Mengubah Jalan Hidup

Oleh Hasanudin Abdurakhman

Kita sering melihat dan membicarakan orang sukses. Tapi pembicaraan berhenti pada fakta bahwa dia sukses, itu saja. Sering kita melihat sukses itu sebagai keberuntungan dia belaka.

“Itu hoki dia,” kata kita. Sukses adalah kemurahan Tuhan yang Dia bagikan sesuai kehendakNya. Kalau kita tidak sukses, itu karena kita bukan orang yang dipilih Tuhan untuk sukses.

Tidak jarang pula kita membicarakan orang sukses dengan cara yang benar, yaitu kita membahas jalannya. Tapi hanya berhenti sampai pada pembicaraan.

“Dia orang yang rajin, giat, punya visi, bla bla bla….”

Kita tahu bagaimana dia bisa sukses, kita paham rumusnya. Tapi kita hanya menjadikannya pengetahuan saja, tidak menjadikannya tindakan. Seolah hanya dia yang bisa begitu, sementara kita mustahil melakukannya.

Tidak sedikit orang yang tidak puas dengan hidupnya, ia ingin mengubahnya. Tapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan.

Seseorang bangun pagi, dia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia ambil sebutir telur, ia panaskan penggorengan dengan minyak goreng, kemudian ia pecahkan telur tadi, ia masukkan isinya ke penggorengan. Lalu ia taburi garam. Ia akan mendapatkan seporsi telor ceplok.

Orang itu bangun pagi pada keesokan harinya. Ia ingin sarapan telur dadar. Ia ambil sebutir telur, ia panaskan penggorengan dengan minyak goreng, kemudian ia pecahkan telur tadi, ia masukkan isinya ke penggorengan. Lalu ia taburi garam.

Apakah ia akan mendapatkan telur dadar? Tidak. Ia akan kembali mendapatkan telur ceplok. Kenapa? Karena ia tidak mengubah cara hidupnya.

Begitulah. Banyak orang yang ingin mengubah hidupnya, tapi ia tidak pernah mengubah cara hidup. Maka hari-harinya akan berlalu tanpa perubahan. Kata Einstein, insanity is doing the same thing over and over, but expecting different results.

Apa yang harus kita ubah untuk mengubah hidup?

Pertama, cara pandang. Dunia di sekitar kita, kejadian-kejadian yang kita hadapi sering kali tampak sangat berbeda, bila kita lihat dengan sudut pandang yang berbeda.

Misalnya, ada orang yang melihat segala sesuatu dengan sudut pandang reaktif. Ia menempatkan dirinya sebagai “produk” dari berbagai situasi di lingkungannya. Bosnya tidak ramah, bawahannya tidak kompeten, rekan kerja tidak mendukung. Ia tidak sukses karena itu semua.

Kata Steven Covey,”Kalau kamu melihat semua masalah sumbernya ada di luar dirimu, maka kamu adalah orang yang paling bermasalah.”

Maka hal pertama yang harus kita ubah adalah cara kita melihat sesuatu. Ketimbang menjadi reaktif, menganggap diri kita adalah produk dari berbagai situasi di sekitar kita, Covey menyarankan sikap proaktif.

Orang proaktif memilih sikap yang dia ambil sebagai respons terhadap situasi yang dia hadapi, berdasarkan nilai yang dia anut. Ia mengendalikan situasi, bukan dikendalikan situasi.

Kedua, mengubah sikap-sikap dasar. Sebenarnya sudah merupakan rumus umum bahwa sukses itu berkaitan erat dengan kerja keras, disiplin, komitmen, kejujuran, respect, dan banyak hal lagi.

Mengubah hidup tentu saja otomatis berkait erat dengan mengubah sikap-sikap dasar tadi. Mengubah hidup berarti berubah menjadi orang yang tidak disiplin menjadi disiplin, dari jorok menjadi bersih, dan seterusnya.

Masalah bagi banyak orang adalah bahwa berubah itu membuat tidak nyaman. Situasi sekarang ini berlanjut karena orang biasanya menciptakan apa yang disebut dengan zona nyaman.

Keluar dari zona nyaman itu tidak enak. Karena itu ketika ada keinginan untuk berubah, keinginan itu dilawan oleh keinginan lain untuk tetap berada di dalam zona nyaman.

Perubahan memerlukan kemauan keras untuk keluar dari zona nyaman tadi.

Ketiga, mengambil resiko. Zona nyaman adalah dunia yang sudah sangat kita kenal, karena kita yang membangunnya. Ibarat kamar pribadi kita, di situ kita tahu di mana letak sakelar lampu, remote control AC, posisi kulkas, atau kamar kecil.

Sementara itu, di luar sana, dunia yang serba tidak kita kenal. Kita bayangkan diri kita akan terbentur tembok, terperosok lubang, atau tertusuk duri. Tidak ada jaminan bahwa kita akan berhasil.

Berubah artinya mengambil resiko, menghadapi semua kemungkinan itu. Kemungkinannya ada dua, berhasil atau gagal. Tapi sebenarnya peluang untuk berhasil lebih besar. Kenapa? Karena kita memilihnya. Tidak ada orang yang memilih untuk gagal.

Artinya, setiap tindakan yang kita ambil adalah tindakan yang menggiring kita untuk berhasil. Kalau di suatu titik kita salah bertindak sehingga menyebabkan kita mengarah pada kegagalan, kita bisa selalu mengoreksinya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan.

Keempat, bertindaklah sekarang. Bukan nanti. Bukan besok. Bukan sebentar lagi. Menunda adalah sebuah cara untuk menghindar, untuk tetap bertahan di zona nyaman. Sebentar lagi, satu jam lagi, sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi.

Menunda sering menghasilkan penundaan berikutnya. Itulah salah satu sebab kenapa banyak orang tidak pernah berubah. ( Sumber: Kompas, 24 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Hasanudin Abdurakhman Doktor Fisika Terapan

 

 

Banjarnegara Butuh Pansus Hari Jadi

Oleh Heni Purwono

“Hari Jadi Banjarnegara perlu ditinjau ulang, terutama untuk menyesuaikan dengan semangat zaman (zeisgeist) sebagai salah satu pembangun rasa kebanggaan, nasionalisme dan patriotisme.”

SEJARAH hari jadi selalu menarik dikaji, bahkan tak jarang menimbulkan polemik. Hari jadi Kabupaten Banyumas misalnya, berubah dari 6 April 1582 menjadi 22 Februari 1571. Belakangan di harian Suara Merdeka (1/8), Hartadi juga menggugat hari jadi Rembang pada 27 Juli 1741 karena momen tanggal tersebut sama saja dengan menghormati peranan VOC pada awal pembentukan Kabupaten Rembang untuk melindungi kepentingan penjajah. Pun demikian pula dengan Kabupaten Purbalingga, Tri Atmo menganggap 18 Desember 1830 tidak tepat jika ditetapkan sebagai hari jadi.

Akan bertambah panjang jika kita menyebut hari jadi Banjarnegara yang jatuh pada hari ini, Senin, 22 Agustus. Tak ada yang menyangkal, bahwa secara de facto ataupun de jure, tanggal 22 Agustus 1831 merupakan Hari Jadi Banjarnegara yang ditetapkan Pemkab Banjarnegara dengan Perda Nomor 3 Tahun 1994. Spirit Perda penetapan hari jadi tersebut, pada masanya lebih dimaksudkan untuk secara pragmatis membuat momen budaya dan pariwisata.

Dasar penetapan tanggal, bulan dan tahun tersebut merupakan titi mangsa penetapan RT Dipayudha IV sebagai Bupati Banjarnegara oleh Pemerintah Kolonial Belanda memalui Resolutie van den 22 Agustus 1831 No 1, setelah selesai Java Oorlog (Perang Diponegoro). Secara ideologis, jelas penetapan itu patut digugat karena justru momen kekalahan dan penghilangan terhadap trah Mangunyudho yang sangat antikolonial.

Terlebih pada 11 Agustus 2015 lalu, Pemkab Banjarnegara menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) dengan tema sentral “Hari Jadi Banjarnegara” yang pada intinya menyepakati, hari jadi Banjarnegara perlu ditinjau ulang, terutama untuk menyesuaikan dengan semangat zaman (zeisgeist) sebagai salah satu pembangun rasa kebanggaan, nasionalisme, dan patriotisme.

Tidak Ditindaklanjuti

Sayang, setelah FGD tersebut sepertinya para pemangku kepentingan tidak menindaklanjuti secara serius, terlebih saat ini memasuki tahun politik sehingga segala energi sepertinya difokuskan untuk menyambut Pilkada 2017 mendatang. Karena itu, momen saat ini sepertinya tepat untuk mengingatkan para pemangku kepentingan untuk secara serius menindaklanjuti rekomendasi dari FGD tersebut.

Langkah nyatanya jelas dengan membentuk panitia khusus (pansus) hari jadi yang terdiri atas elemen-elemen masyarakat yang kompeten. Masyarakat Banjarnegara tentu tidak menginginkan hari jadi nanti hanya hasil pemikiran satu dua orang saja sebagaiman hari jadi Banyumas baru yang juga digugat keabsahannya oleh Anwar Hadja dalam tulisan berantainya di situs web warga Kompasiana.com.

Hari jadi yang baru harus merupakan buah pemikiran dan kesepakatan bersama berbagai kalangan, sehingga di belakang hari tidak digugat kembali tanpa alasan kuat.

Beberapa orang tokoh di Banjarnegara memang mendesak saya untuk meneliti sendiri tentang hari jadi berdasarkan penelusuran teks babad di Banjarnegara dan sekitarnya, ataupun sumbersumber sejarah lainnya. Namun secara pribadi, jelas saya merasa tidak memiliki kapasitas ilmiah untuk melakukan hal tersebut.

Karenanya, maka akan sangat baik jika negara, dalam hal ini Pemkab Banjarnegara, hadir untuk membuat tim yang solid dan valid dalam rangka mencari jati diri sejarah hari jadi Banjarnegara. Agar kita menjadi bangsa yang tidak melupakan sejarah. Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, begitu pesan founding father kita, Soekarno. (Sumber: Suara Merdeka, 22 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Heni Purwono, SPd, MPd, ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten Banjarnegara

Darurat Pembiayaan

Oleh  Agus Herta Sumarto

TAHUN 2016 bukanlah tahun yang menggembirakan bagi pemerintah dan para pelaku ekonomi secara keseluruhan. Pada 2016 ini, beberapa target pencapaian pemerintah yang tertuang dalam APBN dan APBN-P meleset dari yang telah direncanakan.

Bahkan pada semester dua 2016 pemerintah telah melakukan tiga kali koreksi dalam penentuan anggaran pendapatan dan belanjanya.

Oleh karena itu, cukup dipahami jika pada RAPBN 2017 pemerintah cukup realistis dengan menetapkan anggaran pendapatan dan belanjanya di bawah anggaran pendapatan dan belanja 2016.

Melesetnya beberapa capaian pendapatan pemerintah 2016 cukup berdampak signifikan pada target pembangunan.Beberapa proyek pembangunan infrastruktur harus mengalami beberapa penyesuaian baik dari sisi target waktu penyelesaian maupun target besarnya pembiayaan.

Bahkan beberapa rencana proyek pembangunan infrastruktur harus mengalami peninjauan kembali supaya tidak menjadi beban berlebih dalam belanja pemerintah pada 2016 ini.

Hal itu pula yang mendasari kenapa pemerintah sangat menggenjot pelaksanaan tax amnesty.Dengan adanya tax amnesty, pemerintah berharap dapat memperoleh sumber pendanaan baru bagi belanja pemerintah sehingga target pembangunan dapat diraih dengan maksimal. Namun, sayangnya, tax amnesty ini ibarat macan ompong.

Pelaksanaan tax amnesty tidak disertai dengan instrumen ‘paksaan’ bagi para pelakunya untuk memasukkan kekayaan mereka ke Indonesia. Pada akhirnya dana segar yang diharapkan dapat masuk karena adanya tax amnesty ibarat pengharapan terhadap kemurahan hati para pelaku sehingga capaiannya tidak dapat ditetapkan secara pasti.

Terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seharusnya tidak menjadi kendala yang signifikan. Bahkan keterbatasan anggaran pemerintah merupakan hal yang wajar dan dapat dipahami jika peran serta pihak swasta dapat berjalan dengan optimal, baik dengan melibatkan lembaga pembiayaan maupun perorangan dan perusahaan.

Namun, peran pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur pada 2016 ini sepertinya tidak bisa terlalu diharapkan.

Walaupun indeks tendensi bisnis (ITB) pada triwulan II 2016 memperlihatkan perbaikan dari 99,46 pada triwulan I 2016 menjadi 110,24 pada triwulan II, dalam tataran praktis kinerja sektor industri belum menunjukkan pemulihan.

Kinerja ekspor dan impor yang selama ini menjadi barometer sektor industri belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sampai dengan triwulan II 2016, kinerja ekspor dan impor Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Jika dibandingkan dengan triwulan I 2016, kinerja ekspor mengalami pertumbuhan negatif 3,13%, sedangkan impor mengalami pertumbuhan negatif yang lebih besar yaitu 4,04%. Dengan kondisi seperti itu, sulit rasanya jika pembiayaan pembangunan dibebankan kepada para pelaku industri

Alternatif terakhir yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur ialah lembaga pembiayaan terutama lembaga perbankan.

Namun, setali tiga uang, industri perbankan dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kesulitan likuditas yang juga besar. Angka loan to deposit ratio (LDR) lembaga perbankan saat ini sudah sangat tinggi, melebihi angka 90%. Per Juni 2016, angka LDR lembaga perbankan mencapai 91,19% atau naik 0,87% bila dibandingkan dengan Mei 2016.

Tingginya angka LDR lembaga perbankan bisa menunjukkan dua hal, yaitu tingginya permintaan kredit terhadap lembaga perbankan dan yang kedua ialah jumlah dana yang dimiliki lembaga perbankan sudah sangat terbatas. Tingginya LDR juga akan berdampak pada dua hal.

Pertama sesuai dengan prinsip ekonomi, tingginya permintaan kredit di tengah ketersediaan dana yang terbatas akan mengakibatkan kenaikan harga dari dana yang tersedia tersebut.

Dengan kata lain, tingginya permintaan kredit di tengah kesulitan likuiditas tentunya akan mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit yang signifikan. Bila hal itu terjadi, sudah bisa dipastikan kinerja perekonomian secara nasional akan terganggu. Indonesia akan kembali terjebak pada pusaran high cost economy yang berdampak pada inefisiensi ekonomi.

Dampak yang kedua dari tingginya LDR ialah selektifnya perbankan dalam memilih kreditor. Lembaga perbankan akan memilih kreditor yang mungkin memberikan imbal hasil tertinggi dengan tingkat risiko paling rendah.

Padahal, selama ini kreditor pembiayaan infrastruktur dikenal sebagai kreditor dengan pay back period paling lama dengan risiko paling tinggi. Dengan kata lain, dengan terbatasnya dana yang dimiliki lembaga perbankan, hampir bisa dipastikan para kreditor untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur akan menempati daftar tunggu paling akhir yang kemungkinan mereka mendapatkan kredit bisa dikatakan mustahil.

Kondisi tersumbatnya sumber pembiayaan infrastruktur semakin memperkuat keyakinan bahwa saat ini Indonesia berada pada periode darurat infrastruktur. Jika pemerintah tidak bisa menemukan solusi yang tepat, paling tidak pembangunan infrastruktur selama satu tahun ini akan terhambat.

Dalam kondisi seperti ini, kebijakan pinjaman luar negeri dan privatisasi bank-bank BUMN menjadi pilihan yang cukup realistis untuk digunakan . ( Sumber: Media Indonesia, 24 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Agus Herta Sumarto Peneliti Indef

 

Pemotongan Anggaran

Oleh Adhamaski Pangeran

Sepanjang tahun 2016 ini publik disuguhi kebijakan fiskal yang cenderung memusingkan. Pada akhir tahun 2015 hingga awal 2016, dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tahun ini, proses lelang untuk berbagai proyek pemerintah, terutama infrastruktur, dilakukan lebih awal. Harapannya, sejak triwulan pertama 2016, proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan.

Tapi di pertengahan tahun, tenaga fiskal mulai kendor. Realisasi pendapatan pajak hingga bulan Agustus, baru mencapai 40% dari target penerimaan. Alhasil, kalau pada awal tahun Presiden menginstruksikan untuk mempercepat belanja, sekarang justru sebaliknya, harus ada penghematan. Ini termasuk memotong beberapa mata anggaran.

Program pengampunan pajak yang diharapkan mampu mendorong penerimaan negara, hingga kini, baru mampu mengajak 340 wajib pajak ikut memanfaatkan program dengan total harta yang dideklarasikan 3,6 triliun rupiah. Padahal, jika menggunakan prediksi minimalis Bank Indonesia sebesar 560 triliun rupiah, realisasi penerimaan fiskal dari program pengampunan pajak selama satu bulan terakhir, sangat sedikit.

Dengan jangka waktu program pengampunan pajak hanya sembilan bulan, dari bulan Juli 2016 sampai Maret 2017, maka untuk mampu menangkap total 560 triliun rupiah tadi, setiap hari otoritas pajak harus mampu menangkap 2 triliun rupiah! Hal ini berbeda dengan kebijakan menambal penerimaan negara tahun lalu: kebijakan revaluasi aset, yang terbit pada paket kebijakan V.

Kebijakan revaluasi aset tidak lebih heboh dibanding pengampunan pajak. Tetapi realisasi penerimaan pajaknya malah dua kali lipat dari target awal, yang sebesar 10 triliun rupiah. Di tengah kesulitan mencari penerimaan negara, pemerintah cukup berani memangkas alokasi belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2017 dari 758,4 triliun.

Disayangkan

Pemotongan anggaran sebetulnya sangat disayangkan, apalagi pengeluaran pemerintah menjadi salah satu daya dorong penting perekonomian. Datanya, ekonomi triwulan-II 2016 tumbuh 5,1 persen (yoy) dan berdasarkan komposisinya, pengeluaran pemerintah tumbuh 6,2 persen (yoy).

Apalagi, seperti teori dasar makro ekonomi, memotong anggaran ketika kondisi makro ekonomi belum pulih, berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri.Contoh terdekat terjadi di Eropa. Setelah krisis finansial tahun 2008, negara-negara maju berkomitmen mendorong kebijakan counter-cyclical, melalui belanja yang ekspansif.

Tapi pada pertengahan 2010, dengan cepat mereka mengubah haluan menjadi pengetatan kebijakan fiskal (austerity). Alhasil, karena ekonomi belum sepenuhnya membaik, sekarang pengetatan fiskal justru membuat permintaan swasta dan pertumbuhan ekonomi menjadi jauh lebih rendah dari sebelum krisis.

Memang sepintas, langkah pragmatis pemotongan anggaran bisa diterima secara logis, karena realisasi defisit anggaran hingga bulan Agustus 2016 telah mencapai mencapai 88,5 persen dari target 296,7 triliun rupiah atau 2,35 persen terhadap PDB. Apalagi, dari perspektif regulasi keuangan negara, rasio defisit terhadap PDB tidak boleh melebihi 3 persen.

Namun demikian, kedua indikator tersebut sebenarnya belum cukup untuk menilai kondisi keuangan negara berada pada kondisi yang mengkhawatirkan atau tidak. Indikator rasio defisit terhadap PDB tidak memantulkan informasi yang lengkap dan menimbulkan pengertian yang misleading dan menganggap bila rasio defisit terhadap PDB sudah mendekati 3 persen, maka negara tersebut berada di ujung kebangkrutan.

Defisit anggaran, dalam UU Keuangan Negara, didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan penerimaan. Sayangnya, pengertian tradisional membuat bangsa tidak bisa melihat usaha kebijakan fiskal untuk mengurangi beban utang negara yang dilakukan setiap tahun.

Sebagai gambaran, bila tingkat bunga nomimal pada utang pemerintah tidak lebih besar dari pertumbuhan nominal PDB. Jadi, surplus primer akan menyatakan secara tidak langsung bahwa share utang pemerintah terhadap PDB akan turun. Padahal yang terjadi bisa saja sebaliknya, utang justru bertambah.

Salah satu indikator yang bisa digunakan indikator ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek (primary gap). Indikator ini memperhitungkan berapa suku bunga riil, pertumbuhan ekonomi riil, jumlah utang baru, juga keseimbangan primer pada anggaran fiskal (Blanchard, 1990; Horne 1991). Berdasarkan perhitungan ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka pendek masih berada pada zona aman. Artinya, masih terdapat ruang fiskal untuk meningkatkan belanja tanpa memperburuk ketahanan fiskal.

Selain itu, pemotongan anggaran pun bisa dikatakan sebagai pertaruhan kredibilitas pemerintah. Kredibilitas pemerintah bukan hanya dilihat dari seberapa besar realisasi defisit anggaran dari peraturan. Tetapi juga apakah pilihan kebijakan untuk pemotongan anggaran, tidak akan menganggu program-program prioritas dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Semoga saja pemotongan anggaran bukan menjadi bagian dari kebijakan lepas tangan, di mana pemerintah hanya mengharapkan sektor usaha untuk berjuang sendiri di tengah kesulitan ekonomi dan mengorbankan target-target pembangunan yang telah dijanjikan sebelumnya. ( Sumber : Koran Jakarta, 22 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Adhamaski Pangeran Penulis lulusan ITB

Menunggu “Godot” di Danau Toba

Oleh Bernardus Djonoputro

Presiden Republik Inddonesia Joko Widodo (Jokowi) menangkap peluang sektor pariwisata sebagai salah satu industri andalan nasional untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen hingga 7 persen.
Namun saat ini Indonesia masih didera kendala kurangnya infrastruktur, serta persepsi tentang keamanan dan keselamatan, sehingga menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Dalam The Travel and Tourism Competitiveness Index 2015, Indonesia menduduki ranking 50, sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang berada di peringkat 70. Namun ini masih belum cukup, karena potensi kita yang begitu besar.

Dengan menetapkan 10 destinasi prioritas, pemerintah sudah melansir target tinggi yang perlu dicermati terutama oleh para pembantunya di sektor pariwisata. Salah yang menjadi perhatian utama adalah Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Danau Toba.

Dengan berkah alami kaldera purba plus tatanan kehidupan suku-suku bangsa dengan sejarah peninggalan tinggi, kawasan Danau Toba selalu menjadi intan yang belum terasah hingga kini.

Pasalnya, kawasan ini memiliki keterbatasan berupa carrying capacity, sehingga pembangunan dan eksploitasi berlebihan akan mengganggu kesinambungan, keseimbangan dan tata nilai setempat.
Jika menteri pariwisata Arif Yahya menargetkan satu juta wisatawan datang ke Toba pada akhir 2019, maka kitadapat berhitung sederhana.

Artinya jumlah itu sama dengan kira-kira 80.000 orang per bulan, atau kedatangan 2.800 per hari. Hal ini bisa berarti pula 8-10 pesawat badan sedang Boeing 737 per hari mendarat di sini.
Kondisi tersebut tentu akan mengubah bandar udara yang sepi dan terbatas saat ini, menjadi ramai dan padat di masa mendatang. Ini yang harus dipikirka, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan setempat.

Pedoman Tata Ruang

Secara tata ruang, seluruh kawasan Danau Toba sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan sekitarnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014.

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo berjalan memasuki titik awal Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Soposurung, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Minggu (21/8/2016). Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 RI tahun ini dipusatkan di Danau Toba, Sumatera Utara dengan tajuk “Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba”. Acara ini berlangsung di dua tempat yakni Parapat (Simalungun) dan Balige (Toba Samosir).

Dengan demikian, seharusnya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba menjadi pedoman untuk pembangunan ke depan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah kabupaten, serta keserasian antar-sektor di Kawasan Danau Toba termasuk fungsi ruang untuk investasi dan kegiatan pariwisata.

Akhir minggu kemarin jajaran pimpinan negara hadir di kawasan Danau Toba, dalam rangka akselerasi pembangunan pariwisata. Namun, rupanya alur cerita mirip dengan apa yang disebut Samuel Beckett, “Menunggu Godot di Danau Toba”. Kisah manis masih akan lama mampir di Danau Toba dan Pulau Samosir.
Mengapa demikian?

Ada beberapa hal terutama yang berkaitan dengan perencanaan di kawasan Toba. Seperti juga telah disampaikan Presiden, maka langkah pertama dan paling krusial adalah menyusun rencana Induk Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk jangka waktu 25 tahun dari 2016 sampai 2024 dan pembangunan 5 tahunan Kawasan Pariwisata Danau.

Hendaknya, fokus merencana di kawasan Danau Toba yang mencakup 7 kabupaten ini harus didasari atas simulasi optimal daya dukung alam dan sosial.

Proses perencanaan bottom up menjadi kunci, karena keterlibatan masyarakat akan menentukan buy-in maupun presisi dari rencana ke depan. Kolaborasi menjadi kata penting, walaupun kompetisi antar-destinasi diperhitungkan secara matang dalam proses perencanaan.

Badan Otorita yang akan dibentuk juga harus secara seksama melakukan kajian Social Engineering sejak awal demi menyiapkan masyarakat bertransformasi dan beradaptasi sebagai masyarakat industri pariwisata.
Masyarakat harus diajak untuk mengerti dunia hospitality, kewirausahaan, dan menjadi warga dunia.
Pembagian kerja, kolaborasi dan politik anggaran menuntut fokus yang tak kalah penting. Maka Badan Otorita harus memaduserasikan banyak aturan yang tumpang tindih.

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci. Untuk itu harus segera direalisasikan program yang ada di berbagai kementerian.

Kapal penyeberangan menjadi alat transportasi utama bagi warga yang tinggal di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, Selasa (21/6/2016).

Sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis Pusat Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, harmonisasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an sudah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR).

Dengan modal perencanaan dan infrastruktur memadai, usaha destination branding dan integrated marketing communication plan serta promosi dapat berjalan lebih efektif dan berdaya guna.
Ke depan, harapan masyarakat sangat tinggi atas kesuksesan industri pariwisata yang berkesinambungan, sesuai kearifan lokal dan sebesarnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Pariwisata harus juga menjadi ujung tombak untuk menciptakan ruang layak hidup di berbagai pelosok tanah air.
Dari Toba, kita mengharapkan datangnya “Godot-Godot” di Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Tanjung Kelayang, Borobudur, Labuan Bajo, Wakatobi, Raja Ampat. ( Sumber: Kompas, 22 Agustus 2016)

Tentang penulis:
Oleh: Bernardus Djonoputro Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan

 

Teknologi demi Kemandirian

Oleh Ahmad Riza Patria

Tanggal 10 Agustus tahun 1995, bangsa Indonesia memasuki era baru teknologi: penerbangan perdana pesawat N-250 Gatotkaca, produksi putra-putri Indonesia Industri Pesawat Terbang Nasional. Saat itu, seluruh siaran radio, TV, dan media cetak menyiarkannya. Presiden Soeharto sendiri menyatakan optimis terhadap perkembangan teknologi Indonesia setelah N-250 mengangkasa.

Habibie, inisiator dan kreator di belakang N-250, menyatakan industri pesawat terbang simbol kemajuan teknologi suatu bangsa. Dengan menguasai teknologi dirgantara atau pesawat terbang, teknologi pendukung seperti elektronik, metalurgi, permesinan, desain, energi (bahan bakar), dan lainnya akan berkembang pesat.

Dengan menguasai teknologi dirgantara, technological network akan terbangun dengan sendirinya merupakan high end level. Itulah sebabnya, hari peluncuran N-250 dikukuhkan sebagai Hari Teknologi Nasional (Harteknas).

Saat itu, N-250 memang layak dibanggkan. Pesawat berbaling-baling enam itu memiliki banyak keunggulan dari pesawat sejenis produk negara maju. N-250 berteknologi fly by wire (yang belum pernah ada di kelasnya). Kecepatannya 610 km/jam, tercepat di kelas turboprop 50 penumpang. Daya jelajah 1.480 km, terpanjang di kelasnya. Terpenting dia murni hasil rancang bangun putra-putri Indonesia.

N-250 adalah pesawat terbang yang sangat fleksibel karena mampu mendarat di lapangan terbang pendek dengan manuver canggih dan tidak terlalu berat. Dia cocok untuk transportasi antarpulau. Menurut Habibie, ini realisasi ide-ide Bung Karno.

Proklamator itu pernah berkata, Indonesia harus mempunyai industri pesawat terbang ukuran kecil dan sedang untuk transportasi antarpulau. Ini mengingat Indonesia negara kepualauan. Dengan transportasi antarpulau yang cepat dan efisien, ketimpangan ekonomi akan teratasi. N-250 memenuhi kebutuhan tersebut.

Tapi apa yang terjadi setelah 21 tahun N-250 terbang perdana? Jangankan mengepakkan sayapnya ke dunia internasional, di dalam negeri pun dipersoalkan. Ekonom-ekonom Indonesia yang termakan teori “neolib” menganggap industri pesawat terbang tidak efisien dan tidak cocok di negara perkembang.

Belum apa-apa industri pesawat terbang sudah ditekuk. Soeharto pernah berkelakar yang lalu disebarkan para ekonom. Katanya, “Sing teko ora tuku-tuku. Sing tuku ora teko-teko.” Artinya, yang datang tidak segera membeli. Sementara, pembelinya tidak datang-datang.

Apalagi Indonesia kemudian dilanda krisis moneter (krismon) tahun 1998. Sebagian warga menuduh penyebabnya antara lain industri pesawat terbang karena dinilai padat modal karena terlalu high-tech.

Ini tidak cocok karena Indonesia masih membutuhkan industri padat karya. Tragisnya, para ekonom yang mengkritik IPTN tersebut, diam saja ketika Indonesia membeli pesawat MA 60 dari Tiongkok yang salah satunya jatuh di perairan Kaimana, Papua Barat, 7 Mei 2011. Seluruh penumpang dan awak tewas. Pesawat MA 60, kemudian diketahui, kualitasnya jauh di bawah N-250.

Pukulan telak kemudian diterima IPTN dari International Monetary Fund (IMF) yang “menolong” krismon dengan cara menghancurkan teknologi Indonesia. IMF mengharuskan Indonesia menghentikan seluruh proyek pembuatan pesawat terbang di IPTN karena tidak efisien dan menghambur-hamburkan uang.

Akibatnya IPTN pun mati suri. Terjadilah pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, termasuk tenaga-tenaga profesional. Para pakar teknologi muda yang kuliah di perguruan-perguruan tinggi ternama Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, dan lainnya dengan beasiswa negara, lalu eksodus ke industri-industri pesawat terbang Eropa, Amerika. Malahan ada yang ke Amerika Latin (Brasil).

Brain drain akibat “saran negatif IMF” ini sungguh menyesakkan bangsa yang sedang mengembangkan teknologi tinggi. Akibat tuntutan IMF momen lompatan teknologi tinggi hancur. Setelah utang IMF dilunasi, baru Indonesia meneruskan pengembangan industri pesawat terbang tersebut dengan nafas terengah-engah. Jalannya tertatih-tatih.

Bangkitkan Lagi

Belakangan, Indonesia mencoba membangkitkan kembali industri pesawat terbang, termasuk mengembalikan para diaspora (tenaga profesional industri dirgantara yang sudah bekerja di luar negeri).

Saat ini penerbangan komersil Indonesia berkembang pesat dan perusahaan ingin membuka jalur-jalur baru ke kota-kota kabupaten di pulau-pulau kecil perlu pesawat berpenumpang 30-50 seperti N-250, sangat tinggi. Mampukah PTDI memenuhi kebutuhan tersebut?

Jawabnya, tergantung pada kemauan pemerintah menunjang modal, penambahan profesioal, dan mengembangkan jaringan pemasaran produk-produk pesawat PTDI. Sekali lagi perlu ditekankan, negara kepualauan ini sangat membutuhkan transportasi efisien, cepat, dan andal guna menjangkau kota-kota kabupaten sekitar 530. Jadi, kebutuhan pesawat sejenis N-250 akan sangat tinggi.

Kebutuhan tersebut seharusnya diatasi dengan memperbesar kapasitas produksi industri pesawat terbang dalam negeri yang masih existing. Dalam kondisi sekarang, impor pesawat tidak menguntungkan karena menguruskan devisa dan tidak menambah skill pengembangan teknologi dirgantara.

Saatnya Indonesia sebagai bangsa besar mempunyai industri dirgantara besar, apalagissegala secara potensi ada. Para profesional, infrastruktur lapangan, kota-kota kabupaten sebagai pasar. Ada juga dukungan industri terkait seperti elektronik, metalurgi, desain, dan manajemen teknologi.

Saat ini, Indonesia sedang berada dalam “koridor” dunia perkembangan teknologi amat cepat. Contoh, teknologi dirgantara, rekayasa, robotika, kehutanan dan konservasi. Semua saling mengejar dan melengkapi. Bangsa ini jangan hanya menonton perkembangan teknologi dunia melalui Facebook, WA, Instagram, Line, dan lain-lain.

Kita harus ikut partisipasi aktif di dalamnya. Selanjutnya, diterapkan di dalam negeri agar tujuan kemerdekaan: menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud. ( Sumber: Koran Jakarta, 24 Agustus 2015)

Tentang penulis:

Ahmad Riza Patria  Wakil Ketua Komisi II DPR

 

Mengkloning Ahok-Risma

Oleh Tri Marhaeni PAstuti

”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…”

DARI sisi kepentingan personal, saya tidak punya hak pilih dan tak terkait apa pun dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Maka sebenarnya boleh saja saya tidak peduli, namun ternyata hati dan tangan ini terasa gatal, tak bisa untuk tidak peduli. Tiap hari membaca dan mendengar pemberitaan tentang hiruk pikuk Pilgub DKI, suka tidak suka akhirnya menyita perhatian saya sebagai anak bangsa.

Tanpa bermaksud membela siapa pun, menghakimi siapa pun atau kelompok mana pun, tulisan ini hanyalah ungkapan suara hati sebagai rakyat yang merasa heran. Ketika sebagian besar masyarakat Jakarta menjagokan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku petahana, semakin kuat pulalah gelombang tekanan dari berbagai pihak untuk menghentikan langkahnya.

Suatu hari saya datang ke sebuah daerah di Sumatera — yang jelas bukan Bangka Belitung daerah asal Ahok –, sopir taksi yang mengantar dengan bersemangat bertanya apakah saya orang Jakarta? Saya jawab saja sekenanya, ”Iya”.

Dan, dengan berapi- api dia bilang, ”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…” Itu tentu logika sederhana dari representasi rakyat yang merindukan pemimpin seperti Ahok.

Tak hanya sekali itu saya mendengar ungkapan yang sama dari beberapa orang meskipun dengan bahasa yang berbeda. Ternyata, di tataran elite politik dan penentu kebijakan, suasananya lebih hiruk pikuk. Bukan ramai mendukung, melainkan sibuk mencarikan musuh untuk Basuki Tjahaja, sampai pada kesibukan mencari celah menghentikan langkahnya.

Mulai dari pernyataan bahwa tidak ada partai yang bersedia mengusung, sampai gerakan ”pokokya bukan Ahok”. Keriuhan tarik ulur kepentingan sampai pada inventarisasi sejumlah nama kepala daerah yang dinilai sukses secara politik, dicintai rakyat, berhasil membangun daerah, dan mempunyai ”nilai jual” tinggi.

Mereka diseret masuk ke pusaran arus Pilgub DKI. Manajemen konflik dijalankan. Ahok ”dibentur- benturkan” dengan tokoh-tokoh ”yang dianggap baik dan berhasil”, misalnya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Seolah-olah terekomendasikan bahwa untuk mengalahkan Ahok, harus ”dicarikan lawan yang seimbang”.

Elite politik lupa, ketika mereka sibuk mencarikan lawan tanding, dan yang muncul adalah tokohtokoh baik, berhasil memimpin wilayah, dicintai rakyat, dan mampu membawa perubahan, mereka secara tidak sadar mengakui bahwa kelas Ahok setara dengan para tokoh tersebut. Mungkin mereka tidak menyadari, atau sebenarnya paham, namun kepentingan politiklah yang membuat tidak sadar.

Pilihan Rasional

Logikanya, kalau Ahok dianggap setara dengan para tokoh yang diusung untuk jadi tandingan, hal itu berarti ”salah satu dari mereka harus dimatikan”. Dan, boleh jadi ini bukan logika politik para elite, bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ketika banyak pemimpin yang baik, berhasil, dan dicintai rakyat seperti Risma, Ridwan Kamil, dan Ahok.

Dalam logika berpikir umum, sebuah pilihan tentu didasari oleh pikiran rasional. Ukuran rasionalitas adalah norma umum yang berlaku tentang baik buruk, benar salah, indah tidak indah, atau etis tidak etis. Ukuran-ukuran ini, secara universal disepakai oleh sebagian besar masyarakat. Secara sederhana, meminjam istilah Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Tindakan ini, dalam ranah Sosiologi dikembangkan oleh Coleman (1989) yang menyatakan bahwa pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan rasionalnya.

Kalaulah pilihan rasional rakyat adalah pemimpin- pemimpin seperti Ahok, Risma, atau Ridwan Kamil, mengapa justru hal itu dianggap tidak rasional dengan cara menciptakan konflik di antara tokoh yang dipilih itu? Rasionalitas rakyat sungguh sederhana, mereka hanya ingin negara yang sudah 71 tahun merdeka ini menjadi lebih baik dalam segala bidang.

Masyarakat sudah mulai pandai memilih mana pemimpin yang membawa kemaslahatan dan mana yang tidak. Jangan sampai kecerdasan itu dibodohkan dengan klaim stereotipe bahwa ”masyarakat belum siap berdemokrasi”. Masyarakat sudah siap berdemokrasi dengan pilihan-pilihan rasionalnya. Justru yang tampak tidak siap adalah elite politik, dengan pilihan yang semuanya berasionalisasi politis.

Sebenarnya, pilihan rasional antara rakyat dan penggawa negara akan sejalan manakala muara pilihan politik itu rasional, demi kemaslahatan rakyat, bukan pilihan yang hanya dipolitisasi untuk tujuan sekelompok orang atau golongan. Betapa indah apabila justru berlangsung ”kloning” agar muncul banyak Ahok dan Risma yang lain di bumi Indonesia sebagai aliran-aliran atrinak sungai yang akan bertemu dalam satu muara kemaslahatan umat. ( Sumber: Suara Merdeka, 23 Agustus 2016)

Tentang penulis:

Tri Marhaeni Pudji Astuti, Guru Besar Antropologi Unnes Semarang, pengamat pendidikan dan sosial politik.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,560,420 hits
Agustus 2016
S S R K J S M
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 93 pengikut lainnya