Arab Saudi dan Kontra Terorisme

Oleh Muhammad Fakhry Ghafur

Pertemuan antara negara-negara Arab Islam dan Amerika Serikat dalam sebuah konferensi bertajuk Arab Islam American Summit di Riyadh pada 21 Mei lalu menjadi titik tolak perlawanan negara-negara Arab dan Islam terhadap terorisme, termasuk Arab Saudi. Sebagai garda depan pemberantasan terorisme di kawasan, Arab Saudi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendorong terciptanya aliansi baru melawan terorisme di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari upaya Saudi mengerahkan kekuatan militernya untuk melumpuhkan basis-basis terorisme di Timur Tengah, seperti, serangan terhadap kelompok Al Houti di Yaman, maupun membantu pasukan Irak melawan kelompok ISIS di Mousul. Bahkan, belum lama ini, Saudi membuat negara-negara sekitarnya heran dengan membangun koalisi militer anti terorisme, di tengah masih berkecamuknya konflik di sejumlah negara di Timur Tengah. Pada saat itu, ada sekitar 35 negara yang menandatangani kesepakatan koalisi anti terorisme yang di gagas Saudi. Iran tidak termasuk di dalamnya yang justru membantu pemberontakan kelompok Al Houti di Yaman.

Konflik Internal

Kebijakan Politik Luar Negeri Saudi dalam membangun kerjasama internasional tidak lepas dari dinamika sosio-politik dalam negari Arab Saudi sendiri yang sedang mengalami kemunduran. Di bidang ekonomi, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Saudi telah mengalami kemunduran cukup signifikan. Indeks ekonomi negara tersebut turun drastis dari 10 persen pada tahun 2010, menjadi 1,2 persen di tahun 2016 lalu. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 1,6 persen dengan defisit anggaran sekitar 13 persen. Krisis yang terjadi tersebut jelas memaksa pemerintah mengambil kebijakan baru untuk meredam gejolak krisis ekonomi yang melanda. Krisis tersebut tidak hanyak berdampak bagi perekonomian negara, tetapi juga mengakibatkan kesenjangan dan tekanan sosial bagi rakyat Saudi.

Sebagaimana yang dikutip oleh Wall Street Journal, rakyat Saudi harus menghadapi persoalan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran seiring kebijakan pemangkasan subsidi secara besar-besaran.
Memang, sejak lama Saudi memberlakukan rakyatnya secara istimewa, mereka diberikan asuransi kesehatan dan jiwa, subsidi bahan bakar, listrik, air hingga apartemen secara gratis. Namun, kebijakan pengetatan ekonomi telah berdampak luas bagi daya saing ekonomi masyarakat dan memicu eskalasi konflik pada tingkat kelas menengah bawah. Gelombang protes pun mulai terlihat, tidak hanya di kalangan elit kerajaan, tapi juga di akar rumput terutama di wilayah Timur Saudi yang mayoritas penduduknya Syiah dan kerap mendapat perlakuan diskriminasi.

Sementara itu, dalam tataran lokal, dinamika politik Saudi kerap dihadapkan pada perlawanan dari gerakan pemberontakan dan radikalisme, terutama pasca terjadinya pelang teluk 1991. Sejak saat itu, rezim monarki As-Saudi harus berhadapan dengan tumbuh suburnya gerakan pemberontakan yang menginginkan adanya reformasi keagamaan di Saudi. Mereka menunjukkan diri sebagai bagian dari opposition group yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah dan mempertanyakan legitimasi ke-Islaman otoritas kerajaan. Selama beberapa dekade, pemerintahan monarki telah diklaim “menyimpang” dari jalur hukum syariah yang telah digariskan, bahkan terkesan liberal dan dekat dengan “barat” dalam setiap kebijakan politik luar negerinya.

Meski pada era awal dekade 1980an, Saudi berhasil mengatasi tantangan dari gerakan pemberontakan, namun kemunculan gerakan baru yang lebih radikal, tampaknya masih menjadi perhatian lebih pemerintahan monarki, terlebih belum lama ini pasca hancurnya gerakan ISIS di Mousul, banyak kalangan memandang bahwa gerakan radikalisme akan keluar dari basis asalnya untuk membangun jaringan yang lebih luas di kawasan.

Di Saudi sendiri, akar pesinggungan konflik antara rezim monarki dengan kelompok militan dapat dirunut sejak abad ke-18 yang mendorong Raja saat itu, Abdul Aziz bin Saud untuk menaklukan dan menyatukan Jazirah Arab, yaitu sekitar tahun 1925. Meski secara ideologi berdasarkan pada pemikiran Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, rezim monarki tetap harus berhadapan dengan kelompok militan lainnya, seperti perlawanan dari kelompok kabilah atau suku yang memang masih sangat dominan dan fanatik terhadap kesukuannya.

Tumpuk kekuasaan kerajaan, misalnya, secara turun temurun memang sudah di gariskan dan berasal dari Ali As-Saud atau keluarga As-Saud. Sejumlah gubernur maupun wali kota yang ada di beberapa kota Saudi secara garis besar berasal dari keturunan As-Saud. Ali As-Saud, sendiri merupakan sebuah keluarga besar yang berasal dari Bani Hanifah dari keturunan Bakr bin Wail.

Keluarga inilah yang membangun kerajaan dalam tiga tahap, pertama, dimulai dari generasa As-Saud pertama, kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yang menjadi tonggak berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern.

Sampai saat ini sudah ada sekitar lima ribu keturunan Ali As-Saud yang ada di Saudi dan menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan. Selain keturunan Ali As-Saud dari Bani Hanifah, ada juga dari Kabilah lainnya yang mendiami berbagai penjuru Saudi, seperti Bani Utaibah, Tamim, Qahthan, Ali Katsir dan sebagainya hingga mencapai sekitar 72 kabilah. Persaingan jabatan publik dan posisi penting di pemerintahan tentu saja memicu gesekan antar suku yang ada disana, termasuk yang memberontak terhadap pemerintahan monarki. Sebagai contoh, misalnya, pada tahun 1979 ketika kelompok pimpinan Juhaiman Al-‘Utaibi Al-Ikhwan dari Bani Utaib berusaha mengambil alih Masjidil Haram di Mekkah, hingga dapat digagalkan dengan kekuatan militer. Demikian halnya dengan kelompok pemberontakan di Timur Saudi, tidak lepas dari gesekan serta ketidakpuasan suatu kelompok terhadap kebijakan monarki.

Karena itu, tidaklah mengherankan jika isu radikalisme dan reformasi keagamaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial-politik di Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Pasca Runtuhnya ISIS

Selain karena faktor internal, faktor eksternal yang ditandai dengan semakin melemahnya basis kekuatan ISIS di Mousul, mendorong semakin kuatnya aliansi antiterorisme pimpinan Saudi untuk terus melanjutkan misisnya guna membendung jaringan teorisme di Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pasca delapan bulan operasi militer gabungan Irak di Mousul, akhirnya kota mousul dapat dikuasai militer Irak. Keberhasilan militer Irak merebut Mousul di prediksi banyak kalangan sebagai dari kehancuran ISIS di Irak.

Pasca serangan tersebut, ISIS dikabarkan semakin mengalami disorganisasi dan melemahnya logistik pertahanan mereka seiring dengan serangan pasukan koalisi. Pembelotan dari sejumlah anggota ISIS di Irak maupun Suriah menambah semakin tersudutnya ISIS dalam kehidupan masyarakat di Timur Tengah. Berdasarkan data dari Badan Kontra Terorisme Uni Eropa bahwa telah terjadi penurunan drastis dukungan dari warga di Eropa yang muslim untuk bergabung dengan ISIS dari yang sebelumnya mencapai lima ribu orang menjadi ratusan orang saja. Adanya perubahan strategi pemberantasan terorisme ditenggarai sebagai keberhasilan badan keamanan militer di kawasan. Dari sini peran negara-negara sekitar dalam pemberantasan terorisme ISIS di kawasan sangat dinanti, terlebih jika kekuatan regional yang tergabung dalam aliansi kontra terorisme dapat bekerjasama dengan baik dan mampu meredam kekuatan ISIS.

Sementara itu, dalam konteks politik Saudi, sebenarnya eksistensi ISIS bukanlah sesuatu yang baru, beguhung keberadaan kelompok ini juga ditenggarai sudah ada di Saudi sama halnya dengan Al-Qaeda yang muncul seiring berkembangnya radikalisme di kawasan. ISIS atau Daisy di Saudi membentuk jaringan kelompok-kelompok kecil yang tidak terkait satu dengan yang lainnya, dimana jaringan ini masuk dalam kelompok-kelompok kecil melalui peran media sosial sama dengan apa yang pernah dilakukan Al-Qaeda sebelum menjadi organisasi besar di dunia. Ancaman ISIS di Saudi jelas mencoreng citra negara tersebut sebagai “polisi kawasan”.

Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, sejumlah wilayah di Saudi terdampak serangan terorisme yang mengatasnamakan ISIS, antara lain serangan yang mengatasnamakan ISIS di sebuah perkampungan dekat dengan komplek Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah dan di sekitaran komplek dekat Masjid Nabawi beberapa waktu lalu. Semakin maraknya ISIS mendorong pemerintah Saudi untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam penanganan aksi terorisme di dalam negeri, salah satunya adalah dengan memasukan hukuman (Had) dalam hukum formal Saudi terhadap para pelaku teror. Selain itu, pemerintah Saudi bekerjasama dengan pihak intelejen nasional untuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap media sosial dan jaringan telekomunikasi publik. Bahkan, pihak kementerian telekomonikasi Saudi telah memberlakukan sistem pemblokiran langsung terhadap akses telekomunikasi pribadi jika memang terindikasi bersentuhan dengan kelompok ISIS.

Ada beberapa analisis yang muncul pasca pudarnya ISIS dan menggeliatnya isu kontra terorisme yang didengungkan Saudi. Pertama, Selama ini, Arab Saudi dikenal sebagai basis ideologi kelompok ekstrimis, seperti gerakan Salafiyyah maupun Wahhabiyyah dan menjadi pendukung finansial kelompok Al-Qaeda di belahan dunia. Dengan adanya isu kontra-terorisme Saudi, paling tidak publik internasional mendapatkan informasi baru, bahwa Saudi bukanlah pendukung gerakan terorisme, tetapi justru menjadi garda depan dalam pemberantasan terorisme. Kedua, Saudi kerap digambarkan sebagai negara Islam yang hidup di tengah hedonisme para pejabatnya.

Berbagai berita internasional bahkan kerap menyudutkan Saudi dengan kemewahan dan sikap glamour para pemimpinnya. Keseriusan Saudi memberantas terorisme menunjukkan pemerintah monarki berusaha untuk keluar dari keterpurukan negaranya. Terakhir, anggapan selama ini, Saudi selalu identik dengan “polisi kawasan” yang tidak punya independensi karena kerap terombang ambing oleh kebijakan negara-negara besar dunia. Terbentuknya poros aliansi antiteror menunjukkan itikad baik Saudi dalam membela negara-negara Timur Tengah, khususnya di dunia Islam. Poros anti terorisme yang digagas Saudi pun menunjukkan semakin kokoknya peran Saudi dalam menghadapi aksi terorisme terutama yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan Syiah Al-Houti di Timur Tengah. Sikap ini juga menunjukkan bahwa Saudi berada di garis terdepan dalam membela negara-negara yang hancur akibat aksi terorisme dunia. Wallahu’alam.

Tentang penulis :
Muhammad Fakhry Ghafur, Peneliti Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Gedung Widya Graha Lt.XI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 12710, Telp. 021-5207118, email : fachryghafur@gmail.com

Iklan

Indonesia : Berhukum Ala Budaya Individual atau Kontekstualisme

Oleh Safrin Salam

Menelisik perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dibawa oleh bangsa eropa yakni hukum eropa kontinental (cartesian) yang cenderung bercoak aturan hukum tertulis. Terlepas dari itu karakter hukum di indonesia itu maka perlu diketahui akar hukum di indonesia yang cenderung berbeda dengan bangsa-bangsa eropa di dunia. Salah satu pembeda adalah akar hukum terbentuknya, hukum di Indonesia berasal dari nutrisi sosial dan budaya yang berasal dari komunitas. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang secara struktur merupakal asal muasa terbentuknya masyarakat.

Nutrisi sosial dan budaya yang menjadi bangunan pembentukan hukum nasional kini sejatinya berada dalam pergulatan hukum eropa yang mengedepankan sifat individual khususnya dalam konteks penegakan hukum sedangkan pada hukum yang hidup di komunitas cenderung mengedepankan sifat kontekstualisme. Pembedaan karakter cara berhukum ini oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pada kultur individu, masyarakat adalah otonom, terlepas dan dilepaskan dari komteks masyarakat dari konteks masyarakatnya. Sekalipun hal yang berhubungan dengan individu seperti itu menjadi tanggungan dari individu itu sendiri.

Soal pertanggungjawaban, kesalahan dan lain-lain dibebankan sepenuhnya di pundak sang individu. Seseorang adalah otonom dan dipangkas dari sekalian kaitannya serta hubungan sosialnya. Sifat individual ini tercermin tercermin dalam perilaku hukum masyarakat yang mengedepankan segala persoalan diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi), maka para pakar hukum sependapat pada masyarakat terbentuk masyarakat litigasi. Sedangkan cara berhukum yang bersandar pada kultur kontekstualisme, seseorang adalah sociocentric, yakni masyaarakat tidak dipisahkan dari konteks sosial dimana ia berada. Dalam suasana kontekstual, maka keterpaduan (cohesion) lebih diunggulkan daripada konflik, keserasian, keselarasan, kedamaian dan keharmonisan menjadi nilai yang lebih diutamakan.

Keberadaan kultur individual dan kontekstualisme secara hukum masih berada pada tataran intrinsik masyarakat yang secara prakteknya belum menunjukan dominasi yang begitu menonjol. Kuatnya pengaruh hukum cartesian pada sistem hukum indonesia dilain sisi memengaruhi pengaruh kultur kontekstualisme di masyarakat tradisionil akibatnya nilai-nilai kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum di indonesia masih belum menjadi the best choise sebagai legal operatum.

Pada akhirnya, pengaruh kultur individual yang melekat pada hukum cartesian memengaruhi perilaku hukum masyarakat indonesia, indikator sangat jelas pada makin tingginya angka perkara yang ditangani oleh peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dari tahun ke tahun yang berjumlah 6. 559 kasus. Hal ini menunjukan geliat corak individual yang memengaruhi pikiran masayrakat indonesia bahwa keadilan dan kebenaran hanya diperoleh di ruang sidang. Contoh lain juga dapat diukur dari makin bangga dan senangnya masyarakat indonesia jika penjara-penjara di Indonesia dipenuhi oleh penjahat dan pelanggar padahal dalam konteks budaya hukum, berhasil dan tidaknya penegakan hukum disuatu negara diukur dengan makin kurangnya angka kriminalitas disuatu negara (Austria, Denmark, Uni Emirat Arab, Qatar, Taiwan, Hongkong, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Swiss) sedangkan indonesia pada tahun 2016 indeks angka kriminalitas berada pada peringkat ke-41.

Berdasarkan data tersebut, tentunya perlu ada evaluasi terhadap penegakan hukum di indonesia yakni dengan jalan membumikan budaya kontekstualisme dalam hal penegakan hukumnya, budaya kontekstualisme bisa dibumikan dengan cara mengedepankan pola-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui musyawarah mufakat di masyarakat tentunya hal ini perlu didorong dengan menguatkan kembali Lembaga Penyelesaian Masyarakat baik berasal dari Masyarakat atau bentukan pemerintah. Penguatan kelembagaan masayarakat dalam penegakan hukum sepatutnya mendapatkan ruang dan legalisasi yang jelas dalam Per-UU untuk menguatkan budaya kontekstualisme di masyarakat, jepang dapat menjadi contoh yang telah mempraktekkan hal itu dan terbukti telah menjadi negara dengan tingkat kriminilias ke-4 terendah didunia menunjukan bahwa membumikan budaya kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum berhasil mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tentang penulis :
Safrin Salam, S.H., M.H., Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Konstitusi Masyarakat Hukum Adat

Oleh Safrin Salam

Secara garis besar, sejarah keberadaan masyarakat hukum adat di indonesia telah mengalami rentetan sejarah yang begitu panjang dalam politik hukum adat baik sejak zaman pra kemerdakaan sampai pada zaman kemerdekaan yang memasuki zama reformasi. Pada konteks reformasi kini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Mencermati Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denga perkembanga masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Secara substansi, isi Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut perspektif negara yakni kesatu, masih hidp, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia, keempat diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat

Pada sisi penerapan hukum keberadaan pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah berimplikasi besar terhadap rumit dan terlalu prosedural pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan Per-UU. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam bab IV Pasal 4 Permendagri No. 52 Tahun 2014, telah mengatur tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat sehingga bisa memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisional, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi yakni identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Pada tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang harus dipenuhi yakni sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pada poin wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan / sistem pemerintahan adat apakah diatur secara stuktural. Hal-hal ini masih belum jelas pengaturannya dalam ketentuan hukum tersebut sehingga hal ini tentu menghambat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Keberadaan Permendagri No. 52 Tahun 2014 dalam merespon Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 perlu diapresiasi namun dalam sisi penerapannya kiranya perlu ditinjau kembali sehingga kriterium yang ditetapkan tidak bertetangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat hukum adat. Banyaknya kriterium yang bercorak prosedural dalam ketentuan tersebut tentu secara hukum dianggap dapat menghambat proses pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini tentu bertentang dengan semgat konstitusi masyarakat hukum adat.

Upaya pemerintah memberlakukan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat tampaknya perlu dievaluasi kembali dalam hal penjabaran nilai-nilai pengakuan bersyarat yang diturunkan melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dalam sejumpalah peraturan perundang undangan. Apalagi hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat 2 UUD 1845. Keadaan yang demikian akan menimbulkan legal chaos didalam Peraturan undang-undangan sehingga berimplikasi hukum makin kaburnya entitas hukum masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.

Tentang penulis :
Safrin Salam SH MH, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Aturan Kadaluwarsa Presidential Threshold

Oleh Moh Mansyur

Seiring dengan disahkannya RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sidang paripurna yang berlangsung dramatis pada jumat, 20 juli, dini hari, telah menyebabkan adanya pro kontra yang sangat tajam, baik itu dikalangan pengamat hukum dan politik, maupun Partai Politik (Parpol) yang memiliki perbedaan yang kontras terkait hasil penetapan RUU Pemilu tersebut.

Sejak awal peta kekuatan politik di lembaga perwakilan rakyat tersebut terbelah menyikapi lima isu krusial terkait pemilu. Diantaranya, sistem pemilu yang akan digunakan, dan yang paling menimbulkan polemik terkait ambang batas pencalonan presiden (Presidential threshold) 20-25%, 10-15%, atau tanpa ambang batas (zero threshold). Sementara dalam usulan ambang batas parlementer (Parlementery threshold) tidak ada perbedaan yang signifikan, tetap berada pada kisaran 3,5%, 4%, dan 5%.

Sedangkan dalam metode konversi suara ada dua pilihan apakah dengan quota hare atau saint lague murni. Begitu pun terkait alokasi kursi perdapil opsinya di sekitar 3-10% atau 3-8%. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. beberapa fraksi yang tidak setuju dengan ditetapknannya Presidential Threshold meilih untuk meninggalkan sidang (Walk Out), yakni dari fraksi Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN.

Meskipun beberapa fraksi memilih meninggalkan ruang sidang, sidang tetap berlanjut dengan menghasilkan kesepakatan, yaitu opsi paket A dengan komposisi, sistem pemilu terbuka, presidential treshold 20-25%, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara sainte lague murni dan kursi dapil 3-10%. (Kompas.com)

Meskipun secara legislasi ketentuan UU Pemilu sudah sah hanya menunggu tanda tangan presiden dan dimuat dalam lembaran negara, namun persoalan secara subtansi Undang-undang khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden (Presidential Trheshold) tetap menjadi persoalan yang tidak benar-benar tuntas, karena sangat potensial untuk diuji materil (Judicial Review) ke mahkamah konstitusi.

Kehilangan Relevansi

Diadakannya pemilu serentak pada 2019 menjadi alasan yang sahih untuk menegasikan bahwa Presidential Threshold sudah tidak relevan. Logikanya, bagaimana mau menentukan ambang batas, sedangkan hasil pemilu legislatif belum diketahui besarannya, karena pemilu di adakan secara bersamaan. Argumen tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait keserentakan pemilu, yang jika dilihat dengan nalar rasionalitas, pemilu serentak meniscayakan penghapusan ambang batas.

Meskipun dalam Undang-undang pemilu yang baru disahkan ketentuan ambang batas mengacu pada pileg sebelumnya (Pemilu 2014), tetap saja masih sulit untuk diterima dengan akal sehat, karena realitas serta dinamika politik dalam rentang waktu lima tahun sangat berbeda. Mengingat politik di Indonesia sangat dinamis, tentu saja Parpol yang menjadi pemenang dalam pemilu lalu, belum tentu mendapatkan suara kemenangan kembali pada pemilu berikutnya.

Percuma saja membangun koalisi, jika yang di inginkan adalah adanya dukungan yang besar dari parlemen, tapi ketika perhitungan suara pileg sudah diketahui malah partai yang berkoalisi mendukung presiden terpilih, hanya mendapatkan beberapa kursi DPR yang tidak mencapai setengah dari jumlah keseluruhan anggota. Sehingga pada akhirnya presiden juga harus merayu partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan, yang tentu juga akan sangat kental dengan aroma politik transaksional.

Bisa di katakan menggunakan hasil pileg yang sudah digunakan untuk menentukan ambang batas adalah kemunduran dalam demokrasi, ibarat seseorang yang membeli tiket pesawat, tiket tersebut hanya bisa digunakan dalam satu kali perjalanan saja. Maka, menjadi rancu ketika tiket Pilpres yang sudah digunakan akan digunakan kembali pada pilpres selanjutnya.

Lebih parah lagi jika nantinya dinamika yang ada dalam partai politik tidak mampu menghadirkan capres alternatif, sehingga memperbesar kemungkinan adanya capres tunggal yang memiliki elektabilitas serta popularitas lebih tinggi. partai politik yang sekedar mencari aman tentu akan mengusung capres tersebut. Sedangkan yang ingin mengusung calon presidennya sendiri terbentur oleh regulasi presidential threshold. Maka yang terjadi politik dan demokrasi hanya akan stagnan tanpa adanya progres yang positif.

Jika ambang batas dalam pilpres tidak digunakan tentu akan berpengaruh terhadap semarak pesta demokrasi di Indonesia, serta memperbesar peluang putra-putri terbaik bangsa untuk turut serta berpartisipasi dalam pilpres dengan menuangkan segala ide dan gagasan terkait kemajuan bangsa Indonesia. karena setiap parpol yang lolos verifikasi di KPU berhak mencalonkan Presiden dan wakilnya untuk bertarung secara sehat dan kompetitif. Sedangkan parpol yang tidak mengusung capres sendiri, akan merapat mendukung capres yang potensial memenangkan pilpres.

Sekalipun para Parpol koalisi pemerintah berargumen bahwa ambang batas diperlukan dalam sistem presidensial, untuk memperkuat posisi presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun argumen tersebut dapat dibantah, melihat pragmatisme politik yang dijalankan oleh Parpol pada Pilpres 2014, secara alami mayoritas parpol yang kalah dalam pilpres akan sendirinya bergabung dengan koalisi pemerintahan demi mendapat kursi dalam jajaran kabinet. Maka, penguatan presiden dapat dilakukan setelah Pilpres selesai atau koalisi berlangsung diputaran kedua jika pilpres diadakan dalam dua putaran.

Pertarungan Konstitusi di MK

Pro kontra terkait presidential treshold nampaknya akan terus berlanjut, mengingat banyak elit politik yang dapat terganjal aturan tersebut. Langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah jalur hukum dengan menguji materi pasal terkait ambang batas yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dalam hal ini dari jauh hari pakar hukum tata negara sekaligus ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) sudah menyatakan kesiapannya untuk bertarung di MK. Jika, presidential threshold masih diberlakukan berapapun besarannya (Tempo.co). begitupun dengan partai Gerindra yang juga akan menyiapkan tim Khusus untuk bertarung secara konstitusional di MK demi memuluskan langkah Prabowo menjadi capres (Kompas.com).

Ketika lembaga legislatif sudah menetapkan ambang batas 20% (kursi di DPR) dan 25% (suara pemilih) yang didasarkan pada politik hukum terbuka (opened legal policy) dan hasil tersebut akan di uji lagi ke mahkamah konstitusi dengan alasan pengaturannya bertentangan dengan konstitusi. Maka, hasil dari babak akhir mengenai polemik trheshold ini sudah sepatutnya kita pasrahkan pada sembilan hakim konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus setiap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi yang lebi tinggi.

Ditengah semakin mendekatnya hajat politik dan pesta demokrasi nasional, mahkamah konstitusi harus bekerja secara cepat serta mampu memprioritaskan permasalahan ini agar tidak menghambat kalender pemilu yang sudah ditetapkan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dalam aspek yudisial, harus menunjukan kewibawaannya.

Mahkamah Konstitusi sangat diharapkan kinerjanya secara profesional dan independen, untuk mengadili dan memutus perkara tanpa ada intervensi dari pihak manapun, agar sakralitas indonesia sebagai negara hukum tetap terjaga tanpa adanya unsur-unsur yang mencoreng nama besar Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat).

Tentang penulis :
Moh. Mansyur, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Serta aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Urbanisasi dan Timpangnya Kebijakan

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Perubahan struktur ekonomi tidak jarang bermuara pada kesenjangan pembangunan. Dilihat dari tinjauan spasial, gerak perekonomian dari tahun ke tahun telah mengalami pergeseran dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/moderen. Hal yang tentu berimplikasi luas terhadap pola mobilitas sosial seperti urbanisasi.

Istilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam kurung waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4 persen dan selama periode 2000 hingga 2010 luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Data ini bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai salah negara dengan laju urbanisasi tertinggi didunia dan tercepat di Asia.

Kondisi yang sedemikian rupa menyiratkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju kesejahteraan atau justru hanya menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi ?.

Dalam kaitan ini, pandangan Viet Cuong dalam Does Urbanization Help Poverty Reduction in Rural Areas? Evidence from a Developing Country dapat menjadi suatu acuan mendasar bahwa urbanisasi adalah “a key feature of economic development”. Ibarat pedang bermata dua, apabila tidak ditangani dengan kebijakan proporsional, maka sisi pedang bisa saja menyayat dan tidak menghasilkan dampak positif sehingga yang timbul hanya ketimpangan semata. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu disusun oleh pemerintah sebagai upaya mencegah masalah laten urbanisasi yang dapat berujung pada kemiskinan struktural kota.

Mobilitas Sosial

Tak dapat dipungkiri, wilayah perkotaan masih menjadi tempat terbaik arus perpindahan masyarakat dari pedesaan. Berbagai faktor daya tarik dan dorongan memotivasi terjadinya migrasi ini. Namun kemiskinan memainkan peran utama dalam mendorong orang ke padang rumput yang lebih hijau.
Banyak orang meninggalkan pedesaan berharap memperoleh kesempatan lebih besar yang ditawarkan oleh kota-kota. Terutama dari sisi peluang komersial dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Apalagi kondisi pedesaan saat ini belum mampu memberikan garansi akan pekerjaan yang layak. Sebab, masih maraknya kebijakan tambal sulam dan tidak tepat sasaran.

Migrasi pedesaan terkait dengan aspek modernisasi, industrialisasi, dan proses rasionalisasi sosiologis, yang menjadikan masyarakat sebagai subjek yang harus terikat didalamnya. Asumsinya, dengan perpindahan ke daerah kota besar, orang akan mampu memiliki pekerjaan berpenghasilan tinggi, pendidikan yang lebih baik dan bahkan akses penghidupan yang lebih memadai. Namun fakta itu tidak selalu benar. Keputusan menggantukan harapan pada kota-kota besar berarti memutuskan sebuah pilihan untuk menghadapi persaingan kerja yang lebih besar dan kompetitif. Ini berarti hanya orang-orang dengan kemampuan maksimal yang bisa tetap survive dari tekanan kehidupan perkotaan.

Hal ini dibenarkan oleh George Simmel, seorang ahli sosiologi masyarakat dari Jerman, mengemukakan bahwa meningkatnya konsentrasi, keragaman orang dan aktivitas yang sedang berlangsung di kota membuat orang-orang perkotaan mengalami tekanan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab utama mentalitas hidup di perkotaan. Khususnya mereka, masyarakat desa yang berpindah ke kota tanpa adanya modal dan kemampuan atau keterampilan yang memadai.

Kota-kota besar saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan populasi, dan yang paling jelas adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk hidup. Parahnya lagi, ledakan penduduk ini tidak didukung oleh kemampuan dinamis pemerintah (dynamic governance) dalam perencanaan kota yang seharusnya mengedepankan aspek kultural dan dynamic capabilities. Alhasil, fenomena berupa kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran kota, sanitasi, dan sebagainya semakin menjamur dan menjadi penyakit yang tak terpisahkan dari kehidupan kota.

Salah satu kejadian yang paling umum terjadi yaitu ketika masyarakat desa berpindah ke daerah perkotaan dan mereka tidak punya pilihan selain tinggal di tempat yang tidak memiliki listrik dan air minum bersih. Beberapa orang bahkan harus tinggal di kolong jembatan atau di taman-taman. Mendirikan permukiman baru yang tentunya jauh dari kata layak dengan status ilegal. Hal ini terjadi karena tingginya biaya sewa beli properti kota sebagai dampak gentrifikasi.

Langkah Kebijakan

Situasi hari ini, proses urbanisasi telah terjadi pada skala global. Dalam banyak kasus, fenomena urbanisasi biasanya melibatkan negara berkembang karena pemerintah sangat fokus pada kesungguhan untuk mencapai status kota maju. Akibatnya, hampir semua wilayah di perkotaaan telah dikembangkan dalam skenario perencanaan yang buruk. Bahkan daerah hijau pun sudah bertransformasi menjadi kawasan industri atau bisnis. Ini menggambarkan bahwa ternyata urbanisasi secara cepat berimplikasi terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Kini persoalan urbanisasi memperhadapkan pemerintah daerah pada tantangan sosial, politik dan ekonomi. Pada dasarnya, tantangan ini disebabkan oleh jumlah populasi yang melonjak di kota daripada yang direncanakan semula, sehingga berakibat pada mobilitas vertikal yang turun (social sinking atau downward mobility).

Menurut saya, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah ledakan populasi yang terpusat di perkotaan. Pertama, perlunya penguatan sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di berbagai daerah diluar kota-kota besar. Dukungan di sector ini sangatlah penting untuk memastikan proses ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Selain itu, penyerapan lapangan kerja juga akan lebih terbuka dan tidak hanya bertumpu pada industrialisasi kota-kota besar. UKM yang memproduksi produk buatan lokal harus dipasarkan secara efisien melalui dukungan pemerintah baik berupa integritas dan regulasi prioritas.

Kedua, reformasi agraria sebagai basis pendapatan masyarakat dan petani di pedesaan secepatnya segera direalisasikan. Sebab, alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat setidaknya terdapat 50.000 hingga 100.000 hektare menyusut tiap tahunnya. Baik itu disebabkan karena beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap oleh petani karena regenerasi petani yang hampir mandek dan juga tergusur oleh proyek pemerintah.

Ketiga, revitalisasi pembangungan ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan akan menjadi motor pengerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tepat di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu. Namun, apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah, dengan sendirinya tentu akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurai dilema-dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang belakang ini mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi.

Tentang penulis :
Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Kontak Person : 085298337494, Jalan Paseban Raya Senen, Jakarta Pusat.

Menu Terbaru Kamis, 10 Agustus 2017

Menu Terbaru Kamis, 03 Agustus 2017

Serta 15330 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip