Arsip untuk Mei, 2011

Industri dan Penguatan Karakter Bangsa

Oleh Maman Abdurrokhman

Perkembangan kemajuan negara-negara di dunia dalam berbagai bidang, terlebih sektor industri, telah mendorong sebuah era baru perekonomian dan hubungan antarnegara di dunia.

Revolusi Industri membawa akibat yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah timbul dan berkembangnya kapitalisme modern. Dalam kapitalisme modern ini, si kapitalis merupakan produsen,pedagang sekaligus distributor. Sebagai produsen, dia membutuhkan bahan mentah untuk kebutuhan industri. Sebagai pedagang dan distributor, dia membutuhkan pasar.

Untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan itu,dia memengaruhi politik di negaranya agar mendapat “tanah-tanah jajahan” yang dapat digunakan sebagai sumber pengambilan bahan mentah dan pasar barang industri. Jika disimak lebih jauh, disadari atau tidak posisi, Indonesia dalam era perindustrian dan hubungan antarnegara di dunia (masih) menjadi sumber bahan mentah industri yang murah dan pasar barang industri yang potensial, atau dengan kata lain kita (masih) terjajah dengan kapitalisme modern.

Kapitalisme modern mengajarkan paham liberalisme yang melahirkan semangat individualisme. Bagi Indonesia, paham liberalisme berikut sistem ekonomi pasar bebasnya yang dibawa serta oleh globalisasi,jelas bertentangan dengan karakter bangsa. Dalam liberalisme, posisi rakyat direduksi menjadi sekadar marginal residual, sementara kepentingan individu diposisikan sebagai sentral substansial.

Hal ini bertentangan dengan demokrasi Indonesia yang berdasarkan paham kerakyatan yang menempatkan asas bersama dan menjadikan “bhinneka”(pluralistis) akan menjadi “tunggal ika”. Atas dasar karakter bangsa yang dimiliki yaitu semangat “Bineka Tunggal Ika” yang disatukan dengan falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan terejawantahkan dalam UUD 1945, maka penguatan karakter diri menjadi satu hal yang sangat penting.

Bagaimana jati diri sebuah bangsa,kecintaan yang mendalam terhadap Nusantara Raya mampu melahirkan daya saing bangsa yang mumpuni hingga mampu berdikari, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan penguatan sektor industri dalam negeri. Penguatan industri dalam negeri tidak hanya didasari semangat bisnis atau keuntungan pragmatisme, tapi lebih dari itu, semangat untuk menjadi bangsa yang maju dan berkarakter, mencapai kesejahteraan bersama atas harkat, derajat, dan martabat sebagai sebuah bangsa.

Hal ini pernah dilakukan Jepang melalui “Restorasi Meiji”-nya hingga menjelma menjadi negara industri terbesar di dunia. Bagaimana dengan Indonesia melalui Pancasila dan “Bineka Tunggal Ika”. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 28 Mei 2011)

Tentang Penulis:
Maman Abdurrokhman, Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin UI, Ketua Umum BEM FTUI 2010, Penerima Beasiswa Aktivis LPI-DD

Iklan

Perlunya Kearifan Pajak Warung Hik

Oleh Syamsuri

WARUNG hik Solo yang omzetnya antara Rp 1 juta dan Rp 5 juta per bulan akan dikenai pajak 3% menyusul pemberlakuan Perda Pajak Nomor 4 Tahun 2011. Gagasan penerapan kebijakan tersebut menuai tanggapan dari pemilik warung hik, salah satunya mengatakan,’’ Pemerintah jangan asal tarik pajak. Dengan pekerjaan seperti ini mestinya pemerintah berterima kasih, syukur-syukur dibantu permodalan sebab (usaha mereka-Red) mengurangi pengangguran,’’ katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tampaknya berusaha menggenjot peningkatan pendapatan dari sektor pajak, dan salah satu objek yang dilirik adalah warung hik. Pertanyaannya adalah sudahkah pengenaan pajak terhadap warung hik memenuhi rasa keadilan, atau justru menciptakan embrio kemiskinan?

Keberadaanya warung hik termarginalkan bagaikan buah simalakama, dianggap mengganggu keindahan kota tapi pemda tetap menarik retribusi. Padahal warung hik dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah dan keberadaan warung itu merupakan salah satu pilar penting menopang perekonomian, sebagaimana terbukti pada krisis ekonomi tahun 1998.

Pedagang warung hik belum pernah mendapat bantuan apapun dari lembaga pemerintah atau swasta, tapi mereka mandiri menciptakan usaha dan terbukti membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Melihat fenomena ini, Pemkot seyogianya mengkaji ulang rencana kebijakan itu agar tidak menimbulkan masalah.

Pedagang kaki lima (PKL) yang paling banyak tumbuh di Solo adalah penjual makanan dan minuman, kendati tidak ada data akurat jumlahnya. Tahun 2003 PKL makanan dan minuman tercatat 1.442 warung, dan tahun 2010 sudah 2.416 warung. Dari jumlah itu, 51% (1.238) berupa warung hik (ada yang memanjangkan dengan sebutan: hidangan istimewa kampung). Sisanya warung makan bakso dan mi ayam (11%), bakmi, susu segar, dan sebagainya. (data primer 2010: http://kakniam.wordpress.com/).

Dari jumlah warung hik sebenarnya bisa dipetakan potensi mereka dalam menopang perekonomian. Dalam sehari, satu warung hik di Solo bisa membukukan keuntungan Rp 123.800. Hasil sebesar itu menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi kota, sekaligus pemerataan pendapatan yang membuat kota itu stabil secara ekonomi. (data primer 2010: http://kakniam.wordpress. com/tag/ warung-hik//).

Pengaruh Positif

Penelitian Nurhanafiansyah (1994) terhadap pendapatan PKL makanan dan minuman menjelaskan adanya hubungan positif antara modal usaha dan tingkat pendapatan. Pada masing-masing kelompok modal usaha terdapat perbedaan pendapatan. Misalnya PKL yang memiliki modal kurang dari Rp 600 ribu hanya bisa memiliki pendapatan (keuntingan) rata-rata Rp 325.510/ bulan.

Pedagang yang bermodal usaha antara Rp 600 ribu dan Rp 1,2 juta bisa meraih pendapatan rata-rata Rp 478.299/ bulan, dan yang bermodal di atas Rp 1,2 juta bisa memperoleh rata-ratanya Rp 585.611/ bulan. Meskipun belum diuji secara statistik, data ITU menyimpulkan besarnya modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan. (http://etd. eprints.ums.ac. id/5012/2/ E100050068. pdf).

Berdasarkan hasil penelitian itu, rata-rata pendapatan PKL tiap bulan ’’hanya’’ Rp 463.143. Dengan kondisi itu, apakah sudah waktunya Pemkot mena-rik pajak dari pedagang atau warung hik? Seyogianya Pemkot mereformulasikan dulu rencana itu kepada pihak terkait agar menerima informasi secara jelas guna menyusun langkah strategis.

Pertama; Pemkot seyogianya memberikan fasilitas bantuan modal dan pelatihan manajemen sederhana bagi pedagang hik sebelum menerapkan secara konsekuen kebijakan itu. Selama ini, pedagang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun terkait usahanya, yang ada malah pengenaan retribusi. Lain halnya kalau pemda pernah memberikan stimulan modal atau semacam pelatihan manajemen, sesuai dengan tingkat pendidikan pedagang.

Kedua; Pemkot perlu bekerja sama dengan LSM yang konsen dengan kehidupan pedagang hik sehingga penerapan kebijakan itu tidak salah sasaran.

Ketiga; setelah pedagang hik benar-benar sejahtera, barulah Pemkot menyosialisasikan pentingnya pajak sehingga pedagang bersedia membayar pajak atas kesadarannya sendiri. (Sumber: Suara Merdeka, 26 Mei 2011)

Tentang penulis:
Syamsuri MSi, alumnus Magister Administrasi Publik (MAP) UNS, bekerja pada Bagian Pendidikan UNS

Mengapa Membiarkan NII?

Oleh Ahmad Rofiq

Pemberitaan mengenai gerakan Negara Islam Indonesia (NII) belakangan ini menimbulkan keprihatinan sekaligus kecemasan di masyarakat. Terlebih mereka yang masih memiliki nasionalisme dan komitmen tinggi terhadap Pancasila dan NKRI. Tokoh NII merekrut sejumlah mahasiswa dan mencuci otak agar mengikuti gerakan dan paham keagamaan mereka.

Dalam doktrin NII, sebagaimana testimoni seorang bekas pengikut NII tahun 2000-2002, NKRI mereka ibaratkan sampah karena itu, yang mengaku sebagai orang Islam dan menjalankan kewajiban agama mereka di wilayah NKRI, tetap saja tidak sah. Setelah para pengikut ini dinyatakan aman menjadi pengikut, tugas mereka hanya dua: pertama; mencari pengikut sebanyak-banyaknya, minimal 1 orang merekrut 10 orang lewat modus multi level marketing (MLM) dan mencari dana sebanyak-banyaknya.

Mereka memaksa pengikutnya dengan tiga langkah penting dan strategis, yakni amanu-hajaru-jahadu artinya iman-hijrah-dan jihad. Sebagaimana disebutkan pada awal tulisan ini, bagi mereka NKRI adalah negara kafir, dan orang yang ada di dalamnya juga kafir. Bahkan mereka juga menganggap orang lain yang tidak mengikuti mereka najis, termasuk orang tua kandungnya sendiri.

Karena mereka menganggap orang lain kafir dan najis, maka darah dan harta mereka halal. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membetulkan imannya, yakni dengan cara hajaru atau berpindah meninggalkan NKRI menuju NII dengan dalih supaya iman dan seluruh kewajiban ibadah lainnya diterima Allah. Setelah pengikut baru NII mantap keyakinannya, mereka dibujuk untuk menghimpun dana sebesar-besarnya, dan disetorkan kepada pemerintahan NII.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama 2006 di Ponpes Modern Gontor Ponorogo telah memfatwakan peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI. Pertama; kesepakatan bangsa Indonesia membentuk NKRI sebagai ikhtiar memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa. Kedua; pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini.

Cenderung Membiarkan

Ketiga; wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apapun.

Keempat; dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/atau pemisahan diri negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan/atau separatisme.

Kelima; upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri dari NKRI yang sah dalam pandangan Islam termasuk bughat, yang haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara. Keenam; tiap orang kelompok masyarakat, lembaga, organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktivitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri dari NKRI bisa dikategorikan bughat.

Setiap langkah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang ingin mendirikan negara baru, termasuk Negara Islam Indonesia (NII), adalah tindakan makar, bughat, dan subversif. Anehnya, mengapa pemerintah membiarkan NII yang jelas-jelas bughat dan makar? Aparat merasa tidak memiliki payung hukum, karena UU Subversi telah dicabut? Demi alasan keamanan, keutuhan, dan kesatuan NKRI, seharus pemerintah mengambil langkah dan tindakan tegas. Anehnya, secara kasat mata, petinggi negara ini, dengan terang-benderang, membiarkan sepak terjang gerakan NII.

Laporan dan testimoni para pengikut NII yang insyaf dan sadar, dan tidak mau lagi bergabung dengan NII, dapat dijadikan entry point untuk mengungkap jaringan dan gerakan NII, terutama di KW 9. Lebih lucu lagi, para petinggi negeri ini, secara terbuka justru membela mereka yang berada di balik gerakan NII? Secara demonstratif, mereka membuat statemen terbuka di media, dan bahkan berkunjung ke pesantren, yang menurut pengakuan mantan pengikut NII, adalah sentralnya gerakan NII. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Mei 2011)

Tentang penulis:
Ahmad Rofiq, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah

Kelucuan apabila Bicara Narkoba

Oleh Helly Sulistyanto

Masih banyak cara untuk menekan bertambahnya korban narkoba, salah satunya dan ini biayanya murah adalah memulai dari lingkungan keluarga

Aturan yang akan diterbitkan Menkumham yang menyebutkan bila seseorang kedapatan membawa narkoba kurang dari 1 gram tidak akan dipidana tetapi hanya direhabilitasi. Ketentuan tersebut berlaku bagi orang yang baru kali pertama kedapatan membawa atau menggunakan narkoba. Peraturan itu menunjukkan kepanikan Menkumham terhadap penanggulangan peredaran narkoba. Padahal publik tahu tiap tahun 15 ribu pemuda di Indonesia meninggal karena narkoba.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa tahun 2008 total korban narkoba di Indonesia 3,2 juta orang. Tahun 2011 meningkat menjadi 3,6 juta orang. Ironisnya, dari jumlah tersebut, 1,1 juta di antaranya pelajar.

Betapa besar kerugian imaterial terkait dengan bahayanya narkoba, belum lagi yang bersifat material di 10 kota besar di Indonesia yang per tahunnya mencapai Rp 23,6 triliun. Angka yang fantastis dan tiap tahun bertambah karena data yang muncul merupakan fenomena gunung es. Makanya saya tersentak mengikuti berita yang menyebutkan bahwa Menkumham mengeluarkan statemen itu. Latar belakangnya ia khawatir bila dipenjara maka LP hanya dipenuhi oleh napi narkoba.

Atas pernyataan Pak Menteri, saya tidak habis pikir bagaimana caranya petugas atau siapapun bisa tahu seseorang baru kali pertama membawa narkoba 1 gram. Pecandu, khususnya pelajar berdasarkan infestigasi saya, awalnya hanya mencoba sedikit, kurang dari 1 gram. Dari coba-coba itu sebagian dari mereka berhenti mengonsumsi. Tapi sebagian lagi ingin mencoba kali kedua dan seterusnya. Karena sifat narkoba yang adiktif (menyebabkan kecanduan) maka jadilah mereka pecandu.

Banyak sekali dampak yang bisa timbul terkait pernyataan Menkumham. Penyelundup makin bersemangat memasukkan narkoba, mungkin dalam paket ekstrakecil kurang dari 1 gram, karena melihat kesempatan itu. Marilah kita hitung dari total korban narkoba di Indonesia tahun 2011 yang 3,6 juta orang. Bila angka itu dikalikan 0,9 gram (supaya tidak dipidana) maka didapat angka 3.240.000 gram (3,24 ton) dengan nilai sekitar Rp 291,6 miliar dalam waktu setahun.

Berikan Penyuluhan

Distorsi terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pemerintah dan masyarakat selama ini sepertinya sia-sia. Tujuan tahun 2015 Indonesia bebas narkoba tidak mungkin tercapai dan orang tua makin cemas terhadap keselamatan anaknya.

Jika latar belakangnya hanya karena nanti penjara penuh dengan napi narkoba, menurut saya dalih itu tidak urgen karena bisa menimbulkan masalah baru kalau aturan itu diundangkan. Karena itu, pertama; MUI harus mengingatkan Menkumham bahwa narkoba adalah barang haram. Sekecil apa kemasannya, seringan apapun bobotnya, barang yang diharamkan tetap saja hukumnya haram.

Kedua; dibutuhkan ribuan panti rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia. Ketiga; dibutuhkan ribuan ahli yang bertugas merehabilitasi dan upaya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan penanganan komprehensif mengingat yang persoalannya bukan hanya fisik melainkan juga psikis. Masih banyak cara untuk menekan bertambahnya korban narkoba, salah satunya dan ini biayanya murah adalah dimulai dari lingkungan keluarga. Peran orang tua sangat dominan, selain keterlibatan guru.

Masalahnya banyak orang tua masih awam terhadap persoalan narkoba. Tentunya hal ini menjadi target utama untuk memberikan penyuluhan melalui RT/ RW. Upaya kedua yaitu dengan memasukkan mata pelajaran tentang bahaya narkoba dalam kurikulum sekolah. Dengan merangkul semua pihak, termasuk mendengarkan masukan, insya Allah Indonesia bisa bebas dari narkoba mulai 2015. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Mei 2011)

Tentang penulis:
H Helly Sulistyanto SH MH, advokat, aktivis Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) DPD Jateng

Merayakan HUT Israel?

Oleh Hikmahanto Yuwana

Di Israel pada 14 Mei diperingati sebagai hari kemerdekaan negara yang mengambil tanah Palestina. Belum lama ini seorang warga negara Indonesia, Unggun Dahana,secara terang-terangan mengungkapkan niatnya untuk merayakan kemerdekaan Israel di Indonesia.

Inisiatif yang tidak biasa ini sempat menjadi perbincangan sengit di khalayak walaupun akhirnya berlalu dengan tenang. Untuk niat tersebut, Unggun meminta izin kepada kepolisian dan membuat rilis ke media. Meski Unggun belum memperoleh izin, dikabarkan sekelompok warga tanpa ingarbingar telah melaksanakan perayaan di Puncak pada 14 Mei malam.

Janggal

Ada sejumlah kejanggalan dari keinginan Unggun. Pertama, perayaan kemerdekaan atau hari bersejarah suatu negara di Indonesia, termasuk ulang tahun raja atau ratu dilakukan oleh perwakilan negara tersebut.Perayaan dilakukandengan mengundang secara resmi para pejabat dan sahabat dari perwakilan tersebut.

Kalaupun ada perayaan yang dilakukan sekelompok individu, inisiator dari kelompok tersebut adalah warga negara dari negara yang merayakan. Menjadi pertanyaan apakah Unggun yang mengaku warga negara Indonesia patut merayakan Hari Kemerdekaan Israel? Apakah dia memiliki penunjukan dari Israel atas kegiatan tersebut? Kejanggalan berikut terletak pada alasan mengajukan permohonan izin kepada kepolisian.

Apakah permohonan dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan? Ataukah untuk mendapat perlindungan kepolisian? Boleh jadi Unggun telah memperhitungkan dampak dari niatannya. Dia akan mendapat ancaman,bahkan tindak kekerasan dari pihak-pihak yang tidak setuju.

Bila Unggun dan kawan-kawan menjadi korban, izin telah diperoleh, dengan mudah kepolisian, bahkan negara,dituduh tidak memberi perlindungan warga negaranya. Negara pun akan menuai kecaman dari dalam maupun luar negeri. Kejanggalan terakhir adalah tindakan Unggun membuat rilis ke media.

Tidak lazim bagi warga negara memberi tahu ke media untuk merayakan kemerdekaan suatu negara yang tidak diakui pemerintahnya. Apa motivasi Unggun menyampaikan niatannya ke media?

Apakah untuk mendapat reaksi publik? Reaksi publik kemungkinan dijadikan ukuran untuk mengetahui seberapa jauh publik dapat menerima Israel diakui sebagai negara. Bila publik tidak mempermasalahkan,ini dapat menjadi daya penekan terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan luar negeri terhadap negara Israel.

Gamang

Dalam menyikapi keinginan Unggun, kepolisian dan sejumlah pejabat terasa gamang. Kegamangan terlihat karena di satu sisi mereka menunjukkan ketidaksetujuannya,namun di sisi lain tidak serta-merta melarang karena khawatir bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Padahal kepolisian ataupun para pejabat dapat secara tegas melarang apa yang menjadi niatan Unggun sebelum acara tersebut dilaksanakan. Ketegasan paling tidak didasarkan pada tiga hal.

Pertama, merujuk pada posisi Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui Israel sebagai negara karena negara ini dibangun dengan mengambil secara tidak sah tanah dan hak bangsa lain yaitu Palestina.Tindakan para pendiri negara Israel sangat bertentangan dengan Konstitusi Indonesia.

Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar menyebutkan,“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Kedua,pelarangan dilakukan karena hak untuk mengekspresikan atau hak untuk berpendapat sebagai bagian dari HAM tentu ada batasnya.Sebagian pihak melakukan pembelaan terhadap apa yang diniatkan Unggun dengan mengacu pada apa yang dilakukan Front Pembela Indonesia (FPI) untuk melakukan tahlilan dan doa bersama atas kematian Osama bin Laden tidak mendapat larangan.

Perlu dipahami pelaksanaan HAM sepatutnya mempertimbangkan konteks dan situasi. Bila pelaksanaan HAM berpotensi untuk memicu konflik horizontal atau kerusuhan, sepatutnya dilarang. Dalam konteks demikian, sekelompok masyarakat bila melakukan doa bersama atas kematian Osama di Amerika Serikat sudah pasti tidak akan diizinkan pemerintah setempat karena berpotensi untuk munculnya kerusuhan.

Ini pula yang seharusnya menjadi kebijakan ketika sekelompok masyarakat di Indonesia hendak melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Israel. Sebaliknya, pelarangan absolut atas hak mengekspresikan oleh FPI tidak bisa dilakukan karena justru akan memicu kerusuhan.Hal ini juga berlaku bagi rakyat di AS yang merayakan kematian Osama tentu tidak bisa dilarang oleh otoritas setempat.

Terakhir, pelarangan didasarkan pada solidaritas bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina. Perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan dan bangsa yang memiliki rakyat yang mayoritas beragama Islam yang membuat solidaritas terbangun. Aparat dan pejabat seharusnya sensitif atas hal ini. Bila sensitivitas tidak dikedepankan, akibatnya fatal.Kemarahan publik akan bergeser dari Unggun ke aparat dan pejabat.

Publik akan menginterpretasikan sikap aparat dan pejabat sebagai tindakan membenarkan apa yang salah di mata publik (condoning). Untungnya,hal tersebut tidak terjadi dan muncul ke permukaan setelah acara tersebut tetap dijalankan Unggun.

Agama

Satu hal yang pasti,larangan atas keinginan Unggun untuk merayakan kemerdekaan Israel tidak seharusnya dikaitkan dengan masalah agama, meski mungkin sebagian masyarakat memahaminya secara demikian. Israel harus dibedakan dengan Judaism sebagai agama yang bisa dianut warga negara dari negara mana pun.

Publik harus memahami, pemerintah tidak memiliki kebijakan apa pun terhadap mereka yang menganut Judaism.Pemerintah hanya memiliki kebijakan untuk tidak mengakui Israel sebagai negara. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 27 Mei 2011)

Tentang penulis:
Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta

Beban Demokrasi Elektoral

Oleh Gun Gun Heryanto

Banyak yang menyimpulkan demokrasi Indonesia tak pernah beranjak dari fase transisi. Setelah 13 tahun peristiwa reformasi,kita melewati tiga kali pemilihan umum (pemilu). Kekuasaan pun banyak diisi orang-orang baru meski banyak juga orang lama yang tetap melanggengkan dinasti politik mereka baik di pusat maupun di daerah.

Muncul beragam sumbatan dalam proses konsolidasi politik hingga kita tak pernah sampai pada demokrasi substansial yang diidealkan. Bahkan muncul kecenderungan kita terjebak dan berputar-putar dalam demokrasi elektoral yang kapitalistik.

Sejarah mencatat katalisator utama perubahan politik 1998 yang kita kenang sebagai peristiwa reformasi karena ada musuh bersama (common enemy) yakni Soeharto. Kekuasaan bercirikan bureaucratic polity yang diusung Soeharto telah menyebabkan pengerdilan kekuatan civil societydi Indonesia.

Dalam tulisan Karl D Jakson, Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia (1978), ciri dominan bureaucratic polity adalah mengisolir keputusan-keputusan penting hanya di lingkaran elite tertentu. Inilah zaman kegelapan demokrasi Indonesia karena semua kekuasaan tersentral pada sosok Soeharto. Setelah fase transisi itu lewat seharusnya kita memasuki babak baru yakni konsolidasi dan pelembagaan politik. Namun, hal ini tak mudah direalisasikan.Terlalu banyak hal pragmatis-instrumentalistik dalam berbagai hitungan matematika politik yang menyeret energi bangsa ini ke dalam lubang hitam politik rendahan.

Beban Politik

Kini, gaung reformasi telah menepi,bahkan muncul kecenderungan mati suri.Tragisnya lagi, reformasi mulai dianggap gagal! Masyarakat tak merasakan ada perbaikan signifikan dalam bidang politik, pemerintahan, dan perekonomian. Meminjam data hasil survei nasional Indo Barometer April–Mei 2011 membuat kita semakin miris. Sebanyak 55,4% masyarakat tidak merasakan ada perubahan kondisi bangsa sebelum dan sesudah reformasi. Hanya 31% yang menganggap kondisi bangsa setelah reformasi jauh lebih baik. Survei terhadap 1.200 responden di 33 provinsi ini mencatat 55% di antaranya tak puas dengan reformasi,dan hanya 29,7% yang menyatakan puas.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya kecenderungan di masyarakat yang menganggap bahwa kehidupan di era Orde Baru lebih baik dari era pascareformasi. Terlepas dari kritik banyak pihak terhadap metodologi yang tidak mengomparasikan secara apple to apple Era Reformasi dengan Orde Baru, survei Indo Barometer itu bisa menjadi semacam warning bahwa reformasi memang di titik nadir persepsi masyarakat.

Salah satu sumbatan nyata proses konsolidasi dan pelembagaan politik adalah dominannya demokrasi elektoral (electoral democracy) yang kapitalistik dalam sistem politik kita. Hal ini ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi antarparpol guna memperebutkan pemilih melalui basis transaksional.Pemilu menjadi pasar lelang suara sehingga ongkos untuk penguasaan pemilih menjadi sangat mahal. Dana internal parpol sangat tak memadai untuk membiayai pertarungan sehingga dibutuhkan dukungan dari pihak eksternal antara lain donatur dan para investor politik. Praktik ini melahirkan perselingkuhan abadi penguasapengusaha yang kerap mereduksi kesejatian demokrasi.

Hal tersebut juga sering menjadi pembenar bagi praktik kumulasi ekonomi para politisi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Dalam konteks inilah, kita sering melihat peran parpol sebagai bunker bagi para koruptor. Sudah bukan rahasia bahwa BUMN, proyek-proyek kementerian, pemda-pemda, sirkulasi jabatan, dan sejumlah kerja sama dengan pihak swasta kerapkali menjadi pintu masuk tindakan korupsi para politisi maupun para broker yang berafiliasi ke parpol tertentu. Beban demokrasi elektoral kita saat ini adalah politik tersandera oleh mekanisme transaksional. Para politisi mengidentikkan politik sebagai komoditi yang punya nilai pertukaran (exchange value) dan pasar (market).

Tak heran jika sirkulasi jabatan, pemilihan kepala daerah (pilkada), pembuatan kebijakan publik,hingga anggaran menjadi produk politik yang memiliki nilai transaksional. Konsekuensi dari cara pandang politik sebagai komoditi ini melahirkan korupsi, suap, dan penyalahgunaan jabatan untuk kumulasi ekonomi yang bersifat personal maupun organisasional. Politik tak bisa melepaskan diri dari rumusan moneycommodity- more money(MCM) layaknya di produk komersial. Praktik ini tak hanya menerpa parpol penguasa, tapi juga mereka yang di luar kekuasaan. Energi bangsa ini lebih banyak tersedot ke dalam rivalitas perebutan kekuasaan dan sirkulasi jabatan, tetapi lupa bagaimana mengoptimalkan kekuasaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat. Para elite lebih memilih ‘ko-opsi’ dan konsensus daripada kompetisi politik secara fair.Anatomi kekuasaan tetap mengacu pada akomodasi politik sebagai wujud pengaturan keseimbangan yang sangat hati-hati.

Hampir tiadanya parpol oposisi yang efektif di parlemen, dan hubungan promiscuous (sering gonta-ganti pasangan) di dalam aliansi-aliansi politik yang ada. Dalam memaknai demokrasi, kita kerap terjebak dalam logosentrisme. Menurut pemikir beraliran postmodernisme, Jacques Derrida, paham logosentrisme sering terdampar pada aspek fonosentrisme yang mendewakan kata.Kendati penafsiran tak akan lepas dari kata, makna demokrasi lebih dari sekadar kata-kata.

Tak cukup hanya membangun reformasi melalui kata-kata dan citra, melainkan juga harus hadir dalam realita yang sesungguhnya. Ke depan, kita tentu tak ingin demokrasi terus-menerus tersandera oleh libido kekuasaan kaum elite. Demokrasi elektoral harus memiliki sumbangsih nyata bagi perbaikan bangsa ini, bukan semata perhelatan demokrasi lima tahunan yang miskin perubahan. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 27 Mei 2011)

Tentang penulis:
Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Keterlambatan Proyek Infrastruktur

Oleh Mudi Kasmudi

Seperti telah dipaparkan pada tulisan sebelumnya, Akibat Keterlambatan Proyek Infrastruktur (SINDO, 12/5), pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur.

Oleh karena itu, pemerintah mengundang investor untuk ikut berpartisipasi melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS), yang pada umumnya dengan skema build operate & transfer (BOT) dengan masa konsesi yang disepakati. Proyek infrastruktur adalah proyek yang membutuhkan modal besar, masa investasi yang panjang, tipe bisnisnya kompleks dan berisiko, sehingga diperlukan proteksi,kepastian hukum, serta dukungan dan jaminan pemerintah.

Sifat alamiah proses pembangunan infrastruktur dengan model KPS memerlukan waktu yang panjang, negosiasi yang melelahkan disertai konflik politik. Oleh karena itu, investor akan lebih memilih investasi di tempat lain, jika dipandang lebih berisiko.

Grimsey & Lewis (2004),dalam Public Private Partnerships- The Worldwide Revolution in Infrastructure, menjelaskan bahwa kesuksesan KPS bergantung pada saling percaya antara pemerintah dan swasta dalam partnerships.Kerja sama keduanya diperlukan di setiap tahapan implementasi, tanpa melupakan tujuan utama untuk memberikan kualitas hasil dan pelayanan yang terbaik.

Manajemen Risiko

Apa yang dimaksud dengan risiko? Deloitte dalam The Risk Intelligent Enterprise mendefinisikan; risiko adalah potensi kerugian yang disebabkan suatu kejadian yang dapat membuat efek negatif terhadap capaian dari tujuan perusahaan, sedangkan Project Management Institute mendefinisikan bahwa risiko adalah ketidakpastian suatu kondisi yang berakibat positif atau negatif terhadap paling tidak satu dari tujuan proyek.

Walker & Smith (1996), dalam Privatized Infrastructure: The BOT Approach, menjelaskan bahwa risiko investor adalah risiko finansial,politik,dan teknis. Besarnya risiko investasi infrastruktur bergantung pada kompleksitasnya. Kompleksitas yang tergolong tinggi adalah bandara, kereta api, jalan tol, dan pelabuhan.

Sementara kompleksitas yang tergolong rendah adalah pengolahan sampah, pembangkit listrik, suplai air minum (PAM). Pembangunan infrastruktur dengan skema KPS memiliki kompleksitas, sehingga manajemen risiko perlu diterapkan untuk menghindari keterlambatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar,seperti yang telah dipaparkan pada tulisan sebelumnya.

Permasalahan Keterlambatan

Masalah keterlambatan pembangunan infrastruktur disebabkan beberapa faktor. Pertama, masalah peraturan. Proses pembangunan infrastruktur mengharuskan dilakukan tender dengan mekanisme pelelangan umum, sekalipun BUMN yang hendak berinvestasi, sekalipun BUMN adalah operator sebelumnya dan sekalipun BUMN adalah Pemrakarsa. Perpres No 67/2005 pasal 7 dan pasal 12 menjelaskan hal itu.

Sebagai contoh proyek kereta api Manggarai– Bandara Soekarno Hatta (Soeta), sudah dilakukan tender dua kali dengan peserta Mitsui dan Railink (kongsi PT Kereta Api Indonesia dengan PT Angkasa Pura II). Proses pelelangan umum mengharuskan peserta tender minimal tiga, dan apabila kurang dari itu maka proses akan diulang sampai tiga kali.

Sepinya peminat tender karena infrastruktur kereta api dengan skema KPS tergolong mempunyai kompleksitas tinggi. Contoh yang kedua adalah proyek Terminal Kalibaru- Tanjung Priok. Sempat terjadi tarik-ulur antara PT Pelindo II (Persero) dan Kementerian Perhubungan,yang pada akhirnya pemerintah memutuskan tetap dilakukan tender.

Infrastruktur pelabuhan dengan skema KPS tergolong mempunyai kompleksitas tinggi, sehingga diprediksi akan berlarut- larut sama dengan proyek Kereta api Manggarai– Bandara Soeta. Kedua, masalah pembebasan lahan.Selama ini pembebasan lahan masih merujuk kepada UU No 20 Tahun 1961.Masalah pembebasan lahan menyebabkan sejumlah proyek jalan tol tertunda-tunda.

Ada proyek jalan tol; ketika kontraktornya sudah siap,lahannya belum selesai dibebaskan,dan ada juga proyek jalan tol yang pembangunannya terhenti hanya karena satu pemilik lahan yang belum mau dibebaskan.Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 38/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko,pembebasan lahan masih tetap mengandung ketidakpastian.

Ketiga, masalah studi kelayakan dan kualifikasi peserta. Proyek yang tertunda kalau diurut dari titik awal adalah dari studi kelayakan yang belum jelas, pendefinisian aspek komersial dan finansial yang tidak mendalam, aspek teknis yang dangkal sehingga dokumentenderjugadangkal, seperti minimnya data pendukung untuk menghitung keakuratan biaya proyek antara lain: data geoteknik, hidrologi, data tata ruang yang sudah ada.

Tertundanya proyek disebabkan juga karena persyaratan prakualifikasi yang longgar, sehingga perusahaan yang mempunyai ekuitas minim bisa lolos. Pendanaan proyek hanya mengandalkan pendanaan bank tidaklah mudah, karena bank berhitung risiko kegagalan pengembalian utang.

Sebagai contoh, proyek monorel yang gagal melakukan pendanaan (financial close), sejumlah proyek jalan tol dan sejumlah proyek PLTU yang sudah mundur lebih dari tujuh tahun. Lebih baik pemerintah menenderkan ulang proyek yang tertunda karena sulit terealisasi, mengingat biaya konstruksi dan operasi yang sudah naik,tarif yang sudah tidak ekonomis lagi sehingga proyek tersebut sudah tidak layak lagi.

Keempat, masalah pendanaan. Proyek infrastruktur adalah proyek yang masa pengembaliannya cukup lama dan berisiko, sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk mendapatkan kredit murah,karena bank komersial sulit mendanai dengan rentang yang cukup lama dan berisiko tinggi.

Sinergi BUMN

Untuk mengatasi keterlambatan proyek,sebaiknya pemerintah mengambil alih proyek infrastruktur yang mempunyai kompleksitas tinggi apabila di- KPS-kan, seperti kereta api, pelabuhan, dan bandara.

Untuk mengatasi pendanaan dapat dibentuk konsorsium dan sinergi BUMN di bawah koordinasi menteri BUMN; karena berdasarkan UU No 19/2003, BUMN adalah badan usaha yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah.Akan tetapi, itu saja tidak cukup. Diperlukan terobosan hukum agar penunjukan konsorsium BUMN tidak melanggar Perpres No 67/2005, atau perpres itu sendiri direvisi.

Penunjukan BUMN akan membesarkan BUMN itu sendiri. Becermin kepada China, BUMN adalah motor pertumbuhan ekonomi di mana pada tahun 2010, majalah Fortune memasukkan 46 perusahaan China yang mayoritas BUMN dalam jajaran perusahaan raksasa dunia. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 28 Mei 2011)

Tentang Penulis:
Mudi Kasmudi, Praktisi Energi dan Industri Pertambangan, Alumnus ITB dan UI



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,248 hits
Mei 2011
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan