Menu Terbaru Senin 02 April 2015

Bin Subiyanto
Jangan Ada Rokok Elektrik
artikel pengamat

Ibnu Djarir
Islam Moderat Vs Gerakan Radikal
artikel pengamat

Hendrik Kawilarang Luntungan
Obstacle Industri Indonesia: Birokrasi Perizinan
artikel pengamat

Bambang Soesatyo
Hak Angket untuk Kemurnian Demokrasi
artikel pengamat

Djoko Santoso
Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Hadapi MEA
artikel pengamat

Agung Kurniawan
Menteri Ferry, Bisakah BPN Mencontoh PT KAI?
artikel pengamat

Nurudin
Metakomunikasi Eksekutif-Legislatif
artikel pengamat

Muhammadun
Politik Muka Dua di Kisruh Partai Golkar
artikel pengamat

Sangga Saiful
Warisan yang Harus Diganti
artikel pengamat

Refly Harun
Saya Percaya Denny Indrayana
artikel pengamat

Ahmad Safril
Media dan Publikasi Teror
artikel pengamat

Tri Aryadi
Babak Baru Saudi-Iran
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Maling, Copet, Garong, dan Begal
artikel pengamat

Dedi Mulyadi
Politik Ideolog Sambal Terasi
artikel pengamat

Agus Pambagio
Dampak Citizen Lawsuit terhadap Pelayanan Publik
artikel pengamat

Sumiati Anastasia
Antara Lee Kuan Yew dan Olga
artikel pengamat

Dahlan Iskan
Orang-Orang yang Lebih Mudah Bangun Cerobong
artikel pengamat

Frega F Wenas I
Gerilya Digital ISIS: Strategi Perang Asimetris Kontemporer
artikel pengamat

Gatot Sudjito
Desa dan Masyarakat ASEAN
artikel pengamat

Serta 11298 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip

Desa dan Masyarakat ASEAN

Oleh Gatot Sudjito

Gatot SudjitoGlobalisasi sebagai efek sosial dan budaya tidak akan dapat dihindari. Bahkan, globalisasi juga merasuk ke sistem ekonomi kita. Pemberlakuan free trade zone (FTZ) sejak 2009 di beberapa kawasan ekonomi di Indonesia seperti Batam, Bintan, dan Karimun, bukti nyata globalisasi ekonomi di Indonesia. Pada Desember 2015, kita sudah akan memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana batas ekonomi yang menyekat seperti pajak dan bea cukai tidak lagi menjadi halangan di kawasan ASEAN, persaingan ekonomi pun terbuka.

Dalam kenyataan itulah, desa hadir. Desa tidak bisa luput terkena imbas proses globalisasi dalam segala lini, baik dalam hal ekonomi, politik, apalagi sosial dan budaya. Kondisi ini memaksa desa agar mampu menghimpun kekuatan diri untuk menjelmakan dirinya menjadi desa global, yakni desa yang sanggup tampil menjadi juara di tengah dibukanya persaingan global.

Istilah desa global bukanlah desa global (the global village) yang dicetuskan Marshall McLuhan pada 1964 dalam bukunya yang tersohor Understanding Media: Extenstion of A Man. Namun, sebuah desa yang penduduknya benar-benar membuka diri dan berkomunikasi secara nyata dengan dunia global.

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh desa, khususnya ketika gerbang persaingan masyarakat ASEAN telah dibuka. Desa global niscaya hadir pada masa kini dan mendatang agar desa benar-benar mampu mempersiapkan dirinya menghadapi persaingan global. Dengan demikian, Indonesia harus mampu menggerakkan dan memperkuat pondasi ketahanan di tingkat desa, sehingga proyeksi pembangunan desa tidak diabaikan. Poin utama yang harus dilakukan adalah menggeser posisi piramida kebijakan pembangunan negara dalam memperlakukan desa yang selama ini senantiasa dijadikan anak tiri.

Piramida pembangunan desa harus di balik ke posisi atas dan menjadi entitas yang diprioritaskan. Kota yang selama ini berada di pucuk piramida sudah harus digeser ke bawah. Tanpa ini, rasanya desa akan susah menghadapi persaingan yang kian terbuka.

Skenario tersebut penting selain untuk menguatkan desa, juga untuk mengurangi konsentrasi pertumbuhan penduduk di perkotaan yang rentan melahirkan banyak problem sosial. Pesatnya pertumbuhan kota yang berbanding terbalik dengan desa harus menjadi acuan. Pada 1949, populasi dunia di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Kondisi berbalik pada 2007 di mana masyarakat dunia lebih banyak di perkotaan dan akan terus menanjak. Diramalkan pada 2015 sebanyak 9,6 miliar populasi dunia hidup di perkotaan.

Tingginya laju populasi perkotaan melebihi perdesaan diikuti dengan tingkat kemiskinan di desa yang lebih tinggi dibandingkan kota. Di Indonesia, kemiskinan di daerah Jawa saja terlihat lebih banyak di desa, misalkan Banten (kota 5,27 persen, desa 7,22 persen), Jawa Barat (kota 8,69 persen, desa 11,42 persen), Jawa Tengah (kota 12,53 persen, desa 16,05 persen), Yogyakarta (kota 13,73 persen, desa 17,62 persen), dan di Jawa Timur (kota 8,90 persen, desa 16,23 persen). Data tersebut menunjukkan penyebaran pengangguran lebih banyak di desa. Jika ditelisik, masyarakat kota yang miskin pun berasal dari urbanisasi masyarakat desa yang tidak terserap persaingan di kota.

Data statistik tersebut tidak hanya menunjukkan betapa desa masih menjadi anak tiri pembangunan, tapi juga menjelaskan tipisnya lapangan pekerjaan di desa mendorong tingginya migrasi ke kota. Sebenarnya, tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota bukan merupakan problem Indonesia semata. Hampir seluruh negara di dunia hampir mengalami hal yang sama, tapi di negara-negara maju mereka mampu menjembatani kesenjangan pembangunan desa-kota.

Saat ini kurang lebih ada sekitar 74 ribu desa di Indonesia. Dari total tersebut diperkirakan sekitar 18 persen atau 18.126 desa yang masih masuk kategori tertinggal. Terbanyak di kawasan Indonesia timur. Dikatakan tertinggal karena desa tersebut kurang berkembang dalam hal ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan faktor karakteristik derah. Dapat dibayangkan, kita yang sudah masuk MEA 2015 dan persaingan global masih memiliki banyak desa tertinggal.

Lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa sedikit membuka pandora yang selama ini menutup pembangunan desa sehingga desa tidak lagi dipandang sebelah mata. Pada sidang paripurna DPR 13 Februari lalu, menyetujui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk belanja transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 664,6 triliun. Adanya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan desa diharapkan dapat dimaksimalkan dan memperkuat posisi desa di era global, khususnya dalam konteks merebut kemenangan dalam persaingan di masyarakat ASEAN.

Sudah barang tentu banyak tantangan desa yang muncul dan akan hadir ke depan. Di antaranya persaingan ketat, gempuran budaya asing yang dapat merusak nilai kearifan lokal dan lainnya. Kemandirian desa dalam mengelola daya saing mereka sendiri juga akan mendapatkan ujian. Dana yang begitu besar untuk pembangunan desa semoga benar-benar digunakan untuk pemberdayaan dan penguatan desa menghadapi persaingan, bukan sebaliknya.

Karenanya, anggaran pembangunan desa yang besar dan posisi desa yang mulai dijadikan fokus pembangunan dalam kebijakan negara menjadi momentum membangun desa global. Tetapi, aparat desa harus benar-benar bekerja profesional, amanah, dan kreatif agar pembangunan desa dapat berjalan baik. Jika tidak, anggaran besa itu bisa berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan. Kita semua berharap desa masa depan sudah tidak dapat lagi diposisikan sebagai entitas subordinat dalam pembangunan, melainkan poros utama yang dapat membawa Indonesia mampu bersaing di kancah global. Semoga. (Sumber : Republika, 30 Maret 2015).

Tentang penulis:
Gatot Sudjito, Anggota Komisi V DPR

Politik Ideolog Sambal Terasi

Oleh Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi1Indonesia terbentuk dalam satu sistem negara dari berbagai keragaman sistem keyakinan, sistem kebudayaan, dan sistem kebangsaan.

Seluruh keragaman itu telah hidup dan berkembang di bumi Nusantara dalam rentang waktu yang cukup panjang. Komitmen kebangsaan kita adalah komitmen kemustahilan dalam teori terbentuknya sebuah negara; menyatukan paham, visi, misi, dan orientasi dari seluruh keanekaragaman itu dalam sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negeri ajaib ini lahir di tengah kegalauan Jepang yang mengalami kekalahan peperangan melawan Sekutu. Pemikiran kebangsaan mengalir dari tulisan dan ucapan para pendiri bangsa di usia yang sangat muda dalam berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Sebuah konstitusi negara yang memiliki sakralitas mampu mengantarkan kita menjadi negara yang berdaulat serta mengikat seluruh perbedaan dan keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika .

Sistem keyakinan yang melahirkan warna dalam visi dan ideologi politik diartikulasikan dalam spirit paham politik, baik paham kebangsaan maupun paham keagamaan. Seluruh kekuatan tersebut berkompetisi untuk menentukan nasib bangsa dalam pertarungan politik ideologis kepartaian yang memberikan warna dalam setiap dinamika pemilu pada masa pasca kemerdekaan.

Pemilu sering kali tidak mampu mengelola seluruh kekuatan visi ideologi yang berkompetisi sehingga tidak jarang seluruh kekecewaan diekspresikan melalui berbagai pemberontakan yang bersifat kekerasan bersenjata.

Dinamika politik yang berafiliasi pada sebuah warna ideologi sering kali mewarnai tren opini politik negara dari masa ke masa, baik masa pemerintahan Bung Karno, awal masa pemerintahan maupun akhir masa pemerintahan Pak Harto, serta masa pemerintahan pasca-Reformasi.

Seluruh visi elitis ideologis sering kali mengorbankan banyak orang yang memiliki ketulusan dan keikhlasan mengabdi pada sebuah kekuatan ideologi, tetapi tidak pernah memahami praktik ideologi sehingga mereka menjadi korban infiltrasi politik ketika mengalami kekalahan pertarungan elite ideologi.

Ribuan orang mati terbunuh, jutaan orang menjadi tertuduh, penderitaan anak cucu yang berkepanjangan; derita penganut ideologi turunan yang dianggap sesat oleh rezim yang sedang berkuasa. Ma Icih dengan muka menerawang berkata, ”Kasihan sekali tetangga-tetangga Ema di kampung yang dulu pernah ikutikutan baris dan pakai seragam, selama berpuluh tahun menjadi orang yang dikucilkan karena dianggap memiliki kesesatan pemahaman ideologi.

” Mang Udin tertawa terbahak- bahak, kemudian berkata, ”Makanya kamu jangan keseringan kumpul dengan mahasiswa yang baru lulus kuliah, seperti yang mengerti saja ngomong kesesatan ideologi. Sesat itu menurut orang lain yang bukan pengikutnya dan berbeda paham ideologinya, tapi kalau menurut pengikut ajarannya mah itu adalah jalan kebenaran menuju kebahagiaan.

Duh , saya ini gimana , malah ikut-ikutan terbawa seperti kamu, Icih. Seperti yang paham saja saya ini. Yang jelas, konflik pemahaman politik para panggede (pembesar) telah melahirkan derita bagi rakyat. Tiap hari rakyat sibuk ngomongin politik, ngomongin ideologi, sementara sawah tidak dicangkul, kebun tidak digarap, terus kita mau makan dari mana? Kalau para panggede ngomong politik, ngomong ideologi, ngomong visi kebangsaan, semuanya puguh (jelas) bayarannya dan puguh honornya, kalau kita, tidak nyangkul berarti tidak makan, Icih.”
Bila diukur oleh nalar dan rasa, pertikaian politik zaman dulu memang menarik. Orang berdebat didasarkan pada sebuah spirit akan obsesi membangun negara berdasarkan paham kebangsaan yang diyakininya. Tapi coba perdebatan politik yang sekarang, entah apa yang diperebutkan.

Paham negara sudah sama, visi negara sudah sama, ideologi negara sudah sama. Jangan-jangan visi usaha dan perusahaan yang berbeda, bertengkar berebut urusan perut sendiri saja, sementara perut saya di kampung tidak ada yang memperjuangkan. Saya tidak mengerti, entah mewakili siapa mereka itu. Ma Icih menimpali, ”Sudaah , Udin.

Jangan terus-menerus menggantungkan nasib kepada orang lain, itu namanya tidak tauhid. Nasib kita ditentukan oleh diri kita karena Allah dekat dengan kita. Tidak usah kita menitipkan keyakinan pada individu, pada kelompok, pada golongan selain pada diri kita sendiri.

Sekarang mari bertauhid agar Tuhan bersenyawa dengan tanah yang kita cangkul, Tuhan bersenyawa pada padi yang kita tanam, Tuhan bersenyawa pada air yang kita minum, Tuhan bersenyawa dengan udara yang kita hirup.

Seluruh senyawa itu akan ada manakala tidak ada hawa nafsu kekuasaan yang melebihi batas pada tanah yang dicangkul, pada air yang diminum, pada udara yang dihirup, sehingga kita semua terbebas dari senyawa kimiawi yang berbahaya yang didasarkan pada ambisi dan nafsu yang selalu ingin membunuh orang lain untuk membangun eksistensi dirinya.”

Dahi Mang Udin berkerut, ”Kamu ini kenapa Icih, seperti yang ngawur , ada senyawa kimiawi dan eksistensi segala? Sudah, cepat ke dapur, cepat bikin senyawa sambal, yang terdiri dari garam, cengek (cabai rawit), terasi, gula, pakai cai saeutik (air sedikit) jadilah dia sambel yang rasanya satu sama lain tidak saling mengalahkan. Terasi tetap eksis, gula tetap terasa, garam tidak kehilangan jati dirinya, air pun memiliki peran strategis. Lahirlah makhluk yang namanya sambel. Coba para elite itu belajar pada sambel .” ***

Pengelolaan negeri tidak mesti harus terus-menerus mengibarkan warna, mengibarkan sosok, karena warna dan sosok mengalami keterbatasan keberadaan. Tapi secara umum masyarakat kita menunggu rasa dari sebuah bentuk yang mampu hadir dalam cita-cita kehidupan yang damai, tenteram, dan bahagia.

Warna ideologi bukan hanya sebuah retorika dalam panggung politik, tapi harus terasa dalam perjalanan hidup seluruh masyarakat tanpa batas. Visi ideologi harus terasa ketika di pasar untuk mendapatkan harga yang murah dengan kualitas yang bermutu serta jumlah timbangan yang tidak dikurangi oleh para pedagang yang sering kali ngomongnya sangat tajam pada mimbar-mimbar akrobat keyakinan.

Retorika politik harus terasa oleh masyarakat untuk tetap mendapatkan pelayanan ketika dia sakit, ketika kelas III rumah sakit semuanya sudah penuh, sehingga negara harus hadir untuk mengetuk pintu-pintu rumah sakit agar membukakan kelas II, kelas I atau bahkan VIP.

Negara kesatuan harus datang dan berada di tengah mereka ketika masyarakat dilanda ketakutan pada waktu keluar malam, ketika sebagian kelompok kecil atau bahkan individu ingin mendapatkan ruang untuk mengekspresikan seluruh keyakinannya tanpa harus mengganggu dan merusak sistem keyakinan orang lain.
Paham kebangsaan harus melahirkan gagasan perjalanan kehidupan masyarakat di jalan-jalan tanpa lubang, pada sudut-sudut ruang tanpa kemacetan. Peranti ideologi negara harus hadir untuk melindungi anak-anak dari komersialisasi teknologi informasi tanpa batas agar mereka tidak kehilangan ruang originalitas ekspresi.

Demokrasi harus mengajarkan kepada seluruh masyarakat untuk menentukan sebuah pilihan didasarkan pada nalar dan rasa, bukan hanya penggiringan opini yang digerakkan oleh para pengelola akun media yang kadang kehilangan rasa dan objektivitas. (Sumber: Koran Sindo, 30 Maret 2015).

Tentang penulis:
Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta

Menteri Ferry, Bisakah BPN Mencontoh PT KAI?

Oleh Agung Kurniawan

Laporan Jawa Pos soal pungli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya kemarin (30/3) sebenarnya tidak mengejutkan. Kabar itu hanya semacam konfirmasi dari pergunjingan publik. Jawa Pos pernah melakukan liputan serupa pada 2007 dan hasilnya tak jauh dari situasi itu. Kepala BPN Surabaya saat itu Khudlori datang ke Jawa Pos untuk ”mengklarifikasi” liputan pungli di kantornya tersebut. Eh, malah Khudlori tertangkap tangan KPK saat memeras. Aib itu tidak membuat jera, rupanya.

BPN terkesan sulit direformasi. KPK beberapa kali memberikan warning kepada lembaga tersebut. Kali ini Ombudsman Republik Indonesia (ORI) malah memperkuat kenyataan pahit itu. Pungli masih menjadi mainan gurih. Inilah enaknya lembaga negara yang monopolistik: rakyat tak bisa menghindar karena merekalah pemegang stempel keabsahan.

Ferry Mursyidan Baldan, menteri agraria/tata ruang dan kepala BPN, mestinya tidak usah muluk-muluk berprogram. Bersihkan BPN! Ini layak jadi fokus. Ingatlah, setiap hari aparat-aparat Menteri Ferry di BPN berhadapan dengan rakyat. Rakyat pasti berposisi lebih lemah daripada para penguasa dan pelaksana aturan sebagai wakil negara itu. Di situlah, kerap nasib mereka dipermainkan.
Menteri Ferry tidak usah gengsi belajar dari Ignasius Jonan semasa menjadi Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI). Prestasi Jonan yang dinikmati rakyat adalah membersihkan PT KAI. Begitu segala pungli dan calo akut bisa dihapus, rakyat kembali jatuh cinta pada kereta api. ”Jonan effect” sangat terasa. Calo hilang, keamanan meningkat, kepastian jadwal terbentuk, aset-aset PT KAI terurus, stasiun bersih dan tertib, serta perjalanan kereta api kian nyaman.

Ada contoh lain keberhasilan reformasi. Para pemohon paspor sekarang sangat dimudahkan dengan sistem online di imigrasi. Pungli terhapus. Para notaris kini juga lebih nyaman berhubungan dengan Depkum HAM berkat sistem online administrasi hukum umum (AHU). Namun, para notaris, yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT), belum nyaman berhubungan dengan BPN karena ”kegelapan” kadang dipelihara.

Secara formal dan slogan, kantor-kantor BPN memang sudah menampilkan ”pertunjukan” slogan-logan ikut arus reformasi. Misalnya, petugas kantor tak boleh bertemu langsung dengan pelanggan, kecuali di loket. Saat jam kantor, aturan dijalankan, tetapi menjelang tutup kantor, bisa saja rekanan kongkalikong dibiarkan masuk ke ruang dalam. Pungli itu memuakkan, Menteri Ferry. Bertindaklah… (Sumber : Jawa Pos, 31 Maret 2015)

Tentang penulis:
Agung Kurniawan, Jawa Pos

Maling, Copet, Garong, dan Begal

Oleh Mohamad Sobary

Mohamad SobaryDi dalam kebudayaan kita dikenal suatu jenis profesi yang disebut maling, copet, garong, dan begal. Maling juga sering disebut ”kecu” dalam bahasa Jawa dan kita tahu, dalam bahasa Indonesia, keduanya berarti pencuri.

Maling, kecu, dan pencuri memiliki dua jenis pengertian. Pertama, makna ketiganya sama dengan isi kandungan ketiga kata itu. Jadi maling ya maling, kecu ya kecu , dan pencuri ya pencuri. Kita tak memerlukan sebuah kamus untuk memahami ketiganya.

Tapi maling, kecu, dan pencuri bila diucapkan dengan tekanan yang mengandung kemarahan atau kejengkelan, maka ketiga kata itu berubah dari dirinya sebagai kata benda, yang bersifat kategoris, menjadi kata makian yang penuh mengandung nilai.

Di sini kelihatannya jelas ada pergeseran makna. Copet agak berbeda. Konotasinya, secara umum, juga maling. Tapi wilayah dan waktu ”beroperasinya” lain. Pada umumnya pencopetan dilakukan pada siang hari, di suatu tempat yang penuh kerumunan orang-orang, yang berdesak- desakan.

Si pencopet– mungkin di atas bus atau di dalam deretan orang-orang yang antre membeli karcis untuk menonton sepak bola–beroperasi dengan cara mengamati kelengahan atau ketidaksadaran korbannya. Maling, dengan contoh kecilkecilan seperti maling jemuran, pada prinsipnya sama: si maling melakukan pekerjaannya di saat korbannya lengah. Misalnya lupa ”mengamankan” jemurannya.

Bisa juga dilakukan pada malam hari ketika korbannya sedang tidur. Di sini copet dan maling memiliki kesamaan dalam ”etika” kerjanya—jika cara kerja tukang copet dan maling bisa dianggap mengandung etika— yaitu bahwa kedua-duanya bekerja dari ”belakang”, diamdiam, di saat korbannya tidak sadar sepenuhnya.

Mungkin ada sedikit perbedaan antara keduanya: maling, terutama yang sangat profesional dan beroperasi dalam skala besar-besaran, biasanya bukan hanya menunggu korbannya lengah, tetapi sengaja membuat mereka lengah dengan menggunakan ilmu sirep . Ilmu ini dilontarkan dengan sengaja untuk membuat korbannya dan seluruh anggota keluarga mereka tertidur pulas.

Dengan begitu si maling bebas beroperasi tanpa terburu-buru. Kemampuan maling melontarkan ilmu sirep yang membikin korbannya terlelap sering diikuti tindakan menjengkelkan: si maling sempat makan dulu di dapur, dengantenangnya, baru kemudian mengumpulkan benda-benda yang diinginkannya, kemudian ”minggat”.

Kita tahu, maling itu masuk rumah korbannya dengan, antara lain, mbabah, yaitu melubangi tembok bagian belakang rumah sang korban. Jadi, sekali lagi, maling dan copet bekerja dari ”belakang”, relatif diam-diam, di saat si korban tak sepenuhnya sadar. Garong memiliki modus yang berbeda.

Prinsipnya garong juga pencuri, tetapi si garong melakukannya dengan blak-blakan. Jika tuan rumah sudah tidur, si garong membangunkannya, minta dibukakan pintu. Dengan todongan senjata tajam atau senjata api yang lebih berbahaya lagi, tuan rumah diminta secara paksa menunjukkan di mana barang-barang berharga miliknya disimpan.
Jika terjadi perlawanan, tuan rumah bisa dilukai dengan penuh kekerasan atau bahkan dibunuh dengan kejam. Kekerasan dan kekejaman terbuka menyertai proses penggarongan tadi. Adapun mengapa si garong berani melakukan itu, karena, pertama, si garong memang orang berilmu, kebal segala jenis senjata, atau ada unsur sedikit nekat, semata karena dia bersenjata.

Garong itu pencuri disertai, kadang-kadang, pembunuhan. Ada orang yang menggarong tetangga sendiri dengan menyamarkan dirinya. Wajahnya ditutup hingga tak dikenali tuan rumah. Tapi ”drama” ini sering bersifat kecil-kecilan, tidak profesional, dan mudah ditelusuri jejaknya sebelum pada akhirnya ditangkap hampir tanpa kesukaran. Tapi garong profesional tidak takut ditangkap. Kantor polisi atau penjara mungkin merupakan ”rumah” keduanya.

Garong yang hebat bisa lolos dari kejaran polisi dan massa yang marah. Bahkan, ada yang bisa lolos dari penjara melalui jalan yang kita tak bisa memahaminya karena dia memiliki ilmu-ilmu yang hebat. Selain itu, garong bekerja dengan rapi, didahului intelijen atau matamata, yang bekerja dengan baik.

Penggarongan yang sukses ditentukan beberapa hari sebelum hari terjadinya peristiwa itu. Intelijen memainkan peran sangat penting. Dalam tingkat tertentu, maling juga memiliki intelijen yang bekerja secara cermat beberapa hari sebelum pemalingan dilakukan. Bagi maling, ada hari tertentu di mana dia tak boleh melakukan tindakan ”maling” atau mencuri.

Ada hari nahas yang harus dijauhi. Jika dia melanggar pantangan ini, dia bakal celaka. Tapi garong dan copet tak mengenal sama sekali perhitungan waktu seperti itu. Fenomena begal lebih unik. Ada unsur copet, ada pula unsur garong. Di dalamnya sikap nekat dan wujud kekerasan hadir secara mencolok.

Begal beroperasi di tempat-tempat kegelapan dan jauh dari wilayah hunian penduduk. Dengan kata lain, begal memilih wilayah operasi di daerah-daerah sepi dan seram serta menakutkan. Para begal juga membawa senjata. Korban yang melawan dilukai tanpa ragu-ragu atau dibunuh sekalian untuk menghilangkan jejak.

Dengan gagah berani begal selalu bertanya kepada korbannya: harta atau nyawa? Maksudnya, kalau sayang nyawa, serahkan harta yang dibawanya dengan penuh damai dan tanpa kekerasan. Tapi, jika sayang harta, tanpa pertimbangan lebih lanjut, senjata yang berbicara.

Orang biasa pada umumnya dengan sukarela menyerah. Yang penting selamat dan ini menggembirakan si begal. Dia atau dia dan rombongannya, bekerja cepat, efisien, tanpa mengeluarkan keringat. Tapi jika korbannya orang hebat dan berani melawan, kawanan begal itu harus bekerja keras dan lebih lama. Tak jarang si begal lari ngacir .

Ada begal yang belum profesional dan cara menggertak korbannya pun keliru. Seharusnya dia bertanya: harta atau nyawa. Tapi begal yang masih ”plonco” ini bertanya, dalam bahasa Jawa: banda (harta) atau yatra (uang), yang juga harta. Jadi dia bertanya: harta apa harta. Garong satu ini hanya menjadi lelucon. Ketika digertak oleh korbannya, dialah yang ketakutan.

Tanpa bermaksud menghina, melecehkan, atau menurunkan derajat mereka yang luhur dan mulia, orang-orang kantor yang penampilannya gemerlap itu sebenarnya, maaf beribu maaf, tidak lebih dari begal. Dana untuk rakyat dibegal di tengah jalan. Beras buat rakyat dibegal sebelum sampai ke tangan rakyat. Mereka begal agung, begal mulia, begal berpangkat tapi tak tahu malu.
Mereka orang partai yang miskin berubah mendadak jadi kaya, orang pemerintahan yang merasa negeri ini peninggalan nenek moyang mereka, maka dengan seenaknya membegal segala macam yang bisa dibegal. Selain itu, mereka juga maling, kecu, copet, garong, dan sejenisnya.

Rumah mereka berisi barang colongan, copetan, garongan. Kekayaan mereka hasil nyolong, maling, membegal, merampok, dan sejenisnya. Kalau tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka punya pembela. Ada lawyer khusus yang membela mereka. Lawyer macam itu juga makan duit-duit garongan, copetan, begalan, dan malingan.

Mereka lebih berbahaya. Maling, copet, garong, begal yang diburu-buru polisi itu tak seberapa. Maling, copet, garong, dan begal di kantoran lebih menakutkan karena bisa bikin rakyat jatuh miskin dan negara bangkrut. (Sumber: Koran Sindo, 30 Maret 2015).

Tentang penulis:
Mohamad Sobary Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com

Saya Percaya Denny Indrayana

Oleh Refly Harun

Refly Harun1Jakarta – Saat yang tidak mengenakkan itu datang juga. Denny Indrayana ditersangkakan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Kasusnya korupsi pula, suatu perbuatan yang selalu ditentang Denny selama ini.

Pro dan kontra pasti mencuat atas penersangkaan Denny tersebut. Mereka yang menginginkan Denny jatuh – sedikitnya enam pihak sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya dalam tulisan “Kontroversi Denny, Pro-Kontra Indrayana” (detik, 17/3/2015)– akan tertawa lebar. Masyarakat atau pembaca kolom ini yang tidak suka Denny juga akan tertawa.

Namun, di tengah kepungan kedukaan dan sinisme tersebut, saya sungguh terharu ketika banyak orang mengeskpresikan dukungan terhadap Guru Besar Fakultas Hukum UGM tersebut. “Saya percaya Denny Indrayana”, demikian guratan dukungan tersebut diekspresikan, dipotret dengan gaya selfie atau dipotretkan orang lain, lalu ditebar ke media-media sosial. Lembaga antikorupsi ICW (Indonesian Corruption Watch), Guru Besar Hukum Tatanegara Universitas Andalas Saldi Isra, dan tokoh pers Bambang Harymurti adalah sebagian mereka yang turut dalam ekspresi tersebut.

“Saya percaya Denny Indrayana” tidak sekadar ekspresi dukungan. Ia sebenarnya semacam simbol perlawanan. Perlawanan terhadap kesewenang-wenangan aparat hukum dan kekuatan-kekuatan yang menggunakan aparat hukum tersebut untuk membidik dan menumbangkan siapa saja yang dianggap mengganggu atau menghalangi kemapanan. Utamanya para koruptor atau calon-calon koruptor.

Bambang Widjojanto (BW), Abraham Samad (AS), dan Denny Indrayana ditersangkakan dengan kasus ‘ecek-ecek’. Negara dan rakyat tidak akan hancur bila kasus ‘ecek-ecek’ tersebut tidak diproses kendati ada laporan dari masyarakat, entah laporan itu dengan kesadaran sendiri atau memang sengaja direkayasa.

Sebaliknya, negara dan rakyat justru akan rugi besar bila orang-orang yang sudah berbuat baik bagi negeri itu dihentikan, dianggurkan, bahkan malah dibuat sibuk untuk hal-hal yang tak perlu semacam melayani panggilan dan pemeriksaan atas kasus yang sungguh tak berarti. Lebih rugi lagi, karena ketiadaan atau kelumpuhan mereka, para koruptor merasa bebas untuk berbuat. Para calon koruptor mulai mengincar proyek-proyek dalam APBN 2015 yang bernilai dua ribu triliun. Negara dan rakyat sangat rugi justru ketika membiarkan begal uang rakyat sesungguhnya dibebaskan, sementara penghadang begal justru dikandangkan.

Garis demarkasi untuk menilai integritas seorang BW, AS, dan Denny adalah apakah selama menjabat mereka memanfaatkan jabatannya untuk mementingkan kepentingan pribadi yang sudah tidak rasional lagi, seperti memupuk kekayaan sehingga membuat rekening mereka jadi sangat gendut. Kalau hanya sekadar gaya, laku, cara, bagi saya, hal-hal tersebut tak esensial. Tak ada orang yang sempurna. No body perfect. Kita tidak sedang mencari nabi di lembaga-lembaga negeri, termasuk lembaga antikorupsi.

Berkali-kali saya meyakinkan Denny bahwa ia tak terima sepeser pun dari proyek payment gateway yang membuat ia jadi tersangka. Denny menyatakan tidak. Bagi saya itu sudah cukup. Karenanya saya ikut pula dalam barisan “Saya percaya Denny Indrayana”. Secara terbalik saya ingin mengatakan pula, “saya tidak percaya mereka yang mau menjatuhkan Denny Indrayana”.

Tentu ada yang akan menantang, bagaimana kalau nanti terbukti Denny menerima uang suap atau sogok? Kalau itu terjadi, saya akan mencabut semua dukungan yang pernah saya berikan kepada Denny. Saya juga akan mengimbau kepada siapa saja yang telah memajang dirinya dengan tulisan “Saya percaya Denny Indrayana” untuk menyatakan di depan publik menarik kembali segala dukungan tersebut. Dengan catatan, proses terhadap Denny dilakukan dengan benar tanpa rekayasa.

Kasus Denny

Payment gateway yang menjerat Denny adalah sistem pembayaran online yang dikembangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam pembuatan paspor. Pembuat paspor tidak perlu mengantre lagi untuk melakukan pembayaran. Mereka cukup membayar melalui sistem online. Bisa dengan kartu ATM, bisa juga dengan kartu kredit.

Terhadap jasa online tersebut, ada biaya jasa sebesar lima ribu rupiah untuk setiap pembuatan paspor yang langsung dipungut vendor penyedia jasa payment gateway tersebut. Itu opsional. Mereka yang tidak mau membayar uang jasa lima ribu rupiah, bisa langsung ke loket di Imigrasi.

Coba bandingkan dengan ‘biaya tambahan’ bila kita membuat surat izin mengemudi (SIM), yang bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu rupiah.

Uang jasa lima ribu rupiah itulah yang saat ini sedang diinvestigasi. Dari sisi hukum administrasi, dianggap ada pelanggaran karena ada peraturan menteri keuangan yang melarang biaya tambahan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sama sekali tidak ada kerugian negara karena biaya pembuatan paspor masuk ke kas negara, yang jumlahnya Rp 32,4 miliar. Ada upaya untuk membelokkan fakta dengan mengatakan bahwa ada potensi kerugian negara sebesar Rp 32,4 miliar. Padahal, uang senilai tersebut adalah uang pembuatan paspor yang sudah disetor ke kas negara selama tiga bulan digunakannya sistem payment gateway.

Adapun uang jasa yang dikumpulkan atas jasa pembuatan paspor tersebut, yang lima ribu rupiah per paspor, hanya kurang lebih Rp 605 juta. Dua vendor sendiri konon sudah mengeluarkan biaya lebih besar dari itu untuk membuat sistem payment gateway. Alih-alih untung, dua vendor itu malah buntung ketika proyek dihentikan.

Kasus ini sangat sederhana. Tinggal dibuktikan apakah Denny menerima suap atau tidak atas biaya jasa sebesar lima ribu rupiah tersebut, yang sudah terkumpul sebesar lebih dari Rp 600 juta ketika layanan payment gateway tersebut dihentikan karena dianggap melanggar hukum administrasi. Atau Denny menerima suap untuk memenangkan vendor penyedia jasa.

Bila tidak ada suap ke Denny, maka jelas kasus ini sengaja dicari-cari. Untuk saat ini yang dibidik baru kesalahan administrasi tersebut. Belum ada isu soal Denny menerima uang.

Dalam konteks ini saya perlu menggarisbawahi pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie beberapa waktu lalu. Polisi seharusnya membidik orang jahat, bukan orang salah. Apalagi, kalau kesalahannya dicari-cari. Kalau mencari-cari kesalahan, hampir semua pejabat, bahkan semua warga negara, pernah melakukan kesalahan hukum administrasi, bahkan tindak pidana ringan. Siapa yang tak pernah membayar polisi di jalan kalau ditilang? Siapa yang tidak membayar biaya tambahan dalam pembuatan SIM?

Tentu akan banyak yang mengatakan, kalau merasa tidak bersalah, buktikan saja di pengadilan. Tidak perlu beropini di media karena tak ada manfaatnya. Pernyataan tersebut tampaknya benar. Namun, dua hal perlu digarisbawahi.

Pertama, perlukah aparat hukum yang dibayar dengan uang rakyat, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, membuang tenaga dan pikiran untuk membidik orang yang sama sekali tidak jahat. Kedua, apakah adil menyita waktu, tenaga, dan pikiran orang yang tidak ada indikasi korupsi, bahkan sudah berbuat baik untuk negeri ini agar terbebas dari korupsi.

Sebagai pembayar pajak, saya sangat tidak rela bila aparat negara ini menghabiskan waktu untuk hal-hal tidak penting, yang tidak berpengaruh pada peri kehidupan bangsa ini. Lebih baik polisi dan aparat penegak hukum lain berkonsentrasi pada penjahat-penjahat yang jelas-jelas merugikan dan menggaruk uang negara dalam jumlah besar hingga triliunan rupiah. Atau pejabat publik yang ‘gendut-gendutan’ rekening karena menampung uang suap.

Keadilan memang sering terlambat datang karena jalan macet atau banyak hadangan. Namun, akhirnya ia akan datang juga. Tugas kita tinggal memperjuangkan dan meyakini itu. Meminjam Denny lagi, keep on fighting for the better Indonesia.
Jakarta, 30 Maret 2015. (Sumber : detik.com, 30 Maret 2015)

Tentang penulis:
Refly Harun, pakar hukum tata negara, warga negara penyokong gerakan “Saya Percaya Denny Indrayana”.

Islam Moderat Vs Gerakan Radikal

Oleh Ibnu Djarir

Sejak terjadi tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam, bangsa kita terus-menerus dilanda bencana. Tragedi nasional itu terjadi pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Selain tsunami, bencana juga mewujud sebagai banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa, kekeringan, kebakaran hutan, kecelakaan lalu lintas, di darat, laut, dan udara. Kemerebakan peredaran narkoba, aksi teroris, atau ancaman Islamic State (IS, dulu ISIS) sejak beberapa bulan ini juga bisa disebut sebagai krisis atau bencana sosial.

Presiden Jokowi pada masa awal pemerintahannya juga menghadapi banyak musibah sebagaimana presiden sebelumnya. Karut-marut di negara kita bisa juga disebut krisis atau bencana sosial, politik, hukum, moral, dan ekonomi.

Harga barang-barang terus naik, sedangkan kurs rupiah terus menurun, bukankah itu bisa disebut krisis atau bencana ekonomi? Kemerebakan korupsi pun bisa disebut sebagai krisis atau bencana hukum dan moral.

Adapun teroris bukan hanya mengacaukan rasa ketenangan dan ketenteraman hidup bangsa kita, melainkan telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan sarana dan prasarana kehidupan. Dampak negatif lebih lanjut adalah menggoyahkan dasar negara dan keutuhan NKRI. Sementara gerakan teroris belum bisa diatasi secara tuntas, kini muncul ancaman IS.

Gerakan teroris selama ini dan yang sekarang dilakukan IS bisa disebut gerakan radikal karena ingin mengubah total kondisi masyarakat dan negara dengan cara kekerasan. Aksi kekerasan mereka dapat kita lihat pada tayangan televisi, semisal anggota IS bergerak dengan senjata api dan mengeksekusi musuh dengan cara memenggal kepala atau membakar hidup-hidup.

Islamic State lebih berbahaya ketimbang Al-Qaedah karena mempunyai kekuatan tempur lebih tinggi. Bila Al-Qaedah selama belasan tahun hanya bisa menguasai sekelompok masyarakat, lain halnya dengan ISIS yang hanya dalam hitungan minggu dapat menguasai sejumlah kota di Suriah dan Irak hingga mereka mendirikan pemerintahan sementara.

Mereka juga membunuh sesama muslim, terutama orang-orang Syiah dengan mendasarkan keyakinan bahwa mereka yang tidak sepaham boleh dianggap kafir. Mereka bahkan mampu merekrut anggota tak hanya dari bangsa Arab tapi juga bangsa Eropa, Asia, dan AS.

Moderatisme Islam
Di mana daya tarik IS? Mereka menjanjikan gaji tinggi bagi pengikutnya, yaitu senilai Rp 20 juta hingga Rp 150 juta tiap bulan. Islamic State memiliki dana besar, antara lain diperoleh dari orangorang kaya dari Kuwait dan Arab Saudi, menguasai dana dari bank sentral Irak di Mosul, pajak penduduk di wilayah yang dikuasainya, termasuk penjualan barang-barang antik.

Mereka juga tidak segan-segan membakar masjid, gedung perpustakaan, peninggalan sejarah, dan monumen budaya. Mereka memang ingin mendirikan khilafah Islamiyah untuk umat Islam sedunia (cf.metrotvnews.com).

Bila kita mau mencermati dengan teliti isi Alquran dan hadis, Islam sejatinya sangat moderat. Kita bisa melihat pada Surah Al Anbiiya Ayat 107 yang artinya, ’’Dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam’’. Selain itu, dalam Surah Al Baqarah Ayat 256 yang artinya, ’’Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaannya antara jalan yang benar dan jalan sesat’’.

Karakter Islam disebut dengan istilah al hanifiyyatus samhah, yang berarti lurus membela kebenaran serta lapang dada, toleran, dan lembut terhadap sesama. Sifat moderat, teguh membela kebenaran, dan toleran terhadap sesama telah dicontohkan dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad saw di Madinah.

Meski seluruh umat Islam berpedoman pada Alquran dan hadis, perilaku umat Islam di berbagai negara berbeda, misal perilaku muslim Jawa berbeda dari perilaku muslim Arab Saudi. Muslim Jawa boleh dikata lunak dan lembut namun muslim Saudi keras dan tegas. Perbedaan itu disebabkan oleh karakter khas bangsa dan suku bangsa, lingkungan alam dan sosial, serta sejarah hidup dan pengaruh eksternal.

Misalnya kebanyakan muslim Timur Tengah mempunyai rasa benci kepada Sekutu yang telah menghancurkan Irak dan Afghanistan. Muslim Indonesia adalah muslim moderat, dan menentang radikalisme tapi tak ada perang saudara seperti di Afghanistan, Irak, Suriah, dan Yaman.

Menghadapi IS, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin menyatakan, ’’ISIS lebih berbahaya daripada kelompok radikal yang pernah ada’’. Adapun Ketua Umum PBNU, Prof KH Said Aqil Siradj mengatakan, ’’IS berdalih negara Islam tapi malah menghancurkan Islam. Wajah Islam menjadi coreng-moreng’’. (Sumber : Suara Merdeka, 31 Maret 2015).

Tentang penulis:
H Ibnu Djarir, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,508,935 hits
April 2015
S S R K J S M
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.