Arsip untuk April, 2011

Menggalang Kebersamaan Mengatasi Kebersihan Kota Samarinda

Oleh Siti Kotijah

Pendahuluan
Koin kointeiner yang sudah dilaucing pada tanggal 14 april yang lalu . Kegiatan ini dalam upaya untuk menggugah warga masyarakat Kota Samarida untuk lebih peduli akan Kebersihan, terutama terhadap pengelolaan sampah .

Program koin Koinetern ini dikomandai oleh mahasiswa fakultas hokum konsentrasi lingkungan unmul. Sebagai bagian dari warga kota untuk mengguggah semua pihak di kota samarinda, baik pemerintah, swasta dan warganya untuk mau peduli terhadap masalah kebersihan Kota Samarinda sebagai masalah bersama.

Tugas Hukum Tata Ruang

Program Koin Konteiner, bermula dari tugas rutin mahasiswa fakultas hokum konsentrasi yakni yang mengambil mata kuliah hokum tata ruang, dengan berusaha melihat dari dekat penataan ruang Kota Samarinda menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda No.12 tahun tahun 2002 tentang RTRW Kota samarinda. Kegiatan ini berhasil membuat visualisasi tentang penataan ruang, Kota Samarinda, salah satunya berhubungan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam pengelolaan sampah Kota Samarinda.

Untuk lebih jelasnya, mahasiswa melakukan kunjungan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda, dalam pertemuan tersebut, mahasiswa diajak langsung keTPA bukit pinang, dan diskusi. Dari sinilah permasalah sampah terungkat dari DKP dikota samarinda, salah satunya kesadaran masyarakat warga kota yang masih rendah, anggaran pemerintah daerah yang minim, DKP yang kekurangan kointenr, petugas dan keterlibatan swasta atau perusahaan masih sedikit. Diskusi itu kemudian memicu perdebatan, melahirkan suatu ide kreatif dan akhiri dengan suatu aksi program koin kontenier.

Warga Kota, Pemerintah dan Swasta

Ide lahirnya koin kointerner sebagai rasa keprihatinan terhadap kebersihan Kota Samarinda . kota dengan julukan kota tepian mempunyai julukan baru sebagai kota yang kotor, jorok, dan terkesan dibiarkan tata kelola kotanya. Sudah lama warga kota mendampakan kota yang bersih, bebas sampah dan mendapatkan adipura. Suatu harapan yang ingin warga kotanya, tinggal bagaimana pimpinan Kota Samarinda membangun system, gerakan dan wujud nyata untuk menciptakan kota yang bersih.

Dengan program koin kointener , upaya nyata untuk menggugah pemerintah untuk lebih peduli tentang kebersihan kota Samarinda. Warga kota yang kurang peduli dan pihak swasta atau perusahaan untuk lebih peduli. Masalah kebersihan adalah masalah bersama, sampah merupakan contoh masalah kecil warga kota, bagimana kita membuat menajemen, system terpadu, anggaran , dan semuanya dalam mengatasi masalah yang kecil ini. Jika tidak pemerintah Kota Samarinda, dianggap gagal untuk membuat tata kelola yang baik terhadap kebersihan, terutama sampah. Jadi jangan berharap bisa maju kota ini, jika mengatasi masalah kecil gagal.

Sisi lain dari program ini dalam rangka menggugah pihak III, atau swasta yakni perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Samarinda untuk berpartisipasi dalam masalah kebersihan, demi untuk mewujudkan kota samarinda bebas sampah. Hal ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, dengan menyalurkan dana CSR nya untuk peduli lingkungan, yakni dengan peduli kebersihan Kota Samarinda.

Dengan wujud nyata pihak ke III serta peran serta semua warga kota , kita bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk upaya menangani masalah sampah dan kebersihan . bekerja sama dab bersatu padu untuk saling memiliki Kota ini dan peduli denagn melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya baik, warga kota, pemerintah dan perusahaan, tentu akan tercipta kota impian yang bebas sampah.

Sasaran Koin konteneir

Koin kointeneir ini mempunyai sasaran untuk membangun budaya bersih, dengan bersih kita indah, dan dapatkan adipura. Jadi dengan 1 koin mari kita lakukan kebersihan kota samarinda;

Program

Program koin kointener yang sudah dilauncing merupakan upaya berkesimbungan yang direncanakan sampai bulan desember tahun 2011, karena itu ada banyak program yang ingin dilakukan antara lain:

1. Membuat kampanye untuk menjaga kebersihan dengan himpuan untuk membuang sampah pada tempatnya;

2. Membuat rilis milis, website konsentarsi lingkungan, ;

3. Melakukan kampanye lewat radio dan televisi;

4. Menyebarkan spanduk, pamlet, stiker, dimall, atau tempat-tempat statragis;

5. Mengajukan proposal keperusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi;

6. Mengikutkan program koin konteneri menjadi program mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata;

7. Penggalangan dana pada lokasi atau tempat tertentu sesuai ;

Program koin kontenteir ini berkaitan dengan dana, dan supaya tidak terjadi penyalagunaa untuk itu tim kampanye akan dilengkapi dengan , surat tugas, almater, tempat koin konteiner yang ada loganya, dan proposal/stiker.

Setiap niat baik, ide kretif ini tidak akan jalan, tanpa partisipasi semua pihak. Dengan program ini , berharap semua pihak bisa berpartisipasi untuk peduli akan kebersihan Kota Samarinda. Dengan menyisihkan uang yang tidak terpakai, yang tidak dimanfaakan berupa koin untuk disumbangkan dalam progam koin konteiner. Selamat berpatisipasi.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Iklan

Proyek Infrastruktur

Oleh Bambang Kesowo

Persoalan infrastruktur menjadi sebuah isu yang mengemuka dalam rapat Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Istana Bogor, pekan lalu.

Dari sekian banyak rencana yang ditawarkan sejak Infrastructure Summit digelar, proyek jalan tol serta pengelolaan air bersih dan air minum sangat menarik perhatian. Seperti bidang lain, selain lamban, proses keduanya juga sarat dengan pelajaran, baik bagi pemerintah maupun calon investor. Bayang-bayang soal hukum lebih besar yang kalau tak diwaspadai akan berkembang jadi masalah sosial politik. Pada akhirnya hal itu merugikan investasi itu sendiri.

Gempita sekitar proses kontrak pembangunan jalan tol—dan eksesnya yang malah menimbulkan kesan bahwa pemerintah kian kurang peduli dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan nirtol—kabarnya kini akan segera dapat diatasi. Faktor tanah—termasuk harga dan biaya perolehan haknya yang secara klasik merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya pembangunan jalan—bagaimanapun menjadi kunci.

Mudah dipahami, membengkaknya perhitungan biaya pembangunan dan besarnya investasi akan berdampak pada penentuan tarif tol dan lamanya konsesi. Tak mengherankan, sejak beberapa waktu lalu pihak yang berkepentingan lantas mendesak pemerintah membantu percepatannya, antara lain dengan segera mengeluarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah. Ke mana arah pikirnya?

Banyak yang berharap, dengan UU itu proses perolehan hak atas tanah akan lebih mudah dan cepat. Benarkah?

Mempercepat proses

RUU Pengadaan Tanah yang kabarnya disiapkan untuk mempercepat proses peruntukan, penguasaan, pengalihan, dan perolehannya tampaknya dirancang menggantikan ketentuan tentang mekanisme pencabutan hak atas tanah dan hak-hak kebendaan yang ada di atasnya. Hal itu diatur dalam UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) 1960.

Selama ini, kapan, apa syarat, dan bagaimana tata cara pencabutan hak atas tanah diatur dalam UUPA. Intinya, kalau sebidang tanah diperlukan untuk kepentingan negara/pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan/proyek untuk kepentingan umum, pemerintah dapat mencabut hak atas tanah bersangkutan berikut hak-hak kebendaan yang ada di atasnya.

Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, mekanisme itu dikenal sebagai onteigening. Pencabutan hak dilakukan dengan keputusan presiden seraya menetapkan ganti ruginya. Keberatan hanya dimungkinkan dengan membawa ke pengadilan negeri, tetapi sebatas besar ganti rugi.

RUU Pengadaan Tanah tampaknya dimaksudkan untuk memperlancar perolehan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum. Walau memiliki karakteristik, tujuan, dan obyek yang sama, tak sebersit pun kata dalam RUU yang menyatakan ide ini mengganti ketentuan tentang pencabutan hak atas tanah dalam UUPA 1960.

Bab Menimbang dalam RUU tidak berbicara apa pun soal ini. Begitu pula dalam rancangan Penjelasan Umum. Pasal 72 RUU juga hanya menyatakan, ”Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Walau dalam rancangan penjelasan Pasal 72 ditulis ”cukup jelas”, hampir pasti ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang sama dalam UUPA 1960. Selain itu, ide lain dalam RUU tersebut tampaknya juga untuk membebaskan presiden dari peran utama dalam proses pengadaannya.

Mengapa tak tegas saja mengganti ketentuan UUPA 1960 tentang pencabutan hak atas tanah? Para penyusun RUU mungkin menyadari dampak politis yang luas dan kesiapan konsepsi yang belum ada. Perintah MPR untuk pembaruan agraria hingga kini memang belum kunjung menampakkan hasil. Sekarang masalahnya jadi lebih jauh dari sekadar ganti-mengganti.

Berbeda dari UUPA 1960 yang mengaitkan pencabutan hak (yang sarat dengan isu hak asasi) semata-mata dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan umum, konsep dalam RUU ini tampaknya dimaksudkan sebagai aturan yang bersifat umum. Pencabutan hak tak lagi dilandaskan pada pemikiran bahwa itu merupakan ”tindakan istimewa”. Ia digeser jadi instrumen serta mekanisme biasa dan bersifat umum tentang pengadaan tanah apabila ada pihak-pihak yang memerlukan bagi ”pelaksanaan pembangunan dan untuk kepentingan umum”.

Kepentingan swasta

Rasanya akan jadi masalah tak sederhana bahwa dalam konsep RUU dimasukkan pula ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Kalau toh pelaksanaan tersebut harus ”dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan” dan artinya sudah ada pengaturannya, untuk apa itu dihadirkan dalam RUU?

Pemerintah seyogianya berhati-hati karena RUU tak hanya mengandung problem konseptual dari segi perundang-undangan, tetapi juga konsepsi substansinya. Alangkah sia-sia jika pada kemudian hari UU ini ditantang dan diuji di Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan yang dalam perancangan terkesan ”selipan dan sambil lalu” itu tak pelak justru akan jadi lakon utama, terutama ketika kebutuhan perolehan tanah di sektor swasta, termasuk untuk proyek investasi jalan tol, muncul. Pertanyaannya, akan lancar dan jadi lebih mudahkah proses perolehan tanah untuk proyek jalan tol bila RUU Pengadaan Tanah ini terselesaikan?

Pertanyaan ini penting karena banyak pelajaran yang telah dimiliki dan, karena itu, memerlukan kewaspadaan dan kearifan. Pertama, seperti ungkapan Jawa, soal tanah bagi orang (mana pun) bagai sedumuk bathuk senyari bumi, dibelani kanthi pecahing dada lan wutahing ludira, soal tanah adalah soal kehidupan, dan soal hak atas tanah disikapi sebagai soal hidup dan mati.

Kedua, pernahkah diperhatikan bahwa walaupun konsesi berlangsung 30-35 tahun, banyak—mungkin sebagian besar di antara yang ada selama ini—yang masa dan status tol sesungguhnya secara hukum dapat atau bahkan telah berakhir lebih cepat dari itu?

Tidakkah sebaiknya ada mekanisme audit pendapatan tol yang terbuka sebelum tiap jadwal permintaan ”kenaikan tarif tol” dipertimbangkan? Jangan-jangan ketika kenaikan tarif tol diminta, biaya pembangunan malah telah impas. Berdasarkan ketentuan UU Jalan, Jalan Tol Jagorawi semestinya sudah lebih 10 tahun lalu dibebaskan dari status sebagai jalan tol dan dinyatakan sebagai jalan umum.

Kebutuhan pemupukan dana untuk investasi memang perlu, tetapi ketentuan UU juga sebaiknya tidak terlalu ”disiasati”. Begitu pula halnya dengan Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta.

Ketiga, tetap dioperasikannya jalan tol, sementara biaya pembangunan telah kembali dan masa menikmati keuntungan telah lewat, pada gilirannya memberi pengertian bahwa tarif tol yang dipungut adalah pajak jalan seperti masa lampau yang kelam.

Pertanyaan ketiga ini pada saat sama membawa persoalan ikutan, siapkah pemerintah dengan konsep highway atau freeway?

Konsep ini penting karena kalau Jalan Jagorawi berubah status menjadi jalan umum (dan dengan memerhatikan karakteristik jalan lantas diperlukan batasan pemakai dan kecepatan), bisakah segala moda pengangkut umum kota atau pedesaan, sepeda motor, dan sepeda bercampur di dalamnya?

Program penyediaan air bersih dan air minum juga didorong dalam rangka investasi. Sudah barang tentu tak perlu lagi diperdebatkan bahwa alasan utama dari langkah ini adalah timpangnya kebutuhan pemenuhan air bersih dan air minum terkait kelangkaan dana pemerintah pusat dan daerah.

Pola kemitraan pemerintah dan swasta yang dikembangkan juga bukanlah masalah. Yang justru sangat perlu diwaspadai adalah karakter air sebagai elemen yang secara hukum, sosial, dan politik dibungkus rapat dalam Pasal 33 UUD.

Sebagai kekayaan yang harus sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, kemungkinan mekanisme subsidi tarif akan penting dalam merekayasa bentuk hubungan dan mekanisme kerja antara pemerintah dan investor. Pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam soal ini bagus untuk dijadikan pelajaran.

Namun, dalam kaitannya dengan isu penguasaan sumber air, yang sesungguhnya jauh lebih sensitif adalah beberapa peristiwa nelayan Indonesia ditolak mendarat guna mengambil air bersih oleh ”penguasa pulau” yang notabene di wilayah NKRI.

Kalau sumber air itu berlokasi di pedalaman pulau besar, peristiwanya pasti akan menjadi terbuka dan berkembang luas. Proses arbitrase bagi penyelesaian apabila terjadi sengketa biasanya berlangsung di luar negeri. Tak hanya tidak lekas, tetapi juga mahal.

Bagi pihak investor, yang penting adalah aspek equity, bukan tanggung jawab mereka bagaimana soal kesejahteraan rakyat harus ditimbang. Bagi mereka, soal UUD semestinya dianggap sudah dipikirkan masak-masak oleh pemerintah ketika memutuskan memasukkan sektor ini dalam skema investasi.

Lantas bagaimana? Bagi kehidupan manusia, air adalah barang vital. Namun, mengelola sumber-sumber air dengan skema investasi dan pengalaman serta bayang-bayang kelangkaannya pada masa depan memang lebih baik kalau kita dekati secara selektif dan ditimbang dengan ekstra hati-hati. (Sumber: Kompas, 25 April 2011)

Tentang Penulis:
Bambang Kesowo, Mantan Menteri Sekretaris Negara

Mendesain Masa Depan

Oleh Achmad Zen Umar Purba

Tanggal 26 April adalah Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Tahun ini hari besar tersebut diperingati dengan tema ”Mendesain Masa Depan”.

Dalam konteks hak kekayaan intelektual (HKI), dunia sudah memiliki Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang mengatur aspek-aspek perdagangan HKI sebagai lampiran Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pengaturan HKI dalam TRIPs diyakini membantu melancarkan perdagangan global. Tanpa larangan pembajakan, mana mau produsen menjual barang ke luar negeri.

Bagi Indonesia, setidaknya ada empat isu strategis terkait dengan TRIPs/HKI ini. Pertama, penanaman modal asing (PMA) langsung. Walaupun masih pro dan kontra, dunia mengakui bahwa HKI adalah unsur melekat pada PMA. Artinya, kalau undang-undang tentang HKI berlaku ketat di negara itu, arus PMA akan lancar. Ini bisa dilihat dari buku Doing Business 2011 terbitan Bank Dunia yang memuat peringkat kemudahan berusaha pada 183 negara yang disurvei.

Di sisi lain ada yang memandang bahwa pengaturan HKI yang ketat berarti menambah biaya dan memberatkan rakyat di negara berkembang. Ambil contoh bidang farmasi. Harga obat yang masih dilindungi paten mahal dan belum bisa dibuat generiknya. Akan tetapi, Afrika Selatan pernah melanggar paten sebuah perusahaan farmasi dengan membuat obat generik HIV/AIDS.

Saat ini PMA masih menjadi kebutuhan nyata di Indonesia dan undang-undang tentang HKI sudah memenuhi standar TRIPs. Namun, ke depan Indonesia harus mengupayakan agar tidak lagi tergantung pada PMA.

Alih teknologi

Kedua, alih teknologi. Pembukaan TRIPs serta ketentuan-ketentuan tentang tujuan dan prinsip-prinsip menyinggung persoalan ini. Namun, secara substansial hanya satu pasal yang mengatur tentang alih teknologi, itu pun buat negara terbelakang, bukan negara berkembang. Pasal lain menyangkut perlunya negara-negara menjaga agar perjanjian lisensi tidak menghambat persaingan usaha dan mengganggu alih teknologi.

Alih teknologi amat strategis bagi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia. UU Penanaman Modal (UUPM) Tahun 2007 memuat 10 asas penanaman modal, satu di antaranya adalah tentang kemandirian. Dengan asas ini Indonesia dapat memanfaatkan PMA meski ke depan harus menggali potensi diri sendiri sehingga memerlukan alih teknologi. Ini diakomodasi dalam UUPM yang mensyaratkan alih teknologi untuk izin PMA.

Namun, bagi negara maju, alih teknologi dianggap sebagai lawan PMA. Itu sebabnya, tak ada perjanjian perdagangan bilateral antara negara maju dan negara berkembang yang mensyaratkan alih teknologi bagi masuknya PMA.

Yang ketiga adalah isu TRIPs Plus yang muncul dari praktik Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan bilateral, seperti dengan Bahrain, Maroko, dan Cile. Meski tidak salah, tujuan partisipasi penuh semua negara dengan standar minimum di atas jadi terganggu.

Jika standar minimum ini ditingkatkan, sekalipun secara bilateral, akan terjadi paling tidak dua hal. Pertama, jarang ada yang bisa menolak AS karena kebanyakan mitra AS dalam perjanjian perdagangan bilateral adalah negara lemah. AS akan menggunakan standar baru untuk menilai HKI di negara lain.

Standar minimum

Padahal, sebenarnya TRIPs memuat standar minimum pengaturan HKI agar dapat diikuti banyak negara dengan tingkat pertumbuhan perekonomian apa pun. Selain itu, TRIPs tidak diberlakukan sekaligus, tetapi bertahap. Dengan TRIPs Plus disepakati hal-hal yang tidak standar, misalnya perihal perpanjangan jangka waktu paten, pembatasan pembuatan obat generik, penghapusan larangan paten makhluk hidup, dan pembatasan lisensi wajib.

Meski demikian, TRIPs Plus banyak dikritik, termasuk oleh Joseph Stigliz (2007), Graham Dutfield, dan Justin Malbon (2008) serta beberapa orang dari negara berkembang, yaitu Carlos Correa (2007), Ermias Biadgleng, Pedro Paranagua, dan Assafa Endeshaw (2010).

Yang keempat terkait dengan sumber genetik, pengetahuan tradisional, dan (ekspresi) folklor (SGPTF). Ini bukan isu baru, tetapi masih bermasalah. Persoalannya bukan hanya SGPTF tidak tercakup dalam lingkup HKI versi TRIPs, melainkan juga terjadi pembajakan. Ini yang terus dirundingkan hingga sekarang supaya SGPTF bermanfaat bagi negara berkembang.

Keempat isu strategis pada Hari HKI Sedunia inilah yang wajib dibahas agar hasilnya dapat disumbangkan bagi desain masa depan pembangunan nasional. (Sumber: Kompas, 26 April 2011).

Tentang penulis:
Achmad Zen Umar Purba, Mantan Dirjen HKI; Ketua Badan Arbitrase dan Mediasi HKI

RUU Perkoperasian Kapitalis

Oleh Suroto

Terasa aneh, sebuah Rancangan Undang-Undang Perkoperasian disusun dengan substansi yang kapitalistik.

Aneh karena koperasi sendiri adalah bentuk perlawanan dari kegagalan sistem kapitalisme dan sistem yang ditengarai menjadi jalan tengah bagi ketegangan tarikan sistem dominasi negara dan sistem fundamentalisme pasar. Namun, begitulah kenyataan yang ada pada RUU Perkoperasian kita yang sudah diproses lebih dari 10 tahun, kini sedang digodok di DPR, dan ditetapkan dalam agenda legislasi tahun ini.

Kita pahami bahwa koperasi itu adalah organisasi yang berbasis pada orang, bukan asosiasi berbasis pada modal. Justru karena perbedaan ini, koperasi itu diakui dan ada.

Keberadaannya pun saat ini mulai mendapat pengakuan resmi. Setidaknya kita dapat lihat dari pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menganggap koperasi itu telah berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Kemudian oleh Sidang Umum PBB, 19 Desember 2009 ditetapkan bahwa tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Internasional.

Dengan tingkat kekenyalannya sebagai sebuah sistem, koperasi tumbuh di hampir 100 negara di dunia yang berbeda sistem ideologi sosial, ekonomi, dan politik.

Status hukum

Dalam kajian teoretis per- koperasian, secara normatif, tujuan pemberlakuan Undang-Undang Koperasi adalah memberi status hukum kepada koperasi dan memfasilitasi kerja mereka untuk memastikan bahwa ko- perasi-koperasi bekerja sesuai dengan prinsip koperasi yang berlaku universal atau, dalam istilah lain, agar sesuai dengan jati dirinya.

Kerangka hukum bagi kope- rasi terdiri atas UU, peraturan yang dibuat di bawahnya, dan norma-norma yang diadopsi oleh para anggota koperasi sesuai dengan aturan hukum yang berla- ku. Semua ini bersama-sama membuat prosedur dan aturan untuk organisasi dan kerja koperasi, melindungi, dan memelihara karakter koperasi. Hukum koperasi dengan demikian harus bekerja dalam memfasilitasi koperasi serta menjamin otonomi kerja koperasi dan tak mengubah karakter dasar mereka.

Situasi politik Indonesia yang berubah begitu cepat dan cenderung belum stabil pada akhirnya turut berpengaruh terhadap dunia perkoperasian kita. Salah satu pengaruh yang nyata adalah seringnya berganti UU yang ada hingga pada akhirnya mengakibatkan distabilitas di sektor perkoperasian.

Ada delapan UU dan satu perppu yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Disadari bahwa banyak dari UU yang ada tak memenuhi syarat sebagai produk UU yang baik. Sering di- ganti dengan alasan macam-macam: jati diri koperasi tereduksi dalam substansi UU, penyusunannya ”dari atas ke bawah” ikut tradisi lama pemerintahan kolonial.

Dalam era reformasi, semangat membuat UU tidak bisa lagi ”dari atas ke bawah”. Sebuah UU yang memiliki citra positif dan berwibawa harus disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Andai ada perkembangan hingga substansi berubah dalam proses penyusunannya, harus ada landasan argumen yang rasional hingga masyarakat dapat menerimanya.

UU tak boleh lagi hanya jadi modifikasi rompi pengaman bagi kepentingan kewenangan birokrat penguasa atau politikus. Bagi gerakan koperasi, UU memang bukan hal paling menentukan. Soalnya, dalam diri koperasi sudah ada regulasi-diri, yaitu nilai-nilai dan prinsipnya atau jati dirinya.

Bukti empiris tersua di Norwegia dan Denmark. Kedua negara ini tak memiliki UU ko- perasi. Namun, koperasi di sana berkembang cukup baik, bahkan menjadi penyuplai koperasi kelas dunia. Jadi, selain aspek yuridis memang penting, sesungguhnya UU perkoperasian yang baik dalam banyak pengalaman di lapangan adalah menjadikan UU sebagai bentuk pengakuan atas praktik. Fungsi UU bukan ”me- ngatur-atur”, tapi menjamin lingkungan kondusif agar koperasi tumbuh dan berkembang hingga memberikan sumbangsih bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Masih ”atas-ke-bawah”

Di Indonesia, yang pemahaman koperasinya masih lemah, prakarsa pengembangan kope- rasi pada umumnya masih ”dari atas ke bawah”. Di sini dapat saja sebuah UU berpotensi melucuti koperasi dari jati dirinya hingga banyak koperasi yang berkembang menyimpang dari koridor.

Mencermati RUU Koperasi yang ada saat ini, ada sebuah perkembangan. Di satu sisi isunya melakukan pembaharuan. Namun, bila kita cermati pasal per pasal, masih banyak bias dan cenderung keluar dari koridor jati diri koperasi, malah berubah menjadi kapitalistik.

Masih banyak pasal kontroversial, bahkan tidak konsisten dengan terjemahan dari jati diri koperasi.

Lihat misalnya kelemahan penerjemahan substansi filosofi dari jati diri koperasi yang menyangkut definisi, nilai-nilai, dan prinsipnya sebagai karakter yang khas (Pasal 1-4). Ada pula yang menyangkut proses pendirian koperasi (Pasal 9), definisi anggota yang hanya sebagai pengguna jasa (Pasal 26), kedudukan pengawas yang dominan dan lebih mirip model korporat kapitalis yang digerakkan dalam basis kendali investor (Pasal 48-49).

Juga persyaratan pengurus (Pasal 54), penyebutan Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan yang membunuh proses demokratisasi (Pasal 13), serta tidak adanya sanksi yang jelas. Masih banyak pasal dalam RUU Perkoperasian yang tengah digodok di DPR yang akan berdampak melemahkan posisi koperasi. (Sumber: Kompas, 25 April 2011)

Tentang Penulis:
Suroto, Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Tinggal di Jakarta

Penal Mediation dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian VII)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan makalah yang dipresentasikan dalam rangka Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil MARI) pada bulan April-Mei Tahun 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 17 Maret 2011. Bagian II, edisi Kamis 24 Maret 2011. Bagian III, edisi 31 Maret 2011). Bagian IV, edisi 7 April 2011. Bagian V, edisi 14 April 2011. Bagian VI, edisi 21 April 2011. Bagian VII, edisi 28 April 2011. Bagian VIII, edisi 5 Mei 2011. Bagian IX, edisi 12 Mei 2011.

C. PENGKAJIAN TERHADAP DIMENSI PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI PENAL DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Telah dijelaskan sebagaimana konteks di atas bahwasanya dikaji dari perspektif yuridis, mediasi penal dalam dimensi hukum negara (ius constitutum) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait dengan domain superioritas negara dengan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi di atas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum serta sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.

Di Indonesia, dalam praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi penal telah lama dikenal. Belum lama berselang praktik ini telah dilakukan di Palangkaraya. Adalah Tamrin Amal Tomagola, seorang sosiolog ketika menjadi saksi ahli dalam suatu persidangan di Pengadilan Negeri Bandung dengan merujuk pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa hubungan seksual sebelum menikah biasa dikalangan masyarakat Dayak. Pernyataan tersebut membuat masyarakat Dayak tersinggung. Di Palangkaraya lebih dari 1000 warga Dayak menggelar aksi damai memprotes keras pernyataan Tamrin Amal Tomagola. Aksi warga Dayak di Bundaran Kota Palangkaraya diwarnai pembacaan pernyataan sikap Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang ditandatangani Presiden MADN. Kemudian MADN mengganggap penyataan Tamrin melukai perasaan, harkat, dan martabat masyarakat Dayak. Pernyataan itu juga melecehkan adat istiadat suku Dayak yang mengkedepankan prinsip belom bahadat (hidup bertata krama dan beradat dalam berbagai segi kehidupan). MADN meminta Tamrin mempertanggungjawabkan apa yang telah dilontarkan di depan hukum positif, dan tuntutan hukum adat Dayak untuk menghindari terjadinya disharmoni dan konflik harizontal yang dapat merusak kehidupan masyarakat MADN juga minta Tamrin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Dayak secara terbuka melalui media cetak dan elektronik.

Terhadap pernyataan tersebut, maka Tamrin kemudian disidang adat di Palangkaraya. Persidangan adat tersebut dilakukan oleh MADN yang diberi nama Persidangan Dayak Maniring Tuntang Menetes Hinting Bunu yang berlangsung di Ruang Betang Tingang Ngaderang (Betang Mandala Wisata) Palangkaraya, Kalimantan Tengah antara masyarakat Dayak dengan Tamrin sebagai bentuk melindungi harkat dan martabat penegakan hukum adat Dayak terhadap delegitimasi, demoralisasi, penistaan maupun penghinaan terhadap masyarakat Dayak. Selain itu pula, asasnya pernyataan Tamrin tersebut tidak sesuai dengan pandangan masyarakat Dayak yang mengganggap hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan sebagai hal biasa, dianggap melukai perasaan, merendahkan harkat dan martabat serta pelecehan terhadap adat istiadat suku Dayak.

Dalam sidang tersebut Tamrin Amal Tamagola dinyatakan bersalah dalam sidang adat suku Dayak. Sidang yang dipimpin oleh tujuh tokoh adat Dayak itu memerintahkan Tamrin untuk mencabut pernyataannya yang menyebutkan bahwa warga Dayak biasa melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan. Terhadap hal ini Tamrin yang hadir disidang tersebut bersedia menerima dan menyanggupi semua putusan majelis sidang adat dan mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Dayak di depan sidang. Kemudian, dalam sidang adat tersebut Tamrin juga haus membayar denda acara adat senilai Rp. 77.777.777 yang akan digunakan untuk acara adat dan juga harus mencabut hasil penelitian yang menyangkut hal tersebut.

Lewat sidang adat yang disaksikan langsung oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), para tokoh adat se-Kalimantan, unsur Muspida Kalteng dan ratusan masyarakat yang menjadi saksi sidang diberi nama Persidangan Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu antara masyarakat Dayak dan Tamrin Amal Tamagola itu secara harfiah berarti memutus dendam yang berkepanjangan dalam menuju perdamaian kearah yang lebih baik antara kedua belah pihak. Sidang itu pertama kali dilakukan dan bersifat final serta mengikat. Persidangan adat tersebut bertujuan mencapai kedamaian, rekonsiliasi, kekeluargaan, serta tetap mempertahankan harkat serta martabat suku Dayak secara keseluruhan. Tuntutan terhadap Tamrin itu berdasarkan kesepakatan Tumbang Anoi 1894.

Pada masyarakat Papua misalnya dikenal “budaya bakar batu”, sebagai simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, termasuk perkara pidana, melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Dengan demikian proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparatur negara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai. Selain itu, pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diterapkan dan dikenal untuk penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu melalui Peradilan Gampong atau Peradilan Damai. Selain itu, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat khususnya Pasal 13 menentukan, “penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap”, kemudian disebutkan pula, bahwa “aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat atau nama lain”. Begitu pula di Bali, melalui desa adat pakraman diterapkan adanya awig-awig yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal. Misalnya, dalam Pasal (Pawos) 66 awig-awig desa pakraman tanah aron kabupaten Karangasem disebutkan bahwa, “yang berwenang menyelesaikan perkara di desa adalah prajuru desa sebagai hakim peradilan desa adalah kelihan banyar, kalau yang berperkara berasal dari satu banjar dan bendesa kalau yang berperkara semuanya berasal dari satu desa” (Sane wenang mawosin mekadi mutusang wicara ring desa inggih punika prajuru desa sinaggeh kerta desa; ha. Kelihan banjar, pradene sang mewicara sane patunggalan banjar; na. Bendesa, sang mewicara sami-sami ring petunggalan desa adat).

Kemudian dalam bentuk yang hampir identik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal juga dikenal dan diakui oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 merupakan perkara yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984. Pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan. Pada tingkat pengadilan negeri hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar hukum yang hidup di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dart Nomor 1 tahun 1951 yang unsur-unsurnya:

Unsur pertama suatu perbuatan yang melanggar hukum yang hidup.

Unsur Kedua perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUH Pidana.

Unsur Ketiga perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang yang bersangkutan.

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis Buku Ilmu Hukum dan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

Prinsip Pendidikan Dilanggar

Oleh Hadi Aspirin

Semua pihak mengapresiasi perubahan formula UN tahun ini dengan memperhitungkan nilai ujian sekolah dan rapor ikut menentukan kelulusan, selain ujian nasional (UN). Meskipun agak sedikit melegakan bagi sekolah, formula baru ini telah melahirkan “kreativitas baru” bagi sekolah, guru, dan siswa.

Sayangnya, kreativitas baru itu bersifat negatif dan merusak. Kondisi ini muncul karena sedikitnya sekolah yang memenuhi 8 standar pendidikan. Sekolah standar minimal saja sangat minim apalagi standar nasional. Selama belum memenuhi standar pendidikan, perilaku ketidakjujuran akan terus terulang.

Guru dan sekolah saat ini mendapat pengalaman baru bagaimana merekayasa dan mengatrol nilai ujian sekolah (US) dan rapor, bahkan bisa diprediksi, meskipun UN dapat nilai 1 atau 2 sekalipun, sekolah tertentu dapat lulus. Pemahaman saat ini, sekolah yang cerdas, yang berhasil adalah yang pandai merekayasa dan mengatrol serta dapat meluluskan seluruh siswanya.

Sekolah yang cerdas, sejatinya bodoh dan kotor, tiba-tiba menjadi sosok guru besar, sekolah teman sejawat yang serbakekurangan dari berbagai segi, berguru untuk berbagi “ilmu manipulasi”. Prinsip pendidikan, yakni kejujuran, di sini secara terbuka telah dilanggar. Hal ini adalah bukti bahwa jujur dan takwa adalah kata-kata palsu hanya sebagai penghias dinding sekolah.

Proses di atas kian akrab terdukung oleh sistem sekolah yang mengalami berbagai problem di setiap ranahnya, baik aspek fundamental, struktural, operasional, finansial maupun kultural.

Otonomi sekolah dan otonomi daerah berjalan setengah hati, tidak diiringi dengan konsep dan program yang jelas. Program tidak dipandu dengan filosofi pendidikan yang benar, di sana sini terjadi penyimpangan. Miskin komitmen dan keteladanan.

Di tingkat sekolah, sekolah laksana pasar dari mulai buku, LKS, baju, sepatu, hingga kaus kaki harus seragam. Soal-soal pun dibuat seragam lewat MKKS kerja sama dengan percetakan, semua muaranya ujung-ujungnya duit. Dana BOS dengan begitu mudah dimanipulasi dengan kuitansi-kuitansi fiktif. Prinsip-prinsip pendidikan diabaikan.

Menjelang UN, pejabat-pejabat pendidikan, termasuk kepala sekolah, justru pelesiran ke Malaysia dan Singapura, dengan alasan untuk meningkatkan mutu sungguh sangat tidak masuk akal, antara bumi dan langit. Hal ini menunjukkan daerah memang tidak memiliki program dan konsep yang jelas, tidak memahami apa yang sejatinya dibutuhkan dan didahulukan dalam pendidikan.

Di tingkat pusat, kebijakan pendidikan kerap tumpang tindih dan tidak konsisten. Sistem pendidikan yang seharusnya desentralisasi malah dijalankan amat sentralistik.

PP landasan pelaksanaan UN tidak sejiwa dengan UU Sisdiknas. PP 19/2005 Pasal 63 Ayat (1) huruf b dan c disebutkan bahwa penilaian hasil belajar dilakukan satuan pendidikan dan pemerintah. Padahal, secara tegas UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan pendidik.

PP 19/2005 huruf e Pasal 78 ditegaskan tugas pemerintah hanya mengevaluasi kinerja pendidikan, sementara Pasal 79 Ayat (1) tugas evaluasi hasil belajar dilakukan satuan pendidikan. Makin rancu lagi di Pasal 63 Ayat 1, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Pemerintah tidak bisa beralasan BSNP direkrut dari kalangan pendidik, jadi UN dilakukan pendidik. Konteksnya jelas beda, pendidik yang dimaksud dalam UU Sisdiknas adalah pelaku otonom di sekolah bersangkutan, bukan yang dianggap mewakili guru di BSNP.

Atas dasar di atas, beberapa elemen organisasi guru, seperti FGII, menolak UN dan membawa kasus UN hingga ke MA. Dalam amar putusan, MA menolak dilaksanakan UN, sebelum pemerintah memenuhi pemerataan peningkatan fasilitas pendidikan dan mutu guru di seluruh Tanah Air.

Sangat disayangkan putusan MA tahun 2009 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ditaati pemerintah. Hal ini menjadi pelajaran buruk bagi daerah, justru aktor utama pendidikan tidak memberi keteladanan. Keteladanan adalah pilar yang sangat penting dalam pendidikan, di dalamnya ada kejujuran, komitmen, dan konsistensi. Sejak pengabaian terhadap putusan MA, pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangn terus saja terjadi dan makin canggih.

Makin lengkap rasanya, mentalitas menerabas, rakus, korup, dipertontonkan tanpa malu-malu oleh pejabat-pejabat yang harusnya memberi keteladanan, makin miris hati ini betapa kejujuran, keteladan itu mulai hilang. Termasuk pendidikan suatu lembaga yang sacral sarat dengan idealisme, nilai-nilai moral, kejujuran, justru lembaga ini kategori terbanyak perilaku korupsinya setelah Kementerian Agama.

Saat ini beban berat di sekolah, guru nyaris bekerja sendirian karena tidak kuat dengan tekanan yang berat harus mengorbankan martabat profesinya. Sekolah dikelilingi oleh lingkungan yang penuh KKN, kini makin sedikit kepala sekolah dan guru yang memiliki idealisme. Jika kebijakan yang salah terus dilanjutkan, prinsip-prinsip pendidikan di langgar pelan tetapi pasti potensi emas guru dan anak negeri akan mati sebelum berkembang.

Dengan kondisi pendidikan yang miskin kejujuran, komitmen, konsistensi, keteladanan, dan tanpa kesungguhan saat ini, harapan generasi yang berkarater kuat, beretos kerja, peduli mutu, disiplin, jujur, dan berdaya saing, harus menunggu lama, panjang, dan berliku. Setidaknya menunggu sehatnya mental masyarakat terutama pejabat-pejabat daerah. ( Sumber: Lampung Post, 27 April 2011)

Tentang Penulis:
Hadi Aspirin Ketua Yayasan Pendidik Insan Mulia (Yapim), penggiat FMGI Lampung

MST dan Kerusakan Jalan ‘By Pass’

Oleh Muhammad Karami

Membaca Lampung Post, 19 April 2011, berjudul Kapasitas Jalan By Pass Hanya 8 Ton, pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan Jalan Soekarno-Hatta (by pass) tersebut mengatakan bahwa kemungkinan umur efektif jalan by pass setelah pelebaran kurang dari satu tahun, akibat banyaknya kendaraan yang akan melewati jalan tersebut memiliki muatan sumbu terberat (MST) melebihi 8 ton. Sedangkan jika kendaraan yang memiliki MST 8 ton saja yang melewati by pass, umur efektif jalan tersebut sekitar 5 tahun.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis. Sebab, pertama, by pass adalah termasuk di dalam jaringan jalan lintas tengah di bawah wewenang Pemerintah Pusat (status jalan nasional), yang memiliki fungsi sebagai jalan arteri primer karena menghubungkan Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dengan PKN lain di Pulau Sumatera dan PKN di Pulau Jawa. Bagaimana mungkin jalan yang memiliki nilai sangat strategis tersebut hanya akan berumur 1—5 tahun?

Kedua, umur efektif perkerasan jalan lentur (flexible pavement) normalnya berkisar 10—15 tahun untuk daerah-daerah normal seperti di by pass. Dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan yang baik dan benar, umur tersebut pasti dapat tercapai. Dengan proyeksi umur jalan by pass 1—5 tahun sebagaimana pernyataan PPK tersebut, berarti telah terjadi pemborosan anggaran karena tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar lagi bagi penulis, di mana peran konsultan perencana (KP)? Mengapa KP tidak bisa merencanakan umur teknis jalan secara normal?

Pengaruh MST

Jalan by pass termasuk dalam kategori jalan klas III A (Keputusan Menteri Perhubungan No. Km 1 Tahun 2000). Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 dijelaskan bahwa MST jalan klas III adalah 8 ton.

Meskipun demikian, bukan berarti kendaraan yang memiliki MST lebih dari 8 ton tidak boleh melewati suatu ruas jalan. Karena dalam perencanaan jalan, telah diperhitungkan semua jenis berat kendaraan, baik yang memiliki berat total maksimum kurang dari 3 ton sampai 30 ton atau lebih. Berat total maksimum tersebut disalurkan atau dipikul oleh masing-masing sumbu kendaraan dengan persentase tertentu.

Dalam perencanaan struktur jalan dikenal faktor angka ekuivalen (E) beban sumbu kendaraan (metode analisis komponen) atau axle equivalent factor (AEF) menurut standar Road Note-31 Inggris dan standar AASHTO Amerika. Semua berat kendaraan atau berat sumbu hasil survei lalu lintas oleh KP sebelum jalan tersebut dilaksanakan pembangunannya, disamakan (diekuivalenkan) dengan muatan sumbu standar (MSS), misalkan 8,16 ton untuk metode analisis komponen dan metode Road Note-31. Dari nilai E atau AEF terlihat bahwa kendaraan yang memiliki berat sumbu 3 ton memiliki daya rusak 0,0183 kali dari muatan sumbu 8,16 ton dan sebaliknya kendaraan truk/trailer yang memiliki berat sumbu 16 ton memiliki daya rusak 14,8 kali dari muatan sumbu 8,16 ton.

Akibat dari perbedaan daya rusak tersebut. Di sinilah letak peran KP untuk merencanakan tebal dan kualitas setiap lapisan dalam struktur perkerasan jalan by pass. KP seharusnya telah memasukkan semua parameter perencanaan, di antaranya koefisien distribusi kendaraan, lalu lintas harian rata-rata, daya dukung tanah dasar, faktor regional, indeks permukaan, koefisien kekuatan relatif, dan angka ekuivalen itu sendiri. Di dalam parameter lalu lintas harian rata-rata masuk di dalamnya faktor pertumbuhan lalu lintas setiap jenis kendaraan dan faktor umur rencana jalan. Ini berarti bahwa selama umur rencana jalan, semua jenis berat kendaraan atau berat sumbu kendaraan telah diakumulasikan selama umur rencana jalan.

Melihat tingkat kerusakan jalan by pass dan di Provinsi Lampung sudah sangat menghawatirkan, sudah saatnya bagi penyelenggara jalan untuk lebih memperhatikan kualifikasi konsultan perencana serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan jalan dan manajemen perawatan jalan. Karena menurut hemat penulis, kerusakan jalan saat ini lebih banyak disebabkan oleh faktor kualitas pengerjaan jalan dan sistem manajemen perawatan jalan, bukan disebabkan oleh berat kendaraan yang melewati suatu ruas jalan. (Sumber: Lampung Post, 26 April 2011)

Tentang Penulis:
Dosen dan peneliti di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Unila



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,682,951 hits
April 2011
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930