Arsip untuk Mei 2nd, 2011

Sinar Harapan: Kebebasan, Autentisitas, dan Ontologinya

Oleh Maria Pakpahan

Sejarah perjalanan 50 tahun Sinar Harapan bukanlah semata soal umur. Oleh karenanya, patut disimak capaian-capaiannya dan juga tentunya berbagai halangan dan dinamika dalam pengelola koran yang dalam sejarahnya pernah empat kali diberedel pemerintahan Soeharto.

Tulisan ini tidak akan membahas capaian dan keberhasilan Sinar Harapan dalam 50 tahun lingkup hidupnya di perkancahan pers Indonesia. Koran ini memiliki beberapa kata-kata kunci yang diasosiasikan dengan “paradigmanya”. Kata-kata kunci: mencerdaskan bangsa, harapan, perdamaian, keadilan, kasih, dan jurnalisme damai lekat dengan citra Sinar Harapan.

Kata-kata kunci ini bukanlah suatu dikotomi ataupun jargon belaka. Kata-kata kunci di atas dapat dimaknai sebagai merupakan hal yang autentik dengan Sinar Harapan.

Ini telah tampak dan termanifestasikan dalam laporan, pemberitaan, dan artikel yang dimuat.

Jika arsip Sinar Harapan dibuka, kita akan menyadari bahwa Sinar Harapan hadir dan setia dalam merekam dan melaporkan berbagai peristiwa di Indonesia dan juga dunia. Kesetiaannya pada kepentingan umum membuatnya “dimatikan” dalam masa-masa otoritarian di Indonesia. Catat ini.

Ia tidak selalu sempurna dalam pelaporan dan penulisan berita untuk para pembacanya. Ia juga tidak melulu serampangan. Sinar Harapan juga kerap kali dianggap “berani dan nekad” di zaman Orde Baru dan cenderung kritis. Bagaimana kini dan ke depan?

Jurnalisme damai yang diusung Sinar Harapan menjadi sangat relevan dalam situasi hiruk pikuk pers Indonesia saat ini, di mana celebrity madness menjadi salah satu driving force dalam dunia media kontemporer.

Kebebasan pers yang ada di Republik ini menjadi konteks di mana Sinar Harapan berada dan berkarya ke depan. Kebebasan menjadi kata yang penuh makna, multimakna.

Salah satu makna yang saya mau ungkapkan dalam peringatan 50 tahun Sinar Harapan adalah kebebasan yang bukan bermakna kemampuan secara random untuk berpikir dan melakukan tindakan apa pun sesukanya. Karena jika ini makna kebebasan dalam konteks kebebasan pers, kebebasan menjadi banal dan dangkal. Pers berlomba-lomba dalam melengkingkan “berita”.

Berdasarkan Kasih

Di usia 50 tahun yang bukanlah usia kanak-kanak atau usia remaja, Sinar Harapan memasuki usia di mana diharapkan bisa melakukan self transcending dan terus berpartisipasi dalam upaya mewujudkan paradigma/nilai-nilai dasar keberadaannya (being).

Artinya, Sinar Harapan ke depan bukanlah semata terus berjalan-rutin dan menjadi soal survival semata sebagai suatu koran. Juga, bukan sekadar repot dan sibuk dengan soal-soal yang bersinggungan langsung dengan “moralitas” dan agama.

Saya berharap Sinar Harapan dengan asam garam yang diraupnya dalam 50 tahun terakhir bisa dan selayaknya go beyond dari dua kutub tersebut di atas. Ini harus bisa dilakukan tanpa harus kehilangan atau menghilangkan otentitas dirinya sebagai koran yang berdasarkan kasih.

Mengacu pada nilai-nilai utama Sinar Harapan sebagai ontological stand point, ini bisa dilihat sebagai kemampuan untuk mengangkat dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan ontological. Juga, sekaligus setia dengan jawaban-jawaban ontological dalam mengelola dan menyampaikan berita-berita ke pembaca.

Ontological bukan berarti Sinar Harapan menjadi koran filsuf atau akademis. Ini lebih seperti saat memberitakan suatu kejadian atau berita “what is what-is?” Diharapkan pertanyaan tentang apa yang berlangsung atau terjadi sebagai suatu kesatuan utuh, seperti suatu mozaik dan sebagai suatu keberadaan yang akan terburai terungkap–unfolding.

Pembaca kemudian bisa memaknai peristiwa yang dilaporkan dalam koran Sinar Harapan dan terjadi proses mencerdaskan bangsa. Hubungan yang partisipatoris antara Sinar Harapan dengan pembaca setianya menjadi daya yang akan mengisi dan memberikan dinamika berbeda di usia Sinar Harapan yang ke-50 tahun dan juga ke depan.

Republik Indonesia tidaklah berbeda terlalu jauh dengan usia Sinar Harapan. Masih banyak yang Sinar Harapan bisa berikan dalam berkontribusi membangun negeri yang saat ini seperti sedang kehilangan arah.

Jelas, Sinar Harapan dengan sendirinya selalu punya harapan yang bisa menjadi modal dasar dan memberikan semangat untuk terus berkesadaran dengan berbagai pengalaman, keahlian, dan sumber daya yang ada. Kesadaran itu berkeadilan dan perdamaian yang tetap relevan dalam negeri tercinta ini.

Bahkan, ini semakin diharapkan dalam kekinian Indonesia kita. Kesadaran akan harapan dan kesadaran Sinar Harapan untuk memanisfestakan, mewujudkan keadilan dan perdamaian menjadi sutau keseharian, bukan semata hal yang abstrak atau sekadar kebijakan pemerintah, atau UU yang dilahirkan wakil rakyat. Keadilan yang juga lahir dari suatu proses dialog para narasumber, dari debat dan pemberitaan serta penulisan, editorial plus pencitraan foto, termuat di koran Sinar Harapan.

Hal ini bukanlah mimpi di siang bolong di bumi Nusantara yang semakin panas karena perubahan iklim dan musim yang juga berubah tak karuan. Perdamaian dan keadilan yang dimaksud bukanlah juga sekadar omong kosong, bualan pokrol bambu. Keadilan, perdamaian dan kasih menjadi kerangka di mana kebinekaan Indonesia dilihat dan dimaknai.

Sinar Harapan bukanlah koran kelompok yang sering diberi label “minoritas”. Saya jenuh dengan soal minoritas vs mayoritas yang kemudian dimaknai secara dikotomis. Sinar Harapan mayoritas karena saya percaya jika warga Indonesia ditanyai soal keadilan, soal kasih, dan soal hidup damai dan perdmaian, sebagian besar sepakat dengan nilai-nilai ini, nilai-nilai yang dijunjung Sinar Harapan.

Keadilan dan perdamaian berdasarkan kasih ini sudah hadir jika kita menyimaknya dan patut terus diperjuangkan dalam “napas” Sinar Harapan. Ia akan terus hadir, bukan hanya dalam 50 tahun ini, juga ke depan dan menerus. Dirgahayu Sinar Harapan, semoga semakin terus bersinar. (Sumber: Sinar Harapan, 28 April 2011)

Tentang penulis:
Maria Pakpahan, sedang menyelesaikan studi S-3 di University of Edinburgh, Inggris; pembaca dan kontributor Sinar Harapan.

Iklan

Bersatu atau Hilang Ditelan Sejarah

Oleh Rekson Silaban

Pada mulanya adalah sebuah proposisi dasar: pencapaian gerakan buruh saat ini tidak sebesar kebebasannya. Serikat buruh di Indonesia sudah menikmati kebebasan yang memadai.

Namun, pada saat yang sama perjuangan buruh belum berhasil mendatangkan perubahan kualitatif yang berarti terhadap kepentingan utama buruh. Proposisi ini tentu saja tak mau mengesampingkan fakta bahwa masih ada pemberangusan serikat buruh di berbagai tempat.

Pemberangusan tak lagi dalam bentuk kebijakan negara yang sistematis menumpulkan gerakan buruh seperti pada masa Orde Baru. Perlawanan terhadap serikat buruh dilakukan secara parsial dengan modus beragam.

Tersua tiga parameter standar menilai apakah serikat buruh bermanfaat kepada anggotanya: (1) bertambahkah jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat; (2) membaikkah upah dan kesejahteraan buruh, termasuk jaminan sosialnya; dan (3) apakah serikat buruh berdaya memengaruhi pemerintah dan institusi politik.

Menyangkut parameter pertama, dari data yang tersedia, ternyata jumlah PKB dalam sepuluh tahun terakhir tak bertumbuh meski serikat buruh memiliki kebebasan luas dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Jumlah PKB 11.000, sama seperti masa Orde Baru. Jumlah peraturan perusahaan pun tetap 44.000. Idealnya, PKB harus lebih banyak dibandingkan dengan peraturan perusahaan.

PKB ada berarti serikat buruh telah memiliki anggota lebih dari 50 persen di perusahaan dan mampu berunding. Adapun peraturan perusahaan dibuat majikan karena serikat buruh kecil atau tidak eksis.

Upah buruh dalam beberapa tahun terakhir meningkat ratarata 8-10 persen. Namun, kenaikan itu lebih rendah dari tingkat inflasi. Laporan Bank Dunia Jakarta (Desember 2010) menyebutkan bahwa ada penurunan upah minimum 2 persen dalam 10 tahun terakhir, setelah memperhitungkan total kenaikan upah minimum dan total kenaikan inflasi.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial juga tak bertumbuh signifikan. Daya serikat buruh memengaruhi kebijakan publik sedikit membaik, tetapi tak cukup optimal akibat fragmentasi gerakan buruh.

Adakah peluang?

Masih adakah peluang membuat gerakan buruh kuat? Atau, akankah serikat buruh perlahan hilang ditelan sejarah sebagai akibat ketakmampuan melakukan transformasi gerakan? Peluang masih ada bila saja ada skenario baru yang berbeda dengan skenario yang ada saat ini. Lima syarat untuk skenario baru ini.

Pertama, perlu pembersihan ”rumah serikat buruh”. Maksudnya, serikat buruh Indonesia harus disesuaikan dengan serikat buruh universal yang demokratis, independen, dan representatif. Itulah standar baku yang ditetapkan wadah serikat buruh dunia (ITUC) sebagai dasar penerimaan anggota afiliasi.

Demokratis berarti tata kelola organisasinya transparan, menghindari pemusatan kekuasaan, dan menjalankan rotasi kepemimpinan. Ini perlu sebab banyak serikat buruh yang tak mampu mengadakan rapat reguler, konstitusi tak berfungsi, pemimpin tak pernah berganti dari dulu sampai sekarang.

Independen berarti serikat buruh tidak dijadikan sebagai bagian kepentingan partai politik, pemerintah, bisnis, agama, dan etnisitas tertentu. Maka, serikat buruh harus mandiri secara finansial supaya jangan tergoda memanfaatkan serikat untuk kepentingan pribadi aktivis atau kepentingan partai politik.

Representatif berarti serikat buruh harus memiliki anggota yang relatif memadai sehingga dialah, dalam kamus Organisasi Buruh Sedunia (ILO), yang paling mewakili. Serikat buruh yang representatif pasti punya anggota berjumlah besar, iuran yang cukup, dan legitimasi kuat mewakili suara buruh.

Meski undang-undang memberi jaminan hukum bagi eksistensi serikat buruh kecil, dengan wilayah kerja seluas Indonesia, tidaklah mungkin serikat buruh kecil nasional mampu melayani kebutuhan anggota di seluruh wilayah. Pada saatnya serikat buruh seperti ini akan hilang, ditinggalkan konstituennya.

Kedua, perlu dibangun sebuah koalisi gerakan buruh yang kuat dan diikat dengan ikrar bersama atau manifesto. Setelah rumah buruh ”bersih” dengan menerapkan tiga prinsip di atas, serikat buruh yang sehaluan perlu menyatukan diri dengan membangun koalisi besar.

Untuk apa? Karena serikat buruh sekarang porak-poranda akibat terus terpecah. Hanya dengan menggabungkan dirilah, serikat buruh kuat dan bertahan hidup. Agar kuat, koalisi harus merumuskan ikrar, program, dan tujuan dalam sebuah dokumen resmi. Dan untuk mendapat pengakuan, koalisi ini harus memiliki minimal sejuta anggota. Jumlah ini tak terlalu muluk apabila mempertimbangkan 8 juta anggota serikat buruh saat ini. Dengan jumlah besar, koalisi diperhitungkan mitra dan lawan.

Ketiga, adanya prinsip dan pilihan ideologis koalisi yang jelas. Selanjutnya koalisi harus menerapkan pilihan ideologisnya sebagai alat perjuangan buruh. Ia tidak akan jadi, misalnya, alat perjuangan politik, kepentingan SARA, dan kesetaraan jender.

Keempat, meningkatkan kapasitas aktivis merumuskan kebijakan alternatif. Salah satu kritik terbesar terhadap serikat buruh: ia dianggap hanya mampu bereaksi, demonstrasi, tetapi tidak punya kapasitas menawarkan pilihan lain.

Gerakan buruh akhirnya kelihatan pemarah, tidak berkompromi, keras kepala, dan bodoh. Citra ini harus diubah dengan menaikkan kapasitas buruh berunding dan lobi berdasarkan analisis atau riset sendiri. Sumber daya dan dana untuk ini akan mudah diperoleh apabila ada koalisi.

Kelima, gerakan buruh sebagai gerakan sosial. Karena globalisasi ekonomi menciptakan keterkaitan dengan aktor sipil lain, serikat buruh harus kerja sama dengan lembaga masyarakat, seperti kelompok lingkungan hidup, antikorupsi, dan jender.

Peta jalan baru

Lima syarat di atas adalah peta jalan baru yang direkomendasikan untuk membuat gerakan buruh fungsional. Tidak saja untuk kebutuhan buruh, tetapi juga untuk memperkuat pilar ekonomi nasional.

Pengalaman internasional menunjukkan kehadiran serikat buruh yang kuat akan menurunkan disparitas ekonomi di suatu negara karena peran uniknya melakukan distribusi ekonomi melalui mekanisme upah minimum, PKB, dan pembagian keuntungan di perusahaan. Juga membantu perluasan cakupan jaminan sosial, mengawal buruh tak dieksploitasi, menyuarakan kepentingan kelompok marjinal (migran, buruh informal, PRT, dan buruh harian lepas).

Selama ini suara serikat buruh sering diabaikan karena dinilai bukan suara kolektif sehingga tak bisa maksimal mengatasi problem yang merugikan buruh: maraknya pelanggaran praktik tenaga lepas, buruh kontrak, kepastian dan penegakan aturan hukum, hingga pada ketidaksungguhan pemerintah menyelesaikan pemiskinan buruh Indonesia.

Serikat buruh yang sudah kuat dan memiliki jutaan anggota yang harus dijamin kesejahteraannya tidak akan pernah menghambat perekonomian nasional dan investasi, juga tak akan memicu instabilitas politik. (Sumber: Kompas, 30 April 2011)

Tentang penulis:
Rekson Silaban, Presiden KSBSI

Moderat Versus Radikal?

Oleh Adian Husaini

Majalah Newsweek, Special Davos Edition, Desember 2001-Februari 2002, memuat pernyataan ilmuwan terkenal Francis Fukuyama: “Radical Islamist, intolerant of all diversity and dissent, have become the fascists of our day. That is what we are fighting against”.

Sejak Amerika Serikat secara resmi meluncurkan perang melawan Islam militan (Islam radikal), banyak Muslim di dunia kemudian mengaku-aku menjadi pengikut Islam moderat. Daniel Pipes, seorang kolumnis AS terkenal, menulis, jika Islam militan merupakan masalah, solusinya adalah Muslim moderat.

Tapi, Pipes menyarankan, AS jangan mudah percaya kepada orang Islam yang mengaku-aku sebagai moderat. Mereka perlu dites dengan sejumlah pertanyaan untuk membuktikan apakah pengakuannya itu asli atau palsu. Maka, jika Anda seorang Muslim, silakan menjawab sederet daftar pertanyaan Pipes berikut ini: Lalu, simpulkan sendiri, apakah Anda termasuk Muslim moderat atau radikal?

(1) Apakah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki? (2) Apakah jihad, sebagai bentuk peperangan, masih bisa diterima sekarang? (3) Apakah Anda menerima keabsahan agama lain? (4) Apakah Muslim perlu belajar dari Barat? (5) Apakah seharusnya non-Muslim menerima hak-hak sipil yang benar-benar sama dengan Muslim? (6) Bolehkah Muslim berpindah agama? (7) Bolehkah Muslimah mengawini laki-laki non-Muslim? (8) Apakah seharusnya pemerintah mencampuri urusan keagamaan seperti soal berjualan makanan di bulan Ramadhan? (9) Ketika ada pertentangan antara aturan Islam dan sekuler (seperti menutup wajah pada foto SIM), manakah yang didulukan? (Dikutip dari buku Siapakah Muslim Moderat, ed Suaidi Asy’ari).

Pipes menyebut sejumlah contoh orang yang kemoderatannya tidak diragukan lagi sehingga bisa dijadikan sebagai “teman bagi AS”, seperti Abdelwahab Meddeb (penulis buku Malady of Islam), Ibnu Waraq (telah murtad/keluar dari Islam), Ayaan Hirst Ali (yang pernah menyebut Islam sebagai agama terbelakang), Irsyad Manji (Muslimah yang secara terbuka menyatakan diri sebagai lesbian).

Strategi AS untuk mengadu Muslim Moderat versus Muslim radikal ditegaskan oleh Paul Wolfowitz, mantan menhan AS: “Untuk memenangkan perjuangan yang lebih dahsyat ini, adalah sebuah kesalahan kalau menganggap bahwa kita yang memimpin. Tapi, kita harus semaksimal mungkin mendorong suara-suara Muslim moderat. Hal ini merupakan debat tentang nilai Islam yang harus dilakukan antar-Muslim sendiri”.

Penegasan AS untuk memerangi kaum yang mereka sebut sebagai Muslim militan atau Muslim radikal ditegaskan oleh Prof Samuel P Huntington melalui bukunya, Who Are We? (New York: Simon & Schuster, 2004). Menurut dia, setelah peristiwa 11 September 2001, AS sudah menemukan musuh barunya, yakni Islam militan. Musuh baru ini telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama AS.

The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam. Jadi, kata Huntington, perang ideologis antara AS dan komunis militan telah digantikan dengan perang agama dan perang budaya melawan kaum Islam militan.

Perubahan kebijakan AS, yang kemudian diikuti para sekutunya memang begitu mencolok. Simaklah kembali film “Rambo III” yang mengambil seting perang di Afghanistan melawan pendudukan Uni Soviet. Ketika itu, sang jagoan dari AS itu begitu akrab dengan para pejuang Afghanistan. Mereka juga diberi julukan mulia, mujahidin. AS dan mujahidin bahu-membahu dalam melawan pasukan komunis di Afghanistan.

Pasca-Perang Dingin, peta dunia berubah. Komunis runtuh. Uni Soviet berantakan. Tata dunia baru pun disusun kembali. Musuh baru harus dirumuskan. Karena itulah, Huntington menyebut buku terkenalnya dengan judul The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Sebagaimana Bernard Lewis dan para pemikir neokonservatif lainnya, Huntington sudah jauh-jauh hari mengingatkan Barat agar mereka waspada terhadap perkembangan Islam. Sebab, Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah menggoyahkan dan mengancam eksistensi peradaban Barat.

Ilmuwan seperti Huntington meletakkan konsep “harus ada musuh” sebagai hal penting bagi AS, untuk memberikan legitimasi terhadap kehadiran ratusan ribu pasukannya di berbagai belahan dunia. Karena itulah, tulis Huntington dalam The Clash of Civilizations: it is human to hate. For self definition and motivation people need enemies.

Suatu ketika, datang seorang anak muda ke kampus saya. Ia menawarkan dua buah buku. Isinya luar biasa. NKRI disebut sebagai Negara Kafir Republik Indonesia. Orang-orang yang bekerja di sejumlah institusi NKRI wajib dicap sebagai kafir. Bahkan, ada seorang doktor bidang akidah yang dikatakan sebagai kafir. Hanya hukum Islam yang boleh diterapkan. Hukum selain Islam tidak boleh.

Saya ajak anak muda itu berdialog. Benarkah Indonesia negara kafir? Padahal, para tokoh Islam perumus Pancasila menegaskan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid. Sila kedua, sangat Islami, mengharuskan manusia Indonesia menjadi manusia yang adil dan beradab. Jika selama ini Pancasila dipahami dalam perspektif sekuler, itu adalah kesalahan tafsir.

Saya tanya lagi, “Jika tanah kamu dirampas oleh orang lain, dengan cara penerbitan sertifikat tanah palsu, bagaimana cara kamu mengambil kembali tanah kamu? Hukum apa yang akan kamu pakai?” Saat itu, ormas-ormas Islam sedang giat membela keberadaan UU No 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja, dasar argumentasinya adalah bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Saya tanya ke anak muda itu, “Apakah saya dan juga semua aktivis dakwah juga kafir karena ikut membela UU No 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi?”

Anak muda itu terdiam. Dia meminta saya berdialog dengan ustaznya. Saya menyanggupi, tapi belum sempat terlaksana. Anak muda itu adalah contoh sebagian Muslim yang bersemangat tinggi dan perlu bimbingan, bukan cacian dan kutukan! Tidak baik rasanya jika dia dijadikan objek eksploitasi, apalagi sebagai umpan!

Kata Nabi SAW: “Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain”. Tidak elok jika Muslim masih saja terjebak politik imperialis klasik, devide et impera. Benturkan orang-orang Muslim, lalu kuasai mereka! Wallahu a’lam bish shawab. (Sumber: Koran Republika, 30 April 201).

Tentang penulis:
Adian Husaini, Dosen Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor

Polemik Capres Independen

Oleh Gun Gun Heryanto

Akhir-akhir ini prokontra seputar wacana calon presiden (capres) independen kembali mengemuka. Polemik tentang hal ini sesungguhnya telah mengemuka sejak Pemilu 2009 lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (17/02/2009) memutuskan untuk menolak permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh Fadjroel Rahman, Mariana, dan Bob Ferdian.

Kini, seiring dengan rampungnya naskah amendemen kelima UUD 1945 yang dibuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), isu ini pun kembali menjadi salah satu topik utama yang menarik perhatian. Salah satu bahasan dalam naskah itu adalah usulan agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari unsur perseorangan diakomodasi.

Konteks gagasan

Menarik untuk membaca konteks mengapa polemik ini menjadi penting dan memberi tawaran menggiurkan bagi reformulasi sistem pemilihan presiden di Indonesia. Pertama, konteks legal formalistik yang tertuang dalam konstitusi kita. Ada upaya untuk pemberian tafsir ulang atas hak-hak politik warga negara terkait dengan capres dan cawapres.

UUD 1945 pada Pasal 6A ayat 2, secara eksplisit menyatakan pasangan capres/cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan partai politik. Dasar inilah yang dijadikan rujukan MK saat memutus permohonan Fadjroel Rahman. Saat itu, Fadjroel dkk memohonkan pengujian pasal-pasal dalam UU Pilpres yang hanya memberikan kesempatan kepada parpol atau gabungan parpol dan menutup hak konstitusional calon independen dalam pilpres. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 1 ayat 4, pasal 8, pasal 9, dan seluruh muatan pasal 13 ayat 1. MK pun berpendapat, ketentuan pasal-pasal yang diuji materi dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bagi kelompok yang menginginkan diakomodasinya capres independen, termasuk yang dilakukan DPD saat ini, mencoba melihat sisi lain dari konstitusi. Misalnya, yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yakni setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga bisa dipahami, setiap WNI memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan. Dua sisi yang seolah paradoks inilah yang dianggap membutuhkan kejelasan sehingga memerlukan langkah amendemen.

Kedua, konteks politik terkait dengan fenomena disonansi kognitif yang dialami pemilih atas tawaran parpol yang berkutat di elite yang itu-itu saja. Disonansi kognitif biasanya muncul akibat perbedaan dari apa yang dipikirkan dengan realitas yang didapatkan para pemilih. Parpol di Indonesia hingga sekarang tidak memberi impresi yang memadai. Bahkan, ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan publik atas peran dan fungsionalisasi parpol.

Apatisme publik terhadap eksistensi parpol ini semakin menjadi di saat parpol ramai-ramai melibatkan diri ke dalam kekuasaan. Sejak reformasi hingga sekarang, DPR sebagai representasi kiprah partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan, ternyata gagal memberi keyakinan kepada publik. Bahkan, cenderung semakin menguatkan gejala delegitimasi simbol wakil rakyat. Begitu pun kiprah parpol dalam sirkulasi elite.

Mekanisme sirkulasi elite cenderung memperteguh oligarki parpol. Plato dalam mahakaryanya, Republic, pertama kali mengenalkan oligarki sebagai kekuasaan politik yang secara efektif dikuasai oleh sedikit kelompok elite. Tak hanya dalam birokrasi negara dan pemerintahan, kepemimpinan oligarkis juga sangat mungkin berkembang dan mapan di dalam birokrasi parpol.

Para politikus partai pasca-Soeharto terperangkap ke dalam kecenderungan oligarki baru melalui partai-partai yang struktur kepemimpinannya merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosiokultural lokal yang cenderung patrimonial dan feodalistik. Kejenuhan dalam merespons calon-calon presiden parpol itulah, yang menjadi konteks mengapa gagasan capres independen yang bergulir saat ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

Skeptisme parpol

Saat gagasan capres independen ini bergulir, respons para politikus parpol kebanyakan skeptis, bahkan menunjukkan gejala tidak bisa menerima, padahal mereka belum membangun argumentasi yang komprehensif terkait plus minus gagasan ini. Parpol sesungguhnnya tidak perlu khawatir, jika mereka menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan menghidupkan mekanisme kompetisi serta sirkulasi elite yang benar, maka capres independen itu biasanya tak memiliki dukungan yang signifikan saat pemilu. Pengalaman di Amerika, kandidat presiden dari parpolah yang diminati dibanding kandidat independen.

Misalnya di pemilu Amerika pada 2008 lalu, kandidat presiden Partai Demokrat Barack Obama dan kandidat presiden Partai Republik Jhon McCain, jauh lebih diminati dibanding calon-calon independen yang beredar sebelum fase pemilu nasional. Misalnya, nama Ralp Nader yang berpasangan dengan Matt Gonzalez sebagai calon independen, ternyata tak menarik minat warga AS.

Para capres independen tersebut tak laku jual karena warga Amerika cenderung lebih memercayai kandidat yang berasal dari parpol. Satu mekanisme yang membuat kandidat parpol itu menarik minat pemilih adalah mekanisme konvensi.

Jalan terjal akan mengadang realisasi gagasan capres independen ini. Pertama, amendemen UUD 1945 agar bisa mengakomodasi calon nonparpol. Kedua, hal ini juga harus masuk dalam perubahan UU Pilpres. Idealnya para politikus parpol tidak menjegal gagasan ini di tengah jalan, sehingga bisa menjadi pemacu kiprah optimal parpol saat ini dan ke depan. (Sumber: Koran Republika, 30 April 201).

Tentang penulis:
Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Parpol Baru, Pemain Lama

Oleh Syamsuddin Haris

Semangat membentuk partai politik baru untuk turut berkompetisi dalam pemilihan umum ternyata belum sirna kendati persyaratan undang-undang semakin ketat. Masih adakah peluang parpol baru merebut simpati di tengah kekecewaan publik terhadap kinerja parpol yang berkuasa dewasa ini?

Secara teoretis peluang itu jelas masih ada kendati tidak besar. Hasil Pemilu 2009 menggambarkan, sekitar 70 persen anggota DPR dan DPRD adalah wajah baru meskipun sebagian besar parpol yang berhasil masuk parlemen adalah parpol lama.

Di tingkat nasional, hanya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang bisa menembus persyaratan ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen.

Beberapa parpol lama dan sekitar 20 parpol baru atau parpol lama yang diperbarui tersingkir dari panggung politik bergengsi di Senayan. Namun, sebagian di antaranya bisa merebut kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang belum memberlakukan persyaratan ambang batas parlemen.

Realitas politik

Peluang lain bagi parpol baru adalah realitas politik terkait dengan akumulasi kekecewaan publik terhadap kinerja parpol yang ada saat ini. Sulit dibantah, hampir belum ada kebijakan spektakuler yang digulirkan parpol, baik melalui lembaga legislatif maupun eksekutif. Yang justru terekam dalam memori publik adalah semakin banyaknya politisi parpol yang ditangkap, menjadi tersangka, dan bahkan dipenjara karena diduga terlibat tindak pidana korupsi.

Banyak faktor

Keberhasilan parpol baru merebut dukungan dalam pemilu jelas ditentukan oleh banyak faktor. Secara tradisional, orientasi agama dianggap merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu. Studi klasik Clifford Geertz tentang kecenderungan pilihan parpol kaum santri dan abangan di Jawa biasanya dirujuk terkait asumsi ini.

Namun, kegagalan partai-partai berbasis Islam pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 mengonfirmasi terjadinya perubahan orientasi pemilih di Indonesia. Partai-partai sekuler, seperti Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan belakangan Partai Demokrat, acap kali justru memperoleh dukungan signifikan di daerah santri dengan pemeluk Islam yang taat beribadah.

Faktor kelas sosial sering dirujuk sebagai variabel yang turut memengaruhi pilihan konstituen dalam pemilu. Namun, karena pada umumnya parpol di Indonesia bersifat merangkum semua serta hampir tidak ada isu spesifik untuk kelas sosial tertentu, pilihan atas parpol cenderung bersifat lintas kelas sosial.

Pemilih PDI-P yang mengklaim sebagai partai wong cilik, misalnya, menjangkau pula sebagian kaum ”Soekarnois” terdidik perkotaan kendati proporsinya cenderung merosot dari pemilu ke pemilu.

Orientasi isu suatu parpol juga bisa menjadi daya tarik untuk memobilisasi dukungan dalam pemilu.

Pendekatan ini, antara lain, diusung Partai Keadilan Sejahtera yang mengklaim diri sebagai partai ”bersih dan peduli” dalam Pemilu 2004 dan 2009 sehingga mampu mendulang dukungan signifikan ketika pada saat sama parpol berbasis Islam lain mengalami musim ”paceklik” suara.

Ada dua variabel lain yang sering kali dirujuk karena dianggap memengaruhi perilaku pemilih, yaitu identifikasi partai dan orientasi atas figur atau tokoh yang merepresentasikan parpol.

Identifikasi partai adalah tingkat pengenalan pemilih terhadap partai sehingga tidak menjadi soal siapa tokohnya ataupun bagaimana kinerjanya. Daya tahan Golkar, antara lain, terletak di sini.

Di sisi lain keberhasilan Partai Demokrat bisa dijelaskan dari begitu sentralnya ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono ketika kinerja figur lama, seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais, mulai menuai kekecewaan publik. Studi R William Liddle dan Saiful Mujani (2006) mengonfirmasi signifikansi faktor identifikasi partai dan ketokohan ini dalam memengaruhi perilaku pemilih.

Tiga tantangan

Pertanyaannya, sejauh mana parpol baru memiliki satu atau beberapa faktor pengaruh di atas dalam rangka kompetisi pemilu mendatang?

Selain kebutuhan akan pemahaman terhadap kecenderungan perilaku pemilih, parpol baru dihadapkan pada setidaknya tiga tantangan berikut.

Pertama, semakin ketatnya persyaratan bagi pendirian parpol berbadan hukum, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. UU Parpol yang baru tersebut mengatur, parpol berbadan hukum harus memiliki kepengurusan di semua provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota pada provinsi yang sama, serta 50 persen kepengurusan kecamatan pada kabupaten/kota yang sama.

Kedua, meningkatnya persentase persyaratan ambang batas parlemen pada pemilu mendatang. Tantangan bagi parpol baru semakin besar jika persyaratan ambang batas juga diberlakukan bagi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun revisi atas UU Pemilu belum diselesaikan DPR, persyaratan ambang batas parlemen diperkirakan meningkat 3-4 persen.

Ketiga, parpol yang ada di parlemen dewasa ini tentu akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan kursi mereka dan bahkan kalau perlu lebih meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2009. Untuk mempertahankan keberadaan mereka, Partai Persatuan Pembangunan, misalnya, merasa perlu mengundang figur publik di luar partai sebagai calon ketua umum dalam muktamar pada Juni 2011.

Namun, di atas segalanya, tantangan terbesar parpol baru adalah meyakinkan publik bahwa memang ada suatu tawaran baru yang tidak sekadar dipidatokan di balik pendirian parpol-parpol tersebut. Peluang semakin tidak mudah jika di balik baju sebagai ”parpol baru” ternyata didominasi wajah dan pemain lama yang belum memperoleh kesempatan terpilih dalam pemilu sebelumnya. (Sumber: Kompas, 30 April 2011)

Tentang Penulis:
Syamsuddin Haris, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Transisi Politik Indonesia, Pelajaran bagi Timteng dan Afrika Utara

Oleh Satish Mishra

Di saat ketegangan di Afrika Utara dan sebagian besar Timur Tengah kerap kali muncul di layar televisi, ada baiknya kita berhenti untuk berpikir mengenai pelajaran yang dapat diperoleh negara-negara tersebut dari transisi politik di Indonesia.

Apa yang terjadi di Indonesia tentunya bukan hal yang istimewa. Negara ini memiliki kesamaan sejarah di mana negara ini pernah dikuasai satu partai yang dominan dan juga dipimpin seorang diktator selama lebih dari tiga dekade.

Setidaknya di permukaan, Indonesia juga memiliki kesamaan dalam hubungan keagamaan dengan negara-negara tesebut, memiliki kesamaan sejarah, perdagangan, hubungan personal dengan pusat ajaran Islam dan juga kemitraan dagang yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Namun tidak hanya itu. Indonesia telah berhasil mengembalikan para jenderalnya ke barak, dan memilih secara langsung badan eksekutif dan legislatif. Hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di seluruh Nusantara. Lebih istimewa lagi, Indonesia berhasil melakukan semua ini hanya dengan sedikit kekerasan. Selain itu, ketika sedang mengalami perubahan struktur kelembagaan dan pembuatan kebijakan, Indonesia berhasil melewati dampak terburuk dari krisis ekonomi global dan sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 7-8 persen.

Bukankah hal ini dapat dijadikan contoh untuk negara-negara Islam yang memiliki kesamaan dan ikatan sejarah ketika mereka sedang dalam proses menuju demokrasi?

Ini adalah pertanyaan yang sah saja dan juga perlu pemikiran yang lebih mendalam dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini. Jawaban yang dipaparkan dapat membantu menentukan sejauh mana Indonesia dapat menjadi acuan sejarah untuk negara-negara ini. Atau, apakah transisi politik yang sedang terjadi di sana menunjukkan proses yang berbeda untuk menuju demokrasi yang sesuai dengan pengalaman sejarah dan budaya masing-masing negara.

Sekilas Indonesia seperti akan mengalami dampak dari periode panjang pemerintahan yang diktator yang telah runtuh di tengah kegagalan peralihan kekuasaan, ekonomi, dan juga hilangnya kemampuan propaganda akibat kebebasan informasi yang tidak terbatas.

Menarik bahwa pemerintahan diktator di Afrika Utara sudah berusia beberapa dekade, namun negaranya kaya akan sumber daya alam, yang fokus pada pasar ekspor dan sering kali diterpa perubahan harga komoditas.

Ada hal lain yang serupa. Umumnya, kekuasaan militer yang digabung dengan pergerakan politik akan melahirkan struktur kelembagaan yang menyebar ke semua lapisan masyarakat. Pancasila era Suharto, Jalan tengah Khadafi, Partai Baath dan bentuk lainnya di Irak dan Suriah, Liga Arab di Mesir adalah bentuk lain dari keadaan yang terus terjadi. Kediktaktoran militer dengan topeng sipil di era pasca-kemerdekaan merupakan hal yang umum di berbagai rezim di Afrika Utara dan Timur Tengah. Begitu juga dengan Indonesia di masa Orde Baru.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, euforia kejayaan pascakemerdekaan akan memudar, di mana nepotisme dan korupsi menjadi lazim dan jurang pemisah antara penguasa dan rakyat semakin menjauh. Retorika kediktatoran populis berubah ke dalam perjanjian subsidi sumber daya alam, pengimporan tenaga kerja, dan juga kekuatan bayangan dari musuh eksternal yang dipimpin Amerika Serikat.

Namun, setelah empat puluh tahun represi, pembunuhan massal, kroni-kroni, dan juga kesadaran akan perkembangan dunia di sekitar mereka, retorika dan ketakutan pada penguasa tidaklah cukup. Hal yang paling umum dari efek domino yang terjadi di Afrika Utara, kecuali Libia, adalah bagaimana mereka runtuh, dan bagaimana kejatuhan dari kekuasan mengarah pada perubahan kelembagaan secara menyeluruh. Afrika Utara tidak mewakili jatuhnya sebuah pemerintahan diktator, tetapi berakhirnya sistem diktator. Indonesia hanyalah satu contoh di dalam fenomena ini.

Namun, di tengah proses restrukturisasi kelembagaan, Indonesia memiliki beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Salah satunya, proses peralihan kekuasaan yang teratur dari Soeharto kepada salah satu anggota kabinetnya, yang lalu mengalihkan kekuasaan kepada parlemen yang memiliki kuasa, merupakan contoh menarik dari penahanan diri. Begitu pula dengan penunjukkan Gus Dur yang berlangsung damai dan konstitusional sebagai Presiden Indonesia, walaupun dia berasal dari partai minoritas.

Pelajaran yang berikutnya adalah budaya dan sejarah. Indonesia tidak pernah mengalami kudeta non-konstitusional. Soeharto diberikan kekuasaan politik dengan perintah tertulis dan dia juga mundur degan cara yang sama. Meskipun terdorong, tetapi militer tidak pernah melancarkan pengambilalihan kekuasaan. Indonesia menjadi salah satu contoh yang jarang bagi elite penguasa yang menyadari bahwa waktu mereka sudah berakhir dan sudah waktunya memasuki dunia demokratis dan pemerintahan yang transparan.

Jatuhnya komunisme merupakan faktor pendukung lainnya. Dengan keruntuhan komunisme, dukungan negara-negara Barat untuk rezim antikomunis berkurang. Mendukung diktator menjadi tidak praktis. Indonesia berhasil menghindari pengulangan peristiwa 1965. Status internasionalnya yang masih rendah saat itu, mengizinkan negara untuk berjalan di jalurnya sendiri. Hal itu setidaknya membuktikan satu hal, Tuhan setidaknya berada di sisi Indonesia. Mungkin saat ini Gus Dur sedang tertawa. (Sumber: Sinar Harapan, 28 April 20011)

Tentang Penulis:
Satish Mishra, Direktur Utama di Strategic Asia Indonesia, salah satu perusahan konsultansi Indonesia di bidang kebijakan dan fasilitasi bisnis ke bisnis di antara negara China, India, dan Indonesia. Email: satish.mishra@strategic-asia.com

Indonesia Darurat Pornografi

Oleh Heru Susetyo

Menarik membaca headline Republika Senin, 25 April 2011, “Darurat Pornografi”. Menarik karena fenomena ini begitu nyata. Begitu marak pornografi dalam segala bentuknya mengepung Indonesia dengan memakan korban yang tidak sedikit. Sisi menarik yang kedua, karena ternyata hanya Republika yang mengangkat isu ini. Alias bagi media massa lain dan khalayak luas isu ini nyaris terlupakan. Terbantai oleh hiruk pikuk Justin Bieber, bom dan terorisme, Liga Champions, kisruh PSSI, dan lain-lain.

Republika mengungkapkan bahwa selama 2010 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperoleh data korban anak dan korban pelaku anak sebanyak 40 kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak setelah pelaku menonton video porno Ariel ‘Peterpan’. Anak-anak yang menjadi korban berusia 4-12 tahun, sedangkan korban pelaku anak berusia 16-18 tahun. Sebelum memperkosa, para pelaku menonton video Ariel. Seluruh pelaku yang tertangkap mengaku terangsang setelah menyaksikan video itu.

Kasus yang lebih memprihatinkan adalah terjadinya pesta seks bocah usia 12 tahunan di Palembang yang terjadi pada Maret-April 2011 ini. Para bocah yang mengaku melakukan tindakan asusila secara berpasangan dan kemudian melakukannya pada bocah balita ini terpengaruh oleh tayangan pornografi yang mereka konsumsi di warung internet (warnet).

Inilah musibah akbar tersebut. Inilah darurat pornografi yang sebenarnya. Ketika bocah-bocah kecil lebih sibuk dengan warnet dan tayangan porno ketimbang buku pelajaran dan bermain bola. Ketika nama-nama bintang panas seperti Miyabi, Pamela Anderson, Rin Sakuragi, Vicky Vette, Sasha Grey, Tera Patrick, dan lain-lain lebih akrab di memori anak daripada figur-figur lain yang lebih santun.

Tidak sekadar anak. Pornografi telah lama masuk ke ruang publik, bahkan hingga ke gedung DPR. Tayangan di televisi hingga film pun tak sepenuhnya steril dari pornografi. Majalah dan koran, baik versi cetak maupun online masih banyak yang mengandung konten pornografi.

Dengan penelusuran sederhana melalui http://www.google.com/trends, di mana semua orang dapat melakukannya, tampak jelas bahwa hit-hit untuk konten porno tertentu memang dipimpin oleh para netters Indonesia. Sebagai contoh, hit untuk konten ber-keyword (kata kunci) ‘sex video’, ‘porn video’, ‘porn star’, ‘miyabi’, dan ‘making love’, didominasi oleh netters Indonesia.

Pada 2006, Indonesia adalah negeri berperingkat ketujuh sebagai pengakses situs pornografi. Di 2007 meningkat menjadi peringkat kelima. Kemudian, pada Juni 2008 menyodok ke peringkat tiga dunia. Menurut hasil riset yang dikemukakan Associated Press (AP), Indonesia saat ini merupakan surga pornografi nomor tiga di dunia setelah Rusia dan Swiss. Bahkan pada 2001, kepolisian Indonesia telah menerima pengaduan Kepolisian Federal Amerika Serikat akan adanya orang Indonesia yang mengoperasikan situs pornografi anak-anak terbesar di dunia.

Maka, layak sekali apabila Indonesia dinyatakan sebagai darurat pornografi. Kalau disetarakan dengan level kedaruratan bencana alam, maka dapat dikategorikan sebagai ‘awas’. Bukan lagi ‘siaga’, apalagi ‘waspada.’

Kedaruratan ini tidak banyak disadari oleh publik, termasuk juga kaum eksekutif dan legislatif. Darurat dipahami semata-mata sebagai ancaman terhadap negara dari sisi politik, ancaman dari sisi kedaulatan, dan ancaman fisik. Sedangkan, ancaman moral, psikis, sampai kerusakan otak pecandu pornografi tidak terlalu dianggap serius.

Kita masih menanti pernyataan pejabat publik yang menyatakan bahwa Indonesia tengah mengalami darurat pornografi. Kita juga masih menanti kebijakan dan aksi yang lebih konkret dari pejabat publik dalam memerangi pornografi. Jangan sampai fenomena darurat pornografi ini hanya direkognisi sedikit pihak.

Upaya memerangi pornografi takkan efektif tanpa partisipasi dari masyarakat luas. Sekarang, jangankan memerangi pornografi, produser perfilman malah mengundang bintang-bintang porno asing seperti Maria Ozawa, Rin Sakuragi, Tera Patrick, dan Sora Aoi untuk membintangi film-film horor Indonesia dan berkunjung ke Indonesia dalam rangka promosi filmnya.

Sama halnya dengan maraknya warnet yang amat tak terkendali. Banyak pelaku usaha tidak memfilter akses internet di warnetnya, bahkan tidak menanyakan usia pengunjung dan tidak membatasi pula jam bukanya. Banyak warnet yang buka 24 jam dan terserak sampai ke kampung-kampung, sehingga akses para bocah terhadap pornografi kian mudah.

Padahal di negeri jiran Filipina, utamanya di Kota Davao, Mindanao, ada peraturan kota yang secara jelas melarang warnet memberikan akses terhadap pornografi. Ada sanksi untuk pelanggaran terhadapnya. Kewenangan ini sebenarnya dimiliki pula oleh pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sayangnya, belum banyak ditegakkan.

Masyarakat dan keluarga juga tak dapat lepas tangan sepenuhnya. Banyak pedagang yang membiarkan saja bocah-bocah membeli VCD/ DVD dewasa ataupun membeli majalah dan koran khusus dewasa atas nama mencari keuntungan sebesar-besarnya. Parahnya, pada banyak kasus, bahkan yang menjualnya juga adalah anak-anak.

Memerangi pornografi

Setelah meyakini status Indonesia sebagai darurat pornografi, tentunya ada sejumlah langkah yang mesti dilakukan. Hal yang utama adalah implementasi UU Pornografi secara konsisten. Memang, UU ini tak dapat dikatakan sempurna. Karena ia lahir melalui pergulatan yang alot bertahun-tahun antarbeberapa kelompok kepentingan, sehingga wajar apabila draf yang dipilih adalah draf jalan tengah demi mengakomodasi keinginan banyak pihak.

Kendati demikian, ada sejumlah amanat UU ini yang harus dipenuhi. Antara lain bahwa setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi (pasal 14). Lalu, pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi (pasal 17-19).

Juga, mandat untuk membentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan peraturan presiden (pasal 42). Hingga kini, gugus tugas antardepartemen tersebut belum lagi terbentuk.

Langkah berikutnya, menjadikan gerakan menolak pornografi ini sebagai gerakan bersama. Menjadikannya tang gung jawab pemerintah, biro krasi, pelaku usaha, swasta, masyarakat sipil, hingga ko munitas lingkungan dan keluarga. Apabila sinergi ter sebut sulit terjadi, pikir kanlah tentang masa depan anak-anak Indonesia. Mari perangi pornografi sekarang juga! (Sumber: Koran Republika, 29 April 201).

Tentang penulis:
Heru Susetyo, Dosen Hukum Perlindungan Anak FHUI, Dewan Pendiri Masyarakat Tolak Pornografi



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.972.555 hits
Mei 2011
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan