Arsip untuk Mei 5th, 2011

Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Buruh

Oleh Aris Ali Ridho

Masalah perburuhan di Indonesia memang sangat rumit, kompleks, dan tidak pernah kunjung menunjukkan titik terang. Permasalahan perburuhan hanya dipandang sebagai problema amunisi politis yang keberadaan masalahnya dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik sesaat, sehingga masalah tersebut dibiarkan selalu ada dan tak kunjung tuntas.

Buruh merupakan salah satu komponen terpenting proses produksi dan kelangsungan usaha. Namun, selama ini keberadaannya justru kurang mendapat perhatian, bahkan selalu berada di bawah tekanan akibat regulasi pemerintah yang tidak memperhatikan nasib buruh.

Di tengah kehidupan yang semakin sulit, buruh hanya diberikan upah yang relatif rendah, tetapi di sisi lain, buruh selalu dituntut untuk meningkatkan produktivitas yang sedemikian tinggi dengan harapan mampu memberikan keuntungan besar bagi pengusaha. Sebuah fenomena ketimpangan yang mencolok antara upah yang diterima dan keuntungan yang diperoleh pengusaha melalui peningkatan produktivitas buruh.

Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melindungi hak-hak buruh dengan aturan-aturan yang dibuatnya seringkali tidak memainkan peranannya untuk membela hak-hak buruh. Pemerintah tidak pernah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk pengembangan kompetensi dan kesejahteraan buruh. Parahnya, pemerintah justru rela mengorbankan nasib buruh dengan mengatasnamakan investasi atau kepentingan investor.

Karena itu, tak mengherankan jika kemampuan dan tingkat kesejahteraan buruh masih jauh dari layak. Apalagi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak cukup mengakomodasi kepentingan buruh.

Oleh sebab itu, tidak salah apabila para buruh memanfaatkan momentum peringatan Hari Buruh untuk menyuarakan kepentingannya. Momentum ini tentunya menjadi harapan besar bagi para buruh kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan mereka serta mencari formula yang pas demi meningkatkan kesejahteraan serta menjamin kelangsungan nasib buruh. Terutama melalui salah satu RUU di bidang ketenagakerjaan yang tengah dibahas DPR, yakni RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

RUU BPJS yang telah tertunda selama 7 tahun hingga saat ini pembahasannya masih tersendat. Padahal, RUU tersebut nantinya dapat memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi seluruh warga Indonesia, khususnya masyarakat kecil. BPJS merupakan turunan dari UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang seharusnya sudah terbentuk pada 19 Oktober 2009. Akibat belum adanya BPJS ini, SJSN yang menjadi dasar hukum terbentuknya jaminan sosial masyarakat belum bisa diterapkan.

BPJS merupakan gabungan dari asuransi sosial dan bantuan sosial. Setiap warga nantinya membayar iuran untuk jaminan sosialnya, tetapi bagi yang tidak mampu akan dibayarkan pemerintah. Jenis program jaminan sosial itu, yakni jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. BPJS sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat kecil yang selama ini tidak terpenuhi kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan sosialnya oleh negara.

Selama ini memang pemerintah telah melaksanakan jaminan sosial dengan membentuk Jamkesmas bagi warga miskin dan Jamsostek bagi para pekerja. Akan tetapi, Jamkesmas lebih dapat dipahami bukan sebagai bentuk jaminan sosial, tetapi merupakan bantuan sosial atau charity yang tidak mengikat secara konstitusional. Sedangkan Jamsostek belum mampu meng-cover seluruh pekerja formal untuk berada di dalamnya.

Pemerintah penting untuk segera melaksanakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dengan segera mengesahkan RUU BPJS sebagai lembaga nonprofit yang menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS harus berorientasi mewujudkan sistem jaminan sosial yang lebih progresif. Amerika sebagai negara kapitalis pun ternyata masih memikirkan jaminan sosial bagi rakyatnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU BPJS.

RUU BPJS sudah selayaknya menjadi isu bersama seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat umum, DPR, LSM dan pers. Pasalnya, RUU ini menyangkut soal kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tentunya dapat kita pahami bersama bahwa tidak ada kesejahteraan tanpa jaminan sosial, karena pada dasarnya jaminan sosial dapat mengatur kesejahteraan buruh secara komprehensif. Semoga! (Sumber: Lampung Post, 3 Mei 2011).

Tentang penulis:
Aris Ali Ridho, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

Iklan

Peta Jalan Pencegahan Terorisme

Oleh Agust Riewanto

Publik kembali dikejutkan oleh tindakan teror bom bunuh diri di Masjid dalam lingkungan Kapolresta Cirebon Jawa Barat, baru-baru ini. Polisi telah menemukan pelakunya bernama M Syarif. Peristiwa ini sungguh telah menunjukkan gerakan terorisme di negeri ini kian radikal, karena bukan saja dilakukan dalam masjid saat berlangsung salat jumat, tetapi juga juga dilakukan di markas kepolisian sebagai simbol kewibawaan negara dan hukum.

Artinya nyaris tak ada lagi tempat yang sakral dijadikan sarana teror, bahkan suasana ibabadah sekalipun tak menjadi alasan haram untuk bertindak kekerasan. Sesungguhnya terorisme kini bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan dalam momentum apa pun. Budaya kekerasan, vandalisme dan radikalisme benar-benar telah bersemayam di sekitar kita.

Hadirnya kembali bom di Cirebon ini menunjukkan bahwa perang melawan terorisme dan radikalisme yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar persoalan dan masih membutuhkan kerja ekstrakeras dari semua kalangan. Upaya melawan terorisme bukan saja mencakup perangkat hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan juga agama menjadi sarana penting yang mesti kian terus dintegrasikan di negeri ini.

Teroris Kaum Muda

Yang sungguh menyedihkan sejak Densus 88 Mabes Polri dibentuk khusus untuk menangani gerakan kontraterorisme telah menangkap lebih dari 500 orang tersangka terorisme. Uniknya 80% di antaranya adalah kaum muda usia produktif. Ini menunjukkan betapa tindakan teror dan bersumber dari radikalisme ideologis telah menjadi tren di kalangan muda di negeri ini. Padahal sejatinya di tangan kaum mudalah kita berharap budaya insklusivisme, multikulturalisme, dan jiwa demokrat tertanam subur.

Mengapa tindakan terorisme perlu terus digelorakan kepada kaum muda sebagai musuh bersama? Karena perilaku teror meminjam ungkapan TP Thornton dalam Terror as a Weapon of Political Agitation (1964), adalah tindakan politik yang tak manusiawi yang menggunakan dalih kemanusiaan dan ideologis tertentu dengan menitikberatkan pada perilaku kekerasan.

Terorisme dikategorikan ke dalam kekerasan politis, setara dengan perilaku kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, geriliya dan pembantaian. Karena selain memiliki karakter kekerasan, menurut F. Budi Hardiman (2003) juga memiliki tujuan taktis, seperti: (1) memublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dimungkinkan; (2) alat katalisator bagi militansi atau mobilisasi massa; (3) menebar kebencian dan konflik interkomunal; (4) menciptakan iklim panik massa dan menghancurkan kepercayaan publik.

Karena itu tindakan teror selalu saja dilakukan di negeri ini kian hari kian tak jelas korban yang dituju seperti yang terjadi di Cirebon amat sulit ditebak tujuan konkretnya. Karena memang biasaya korban dari tindakan teror bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptkana perang urat saraf. Ada slogan yang terkenal di kalangan kelompok-kelompok teroris: ”bunuh satu orang untuk menakuti jutaan orang”.

Terorisme dan HAM

Tindakan teror dan kekerasan sebagai manifestasi idelogi yang praksis untuk meluapkan hilangnya kepercayaan publik atas apapun (pemerintah, aparatus negara, sistem hukum-politik-ekonomi dan budaya) jelas merupakan kontra kemanusiaan yang memandang keluhuran budi dan martabat sebagai roh dari pencapaian kemakmuran dan kebersamaan. Di titik ini maka aksi teror justru menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kendati demikian cara untuk memerangi terorisme tidak boleh pula melanggar hak asasi manusia HAM. Karena itu, rancangan untuk memelopori jalan bagi melawan aksi teror haruslah juga berdimensi humanis. Seperti dinyatakan oleh Kofi A. Annan (2002), ”While we certainly need vigilance to prevent acts of terrorism, and firmness in condemning and punishing them, it will be self-defeating if we sacriface other key priprities, such as human rights….” (Kendati kita tentu saja perlu selalu siaga untuk mencegah aksi-aksi terorisme, dan teguh dalam mengutuk dan menghukum para pelakunya, kita akan membuat diri sendiri kalah apabila kita mengorbankan priritas kunci yang lain, yaitu hak-hak asasi manusia…”).

Maka Mabes Polri terutama Densus 88 tidak dibenarkan melakukan tindakan melawan para aktivis yang diduga menjadi pelaku terorisme (siapa pun-di mana pun) tanpa bersandar pada kaidah universal HAM terutama dalam hal : (1) menangkap, (2) menggeledah; (3) menginterogasi; dan (4) menyidik mereka tanpa mengindahkan sisi kemanusiaannya yang diatur dalam mekanisme hukum internasional dan mandat dari UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan memperhatikan asas-asas dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia.

Karena realitasnya, sebagaimana dilakukan di banyak negara dalam melawan aksi terorisme melalui pemberdayaan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi para aktifis terorisme, hanyalah salah satu instrumen solusi dalam memerangi terorisme.

Peta Jalan Pencegahan Terorisme

Masih perlu dipikirkan peta jalan keluar dari ancaman terorisme (solution of road map) yang terintegrasi dalam melawan aksi terorisme ini:

Pertama, salah satu cara bisa dilakukan dalam memerangi tindakan terorisme adalah mengkaji secara serius variabel identitas guna menemukan potensi akar dan motif kekerasan budaya dalam suatu kelompok teroris. Setidak-tidaknya menurut James G. Kellas (1998) dalam The Politics of Nationalism and Ethnicity dan Ervin Staub (2000) merekomendasikan kajian secara serius kekristalan dari kelompok teroris dalam tiga identitas besar, yakni militansi religius, ideologi, dan etnonasionalisme.

Kedua, menurut Majid Tehranian (2003) dalam The Center Cannot Hold: Terorrism and Global Change, daerah yang memiliki indeks human development (HDI) rendah (miskin, bodoh dan apolitis) akan memiliki kecenderungan dekat dengan kelompok-kelompok teroris. Sebab utamanya adalah bahwa warga di kawasan ini merasa tidak mendapat keuntungan dari kemakmuran yang dijanjikan oleh proses pembangunan dan akses keadilan ekonomi. Karena itu, usaha ke arah pemahaman akar persoalan dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan merupakan persoalan paling mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam memerangi terorisme.

Ketiga, menanggulangi terjadinya gerakan terorisme (ante-factum) jauh lebih bermanfaat dan berdayaguna jika dibandingkan dengan memerangi secara sporadis (post-factum). Karena itu, di sinilah diperlukan upaya teknis mencegah agar terorisme tak mudah terjadi di sekitar kita. Cara yang dapat ditempuh adalah menghidupkan kembali solidaritas masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Ini sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Robert C. Trojanowicz (1994), yakni sebagai ”a philosophy of full service personalized policing”. Cara ini dapat diperluas menjadi semacam gerakan masyarakat untuk waspada bersama atas kemungkinan munculnya potensi teror di sekitar kita, seperti: di tempat-tempat bekerja, toko, kantor, pasar, sekolah, tempat ibadah, mall, taman wisata, hiburan, dan lain-lain.

Masyarakat perlu didorong untuk segera melaporkan pada pihak keamanan terhadap aneka kegiatan yang berpotensi mengundang aksi teror. Adapun program-program konkret pencegahannya yang akan diimplementasikan dalam pemolisian masyarakat harus berorientasi pada keperluan nyata komunitas bersangkutan: rasa aman di rumah, di lingkungan kerja, dan di lingkungan RT, RW dan kelurahan. Antara lain mulai dapat diprogramkan berupa peningkatan kewaspadaan dan kesadaran bila bertemu orang asing di rumah, di tempat kerja dan di daerah permukiman dan daerah usaha untuk segera mengamati perilakunya dan melaporkan pada ketua RT/RW.

Keempat, negara diharapkan juga berperan cukup konkret dalam menciptakan prakondisi-prakondisi bagi lahirnya aneka sistem politik yang kondusif dalam arti negara yang mengayomi dan melindugi warganya, seperti (1) legislasi yang efektif untuk menghukum provokator yang menebar kebencian antara agama dan golongan; (2) the rule of law dan jaminan keamanan dan hukum; (3) negara tidak berpihak pada kelompok dominan baik secara ekonomi-politik; (4) tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkecukupan; (5) kebijakan pemerintah berpihak pada nilai kosmopolitan dan keragaman budaya: dan (7) negara mendorong agar agama berfungsi meciptakan solidaritas sosial, kerukunan dan kebersamaan dalam tujuan kemanusiaan. (Sumber: Lampung Post, 2 Mei 2011)

Tentang Penulis :
Peneliti Hukum dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Perlindungan Pekerja Maritim Indonesia

Oleh Rasyid Salman

Maksud perlindungan terhadap pekerja maritim adalah untuk menjamin setiap pekerja maritim yang dipekerjakan, terlibat, atau bekerja pada jabatan apa pun di atas kapal selain kapal perang, memiliki kebebasan bergerak ketika berada di darat dan ketika memasuki wilayah negara lain, serta terjaminnya keselamatan dan keamanan dari ancaman terorisme dan perompakan bersenjata ketika sedang berlayar di laut.

Perlindungan pekerja maritim dapat diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan secara teknis maupun perlindungan fisik dengan jalan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pekerja maritim serta dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi risiko persaingan dengan pekerja maritim negara lain.

Di Indonesia, untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara dapat dipelajari dari tiga sumber utama regulasi terkait pekerja maritim Indonesia, UU No 37/1999 tentang Hubungan Internasional, UU No 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, dan UU No 1/2008tentangPengesahanKonvensi ILO No 185/2003 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut. Dalam tulisan ini akan diuraikan kelemahan-kelemahan dan kelambanan negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja maritim saat ini.

Empat Masalah Utama

Sampai saat ini empat masalah besar terkait pekerja maritim Indonesia antara lain: Pertama, masalah kesempatan kerja,karena Indonesia adalah penyedia pekerja maritim dan negara pengirim pelaut yang besar, tetapi belum memiliki akses ke pasar kerja internasional. Kedua, pekerja maritim Indonesia merupakan tenaga kerja yang mampu dan potensial menjadi pemasok devisa bagi negara yang besar, tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia dan daya saing yang masih rendah.

Ketiga, masih ada sebagian besar negara-negara yang menganggap pekerja maritim Indonesia sebagai kru berisiko tinggi (high risk crew member). Keempat, masalah perlindungan negara bagi pekerja maritim yang masih lemah dan lamban dari ancaman keamanan dan keselamatan pekerja maritim. Masalah-masalah lainnya seperti upah,kontrak kerja maritim, sertifikasi profesi maritim Indonesia, pemogokan, PHK sepihak, pesangon, kebebasan berserikat pekerja maritim, dan pekerja maritim asing adalah masalah-masalah yang sampai sekarang menjadi persoalan baik dari sisi perusahaan pelayaran maupun pekerja maritim.

Dari keempat masalah utama tersebut, masalah pemberian perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pekerja maritim Indonesia yang bekerja baik di kapal-kapal berbendera Indonesia maupun yang berbendera asing menjadi hal yang paling menonjol dan menjadi topik utama pemberitaan di berbagai media massa di Tanah Air akhir-akhir ini. Padahal, pekerja maritim memiliki peran yang sangat penting dalam proses ekonomi nasional, mengingat banyaknya jumlah pekerja maritim dan besarnya devisa yang dihasilkan dari sektor pekerja maritim tersebut. Dengan penghasilan yang cukup lumayan, otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja maritim dan keluarganya, dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Apabila pekerja maritim nyaman dalam bekerja dan mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah,produktivitas pekerja maritim akan maksimal.Mereka memiliki keyakinan dan pandangan bahwa negara dapat memberi perlindungan maksimal terhadap keselamatan dan keamanan mereka. Dengan demikian, strategi yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan kompetensi pekerja maritim yang dapat bersinergi dengan kebutuhan pasar kerja internasional dapat dimulai dengan beberapa cara. Pertama, adanya transparansi dalam memberikan akses informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan pelayaran bonafide secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja maritim dalam memberikan kontribusi devisa kepada negara.

Kedua, pekerja maritim Indonesia harus dapat merepresentasikan sebagai bangsa pelaut yang unggul yang dapat memegang teguh budaya bangsa menjadi pekerja maritim yang lebih positif, santun, dan bermartabat, sehingga dapat menghilangkan stigma pekerja maritim Indonesia sebagai pelaut yang memiliki risiko tinggi. Ketiga,menguatkan pekerja maritim yang sesuai dengan standar kompetensi pelaut internasional dengan membangun nilai-nilai berstandar maritim internasional, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing. Hal ini dapat memotivasi pekerja maritim agar lebih berorientasi kepada produktivitas.

Keempat, perlunya formula dan rencana aksi dalam mendorong pekerja maritim dalam meningkatkan pengetahuan tentang hukum perburuhan dan standar-standar perburuhan dan maritim internasional di kurikulum perguruan tinggi maritim di Indonesia. Meskipun demikian, upayaupaya tersebut sangat sulit diwujudkan bila dari dalam diri pekerja maritim itu belum memahami arti pentingnya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi diri dan kesadaran untuk melindungi diri mereka dari berbagai ancaman yang mungkin muncul.

Ancaman Perompakan Bersenjata

Adanya organisasi kejahatan di tengah laut,seperti terjadi di perairan Somalia, telah mengakibatkan risiko keselamatan jiwa bagi pekerja maritim dan kerugian besar bagi kapal-kapal yang melewati perairan tersebut cukup tinggi. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perusahaan pelayaran harus mengeluarkan biaya perjalanan dan keamanan tambahan yang cukup mahal,tidak terkecuali setelah kapal Sinar Kudus milik Pemerintah Indonesia ikut menjadi korban.

Dari sekilas uraian di atas jelas sekali bahwa banyak negara sampai perlu mengadakan patroli dan memberikan pengawalan secara militer terhadap kapal-kapal dagang mereka ketika melewati perairan tersebut. Opsi perundingan yang baru-baru ini membuahkan hasil merupakan langkah yang tepat dan sekaligus mene-rapkan opsi militer setelahnya. Namun, masalah keamanan ini masih perlu ditingkatkan lagi sehingga keamanan di perairan dapat benar-benar dinikmati pekerja maritim.

Mengingat perlindungan terhadap setiap warga negara di mana pun mereka berada menjadi tanggung jawab pokok negara dan merupakan amanat yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945,hak para pekerja maritim atas perlindungan diplomatik dari tindakan sekelompok orang yang melakukan tindakan sepihak harus dijamin. Menurut hukum internasional, setiap negara berhak untuk melindungi kepentingan warga negaranya dari pelanggaran oleh organ-organ negara lainnya, dan jika hukum negara itu secara tegas menetapkan perlindungan demikian, hak itu menjadi suatu kewajiban pemerintah terhadap warga negara.

Kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap pekerja maritim saat ini menjadi titik paling lemah, karena diplomasi yang lamban, terbatasnya sarana dan anggaran yang kita miliki. Ironis memang, sebagai negara maritim yang besar,tetapi kita tidak memiliki perlengkapan yang cukup untuk mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman yang akan muncul dan sering terjadi secara berulang-ulang, apalagi bila terjadi jauh di luar teritorial negara kita. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas khusus pengendalian kejahatan di laut mengingat lemah dan lambannya pemerintah menangani setiap musibah pembajakan dan perompakan bersenjata yang menyangkut pekerja maritim, sekaligus Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Sulawesi, yang masih rawan dan dapat menjadi incaran para perompak bersenjata di kemudian hari.

Pemerintah telah cukup banyak mengeluarkan berbagai regulasi,tetapi yang lebih penting dan utama adalah bagaimana pekerja maritim peduli untuk melindungi kepentingan dan keselamatannya sendiri ketika mereka memutuskan menjadi pelaut, bukan bergantung pada siapa-siapa. (Sumber: Seputar Indonesia, 3 Mei 2011).

Tentang penulis:
Rasyid Salman, Dosen ABFII Perbanas Jakarta

Meredam Terorisme

Oleh Marthin Fransisco

Terorisme sudah semakin menjadi-jadi di negeri ini.Apalagi Indonesia sebagai negara transit para teroris sangat rentan terhadap masuknya jaringan terorisme dari luar negeri.

Boleh dikatakan bahwa kasus terorisme ini sama populer dan bahayanya seperti kasus korupsi.Aksi terorisme yang terjadi di berbagai negara,termasuk Indonesia, telah melanggar HAM sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No 39/1999 tentang HAM. Pemerintah memang sudah berusaha menekan aksi terorisme.Namun,sepertinya usaha itu belum optimal.Terorisme bukannya dapat ditekan, malah kian berakar dengan sangat kuat. UU No 15/2003 sudah mengatur upaya pemberantasan terorisme.Pasal 15 jo Pasal 7 UU No 15/2003 sudah mengatur bahwa hukuman yang dimaksimalkan untuk orang yang melakukan tindak pidana terorisme adalah seumur hidup.

Jika dilihat dari konteks kekinian, beberapa UU yang menyangkut dengan terorisme sangat tak punya nilai kekuatan.Hal itu tampak dari masih adanya jaringan-jaringan teroris baru yang dibangun di Indonesia. Kondisi seperti ini tentu sangat membingungkan sebab jumlah dari teroris dan aksi-aksi teror di Tanah Air itu tidak berkurang. Doktrinasi dan perekrutan terhadap teroris makin menguat. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengantisipasi menyuburnya terorisme di Indonesia. Seharusnya pemerintah mengambil sikap lebih tegas lagi.Keberhasilan pemerintah membasmi beberapa gembong teroris seperti Noordin M Top merupakan prestasi yang patut dipuji.

Namun, pascakejadian itu,mulai dari bom buku, ditemukannya bom di dekat Gereja Katedral dan aksi bom bunuh diri M Syarif, masih menunjukkan bahwa kita lemah mengantisipasi aksi teror. Jika dilihat dari segi tindakan,terorisme merupakan kejahatan yang paling serius.Pasal 6 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa hukuman mati itu dapat dijatuhkan oleh negara untuk kejahatan yang paling serius. Dan Indonesia sudah meratifikasi ICCPR melalui UU No 12/2005. Pemerintah seharusnya tidak perlu lagi mempertimbangkan faktor kemanusiaan kepada pelaku terorisme.

ICCPR juga tidak mengakui hak pelaku kejahatan berat dan memberikan kewenangan yang bebas bagi negara untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat seperti terorisme. Tak hanya penegakan hukum, pemerintah juga harus menciptakan kondisi sosial yang baik yang mampu mencegah seseorang menjadi teroris. Mengacu pada kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, teroris adalah segelintir orang yang cenderung berasal dari kalangan bawah.

Karena itu, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak adalah salah satu upaya untuk mencegah aksi-aksi terorisme. (Sumber: Seputar Indonesia, 3 Mei 2011).

Tentang penulis:
Marthin Fransisco, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

SBY, “Mayday”, dan Jaminan Sosial

Oleh Salamuddin Daeng

Salah satu tuntutan yang paling mengemuka dalam aksi buruh 1 Mei (Mayday) 2011 di Jakarta adalah mendesak pemerintahan SBY untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Pemerintah dan DPR dituntut untuk segera mengesahkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini masih menggantung di DPR. UU BPJS sendiri adalah mandat dari UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UU SJSN merupakan UU yang disahkan di masa akhir Pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Itulah sebabnya beberapa anggota DPR-RI dari PDIP terkesan sangat aktif berkampanye soal UU ini dan mendesak pemerintah untuk segera menjalankan jaminan sosial berdasarkan UU ini. Bahkan, dalam aksi Mayday (Hari Buruh) kali ini beberapa anggota DPR dari PDIP ikut turun jalan mendesak pemerintah dan DPR agar segera melaksanakan SJSN.

PDIP jelas merasa “utang dosa” dengan tidak terlaksananya UU SJSN. Mengingat, UU ini dibuat dengan dengan biaya US$ 1 juta yang bersumber dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) dengan kode project number 35136-01.

Penanggung jawab proyek dari ADB ini adalah Michiel Van Der Auwera. Proses pembuatan UU ini juga melibatkan LSM asing dan konsultan luar negeri. Konsep jaminan sosial sebagaimana yang termuat dalam SJSN meniru sistem jaminan sosial yang digunakan di negara-negara Eropa.

Dalam perjalanannya, UU SJSN menimbulkan kontroversi di masyarakat. Mengapa? Sebab UU ini sangat menarik bagi kepentingan bisnis pada satu sisi, namun pada sisi lain berpotensi memberatkan dan merugikan masyarakat. UU SJSN merupakan konsep penggabungan antara sistem asuransi dan jaminan sosial yang kemudian disebut asuransi sosial. Konsep ini tentu saja sangat menarik bagi kepentingan bisnis, terutama perusahaan asuransi.

Setelah UU SJSN disahkan, DPRD Jawa Timur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan UU ini tidak mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah (pemda).

Ternyata, tuntutan DPRD Jatim dipenuhi oleh MK, yang dalam amar putusannya tanggal 31 Agustus 2005 menyatakan bahwa Pasal 5 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, berdasarkan keputusan MK tersebut, pemerintah daerah juga berhak menyelenggarakan jaminan sosial sendiri.

Namun, hingga akhir periode pertama pemerintahan SBY, UU SJSN tidak kunjung dilaksanakan, baik secara nasional maupun daerah. Sementara itu, UU BPJS juga tidak kunjung disahkan oleh DPR. Dengan demikian, praktis tidak ada jaminan sosial yang diselenggarakan secara terpusat di masa pemerintahan SBY. Padahal, pelaksanaan SJSN telah diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amendemen, yakni Pasal 28 H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2).

Selanjutnya, pada bulan Juli 2010, organisasi buruh dan kelompok masyarakat miskin yang tergabung dalam Koalisi Jaminan Sosial Pro Rakyat (KJSPR) kembali menggugat UU SJSN ke MK. Kelompok ini meminta MK membatalkan Pasal 17 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) yang berbunyi: Ayat (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.

Ayat (2): Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya, dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. Ayat (3): Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Ketiga pasal tentang pemungutan premi/iuran yang bersifat wajib dianggap membebani rakyat miskin dan kaum buruh. UU tersebut dinilai hanya akan menjadi alat bagi bisnis asuransi untuk menguras pendapatan buruh. Gugatan Koalisi Jaminan Sosial Pro Rakyat (KJSPR) hingga tulisan ini dibuat, masih dalam proses persidangan di MK.

Merugikan Buruh

Tidak kunjung dijalankannya jaminan sosial menyeluruh secara nasional menyebabkan hampir pada setiap peringatan Mayday para buruh menyuarakan tuntutan ini. Mayday tahun ini adalah yang ketujuh sejak UU ini disahkan. Namun, pemerintahan SBY tidak kunjung melaksanakan jaminan sosial yang dubutuhkan oleh rakyat, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Sementara itu, kaum buruh semakin panik di tengah tekanan krisis, jaminan kerja yang rendah, dan sistem kerja kontrak yang mengancam masa depan buruh. Selain itu, berbagai kebijakan perdagangan bebas seperti China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) telah membawa tekanan ekonomi yang besar, bangkrutnya industri nasional, dan PHK di mana-mana. Di tengah kepanikan tersebut, kaum buruh dipaksa memilih sandaran yang sangat rapuh, yaitu SJSN yang sangat kapitalistis.

UU SJSN tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga melanggar konstitusi. UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (2) memandatkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sementara itu, UU SJSN mengembangkan suatu jaminan sosial yang berbasis kepesertaan. Artinya, siapa yang mampu membayar akan memperoleh jaminan sosial dan, sebaliknya, siapa yang tidak mampu membayar tidak akan memperoleh jaminan sosial.

Seharusnya pemerintah dan DPR segera membuat suatu UU SJSN yang sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN harus direvisi secara total. Seluruh kepentingan asing yang ada di dalam SJSN harus dihilangkan. UU yang baru selain harus berlandaskan konstitusi juga harus mengabdi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang dan bukan kepentingan swasta asing. (Sumber: Sinar Harapan, 4 Mei 2011)

Tentang Penulis :
Salamuddin Daeng, peneliti di Institute for Global Justice (IGJ).

Siapa Peduli Nasib Buruh Tani?

Oleh Iwan Nurdin dan Usep Setiawan

Sebagian besar penduduk desa ialah petani gurem dan buruh tani
Peringatan hari buruh internasional (1 Mei) selalu diisi dengan aksi demonstrasi puluhan ribu massa buruh di kota-kota besar di berbagai belahan dunia. Untuk Indonesia yang masih agraris, di tengah gemuruh tuntutan buruh, soal buruh tani tampaknya belum banyak disuarakan.

Mari simak realitas sosial bangsa kita. Kawasan perdesaan dengan luas kurang lebih 80 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia, pada tahun 2009 dihuni 135 juta jiwa atau 57 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup di 67.172 desa. Yang menyedihkan, 16,56 persen penduduk desa hidup dalam kondisi miskin (BPS: 2010) dengan infrastruktur dasar yang minim.

Sebagian besar penduduk desa ialah petani gurem dan buruh tani. Dari 28,3 juta Rumah Tangga Petani (RTP), sebanyak 6,1 juta RTP di Pulau Jawa dan 5 juta RTP di luar Jawa adalah petani tak bertanah alias buruh tani. Dengan perhitungan kasar, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah bagian dari keluarga buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah bagian dari keluarga petani subsisten (Bonnie Setiawan: 2009). Siapa peduli nasib buruh tani?

Usaha pemerintah selama lebih dari empat dekade terakhir ialah menampung kelebihan tenaga kerja produktif asal perdesaan dengan menggenjot pertumbuhan sektor industri. Namun, agaknya usaha ini belum banyak membuahkan hasil. Terbukti, jumlah petani gurem dan buruh tani gurem di negara kita setiap tahun justru terus bertambah.

Apalagi cetak biru pembangunan industri nasional bertumpu pada relokasi industri dari negara maju dan utang luar negeri. Tidak mengherankan jika pembangunan industri nasional selama ini tak berelasi dengan pembangunan pertanian dan perdesaan yang dikembangkan.

Jebakan Kemiskinan

Munculnya fenomena buruh tani dengan upah uang secara formal mulai dikenal sejak hadirnya perkebunan dan industri gula di Jawa, khususnya melalui kontrak gula (suiker contract). Hadirnya industrialisasi pertanian dan perkebunan pada masa itu telah menggenjot secara fantastis nilai dan jumlah ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Hindia Belanda.

Namun, pertumbuhan tersebut tak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Bahkan, pertumbuhan petani gurem dan buruh tani terus meningkat dan menjamin ketersediaan buruh dalam sistem industri pertanian dan perkebunan milik penjajah (kolonial). Inilah yang menjadi salah satu dasar kesimpulan Gertz tentang gejala involusi pertanian dan sharing of poverty pada kehidupan petani Jawa.

Setelah kemerdekaan, dilahirkan pendekatan ekonomi politik untuk menyejahterakan petani gurem dan buruh tani melalui UU Pokok Agraria 1960, UU Pokok Bagi Hasil 1960, UU No 56/PRP Tahun 1960 yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan lahan oleh perorangan, dan PP 224/1961 tentang Land Reform. Regulasi ini semangatnya menyediakan tanah bagi buruh tani, petani gurem, dan para penggarap.

Sejak Orde Baru, pendekatan ini ditinggalkan karena dianggap memicu konflik politik, keresahan sosial, dan polarisasi di perdesaan. Orde Baru memilih investasi pertanian berbasis modal besar untuk pendukung revolusi hijau, minus pembaruan agraria.

Di era reformasi, investasi pemerintah di bidang sarana dan prasarana pertanian sangat sedikit dilakukan. Bahkan, hal ini diperburuk dengan pencabutan subsidi, pembukaan pasar bebas, dan liberalisasi sumber-sumber agraria seperti tanah, kebun, hutan, tambang, dan air kepada investor bermodal besar.

Walhasil jebakan kemiskinan bagi penduduk perdesaan, khususnya buruh tani dan petani gurem, semakin dalam. Tidak ada proteksi dan subsidi bagi kaum buruh tani dan petani gurem, sehingga kehidupan mereka terus memburuk. Lantaran hasil keringat dari bekerja di atas tanah pertanian tak lagi cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya, maka migrasi ke luar desa (bahkan ke luar negeri) sering kali menjadi pilihan yang terpaksa mereka ambil.

Industrialisasi Perdesaan

Tekanan global dan minimnya perhatian pemerintah telah membuat pertumbuhan pertanian amat lambat. Kontribusi pertanian terhadap PDB tahun lalu hanya 2,7 persen saja. Padahal, manusia yang terlibat di dalamnya hampir setengah dari total populasi. Pertumbuhan industri juga sangat lambat untuk menyerap kelebihan tenaga perdesaan.

Dengan persoalan yang demikian berat, menangani persoalan buruh tani dan petani gurem tidak dapat dijalankan dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan terobosan kebijakan yang bersifat lompatan jauh ke depan, khususnya tekait pembangunan pertanian dan pedesaan yang dipadukan dengan pembangunan perkotaan yang ramah terhadap rakyat miskin.

Yang perlu ditempuh ialah mempercepat industrialisasi pedesaan dengan dasar pelaksanaan pembaruan agraria atau pembaruan agraria. Pemerintah harus mendesain pembentukan badan usaha milik desa atau milik petani dalam wadah koperasi. Hal ini didukung penyediaan lahan, bibit, kredit murah, pendampingan, dan infrastruktur lain yang dibutuhkan.

Pengadaan lahan dapat dilakukan melalui penerapan PP No 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar serta melalui pembukaan lahan baru. Banyaknya buruh tani dan petani gurem dapat pula diselesaikan dengan pembangunan sistem pertanian terpadu. Pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan dalam badan usaha juga perlu disinkronkan.

Sangat dibutuhkan dukungan teknologi tepat guna untuk memperkecil ketergantungan pada input produksi. Sistem perlindungan pasar produk pertanian nasional juga mutlak dibutuhkan agar kaum tani punya kekuatan mandiri dalam menghadapi tekanan keras perdagangan internasional.

Lompatan jauh ke depan butuh kepemimpinan politik yang tangguh dan sungguh bekerja untuk rakyat. Bagaimanapun, membaiknya kehidupan kaum buruh merupakan indikator penting dalam memaknai kemerdekaan bangsa ini. Selamat hari buruh internasional 2011. (Sumber: Sinar Harapan, 4 Mei 2011)

Tentang Penulis :
Iwan Nurdin dan Usep Setiawan dua penulis adalah penggiat Konsorsium Pembaruan Agraria.

Saatnya Pendidikan untuk Rakyat

Oleh Agus Wibowo

Tanggal 2 Mei ini segenap komponen rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Pada momen peringatan kali ini, patut diajukan beberapa pertanyaan; Pertama, apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah sesuai dengan cita-cita para founding father? Kedua, langkah apa saja yang mendesak dilakukan pemerintah agar rakyat bisa menikmati bangku pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dikajirenungkan oleh para pemangku kebijakan pendidikan agar kembali ke “khitah” awalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bangsa yang cerdas, bermartabat, berdaya saing, kental pekerti luhur, dan memiliki kualitas tinggi adalah idaman pendidikan kita. Itu adalah harga mati, yang tidak bisa ditawar oleh pemangku kebijakan pendidikan. Itu adalah wasiat para bapak bangsa, yang harus direalisasikan oleh generasi penerus. Para bapak bangsa, ketika awal mula merintis korps pendidikan memiliki rancangan mulia sebagaimana disebutkan, di samping kesempatan mengenyam pendidikan rakyat seluas-luasnya.

Ki Hajar Dewantara, misalnya, melalui pawiyatan yang ia beri nama Taman Siswa berharap agar pendidikan bisa dinikmati seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Itu karena pendidikan, tulis Ki Hajar, adalah sarana/alat yang paling efektif untuk membangkitkan kesadaran, khususnya sebagai bangsa terjajah. Melalui pendidikan pula, lanjut Ki Hajar, akan terjadi proses humanisasi, pembukaan wawasan dan cakrawala sehingga output-nya tidak picik dan kerdil. Pendidikan juga membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir sifat alami kemanusiaannya (humannes).

Melihat fenomena sistem pendidikan kita saat ini, tampaknya gambaran cita-cita para bapak bangsa terdahulu belum tersirat. Dengan kata lain, jangankan merealisasikan amanat mulia para bapak bangsa, sistem pendidikan kita saat ini justru menciptakan kebodohan dan penjajahan-penjajahan model baru.

Komersialisasi

Jika boleh jujur, sejarah sistem pendidikan negeri ini lebih sering diwarnai kepentingan politik praktis dan kerdil segelintir pemangku kebijakan. Wajarlah jika sistem pendidikan itu tidak mampu melakukan hal-hal baru yang konstruktif dan mencerahkan. Alih-alih, sistem pendidikan kita senyatanya selalu diarahkan untuk membenarkan kepentingan penguasa. Pendek kata, sistem pendidikan kita selama ini lebih sering berada dalam penjara kekuasaan sehingga jangankan memberi pencerahan rakyat, mempertahankan jati dirinya saja sangat sulit.

Bukti yang bisa kita rasakan; lahirnya beberapa kebijakan pendidikan yang cukup elitis dan merugikan masyarakat. Ketika era Orde Baru, pendidikan hanya diarahkan untuk kepentingan para pemodal. Pendidikan ditujukan untuk mencetak para pekerja yang bisa dibayar dengan upah murah. Saat Orde Baru pula, kebebasan dalam dunia pendidikan, khususnya dunia kampus pun dipasung sedemikian rupa sehingga rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Ironisnya lagi, pascareformasi yang diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi dunia pendidikan, ternyata tidak beranjak dari persoalan-persoalan yang semakin parah dan amburadul.

Adanya kebijakan otonomi pendidikan, misalnya, yang kemudian memberikan hak sepenuhnya kepada setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, memberikan satu bukti konkret, pendidikan berada dalam jerat komersialisasi. Benar setahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) secara keseluruhan karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 (Media Indonesia, [1-4-10]). Dengan begitu, secara yuridis UU BHP sudah tidak berlaku lagi sehingga pendanaan pendidikan kembali menjadi kewajiban negara.

Meskipun UU BHP telah dibekukan, bentuk serupa masih terjadi dalam praktek pendidikan tinggi kita. Lewat payung otonomi, terbuka kesempatan bagi oknum perguruan tinggi (PT) untuk menerapkan caranya sendiri-sendiri dalam mengeruk pendanaan, seperti kenaikan biaya SPP, pemberlakuan jalur khusus, pungli, pendirian unit-unit komersial, hingga komersialisasi atas aset-aset kampus.

Selain itu, dengan dalih penyediaan software dan hardware pendidikan banyak PT dan universitas yang mematok biaya mahal. Tak terhitung jumlah PT dan universitas yang melakukan kebijakan itu, seperti salah satu PT kebanggaan Kota Yogyakarta. Awalnya, PT ini mendapat julukan ”kampus milik rakyat” karena biaya pendidikannya sangat murah dan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Saat ini, kampus rakyat telah berubah menjadi milik kaum berduit akibat biaya pendidikannya yang sangat mahal.

Jika semula biaya kuliah (SPP) hanya berkisar Rp700 ribu—Rp1 juta per semester, kini menjadi dua kali lipatnya. Belum lagi dengan dibukanya program swadaya, ekstensi, program kerja sama dan sebagainya. Pada program seperti itu, asal orang punya duit banyak, isi kepala menjadi urusan belakang dan sudah pasti masuk.

Akibat komersialisasi itu, kesenjangan semakin nyata; yang kaya semakin pintar dan dengan kepintarannya membodohi si miskin. Sementara, si miskin dan masyarakat kelas menengah ke bawah pada umumnya, akan terjauhkan dengan sendirinya dari dunia pendidikan—yang secara otomatis akan semakin bodoh dan mudah diperdaya. Ironis sekali bukan?

Mencermati kondisi bangsa yang demikian kritis itu, sangat tepat apa yang dikemukakan Mendiknas Mohammad Nuh (2011). Menurut Nuh, sudah saatnya perguruan tinggi (PT/universitas) memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat miskin untuk mengenyam pendidikan. Seruan Mendiknas itu sudah selayaknya didengar para pengelola PT, baik negeri maupun swasta, sebagai wujud kepedulian mereka terhadap masa depan dan kualitas bangsa.

Seruan Mendiknas itu sejatinya juga sesuai dengan beban konstitusi yang menjadi kewajiban pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tugas pemerintah adalah mencerdaskan dan mengangkat martabat bangsa melalui pendidikan. Sementara, Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional minimal sebesar 20%, yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan guna mencerdaskan rakyatnya sebagai amanat konstitusi.

Momentum Hardiknas

Melalui melalui momentum peringatan Hardiknas kali ini, sudah saatnya institusi atau lembaga pendidikan yang ada, mempermudah akses bagi segenap lapisan rakyat—yang memiliki aspirasi dan kepentingan untuk belajar. Ini menandaskan bahwa pendidikan sebagai bagian dari proyek pembebasan adalah hak setiap orang, maka semua orang bisa pergi ke sekolah atau terlibat dalam pendidikan secara formal atau nonformal.

Selain itu, sudah saatnya segenap elemen bangsa bersama-sama membenahi pendidikan nasional. Pendidikan harus dikembalikan pada tujuan awalnya sebagaimana dicontohkan para founding father pendidikan dahulu. Pertama, dalam proses pembelajaran misalnya, Ki Hajar menekankan pentingnya memahami bagaimana individu berbeda dengan yang lain (individual differences). Di sisi lain, memahami bagaimana menjadi manusia seperti manusia lain (persamaan dalam specieshood or humanness). Bagi Ki Hajar, proses pendidikan semestinya memberi tempat inside-out pemberdayaan diri berdasar paradigma, karakter, dan motif sendiri.

Dari konsep ini, jelas bahwa hakikat pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik lewat proses pendidikan agar mampu mengakses peran mereka di masa yang akan datang. Ini berarti, membekali peserta didik dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan sesuai tuntutan zaman menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu beranjak dari pesimisme prediksi bahwa seiring dengan meledaknya jumlah lulusan, mereka akan dihadapkan pada kesulitan mencari kesempatan kerja akibat tidak seimbangnya dengan lapangan kerja yang ada.

Kedua, untuk mencapai kompetensi sebagaimana disebutkan, maka semestinya kurikulum itu berisi pembelajaran yang humanis, dan menyediakan ruang bagi eksplorasi masalah kemanusiaan, serta membantu peserta didik menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Karena itu, perlu dikembangkan pembelajaran keahlian yang dibutuhkan (live skill) atau mungkin akan dibutuhkan guna menghadapi aneka masalah identitas, kekuasaan, dan keterhubungan. Selain itu, kurikulum mestinya juga berisi bagaimana menyelaraskan need for achievement, need for affiliation, dan need for power dalam pengembangan human relations. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2011. (Sumber: Lampung Post, 3 Mei 2011).

Tentang penulis:
Agus Wibowo, Pemerhati pendidikan, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,248 hits
Mei 2011
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Iklan