Arsip untuk Januari 25th, 2010

Pembumian Keadilan Substantif

Oleh Abd A’la

Hingga saat ini, hukum dan proses hukum yang berkembang di Indonesia belum menyentuh rasa keadilan yang sebenarnya. Keadilan masih jauh dari jangkauan masyarakat umum. Kasus penempatan Ayin (Artalyta Suryani) di ruang khusus yang cukup mewah di Rutan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kelambanan penanganan kasus Anggodo merupakan secuil dari wajah buram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi pemutarbalikan fakta pada kasus Prita yang dianggap memfitnah Rumah Sakit Omni International.

Semua itu terjadi karena penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat masih berkutat dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formal legal semata. Sejalan dengan itu rekayasa hukum menjadi aroma yang cukup kuat dalam hampir setiap penegakan hukum di negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan.

Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Suara orang atau masyarakat yang tertindas sebagai subjek yang sangat memerlukan keadilan nyaris terabaikan sama sekali. Orang yang selama ini mengalami ketidakadilan, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan kian jauh dari sentuhan dan rasa keadilan hakiki.

Bahkan, sering terjadi, atas nama keadilan, orang dan masyarakat pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan keadilan berwajah ambivalen yang terkelupas dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.

Teologi Keadilan

Kelemahan penegakan keadilan meniscayakan rekonstruksi dan pembumian keadilan dengan dasar-dasar etika-moral yang kukuh dan pemaknaan yang holistik. Rekonstruksi ini menjadi kondisi yang tidak terelakkan. Etika moral yang harus dikembangkan adalah moralitas transformatif yang dapat menyantuni masyarakat lemah dan tertindas, terutama dari sisi hukum.

Pada aras keindonesiaan, yang agama memainkan peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku masyarakat, nilai-nilai dan ajaran agama yang bersifat substantif, perenial dan universal mutlak dikembangkan sebagai pijakan rekonstruksi. Apalagi, pada dasarnya agama hadir untuk menghilangkan ketertindasan dan keterkorbanan.

Sebagai misal, ajaran Islam tentang monoteisme memberi arti bahwa semua manusia adalah setara. Karena itu, manusia -siapa pun dan apa pun jabatannya- harus dipandang dan diperlakukan sama. Keadilan dan kesetaraan perlu dijadikan tolok ukur utama dalam setiap komunikasi dan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lain. Keadilan adalah bagian dari monoteisme sehingga siapa pun yang membiaskan keadilan -sampai batas tertentu- bukan termasuk kaum beriman.

Nilai dan ajaran teologis substantif semacam itu perlu dikembangkan menjadi salah satu dasar utama pengembangan konsep dan penegakan hukum di bumi pertiwi ini. Nilai-nilai substantif keadilan ini perlu dimaknai secara sistematis, holistik, dan aplikatif. Keadilan teologis tersebut perlu disandingkan dengan nilai ajaran lain, semisal kebenaran, ketulusan, dan kejujuran. Dengan demikian, holistisitas pemaknaan keadilan dari berbagai sisinya dapat dicapai dan sekaligus dipertanggungjawabkan secara teologis, legal, dan kemanusiaan.

Pada agama-agama yang lain, nilai-nilai semacam itu juga perlu dirumuskan secara substantif dan transformatif. Dengan demikian, ketika dibawa ke ruang publik, nilai dan ajaran tersebut menampakkan universalitas yang sama-sama bervisi humanisme religius.

Ketegasan Pemerintah

Integrasi dan pembumian teologi keadilan ke dalam penegakan hukum sangat urgen untuk diagendakan. Jika tidak, keadilan hanya akan menjadi wacana semata dan tetap berada dalam langit angan-angan. Dalam kondisi ini masyarakat akan tetap dan selalu menjadi objek kekuasaan dan kepentingan. Hukum hanya milik orang-orang yang berduit, petinggi negara, dan sejenisnya.

Untuk menuju pencapaian itu, pemerintah niscaya memiliki komitmen kuat untuk pembumian keadilan substantif. Komitmen ini perlu segera diejawantahkan dalam realitas kehidupan bangsa. Di antaranya melalui upaya konkret melepaskan penegakan hukum dari kepentingan di luar kepentingan hukum dan keadilan. Nuansa politik kekuasaan dan sejenisnya yang sering mengintervensi penegakan hukum tidak bisa lagi ditoleransi. Biarkan hukum yang telah dilandasi moral teologis universal menyelesaikan persoalan sendiri.

Melalui komitmen itu pula, pemerintah hendaknya mau turun ke bawah, mau mendengarkan suara-suara mereka yang terkorbankan atas nama hukum. Betapa banyak dari mereka yang dizalimi para aparat dan penegak hukum. Pemerintah perlu menyadari bahwa sebagian mereka berada dalam sekat kebisuan yang berdinding tebal. Pemerintah perlu menguak sekat-sekat itu secara arif, dan dengan segala daya yang dimiliki, tanpa prejudice, prakonsepsi, dan sebagainya.

Berdasarkan temuan itu, pemerintah perlu mereformasi hukum dalam arti yang sebenarnya. Reformasi hukum yang memiliki nurani yang sisi-sisinya adalah keadilan. Dengan demikian, kebenaran akan tampak sebagai kebenaran kendati untuk itu pemerintah atau institusi yang lain bisa-bisa kelihatan bahwa selama ini lembaga tersebut belepotan dengan noda, atau bahkan hipokrisi. Noda ini pasti bisa dihapus melalui komitmen pemerintah untuk pembumian keadilan. Masyarakat pun dipastikan akan memaafkannya.

Melalui pembumian teologi keadilan para ranah penegakan hukum dan juga komitmen pemerintah untuk berpihak pada keadilan substantif, penegakan hukum yang bervisi dan berorientasi keadilan substantif diharapkan hadir nyata dalam kehidupan bangsa ini. (Sumber: Jawa Pos, 22 Januari 2010)

Tentang penulis:
Prof Dr Abd A’la MA , guru besar dan pembantu rektor I IAIN Sunan Ampel Surabaya

Iklan

Menunggu Giliran SBY

Oleh Saldi Isra

Sejak terbentuk pada awal Desember 2009, Pansus Bank Century telah memanggil sejumlah tokoh penting yang dinilai berperan dalam pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Di antara figur sentral itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur Bank Indonesia (saat ini Wakil Presiden) Boediono, mantan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Darmin Nasution, dan Marsillam Simanjuntak.

Selama pemanggilan tokoh sentral tersebut, suasana riuh rendah benar-benar menyelimuti Pansus. Selain karena posisi politik mereka, terdapat pertentangansejumlah keterangan yang dikemukakan. Bahkan ada keterangan yang menunjukkan pergeseran drastis. Ada kecurigaan, pergeseran keterangan sengaja dilakukan untuk menyulitkan Pansus dalam pena- rikan kesimpulan akhir.

Salah satu contoh pergeseran itu terkait peran Marsillam Simanjuntak dalam skandal pengucuran dana talangan kepada Bank Century. Keterangan Marsillam pada 13 Desember 2009 menyatakan, kehadirannya dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sesuai tugas yang diberikan Presiden kepada Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Marsillam secara tegas menyatakan, Presiden meminta dirinya bekerja sama dengan KSSK dalam kapasitas sebagai Kepala UKP3R. Penegasan Marsillam dibenarkan Sekretaris KSSK Raden Pardede (Republika, 19/1).

Namun, dalam perkembangannya, Istana membantah keterangan Marsillam dan Raden Pardede. Bantahan disampaikan Juru Bicara Presiden. Tegasnya, kehadiran Marsillam adalah dalam kapasitas penasihat Menteri Keuangan dan bukan perintah Presiden. ”Suara sumbang” Istana itu menyulut perdebatan luas di kalangan masyarakat. Apalagi, pascabantahan istana, sejumlah aktor yang dinilai berperan penting dalam skandal Century ”memperbaiki” keterangan mereka.

Berdasarkan perkembangan ini, beberapa anggota Pansus mengusulkan agar Presiden juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. Dalam berbagai perspektif, usul menghadirkan Presiden jadi masuk akal. Paling tidak, usul ini sejalan dengan pernyataan Presiden untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke akarnya. Apalagi, mantan Wapres Jusuf Kalla juga telah hadir memberikan kesaksian.

Posisi Presiden

Sebetulnya, jika semua anggota Pansus mau dan mampu menempatkan secara benar posisi presiden dalam sistem presidensial, seharusnya sejak awal sudah disepakati dan diagendakan kehadiran Presiden. Dalam sistem presidensial, presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah ke kekuasaan lain di luar eksekutif.

Dengan rentang kekuasaan yang begitu luas, jika dalam sistem parlementer obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen, dalam sistem presidensial obyek utamanya adalah presiden (Hendarmin D, 2007). Bahkan, Douglas Verney (1992) menyatakan, meski dalam sistem presi- densial tak satu pun lembaga negara yang menjadi fokus kekuasaan, peran dan karakter individu presiden lebih menonjol dibandingkan

peran kelompok, organisasi, atau parpol yang ada dalam negara.

Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden tak hanya sekadar memilih anggota kabinet, tetapi juga punya peran sentral dalam pengambilan keputusan di kabinet. Terkait hal tersebut, Arend Lijphart (1999) menyatakan, keputusan-keputusan penting dalam sistem presidensial dapat saja dibuat oleh presiden dengan atau tanpa pertimbangan anggota kabinet.

Merujuk pendapat itu, dalam sistem presidensial menjadi tidak masuk akal jika anggota kabinet dapat mengambil keputusan sendiri di luar pengetahuan presiden. Apalagi kalau keputusan yang diambil sangat strategis serta punya implikasi politik dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Jika diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan, posisi presiden berbeda dengan perdana menteri dalam sistem parlementer yang tidak memungkinkan perdana menteri membuat semua keputusan penting tanpa melibatkan anggota kabinet.

Kehadiran SBY

Sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut, UUD 1945 menempatkan presiden sebagai figur sentral. Setidaknya, posisi sentral itu dapat dibaca dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 4 Ayat (1) tersebut, UUD 1945 menempatkan wakil presiden dan menteri-menteri negara hanya sebagai pembantu presiden.

Jika dikaitkan dengan skandal Century, sebagai figur sentral, bangunan logika yang menolak kehadiran Presiden SBY sangat lemah. Pernyataan Sri Mulyani pada minggu-minggu pertama terbentuknya Pansus sebangun dengan logika posisi presiden dalam sistem presidensial. Secara substantif, Sri Mulyani menegaskan, semua tindakan Menkeu dalam pengucuran dana talangan ke Century tetap berada dalam kerangka sistem presidensial.

Logika posisi presiden dalam sistem presidensial menjadi salah satu alasan urgen kehadiran Presiden SBY di Pansus Century. Selain alasan itu, kehadiran tersebut juga menjadi keniscayaan karena banyak keterangan yang hanya mungkin diluruskan dan dilihat secara utuh jika Presiden SBY hadir.

Kehadiran Presiden SBY tidak hanya memberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas sejumlah keterangan yang mungkin saja merugikan. Yang tak kalah pentingnya, kehadiran Presiden SBY memungkinkan Pansus mengambil kesimpulan secara lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun, penarikan kesimpulan yang keliru berpotensi menghancurkan keinginan untuk menyelesaikan skandal Century sampai ke akar-akarnya. (Sumber: Kompas, 21 Januari 2010)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara; Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Gerhana Legitimasi

Oleh Tamrin Amal Tomagola

Gerhana Matahari pada 15 Januari 2010 agaknya mirip gerhana kredibilitas kepemimpinan presidensial Susilo Bambang Yudhoyono dalam 100 hari kepemimpinannya.

Gerhana Matahari, pekan lalu, tercatat sebagai yang terlama dalam milenium ketiga (Kompas, 16/1/10), sedangkan gerhana kredibilitas kepemimpinan presidensial SBY juga terlama sejak tahun 2004 dan kebetulan terjadi pada masa pemerintahan keduanya.

Selama ini, ada yang menilai SBY sebagai berdisposisi karakter ”staff’”, bukan posisi ”commander”. Padahal, sejak akhir 2004 ia dipilih rakyat untuk memegang kendali memimpin suatu negeri yang begini luas dan berpenduduk terbanyak keempat dunia.

Berbeda dengan psychological properties seseorang, yang selalu teramati setiap saat, seperti senyuman yang selalu tersungging, psychological dispositions pribadi tertentu hanya muncul, secara terpola, bila mendapat rangsangan pada waktu dan konteks tertentu (Morris Rosenberg, The Logic of Survey Analysis, 1968).

Seorang pekerja staf akan menampilkan respons yang berbeda dengan pemimpin yang berkarakter commander (komandan). Seorang pemimpin berdisposisi komandan, dengan tegas menunjuk arah yang dituju, memilih dengan cermat para pembantu yang mumpuni di bidang masing- masing, dan memberi kebebasan penuh kepada mereka untuk berkiprah maksimal menuju arah yang telah ditunjuk.

Sebaliknya, respons lumrah seorang yang terbiasa menjadi staf, termasuk pada saat krisis, adalah menelaah dulu rambu- rambu birokrasi secara njelimet. Pencermatan rambu-rambu aturan birokrasi itu bila perlu ditandai warna-warna tinta berbeda untuk menunjukkan derajat dan status yang berbeda dari berbagai pasal dan ayat perundang- undangan. Karena itu, kecenderungan normatif sangat menonjol pada pekerja staf. Mereka cenderung lambat mengambil keputusan, apalagi tindakan konkret.

Pekerja staf selalu dibayangi perhitungan safety first. Mereka baru berani bertindak bila benar- benar terjamin aman. Karena itulah, sama sekali tidak mengherankan bila seseorang yang berdisposisi staf selalu membutuhkan waktu lama sekali sebelum akhirnya bertindak. Di pihak lain, para komandan tidak pernah enggan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan (calculated risk-takers) dengan timing yang tepat dan terukur.

Kredibilitas mendung

Pada periode pertama pemerintahannya, kredibilitas SBY banyak tertolong gerak cepat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan berbagai program penyelamatan rakyat kecil, serta kebijakan keuangan yang cerdas, lugas, dan bersih oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Begitu peran kunci kedua bintang pendongkrak kredibilitas SBY ini absen atau goyah dalam masa pemerintahan kedua karena JK berpisah jalan dengan SBY dan Sri Mulyani ikut tercemar karena ”tertipu” oleh otoritas Bank Indonesia dalam skandal Bank Century, tak pelak lagi kredibilitas SBY mulai menurun perlahan tetapi pasti. Berbagai survei pendapat publik menunjukkan penurunan popularitas SBY secara signifikan.

Paling kurang ada tiga faktor kunci penyebab kian mendungnya kredibilitas presidensial SBY. Pertama, ditempatkannya orang- orang yang kredibilitas moral dan profesionalitasnya diragukan publik. Sedikitnya ada empat pejabat kunci kabinet yang kredibilitas moralnya dipertanyakan. Keempatnya, sebelumnya adalah pemimpin kolektif sebuah yayasan yang menerima sumbangan senilai 1 miliar dollar AS dari seorang buron koruptor. Publik cenderung menyamakan harkat integritas moral mereka dengan Jaksa Urip yang disuap oleh Ayin. Ironisnya, Jaksa Urip masuk penjara, sedangkan keempat orang itu malah masuk kabinet pada posisi kunci pula.

Kedua, tumpulnya kepekaan dan tiadanya prioritas dalam penggunaan dana negara. Salah satu yang paling ironis adalah dianggarkannya pembelian mobil super mewah bagi para menteri seharga hampir tiga kali lipat harga mobil dinas kabinet sebelumnya. Ini bukan contoh baik bagi asketisme yang menjadi tradisi para founding fathers republik ini, selain juga contoh tak sedap bagi tekad menurunkan emisi karbon yang dicanangkan SBY sendiri di KTT Perubahan Iklim Kopenhagen, Desember.

Belum lagi penyediaan pesawat kepresidenan serta renovasi pagar istana. Anehnya, biaya setara beribu-ribu sekolah dasar dan puskesmas itu disetujui oleh seorang Menkeu yang terkenal hati-hati dan lugas dalam pembelanjaan uang negara. Bantahan Juru Bicara Presiden bahwa SBY tak tahu-menahu dengan pos-pos belanja mewah tersebut justru semakin memendungkan kredibilitas presidensial SBY.

Akhirnya, yang tak kurang penting adalah kurang terlihatnya sikap untuk berdiri di depan. Dalam hampir 100 hari terakhir, alih-alih melindungi bawahan dan mengambil alih tanggung jawab sebagai komandan tertinggi RI, Presiden malah cenderung membantah keterlibatannya dalam kasus dan heboh Bank Century. Ia justru terkesan mengorbankan bawahannya. (Sumber: Kompas, 21 Januari 2010)

Tentang penulis:
Tamrin A Tomagola Sosiolog

Perlindungan Hukum Nasabah Korban Pembobolan Rekening (Bagian I)

Oleh Sulistyandari

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 25 Januari 2010. Bagian II, edisi Senin 1 Februari 2010. Bagian III, edisi Senin 8 Februari 2010.

 

A. Pendahuluan

Kejahatan dengan membobol rekening nasabah bank terjadi di Bali. Korbannya sekitar 18 orang dari beberapa bank. Total kerugian cukup besar, namun jumlah yang pasti belum dapat diketahui, dan korban pembobolan rekening nasabah bank terus bertambah karena sudah merambah ke wilayah lain seperti Medan. Berita yang sama ditulis pula oleh media cetak lain maupun disiarkan di media-media televisi.

Para nasabah yang menjadi korban maupun yang belum merasa resah, walaupun beberapa manager bank sudah berusaha menjelaskan bahwa kalau kesalahan ada pada pihak bank, maka pihak bank akan mengganti kerugian tersebut. Bicara masalah kesalahan dan penggantian kerugian adalah bicara ranah hukum. Siapa yang bersalah, dia harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Masalahnya siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut, dan bagaimana hukum mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah.

Pembobolan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata dasar ’bobol’ yang berarti jebol atau rusak. Pembobolan merupakan proses, cara perbuatan membobol. Dengan demikian yang dimaksud pembobolan rekening nasabah dalam kasus ini adalah suatu cara, proses merusak (bisa itu alat/sistem ATM/alat elektronik lainnya) yang tujuannya mengambil rekening nasabah yang tentunya jelas bukan menjadi haknya.

B. Pembahasan

1. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dapat disimak dari beberapa pasal UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan) sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro; dan/atau lainnya yang dipersamakan itu.

Dari pasal-pasal tersebut dapat terlihat bahwa hubungan bank dengan nasabah penyimpan berdasarkan perjanjian/kontrak yang disebut dengan perjanjian penyimpanan dana. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian penyimpanan dana diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Tidak ada ketentuan di dalam UU Perbankan bahwa perjanjian penyimpanan dana harus dibuat secara tertulis seperti dalam perjanjian kredit.

Perjanjian penyimpanan dana merupakan dasar hukum hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan. Oleh karena mengenai perjanjian diatur dalam KUHPerdata, maka ketentuan KUHPerdata (Buku Ketiga tentang Perikatan) khususnya tentang ketentuan umum kontrak/perjanjian berlaku juga bagi hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan, seperti ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal tersebut tersimpul antara lain asas pacta sunt servanda bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang, mengikat berarti para pihak yang membuat perjanjian berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian. Selain perjanjian penyimpanan dana itu sendiri sebagai dasar hukum hubungan bank dengan nasabah penyimpan, ketentuan hukum perbankan seperti UU Perbankan dan peraturan pelaksanaanya juga dapat merupakan dasar hukum hubungan bank dengan nasabah penyimpan.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan selain ada hubungan kontraktual, terdapat pula hubungan non kotraktual yang sering disebut dengan asas-asas khusus dari hubungan nasabah dengan bank. Menurut Zulkarnain Sitompul, asas khusus tersebut antara lain hubungan kepercayaan (fiducia relation), hubungan kerahasiaan (confidential relation), hubungan kehati-hatian (prudential relation). Menurut Munir Fuadi, ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain hubungan kontraktual yaitu (1) Hubungan fiducia (fiducia relation), (2) Hubungan Konfidensial, (3) Hubungan Bailor-Bailee, (4) Hubungan Principal-Agent, (5) Hubungan Mortgagor-Mortgagee, dan (6) Hubungan Trustee-Beneficiary. Lebih lanjut Munir Fuadi mengatakan akan tetapi, berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengatur hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidak-tidaknya ada dalam kebiasaan dalam praktek untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya hubungan dengan lembaga ‘trust’ yang merupakan salah satu kegiatan perbankan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hubungan nasabah penyimpan dengan bank terdapat pula hubungan non kontraktual, yang dimaksud dari hubungan non kontraktual ini adalah bahwa hubungan nasabah penyimpan dengan bank itu muncul bukan karena adanya kontrak/perjanjian, melainkan hubungan itu bisa muncul karena adanya hukum tertulis/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan dalam perbankan yang mengaturnya. Dalam peraturan perundangan perbankan di Indonesia, hubungan non kontraktual ini bisa dilihat antara lain dalam UU Perbankan, UU BI, berserta peraturan pelaksananya.

Tentang penulis:
Sulistyandari SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Email : putbung@yahoo.com

Menembus Batas Hukum

Oleh Saifur Rohman

Dalam pertemuan penulis Kompas, akhir Ramadan tahun lalu, Satjipto Rahardjo berpesan bahwa penciptaan karya tulis yang mengendap, jernih, dan tajam tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Memang, hingga tutup usia dalam umur 79 tahun, bila kita bersetia membaca tulisan-tulisannya, analisis terhadap kasus hukum yang terjadi di Indonesia diungkapkan dengan bahasa sederhana, tetapi mengentak. Boleh dikata, kecuali Satjipto, tak ada ilmuwan hukum mana pun yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan publik untuk masalah gawat dalam dua dekade terakhir di republik ini.

Kini dia telah berpulang, meninggalkan warisan intelektual tak ternilai. Buku terakhirnya, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009), merupakan sebagian kecil dari serpihan pemikiran yang dipresentasikan dalam pelbagai kesempatan. Melalui bahasanya sendiri, hukum progresif dimaknai sebagai ”prinsip-prinsip dasar yang menjadikan hukum sebagai perangkat menegakkan kemanusiaan (2009: 4)”. Hukum adalah alat, bukan tujuan.

Dia memberikan orientasi hukum kepada kita tentang apa yang seharusnya. Karena sebagai prinsip dasar, pemikirannya tentang hukum positif di Indonesia tak semata-mata merujuk pada UU dan pasal tertentu. Asas-asas pokok itulah yang membuat pemikiran-pemikirannya tak berhenti pada sosiologi hukum yang menguji korelasi praktik individu maupun institusi vice versa. Dia masuk ke wacana filsafat hukum dan mengusung humanisme baru dalam praktik hukum di Indonesia. Dia menjawab kebuntuan hukum selama ini yang berkubang dalam permainan kata-kata untuk mempertahankan kepentingan pribadi/ kelompok.

Humanisme hukum itu jelas mengingatkan pada buah pikir Protagoras (500 SM) dalam buku bertajuk Aletheia (kebenaran). Dikatakan, manusia adalah ukuran segala-galanya. Untuk mencapai itu, segala-galanya bisa digunakan untuk meneguhkan nilai kemanusiaan. Dalam pemikiran kontemporer, humanisme hukum mengkritik pragmatisme hukum Amerika Serikat yang berakar pada nilai praktis dan semangat pencerahan Jerman yang berakar pada akal sehat.

Kaitannya dengan pemikiran humanisme Satjipto, hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat kemanusiaan. Manusia tidak menghamba pada abjad dan titik koma yang terdapat dalam UU sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi.

Relevansi dengan nilai dasar kebangsaan, humanisme hukum model Satjipto berbicara tentang mewujudkan konsepsi adil sekaligus beradab, seperti sila kedua Pancasila. Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal UU.

Keadilan bukan tugas rutin mengetukkan palu di gedung pengadilan. Keadilan juga tak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas UU untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.

Mengkritik liberalisme

Gagasan ini sekaligus melampaui liberalisme hukum model John Rawls dalam Theory of Justice (1971: 65). Keadilan hukum menurut Rawls harus dibatasi oleh mekanisme institusional yang telah disepakati oleh masyarakat untuk mengikat kebebasan masing-masing individu.

Ukuran itu disebut nalar umum. Artinya, norma yang termaktub dalam UU cukup dijadikan landasan utama mengatur perilaku masyarakat yang sedang dan akan terjadi. Alhasil, perilaku diprediksi di dalam pasal-pasal yang diasumsikan berlaku melampaui ruang dan waktu.

Kelemahannya, asumsi-asumsi ini menyatukan antara nilai keadilan dan institusi keadilan. Keadilan hanya diserahkan pada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencarian di dalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file di meja penegak hukum yang harus diselesaikan.

Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, UUD (ujung- ujungnya duit), pasal karet, 86, dan penyelesaian di balik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan.

Humanisme hukum Satjipto memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proposisi tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktik ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini.

Satjipto membayangkan Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan terhadap yang lemah itu mutlak. Pesannya, manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk keadilan, tetapi atas nama pemberadaban.

Satjipto memang telah pergi, tetapi karyanya abadi. (Sumber: Kompas, 22 Januari 2010)

Tentang penulis:
Saifur Rohman, Ahli Filsafat dari Universitas Semarang

Titik Lemah Transaksi di ATM

Oleh Augustinus Simanjuntak

Sejumlah nasabah dari enam bank nasional mengaku telah kehilangan uangnya lewat mesin ATM (automatic teller machine) dalam waktu singkat. Uang para nasabah itu berhasil dibobol penjahat bank di 13 ATM yang kebanyakan locus delicti-nya berada di Denpasar, Bali. Enam bank yang nasabahnya menjadi korban (BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, dan BII) telah melaporkan kasus tersebut ke Bank Indonesia (BI).

Menurut BI, laporan adanya pembobolan ATM itu mulai diterima pada 16 Januari 2010. Bahkan, di salah satu bank yang dibobol, 236 rekeningnya sudah dibobol dengan nilai kerugian Rp 4,1 miliar (Jawa Pos, 21/1). Kejahatan tersebut diduga melibatkan sindikat internasional, sehingga kepolisian perlu ekstrakeras mengusutnya.

Yang jelas, fenomena pembobolan ATM berskala besar tersebut tentu cukup mengganggu kinerja dunia perbankan kita. Pertanyaannya, masih amankah ATM sebagai sarana transaksi?

***

ATM memang sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar nasabah bank dalam rangka transaksi secara mudah, nyaman, dan cepat. Misalnya, pengambilan uang, pembayaran, dan transfer dana antarrekening. Tidak heran, perputaran uang lewat ATM bisa mencapai puluhan triliun rupiah per hari. Namun, di tengah kian tingginya kebutuhan terhadap ATM, penjahat bank selalu berupaya mendahului kecanggihan teknologi ATM.

Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidakhadiran salah satu pihak, yaitu si pemilik ATM (bank), dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Transaksi selalu dilakukan sendiri (secara sepihak) oleh nasabah di mesin ATM. Problem besar bisa timbul jika kedudukan si nasabah dalam transaksi di ATM ternyata berpeluang digantikan penjahat bank dengan modus pencurian PIN atau memanipulasi kartu ATM si nasabah.

Adanya peluang penjahat tersebut merupakan bukti bahwa transaksi ATM kurang memenuhi syarat hukum. Berdasar pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW), setiap transaksi (perjanjian) bisnis wajib memenuhi syarat-syarat. Yaitu, ada kata sepakat di antara para pihak, para pihak mampu bertindak, ada objek transaksi, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau undang-undang.

Syarat kesepakatan dalam BW merupakan bentuk antisipasi si pembuat undang-undang supaya para pihak tidak mengalami risiko dirugikan. Karena itu, pembuat BW mengharuskan pihak-pihak yang bertransaksi perlu hadir atau connect satu sama lain dalam proses transaksi tersebut. Artinya, para pihak mengetahui keadaan objek yang ditransaksikan (sejumlah dana). Kehadiran itu dibuktikan adanya tanda tangan para pihak sebagai wujud persetujuan antar-persoon (orang) yang tidak bisa digantikan mesin.

Setiap proses menuju transaksi lazimnya diawali proses komunikasi atau negosiasi di antara kedua pihak yang menaruh perhatian masing-masing pada objek transaksi. Konsekuensinya, bila salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) atau cacat prestasi, pihak lainnya bisa menuntut ganti rugi. Secara objektif, kedua pihak bisa dengan sadar mengetahui apa yang terjadi pada proses transaksi dan bagaimana keadaan objek transaksi.

Hal seperti itulah yang tidak bisa dijumpai dalam transaksi di ATM. Salah satu pihak (wakil bank) tidak hadir dan tidak menyaksikan sendiri proses transaksi tersebut. Kehendak nasabah mengenai jumlah dan keamanan dana yang diambil tidak didahului komunikasi personal dengan pihak bank. Karena itu, apa pun respons mesin ATM terhadap perintah nasabah otomatis dianggap sebagai persetujuan pihak bank.

Ketidakhadiran pihak bank dalam transaksi seolah sudah diwakili mesin yang bisa saja dimanipulasi para penjahat bank. Padahal, mesin ATM tidak bisa disamakan dengan persoon yang bisa mewakili pihak bank (misalnya, lewat surat kuasa atau perintah). Ia tidak bisa melahirkan suatu kesepakatan yang subjektif dan terkontrol (sifat hati-hati). Karena itu, mesin ATM yang dibobol penjahat tidak bisa dipersalahkan atau digugat.

Secara hukum, mesin ATM bukan subjek hukum sebagaimana dipersyaratkan pasal 1320 BW, melainkan sekadar alat transaksi. Di sinilah letak lemahnya kedudukan hukum nasabah yang uangnya dibobol penjahat lewat transaksi ATM. Risikonya, pihak bank bisa saja mengelak dari tanggung jawab karena mereka tidak hadir dan tidak menyaksikan sendiri proses transaksi itu.

Kecuali, pihak bank memang mengakui adanya pembobolan dana nasabah setelah bank menelusuri bukti-bukti yang tercatat di mesin ATM tersebut. Di sini, beban pembuktian ada pada pihak bank, bukan pada nasabah. Transaksi yang tidak memenuhi syarat 1320 BW memang bisa mengarah pada risiko. Yaitu, pihak yang dirugikan (nasabah) tidak bisa menggugat ganti rugi kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian itu (bank).

Jadi, perlindungan nasabah sangat bergantung pada keadaan mesin ATM. Bank bertanggung jawab menyediakan mesin ATM yang paling aman bagi nasabah. Persoalannya, mampukah bank menyediakan mesin ATM yang tingkat keamanannya mendekati transaksi konvesional seperti di counter bank?

Lagi pula, jika nasabah bank memang merasa lebih aman bertransaksi di counter bank, bank tidak boleh mewajibkan rekening nasabah dimasukkan ke dalam jaringan ATM. Di counter bank, nasabah dan personel bank bisa saling ketemu langsung, tanpa memberi peluang sedikit pun kepada penjahat untuk mengganti posisi si nasabah dalam bertransaksi. Para pihak bisa saling mengetahui langsung nominal dana, tujuan, dan bukti tertulis setiap transaksi. (Sumber: Jawa Pos, 22 Januari 2010)

Tentang penulis:
Dr Augustinus Simanjuntak SH MH, dosen Fakultas Ekonomi UK Petra Surabaya

Menunggu Penyelesaian Ta’miriyah

Oleh Imam Syafi’i

Konflik internal di Yayasan Ta’mirul Masjid Kemayoran Surabaya (YTMKS) belakangan ini membuat kita semua prihatin, terutama warga nahdliyin. Sebab, tak banyak yayasan pendidikan yang didirikan dan dikelola orang-orang Nahdlatul Ulama (NU) bisa sesukses dan sebesar YTMKS yang menaungi TK, SD, SMP, dan SMA Ta’miriyah. Saat ini, siswa Ta’miriyah mencapai 2.500 orang. Rinciannya, TK (100 siswa), SD (600), SMP (700), dan SMA (hampir 1.000 siswa).

Keberhasilan membangun Ta’miriyah adalah berkat doa dan kerja keras pendiri, pengurus yayasan, serta guru-guru Ta’miriyah yang terus istikamah meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, sekolah Ta’miriyah bisa sejajar dengan sekolah swasta papan atas lainnya seperti sekarang. Keberadaan YTMKS semakin kuat setelah menteri hukum dan HAM mengesahkan akta pendirian yayasan yang dibuat notaris Wachid Hasyim SH No 6 Tahun 2008.

Sebab, PP No 63 memerintahkan semua yayasan harus menyesuaikan UU No 28/2004 tentang Yayasan. Jika sampai batas waktu (deadline) 6 Oktober 2008 belum menyesuaikan diri, yayasan dianggap bubar dan dibubarkan.

Sayang, surat keputusan Depkum HAM itu justru memicu konflik di YTMKS. Sejumlah orang yang tidak terakomodasi dalam kepengurusan yayasan baru merasa kecewa. Mereka kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Mereka minta pembatalan Surat Keputusan Menkum HAM No AHU-4962.AH.01.02.2008 yang mengesahkan YTMKS. Gugatan tersebut ditolak di pengadilan tingkat pertama, tapi dikabulkan di tingkat banding.

Upaya menyelesaikan konflik melalui jalur hukum patut diapresiasi. Itu sekaligus bisa menjadi pembelajaran pihak lain bahwa sudah bukan zamannya menyelesaikan persoalan dengan cara-cara tidak patut. Misalnya, gontok-gontokan, demo dan mogok mengajar, serta memprovokasi siswa untuk membela salah satu pihak yang bertikai.

Perlu disadari, yang bertikai bukan partai politik yang menghalalkan segala cara. Tapi, YTMKS adalah yayasan yang bertugas mendidik kader serta calon pemimpin bangsa ini. Jangan sampai cara-cara tidak patut tersebut diajarkan kepada anak-anak didik.

Melalui tulisan ini, saya ingin menggugah para pihak yang bertikai untuk sama-sama bisa mengendalikan diri sampai proses hukum yang melilit YTMKS benar-benar tuntas alias mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Saat ini, pengurus yayasan yang baru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sambil menunggu putusan MA, legalitas yayasan baru masih diakui. Mereka secara hukum masih sah, meski kalah di tingkat banding.

Itu berarti semua keputusan dan kebijakan mereka, misalnya mengganti kepala sekolah, mencopot guru, memungut SPP, dan ijazah yang diteken kepala sekolah baru, juga sah. Dalam sebuah konflik, selalu ada yang menang dan kalah. Bagi yang kalah, pilihannya ada dua. Keluar dari Ta’miriyah atau tetap di dalam, tapi harus patuh dan mengikuti pihak yang menang.

Karena itu, amat disesalkan adanya tuduhan bahwa beberapa guru ikut menyebarkan kebohongan dan mengajak siswa berdemo. Apalagi, sebagian di antara mereka berstatus guru bantu diknas. Mereka harusnya tetap mengajar dan tidak ikut kubu-kubuan dan politik-politikan. Jika tuduhan itu benar, pantas saja yayasan memecat para guru tersebut.

Mereka yang tidak segaris dengan yayasan baru sebaiknya bersikap legawa. Kalau saat ini terpinggirkan, mereka masih punya peluang kembali ke posisinya semula jika proses hukum kasus ini benar-benar sudah selasai dengan kemenangan di kubu mereka. Jangan sampai kedua kubu perang opini dan saling rekayasa melalui media massa.

Persoalan akan semakin runyam sekaligus menimbulkan kebingungan dan kegelisahan siswa dan wali murid. Syukurnya, siswa dan wali murid TK, SD, SMP, dan siswa SMA jurusan IPA Ta’miriyah tidak ikut terpengaruh gonjang-ganjing di SMA Ta’miriyah. Mereka tetap bisa melaksanakan belajar-mengajar dengan baik.

Sulit dibayangkan jika kedua kubu tidak saling mengendalikan diri. Sebab, proses hukum kasus ini akan berjalan lama. Keluarnya putusan MA kelak tidak otomatis kasus itu selesai. Seandainya pihak penggugat menang pun, tidak berarti YTMKS dianggap tidak sah. Masih harus dilihat lagi isi amar putusannya, apakah yang dibatalkan adalah keputusan Depkum HAM atau akta notaris yayasan. Jika yang dibatalkan adalah keputusan Depkum HAM, YTMKS bisa mendaftarkan lagi ke Depkum HAM.

Bagaimana jika yang dibatalkan keduanya? Tidak mungkin karena objek perkara PTUN hanya berupa beschikking, putusan tata usaha negara yang dibuat pejabat negara. Bukan yang dibuat oleh pejabat privat seperti notaris. Objek sengketa kasus ini adalah masalah administrasi tata usaha negara. Putusan PTUN tidak bersifat eksekutorial.

Ibaratnya, kemenangan hanya di atas kertas. Pihak penggugat masih harus mengajukan permohonan ke Depkum HAM untuk mencabut keputusan pengesahan YTMKS dengan dasar putusan PTUN yang dimenangkan itu. Ini juga butuh waktu tidak sebentar.

Selain itu, karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, Depkum HAM bisa saja mengabaikan putusan PTUN tersebut. Sekitar 90 persen putusan PTUN tidak bisa dieksekusi. Misalnya, kasus mantan Sekkota Surabaya M. Yasin. Dia tetap dicopot, meski PTUN membatalkan pencopotan itu. Kabarnya, pihak yang kecewa juga memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka minta pembatalan akta notaris YTMKS.

Namun, sekali lagi, upaya hukum perdata ini juga memakan waktu lama. Jangan sampai kemelut di Ta’miriyah ini seperti kasus yang terjadi di Unitomo Surabaya. Perguruan tinggi swasta tersebut butuh waktu tujuh tahun untuk mengakhiri konflik internalnya dengan biaya sangat mahal. Jumlah mahasiswanya merosot tajam dan beberapa orang yang bertikai dijatuhi hukuman penjara. Tidak ada yang menang karena sesungguhnya mereka semua kalah. Yang menang jadi abu dan yang kalah jadi arang.

Ta’miriyah bukan cuma milik mereka yang bertikai. Ta’miriyah milik ribuan siswa yang sedang menuntut ilmu di sekolah tersebut. Ta’miriyah juga milik warga Surabaya dan sekitarnya yang mendambakan adanya lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, berilmu, serta berakhlak mulia.

Ujian nasional SMA yang dilaksanakan Maret mendatang sudah dekat. Semestinya semua pihak ikut membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi unas. Namun, jika tidak bisa, jangan malah mengganggu dengan menarik siswa ke dalam pusaran konflik. (Sumber: Jawa Pos, 21 Januari 2010)

Tentang penulis:
Imam Syafi’i, Alumnus SMP Ta’miriyah, Pemred JTV



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,247 hits
Januari 2010
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan