Arsip untuk Mei 19th, 2011

Mengkaji Ulang Agenda Reformasi

 Oleh T M Luthfi Yazid

Tiga belas tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengevaluasi jalannya reformasi sejak lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Apa saja yang sudah kita capai, apa saja yang masih belum, dan apa yang selanjutnya harus kita lakukan demi masa depan Indonesia yang lebih baik?

Jika kita runut sedikit ke belakang mengenai perlawanan gerakan reformasi melawan rezim Soeharto dengan Orde Barunya adalah karena beberapa sebab. Pertama, Soeharto telah menjadi presiden lebih dari 32 tahun, yang kepemimpinannya bersifat sentralistik dan diktator. Soeharto menjadi satu-satunya penentu yang mengendalikan segala organ negara, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun militer. Termasuk juga kekuatan organisasi kemasyarakatan dan media massa. Karena itu, misalnya, semua pegawai negeri dan pejabat negara diharuskan memiliki loyalitas tunggal kepada penguasa dan harus mendukung sepenuhnya Golongan Karya (Golkar). Tidak mengherankan jika Golkar memenangi setiap pemilihan umum.

Kedua, ketidakadilan yang merajalela. Kemiskinan menganga, kekayaan menumpuk di segelintir orang yang merupakan kroni kuat Soeharto sendiri. Ketiga, kebebasan yang disumbat, baik dalam menyatakan pendapat maupun berorganisasi, merupakan faktor pemicu lainnya. Sementara itu, demokrasi Pancasila yang dipropagandakan hanyalah demokrasi semu untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto.

Menengok lembaga peradilan (yudikatif), saat itu, juga tidak mandiri karena kuatnya intervensi rezim Soeharto, seperti ditulis Sebastian Pompe dalam disertasinya, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse (Cornell South East Asia Program, 2005). Berbeda dengan sekarang, pasca-reformasi semua harus melalui tahapan seleksi di Komisi Yudisial, dilakukan fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya baru diajukan untuk mendapatkan persetujuan presiden.

Dalam hal lembaga perwakilan rakyat ketika itu setali tiga uang. DPR ketika itu dianggap hanya sebagai “paduan suara”–seperti didendangkan Iwan Fals —yang kerjaannya cuma “3 D” (datang, duduk, dan diam). Kekuasaan terpusat pada eksekutif. Sementara itu, DPR kita saat ini kekuasaannya sangat besar, termasuk produk hukum lahir dari lembaga ini, namun masyarakat kadung apatis dan antipati. Kualitas dan kinerja transaksional DPR banyak dipersoalkan. Mereka, misalnya, disorot karena seringnya melakukan studi banding–yang dinilai banyak pihak sebagai pelesiran–dan menghabiskan dana begitu besar. Kritik publik terhadap DPR, misalnya soal rencana pembangunan gedung baru DPR, juga tak dihiraukan.

Kekuatan militer di zaman Soeharto berada dalam satu komando. Bahkan militer memasuki hampir ke semua ranah kehidupan secara sangat signifikan. Pos-pos penting selalu dipegang militer, bahkan di dunia bisnis sekalipun. Kini peran militer tidak lagi seperti dulu. Perubahan ini terjadi terutama sejak Presiden Abdurrahman Wahid melakukan demiliterisasi, yang antara lain menunjuk orang sipil sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam keadaan semua lembaga negara telah terkooptasi di era Orde Baru, sebenarnya peranan pers sangat diharapkan. Celakanya, pers juga tidak berdaya. Tidak seperti sekarang, pers kita begitu bebas dan berperan sangat penting. Dulu Menteri Penerangan memiliki kekuasaan yang luar biasa, termasuk “mencabut nyawa” pers, yakni dengan melakukan pencabutan atas surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) karena dianggap bertentangan dengan rezim Soeharto.

Pada era reformasi, keran politik dibuka lebar untuk memenuhi tuntutan reformasi. Partai politik, yang dulunya dibatasi, dibuka lebar sehingga partai bermunculan sejak Pemilu 1999 sampai sekarang.

Undang-Undang Dasar 1945 sudah empat kali diamendemen. Dalam UUD 1945 sebelum diamendemen dikatakan bahwa masa jabatan presiden adalah lima tahun dan “dapat” dipilih kembali. Pasal yang mengatur masa jabatan presiden ini seperti “gelang karet” yang mulur-mungkret. Tidak mengherankan jika Soeharto pun terus-menerus terpilih sebagai orang nomor satu di Tanah Air. Pasca-reformasi, jabatan presiden maksimal hanya dua kali periode melalui pemilihan langsung.

Di bidang peradilan, untuk memantau perilaku hakim dibentuklah Komisi Yudisial, walaupun belakangan kewenangannya banyak direduksi. Lebih dari itu, untuk melawan korupsi yang menggurita dari pusat sampai daerah, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi, selain berbagai komisi negara lainnya (state auxiliary commission). Kehadiran KPK sangat menyentak sehingga keberadaannya banyak ditakuti. Bahkan DPR berkali-kali mengancam dan berkeinginan menyunat kewenangannya dengan rencana mengubah undang-undang tentang KPK. Ini sebagai akibat banyaknya politikus Senayan–dan berbagai mantan pejabat–yang berurusan hukum dan dijerat KPK.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki makna yang penting dalam memperjuangkan agenda reformasi. Peran Mahkamah Konstitusi sangat dirasakan untuk memperkuat mekanisme checks and balances system, terutama berkenaan dengan produk undang-undang oleh DPR yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Baik Mahkamah Konstitusi maupun KPK merupakan capaian reformasi yang paling utama untuk diselamatkan, karena kiprahnya paling kontekstual dan relevan dengan agenda reformasi.

Sayangnya, tidak sedikit aktivis yang dulu terlibat gerakan mahasiswa dan menyokong gerakan reformasi tapi setelah duduk di parlemen atau menjadi pejabat tampak tak berkutik serta terkooptasi. Akibatnya, agenda reformasi tidak dapat diharapkan dari mereka. Bahkan mereka menjadi bagian yang memandulkan agenda reformasi.

Sejak 21 Mei 1998, sudah empat presiden yang diberi amanat menjalankan reformasi, yakni B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Amanat untuk mengusut serta mengadili Soeharto dan kroninya, misalnya, tak pernah terlaksana tuntas hingga yang bersangkutan meninggal. Akibatnya, penyelesaiannya tak jelas dan menjadi beban sejarah bangsa. Padahal sebenarnya yang membutuhkan kejelasan dan keadilan bukan hanya rakyat Indonesia, tapi juga Soeharto.

Negara hukum yang dicita-citakan tampaknya masih jauh. Tingkat ketidakpercayaan kepada hukum masih tinggi. Pelecehan terhadap hukum, seperti tindakan main hakim sendiri (eigenrichting), masih terjadi di banyak tempat. Sungguh pun sudah banyak dibentuk komisi negara yang berurusan dengan masalah hukum, tapi keberadaan komisi-komisi itu harus dievaluasi dan diaudit, karena adanya tumpang-tindih fungsi dan kewenangan di antara beberapa komisi negara tersebut.

Itulah beberapa alasan kita harus me-review agenda reformasi. Memang agak terlambat, namun tidak ada salahnya daripada tidak sama sekali! * (Sumber: Koran Tempo, 16 Mei 2011).

Tentang penulis :
T M Luthfi Yazid, Advokat, pengajar dan peneliti di Fakultas Hukum Gakushuin University, Tokyo

Iklan

Pangan dan Hidup Matinya Bangsa

Oleh Ivan A Hadar

Ketika membuka retreat pembangunan ekonomi di Istana Bogor awal tahun ini, Presiden SBY mengaku setiap hari memantau pergerakan harga pangan.

Dalam pidato sambutannya pada pembukaan KTT ASEAN, SBY pun mengajak para pemimpin kawasan untuk bersama meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan terkait ancaman krisis pangan dunia dan melonjaknya harga-harga kebutuhan bahan pokok dalam negeri. Secara implisit, gejolak politik di Timur Tengah juga dipicu oleh krisis pangan dunia yang menyebabkan naiknya harga bahan pokok,meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.

Tak mengherankan, ketika secara dramatis, Bung Karno dalam salah satu pidatonya pernah mengingatkan bahwa masalah pangan merupakan hidupmatinya sebuah bangsa. Yang mencemaskan kita, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi bahwa Indonesia bakal terkena imbas krisis pangan dunia. Betapa tidak.Saat ini saja,Indeks Harga Pangan bulanan telah melonjak 3,4% selama periode Desember 2010 hingga Januari 2011.Sebuah rekor sejak 2008. Dan,sejak Januari lalu,hampir semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sekitar 15%. Apa antisipasi pemerintah?

Ketahanan Pangan

Sebenarnya, sejak awal periode pertamanya (2004), pemerintahan SBY telah mencanangkan program revitalisasi ketahanan pangan.Tujuannya, menjadikan sektor pertanian lebih kompetitif dalam menarik investasi swasta,menaikkan pendapatan petani serta menciptakan lapangan kerja baru. Kenyataannya, hingga periode kedua pemerintahannya, belum satu pun program revitalisasi ketahanan pangan berhasil direalisasikan. Sebut saja program pembukaan lahan pertanian baru (ekstensifikasi), penerapan teknologi pertanian (intensifikasi), pemberian modal kepada petani untuk mengembangkan produksi pertanian, termasuk persiapan regulasi yang berpihak pada kepentingan petani.

Yang lebih mengejutkan, sejak akhir 2010 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan instan yang sangat merugikan petani dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 241/2010) tentang Pembebasan Bea Masuk serta PMK Nomor 13/2011 tentang Perubahan 57 pos tarif bahan pangan, termasuk gandum. Bahkan, pemerintah ditengarai telah mengimpor 2,5 juta ton beras asal Thailand dan Vietnam dengan fasilitas bebas bea masuk.

Pemerataan

Tahun 1960-an, pemenang Nobel Theodore W Schulz dalam buku Transforming Traditional Agriculture menerangkan konsep pertanian subsisten di negara berkembang yang “rasional karena meminimalkan risiko”. Schulz menuntut peningkatan produktivitas lewat teknologi baru yang kemudian menjadi pemicu bagi perkembangan apa yang disebut high yielding varieties (HYV), yang kemudian menjadi landasan penerapan Revolusi Hijau.

Dampaknya, di Asia (termasuk di Indonesia) pada akhir 1960-an dan sepanjang 1970- an, adalah terjadinya peningkatan produktivitas yang signifikan dan “lompatan besar” persediaan pangan yang nyaris seiring dengan pertumbuhan penduduk. Namun, sejak 1981, Amartya sen (Poverty and Famines) mengungkapkan, persyaratan bagi pengamanan pangan masyarakat bukan pengadaan bahan pangan semata,tetapi juga aksesibilitas bagi mereka yang lapar.Ketimpangan distribusi dan bahayanya sudah jauh hari disadari.Simon Kuznets (1995) dan Gunnar Myrdal (1956) mengingatkan, kesenjangan penghasilan dan menunjukkaan bahwa trickle-down effect seperti yang diimpikan pendukungnya sulit dicapai.

Tahun 1970-an,muncul strategi pemerangan kemiskinan dalam bentuk strategi basic needs atau konsep growth-withequity. Untuk itu,pengembangan pertanian dikaitkan dengan sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan,dan pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih. Integrated rural development (IRD) adalah slogan yang didengungkan. Orientasinya,pemerataan dan multisektoral. Akhir tahun 1980-an, sebuah laporan yang disponsori Bank Dunia (Black Wood,1988) mengevaluasi konsep IRD sebagai “tidak matang”,“tidak memadainya persyaratan kondisional”,“ metode perencanaan yang kaku”, ”teknik pemecahan masalah yang tidak tepat guna” serta “pekerja lapangan yang kurang berorientasi pada pemecahan kemiskinan“.

Kesimpulan umum dari laporan itu,“IRD terlalu kompleks dan tidak kompatibel dengan kapasitas manajemen di negara berkembang.” Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia,berbarengan dengan pengalaman itu, diberlakukan sebuah sistem kontrol oleh negara atas sektor pertanian dengan tujuan mengamankan keterjangkauan harga produk pertanian bagi penduduk kota yang kian meningkat dan mendulang devisa dari pasar ekspor.Pada dekade 1990-an, kritik yang mengemuka atas “kesalahan struktural” itu mengajukan alternatif structural adjustment program yang oleh IMF dijadikan persyaratan mutlak pemberian bantuan dan utang kepada negara berkembang.

Brandt (2000) menyebut program ini utamanya sebagai “masalah makro politik yaitu keharusan mundurnya negara dari sektor dan jasa pertanian serta liberalisasi kebijakan harga, pasar dan perdagangan pertanian.” Sejak itu, sektor perdesaan menjadi bagian makroekonomi yang paling menderita akibat penyunatan berbagai subsidi negara. Penyesuaian struktural,menurut Brandt, merupakan akhir dari pembangunan perdesaan. Dilatari berbagai cerita kegagalan pengembangan perdesaan itu, ada baiknya kita menengok keberhasilan Korea Selatan,Thailand,Taiwan, Malaysia dan (sejak 1978) China yang menjadikan sektor pertanian sebagai “motor” pengembangan sektor lainnya.

Strategi yang dijalankan mencakup beberapa hal penting, yaitu dukungan kepada perusahaan keluarga kecil menengah, membangun infrastruktur perdesaan,mendukung pengembangan dan penyebaran teknologi yang bermanfaat bagi petani kecil serta menghindari diskriminasi sektor pertanian – baik langsung maupun tidak langsung (Binswanger, 1998:298). Berkat kebijakan itu, terjadi lonjakan pertumbuhan di sektor pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas, modernisasi teknologi pertanian dan pengurangan tingkat kemiskinan di perdesaan.

Resepnya, tertuang dalam integrated political approachberikut ini.Di satu sisi,perlu mem-prioritaskan pembangunan perdesaan dengan perhatian pada pengentasan kemiskinan; di sisi lain,selalu memperhatikan pentingnya pemerataan baik di perdesaan maupun di perkotaan. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 16 Mei 2011).

Tentang penulis:
Ivan A Hadar, Co-Pemred Jurnal SosDem, Anggota Pokja Forum KTI

Pelajaran dari Tragedi Mei 1998

Oleh Ester Indahyani Jusuf

Tiga belas tahun lalu adalah saat yang amat pahit bagi bangsa Indonesia. Setelah Jakarta dihancurkan, kita dihadapkan dengan masalah lain yang tak kalah peliknya.

Politik adu domba antarkelompok masyarakat, juga rasa tidak aman dan ketakutan yang terus-menerus. Sekaligus kebingungan tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

Mari kita amati kembali dengan tenang. Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 terjadi sekitar dua bulan setelah Sidang Umum MPR. Pengamanan di Jakarta saat itu lebih dari biasanya. Pemerintah melalui Mabes ABRI melakukan Operasi Mantap ABRI, yaitu pengamanan dan antisipasi penanggulangan situasi keamanan dalam negeri. Khusus untuk kota Jakarta dibentuk Operasi Mantap Jaya di bawah Pangdam Jaya.

Sebagai gambaran, jumlah pasukan yang dapat digunakan di lapangan saat itu adalah 90 SSK (Satuan Setingkat Kompi) atau sekitar 9.000 orang. Pasukan ini masih ditambah kekuatan imbangan (polda-polda) sebanyak 46.236 orang. Itu adalah jumlah pasukan yang amat besar untuk mengamankan Jakarta.

Pada tanggal 13-15 Mei 1998 kita semua ternganga saat pasukan yang amat besar itu justru menghilang dari berbagai lokasi kerusuhan. Kalaupun mereka ada di beberapa wilayah, mereka tampak seperti membiarkan saja segala penyerangan terhadap penduduk sipil yang berlangsung di depan hidung mereka.

Di depan mata semua penduduk Jakarta, massa berseragam SMA atau berpakaian lusuh atau preman melakukan penyerangan. Mereka mempunyai pembagian tugas yang amat rapi: ada yang bertugas membakar ban mobil, berteriak memprovokasi massa dengan yel reformasi atau anti-China, membongkar rolling door, membakar kendaraan, bangunan, atau manusia.

Semua bergerak cepat dan jelas terkoordinasi. Usai melakukan penyerangan di satu titik mereka pindah ke titik lain. Begitu seterusnya sampai Jakarta benar-benar porak-poranda. Usai menjalankan operasinya, mereka serentak menghilang. Lalu kembali Jakarta “aman” dengan munculnya kembali pasukan keamanan lengkap di lapangan.

Penyerangan Tionghoa

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di 80 titik lokasi ledakan di Jakarta mendapatkan fakta penting: Masyarakat setempat secara umum tidak mengenali para pelaku penyerangan di lokasi mereka. Mereka terkejut melihat massa dalam jumlah besar melakukan pembakaran dan penyerangan di mana-mana. Mereka khawatir karena terjadi penyerangan terhadap orang-orang Tionghoa atau wilayah mereka.

Kehancuran paling parah secara umum terdapat di wilayah sentra ekonomi atau lokasi yang warganya tidak bersatu melakukan perlawanan. Di lokasi yang warganya bersatu secara umum selamat dari serangan.

Sebagai contoh, serangan yang ditujukan ke wilayah RW 08 Muara Karang yang mayoritas warganya adalah etnis Tionghoa justru membawa dampak manis bagi kehidupan warga selanjutnya. Ketua RW 08 Bapak Hauw Ming saat menyadari bahwa tidak ada harapan pertolongan atau pengamanan memutuskan menggerakkan semua warga bersatu melawan.

Warga yang ketakutan dan awalnya banyak tidak saling mengenal justru akhirnya bersatu dan merasakan persaudaraan yang sejati. Mereka semua selamat walaupun diserang berulang kali. Pelajaran amat berharga: tetangga atau komunitas kita harus menjadi saudara sejati kita.

Usai babak pertama Tragedi Mei 1998, kembali kita mendapat serangan kedua. Bentuknya agak berbeda. Distorsi informasi dan teror. Tujuannya, membuat korban dan masyarakat bungkam, kebingungan dan hidup dalam rasa takut.

Pertama, dengan isu-isu penyerangan atau balas dendam dari perusuh. Dilanjutkan dengan stigma buruk terhadap para korban. Beruntun komentar negatif terhadap etnis Tionghoa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah sewajarnya etnis Tionghoa menjadi korban.

Teror ditebar terhadap para sukarelawan dan para pekerja sosial. Selain teror terhadap personal, peristiwa pembunuhan alm Ita Martadinata jelas membuat hampir semua orang memilih bungkam. Juga, terhadap siapa pun yang mau bicara tentang fakta Mei 1998. Berulang kali saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi saksi penting, namun memilih bungkam.

Perubahan

Seiring dengan percaturan politik perebutan kue kekuasaan, bicara tentang Tragedi Mei pun seolah ditujukan untuk kepentingan politik menjatuhkan salah satu atau dua capres atau wakilnya. Sampai sekarang situasi sesungguhnya tetap sama. Proses hukum masih macet, belum cukup kekuatan untuk mendorongnya maju.

Saat ini tahun ke-13. Saya sungguh mensyukuri kebesaran Tuhan yang selalu hidup dalam sejarah dunia, termasuk Indonesia. Tiga belas tahun ternyata tidak menyurutkan semangat para sukarelawan, korban dan masyarakat. Harapan dan semangat untuk membuat perubahan ternyata masih berkembang di mana-mana. Terutama pada anak-anak dan generasi muda.

Kami bertemu dengan ribuan anak yang dengan tegas menyatakan tekad untuk menghargai sesama yang berbeda ras, etnis, atau agama.

Saya yakin akan tiba saatnya kebenaran dan keadilan berdiri tegak di Indonesia. Akan ada masa di mana kita semua bisa hidup tenteram tanpa rasa takut.

Apa yang dikerjakan arsitek jahat tragedi Mei 1998 bukan tidak dapat dilawan.

Setiap guru di kelas bisa mengajarkan pada semua muridnya untuk menghargai sesama, untuk menjadi manusia yang jujur dan berani. Ceritakan tentang Tragedi Mei 1998, tanpa perlu menunggu pemerintah menyetujui memasukkannya dalam kurikulum pendidikan nasional.

Tidak harus menjadi anggota parlemen untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Setiap ibu bisa bercerita pada anaknya, rekan sekerjanya, tetangga, atau pembantu rumah tangganya tentang pelajaran dari Tragedi Mei 1998. Setiap pemimpin umat punya ruang yang amat luas untuk mengajar umatnya bekerja bagi bangsa sebagai pertanggungjawaban iman. Semua orang bisa berbuat sesuatu, asalkan mau. (Sumber: Sinar Harapan, 16 Mei 2011).

Tentang penulis:
Ester Indahyani Jusuf, Ketua Pengurus Yayasan Solidaritas Nasional Bangsa.

Ancaman Bagi Lingkungan Hidup di Pulau Terkecil (Bagian III)

Oleh Siti Kotijah

Pengantar redaksi:
Tulisan ini merupakan Legal Opini tentang Rencara Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) di Kabupaten Kutim, Ancaman bagi Lingkungan Hidup di Pulau Terkecil. Dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi 5 Mei 2011. Bagian II, edisi 12 Mei 2011. Bagian III, edisi 19 Mei 2011. Bagian IV, edisi 26 Mei 2011. Bagian V, edisi 2 Juni 2011.

Hal in sesuai dengan dengan perubahan pembangunan yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi berdasar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, berdampak terhadap wewenang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil di Indonesia. Pasal18 ayat 1 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, disebutkan pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya diwilayah laut. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa, Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

b. pengaturan administratif;

c. pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan

f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Menurut Rohhmin Dahuri, pengelolaan pesisir melibatakan dua atau lebih ekosistem SDA dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (intergrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, dengan memperhatikan penataan ruang yang terintegrasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain dan memadukan antara pendekatan adminitrasi dan ekologis.

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 6 ayat 3 UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa “wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), ini dirancang untuk melayani perusahaan batubara untuk kapasitas 270.000 ton sampai 1 juta ton. Untuk Pelabuhan akan mempunyai kapasitas pengiriman 40-60 ton pertahun, tentu dikwatirkan akan memberi dampak besar terhadap pengelolaan pulau kecil, tersebut, khususnya lingkungan hidup. Menurut pasal 4 UU PWP-PK, disebut tujuan pengelolaan PWP-PK adalah :

a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan

d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam pengelolaan PWP-PK, ada pemanfaatan yang diberikan dengan hak pengusahaan perairan pesisir atau HP-3, dengan berwajiban untuk mempertimbangkan kepentinagh kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil masayarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Menurut pasal 21 UU PWP-PK, menyebutkan bahwa HP3 harus memenuhi persyarata antara lain:

(1)Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta

c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan dokumen administratif;

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;

c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta

d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.

(4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:

a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;

c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta

d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.

(5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:

a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;

b.tidak didukung bukti ilmiah; atau

c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.

(6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Hal lain yang perlu diingat, bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk salah satu atau lebih kepentingan berikuti:

a.konservasi;

b.pendidikan dan pelatihan;

c.penelitian dan pengembangan;

d.budidaya laut;

e.pariwisata;

f.usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari,

g.pertanian organik; dan/atau

h. peternakan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Merpati dan Tanda Tanya Besar

Oleh Meutya Hafid

Nyawa warga negara dan penggunaan anggaran negara, keduanya sama-sama penting dan tidak boleh saling mencederai. Karena tugas negara, sesuai Pembukaan UUD 1945, adalah untuk melindungi warga negara. Namun, hal sebaliknya terjadi pada kasus pesawat Merpati MA-60, yang jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat.

PT Merpati Nusantara Airlines yang mulai beroperasi sejak 1962 mengemban misi mulia. Sebagai BUMN, Merpati cukup mempunyai komitmen dalam melayani jalur-jalur perintis pada pelosok nusantara, menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia, yang karena kelemahan infrastruktur negara ini, tidak bisa dijangkau oleh transportasi darat.

Pada sisi lain, kondisi keuangan Merpati sangat menyedihkan. Perusahaan yang 96 persen sahamnya dimiliki pemerintah ini, tercatat memiliki ekuitas negatif Rp 1,8 triliun (per 31 Desember 2009). Ekuitas negatif diartikan sebagai perusahaan memiliki kerugian yang sangat besar dan secara ekonomis melebihi nilai modalnya.

Kondisi permodalan semacam ini hanya dapat ditolong dengan menyetor modal tambahan. Penyertaan modal negara (PMN) diberikan kepada Merpati sejumlah Rp 75 miliar pada 2005 dan Rp 450 miliar di tahun 2006. Pada 2008 tercatat Merpati menjalankan pinjam modal kerja dari PT PPA sebesar Rp 300 miliar.

Dalam analisis kemampuan Merpati oleh Kementerian Keuangan pada 2008, diketahui selama periode 2004-2007 Merpati selalu membukukan rugi. Dari segi likuiditas, Merpati tidak sehat, memiliki current ratio selalu kurang dari 1, yang artinya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Nilai Altman Z-score Merpati selalu berada pada nilai kurang dari 1,20, yang artinya probabilitas perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan sangat tinggi.

Dalam kondisi yang sangat sulit, mengapa Merpati melakukan ekspansi dengan pembelian, tidak tanggung-tanggung, 15 pesawat MA-60? Pembelian ini dilakukan dengan skema pinjaman penerusan/subsidiary loan agreement (SLA) sebesar 232,4 juta dolar AS. Padahal, tercatat pada skema SLA serupa, untuk pengadaan flight simulator tahun 1992 sejumlah Rp 4,9 miliar poundsterling, Merpati masih berstatus macet sehingga harus direstrukturisasi pada Mei 2008.

SLA adalah dokumen perjanjian penerusan pinjaman dari program yang dibiayai dari two step loan (TSL). Dan, TSL sendiri adalah pinjaman luar negeri oleh pemerintah yang diteruspinjamkan kepada BUMN, pemda, BUMD, dan institusi lainnya. Ada kejanggalan dalam menilik SLA Merpati ini. Pemerintah mengatakan SLA untuk MA-60 telah dimasukkan dalam komponen total SLA di APBN Perubahan 2010 yang disetujui pada Mei 2010. Namun, surat persetujuan Badan Anggaran DPR untuk SLA Merpati, bertanggal 30 Agustus 2010. Beberapa bulan setelah anggaran diletakkan dalam APBN perubahan. Sama membingungkan dengan penandatanganan penerusan pinjaman (SLA) oleh pemerintah kepada PT MNA yang bertanggal 11 Juni 2010, beberapa bulan sebelum persetujuan disepakati dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR.

Beranjak pada pertanyaan selanjutnya, mengapa pilihan jatuh pada MA-60? Bagaimana awal dari proses pengadaan MA-60? Dalam rapat bersama komisi XI DPR, pimpinan Merpati memulai jawaban atas pertanyaan di atas dengan merujuk sebuah pertemuan; Joint Commission Meeting Indonesia-Cina, 29 Agustus 2005. Jawaban yang menimbulkan pertanyaan lanjutan, jika pengadaan diawali dari pertemuan pemerintah dua negara tersebut, apa betul Merpati adalah inisiator sesungguhnya dari pembelian 15 pesawat tersebut seperti yang diutarakan kepada publik? Yang jelas, sejak Joint Commission Meeting itu, proses pengadaan MA-60 bergulir tanpa terhentikan. Meski wakil Presiden masa itu, Jusuf Kalla menolak.

Pertanyaan seputar kewajaran harga juga sesuatu yang tidak terhindarkan. Merpati membeli MA-60 dengan harga 11,2 juta dolar AS per unit yang berarti 168,1 juta dolar AS. Namun, angka itu membengkak menjadi 232 juta dolar AS. Penjelasan Merpati, yaitu untuk biaya tambahan Product Support, Full Flight Simulator, Additional Supporting Spare, and Component Test Equipment. Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan panjang kepatutan harga. Bagi saya dalam hal ini ada satu kunci; transparansi proses negosiasi.

Perjanjian utang antara Pemerintah Indonesia dan Bank Exim Cina sejumlah 2,1 triliun bukan angka yang kecil, kita akan mahfum bahkan setuju jika memang ada tim negosiasi khusus yang dibentuk untuk memastikan interest publik terjaga baik. Publik perlu dijelaskan siapa atau lembaga apa saja yang duduk dalam tim tersebut, apakah harga terbaik antara Xi’an Aircraft dan Merpati sudah maksimal dicapai, mengapa dipilih skema pinjaman yang mengikat (tied loan) yang tidak lagi diperkenankan, seperti apa tata cara pembayaran yang disepakati, dan banyak pertanyaan yang dapat terurai oleh tim negosiasi. Termasuk, apakah pesawat yang jatuh di Teluk Kaimana diasuransikan sehingga beban utang negara dapat berkurang.

Berbagai kejanggalan di atas masih dapat diperdebatkan dan dijelaskan oleh pemerintah. Tetapi, yang patut menjadi catatan penting adalah setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan, wajib untuk melindungi jiwa dan raga masyarakat Indonesia. Proses pengadaan moda transportasi, misal pesawat, seharusnya mengedepankan tiga pertimbangan utama. Keselamatan, keselamatan, dan keselamatan. Saya berbaik sangka bahwa pemerintah tentu telah mempertimbangkannya. Namun, tampaknya dalam pembelian MA-60, pertimbangan tersebut dinomorduakan. (Sumber: Republika, 18 Mei 2011)

Tentang penulis :
Meutya Hafid, Anggota Komisi XI DPR

Peluang Kaum Muda dan Wanita Berkuasa

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan

Menjelang berakhirnya rezim Orde Lama dan semasa rezim Orde Baru, kepemimpinan politik yang berasal dari kaum muda memang tetap ada tetapi dalam porsi yang lebih kecil. Era reformasi setelah runtuhnya Soeharto membuka peluang yang lebih besar bagi kepemimpinan kaum muda, akan tetapi dalam prakteknya tetap memperlihatkan dominasi kaum tua/sesepuh dalam kancah perpolitikan nasional.

Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan (das sein and das sollen). Kaum tua yang digambarkan sebagai orang yang bijak dan memiliki pengetahuan yang luas ternyata kiprahnya dalam kepemimpinan tidak selamanya berhasil. Selain Soeharto dengan rezim kediktatorannya, penerus kepemimpinan nasional semuanya termasuk golongan yang tidak lagi muda; Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY berada pada kisaran usia menjelang tua bahkan tua pada masa kepemimpinannya masing-masing.

Kegagalan-kegagalan para pemimpin tua tersebut menimbulkan wacana baru tentang perlu adanya pemimpin nasional yang berdarah muda. Pengalaman pilkada di daerah-daerah semenjak era otonomi daerah dimulai sampai dengan detik ini telah banyak melahirkan sosok pemimpin muda. Bahkan, kinerja mereka-pun patut dibanggakan.

Kepemimpinan daerah memang berbeda dengan kepemimpinan nasional, tekanan dan konflik yang ada jauh lebih besar. Pola kepemimpinan di Indonesia, khususnya dalam tingkat nasional memang cenderung untuk dipegang oleh kaum tua. Kondisi ini erat kaitannya dengan hal berikut.

Pertama, kepemimpinan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya paternalistik dan feodalisme yang tertanam dalam dengan rentang waktu yang relatif lama. Hubungan antara penguasa dan rakyat jelata terpisah oleh jurang yang lebar. Seperti dijelaskan oleh Suwarno (1994) ciri-ciri penguasa kerajaan: (1) Penguasa menganggap dan menggunakan politik/pemerintahan sebagai urusan pribadi, (2) administrasi adalah perluasan rumah tangga istananya, (3) tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja, (4) “gaji” dari raja kepada pegawai kerajaan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak raja, (5) para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat, seperti halnya yang dilakukan oleh raja.

Budaya paternalistik dan feodalisme inilah yang kemudian melahirkan konsep patron-klien. Patron adalah penguasa/raja dan orang-orang yang dituakan, sesepuh atau tokoh, sedangkan klien; rakyat, orang yang lebih muda. Adat ketimuran masyarakat Indonesia umumnya menjunjung tinggi dan memberi rasa hormat yang terkadang berlebihan terhadap orang yang lebih tua. Kondisi ini juga dipicu oleh konsep –konsep yang berasal dari ajaran agama.

Kedua, berbasis pada teori pilihan rasional (rational choice), meminjam istilah Ralf Dahrendorf (1968) yang menyatakan bahwa manusia itu homo sociologicus; manusia sebagai mahluk sosial yang berinteraksi yang terkadang memiliki keinginan yang sama. Ilmu sosiologi menjelaskan tentang mengapa manusia berperilaku tertentu, ternyata sebuah pilihan yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu hal selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor sosial.

Contohnya, ketika ada dua pilihan untuk memilih seorang pemimpin; tua dan muda, dari tingkat pusat sampai dengan RT. Pertimbangan sosial muncul, persepsi yang dihasilkan dari kognisi masyarakat dalam iklim adat ketimuran di Indonesia, menempatkan pemimpin yang berumur lebih tua memiliki kemampuan mengolah emosi lebih baik dan kondisi jiwa yang stabil dibandingkan kaum muda. Lebih kaya pengalaman serta wawasan kepemimpinan. Selain mengharapkan sosok teladan dari pimpinan kharismatik yang berumur lebih tua.

Pola kepemimpinan ini berlaku juga pada tingkatan gender. Posisi perempuan/wanita yang sulit tampil sebagai pemimpin dalam politik mungkin saat ini sudah memudar, dengan diakomodasinya alokasi 30% wanita dalam partai politik dan ke depan dalam dewan perwakilan. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk mencari sosok pemimpin wanita. Penjelasan hal ini melalui teori psikologi sosial, yang berbasiskan teori posmodernisme dan feminis.

Teori psikologi sosial (dalam Ben Agger, 2003) berbicara mengenai konsep diri pribadi dan hubungan interpersonal. Teori ini konvensional memandang perempuan wanita cenderung untuk menempatkan/memosisikan diri inferior (berada di bawah) laki-laki. Sehingga hubungan interpersonal yang dibentuk pun selalu mengedepankan kepentingan lelaki terlebih dahulu dibandingkan wanita/perempuan.

Kondisi ini disebabkan karena pola berpikir kaum lelaki yang telah terbentuk berabad-abad lalu, selalu menempatkan posisi yang lebih tinggi daripada kaum wanita. Pemanfaatan melalui doktrin-doktrin agama pun menambah “beban” wanita untuk bersaing dengan lelaki. Walaupun, terkadang doktrin itu hanya bertujuan mencari legitimasi pembenaran dan melemahkan posisi wanita.

Jumlah pemimpin lelaki dalam kancah politik memperlihatkan betapa dominannya laki-laki, secara tidak langsung kaum laki-laki pun menikmati posisi superior tersebut. Kondisi ini coba dirombak oleh teori psikologi sosial (kontemporer) yang didukung oleh teori feminis yang menuntut kesetaraan hak wanita atas kaum laki-laki, termasuk dalam bidang politik.

Kemandulan pemimpin wanita dalam politik juga dapat dijelaskan oleh D.E. Apter (1997) teori rasa ketergantungan (dependency complex theory) yang timbul dari kolonialisme. Dapat pula dijelaskan melalui teori identitas (Teori Erikson); mengenai evolusi kepribadian manusia yang melewati tahap-tahap perkembangan (bayi, anak, masa puber dan dewasa). Identitas pribadi seseorang juga ditentukan oleh berbagai hal, misalnya, pribadi, keluarga dan lingkungan.

Seyogianya memang, peluang bagi kepemimpinan muda dalam politik khususnya kepemimpinan nasional perlu terus dikembangkan. Kaum muda kiranya memiliki modal-modal tersebut. Keran kepemimpinan nasional 2009 hendaknya tidak hanya diramaikan oleh kaum “begawan”, tetapi kemunculan kesatria-kesatria muda baru yang mampu bersaing. (Sumber: Lampung Post, 16 Mei 2011).

Tentang penulis:
Robi Cahyadi Kurniawan, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

Plus-Minus Pembentukan KPK Daerah

Oleh Prof Amzulian Rifai PHD

Un d a n g – U n d a n g Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien.

Padahal kejahatan korupsi telah sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Kelemahan lain dari institusi yang menangani korupsi selama ini adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap kemampuan dan independensi lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian. Diakui bahwa baik dalam soal independensi maupun dalam hal meraih kepercayaan publik, KPK mungkin berada pada urutan teratas dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ada yang menarik dengan langkah KPK yang akan “membuka cabang” di daerah. KPK berencana membuka cabang di tujuh daerah.

Ketujuh daerah itu adalah Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Semarang (Jawa Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan),dan Jayapura (Papua). Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat KPK. Pertanyaan mendasar dari rencana ini apakah membuka KPK di daerah akan memperkuat KPK atau justru akan memperlemah lembaga yang selama ini telah berada pada posisi yang kuat baik secara kelembagaan maupun dari aspek kepercayaan masyarakat?

Alasan Pembentukan KPK Daerah

Ada beberapa alasan mengapa direncanakan pembentukan KPK di daerah. Tinggi dan rentannya korupsi di daerah menjadi salah satu alasan pembentukan KPK daerah. Selama ini KPK hanya ada di Jakarta.Akibatnya, selain terjadi penumpukan perkara di Jakarta, sulit pula bagi pihakpihak yang beperkara untuk beracara di Ibu Kota.Pembentukan KPK di daerah akan mengurangi beban kerja “KPK pusat”karena perkara-perkara korupsi dapat didistribusikan kepada “KPK daerah.” Namun, ada beberapa sisi yang mesti diantisipasi agar pembentukan KPK di daerah tidak justru melemahkannya.

Dalam laporan tahunan KPK 2010 diungkapkan bahwa tantangan berat KPK adalah ekspektasi publik yang begitu tinggi. Harapan demi harapan untuk mengungkap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Padahal di sisi lain secara kuantitas KPK memiliki kekuatan yang terbatas. Selama ini memang salah satu kekuatan KPK adalah pada kemampuan mengungkap kasus-kasus korupsi secara cukup profesional dan kemudian memproses tindak pidana itu dan melahirkan terpidana. Hal ini yang sering tak ditemukan pada institusi penegak hukum lainnya. Repot memang apabila ketidakpercayaan publik sudah sangat tinggi terhadap aparat hukum di daerah.

Apabila akan dibentuk KPK di daerah,harus diantisipasi bahwa nasib KPK di daerah ini nanti tidak sama saja dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan level daerah yang selama ini memiliki kewenangan dalam bidang tindak pidana korupsi, tetapi kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Itu sebabnya harus diperhatikan benar di mana KPK daerah itu urgent untuk dibentuk,apa yang menjadi kewenangan KPK daerah, bagaimana pola rekrutmen sumber daya manusianya. Pemilihan wilayah di mana KPK akan dibentuk harus atas dasar pertimbangan yang hatihati. Bukan sekadar atas dasar banyaknya pengaduan dari masyarakat.

Harus juga diwaspadai ada sebagian kelompok masyarakatyang “ringantangan” untukmelaporkanoranglaintanpa ia tahu kejadian yang sesungguhnya. Apalagi jika pengaduan itu atas dasar sakit hati,dendam, atau terkait dengan politik. Malah ada juga pengaduan itu dengan tujuan pemerasan. Atas dasar motif ekonomi semata. Beberapa abdi negara di daerah dibikin repot hanya atas dasar pengaduan yang tidak berdasar dengan implikasi kerepotan yang luar biasa untuk mengklarifikasi pengaduan itu. Apa yang menjadi kewenangan KPK daerah patut juga dikaji secara hati-hati.Apakah KPK daerah hanya berwenang menerima pengaduan tanpa ada kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan? Jika ini yang terjadi,fungsi KPK daerah tidak lebih sekadar “loket pengaduan”.

Padahal selama ini masyarakat lancarlancar saja mengadu ke KPK. Alternatif lain, apakah KPK daerah memiliki kewenangan sama persis dengan KPK pusat. Hanya wilayah tugasnya yang berbeda.Kewenangan itu disertai dengan ketiadaan wewenang KPK pusat untuk melakukan intervensi terhadap kasus-kasus yang ditangani KPK daerah. Jangan sampai KPK daerah menjadi bawahan KPK pusat dengan berbagai implikasinya.

Menjaga Kekuatan KPK

Selama ini kekuatan KPK tumbuh justru karena KPK itu bersifat tunggal. Sulit bagi mereka yang bersalah di daerah untuk melakukan berbagai manuver di KPK pusat. Senyatanya, selama ini untuk level daerah mereka mampu melakukan berbagai manuver. Lemahnya penegakan hukum di daerah antara lain karena ada interaksi antara mereka yang bermasalah dan aparat hukum. Walaupun terkadang interaksi itu justru diperlukan untuk mengklarifikasi hal-hal yang bersifat fitnah. Tapi, tidak jarang ada link kekuasaan dan pendanaan menjadikan kasus-kasus korupsi di daerah terhenti.Kekhawatiran saya,kehadiran KPK di daerah menjadikannya “sama saja” dengan aparat hukum di daerah yang telah ada selama ini.

Dalam pemikiran saya, kehadiran KPK itu hanya bersifat sementara. Tidak permanen. KPK hadir sebagai lembaga alternatif yang akan memicu cara kerja aparat kepolisian dan kejaksaan yang dinilai lemah dalam memberantas korupsi. Negara telah membentuk secara rapi dan permanen lembaga kepolisian dan kejaksaan dengan berbagai perangkatnya sampai ke tingkat daerah. Kewibawaan KPK justru karena “jumlahnya hanya satu, tunggal” di Jakarta dengan berbagai sisi positifnya. Termasuk tertutupnya kesempatan orang-orang bermasalah di daerah untuk berinteraksi, berkomunikasi, atau bentukbentuk kesepakatan lain yang biasanya dengan mudah dilakukan di daerah. Kekhawatiran saya, pembentukan KPK di daerah justru akan memperlemah KPK, bukan memperkuat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukannya.

Bukan itu saja,pembentukan KPK di daerah juga mengaburkan kewenangan para jaksa dan polisi di daerah untuk mengurusi soal korupsi. Sangat mungkin akan memunculkan persaingan antarlembaga penegak hukum di tingkat daerah. Meski demikian, jika KPK telah berketetapan hati membentuk KPK daerah,harus secara sangat selektif. Harus ada jaminan kualitas KPK daerah sama persis dengan KPK di pusat. Jika tidak, jangan heran jika kepercayaan dan pengharapan publik akan berkurang. Jangan sampai pembentukan KPK di daerah justru akan melemahkan KPK.● (Sumber: Sindo, 18 Mei 2011)

Tentang penulis :
Prof Amzulian Rifai PHD,, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.919.034 hits
Mei 2011
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan