Archive for the 'Artikel Mahasiswa' Category

Aturan Kadaluwarsa Presidential Threshold

Oleh Moh Mansyur

Seiring dengan disahkannya RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sidang paripurna yang berlangsung dramatis pada jumat, 20 juli, dini hari, telah menyebabkan adanya pro kontra yang sangat tajam, baik itu dikalangan pengamat hukum dan politik, maupun Partai Politik (Parpol) yang memiliki perbedaan yang kontras terkait hasil penetapan RUU Pemilu tersebut.

Sejak awal peta kekuatan politik di lembaga perwakilan rakyat tersebut terbelah menyikapi lima isu krusial terkait pemilu. Diantaranya, sistem pemilu yang akan digunakan, dan yang paling menimbulkan polemik terkait ambang batas pencalonan presiden (Presidential threshold) 20-25%, 10-15%, atau tanpa ambang batas (zero threshold). Sementara dalam usulan ambang batas parlementer (Parlementery threshold) tidak ada perbedaan yang signifikan, tetap berada pada kisaran 3,5%, 4%, dan 5%.

Sedangkan dalam metode konversi suara ada dua pilihan apakah dengan quota hare atau saint lague murni. Begitu pun terkait alokasi kursi perdapil opsinya di sekitar 3-10% atau 3-8%. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. beberapa fraksi yang tidak setuju dengan ditetapknannya Presidential Threshold meilih untuk meninggalkan sidang (Walk Out), yakni dari fraksi Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN.

Meskipun beberapa fraksi memilih meninggalkan ruang sidang, sidang tetap berlanjut dengan menghasilkan kesepakatan, yaitu opsi paket A dengan komposisi, sistem pemilu terbuka, presidential treshold 20-25%, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara sainte lague murni dan kursi dapil 3-10%. (Kompas.com)

Meskipun secara legislasi ketentuan UU Pemilu sudah sah hanya menunggu tanda tangan presiden dan dimuat dalam lembaran negara, namun persoalan secara subtansi Undang-undang khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden (Presidential Trheshold) tetap menjadi persoalan yang tidak benar-benar tuntas, karena sangat potensial untuk diuji materil (Judicial Review) ke mahkamah konstitusi.

Kehilangan Relevansi

Diadakannya pemilu serentak pada 2019 menjadi alasan yang sahih untuk menegasikan bahwa Presidential Threshold sudah tidak relevan. Logikanya, bagaimana mau menentukan ambang batas, sedangkan hasil pemilu legislatif belum diketahui besarannya, karena pemilu di adakan secara bersamaan. Argumen tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait keserentakan pemilu, yang jika dilihat dengan nalar rasionalitas, pemilu serentak meniscayakan penghapusan ambang batas.

Meskipun dalam Undang-undang pemilu yang baru disahkan ketentuan ambang batas mengacu pada pileg sebelumnya (Pemilu 2014), tetap saja masih sulit untuk diterima dengan akal sehat, karena realitas serta dinamika politik dalam rentang waktu lima tahun sangat berbeda. Mengingat politik di Indonesia sangat dinamis, tentu saja Parpol yang menjadi pemenang dalam pemilu lalu, belum tentu mendapatkan suara kemenangan kembali pada pemilu berikutnya.

Percuma saja membangun koalisi, jika yang di inginkan adalah adanya dukungan yang besar dari parlemen, tapi ketika perhitungan suara pileg sudah diketahui malah partai yang berkoalisi mendukung presiden terpilih, hanya mendapatkan beberapa kursi DPR yang tidak mencapai setengah dari jumlah keseluruhan anggota. Sehingga pada akhirnya presiden juga harus merayu partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan, yang tentu juga akan sangat kental dengan aroma politik transaksional.

Bisa di katakan menggunakan hasil pileg yang sudah digunakan untuk menentukan ambang batas adalah kemunduran dalam demokrasi, ibarat seseorang yang membeli tiket pesawat, tiket tersebut hanya bisa digunakan dalam satu kali perjalanan saja. Maka, menjadi rancu ketika tiket Pilpres yang sudah digunakan akan digunakan kembali pada pilpres selanjutnya.

Lebih parah lagi jika nantinya dinamika yang ada dalam partai politik tidak mampu menghadirkan capres alternatif, sehingga memperbesar kemungkinan adanya capres tunggal yang memiliki elektabilitas serta popularitas lebih tinggi. partai politik yang sekedar mencari aman tentu akan mengusung capres tersebut. Sedangkan yang ingin mengusung calon presidennya sendiri terbentur oleh regulasi presidential threshold. Maka yang terjadi politik dan demokrasi hanya akan stagnan tanpa adanya progres yang positif.

Jika ambang batas dalam pilpres tidak digunakan tentu akan berpengaruh terhadap semarak pesta demokrasi di Indonesia, serta memperbesar peluang putra-putri terbaik bangsa untuk turut serta berpartisipasi dalam pilpres dengan menuangkan segala ide dan gagasan terkait kemajuan bangsa Indonesia. karena setiap parpol yang lolos verifikasi di KPU berhak mencalonkan Presiden dan wakilnya untuk bertarung secara sehat dan kompetitif. Sedangkan parpol yang tidak mengusung capres sendiri, akan merapat mendukung capres yang potensial memenangkan pilpres.

Sekalipun para Parpol koalisi pemerintah berargumen bahwa ambang batas diperlukan dalam sistem presidensial, untuk memperkuat posisi presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun argumen tersebut dapat dibantah, melihat pragmatisme politik yang dijalankan oleh Parpol pada Pilpres 2014, secara alami mayoritas parpol yang kalah dalam pilpres akan sendirinya bergabung dengan koalisi pemerintahan demi mendapat kursi dalam jajaran kabinet. Maka, penguatan presiden dapat dilakukan setelah Pilpres selesai atau koalisi berlangsung diputaran kedua jika pilpres diadakan dalam dua putaran.

Pertarungan Konstitusi di MK

Pro kontra terkait presidential treshold nampaknya akan terus berlanjut, mengingat banyak elit politik yang dapat terganjal aturan tersebut. Langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah jalur hukum dengan menguji materi pasal terkait ambang batas yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dalam hal ini dari jauh hari pakar hukum tata negara sekaligus ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) sudah menyatakan kesiapannya untuk bertarung di MK. Jika, presidential threshold masih diberlakukan berapapun besarannya (Tempo.co). begitupun dengan partai Gerindra yang juga akan menyiapkan tim Khusus untuk bertarung secara konstitusional di MK demi memuluskan langkah Prabowo menjadi capres (Kompas.com).

Ketika lembaga legislatif sudah menetapkan ambang batas 20% (kursi di DPR) dan 25% (suara pemilih) yang didasarkan pada politik hukum terbuka (opened legal policy) dan hasil tersebut akan di uji lagi ke mahkamah konstitusi dengan alasan pengaturannya bertentangan dengan konstitusi. Maka, hasil dari babak akhir mengenai polemik trheshold ini sudah sepatutnya kita pasrahkan pada sembilan hakim konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus setiap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi yang lebi tinggi.

Ditengah semakin mendekatnya hajat politik dan pesta demokrasi nasional, mahkamah konstitusi harus bekerja secara cepat serta mampu memprioritaskan permasalahan ini agar tidak menghambat kalender pemilu yang sudah ditetapkan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dalam aspek yudisial, harus menunjukan kewibawaannya.

Mahkamah Konstitusi sangat diharapkan kinerjanya secara profesional dan independen, untuk mengadili dan memutus perkara tanpa ada intervensi dari pihak manapun, agar sakralitas indonesia sebagai negara hukum tetap terjaga tanpa adanya unsur-unsur yang mencoreng nama besar Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat).

Tentang penulis :
Moh. Mansyur, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Serta aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Iklan

Korupsi Mengamputasi Prestasi

Oleh Nessya Monica Larasati Putri
Acap kali beberapa oknum memandang kejahatan korupsi sudah menjadi budaya dan melekat di Tanah Air.

Hal ini tentulah mencoreng citra bangsa, karena mendengar kata ”budaya” pada hakikatnya memiliki konotasi yang positif, sesuatu hal yang dapat diwariskan kepada generasi muda berikutnya yang biasanya melekat pada kebiasaan bangsa tertentu. Ketika korupsi menjadi salah satu budaya, ini adalah suatu kemunduran bagi bangsa.

Selalu ada ruang memaafkan untuk diri sendiri serta membenarkan perbuatan yang dilakukan menjadi kritik keras bagi setiap pelaku kejahatan korupsi.

Benturan antara logika dan logistik menjadi gejolak sehingga menjadikan para pelaku kejahatan korupsi berpikir secara emosional dan tidak menggunakan ratio.

Gegabah dalam menentukan sikap sehingga mengorbankan banyak pihak akibat perbuatannya menjadi hal yang abai dipertimbangkan oleh pelaku kejahatan korupsi.

Sejatinya, urgensi untuk membahas lebih lanjut kejahatan korupsi berada dalam ranah deteksi awal perbuatan yang bersifat koruptif serta penanggulangan, baik secara preventif maupun represif.

Cara berpikir yang runtut dan sistematis sangatlah perlu dilakukan untuk memosisikan penegakan hukum berada satu tahap lebih maju dari pelaksanaan kegiatan korupsi mengingat para pelaku kejahatan korupsi yang umumnya berbalut selimut kekuasaan berbekal pendidikan mumpuni.

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (Legal System) adalah struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance),dan budaya hukum (legal culture).

Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri dengan kata lain harus saling bersinergi menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu sistem hukum yang kelak dapat membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.

Substansi hukum menelaah mengenai regulasi, hal ini menjadi dasar bagi setiap orang dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Mengkritisi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa langkah awal untuk membenahi integritas, moral, serta mental bangsa Indonesia dapat dimulai dari pembuatan regulasi yang dapat meminimalisasi kejahatan korupsi yang semakin masif terjadi. Namun, dalam konteks penegakannya, jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas.

Bersinggungan langsung dalam hal penegakan hukum, Lawrence memasukkan struktur hukum (legal structure) ke dalam salah satu aspek suatu sistem hukum.

Ketika terdapat substansi atau peraturan yang bersifat mengatur hal ini tidak dapat serta-merta diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tentunya peran aparat penegak hukum memiliki urgensi agar hukum secara tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat dapat dipatuhi.

Dalam hal ini kepribadian setiap aparat penegak hukum tentunya harus dijadikan dasar pertimbangan ketika seseorang akan disematkan untuk menyandang suatu amanah berdasarkan undang-undang.

Kejahatan korupsi adalah hal yang menakutkan bagi bangsa yang harus segera dibenahi. Tujuan mengedepankan prestasi serta mengamputasi kegiatan korupsi harus menjadi satu pemikiran yang menyatukan rakyat demi Indonesia yang lebih baik. (Sumber: Koran Sindo, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:
Nessya Monica Larasati Putri Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

 

Berantas Korupsi di Lingkungan Pemda

Oleh Claudia Mulyawan

Korupsi sudah menjadi permasalahan yang mengakar dan sulit diberantas di Indonesia. Kasus-kasus korupsi pun sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu.

Sampai saat ini, korupsi pun makin tidak terbendung. Ini terbukti dengan seringnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan OTT (operasi tangkap tangan) pada pemimpin dan birokrat di lingkungan pemerintahan daerah.

Hadirnya KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menindak, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi belum sepenuhnya efektif untuk menghilangkan korupsi di negeri ini.

Hal ini diperparah dengan usahausaha untuk melemahkan KPK seperti usaha untuk merevisi UU Nomor 32/ 2002 tentang pemberantasan korupsi yang membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penyelidikan. Sanksi pidana seberat-beratnya juga tidak efektif membuat jera para oknum yang bermain-main dengan uang rakyat.

Ancaman pidana seberat apa pun, bahkan wacana untuk menetapkan ancaman maksimum berupa hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi, tidak juga membuat para oknum tersebut mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Lingkungan pemerintahan daerah merupakan lahan subur bagi tindak pidana korupsi karena lemahnya pengawasan kinerja para birokrat danlemahnya sistem birokrasi di daerah.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum ”bertangan jahil” yang mencoba untuk mengakali uang rakyat demi kantong pribadi mereka sendiri.

Hal ini terus terjadi selama puluhan tahun dan tidak dapat dihentikan. Di lingkungan pemerintahan daerah, tindak pidana korupsi dilakukan dari tingkat tertinggi yaitu kepala daerah setempat, sampai di tingkat yang lebih rendah seperti staf khusus di bidang tertentu.

Hal inilah yang membuat korupsi di lingkungan pemerintahan daerah tidak akan pernah selesai sampai kapan pun jika tidak adaperubahandidalambirokrasi tingkat daerah.

Untuk memberantas korupsi di tingkat daerah diperlukan adanya sebuah reformasi di bidang birokrasi tingkat daerah. Reformasi birokrasi misalnya dengan cara mengadakan birokrasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance, contohnya seperti menerbitkan laporan keuangan daerah pada media massa.

Seperti diketahui, laporan keuangan di tingkat daerah masih sangat minim untuk disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga, pihak Badan Keuangan Daerah setempat diharapkan lebih aktif di dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran di pemerintahan daerah.

Badan Keuangan Daerah juga bila perlu melakukan penghitungan ulang terhadap anggaran yang diajukan oleh pihak pemerintahan supaya menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Badan Keuangan Daerah juga harus melakukan upaya realisasi anggaran secara bertahap, jadi cairnya dana yang diajukan tidak seluruhnya diberikan pada saat itu juga untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

Diharapkan solusi tersebut dapat meminimalisasi tingkat korupsi di tingkat daerah bahkan dapat memberantas korupsi di tingkat daerah yang sudah mengakar sejak lama.

Diharapkan juga dengan adanya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, maka angka korupsi di Indonesia dapat menurun bahkan tidak ada. (Sumber: Koran Sindo, 16 Maret 2017)

 

Tentang pnulis:
Claudia Mulyawan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Kepastian Hukum Dan Investasi Pascapilkada

Oleh Glenn Wijaya

Pesta demokrasi baru saja digelar serentak dan hasilnya sedikit banyak telah diketahui oleh publik melalui berbagai proses quick count yang diadakan oleh beberapa lembaga survei terkemuka.

Ada yang menang, dan tidak sedikit yang kalah. Rakyat tertegun melihat hasil-hasil quick count karena melihat pasangan dukungannya menang ataupun kalah.

Namun, jelas bahwa di antara rakyat dapat disebutkan juga bahwa secara spesifik, calon investor sedang menunggu kepastian. Kepastian yang dimaksud di sini adalah kepastian dalam arti legal, yakni kepastian hukum atau rechtszekerheid .

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25/2007, jelas disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan menurut asas kepastian hukum.

Dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Seorang investor atau penanam modal asing hanya akan menanam modalnya di Indonesia apabila ia tahu bahwa kepastian hukum benar-benar ada ketika ia akan membuka usahanya di Indonesia.

Hal ini sangatlah terkait dengan pilkada yang baru berjalan Februari ini. Pasalnya, kini calon investor terutama investor asing sedang menunggu kestabilan dari perpolitikan di Indonesia, terutama DKI Jakarta.

Telah kita ketahui bersama bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran, yang akan diikuti pasangan calon nomor urut 2 Ahok-Djarot serta pasangan calon nomor urut 3 Anies-Sandiaga.

Putaran kedua berarti belum ada gubernur DKI Jakarta terpilih yang baru. Ini menandakan bahwa roda politik masih terus bergulir dan birokrasi kelak belum terpilih nakhodanya.

Calon investor tentunya beranggapan bahwa semakin baik birokrasi, semakin jelas pula kepastian hukum dan ini berdampak pada kenaikan dari trust dari calon investor, sehingga dampaknya adalah calon investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Apabila kelak diketahui bahwa pemenang dari Pilkada DKI Jakarta tidak memenuhi keinginan dari para calon investor, tentunya merupakan tugas berat bagi pasangan calon yang menang kelak untuk menenangkan para calon investor bahwa DKI Jakarta akan tetap seperti pada periode sebelumnya dan bahkan akan berubah ke arah birokrasi yang lebih baik lagi.

Bagi petahana, yakni pasangan calon nomor urut 2, tentunya investasi yang sudah berjalan dari dulu misalkan dari sisi reklamasi misalnya, dan juga pengadaan sistem ERP (electronic road pricing) akan terus dipantau oleh para investor.

Bisa saja program yang sudah digagas oleh petahana tidak dilanjutkan oleh pemenang pilkada apabila yang menang bukan petahana. Hal inilah yang menjadi kerisauan dari para calon investor.

Maka pascapilkada, dapat dianalisis bahwa ekonomi akan bergantung pada kepercayaan investor dalam hasil pilkada serentak, dan terutama di DKI Jakarta karena merupakan ibu kota Indonesia.

Semoga hasil pilkada menjadi hasil yang adil dan tidak rawan sengketa sehingga kepastian hukum dapat terus dipegang oleh para calon investor! ( Sumber: Koran Sindo, 23 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Glenn Wijaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci

Pilkada Dan Kedewasaan Dalam Berdemokrasi

Oleh Imanuel Alvin Harijanto
Tahun ini Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang kedua sebagai langkah untuk melaksanakan pilkada serentak secara bersama pemilu presiden dan pemilihan legislatif pada 2024.

Namun, Pilkada Serentak 2017 ini terasa sangat spesial karena dalam pilkada serentak yang dilakukan di 101 daerah ini termasuk salah satu di antaranya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Pilkada di DKI Jakarta menjadikan semarak pilkada di 100 daerah lainnya tidak dapat dirasakan karena tertutup semaraknya Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, Pilkada DKI Jakarta diikuti oleh tiga calon yang merepresentasikan para elite politik negeri ini.

Dengan begitu, tidaklah berlebihan jika Pilkada DKI Jakarta dikatakan sebagai pilkada rasa pemilihan presiden (pilpres). Pilkada ini juga menjadi ulangan dari Pilpres 2014 di mana masyarakat Indonesia benar-benar terbelah mendukung calon kepala daerah tersebut.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan politik di luar institusi pendidikan untuk kedua kalinya walaupun belum semua bersifat positif.

Namun, yang dapat dilihat di sini masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi. Banyak hal positif yang dapat kita petik dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 ini, terutama Pilkada DKI Jakarta.

Pertama, pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 ini membuat masyarakat mulai sadar akan kapasitas calon dari kepala daerah yang akan memimpin suatu daerah selama lima tahun ke depan. Masyarakat mulai sadar untuk tidak terpengaruh politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

Gairah demokrasi yang tumbuh sejak awal reformasi sudah mulai berkurang, namun sekarang mulai hadir lagi dan diharapkan dapat menuju ke arah yang lebih baik.

Kedua, Pilkada Serentak 2017 ini dapat membantu pemerintah untuk menjadi langkah awal dalam melaksanakan program pemerintah untuk menangkal informasi hoax yang marak beredar saat ini.

Pilkada serentak ini dapat menjadi sarana pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar menangkal berita hoax itu.

Tentu dengan banyak berita hoax membuat masyarakat mulai mencoba melakukan cover both side terhadap berita di berbagai media massa, terutama media sosial internet.

Semua hal positif itu belum diikuti oleh beberapa hal yang masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Indonesia seperti masih banyak ujaran kebencian yang ada di media sosial.

Hal tersebut menjadi tugas berat pemerintah untuk mengubah karakter yang selama ini sudah menjadi akar yang tumbuh sangat dalam di dalam masyarakat Indonesia.

Apalagi, seperti yang kita ketahui, misi yang sejak awal dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Revolusi Mental yaitu merevolusi cara berpikir, cara pandang, dan cara memahami terhadap orang lain ke arah yang lebih baik. ( Sumber: Koran Sindo, 21 Februari 2017)

 

Tentang penulis:

Imanuel Alvin Harijanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

 

Nasionalisme Orang Desa

Oleh Riza Multazam Luthfy

 

Orang desa begitu menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat negara. Loyalitas terhadap hukum dan pemerintah tercermin dalam idiom desa mawa cara negara mawa tata (desa berjalan dengan adat istiadat, negara diatur dengan undang-undang). Demi negara, apa pun mereka korbankan.

Meskipun secara material mereka kerap dirugikan, tetapi rela karena kagem negara (untuk negara). Mereka yakin, kesetiaan terhadap pemerintah atau pamong praja bakal mengundang berkah.

Pemerintah dianggap lembaga yang mampu memelihara dan mewujudkan tatanan sosial gemah ripah loh jinawi karta raharja (HM Nasruddin Anshoriy Ch, 2008: 31).

Muncul kebanggan tak terkira ketika orang desa mampu menyumbang tenaga, pikiran, bahkan materi. Perasaan inilah yang membuat mereka berlomba-lomba berderma demi kepentingan bersama.

Sebaliknya, jika tak sanggup menghormat, penyesalan seakan tak pernah hilang. Dalam taraf tertentu, cita-cita dan kehendak kolektif melampui kemampuan orang-orang pedalaman. Mereka tetap berupaya menunjukkan dedikasi, meski terbatas.

Saat wilayah perdesaan masih dikungkung prinsip-prinsip kolektivitas, kepuasan spiritual kerap mengalahkan hasrat individual, sehingga perilaku orang desa jauh dari pamrih dan jumawa.

Setiap berbuat baik, mereka tak mengharap balasan. Pikirannya fokus demi negara. Dengan demikian, sumbangsih dan jerih payah orang desa lebih diarahkan untuk meraih kebahagiaan hakiki.

Mereka lebih ingin memberi daripada menerima. Prioritas utama bukanlah hak, tapi kewajiban selaku warga negara. Sikap seperti ini senantiasa diwariskan lintas generasi.

Dalam lakon pewayangan Sumantri Ngenger digambarkan loyalitas orang desa ke negara. Lakon ini mengisahkan Sumantri, seorang anak desa, berhasrat mengabdikan diri pada Keraton Maespati di bawah pemerintahan Prabu Arjuna Sasrabahu. Dia menghadapi dilema saat harus memilih berkhidmat pada negara atau mengorbankan sang adik, Sukrosono.

Dia memutuskan memilih Negara dan merelakan nyawa saudaranya. Sumantri Ngenger membawa pengaruh luar biasa bagi jalan pikiran sebagian besar orang desa. Urusan negara lebih penting dari keluarga (HM Nasruddin Anshoriy Ch, 2008: 32).

Sejak masa kerajaan, loyalitas orang desa terhadap negara tak diragukan. Mereka tidak pernah membangkang titah raja. Wujud berbakti sebagai rakyat ditunjukkan dengan cara mengindahkan instruksi keraton.

Bagi orang desa, pemegang kekuasaan adalah pengayom dan pelindung. Dominasi kedudukan raja berimplikasi luas terhadap perkembangan pola berpikir masyarakat. Sikap mematuhi raja merupakan realisasi dari kewajiban utama yang harus selalu mereka perhatikan.

Memang di satu sisi, kepatuhan membabi-buta terbukti memperkokoh akar feodalisme. Akan tetapi, di sisi lain, sikap ini membuktikan orang desa memiliki kepedulian luar biasa good governance. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berusaha menjunjung tinggi harmonisasi.

Kepatuhan menggambarkan implementasi keinginan untuk menciptakan keteraturan dan menghindari chaos. Ketaatan juga membuktikan “balas jasa” kepada raja yang melindungi.

Orang desa merasa aib bila tidak membalas kebaikan. Ini akan membebani secara sosial. Boleh dibilang, ketundukan terhadap beragam peraturan kerajaan sebagai wujud harmonisasi dan balas jasa.

Pada masa kolonial, nasionalisme orang desa pun sudah terlihat. Dengan segenap tenaga, mereka mengusir penjajah dari Bumi Pertiwi. Mereka menyiapkan logistik para pejuang. Perempuan-perempuan desa menyiapkan hidangan pejuang.

Akhir-akhir ini, banyak kalangan pesimistis terhadap nasionalisme orang desa. Tingkat kecintaan mereka terhadap Tanah Air merosot drastis. Namun demikian, sikap ini lahir bukan tanpa sebab.

Jika ditelusuri, apatisme orang desa terhadap hukum dan kebijakan pemerintah terutama munculnya benih-benih pragmatisme.

Kala modernisasi menyentuh perdesaan, warga cenderung apatis. Merosotnya kepedulian terhadap kepentingan publik antara lain karena budaya urban merecoki cara berpikir mereka.

Akhirnya, kebersamaan tergerus prinsip hidup perkotaan yang cenderung individualistis. Prinsip hidup modern membuat beragam nilai dari luar masuk desa dan membentuk psikologi masyarakat.

Sosiologis

Lantaran mempunyai akar historis kokoh, etos nasionalisme tidak mungkin hilang dari desa. Prinsip-prinsip nasionalisme telah menancap erat.

Hanya, mereka kerap dipusingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Tak bisa dimungkiri, waktu mereka tersita untuk menyumpal perut. Realitas ini menimbulkan kesan menepikan tuntutan negara.

Padahal, tuduhan apatisme terhadap masa depan bangsa tak sepenuhnya benar. Dengan demikian, kurang pantas jika label tak acuh, masa bodoh, atau predikat negatif lain dilekatkan pada penduduk desa. Mereka tetap peduli pada problematika bangsa dan negara.

Dalam berbagai kesempatan, daya kritisnya muncul. Di sela-sela menggarap sawah atau bersantai di warung kopi, mereka membicarakan perilaku elite politik yang jauh dari norma dan etika.

Harga cabai yang melonjak dengan leluasa. Pupuk yang susah didapat, kecuali bermodal kongkalikong dengan perangkat desa. Sensitivitas orang desa inilah yang semestinya disentuh.

Maka, dalam upaya mewujudkan kesadaran berbangsa, diperlukan pendekatan sosiologis. Apalagi terdapat tendensi kurang seimbangnya tuntutan dan harapan.

Di satu sisi, negara gemar menuntut rakyat menaati hukum. Akan tetapi, kesejahteraan rakyat tak dipenuhi. Kesejahteraan hanya ada di lidah calon pemimpin.

Setelah mereka menyelonjorkan kaki di kursi kekuasaan, janji menguap dengan sendirinya. Tiada yang tersisa bagi rakyat, kecuali kekecewaan dan penderitaan.

Padahal, apabila pemerintah ingin warga mendukung, kesejahteraan haraus diprioritaskan. Negara tegak karena warga mendukung dan hormat terhadap hukum serta kebijakan pemerintah.

Di samping itu, konsep nasionalisme juga harus dirombak. Bagi orang desa, bentuk kecintaan terhadap negara bisa diwujudkan dengan bermukim dan bersiaga di tanah kelahiran.

Laju urbanisasi semestinya ditekan demi mempertahankan figur-figur potensial. Mengingat, pada tahun 2035, diperkirakan hanya 35 persen penduduk desa.

Sebagai wujud pembentukan kader bela negara, semestinya pemuda desa senantiasa dibekali wawasan kebangsaan agar militan dan siap melindungi negara dari segala ancaman.

Apalagi, kasus-kasus kekerasan di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai konsep, prinsip, dan nilai-nilai nasionalisme sehingga mudah terpancing aksi provokator yang bernafsu memecah belah persatuan.

Dalam rangka merevitalisasi patriotisme, generasi muda dapat diberdayakan untuk senantiasa menyukseskan program bela negara di kawasan pinggiran.

Mereka dibekali pengertian bahwa pengorbanan merupakan wujud rasa cinta terhadap Tanah Air. Sebagai orang yang bermukim di suatu wilayah, mereka berkewajiban memuliakan tanah kelahiran.

Pemuda desa merupakan ujung tombak perjuangan rakyat. Urgensi mereka dalam mengukuhkan fondasi kewibawaan dan kedaulatan negara harus ditonjolkan.

Perangkat desa harus mampu memberdayakan potensinya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan political will yang kuat, niscaya “nasionalisme perdesaan” tumbuh kembali. ( Sumber: Koran Jakarta, 07 Februari 2017)

Tentang penulis:

Riza Multazam Luthfy Penulis Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta

Asa Dan Realita Indonesia Bebas Narkoba

Oleh Haidar
Memasuki awal 2017, banyak asa kita tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan di negeri ini bisa segera tuntas. Atau setidaknya berkurang secara signifikan.

Namun, realita beberapa tahun terakhir menjadi cermin bagaimana nasib bangsa kita ke depan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Persoalan mengenai pemberantasan narkoba di Indonesia misalnya, kerap menjadi persoalan yang seolah tak ada habisnya.

Alihalih berkurang para pengguna narkoba, 2016 justru menjadi tahun yang paling parah. Dari sisi hulu, pemberantasan narkoba harus dimulai dari asal-muasal narkoba itu sendiri yakni dimulai dari tempat produksinya.

Namun, hal ini dirasakan kurang maksimal karena pemberantasan narkoba saat ini masih dinilai hanya fokus terhadap pemberantasan di sisi hilir.

Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa data terakhir BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2015 yang mencapai 2,2% atau sekitar 4 juta orang di Indonesia yang terjerat dalam lingkaran hitam narkoba.

Hal ini menjadikan Indonesia kerap dianggap menjadi surga bagi pelaku kejahatan narkoba, di mana data prevalensi ini dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Selain itu ditambah rehabilitasi penyalah guna narkoba tidak dilakukan secara terintegrasi, sehingga angka pemadat kambuhan cukup tinggi, yakni mencapai 90% dari total pasien yang telah direhabilitasi.

Kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba, juga berakibat pada terus timbulnya penyalah guna baru narkoba.

Dari sinilah sejatinya setiap elemen masyarakat bisa terlibat, serta harus bersinergi bersamasama untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Mendekati detik-detik peringatan hari kemerdekaan Indonesia tahun 2016 lalu, polemik hukuman mati terhadap terpidana narkoba khususnya Freddy Budiman, menjadi perhatian masyarakat.

Polemik tersebut seiring dengan catatan Haris Azhar yang disebarluaskan lewat media sosial, mengenai keterlibatan sejumlah pejabat/ aparat dalam peredaran narkoba. Fakta yang terjadi selama ini, terpidana kasus narkoba masih dapat mengendalikan bisnisnya dari lapas.

Bebasnya aktivitas narapidana narkoba ini akibat dari prilaku dan moral penegak hukum yang mudah tergiur dengan besarnya bisnis narkoba.

Maka menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi pemberantasan narkoba ketika aparat ikut terlibat di dalamnya.

Mantan deputi pemberantasan BNN mengakui bahwa sejak dulu sudah banyak pejabat negara dan penegak hukum yang dihukum lantaran terbukti membekingi bandar narkoba, bertindak sebagai pengedar, maupun pemakai narkoba.

Jika selama ini kita terlalu berhadap kepada pejabat/aparat dalam memberantas narkoba, lalu bagaimana nasib pemberantasan narkoba di Indonesia? Melalui pranata hukum serta hukuman mati bagi pengedar dan produsen narkoba adalah bagian hilir atau bagian akhir dari perjuangan memberantas narkoba. Hukuman mati merupakan sebuah keputusan untuk menimbulkan efek jera.

Di tengah pesimistis terhadap carut-marutnya pemberantasan narkoba, seharusnya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan dari sisi itu saja.

Pada 2017 sudah saatnya bangsa ini tersadar akan masalah besar yang sedang mengancam ini. Negara, dalam hal ini pemerintah, harus hadir untuk mengutamakan pemberantasan narkoba sebagai resolusi prioritas untuk mengurangi kesenjangan antara asa dan realita. ( Sumber: Koran Sindo, 13 Januari 2017)

Tentang penulis:

Haidar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,683,404 hits
Oktober 2017
S S R K J S M
« Agu    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031