Arsip untuk Januari 4th, 2010

Memprivatisasi Hukum, Menyingkirkan Keadilan

Oleh Adnan Topan Husodo

Tahun 2009 dilewati dengan berbagai peristiwa hukum yang dramatis, sekaligus menyedihkan. Kita tentu akrab dengan nama Prita Mulyasari, yang menulis unek-unek pelayanan rumah sakit lewat e-mail; Mbok Minah, yang mengambil tiga buah kakao tanpa izin pemilik; dan sederet wong cilik lainnya yang senasib dengan Prita dan Mbok Minah. Mereka harus berhadapan dengan hukum karena tindakan yang, menurut penegak hukum, dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Bahkan, untuk kasus tertentu, “korban” hukum tidak hanya orang kecil, tapi juga pejabat negara yang tengah berusaha menegakkan hukum, sebut saja dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Mereka adalah para korban hukum bercitra rasa teks kaku dan beraroma suap. Hukum yang bekerja dengan kacamata legal-formal, dilumuri oleh gula-gula uang sehingga memproduksi secara terus-menerus rasa ketidakadilan. Padahal, secara ideal, hukum menjadi alat untuk memperoleh keadilan. Sebuah ironi yang masih harus kita hadapi dalam sebuah rezim yang, menurut kabar, sudah demokratis.

Jika produk hukum adalah ketidakadilan, bangsa ini perlu mawas diri karena kebuntuan dalam mencari kebenaran akan dipecahkan dengan cara-cara yang tak beradab. Main hakim sendiri, kekerasan, dan berbagai cara apa pun yang mengarah pada vandalisme mengindikasikan reaksi atas kerja hukum yang juga serampangan. Karena itu, mengutuk masyarakat yang senang dengan tindakan main hakim sendiri adalah sebuah kekeliruan mendasar jika tidak menjawab persoalan krusial atas jatuhnya kredibilitas hukum di mata publik.

Hukum milik perorangan

Menyelidiki hancurnya citra hukum (dan penegaknya) dapat dimulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa hukum hanya berlaku untuk orang biasa? Jika diasumsikan proses hukum adalah netral, dalam pengertian berlaku untuk semua orang, maka dalam realitasnya, sejak awal hingga selesainya, proses hukum bisa diarahkan. Siapa yang mengarahkan, kebanyakan dari mereka adalah orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk menggerakkan hukum beserta aparaturnya. Hukum pada akhirnya tak beda dengan mesin-mesin berat yang digunakan oleh petugas Satpol PP untuk menggusur kios-kios liar pedagang kaki lima dan rumah-rumah kumuh di bantaran sungai.

Pendek kata, hukum di Indonesia telah diprivatisasi oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan formal maupun uang. Lihat saja dalam kasus “Cicak versus Buaya”, yang aktor utamanya, Anggodo, sangat lugas mengatur proses hukum di kepolisian untuk menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, dua pimpinan KPK yang dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran pidana yang tidak pernah jelas. Anggodo bak Kapolri tanpa seragam resmi dan tongkat komando tapi kekuasaannya bisa melebihi Kapolri yang sesungguhnya.

Anggodo dan orang-orang sejenisnya adalah perental hukum, menyewa penegak hukum agar berbuat dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Fakta, bukti yuridis, dan pasal-pasal pemidanaan dapat dikreasi sedemikian rupa supaya serasi dengan kebutuhan penyewa. Cacat hukum bisa menjadi sangat sempurna jika sudah disajikan dalam tuntutan dan dakwaan resmi di muka pengadilan. Dengan bahasa lain, hukum di Indonesia telah menjadi bisnis jasa. Anda memiliki banyak uang, berarti Anda bisa memakainya. Jika tidak, lupakan soal keadilan karena keadilan ditentukan oleh seberapa banyak Anda memiliki uang.

Sandera kekuasaan

Prita, Mbok Minah, dan KPK adalah sama dan senasib meski dalam ruang dan dimensi yang berbeda. Jika hukum konvensional sudah dianggap gagal menjalankan misinya, keberadaan KPK dimaksudkan untuk merehabilitasi ketidakpercayaan publik yang akut terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi. Pemulihan kepercayaan itu ditunjukkan dengan menyeret para pejabat negara ke pengadilan, mulai kepala daerah, mantan menteri, gubernur bank sentral, anggota DPR, hingga besan Presiden.

Namun tindakan KPK tampaknya membuat beberapa kalangan merasa tidak nyaman. Usaha menjegal KPK, yang telah mendapatkan kepercayaan publik yang cukup besar, berpuncak pada kasus Cicak versus Buaya. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah adalah simbol penganiayaan politik terhadap KPK yang telah terjadi terus-menerus.

Sejak awal hingga sekarang, sejarah KPK memang dipenuhi oleh intrik dan upaya penjegalan. Wewenangnya terus dipersoalkan, produk hukumnya digugat, dasar hukumnya di-judicial review, kinerjanya diragukan, dan pimpinannya dipidanakan. Dan mereka yang mempersoalkan KPK adalah elite politik, anggota DPR, pejabat kepolisian dan kejaksaan, serta pengacara terdakwa korupsi.

Coba tengok, tak satu pun bagian dari institusi negara yang ada memberikan dukungan terhadap KPK, kecuali putusan Mahkamah Konstitusi dan publik luas, termasuk pers. Ketika Bibit dan Chandra dipidanakan oleh polisi, yang berada di belakang KPK adalah publik dan media massa. Demonstrasi, protes di berbagai daerah, dan tekanan publik melalui pemberitaan wartawan sangat memberikan pengaruh atas keputusan politik di level elite. Karena itu, sangat lucu jika Presiden SBY dalam pidatonya menyatakan akan berada di belakang KPK tapi baru mengambil keputusan ketika tekanan publik kepadanya sudah sangat keras.

Utang budi

Secara umum, tak akan banyak yang berubah dari kinerja hukum pada 2010. Usaha mengincar dan menjegal KPK akan terus terjadi, seiring dengan lahirnya RPP Penyadapan, yang dirancang oleh Departemen Komunikasi dan Informasi. Secara substansial, draf tersebut tak ada yang mendukung penegakan hukum, kecuali sebuah agenda tersembunyi dari kekuasaan politik untuk “mengontrol” KPK.

Publik hanya dapat berharap banyak dari usaha penegakan hukum korupsi yang dilakukan KPK. Perlu dicatat bahwa penyelamatan KPK yang gemilang pada 2009 merupakan utang budi KPK yang harus dibayar kepada publik. Dukungan publik kepada KPK bukanlah cek kosong, karena di balik semua itu, ada harapan publik yang terus-menerus menyala dan KPK harus menjaganya supaya tidak redup ditelan kekecewaan. (Sumber: Koran Tempo, 31 Desember 2009)

Tentang penulis:
Adnan Topan Husodo, wakil koordinator ICW

Iklan

Masih Menarikkah Pilkada 2010?

Oleh Aristiana P Rahayu

Di pertengahan dan pengujung 2009, sejumlah pihak di Jawa Timur telah disibukkan dengan berbagai persiapan dan perencanaan strategi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010. Di Jawa Timur, setidaknya ada 18 kabupaten/kota yang akan menghelat hajatan politik itu. Sebanyak 18 daerah yang bakal menggelar pilkada tersebut adalah Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Blitar, Kediri, Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Sumenep, Situbondo, Ngawi, Jember, dan Ponorogo.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pilkada 2010 tentu diwarnai serangkaian prosesi kampanye yang rutin digelar dalam ajang-ajang kompetisi politik seperti itu. Mulai pengenalan para kadindat, pencitraan, penjualan program-program, penyelenggaraan “baksos” politik, hingga penggunaan politik uang. Namun, yang menjadi pertanyaan, masih menarikkah pilkada bagi masyarakat Jawa Timur?

Pertanyaan itu begitu mengusik karena saat ini sering masyarakat dihadapkan pada realitas prilaku para elite politik maupun pejabat publik yang mencederai rasa kepercayaan publik. Perilaku maupun kebijakan para elite politik kerap berseberangan dengan apa yang pernah dijanjikan saat berkampanye, ketika mereka telah berhasil duduk di kursi kekuasaan. Dalam berbagai kampanye pilkada, misalnya, hampir semua calon kepala daerah mendekati masyarakat dengan janji-janji program yang mengatasnamakan keberpihakan dan kepedulian pada nasib wong cilik. Namun, sering pula masyarakat dibuat kecewa karena para elite melupakan janji-janji yang dibuat sendiri itu. Satu contoh saja, janji APBD untuk rakyat yang pernah dijadikan slogan maut dan magnet politik bagi pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) ternyata hanya isapan jempol. Meski pada akhirnya beliau berdua berhasil duduk di kursi Jatim 1 dan 2, APBD Jatim yang tersusun belum berpihak pada kepentingan rakyat. Sebab, alokasi APBD untuk kepentingan birokrasi lebih besar daripada dana yang dianggarkan untuk keperluan publik.

Pengingkaran janji ditambah makin beratnya beban hidup masyarakat dalam segala kompleksitas persoalan sering menempatkan masyarakat pada kondisi apatis, penuh curiga. Akibatnya, mereka kemudian membentengi diri dengan menjaga jarak dan membangun rasa ketidakpercayaan pada para elite politik. Maka, yang terjadi kemudian, masyarakat cenderung tidak menggunakan hak politik untuk memilih para kadindat alias golput. Berdasar hasil beberapa pilkada, diketahui banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih alias golput. Bahkan, angka golput melebihi perolehan suara pemenang dalam pilkada itu.

Pilgub Jawa Timur pada Juli 2009 contohnya. Di antara lima pasangan yang bertarung di putaran pertama, tak ada satu pun yang hasil perolehan suaranya bisa menandingi jumlah suara masyarakat yang memilih untuk golput. Sedikit mengingatkan, saat itu suara terbanyak diperoleh Karsa (25,51 persen), kemudian Kaji (25,36 persen), SR (22,19 persen), Salam (19,39 persen), dan yang terakhir Achsan (7,55 persen). Sedangkan angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias golput sebesar 39,2 persen. Di Jawa Timur, besarnya angka golput tidak hanya terjadi pada pemilihan gubernur, tapi juga beberapa pilkada. Bahkan, dia pilpres pun, angka golput tergolong besar. Bahkan di Surabaya, pada pilkada Juni 2005 , besaran angka golput mencapai 50,35 persen. Tentu saja angka golput itu sangat perlu diwaspadai para peserta maupun penyelenggara pilkada mendatang. Selain bisa dijadikan tolok ukur berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pilkada maupun proses demokrasi di suatu daerah, tinggi atau rendahnya golput bisa digunakan sebagai parameter sebesar apa legitimasi masyarakat kepada kepala daerah yang terpilih.

Introspeksi Elite Politik

Sesungguhnya, tertarik atau tidaknya masyarakat pada prosesi politik semacam pilkada berpengaruh sekali dengan perilaku para elite politik maupun pejabat saat ini. Maka, ketika angka golput tinggi pada suatu daerah, tentu ada sesuatu yang salah. Meski akurasi data DPT juga menentukan besaran angka golput, tetap saja baik buruknya tindakan elite atau pejabat publik lebih dominan dalam memengaruhi besar kecilnya minat masyarakat untuk mengikuti politik seperti pilkada. Realitas itulah yang harus disadari para elite politik. Ketidakpercayaan publik yang tergambar dalam angka golput di setiap pemilihan daerah harus dilihat secara bijak, dengan introspeksi dan koreksi.

Oleh sebagian masyarakat, setuju atau tidak, saat ini dunia politik telanjur dilihat kotor. Panggung politik telah dipandang sebagai muara pertemuan segala bentuk strategi dan persekongkolan yang cenderung berupaya memperjuangkan kepentingan kelompok. Meski, praktiknya, politik sering membawa-bawa nama rakyat, keadilan, dan kesejahteraan wong cilik. Maka, ketika terjadi pengingkaran janji oleh para elite politik yang terus berulang, sesungguhnya ada nilai-nilai dalam kultur politik yang dihilangkan, yakni kejujuran dan rasa malu. Ironisnya, nilai-nilai penting (luhur) itu telah lama ditinggalkan sehingga politik saat ini dilihat sebagai alat (cara) kotor untuk meraih kekuasaan.

Talcott Parsons melihat bahwa sebuah kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi individu, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah diinternalisasikan, dan pola-pola yang yang sudah terlembagakan dalam sistem sosial (Parsons, 1990).

Maka, sesungguhnya, hal penting saat ini adalah mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut untuk hadir dalam setiap perilaku para elite politik dan pejabat publik. Itulah salah satu jalan yang harus ditempuh para pelaku politik agar masyarakat kembali menaruh kepercayaan kepada mereka. Pilkada adalah salah satu jalan untuk mengembalikan politik ke jalan yang benar. Nilai-nilai kebaikan, di mana pun tempatnya, pasti membawa kebaikan, begitu pula nilai-nilai keburukan (keserakahan, pengingkaran janji), yang cepat atau lambat akan membawa keburukan bagi yang melakukannya. Wallahu a’lam bishshawab. (Sumber: Jawa Pos, 2 Januari 2010)

Tentang penulis:
Aristiana P Rahayu, mahasiswa Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga

Mobdin dan Modus Pemborosan

Oleh Didik G Suharto

Di pengujung 2009, publik disuguhi berita dari para pejabat negara kita yang bisa membuat dahi masyarakat awam berkerut. Betapa tidak. Di tengah berbagai impitan yang dirasakan masyarakat dan kondisi APBN yang diperkirakan mengalami defisit Rp 98 triliun (1,6 persen dari PDB), pemerintah kita masih sempat mengganti mobil dinas menteri seharga lebih dari semiliar rupiah (Rp 1,2 miliar) per unit.

Terlepas beragam tanggapan yang mengomentari kebijakan kontroversial tersebut, ada satu pesan yang bisa disarikan. Yakni bahwa (elite-elite) birokrasi di Indonesia terbukti masih belum memiliki semangat untuk berhemat, khususnya dalam menggunakan anggaran negara.

Bukan hanya terjadi di tataran pemerintah pusat. Di tingkat pemerintah daerah, hal yang sama ternyata banyak pula dijumpai. Ironisnya, pemborosan anggaran itu tidak memiliki dampak meyakinkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pertanyaan sederhana, siapa yang bisa menjamin mobil dinas (mobdin) baru para pejabat akan meningkatkan kinerja mereka?

Sumber Pemborosan

Kasus mobdin hanyalah satu contoh dari sekian banyak praktik yang cenderung memboroskan anggaran negara. Praktik pemborosan anggaran pada realitasnya sudah jamak terjadi di lingkungan birokrasi. Karena itu, birokrasi kita seolah telah terjangkiti penyakit kronis menyangkut inefisiensi anggaran.

Apabila dicermati dan coba kita kelompokkan, paling tidak ada lima aspek atau modus yang bisa digolongkan sebagai sumber pemborosan anggaran.

Pertama, terkait pemberian fasilitas kedinasan. Kasus mobdin dan tunjangan perumahan anggota legislatif maupun tunjangan lain yang tak jelas output dan outcome-nya, termasuk pada golongan pertama ini. Bisa dibayangkan, berapa uang rakyat yang digunakan untuk membiayai fasilitas kedinasan yang tidak jelas efektivitasnya tersebut?

Sangat mungkin apa yang berlangsung di jajaran birokrasi merupakan bentuk ”warisan budaya” patrimonial governance. Yakni, elite-elite birokrasi masih sulit memisahkan kepemilikan pribadi dengan publik di satu sisi dan paradigma yang menganggap penampilan luar sebagai unsur penentu kewibawaan di sisi lain.

Hal itu yang kemudian mendorong elite-elite pejabat seakan berlomba-lomba dalam meningkatkan kuantitas/kualitas fasilitas dinasnya dengan memanfaatkan privilege yang mereka miliki. Serta mengeksploitasi kekuasaan selayaknya kekayaan pribadi meski dengan konsekuensi membengkakkan anggaran belanja pemerintah.

Penulis bukan mengatakan tidak perlu adanya aturan keprotokoleran. Tapi, apa arti aturan tersebut jika ujung-ujungnya tidak memberikan manfaat kepada publik?

Sumber pemborosan kedua yang tidak jelas manfaatnya adalah anggaran untuk perjalanan dinas. Termasuk di dalamnya anggaran untuk studi banding. Anggaran untuk perjalanan dinas setiap satuan kerja hampir dapat dipastikan memiliki jumlah signifikan.

Namun, efektivitas dari biaya perjalanan dinas tersebut patut dipertanyakan. Bukan rahasia umum lagi bahwa kegiatan perjalanan dinas atau studi banding sering tidak tepat sasaran.

Ketiga, pemborosan dalam pengadaan barang/jasa. Terutama barang/jasa yang tidak dipersyaratkan melalui pelelangan. Itu terkait indeks harga belanja pemerintah yang acapkali di atas harga pasar. Selisih harga itulah yang menyebabkan pemborosan anggaran dan memiliki potensi terjadi penyimpangan.

Keempat, paradigma para birokrat yang cenderung berorientasi ”proyek”. ”Proyek” lebih dipandang sebagai sumber tambahan pendapatan pribadi daripada kegiatan untuk menyejahterakan masyarakat. Fenomena birokrat yang cenderung mengejar proyek dapat diamati cirinya dari pengerjaannya yang relatif asal-asalan dan tidak jelas impact-nya.

Kelima, pemborosan yang secara nominal ”kecil”, tapi berlangsung terus-menerus. Bisa dikategorikan dalam praktik itu, antara lain, pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, pemanfaatan mobdin, telepon, atau komputer kantor untuk keperluan pribadi.

Persoalan Sistem

Selain kelima modus tersebut, ada sumber pemborosan besar-besaran, namun sifatnya given sebagai akibat gemuknya struktur birokrasi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah perlu mengeluarkan biaya besar dalam menggerakkan birokrasi. Terutama untuk menggaji para pegawai beserta pejabatnya.

Konsekuensi atas gemuknya struktur birokrasi tersebut bisa dilihat dari besarnya persentase alokasi belanja pegawai bila dibandingkan dengan belanja pembangunan, baik di pusat maupun daerah.

Bisa diartikan, sumber dari segala sumber pemborosan anggaran pemerintah berasal dari persoalan sistemik. Sistem penganggaran kita harus diakui masih lemah, khususnya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sistem yang ada juga belum menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, harus ada pembenahan menyeluruh terhadap struktur birokrasi dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memacu bekerjanya mekanisme birokrasi secara efisien.

Sangat disadari bahwa pembenahan itu dapat berdampak luas. Perlu keberanian ekstra untuk membuat perubahan karena berbagai resistensi amat mungkin terjadi.

Pemerintah pusat mempunyai peran strategis untuk memelopori budaya birokrasi yang efisien. Presiden SBY seyogianya dapat memberikan keteladanan, bukan hanya bermain retorika yang justru kontraproduktif terhadap upaya reformasi birokrasi.

Intervensi pemerintah pusat melalui penyusunan regulasi yang proefisiensi diyakini mampu ”meluruskan” praktik-praktik pemborosan anggaran. Dengan catatan, implementasi atas regulasi tersebut harus diiringi pemberian reward and punishment yang tegas.

Tanpa ada ketegasan sanksi, kecil kemungkinan efisiensi anggaran akan terwujud. Lihat saja, misalnya, walaupun Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 telah menyebutkan bahwa penyusunan program dan kegiatan daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, kenyataannya kepatuhan terhadap aturan tertulis tersebut masih jauh dari harapan.

Meski telah ditentukan pembatasan penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar, dan lokakarya, tidak sedikit pemerintah daerah yang justru membahas RAPBD-nya di luar daerah. Jadi, akhirnya semua kembali kepada persoalan moralitas individu. ((Sumber: Jawa Pos, 31 Desember 2009)

Tentang penulis:
Didik G Suharto, peserta Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Warisan Gus Dur

Oleh Jaya Suprana

Gus Dur telah tiada. Terlalu banyak kenangan dan pelajaran yang saya peroleh dari sahabat dan mahaguru yang sangat saya hormati, kagumi, dan cintai itu. Dari Gus Dur, saya mewarisi wawasan kearifan mengenai makna kenegaraan, keagamaan, dan kemanusiaan dalam hakikat yang murni dan sejati.

Saya terkenang bagaimana ketika menempuh perawatan hemodialisis akibat telah mencapai tahap gagal ginjal terminal, Gus Dur tampak selalu segar bugar, ceria, dan tetap bersemangat berkisah dirinya sempat resmi dituntut sebuah ormas untuk diadili dengan tuduhan menghina agama Islam lewat pernyataan bahwa Al Quran adalah kitab suci pornografis. Ketika saya menganggap tuduhan itu tidak benar, Gus Dur malah dalam gaya biarnisme nakal membantah: ”Biar saja, biar rame!”

Socrates

Gus Dur selalu mengingatkan saya kepada filsuf Yunani—tepatnya Athena— tersohor, Socrates, yang—menurut Plato— gemar melontarkan komentar-komentar humoristis yang sering keliru ditafsirkan sejumlah pihak tidak mau dan/atau tidak mampu memahami kandungan makna yang sebenarnya amat luhur.

Kini telah disepakati bahwa Socrates salah seorang filsuf terbesar yang pernah hidup di Planet Bumi ini dengan pengaruh signifikan terhadap pemikiran peradaban dan kebudayaan Barat. Namun, pada masa hidupnya menjelang akhir abad III sebelum Masehi, Socrates dicurigai, dicemooh, dikecam, dan dihina sebagai insan eksentrik suka bicara ngawur. Bahkan, akibat lontaran komentar yang keliru ditafsirkan, Socrates dituduh menghina agama dan lembaga penguasa hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh dewan juri pengadilan kota Athena pada tahun 399 sebelum Masehi.

Sementara itu, di Indonesia, pada tahun 2001 setelah Masehi, akibat berbagai sikap, perilaku, dan komentar yang keliru ditafsirkan, Gus Dur memang tidak dihukum mati, tetapi dipaksa lengser dari jabatan Presiden oleh MPR dan DPR yang pada masa itu masih memiliki kekuasaan untuk dengan sangat mudah melengserkan presiden.

Semasa hidup, Socrates dibenci kaum penguasa kota Athena sebab terlalu lantang dan terlalu terbuka melempar kritik terhadap sikap dan perilaku demokrasi semu pemerintah Athena. Demikian pula pada masa rezim Orde Baru, Gus Dur juga dibenci mereka yang sedang berkuasa akibat ketua ormas Islam terbesar di dunia ini berani mengkritik kediktatoran penguasa Republik Indonesia. Begitu benci rezim Orba terhadap Gus Dur, sampai konon muncul instruksi rahasia untuk—sama dengan Socrates—membunuh Gus Dur, tetapi—beda dari Socrates—sebelum niat itu terlaksana, rezim Orba telanjur lengser.

Akibat aneka ragam komentar kontroversial, Socrates dibenci dewan perwakilan warga Athena. Sama halnya dengan Gus Dur jahil menyamakan para anggota DPR dengan murid TK sebagai penyulut sumbu kebencian DPR terhadap Presiden!

Plato

Di dalam apologi tersirat kekaguman Plato terhadap Socrates sebagai tokoh yang berani menyatakan yang benar sebagai benar, yang keliru sebagai keliru, dan berani mengambil langkah-langkah kontroversial demi mempersembahkan yang terbaik bagi rakyat Athena. Sama halnya dengan para tokoh cendekiawan dan budayawan nasional dan internasional yang kagum terhadap sosok Gus Dur yang selalu gigih maju tak gentar menerjang kemelut deru campur debu bepercik keringat, air mata, dan darah demi menegakkan kebenaran di bumi Indonesia.

Pada masa Orba, Gus Dur paling berani secara terbuka memprotes kezaliman pemerintah. Hanya Gus Dur yang berani secara terbuka membela Arswendo Atmowiloto ketika menjadi korban ketidakadilan. Hanya Gus Dur yang berani membela kaum minoritas tertindas di Indonesia masa Orba kemudian setelah menjadi Presiden nyata memperjuangkan hak-hak kaum minoritas!

Hanya Gus Dur yang sadar bahwa urusan sosial dan pers sebenarnya bukan urusan pemerintah tetapi masyarakat sendiri, maka membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Namun— sama dengan nasib Socrates—perjuangan Gus Dur membela kemanusiaan dan menegakkan kebenaran di persada Nusantara sering tidak atau sulit dipahami masyarakat semasa hingga sering keliru ditafsirkan sebagai ulah negatif bahkan destruktif. Cuap-cuap Socrates menjengkelkan kaum penguasa kota Athena, sementara ceplas-ceplos Gus Dur ketika menjadi Presiden sangat ditakuti pimpinan Bank Indonesia sebab dianggap rawan mengguncang stabilitas moneter dan ekonomi nasional!

Sama dengan Socrates, Gus Dur semasa menjadi Presiden dituduh eksentrik, ngawur, bahkan membahayakan negara dan bangsa hingga akhirnya—meski tidak dibunuh seperti Socrates—dilengserkan dari jabatan kepala negara! Gus Dur layak masuk MURI sebagai orang yang paling sering dikelirutafsirkan, terbukti namanya saja sering disebut ”Pak Gus Dur” akibat keliru tafsir bahwa ”Gus Dur” sebuah nama, padahal istilah ”Gus” sebenarnya sebutan dialek Jawa Timur berbobot sudah sama terhormat dengan ”Pak”.

Warisan pesan

Dalam salah satu perjumpaan terakhir dengan sahabat dan mahaguru yang sangat saya hormati, kagumi, dan cintai, saya sempat bertanya mengenai apa sebenarnya yang keliru pada bangsa dan negara Indonesia pada masa kini. Gus Dur menghela napas sejenak lalu berkisah sebuah hadis Al Sukuni meriwayatkan dari Abu Abdillah Al Shadiq, ”Ketika Nabi Muhammad SAW menyambut pasukan sariyyah kembali setelah memenangkan peperangan, Beliau bersabda: ’Selamat datang wahai orang-orang yang telah melaksanakan jihad kecil tetapi masih harus melaksanakan jihad akbar!’ Ketika orang-orang terheran-heran lalu bertanya tentang makna sabda itu, Rasul SAW menjawab: ’Jihad kecil adalah perjuangan menaklukkan musuh. Jihad akbar adalah jihad Al-Nafs, perjuangan menaklukkan diri sendiri!” Terima kasih dan selamat jalan, Gus Dur! Selamat berjuang, bangsa Indonesia! (Sumber: Kompas, 2 Januari 2010)

Tentang penulis:
Jaya Suprana, Sahabat dan Murid Gus Dur

Perlunya Membentuk Dinas PKL

Oleh Binsar M Gultom

Mencuatnya kembali wacana perlunya membentuk dinas yang khusus mengurusi masalah pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya seolah menjadi kado akhir tahun 2009 bagi warga kota yang hidup dengan cara mengandalkan kegiatan ekonomi sektor informal ini (Metropolis, 30 Desember 2009). Karena itu, upaya untuk merealisasikannya perlu dikawal terus. Sebab, memberdayakan PKL sama saja dengan memberdayakan nasib kehidupan mayoritas warga kota.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pada 2010, penggusuran PKL bakal terus digencarkan. Apa sesungguhnya sasaran akhir kebijakan tersebut? Apakah untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang tertib, bersih, dan indah? Jika jawabannya ya, seluruh warga kota niscaya akan sependapat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Namun, perlu diingat, untuk menentukan paradigma dan kriteria terhadap makna ketertiban, kebersihan, dan keindahan sebuah kota, kita harus terhindar dari dominasi kaum borjuis kota. Karena itu, kontes wacana tentang PKL harus dibuka seluas-luasnya. Sebab, selama ini yang sering kita dengar dan rasakan, ada pemikiran yang menyatakan bahwa PKL dianggap sebagai pengganggu. Tak heran bila satu-satunya cara penyelesaian yang bisa dilakukan adalah menertibkan mereka.

Itulah yang dimaksud dengan dominasi wacana dari kaum borjuis perkotaan tersebut. Mereka yang menggeluti kajian kritik sosial sudah pasti akan berupaya membongkar dominasi itu. Terminologi ”PKL sebagai pengganggu” mengandung ideologi terselubung. Ideologi tersebut adalah kehendak untuk merebut ruang-ruang perkotaan sebagai ruang privat kaum berpunya.

Ujung pencapaiannya adalah ruang ekonomi perkotaan yang berbasis kapital. Selain itu, kota akan menjadi ruang kebudayaan bagi kaum berpendidikan semata. Bahkan, kota diharapkan akan diramaikan hanya dengan interaksi sosial dari komunitas yang merasa dirinya paling beradab.

Dengan dasar pemikiran tersebut, saya berhipotesis, jika pemkot suatu kota hanya bisa menggusur dan merelokasi PKL begitu saja, berarti sangat mungkin kota tersebut mulai terjatuh dalam ”pelukan” kaum borjuis. Akankah Kota Surabaya mengalami hal itu? Perlukah kita mengoreksi kebijakan Pemkot Surabaya yang gencar menggusur PKL? Bagaimana solusinya?

Jawab saya adalah ya, Surabaya cenderung berpihak pada kaum menengah ke atas. Kita perlu dan harus mengoreksi kebijakan pemkot tersebut. Solusinya, memberdayakan PKL secara sistematis.

Ada beberapa alasan yang bisa saya ajukan untuk itu. Pertama, PKL adalah unit kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang cukup signifikan bagi Surabaya. Secara implisit, pemkot sebenarnya mengakui hal itu. Buktinya, pada 2008, pemkot pernah memiliki rencana membangun 17 sentra PKL di berbagai wilayah. Anggaran dan bermacam skema pembinaan sudah dirancang untuk itu.

Namun, saya memandang kebijakan tersebut tidak cukup serius. Sebab, 17 sentra PKL itu ditangani berbagai dinas yang berbeda. Bila pemkot berkehendak mengembangkan kekuatan ekonomi itu, mengapa tidak membentuk sebuah dinas tertentu yang khusus menangani masalah PKL?

Anggaran untuk 17 sentra PKL tersebut sudah tentu cukup besar. Karena itu, pembagian alokasi penanganan sentra PKL ke bermacam dinas bisa jadi bakal menyisakan pertanyaan di benak publik. Apakah gagasan tersebut bukan sekadar proyek ”bagi-bagi” belaka?

Kedua, dengan adanya dinas PKL, jaringan perdagangan PKL yang telah tercerai-berai karena adanya penggusuran dapat terkonsentrasi kembali pada suatu tujuan tertentu. Ujung-ujungnya, daya tawar para PKL di hadapan pemkot akan terbuka. Mereka bisa mengontrol seluruh kebijakan pemkot menyangkut PKL. Sebaliknya, kita pun bisa menguji apakah PKL bisa bermaslahat bagi publik.

Ketiga, membentuk dinas PKL juga berarti menghindarkan kemungkinan adanya kegagalan sektoral. Maksud proposisi ini, dengan kebijakan yang berasal dari satu pintu, penanganan PKL akan lebih terintegrasi dan sistematis. Berbagai dinas yang diberi wewenang menangani PKL itu belum tentu bisa menyelami watak ekonomi informal masyarakat. Itu lebih penting disadari. Dinas-dinas terkait yang urusannya sesuai dengan jenis perdagangan PKL tertentu dapat dilibatkan sebatas konsultasi.

Keempat, pembentukan dinas PKL pemkot bisa mengoordinasikan peruntukan sebuah lokasi dan mencegah benturan visi dengan program dinas-dinas lainnya. Itu saya utarakan sehubungan dengan pengalaman wali kota Surabaya yang mencabut SK Wali Kota Surabaya No 3 Tahun 2005.

SK itu sebenarnya memberi izin kepada PKL untuk berjualan di kawasan-kawasan tertentu. Bahkan, dengan SK tersebut, para pedagang yang tercatat di dalamnya mendapat dana pinjaman dari pemkot. Tak tanggung-tanggung, untuk para PKL di kawasan Jalan Boulevard saja, telah diguyurkan dana bergulir Rp 300 juta. Namun, pada 2008, SK wali kota itu dicabut kembali. SK yang hanya berusia sekitar tiga tahun itu jelas bisa menjadi pelajaran.

Apakah pemkot menyadari bahwa pencabutan SK tersebut bakal ”menusuk” harga diri komunitas PKL secara keseluruhan karena adanya kesimpangsiuran terhadap nasib dan dana yang sudah disalurkan? Dulu, mengapa kawasan tersebut diperuntukkan bagi PKL? Apakah benar dana-dana itu telah diberikan kepada PKL?

Kelima, melalui sebuah dinas, keseragaman standar penanganan PKL di semua kawasan bisa dijamin. Kita butuh ketegasan, kejelasan, dan transparansi menyangkut hak serta kewajiban PKL. Sebab, PKL itu bukan sapi perahan.

Kerap kali kita mendengar isu tidak sedap yang berembus seiring penggusuran PKL. Sesungguhnya, PKL bukan tidak memahami permasalahan hukum yang muncul dalam aktivitas ekonomi keseharian mereka. Namun, hal tersebut dapat terus dilakukan karena mereka telah membayar ”pungutan-pungutan tertentu” terhadap pegawai pemerintah yang mengurusi permasalahan itu. Bukankah dana-dana yang dipungut secara tidak resmi itu dapat dikelola secara legal dan lebih efektif oleh dinas PKL?

Saya pikir, inilah saatnya kita membuktikan bahwa sektor ekonomi informal kaum miskin kota bukanlah sektor ekonomi yang bernilai pinggiran. Mereka juga berhak atas ruang kota ini. Bahkan, bisa jadi merekalah yang sebenarnya menghidupkan ekonomi Surabaya setiap hari. (Sumber: Jawa Pos, 31 Desember 2009)

Tentang penulis:
Binsar M Gultom, peneliti perkotaan Liga Berpikir Bebas (LBB)

“Gitu Aja Kok Repot”-nya Gus Dur

Oleh Abdul Munir Mulkhan

Pernyataan yang sering dipakai Gus Dur untuk mengomentari persoalan, sikap seseorang, atau lembaga, ”Gitu aja kok repot”, mengesankan sikap permisif. Mungkin itu pula komentarnya terhadap ribuan pelayat dan penziarah yang ingin mendekap makamnya.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, orang seperti Gus Dur tentu mulus melewati berbagai sensor malaikat di alam kubur. Boleh jadi seloroh penuh makna itu merupakan kunci suksesnya juga di alam pascaduniawi ini.

Menjelang malam tiba saat matahari melangkah ke pintu peraduannya hari Rabu, 30 Desember 2009, Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ke-4 RI, berpulang ke haribaan Allah, meninggalkan kita semua dalam labirin kehidupan tanpa ujung. Namun, seloroh dan canda guraunya yang selalu membuat pendengarnya tertawa lepas tercerahkan sehingga tak pernah lupa lelucon segarnya, bukan hanya karena lucu, tetapi juga karena penuh makna, akan selalu menyertai kita pada hari- hari menyusuri lorong tersebut. Tampak samar, tetapi jelas secercah cahaya di ujung labirin yang disulut Gus Dur itu bagaikan Sang Guru di depan ruang kelas yang sedang mengajar tentang kemanusiaan dan kebangsaan.

Begitulah, kenyelenehan Gus Dur sering melahirkan beragam tafsir yang keliru atau sama-sama benar ketika kata dan kalimat yang beliau pakai menerobos pemaknaan konvensional. Orang sering itu sebut sebagai perilaku ”wali” yang nyulayani adat (unik) atau tampilan manusia bukan hanya di maqam (tahapan sufi) tertinggi, tetapi juga melampaui maqomat.

Gus Dur dengan penuh percaya diri mengaku sebagai memiliki darah China, Dayak, Pasundan, Batak, darah segala suku dan etnis yang terasa aneh dan tidak masuk akal bagi banyak orang. Namun, itulah cara Gus Dur berempati dengan segala ragam budaya dan etnisitas, juga religiusitas. Tokoh puncak NU ini dengan enteng menyatakan kekagumannya kepada tradisi organisasi Muhammadiyah, akan mengembangkan tradisi itu saat berhadapan dengan aktivis gerakan ini tanpa kehilangan ke-NU-annya.

Syekh Siti Jenar

Wafatnya Gus Dur menyentak kita semua meski sudah cukup lama beliau sakit. Suasana itu membawa penulis menerawang ke masa pertama bertemu di sebuah hotel di kawasan Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, sebelum Gus Dur menjabat Ketua PB NU. Kenangan ini menuntun penulis ke masa-masa bercanda di sekeliling meja kerja Gus Dur di kantor PB NU bersama Ahmad Dhani, Holland Taylor (CEO LibForAll), dan beberapa wartawan.

Cengkerama sesaat setelah LibForAll Foundation memberi penghargaan kepada si Raja Dewa, Ahmad Dhani, tiba-tiba disela pernyataan seorang teman, ”Gus, inilah orang yang memopulerkan kembali Syekh Siti Jenar!” sambil menunjuk dan menyebut nama penulis. Gus Dur berkata, ”Mas Mulkhan!” begitu Gus Dur memanggilku, ”dari garis ayah, saya ini keturunan Syekh Siti Jenar lho!” Saya pun segera menimpali, ”Wau, kalau begitu Gus Dur sesat!” setengah menghardik walaupun jujur saya sedikit khawatir menunggu reaksinya. ”Biar saja, gitu aja kok repot,” kata Gus Dur seperti tak peduli yang membuat kami semua tertawa lepas. Inilah keunikan sikap Gus Dur yang sulit dicari padanannya di negeri ini.

Beberapa tahun kemudian, penulis bertemu kembali dengan Gus Dur dalam seminar tentang Pancasila di Universitas Parahyangan, Bandung. Tiba gilirannya, Gus Dur menjelaskan bahwa dirinya adalah keturunan raja-raja Pasundan. Ketika seorang ahli sejarah Pasundan meragukan dan meminta informasi tentang referensi kebenaran pernyataan Gus Dur tersebut, dengan enteng Gus Dur menjawab bahwa sumbernya ialah Ki Juru Kunci. Mendengar penjelasan tersebut, peserta seminar pun tertawa lepas. Lebih lanjut, Gus Dur menjelaskan bahwa dirinya merupakan keturunan Kiai Kasan Besari dari Tegalsasi Ponorogo, guru sang pujangga Ronggowarsito.

Tak mau kalah dengan Gus Dur, penulis segera berkata, ”Jelek-jelek Gus, saya ini adalah cucu buyut Kiai Kasan Besari.” Mendengar itu, Gus Dur hanya berdehem kecil. Penulis melanjutkan, ”Jika Gus Dur bertanya apa buktinya, buktinya adalah Ki Juru Kunci.” Spontan Gus Dur berkata, ”Wah, yen ngono awake dewe iki sih sedulur, sih sedulur! (Wah, kalau begitu kita ini masih saudara/ keluarga!).”

Beberapa minggu kemudian muncul tulisan Gus Dur di sebuah harian ibu kota tentang Islam kebangsaan dan kemanusiaan. Dari Kiai Kasan Besari itu, urai Gus Dur dalam artikel itu, lahir generasi Islam kebangsaan dan kemanusiaan melalui dua alur, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari alur NU lahir beberapa ulama besar yang menurunkan tokoh seperti Gus Dur sendiri. Sementara dari alur Muhammadiyah, menurut Gus Dur, menurunkan elite gerakan seperti Kahar Muzakkir, Syafii Ma’arif, dan penulis sendiri. Begitulah gaya Gus Dur menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan Islam yang rumit menjadi sebuah kisah yang yang mudah dicerna, diingat, dan dipahami oleh semua kalangan.

Nasionalisme Islam yang humanis, toleran, dan pluralis, menurut Gus Dur, bisa dilacak dari kisah sejarah dan legenda tentang Kiai Kasan Besari tersebut. Itulah barangkali salah satu warisan paling berharga Gus Dur yang perlu dicermati dan dikembangkan.

”Selamat jalan, Gus!” Semoga kelak kita dipertemukan dalam perjamuan Tuhan di kampung surgawi. ”Gitu aja kok repot!” (Sumber: Kompas, 2 Januari 2010)

Tentang penulis:
Abdul Munir Mulkhan, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Mantan Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Anggota Komnas HAM

Bapak Pluralisme Indonesia

Oleh Mustofa Liem

Indonesia kehilangan salah seorang tokoh terbaiknya, Abdurrahman Wahid. Gus Dur -sapaan populer Abdurrahman Wahid- mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Rabu, 30 Desember 2009, pukul 18.45. Beliau telah dimakamkan di Jombang pada Kamis, 31 Desember 2009, pukul 13.00.

Gus Dur memang tokoh multidimensional yang dimiliki banyak kalangan, termasuk etnis Tionghoa. Tidak heran pendiri Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (Inti) Michael Utama Purnama mewakili warga Tionghoa Indonesia menyampaikan dukacita mendalam. Pria yang mengenal Gus Dur sejak 1979 itu mengatakan sepantasnya jika warga Tionghoa berdoa dan berduka. Sebab, Gus Dur adalah satu-satunya tokoh yang selalu berdiri dan membela hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia yang kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Karena berutang budi yang tak terkira kepada Gus Dur, Michael bahkan telah merekomendasikan imbauan kepada semua warga Tionghoa di tanah air untuk membatalkan rencana pesta tahun baru (Jawa Pos, 31/12/2009).

Peran Gus Dur

Berkat Gus Dur, segala bentuk diskriminasi bahkan ”cultural genocide” yang dilakukan pemerintah Orba dihapus. Itu tidak berlebihan. Seperti kita tahu sejak Soeharto berkuasa pasca 1965, semua kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa tidak boleh dilakukan lagi, termasuk Imlek. Larangan itu tertuang dalam Inpres No 14/1967. Pelarangan jelas suatu bentuk diskriminasi negara karena lewat dukungan regulasi, etnis tersebut dianggap tidak setara. Etnis Tionghoa hanya dijadikan minoritas perantara atau middleman minority (meminjam istilah sejarawan Kwartanada dari National University di Singapura). Perantara di sini, maksudnya, golongan Tionghoa hanya dimanfaatkan sebagai perantara atau mesin pencetak uang atau binatang ekonomi. Peran seperti itulah yang gampang memicu konflik karena dianggap Tionghoa oportunis dan pro penguasa.

Syukurlah, lewat Keppres RI No 6/2000, Presiden Gus Dur, si Bapak Tionghoa Indonesia, mencabut inpres yang memarginalkan etnis Tionghoa di segala bidang dan hanya menjadikan etnis Tionghoa sebagai binatang ekonomi. Megawati menindaklanjuti Gus Dur dengan mengeluarkan Keppres No 19/2002 yang di antaranya meresmikan Imlek sebagai Hari Libur Nasional (Imlek resmi libur nasional mulai 2003).

Jaminan Kesetaraan

Malah pada era SBY, berembus angin segar bahwa etnis Tionghoa sungguh diterima sebagai bagian integral bangsa ini. Ada regulasi yang menjamin kesederajatan atau kesetaraan etnis Tionghoa dengan anak bangsa yang lain. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lewat UU itu, tidak ada sekat-sekat lagi antara pribumi dan nonpribumi. Siapa pun, termasuk etnis Tionghoa yang lahir di negeri ini, adalah WNI.

Dengan iklim yang kondusif di era SBY, jelas setiap etnis Tionghoa di negeri ini ditantang untuk menunjukkan kontribusi lebih positif ke depan. Peran perantara sebagai binatang ekonomi yang berkonotasi negatif jelas harus dilepas. Tapi, peran perantara yang bisa menjembatani kepentingan banyak elemen bangsa mutlak harus diambil. Mengapa? Pasalnya, etnis Tionghoa di negeri ini tidak bisa dikait-kaitkan dengan agama tertentu karena Tionghoa di negeri ini bisa beragama apa saja (mulai Kristen, Tao, Buddha, Islam, Konghucu). Itu jelas posisi yang strategis.

Peran menjadi jembatan itulah yang dulu selalu dimainkan Gus Dur. Hidup Gus Dur, kalau direnungkan lebih dalam, memang merupakan jembatan yang mencoba menghubungkan banyak orang agar bisa menjalin komunikasi setara, setiap bentuk perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan, tidak menjadi masalah. Gus Dur selalu berangkat dari ajaran Islam yang damai dan universal yang menempatkan manusia pertama-tama sebagai ciptaan Tuhan. Sebab, manusia adalah ciptaan Tuhan, tidak ada pengotak-kotakan manusia yang putih, kuning, cokelat, atau hitam. Tepat bila dalam pidato pemakaman beliau, Presiden SBY menyebut Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme Indonesia.

Sebagai Bapak Pluralisme, kehadiran Gus Dur di mana pun selalu menjadi pohon teduh, yang menjadi tempat aman dan nyaman bagi siapa pun yang ingin mencari perlindungan. Penulis yang cukup sering berada di dekat almarhum selalu merasakan aura aman dan ”dimanusiakan”. Pemikiran dan praksis hidup Gus Dur yang menghargai kemajemukan tersebut jelas cocok dengan kondisi negeri ini.

Kini sudah tidak ada Gus Dur di sisi kita. Meski demikian, ide-ide besar Gus Dur tidak boleh ikut mati. Siapa pun yang mengenal atau ”membaca” Gus Dur punya tanggung jawab moral untuk meneruskan sekaligus menghidupi ide-ide Gus Dur tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Dalam hemat penulis, utang budi etnis Tionghoa kepada Gus Dur tidak hanya harus direspons dengan pembatalan perayaan tahun baru. Tetapi, setiap etnis Tionghoa, khususnya yang menjadi pelaku ekonomi, punya tugas menopang ekonomi negeri ini agar bisa bertahan dan menghidupi setiap warga bangsa, khususnya yang lemah.

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya, harus lebih diwujudnyatakan untuk bisa mengangkat martabat saudara-saudara sebangsa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti menyekolahkan sebagian anak kaum miskin.

Terima kasih Gus Dur untuk semua jasa baikmu, semoga surga menjadi tempat peristirahatanmu yang abadi. (Sumber: Jawa Pos, 2 Januari 2010)

Tentang penulis:
Mustofa Liem PhD, dewan penasihat Jaringan Tionghoa Untuk Kesetaraan



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.988 hits
Januari 2010
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan