bijaksana, suara-suara itu diterima dengan lapang dada.

Seribu tahun tak lama. Bahkan, demi kejelasan ukuran yang lebih khusus, seribu tahun itu dianggap hanya sekejap saja. Lebaran tahun lalu itu seperti baru kemarin pagi. Dan tiba-tiba sekarang sudah Lebaran lagi. Di masjid ada hidangan. Pada tengah malam, ketika semua sudah merasa capek, tapi entah mengapa anak-anak juga belum ada yang tertidur, hidangan itu dibagikan.

Masjid tiba-tiba senyap. Semua memasuki wilayah kekhusyukan yang lain: khusyuk menikmati hidangan malam lebaran. Hidangan itu dimasak kaum ibu selama berjam-jam sambil tetap berpuasa. Mereka masak sambil berdiri dan harus mondar- mandir ke sana ke mari di dapur umum yang dibuat dadakan. Ibu-ibu pula yang berbelanja setelah dana takbiran yang dihimpun dari para jamaah, terutama dari para warga kampung yang baru mudik dari kota-kota besar yang jauh.

Dana selalu cukup. Ibu-ibu harus dianggap seniman sejati dalam menciptakan dana yang terbatas untuk diubah menjadi hasil belanja di pasar yang serbacukup. Kemudian, ketika dimasak dan diatur dengan baikdan kelihatan anggun-jangan salah, ini ciptaan kaum ibu pula.

Kaum laki-laki yang mengerti cara mengapresiasi hasil kerja kaum ibu menyatakan, masakan mereka sedap, sambal goreng hatinya sangat pas rasanya, gurih dan pedasnya terkombinasi dengan tepat. Dan, kaum ibu pun bersyukur karena hasil kerjanya membahagiakan pihak lain. ”Seribu tahun tak lama”, kata sebuah lagi.

Setahun apa lagi. Memang. Lebaran membawa kelelahan finansial, tetapi membahagiakan jiwa kita. Para migran dari Jakarta yang pulang kampung pada malam takbiran itu tak merasakan kelelahan itu. Di malam takbiran yang ada hanya kegembiraan. Dalam acara salat Id di lapangan, dan salaman untuk saling memaafkan, kegembiraan memuncak lagi.

Suasana jiwa seperti disulap. Kesadaran kritis melemah. Alam penuh suka cita, yang sama sekali tidak kritis, menjadi raja. Hidup kaum migran, yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, juga di kota-kota lain, pada malam itu hadir di masjid. Semua berhimpun di tengah komunitas kaum beriman, kaum muslimin dan muslimat, yang cerah, gembira, suka cita.

Mungkin inilah kenyataan tentang hidup mereka: dunia kaum migran berputar dari lebaran ke lebaran berikutnya. Atau dari mudik yang berkeringat, penuh risiko, penuh beban finansial, ke mudik tahun berikutnya, dengan segenap beban dan tanggung jawab yang mungkin bahkan makin meningkat.

Biaya tahunan bukan makin menurun tapi meningkat, bukan makin ringan tapi makin berat dan makin berat. Dilihat dari segi ini tampaknya bagi mereka, hidup itu sebuah ritus perjalanan mudik tahunan. Rutenya jelas: Jakarta- kampung, balik lagi ke Jakarta, kemudian mudik lagi, ke kampung lagi. Lingkaran hidup yang mereka tempuh tak memiliki ujung tak memiliki pangkal.

Mereka terjebak di dalamnya. Jalan keluar mungkin tak pernah ditemukan. Tapi, mungkin mereka berbahagia. Ini suatu suasana psikologi politik dan keagamaan yang teraduk-aduk menjadi satu, dan tak memberi kaum migran suatu pilihan. Suasana psikologi politik keagamaan itu tak pernah memberi mereka kebebasan.

Yang terjadi sebaliknya: lilitannya makin kuat, makin menghimpit. Kita tak pernah tahu mengapa kebahagiaan bisa ditemukan di tengah suasana kejiwaan dan politik seperti itu. Pertempuran melelahkan di kota-kota, ketertindasan ekonomi yang tak pernah melonggarkan lilitannya mungkin tak lagi tertahan, kalau yang dinamakan mudik lebaran, suatu momentum pembebasan, tak pernah ada.

Apakah Lebaran yang berputar dalam sumbu perputaran tahunan yang terasa sangat cepat dan tiap saat selalu mengejutkan itu justru menjadi obat paling pahit yang menyehatkan? Apakah mudik Lebaran lalu berarti kembali kesumber air bersih, dan mereka meminumnya sepuas hati demi meraih apa yang disebut bahagia tadi? Para migran sendiri mungkin tak tahu pula apa jawabnya.

Dan, mungkin mereka tak pernah pula untuk tahu. Perkara tahu itu mungkin tak penting. Bagi mereka, yang penting merasakan atau mengalami sendiri apa yang harus dialami. Para migran bukan sosiolog, dan juga bukan antropolog yang pandai membuat suatu analisis. Hidup, bagi mereka, bukan untuk dianalisis, tetapi untuk dirasakan, untuk dijalani, untuk dialami sendiri, tanpa meminjam perasaan orang lain.

Mengalami sendiri, merasakan sendiri itu wujud hidup yang autentik. Para analis di media boleh mengatakan apa saja. Bagi mereka, mudik dari Lebaran ke Lebaran itu sebuah ritus tahunan yang ruwet. Tapi, mereka berbahagia. (Sumber: Koran SINDO, 24 Juli 2015 )

Tentang penulis:
Mohamad Sobary , Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com

Kembali Menimbang Politik Dinasti

Oleh : Kukuh Sudarmanto

Politik dinasti menyangkut perilaku berpolitik yang mengandalkan ikatan kekeluargaan atau kekerabatan sebagai modal sosial untuk mendapatkan atau menjalankan kekuasaan politik akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Mereka yang berpendapat kontra cenderung melihat aktor politik yang memiliki hubungan kekerabatan tanpa memperhitungkan sistem politik yang ada.

Menurut mereka, politik dinasti tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan partisipasi dan kesamaan dalam politik. Sementara bagi yang pro, menganggap hal itu bukanlah penyimpangan mengingat terlahir sebagai produk dari budaya politik masyarakat. Selain itu, dari sistem dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Sebagai contoh Amerika Serikat dan India. Meskipun kedua negara ini menganut sistem demokrasi, dinasti Kennedy dan Bush di Amerika Serikat serta dinasti Gandhi di India tetap eksis tanpa mendapat halangan berarti. Artinya masyarakat negara itu dapat menerima politik dinasti. Sebaliknya di negara kita saat ini dinasti politik mulai dianggap sebagai barang busuk. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak mengakomodasi pola itu. Namun putusan Makamah Konstitusi baru-baru ini membatalkan Pasal 7 Huruf r undang-undang pilkada tersebut.

Maka terbukalah kembali peluang untuk membangun politik dinasti di Indonesia. Secara de facto sebenarnya politik dinasti di negara kita sudah ada dalam dinasti Sukarno, Atut di Banten, serta ”Dewi Sri” di Brebes, Tegal, Pemalang. Menurut data Kemendagri, ada banyak kepala daerah lahir dari politik dinasti. Sebenarnya baik aliran politik dinasti maupun tidak, dua-duanya sah-sah saja dipakai. Mau menerapkan politik dinasti atau tidak, yang harus dan penting dilakukan adalah memberlakukan persyaratan ketat untuk bisa memegang jabatan dalam pemerintahan. Misalnya level bupati/wali kota minimal harus berijazah sarjana (S-1). Untuk level gubernur dipersyaratkan mempunyai ijazah magister (S-2).

Syarat lain, memiliki pengalaman dan keahlian beberapa bidang sosial, budaya, dan politik. Selain itu, punya visi dan misi yang jelas dan terencana, yang memungkinkan dicapai. Pada prinsipnya kedua paham itu memiliki pemilih masing-masing. Bagi mereka yang mengikuti politik dinasti tentu harus menyiapkan diri dengan baik bila ingin maju dalam pilkada. Tidak cukup hanya mengandalkan dukungan dinasti tapi juga perlu dukungan pribadi. Sementara bagi yang tidak atau belum mempunyai dinasti, tentu perlu lebih membekali diri dengan kemampuan dan dukungan pribadi lebih dahulu. Hal ini akan membuat para calon tersebut cenderung menjadi manusia produktif setelah nanti duduk dalam pemerintahan. Jika kita mengekang hasrat mereka menjadi bagian dalam pemerintahan bagi keluarga atau yang punya hubungan kekerabatan dengan pemimpin sebelumnya, hal ini berarti melanggar HAM.

Semua insan punya hak dan kewajiban sama, kecuali yang bermasalah dengan hukum. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menganggap pengekangan tersebut sebagai pelanggaran hak kontitusional warga negara dan tidak sesuai dengan konstitusi. Baik pemilihan yang berasal dari politik dinasti atau tidak, perilaku korupsi bisa saja terjadi. Pasalnya itu merupakan tindakan pribadi yang bisa terjadi pada siapa saja.

Yang lebih penting justru harus ada sistem pengendalian kekuasaan supaya tidak terjadi penyelewengan. Siapa pun, terutama kaum intelektual, harus terpanggil untuk ikut mengontrol dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Budaya politik dalam masyarakat dan sistem pengambilan keputusan politik dalam birokrasi merupakan sarana efektif untuk mengendalikan kekuasaan. Jadi sebaiknya lakukanlah pengawasan itu secara bersama-sama. Ikhtiar itu dapat mengeliminasi atau menekan sedini mungkin kemunculan penyelewengan dalam pemerintahan. (Sumber : Suara Merdeka, 24 Juli 2015)

Tentang penulis:
Drs Kukuh Sudarmanto SSos SH MM, kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Camat Banyumanik Semarang

Merajut Harmonisasi Umat Beragama

Oleh Syahrul Kirom

Pada saat ini konflik antarumat beragama di Indonesia masih saja terjadi. Konflik itu muncul dapat disebabkan gesekan keyakinan atau perbedaan aliran, bahkan sampai pada level perbedaan agama, sehingga memunculkan clash of religion, seperti yang terjadi di Tolikara, Papua, beberapa waktu lalu.

Kejadian itu dipicu karena anggapan jemaat nasrani yang merasa terganggu dengan speaker masjid saat salat id. Kondisi ini menunjukkan nilai-nilai toleransi beragama di Indonesia yang terkenal dengan sangat ramah semakin memudar.

Agama oleh sebagian orang dianggap memegang kunci penting dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai faktor integratif yang dapat mempersatukan umat beragama. Di sisi lain, agama bisa menjadi faktor disintegrasi. Faktor disintegrasi ini diduga karena agama memiliki potensi yang melahirkan konflik sosial-keagamaan, baik karena interpretasi terhadap agama maupun yang sengaja dilakukan atas nama agama.

Konflik dan kekerasan itu dipicu sikap saling mencurigai antarumat beragama maupun internal umat. Sikap ini muncul karena mereka jarang bersosialisasi di antara perbedaan agama. Upaya untuk saling memahami dan menghargai sangat signifikan dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.

Dalam upaya mengantisipasi disintegrasi dan konflik kekerasan atas nama agama, kiranya perlu dilakukan upaya untuk mencapai saling kemengertian seperti mencari titik persoalan agama yang sedang dihadapinya saat ini. Dialog antaragama dalam ruang publik diharapkan dapat membangunkan kesadaran dari umat beragama, bahwa ternyata ada dimensi yang relatif dan absolut dari setiap agama. Upaya saling kemengertian akan mencerminkan dinamika kehidupan dan kerukunan beragama di Tanah Air.

Kerukunan beragama merupakan ciri dasar dari potensi integrasi yang terdapat dari adanya kehidupan berbagai agama. Namun, tetap mewajibkan kerukunan hidup beragama atau potensi integrasi. Faktor itu juga bisa didukung dengan adanya semangat gotong royong, hormat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kerja sama di kalangan intern umat beragama dan antarumat beragama, serta inklusivitas penganut agama.

Kultur Toleran
Setidaknya ada beberapa faktor untuk merajut kerukunan antarumat beragama, dalam membentuk kultur yang toleran, inklusif terhadap sesama perbedaan agama yang lain. Pertama, perlu dilakukan revitalisasi lagi mengenai tiga prinsip kerukun¬an antarumat beragama. Diperlukan tindakan komunikasi yang aktif antar-intern umat beragama, dan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Hal itu bertujuan membina mental dan keagamaan umat beragama melalui bimbingan-bimbingan yang mengarah kepada keharmonisan beragama sehingga terjalin saling mengakui, saling percaya, dan saling menghargai antara agama yang satu dengan yang lain.

Kedua, membangun kesadaran terhadap setiap pemeluk agama akan arti penting kerukunan, sebagai upaya menghindarkan pertentangan antaragama, sehingga tidak menimbulkan destruktivitas yang dapat mengancam umat yang lain. Kerukunan beragama adalah hidup berdampingan di atas perbedaan agama yang lebih menekankan damai dan ketenteraman dalam beragama.

Ketiga, Kementerian Agama harus turut serta dalam membangun bingkai kerukunan umat beragama dan bahkan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan mendatangkan beberapa tokoh pemuka agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta menghadirkan ormas keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gereja Kristen Indonesia (GKI), NU, dan Muhammadiyah. Tujuannya bekerja sama membentuk ruang dialog antaragama dalam menyelesaikan konflik antara agama yang saat ini terjadi di Indonesia. Institusi-institusi agama juga harus secara konsisten mendukung kembali tiga prinsip kerukun¬an, serta memelihara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia serta keumatan dalam beragama.

Keempat, pemerintah melalui Kementerian Agama harus berpartisipasi kembali untuk mengaktifkan FKUB yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia. Program FKUB dalam menyelenggarakan dialog antarumat beragama merupakan kepentingan bersama dalam upaya merajut kembali kerukunan dan keharmonisan dalam beragama.

Kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat menentukan bagi terwujudnya stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan, kerukunan, perdamaian dan ketenangan hidup. Kehidupan beragama yang dinamis menuju terciptanya kerukunan umat beragama sesungguhnya berdampak positif bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, dengan mewujudkan kembali kerukunan umat beragama, kebebasan beragama menjadi terjamin dan membuka peluang untuk selalu mengagungkan agama masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Semoga. (Sumber: Sinar Harapan 24 Juli 2015)

Tentang penulis:
Syahrul Kirom M Phil, alumnus Pascasarjana UGM Yogyakarta.

Halalbihalal: Perspektif Antropologi

Oleh Hajriyanto Y Thohari

Hajriyanto Y ThohariMungkin hanya di Indonesia hari-hari dalam rangkaian perayaan Hari Raya Idul Fitri masih terus berlanjut sampai habis bulan Syawal 1436 H nanti. Tradisi halalbihalal, demikian ia disebut, terus berlanjut dan hanya berpindah tempat saja dari lingkungan keluarga,

baik keluarga batih atau inti (nucler family) maupun keluarga luas (extended family) ke paguyuban-paguyuban sosial politik-ekonomi: yakni organisasi-organisasi massa, partai politik, kantor, perusahaan, dan patembayanpatembayan lainnya. Sungguh tradisi halalbihalal ini sangat fenomenal di negeri ini, bahkan telah menjadi fenomena keindonesiaan itu sendiri.

Adalah sangat menarik di dunia Arab, Idul Fitri (1 Syawal) disebut al-‘ied al-shaghir (hari raya kecil, a small festival ) dan Idul Adha (10 Zulhijah disebut al-‘ied al-kabir (hari raya besar, a big festival). Di dunia Arab, terutama di Arab Saudi, Idul Fitri hanya dirayakan dengan membaca takbir di malam terakhir bulan Ramadan,

salat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal pagi, dan diakhiri dengan bersalam-salaman sambil mengucapkan ‘Ied mubarak (Id yang diberkahi) diiringi dengan saling tukar doa yang berbunyi taqabbalallaahu minnaa wa minkum wa ja’alanaa minal-‘aaidiin wal-faaiziin wa ‘lmaqbuuliin (artinya semoga Allah menerima amal kita semua dan Dia menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, selalu berbahagia, dan diterima oleh- Nya). Dan, perayaan Idul Fitri pun selesai pada hari itu juga.

Terobosan genial

Sementara di Indonesia, terutama di Jawa, Idul Adha memang disebut Bhadha Besar dan bulan Jawa-Islam juga dinamakan sasi Besar (bulan Besar), tetapi dalam praktiknya Idul Fitri dirayakan secara lebih masif dari Idul Adha. Alhasil, Idul Fitri di Indonesia menjadi Hari Raya Besar (al-‘Ied al-Kabir) dan Idul Adha menjadi Hari Raya Kecil (al-‘Ied al-Shaghir).

Orang Indonesia memang mempunyai cara sendiri yang sangat khas dan kaya dalam menyambut Idul Fitri yang oleh budayawan Umar Kayam disebut sebagai terobosan (budaya) yang genial. Dalam menyambut Idul Fitri ada tuntutan dan ada pula kebijakan tunjangan hari raya (THR) untuk membeli pakaian baru, menyiapkan makananmakanan yang khas, biaya mudik, membagi hadiah atau fitrah (semacam angpau ) kepada sanak saudara, anak-anak, dan mereka yang tidak beruntung.

Liburan Idul Fitri pun-resmi atau tidak resmi-berlangsung sampai beberapa hari. Umat Islam menyambut dengan penuh antusiasme mulai dari malam takbiran, salat Idul Fitri di masjid atau lapangan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dengan bersalam- salaman seraya saling mendoakan yang berbunyi minal-‘ aaidiin wal-faaiziin (dimaknai- benar atau salah-sebagai berarti “mohon maaf lahir dan batin”),

saling berkunjung secara langsung (dalam perkembangannya juga melalui kartu Lebaran, e-mail, SMS, WhatsApp, BlackBerry Messenger, Facebook, Twitter, dan lain-lain), tradisi sungkeman sebagai simbol bakti kepada orang tua dan sesepuh pinisepuh, ngapura ing ngapura, tradisi halalbihalal, pertemuan keluarga besar (trah atau bani), pertemuan dengan sejawat di kantor-kantor dan tempat bekerja, pertemuan dengan kawan atau lawan politik yang dibungkus secara budaya, diteruskan dengan Bhadha Kupat, dan lain-lainnya yang rangkaian acaranya bisa sampai sebulan lebih lamanya. Idul Fitri di Arab, jantungnya dunia Islam, tidak melahirkan tradisi yang sebanyak di Indonesia, seperti, misalnya saja, halalbihalal. Bayangkan saja bahkan frase halalbihalal (atau alhalaalu bil-halaali) yang merupakan rangkaian kata-kata Arab (terdiri dari tiga kata: halal, bi, dan halal ) tidak dikenal dalam bahasa Arab.

Halal dalam bahasa Arab artinya diizinkan, tidak dilarang, sah, atau boleh; bi artinya dengan atau bersama. Walhasil, halalbihalal secara bahasa artinya halal dengan halal atau absah dengan absah. Tetapi, secara antropologis frase ini artinya maaf-memaafkan pada hari-hari Lebaran sehingga relasi di antara mereka yang ber-halalbihalal kembali ke kondisi nol atau zero (bersih dari kesalahan) karena masingmasing pihak saling memaafkannya. Tak heran jika orang Arab pun bingung mendapati frase halalbihalal. Halalbihalal adalah bahasa Arab made in Indonesia !

Momentum rekonsiliasi

Idul Fitri yang merupakan ritual keagamaan yang khusus (eksklusif) di Indonesia dirayakan secara umum dan masif yang bersifat lintas agama, lintas kepercayaan, lintas suku dan lintas golongan (inklusif). Dalam konteks dan perspektif ini maka tidak berlebihan jika Clifford Geertz dalam magnum opus -nya The Religion of Java (1960) menyatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri (bahasa Indonesia) atau Riyaya (Jawa) adalah perayaan keagamaan yang paling umum, paling meriah dan paling kolektif di Indonesia.

Riyaya telah lama menjadi bukan hanya hari raya santri karena faktanya dirayakan oleh semua orang Jawa, tidak peduli apa pun agama dan kepercayaannya. Riyaya dengan demikian secara sangat jelas menampakkan kesatuan dasar orang Jawa dan di balik itu kesatuan orang Indonesia pada umumnya. Riyaya mampu menyatukan keseluruhan rangkaian kepercayaan dan praktik keagamaan yang merupakan karakteristik Indonesia dewasa ini.

Kata Geertz, abangan, santri, priyayi; nasionalis yang bersemangat maupun tradisionalis yang sudah menipis; petani, pedagang, dan klerek; orang kota dan orang desa -semua bisa menemukan jenis lambang yang cocok buat mereka dalam pesta rakyat yang paling sinkretis. Sinkretisme dalam bentuk toleransi yang lancar dalam keanekaragaman agama dan ideologi ini merupakan karakter kebudayaan Jawa yang fundamental, sekalipun ada peningkatan konflik antargolongan dewasa ini.

Tetapi baru atau bukan, konflik itu pun juga menemukan ekspresinya dalam Riyaya . Dalam beberapa hal Riyaya merupakan lambang yang sempurna untuk kultur Jawa. Dan kalau orang benarbenar mengerti segala sesuatu yang diamatinya dalam Riyaya – yang tentu saja tidak mudahmaka orang bisa mengatakan dirinya memahami orang Jawa. Maka dari itu Riyaya, kata Geertz selanjutnya, adalah hari raya yang paling nasionalis di antara semua ritual umat Islam.

Ia menandakan realitas dan kemungkinan tercapainya apa yang sekarang menjadi cita-cita semua orang Indonesia yang sangat jelas, yaitu kesatuan budaya dan kemajuan sosial yang terus berkesinambungan. Idul Fitri atau Riyaya dengan serangkaian tradisi halalbihalal yang dilahirkannya dapat menjadi sumber daya kultural untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan mengukuhkan integrasi bangsa.

Hal ini sangat relevan apalagi ketika ketegangan dan konflik horizontal dan antarelite nasional dewasa ini tampak semakin banal dan pekat, bahkan sering dengan aroma balas dendam yang tak berkesudahan. Kita harus bisa memanfaatkan tradisi halalbihalal ini untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Semoga. (Sumber: Koran SINDO, 23 Juli 2015 )

Tentang penulis:
Hajriyanto Y Thohari, Alumni Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia dan mantan Wakil Ketua MPR RI 2009-2014.

Akar Korupsi Yudisial

Oleh : Djoko Subinarto

Tidak sedikit kalangan yang berkeyakinan, ini hanyalah fenomena gunung es dalam jagat peradilan. Jika benar, dapat dipastikan bahwa korupsi yudisial di negeri ini mungkin lebih parah daripada yang diperkirakan.

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara, yang sedang menerima suap dari pengacara. Ketiga hakim tersebut adalah Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro; serta anggota majelis hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Penyidik KPK juga menangkap Panitera Sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan dan seorang pengacara bernama Yagari Bhastara.

Operasi itu berujung dengan ditangkapnya pula advokat kawakan, OC Kaligis. Sebagaimana diaporkan media, jasa OC Kaligis digunakan oleh Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Ahmad Fuad Lubis.

Itu saat Ahmad menggugat pemanggilan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara terkait perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Sebagian gugatan itu dikabulkan majelis hakim yang dipimpin Tripeni Irianto Putro. Sejatinya, ini bukan kali pertama KPK berhasil menangkap tangan aparatur penegak hukum yang menerima suap. KPK sebelumnya pernah menangkap tangan beberapa hakim lain yang menerima suap terkait kasus-kasus yang sedang ditangani. Tentu saja, penangkapan tiga hakim PTUN Medan itu bisa semakin menebalkan penilaian publik ihwal betapa korupnya sistem hukum negeri ini.

Seperti halnya bidangbidang kehidupan lainnya di Tanah Air, sektor hukum kita nyatanya sama sekali tidak kebal serangan virus korupsi. Dalam ranah hukum, yang dilakukan para hakim kita yang menerima uang sogokan—dan karena apes, lantas tertangkap tangan KPK—dapat dikategorikan sebagai korupsi yudisial (judicial corruption).

Secara definisi, korupsi yudisial merupakan setiap tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan pihak tertentu untuk memengaruhi kemandirian penegakan hukum dalam sistem peradilan. Terdapat dua bentuk korupsi yudisial. Pertama, korupsi lewat campur tangan politik dalam penegakan hukum. Campur tangan politik itu bisa dilakukan eksekutif maupun legislatif.

Kedua, korupsi lewat penyuapan atau pemberian gratifikasi. Hal ini bisa dilakukan siapa saja, sepanjang memiliki kekuatan finansial untuk memengaruhi penegakan hukum. Berdasarkan kajian yang dilakukan Tranparency International di 32 negara, korupsi yudisial dapat terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, sistem perekrutan dan pengangkatan hakim tidak berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kinerja (merit system). Perekrutan semacam ini rentan menelurkan hakim-hakim yang minim integritas dan korup. Kedua, gaji kurang layak serta kondisi kerja yang tidak menunjang, seperti proses promosi jabatan dan penempatan tugas yang tidak adil dan sarat aroma kolusi serta nepotisme. Ketiga, kurangnya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk para hakim.

Ini juga mempermudah para hakim terjerumus ke sejumlah perilaku yang tidak elok, termasuk menerima suap dan gratifikasi. Faktor keempat, kurang atau bahkan tidak ada penegakan disiplin yang tegas kepada para hakim yang korup. Ini menjadikan korupsi yudisial menjadi lingkaran setan yang terus berulang dan sulit diberantas. Kelima, faktor kurangnya transparansi.

Peradilan yang kurang transparan kerap menyulitkan media serta publik luas guna memantau aktivitas penegakan hukum sejumlah kasus. Hal tersebut menyebabkan sulit menemukan ada tidaknya korupsi yudisial dalam keputusan yang diambil para hakim. Fenomena Gunung Es Kembali ke kasus penangkapan tiga hakim PTUN Medan, tidak sedikit kalangan yang berkeyakinan, ini hanyalah fenomena gunung es dalam jagat peradilan. Jika benar, dapat dipastikan bahwa korupsi yudisial di negeri ini mungkin lebih parah daripada yang diperkirakan. Sulit rasanya bagi kita untuk mampu memberantas virus korupsi secara tuntas jika sistem penegakan hukum di negeri ini amburadul. Salah satunya ditandai dengan kotornya tangan-tangan para aparatur penegak hukum.

Berkali-kali, pemerintah menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Komitmen sudah barang tentu harus bisa dibuktikan dengan keberadaan para aparatur penegak hukum yang benar-benar bersih dan mandiri. Kasus kembali tertangkap tangannya aparatur penegak hukum yang sedang menerima uang sogokan seharusnya menjadi pelecut untuk kesekian kali.

Pemerintah mesti segera mengambil langkah evaluasi serta preventif secara lebih konkret untuk menangkal praktik-praktik korupsi yudisial di negeri ini. Bagaimanapun, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di negeri ini hanya bisa berjalan mulus apabila dibarengi para aparatur penegak hukum yang bersih dan mandiri. Tentunya itu dalam sebuah sistem hukum yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. (Sumber : Sinar Harapan, 23 Juli 2015)

Tentang penulis:
Djoko Subinarto, kolumnis dan alumnus Universitas Padjadjaran.

Ketentuan Penahanan Anak

Oleh Herie Purwanto

Proses penyidikan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Beberapa ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut adalah masalah penahanan menjadi sesuatu yang penting disosialisasikan kepada publik. Hal ini berdasarkan pengalaman empiris yang terjadi di Polres Magelang Kota.

Pada Sabtu, 18 Juli 2015 sekitar pukul 02.30 terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tiga orang, dua berusia dewasa dan satu pelaku masih berusia 17 tahun 6 bulan sehingga dikategorikan sebagai anak. Ketiga tersangka itu ditangkap massa dan mereka menghendaki supaya ketiganya ditahan. Desakan massa agar tersangka ditahan terhadap dua orang yang berusia lebih dari 18 tahun, tidaklah masalah. Namun, bagi tersangka yang berkategori anak, ada beberapa persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 11 tahun 2012. Pasal itu menyebutkan, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal ia memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa anak itu tak akan melarikan diri, tak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana itu. Penahanan terhadap anak, sebagaimana ketentuan dalam ayat kedua pasal tersebut menegaskan hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Syarat normatif ini masih ditambah ketentuan ayat berikutnya, yaitu bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Pembuat UU mewajibkan penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKS). Penahanan di dua lembaga ini hakikatnya guna memberikan pembinaan, keterampilan dan hak anak untuk tetap menerima kesejahteraan meskipun ia berstatus terpidana. LPAS dan LPKS tidak berada di semua kota/ kabupaten sehingga jadi salah satu hambatan penyidik ketika akan melakukan penahanan. Keberadaan rumah tahanan di polres, meskipun sudah direnovasi dengan memisahkan tahanan dewasa dari anak dan perempuan, tetap bukan tempat penahanan bagi anak. Pasalnya rumah tahanan di polres, bukan pengemban fungsi sebagai LPAS atau LPKS. Penahanan anak di rutan yang bukan pengemban fungsi sebagai LPAS maupun LPKS, membuka celah untuk praperadilan bahwa penahanan tersebut tidak sah. MelanggarUU Penahanan di LPAS dan LPKS di luar polres, sangat tidak efektif dalam proses penyidikan terhadap anak yang hanya diberi waktu 15 hari. Pemberkasan selama 15 hari ini harus tuntas.

Padahal, ada pihak lain yang dilibatkan, yaitu penelitian masyarakat oleh Bapas dan penetapan izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri. Ini butuh waktu, meskipun sudah terjalin koordinasi dan komunikasi. Kembali pada perlunya sosialisasi kepada publik, desakan massa bahwa pelaku tindak pidana harus ditahan, menjadi tugas stakeholders, tak hanya penyidik, untuk menjelaskan. Jangan sampai, bila ada tersangka yang masih anak dan ditangkap massa, terjadi pemaksaan kehendak untuk menahannya dengan melanggar perundang- undangan. Tentu lebih ironis bila ada penyidik berpersepsi karena harus melayani kemauan publik maka ia memaksakan diri melakukan penahanan dengan mengabaikan beberapa persyaratan yang sudah diatur dalam undangundang.

Filosofi kelahiran UU Sistem Peradilan Anak adalah untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun berstatus tersangka. Karenanya, keputusan menahan tersangka anak harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Hal ini juga merupakan implementasi penghargaan bagi hak asasi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Penahanan terhadap anak, merupakan alternatif terakhir, yang sejatinya baru ditempuh oleh penyidik. (Sumber : Suara Merdeka, 23 Juli 2015)

Tentang penulis :
Herie Purwanto, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,527,952 hits
Juli 2015
S S R K J S M
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya.