Arsip untuk Mei 9th, 2011

Otonomi Daerah Masih Menyisakan Persoalan

Oleh HM Harry Mulya Zein

Tepat 25 April, Bangsa Indonesia memperingati Hari Otonomi Daerah ke-15. Otonomi daerah merupakan salah satu aspek gerakan reformasi sejak tahun 1998 yang paling diperhatikan hingga saat ini. Patut diakui, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta yang kemudian mengalami perbaikan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap format hubungan antara Pusat dan daerah.

Kini sudah 15 tahun pelaksanaan otonomi daerah sejak digulirkan. Tentu masih banyak harapan yang belum terwujud secara nasional. Harapan agar pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan dapat menyuburkan proses perubahan (reformasi) yang selama ini berjalan dan juga terciptanya proses demokratisasi di tingkat lokal, sehingga memberikan ruang yang lebih luas terhadap sektor politik, ekonomi pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.

Namun, harapan itu terkesan tinggal harapan. Saya setuju dengan editorial Media Indonesia edisi 28 April 2011 dengan tema Otonomi Daerah yang Memabukkan. Dalam editorial itu ditulis, daerah pemekaran baru yang tumbuh subur sejak reformasi ternyata mengalami kegagalan. Dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota hasil pemekaran selama 1999—2009, hanya dua kota yang memperoleh skor di atas 60 dari nilai tertinggi 100. Itulah Kota Banjar Baru di Kalimantan Selatan dan Kota Cimahi di Jawa Barat. Sisanya mendapat skor merah untuk indikator kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang baik, pelayanan publik dan daya saing. Bahkan yang menyedihkan, sejumlah kota dan kabupaten dilaporkan memperoleh angka nol untuk keempat indikator tersebut.

Meski sudah 15 tahun otonomi daerah bergulir, rasa pesimistis terhadap pelaksanaan otonomi daerah masih relatif tinggi dibandingkan rasa optimistis. Cukup wajar jika rasa itu masih berkembang. Beberapa penelitian yang dilakukan para pemerhati pemerintahan lokal menyebut bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih jauh dari harapan. R. Siti Zuhro, peneliti utama LIPI, bahkan menyimpulkan praktek otonomi daerah masih jauh dari tujuan utamanya.

Menurut dia, setidaknya terdapat dua indikator untuk menjelaskan kesimpulan ini. Pertama, kualitas pelayanan publik masih rendah. Baru sekitar 10% dari 524 daerah (33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota) mampu melakukan yang terbaik dalam pelayanan publik. Kedua, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka masih cukup tinggi. Setidaknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah rakyat miskin sekitar 31,02 juta dan pengangguran terbuka 8,59 jiwa. Sebab itu, kondisi tersebut sangat jauh dari harapan utama pelaksanaan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kondisi pahit pelaksanaan otonomi daerah juga pada maraknya praktek politik uang dan dinasti politik kekuasaan kepala daerah. Mungkin umum diketahui, otonomi daerah meningkatkan rasa primordialisme dalam elite-elite politik lokal dan nasional. Banyak kasus di beberapa daerah, penentuan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) ditentukan berdasarkan politik transaksional. Tak heran rumor yang berkembang di daerah setiap menjelang momen pelaksanaan pilkada, calon kepala daerah dijadikan “sapi perah” oknum elite partai politik. Siapa yang bisa memberikan keuntungan secara finansial paling besar, dialah yang kemungkinan besar akan diusung partai politik.

Kemampuan manajerial dan visioner dinomor-duakan. Intinya, hanya calon kepala daerah yang memiliki finansial besar yang akan diusung partai politik. Di sinilah politik transaksional berkembang. Politik yang dijadikan lahan bisnis para elite partai politik. Setiap proses pelaksanaan pilkada, ongkos yang dikeluarkan bagi penyelenggara maupun konstentan (calon kepala daerah) semakin membengkak. Pendidikan politik dan demokratisasi untuk meningkatkan kesadaran rakyat grassroat mandeg. Rakyat hanya disodorkan prilaku transaksional. Kondisi ini pula yang membuat sikap pragmatisme rakyat setiap momen pilkada semakin membesar.

Pelaksanaan pilkada yang bersih dan jujur untuk menciptakan clean goverment dan good governance baru sebatas angan-angan. Sehingga sulit rasanya proses perekrutan pemimpin daerah (baca: kepala daerah) yang memiliki integritas, kapasitas, dan keberpihakan kuat kepada kesejahteraan rakyatnya. Karena itu jangan bersedih jika teori Lord Acton (1834-1902) bahwa power tends to corrupt masih relevan pada kondisi saat ini, meski sudah satu abad teori ini dicetuskan. Sebab, alih-alih memikirkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, kepala daerah terpilih lebih cenderung memikirkan bagaimana mengumpulkan modal finansial untuk menggantikan utang-utang finansial semasa kampanye. Tak heran jika demokrasi yang berjalan di negeri ini, mengutip Anwar Arifin, adalah demokrasi transaksional.

Pahitnya hasil pelaksanaan otonomi daerah juga karena masih kuatnya tarikan aparatur birokrasi ke dalam kancah politik praktis. Memang jika kita telusuri literatur tentang birokrasi, dalam sejarah bangsa ini, birokrasi kerap dijadikan mesin politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tak heran jika netralitas birokrasi dalam politik dalam sejarah republik ini bisa dikatakan masuk dalam “lembaran hitam”. Sebagaimana Karl Jackson dalam tulisannya Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for The Analysis of Power and Communications in Indonesia (1978), menyebut perilaku para aparatur birokrasi di Indonesia ini sebagai bureaucratic polity. Di era otonomi daerah, apartur birokrasi seperti terjebak ke dalam ambiguitas regulasi atau apa yang disebut dengan shadow state. Yakni kekuatan di luar birokrasi yang mampu mengendalikan birokrasi. Kekuatan dominan muncul dari kelompok yang memiliki modal dan akses politik dengan pusat kekuasaan. Sayangnya, liberalisasi dan reformasi politik, ternyata tidak diikuti oleh reformasi perubahan di tingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap profesional, akan tetapi dalam penjenjangan kariernya, karier PNS sangat ditentukan oleh pejabat PNS, seperti kepala daerah. Sementara itu, kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. Oleh sebab itulah kepala daerah terpilih memiliki kekuasaan yang sangat kuat untuk menarik PNS dalam politik praktis. Di sisi lain, birokrat yang menjalankan prinsip netral (netralitas) malah menjadi korban dan dimutasi ke tempat-tempat tidak mereka kuasai bidangnya atau tidak sesuai latar belakang keilmuan.

‘Redesign’ Otonomi Daerah

Setidaknya terdapat lima kriteria yang diperlukan untuk kesuksesan otonomi daerah, yaitu pertama, sumber daya keuangan daerah harus sesuai dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik di daerah. Kedua, masyarakat daerah harus menyadari biaya pelayanan, ketiga, masyarakat harus mampu mengungkapkan keinginan mereka dengan cara yang bermakna. Keempat, harus ada transparansi dan akuntabilitas kegiatan pemerintah lokal, dan kelima, sistem hukum dan kelembagaan harus sesuai dengan tujuan politik. Dari kelima kritera tersebut, saya melihat sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan yang paling penting harus dipenuhi pemerintahan daerah. Sebab, bagus dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah turut berimbas kepada sistem pelayanan publik. Semakin bagus sistem pengelolaan keuangan daerah maka semakin bagus pula sistem pelayanan publik. Begitu pula sebaliknya.

Dalam tataran ini, penerapan good corporate governance menjadi sangat penting di era otonomi daerah. Secara sederhana, sejumlah pihak menerjemahkan governance sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

Dalam konsep ini, lembaga pemerintah dituntut mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial, dan politik, termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.

Terakhir, untuk menuju langkah tersebut, mungkin perlu adanya reformasi dalam sistem kepegawaian. Di mana dalam reformasi kepegawaian sekretaris daerah langsung ditentukan oleh Kemendagri. Konsep ini menghindari agar pegawai pemerintah tidak terlibat dalam politik praktis. (Sumber: Lampung Post, 5 Mei 2011)

Tentang penulis:
HM Harry Mulya Zein, praktisi pemerintahan dan alumnus Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran

Iklan

Kenapa Pemerintah Menuai Sorotan?

Oleh Raudal Tanjung Banua

Tulisan ini mengusung sebuah pertanyaan retorik: Kenapa pemerintahan yang dikomandoi SBY-Boediono akhir-akhir ini selalu menuai sorotan? Sebut saja sorotan masyarakat atas ketidakpastian hukum Centurygate, harga kebutuhan pokok melambung, keamanan kian rawan, perdagangan bebas kian menyengsarakan, akrobatik penegakkan hukum, korupsi kian menjadi serta berkuasanya para mafia peradilan.

Sederet kenyataan di atas, secara tidak langsung sebenarnya telah menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebab, pertanyaan ini memang bersifat retorik, bahkan boleh jadi klasik. Ya, kenapa pemerintahan sekarang terus-menerus berada dalam ranah sorotan tajam? Penyebabnya bukan semata-mata orang bebas bicara (termasuk menuding) atas nama demokrasi, melainkan lebih karena sejumlah realitas yang tak tertanggungkan.

Pertama, Pemerintahan SBY-Boediono merupakan pemerintah yang memanggul harapan besar pada kata reformasi. Betapapun kata ini lambat-laun menghilang, tapi rohnya yang sejati masih hidup dan merasuk di kalangan sejumlah pihak. Pihak tersebut tidak saja mereka yang pernah “berdarah-darah” memperjuangkannya—sebab sebagian ikut menikmati kekuasaan yang masif seperti saat ini—tapi lebih penting adalah rakyat banyak yang dulu boleh jadi bermimpi reformasi akan membawa perubahan signifikan bagi nasib mereka. Kekuasaan pasca-Orba adalah kekuasaan penuh harapan, penyelewengan atasnya jauh lebih menyakitkan. Inilah yang mereproduksi sorotan-sorotan tajam kekecewaaan.

Kedua, ini adalah periode kedua pemerintahan SBY yang menunjukkan kepercayaan rakyat masih besar. Ingat, dua periode Pemerintahan SBY terselenggara atas legitimasi sistem pemilihan langsung—meskipun kasus daftar pemilih tetap (DPT) bagi sebagian pihak masih misteri. Tatkala kepercayaan itu dibalas dengan kinerja yang kurang memuaskan, bahkan meningkatkan berbagai eskalasi ketegangan, rakyat pantas kecewa. Buya Ahmad Syafii Maarif dalam sebuah kesempatan di Padang menyoroti besarnya angka kemiskinan di Indonesia.

“Sebanyak 140 juta rakyat Indonesia masih miskin. Angka tertinggi di ASEAN,” kata dia. Selanjutnya Buya menyajikan data yang lebih memprihatinkan, seperti kasus gizi buruk yang dialami sekitar 13 juta orang di Indonesia; angka kematian ibu 20 ribu/tahun, 14 ribu di antaranya karena kekurangan darah. Dari 233,9 juta rakyat Indonesia hanya sekitar 95 juta atau 39% saja yang mendapat jaminan kesehatan; 31 juta pekerja formal, hanya 9 juta atau 27% yang memiliki jaminan sosial tenaga kerja; 70 juta orang pekerja informal, kurang dari 1% yang kesehatannya dijamin Jamsostek. “Nelayan, petani, pembantu rumah tangga tak ada yang menjamin. Begini kondisi bangsa kita hari ini,” kata dia miris, sebagaimana dikutip Riau Post, 21 Maret 2011.

Ketiga, tidak berjalannya program-program strategis yang semestinya sinergis. Salah satu yang penting adalah keberadaan infrastruktur. Infrastruktur utama seperti jalan raya dan pelabuhan rusak di mana-mana. Lihat saja antrean kendaraan di Selat Sunda yang menumpuk karena keterbatasan kapal dan dermaga. Jalan lintas Sumatera yang rusak parah tak kunjung diperbaiki, transportasi kereta api kian merana, macet Jakarta kian mengkhawatirkan, dan seterusnya. Padahal keberadaan infrastruktur adalah mutlak sebagai urat nadi bangsa.

Keempat, di tengah mandeknya pembangunan infrastruktur, berbagai kebijakan tidak memihak keadilan terus menyertai rakyat banyak. Penggusuran rumah-rumah, penghapusan subsidi minyak, dan penyelesaian kasus lumpur yang menggantung. Begitu pula angka pengangguran yang terus naik, sedangkan tenaga kerja di luar negeri tidak terlindungi dengan baik. Puncaknya, pemerintah sibuk dengan diri sendiri, alih-alih memikirkan nasib bangsa. Tingkah laku budaya yang tak elok dipertontonkan di tengah penderitaan rakyat, seperti naik gaji petinggi negara berkali-kali, selebrasi diri (ingat kasus lagu dan buku SBY) dan bagi-bagi kekuasaan di depan mata. Upaya pembangunan gedung megah wakil rakyat, meskipun bukan keputusan telak SBY-Boediono, jelas ada andil dengan mendiamkannya. Atau ditanggapi, tapi terkesan setengah hati, boleh jadi diam-diam merestui. Toh kenyataannya, pembangunan gedung megah itu tampaknya bakal diteruskan.

Sama seperti kasus Jakarta yang kompleks, memang Gubernur DKI yang paling bertanggung jawab. Tapi mengingat situasinya sudah akut, seyogianya Pemerintah Pusat terlibat, dengan visi menyeluruh bagi masa depan Ibu Kota negara. Alih-alih mengurus Ibu Kota negara, pemerintah malah mengobok-obok keistimewaan “Ibu Kota Budaya” Yogyakarta!

Tentu tidak ada pemerintahan yang sempurna di dunia ini. Tapi, pemerintahan yang baik pastilah berupaya terus memihak rakyat justru di tengah ketidaksempurnaannya itu. Lewat asumsi ini bolehlah ada kekurangan di satu sisi, tapi ada pencapaian di sisi lain. Yang terjadi di Indonesia saat ini, hampir semua sisi kehidupan tanpa pencapaian dan compang-camping. Ironisnya, sorotan masyarakat bukannya membuat pemerintah rendah hati dan bijak, malah terkesan menantang dan pamer kekuatan. Mulai curhat SBY soal gaji, teguran atas prajurit yang menulis opini, ancaman boikot staf presiden pada media yang kritis, sampai gertakkan perombakan kabinet. Jika sudah begini, kita hanya bisa berharap sekali lagi, semoga masih ada kesempatan baik untuk memperbaiki semuanya. Sebelum terlambat. (Sumber: Lampung Post, 7 Mei 2011)

Tentang penulis:
Raudal Tanjung Banua, Peminat masalah sosial, pengelola Lembaga AKAR Indonesia, Yogyakarta

Palestina Pascarekonsiliasi

Oleh A Ilyas Ismail

Rekonsiliasi Fatah (Harakat al-Tahrir al-Wathani al-Filashthini) dan Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah) yang ditandatangani di Mesir, Rabu (27/4) lalu, sungguh mengejutkan banyak pihak. Yang pasti, rujuknya kedua faksi terbesar di Palestina itu disambut baik oleh rakyat Palestina, baik yang menetap di Gaza [basis kekuasaan Hamas] maupun yang tinggal di Tepi Barat (West Bank) [basis kekuasaan Fatah]. Mereka keluar rumah, bersorak sorai, menyambut gembira kesepakatan yang amat bersejarah ini.

Agak ironi, rekonsiliasi ini disambut sinis oleh pihak Amerika dan Israel. Amerika memandang rekonsiliasi ini akan menghambat proses perdamaian di Timteng. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggertak Otoritas Nasional Palestina (kubu Fatah) agar menentukan pilihan tegas antara berdamai dengan Israel atau dengan Hamas. Shimon Peres bahkan mengolok-olok rekonsiliasi ini sebagai kesalahan fatal (langkah mundur) yang akan mengacak-acak upaya damai di kawasan ini (“The agreement between Fatah and the terrorist organization of Hamas is a fatal mistake which will prevent the establishment of a Palestinian state, and destroy the chances of achieving peace and stability in the region.”).

Selama ini, pihak Barat dan Israel memandang Hamas sebagai Islamis-fundamentalis. Bahkan, Israel menyebut Hamas tak lebih dari organisasi teroris karena tak mau berunding, tetapi lebih memilih jalan dan cara-cara kekerasan. Dari sudut pandang ini, berdamai dengan Hamas sama dengan berdamai dengan kelompok teroris. Meskipun begitu, Mahmud Abbas, pemimpin Fatah dan Otoritas Nasional Palestina, tetap pada pendiriannya.

Menanggapi suara-suara miring tentang kesepakatan ini, ia menegaskan, “Setuju tidak setuju, suka tidak suka, mereka (kubu Hamas) adalah warga kami, sedangkan Anda (Netanyahu) adalah mitra kami.” Terlepas dari semua itu, agaknya rekonsiliasi Fatah-Hamas merupakan mimpi buruk dan menjadi ancaman baru bagi Amerika dan Israel. Betulkah?

Akar konflik

Dalam pemikiran Marxianisme, konflik selalu dimaknai sebagai pertentangan kelas menuju kesejahteraan dan keadilan. Faktor utamanya adalah ekonomi. Namun, dalam tesis Weber, konflik tak selalu karena soal ekonomi, bisa juga soal yang lain, terutama soal negara (state) dan kekuasaan (power). Dalam pandangan Weber, perebutan kekuasaan terkait pula dengan soal legitimasi. Konflik Fatah dan Hamas dapat didekati dan dipahami dari perspektif ini. Perseteruan Fatah-Hamas mencuat ke permukaan sejak empat tahun silam ketika tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka Hamas keluar sebagai pemenang dalam pemilu legislatif Januari 2006 lalu. Ini berarti, sebuah pengakuan dan legitimasi bagi Hamas untuk memimpin Otoritas Nasional Palestina.

Namun, seperti diketahui, kemenangan Hamas ditolak oleh kekuatan-kekuatan Barat yang pro-Israel, khususnya Amerika Serikat. Pihak Barat dan Israel tetap mendukung Fatah sebagai pemimpin Otoritas Nasional Palestina. Tentu saja, hal ini tidak bisa diterima kubu Hamas. Sejak itu, konflik dan perpecahan tak bisa dihindari. Lalu, Hamas membangun kekuatan dan pemerintahannya sendiri di jalur Gaza.

Konflik Fatah dan Hamas terus berlanjut. Baku tembak terus pula berlangsung, hingga jatuh banyak korban dari kedua belah pihak. Perseteruan ini sungguh merupakaan ironi. Alih-alih bersatu dan membangun kekuatan bersama melawan Israel, keduanya justru bertengkar dan saling membunuh satu dengan yang lain. Namun, ini cerita masa lalu. Kini, kedua kubu sepakat untuk berdamai (islah). Lantas, bagaimana prospek perdamaian ini dan apa dampaknya bagi kemenangan bangsa Palestina?

Kemerdekaan Palestina

Rekonsiliasi Fatah-Hamas bisa dipahami sebagai babak baru perjuangan bangsa Palestina. Rekonsiliasi menyepakati tiga hal penting. Pertama, pembentukan pemerintahan bersama yang melibatkan kedua faksi. Kedua, rencana penyelenggaraan pemiliu legislatif dan pemilu presiden pada tahun ini. Ketiga, menyatukan kedua wilayah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, Gaza dan Tepi barat.

Rekonsiliasi ini bukan hanya penitng, melainkan juga mengembuskan harapan baru bagi kemerdekaan Palestina. Ada tiga hal yang membuat rekonsiliasi ini menjadi penting. Pertama, momentum reformasi dan revolusi di dunia Arab. Tak dapat disangkal bahwa rekonsiliasi ini mendapat pengaruh dari gerakan reformasi dan revolusi yang kini sedang bergolak di dunia Arab.

Semua demonstran prodemokrasi di negeri-negeri Arab yang bergolak menyatakan dukungannya untuk Palestina. Mereka berjuang untuk membebaskan bangsa Arab dari perbudakan dan penjajahan, baik oleh pemimpin mereka sendiri maupun oleh bangsa asing. Reformasi di tanah Arab sekarang ini secara telanjang mendeklarasikan dua hal penting. Pertama, perang terhadap para pemimpin diktator, otoriter, dan dispotik. Kedua, maklumat agar para pemimpin baru pascarevolusi, tidak boleh lagi hanya menjadi “boneka” apalagi “budak” yang hanya mengabdi kepada kekuatan-kekuatan asing (barat). Kemerdekaan Palestina, memanfaatkan momentum ini, agaknya harus dicapai dengan revolusi, bukan dengan “negosiasi” akal-akalan seperti yang selama ini terjadi.

Kedua, dukungan masyarakat dan umat Islam dunia, termasuk dukungan dari umat Islam dan bangsa Indonesia. Selama ini persatuan dan mobilisasi dukungan untuk Palestina tidak pernah maksimal. Alasannya sederhana. Bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan Islam di luar Palestina bisa bersatu padu jika berbagai faksi di Palestina sendiri centang-perenang, berperang satu sama lain. Rekonsiliasi Fatah-Hamas, dengan sendirinya, menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi kemajuan dan keberhasilan perjuangan rakyat dan bangsa Palestina ke depan.

Ketiga, kesungguhan Fatah-Hamas merealisasikan poin-poin penting kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Ini tentu menjadi kunci dari rekonsiliasi. Tanpa iktikad baik dan menghindar dari kepentingan sesaat demi kemaslahatan rakyat dan bangsa Palestina ke depan oleh kedua belah pihak, rekonsiliasi akan tinggal rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan menemui jalan buntu dan hanya akan mengulang kegagalan rekonsiliasi sebelumnya, misalnya rekonsiliasi Makkah yang diprakarsai Raja Abdullah dari Arab Saudi.

Agar sukses, rekonsiliasi harus sesuai makna dasarnya sebagai upaya damai di antara pihak-pihak yang berseteru (re-establishing normal relations between belligerents) harus dipelihara dan dijaga dari kemungkinan provokasi dari kekuatan-kekuatan lain yang tidak menghendakinya, khususnya dari pihak Barat, Israel, dan semua antek-anteknya di Timur Tengah.

Thomas dan Kilmann (1975) mengusulkan empat langkah agar rekonsiliasi berjalan seperti diharapkan. Pertama, accommodation, yaitu langkah memahami dan memenuhi kepentingan pihak lain. Kedua, avoidance, yaitu menghindari dan melupakan hal-hal yang menjadi sumber konflik di masa lalu. Ketiga, collaboration, yaitu usaha bersama yang sungguh-sungguh dalam mencari solusi terbaik. Keempat, compromise, yaitu kesediaan dari kedua belah pihak untuk berbagi dan membuat kompromi-kompromi yang menguntungkan bersama.

Dengan upaya-upaya seperti disebutkan itu, kita semua berharap rekonsiliasi Fatah-Hamas akan berjalan lancar. Publik menaruh harapan terhadap rekonsiliasi ini karena masa depan dan kemerdekaan Palestina sangat bergantung dan bahkan ditentukan oleh berjalannya rekonsiliasi ini. Wallahu a’lam. (Sumber: Republika, 6 Mei 2011).

Tentang penulis:
Dr A Ilyas Ismail, Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Dekan FAI-UIA

Mengawal Perjuangan KPK

Oleh Yazid Ridla

Masa depan korupsi masih cerah. Begitulah realitas kebangsaan kita hari ini. Mental korupsi masih mendarah daging dalam karakter masyarakat,baik itu para pejabat maupun supir angkot. Pernyataan di atas merupakan sebuah pandangan yang menantang hati nurani untuk bergerak dan melihat realitas.

Tindak korupsi masih menjadi konsumsi harian kita sebagai mahasiswa perguruan tinggi. Praktik kecurangan akademis bukan suatu hal yang tidak wajar bagi sebagian besar mahasiswa. Kebiasaan itu terus berkembang menjadi tunas korupsi dan terkatalisasi dalam sebuah sistem komunikasi yang acuh tak acuh.Pihak pendidik yang mengetahui hal ini merasa nyaman dan menganggap dewasa semua anak asuhnya. Tidak ada sistem kontrol yang komunikatif antara mahasiswa dengan civitas academica lainnya.

Tidak berbeda jauh dengan di kampus, kita dapat melihat sebuah laboratorium penelitian korupsi terbesar di negeri kita dalam kancah perpolitikan.DPR yang sejatinya mendukung penuh pemberantasan korupsi malah berbuat sebaliknya. Mereka melakukan manuver-manuver politik yang menggeramkan. Beberapa contoh kasusnya adalah bersikukuhnya keinginan mereka membangun gedung mewah baru dan membuat RUU KPK yang terasa ganjil.

Dalam hal ini mereka malah menjadi first guardian bagi korupsi dengan mengintervensi langkah KPK.Mereka hendak membuat RUU KPK yang terkesan membatasi kinerja KPK dan tertuang dalam sepuluh poin rancangannya. Hari ini KPK merupakan lembaga yang paling progresif dalam mengentas kasus korupsi dibandingkan polisi. Berbagai prestasi penangkapan dan pencegahan kasus besar menjadi bukti kredibilitas lembaga ini. Sampai saat ini, sekitar 42 anggota DPR telah diproses hingga tuntas dan sekitar 100 anggota telah terbukti terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Selain itu, KPK mulai membangun jaringan dengan berbagai stakeholder negara,mulai dari gerakan mahasiswa hingga kalangan swasta dan pebisnis. Pelatihan-pelatihan serta propaganda antikorupsi sudah sangat familier di masyarakat. Harapan itu masih ada.KPK menjadi kebutuhan publik karena belum ada pengganti yang sepadan.RUU KPK yang disinyalir bersifat destruktif tidak akan menghalangi dan memperbodoh opini rakyat dan gerakan antikorupsi.

Rakyat semakin pintar melihat dan menilai kinerja para wakilnya di gedung Senayan. Kebodohan-kebodohan yang dilakukan para pejabat semakin membuat masyarakat muak dan menginginkan perubahan. Akhirnya rakyat pun akan semakin pintar memilih calon wakil dan pemimpin mereka di periode berikutnya berdasar opini yang terbentuk dan kabar yang beredar cepat.

Akhirnya mungkin kita dapat mengatakan bahwa fajar akan segera tiba dan kita harus mengambil peran dalam perjuangan ini. Jadilah rakyat yang kritis dan peduli.Mari kita kawal perjuangan melawan korupsi dimulai dari diri sendiri hingga berperan lebih ke depannya. (Sumber: Republika, 5 Mei 2011)

Tentang penulis:
Yazid Ridla, Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB)

Ancaman dan Pencegahan Terorisme

Oleh Hery Sucipto

Tewasnya Usamah bin Ladin pada Ahad (1/5) malam di Pakistan bagian utara menjadi kabar besar dunia. Kabar kematian orang paling diincar AS dan Barat itu sekaligus memberi isyarat pada dua hal. Pertama, kematian itu bisa menjadi kabar baik terkait upaya pemberantasan terorisme dan bukti konkret (meski bukan akhir) bahwa pemberantasan terorisme makin menunjukkan kemajuan. Dan kedua, terbunuhnya Usamah bisa saja menjadi kabar buruk karena tentu saja dapat menjadi arus balik dan kebangkitan perlawanan para pengikut pendiri Tanzim Sirri Alqaidah tersebut.

Tewasnya Usamah, untuk sementara waktu, membuat lega sebagian pihak, utamanya negara-negara yang selama ini menjadi sasaran target aksi terorisme Alqaidah, seperti AS, negara-negara Eropa, dan sebagian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Namun, meninggalnya Usamah bukanlah akhir dari segalanya.

Perjuangan ideologis

Seperti kita ketahui bersama bahwa motif dan kepentingan perjuangan Usamah dan jaringannya tidaklah dalam jangka pendek. Perlawanan jangka pendek biasanya lebih didasari pada kepentingan politis. Sementara perjuangan jihad Usamah dan kelompok radikal lainnya adalah kepentingan ideologis. Perjuangan ideologis terkait erat dengan sejauhmana pola pemahaman terhadap ajaran agama.

Puncak dari perjuangan ideologis adalah penegakan syariat Islam dalam bentuk khilafah Islamiah (kekuasaan Islam seperti masa lalu), sekalipun ditempuh dengan cara-cara kekerasan. Jihad dalam konteks angkat senjata dan pengeboman termasuk dalam strategi perwujudan dan penegakan syariat Islam tersebut.

Karena itu, justru perjuangan ideologis ini jauh lebih berbahaya ketimbang perjuangan politis yang cenderung mengejar kepentingan sesaat. Cara meng-counter balik model perjuangan ini yang paling sederhana adalah dengan memberikan pencerahan dan pemahaman model beragama yang komprehensif, dengan penafsiran ajaran agama yang lebih kontekstual dan dinamis. Model pemahaman beragama yang semacam ini akan mampu melahirkan sikap-sikap yang lebih terbuka, toleran, dan saling menghargai sesama dalam perbedaan.

Sementara itu, kecenderungan sikap dan model beragama yang tertutup biasanya lahir dari pemahaman ajaran agama yang cenderung tekstual dan menafikan realitas serta dinamika sosial di sekitar. Sikap semacam ini sangat berpotensi memberi andil bagi lahirnya tindak-tindak radikalisme dan terorisme dengan mengatasnamakan agama. Fakta semacam ini yang kerap muncul di Indonesia.

Pencegahan Indonesia

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, tak luput dari serangan kaum teroris. Bangsa Indonesia baru tersadar bahwa ancaman teorisme internasional bukan sesuatu yang mengada-ada. Ini terbukti dengan meledaknya bom Bali pada 12 Oktober 2002 dan bom Marriott Jakarta pada 5 Agustus 2003. Bom Bali adalah pengalaman terbesar. Pascaperistiwa itu muncul aksi-aksi pengeboman seperti bom Kuningan dan Kedubes Australia (2005), serta rentetan bom kaum teroris beberapa waktu lalu di Cirebon dan di dekat gereja di Serpong. Tentu ini bukanlah ancaman, tapi sudah menjadi fakta riil.

Menyelesaikan masalah terorisme tidak hanya mencegah dan memberantas, tetapi juga bagaimana menyadarkan para pelakunya agar tak lagi melakukan tindakan teror lanjutan. Dalam kaitan itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh aparat.

Pertama, ilmiah dan manusiawi. Semua kasus teror mesti ditangani dengan metodologi keilmuan. Aparat tidak dibenarkan menangkap seseorang tanpa bukti-bukti yang cukup dipertanggungjawabkan. Contoh kasus adalah Bom Bali. Diawali dari tempat kejadian perkara, dikumpulkanlah barang-barang bukti, lalu dianalisis secara forensik sampai ditemukannya nomor sasis kendaraan. Dari sini ditelusuri siapa saja yang pernah memiliki kendaraan tersebut, dan sampailah pada nama pemilik kendaraan terakhir, Amrozi.

Kedua, penanganan para pelaku. Dari berbagai kasus, aksi jihad kelompok teroris ternyata mempunyai basis ideologi. Karena itu, pencegahan pun harus dilakukan dengan penanganan secara manusiawi dengan pemahaman dan pencerahan yang benar terhadap ideologi bangsa, yakni Pancasila. Cara penanganan dengan cara kekerasan, selain tak sesuai dengan doktrin Pancasila, juga akan menguatkan kesan ideologi tertutup mereka, yang pada akhirnya semakin meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka perjuangkan itu benar adanya.

Ketiga, pembinaan. Jika benar para pelaku tindak terorisme di Indonesia itu berbasis ideologi, maka perlu diadakan penelitian, apa dasar syari dalam menghancurkan tempat-tempat publik. Gagasan ini tentu tak sebatas mengetahui secara syariat, tapi apa tindak lanjut setelah semua itu terungkap. Bila dasar syariat mereka ternyata salah dalam menerjemahkan ajaran agama, tentu perlu ditolong, diluruskan. Pada beberapa kasus pelaku teror di Indonesia, jamak ditemukan bahwa mereka sudah pada tingkat mengafirkan sesamanya. Yang benar adalah kelompok mereka. Sementara kelompok lain sesat, dan karena itu kafir. Ideologi sesat ini harus diluruskan, karena di sinilah sebenarnya sumber kekisruhan dan kegaduhan beragama.

Oleh karena itu, kita harus menjadikan tewasnya Usamah bin Ladin ini sebagai momentum kuat dan lebih serius dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak terorisme. Kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Beberapa negara seperti AS dan Eropa bahkan langsung meningkatkan kewaspadaan mereka ke siaga satu. Itu artinya, pascatewasnya Osama, potensi ancaman terorisme tetap besar, dan bahkan mengindikasikan akan semakin meluas.

Bagi para pengikut Usamah, perang dan gerakan mereka adalah perlawanan suci dan hanya dibatasi oleh ruang ideologi. Usamah tiada, bagi mereka tak menjadi soal, karena landasan perlawanan adalah ideologi. Militansi pengikut Usamah juga didukung oleh soliditas Alqaidah sebagai sebuah gerakan rahasia terhadap Barat. Kurun 12 tahun terakhir, Alqaidah antara lain melakukan serangan dan pengeboman terhadap Kedubes AS di Kenya dan Tanzania (1998), serangan menara kembar WTC (2001), Bom Bali I (2002), Bom Madrid (2004), Bom London (2005), Bom Aljir (2007), dan bom kargo pesawat (2010).

Itu sebabnya, jangan sampai kita lengah, karena kelengahan hanya akan berakibat fatal. Kelengahan membuka pintu serangan balik kaum teroris di Indonesia. Harus diingat bahwa pengaruh paham Usamah di Indonesia cukup kuat. Para pelaku Bom Bali adalah pengikut paham Usamah. Bahkan, gembong teroris Indonesia, Hambali, diketahui sebagai pengikut langsung Usamah. (Sumber: Seputar Indonesias, 05 Mei 201)

Tentang penulis:
Hery Sucipto, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Staf Ahli Pimpinan MPR RI

Perang KY vs MA Jilid II

Oleh Herdiansyah Hamzah

Polemik yang terjadi terkait kasus Antasati, kian meruncingkan peperangan diantara dua lembaga Negara. Komisi Yudisial, seperti diberitakan berbagai media cetak dan elektronik, berencana memeriksa hakim Mahkamah Agung, terkait dengan putusan kasasi yang diajukan oleh Antasari. Perdebatan kemudian muncul, apakah Komisi Yudisial akan memeriksa hakim Mahkamah Agung dalam konteks kode etik hakim (code of conduct) semata, ataukah merembes masuk pada pemeriksaan substansi putusan yang menjerat Antasari selama 18 tahun tersebut?

Hal ini tentu saja tidak akan menjadi sebuah polemik jika keputusan hakim kasasi Mahkamah Agung, tidak mengandung makna yang multi-tafsir dalam hal putusannya, yang mencakup penilaian (ratio) serta diktum (dicta) yang diputuskan berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Komisi Yudisial mengindikasikan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim kasasi MA, tidaklah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, yang seharusnya menjadi salah satu unsur pokok penilaian hakim. Dasar yang digunakan oleh KY adalah putusan hakim kasasi yang diperkuat dengan laporan tim penasehat hukum Antasari. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa hakim kasasi cenderung hanya mempertimbangkan diktum atau putusan pengadilan sebelumnya, namun mengabaikan unsur penilaian (ratio) terkait fakta-fakta persidangan sebelumnya.

Integritas Hakim

Dalam memutuskan perkara ditingkat banding, terdapat proses yang harus dilalui secara benar oleh seorang hakim, agar mencapai putusan yang adil dan bijaksana. Setiap hakim akan mengulas fakta-fakta menyolok dari suatu perkara, menentukan persoalan yang harus diputuskan dan selanjutnya mengulas argumen hukum untuk, dalam suatu cara tertentu memutuskan persoalan tersebut, sebelum sampai pada keseimpulan dan keputusan (De Cruz, 2010:353). Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara, harus mengutamakan penilaian terlebih dahulu terhadap subtansi perkara dibandingkan dengan putusan yudisial pada peradilan sebelumnya. Untuk itu, hakim dalam konteks kode etik, tidak semata hanya soal moralitas dan perilaku, namun juga terkait erat dengan cara ia mengambil suatu penilaian terhadap suatu perkara. Prinsip inilah yang justru sangat penting dalam menilai seorang hakim.

Namun dalam sebuah kesempatan, Ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa, memberikan reaksi negatif terhadap rencana pemanggilan dan pemeriksaan hakim kasasi MA yang menangai kasus Antasari. Dimana ia berpendapat bahwa, Komisi Yudisial tidak boleh melakukan pemeriksaan terkait dengan substansi putusan. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, dalam sebuah wawancara. Substansi putusan Hakim, bukan wilayah Komisi Yudisial, tapi lebih kepada pemeriksaan perilaku seorang hakim (code of conduct). Inilah dasar perdebatan penting diantara kedua lembaga Negara, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pertanyaannya adalah, apakah KY memang atau boleh memeriksa susbstansi putusan seorang hakim?

Putusan hakim tentu saja tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hakim juga sangat dipengaruhi oleh beragam faktor, pendidikan, perkembangan sosial, teknologi dan lainnya. Maka dari itu, reaksi para hakim terhadap suatu perkara, juga berbeda-beda. Menurut Friedman (2009:229), para hakim tidak bereaksi terhadap kasus-kasus dengan cara yang seragam. Semangat, kesadaran nurani, atau unsur non-hukum tertentu, mungkin mengontrol kasus yang penting. Kasus yang menjadi berita besar di koran, akan menjadi persoalan dengan tantangan tertentu. Dalam kasus Antasari yang menjadi perhatian publik sepanjang tahun 2010, tentu saja menuntut integritas tinggi serta sikap profesionalisme hakim, dalam memutuskan perkara ditingkat banding. Namun justru inilah yang menjadi alasan pokok Komisi Yudisial dalam memeriksa hakim kasasi Antasari, dimana Komisi Yudisial menemukan adanya indikasi pelanggaran profesionalitas hakim yang menangani persidangan Antasari. Komisi Yudisial mensinyalir adanya sejumlah bukti-bukti penting yang justru tidak dihadirkan hakim dalam persidangan.

Disnilah Komisi Yudisial menempatkan profesionalitas hakim sebagai bagian dari integritas hakim, yang tidak bisa dipisahkan dari cara, proses dan hasil putusan akhir hakim kasasi Antasari. Kita tidak boleh mendikotomikan antara profesionalitas dengan substansi putusan. Sebab dari substansi putusan inilah yang pada akhirnya membuktikan, apakah hakim kasasi profesional atau tidak dalam memutus perkara. Disamping itu, penegakan hukum (rule of law) dalam konteks kewajiban seorang hakim, juga berbanding linear dengan kredibilitas dan integritasnya. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakan sebagaimana mestinya (Asshiddiqie, 2005:139). Untuk itu, mempelajari perilaku seorang hakim, tidak bisa kita lepaskan dari substansi perkara yang diputuskan. Sebab substansi perkara yang diputuskan tersebut, tentu saja didasari oleh kredibilitas dan integritas seorang hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang inilah yang menjadi fungsi pokok dari Komisi Yudisial selain dari wewenang mengajukan calon Hakim Agung. Dalam hal indikasi pelanggaran kode etik dan profesionalisme hakim pada kasus Antasari, Komisi Yudisial memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Laporan yang disampaikan oleh tim penasehat hukum Antasari, terkait fakta-fakta persidangan yang tidak dindahkan oleh hakim kasasi, tentu saja menjadi alasan utama, mengapa Komisi Yudisial berencana memanggil dan memeriksa majelis hakim yang memutus perkara kasus Antasari tersebut.

Komisi Yudisial dalam hal ini telah mengambil langkah tepat dengan memanggil hakim kasasi kasus Antasari, sebab berdasarkan fakta-fakta persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat kasasi, tidak menjadikannya fakta dalam sidang kasasi. Pengabaian fakta-fakta persidangan tersebut, merupakan indikasi pelanggaran kode etik dan profesionalisme seorang hakim dalam menila dan memutus perkara. Namun demikian, proses pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial, tetap dalam norma hukum yang tidak boleh mengurangi kebebesan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Sebab Komisi Yudisial dalam hal ini, melakukan proses pemeriksaan terkait dengan cara dan sikap profesionalisme hakim dalam memutus perkara Antasari. Jika pemeriksaan ini dijadikan alasan bahwa kedepan akan membuat hakim ragu dalam memutus perkara, sangatlah berlebih. Sebab jika hakim benar-benar menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya, tentu saja tidak ada yang perlu ditakutkan.

Referensi :

  • De Cruz, Peter. 2010. Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law dan Socialist Law. Bandung : Penerbit Nusa Media.
  • Asshidiqie, Jimly. 2005. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Jakarta : Konstitusi Pers.
  • Friedman, M. Lawrence. 2009. Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial. Bandung : Penerbit Nusa Media.

Tentang penulis:
Herdiansyah Hamzah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kontak person: 085242880100. Email: herdiansyah_hamzah@yahoo.com

Agama dan Heterofobia

Oleh Muslim Basyar

Fenomena kekerasan dan aksi teror bom yang kerap mengatasnamakan Islam, seperti gerakan Negara Islam Indonesia (NII), sesungguhnya kian memperkuat stigma dalam masyarakat mengenai agama ini. Pasalnya, agama yang mengklaim dirinya sebagai pembawa keselamatan, ternyata tidak mampu membumikan konsep tersebut dengan baik; tapi malah menunjukkan keberingasannya dengan aksi terorisme.

Setidaknya itulah pokok pikiran yang bisa kita tangkap dari tulisan Didik Kusno Aji, Ujian Keberagamaan Kita (Lampung Post, 29 April 2011). Aksi kekerasan yang kerap mengorbankan saudara seiman, lanjut Didik, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Apalagi hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami ajaran agama. Padahal, semua pemikiran tentang agama yang diproduksi oleh nalar manusia hanyalah bersifat relatif, karena kita juga tidak tahu apa sebenarnya kehendak Tuhan.

Jika ditelisik lebih jauh, kelompok keagamaan yang acap memuja kekerasan di atas memiliki genealogi gerakan kepada kaum khawarij. Dalam sejarah dikatakan Khawarij merupakan kelompok umat Islam yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah berperang melawan Mu’awiyah bin Abu Sofyan pada Perang Sifin. Menurut mereka, baik pengikut Ali (Syi’ah) maupun Muawiyah (Murji’ah), telah menjadi kafir karena membuat hukum baru berupa perjanjian damai yang tidak mengacu kepada Alquran dan Sunah, yaitu tahkim.

Pandangan dan gerakan yang diusung Khawarij ini sangatlah berparalel dengan (atau lebih tepatnya diikuti oleh) beberapa gerakan keagamaan di Indonesia yang acap melakukan kekerasan.

Mereka menganggap bahwa Islam sebagai sistem ajaran tak pernah memberikan ruang berijtihad serta menghendaki untuk menebas siapa saja yang berbeda paham. Ironisnya, mereka mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang paling berhak berbicara atas nama Tuhan!

Di sisi lain, ada telaah cukup berbeda dari Bassam Tibi (1998). Ia mensinyalir bahwa timbulnya gerakan tersebut bukan hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami agama; tapi juga sebagai respons atas masalah-masalah globalisasi dan kegamangan dalam melakoni hidup (baca: kemiskinan). Kelompok ini adalah orang-orang yang muak dan tidak mau dipusingkan dengan istilah-istilah asing, seperti demokrasi, pluralisme, toleransi, liberalisasi, atau bahkan sekularisasi; karena menganggap hal ini tak ada padanannya dalam Islam.

Pada aras ini, muncul beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik naluri kemanusiaan dan keberagamaan kita: Apa penyebab lahirnya sentimen kolektif manusia? Kenapa kelompok yang satu dapat membenci kelompok lain yang berbeda paham? Kenapa manusia rela memerangi saudaranya sendiri bahkan atas nama Tuhan?

Timbulnya gejala heterofobia (ketakutan terhadap yang lain, yang berbeda paham) dalam diri umat beragama, karena ketidakmampuan memahami agama secara kaffah; bisalah kita tunjuk sebagai penyebab utamanya. Sebab, memaknai agama secara harfiah-letaralistik tidak akan mampu membawa mereka kepada esensi ajaran yang sesungguhnya. Justru, yang terjadi, tumbuhnya sentimen dan perasaan tidak senang kepada mereka yang melakukan pemaknaan secara berbeda. Tragisnya, paham tersebut malah dianggap kafir dan sesat.

Kemudian, adanya kegamangan dalam diri manusia karena mempertahankan argumen keagamaannya, menyebabkan timbulnya pemikiran untuk membatasi kontak sosial dengan “yang lain”. Dan heterofobia, adalah salah satu faktor yang membidani lahirnya sentimen itu. Maka, munculnya kekerasan massa, tidak hanya terkait erat dengan konteks sosial, tapi juga konteks kedirian para pelaku kekerasan itu sendiri. Karena psikologis seseorang akan sedikit terganggu ketika ia menemukan “kelainan” di luar dirinya (F. Budi Hardiman, 2011).

Sebenarnya, kita patut bersyukur bahwa gairah beragama di Indonesia kini kian meningkat. Ini bisa kita lihat dari kian maraknya pengajian di tempat-tempat ibadah, makin banyaknya lembaga yang mengelola zakat, dan antusiasme umat Islam untuk berziarah ke Tanah Suci. Akan tetapi, gairah ini ternyata tidak dibarengi dengan penanaman sikap inklusif dalam diri setiap umat beragama.

Justru, yang terjadi adalah kajian-kajian yang bersifat keagamaan acap dijadikan media bagi penanaman rasa kebencian dan kemurkaan bagi kelompok lain. Dan bagi mereka yang memiliki orientasi pemahaman keagamaan yang berbeda, tidak akan pernah lepas dari sasaran kebencian itu.

Selain itu, bekunya penafsiran akibat tertutupnya pintu ijtihad juga bisa berdampak besar bagi pemikiran dan tindakan umat Islam. Menurut Ziaduddin Sardar (1992), cendekiawan asal Iran, semua itu akan melahirkan tiga bencana metafisik, yaitu naiknya syariat pada level sakral (Ilahi); menghilangnya peran aktif (agency) kaum mukmin; dan penyamaan Islam dengan negara.

Bersandar pada diskursus di atas, fenomena keberagamaan di Indonesia kini bisa dikatakan tengah berada di persimpangan jalan. Sebagai kekuatan pengubah sejarah dan pencipta peradaban, umat beragama sedang mengalami pergolakan internal yang diakibatkan oleh perbedaan pemahaman keagamaan yang tidak terpelihara dengan baik. Pada gilirannya, sebagai (besar?) umat beragama (baca: Islam) kerap merasakan “ketakutan” ketika disandingkan dengan kelompok lain yang berbeda paham. (Sumber: Lampung Post, 6 Mei 2011)

Tentang penulis:
Muslim Basyar, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.974 hits
Mei 2011
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan