Arsip untuk Januari 11th, 2010

Jember dan Kontroversi Pertambangannya

Oleh Mohammad Afifuddin

Bulan ini Jember memasuki usia 81 tahun. Umur yang tidak lagi muda. Tentunya, layaknya manusia, semakin tua semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi. Slogan ”menata kota membangun desa” yang digulirkan pemkab periode ini mendapat tantangan berat dari kontroversi dibukanya izin pertambangan di Jember.

Perdebatan seputar manfaat dan mudharat pertambangan terhadap keteraturan pembangunan kota maupun kemajuan pembangunan desa kembali mencuat seiring rencana dilaksanakannya eksploitasi pertambangan mangaan di Desa Pace, Kecamatan Silo, serta penambangan pasir di daerah Paseban, Kecamatan Kencong, Jember.

Kontroversi menguat karena munculnya dua surat keputusan (SK) ganjil Pemkab Jember melalui Disperindag dan Penanaman Modal. Pertama, SK No 541.3/078/436.314/2008 tentang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bahan Galian Mangaan dalam wilayah PT Jaw Watie Bagian Corah Mas di Desa Pace, Kecamatan Silo. Kedua, SK No 641.31/003/438.314/2009 kepada PT Agtika Dwi Sejahtera (ADS) untuk menambang pasir besi di Paseban, Kecamatan Kencong.

Dua SK tersebut menimbulkan eskalasi konflik yang terus meningkat. Di internal masyarakat Silo dan Kencong, sudah terbelah pihak yang pro dan kontra. Pihak yang relatif melek lingkungan bersama LSM peduli lingkungan dan elemen masyarakat lainnya jelas berada dalam barisan kontra tambang. Golongan yang sudah ”terbuai” janji-janji pemberian insentif oleh pengelola tambang cenderung abai dan berpikir pendek dengan menerima begitu saja penambangan di lingkungannya.

Kondisi itulah yang dikhawatirkan banyak kalangan berpotensi memicu konflik horizontal. Apalagi, secara historis-sosiologis, beberapa daerah yang ditempati pertambangan itu sudah terfragmentasi dalam berbagai blok karena pengalaman konflik sebelumnya.

Namun, itu masih satu ekses saja. Yang tidak kalah berat adalah dampak ekologisnya. Jika tambang tersebut tidak segera dihentikan, rentetan bencana ekologis siap menghampiri Jember. Sebab, existing condition kawasan hutan dan lingkungan di wilayah itu sangat memprihatinkan dan termasuk daerah rawan bencana. Belum lagi di sekitar lokasi penambangan tersebut terdapat banyak permukiman penduduk yang dihuni ribuan jiwa.

Cacat Hukum

Konsideran yang digunakan disperindag dan penanaman modal dalam mengeluarkan dua SK tersebut ternyata hanya (a) UU No 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, (b) UU No 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (c) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, (d) UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta (e) PP No 27/1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Juga, (f) PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (g) Kepmen ESDM No 1453.K/29/MEM/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, (h) Perda No 4/2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital di Provinsi Jawa Timur, (i) Perda No 17/2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi, serta (j) SK Bupati No 93/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Pertambangan dan Energi dari Bupati Kepada Kadisperindag.

Landasan yuridis itu cacat hukum dan menyalahi prosedur. Mengingat, ada beberapa regulasi yang menjadi dasar perizinan maupun hierarki mekanisme administrasi yang dilompati begitu saja oleh Pemkab Jember.

Berdasar pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No 23/2007 tentang PLH, konsultasi publik atau (persetujuan masyarakat setempat) dan pengumuman izin usaha dan atau kegiatan adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh propenant mana pun sebelum pemerintah (daerah) atau disperindag dan penanaman modal menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan.

Berdasar catatan Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PC NU Jember, ketentuan undang-undang itu sama sekali belum dijalankan oleh perusahaan yang akan melakukan penambangan tersebut.

Kemudian, dalam PP No 26/2008 tentang RTRW Nasional, kawasan andalan pertambangan di Jawa Timur telah ditetapkan hanya berada di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Laut Madura, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Kabupaten Jember bersama Bondowoso dan Situbondo terrmasuk kawasan andalan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan pariwisata.

Pun sebelum PP No 26/2008 diterbitkan, Pemkab Jember mengeluarkan Perda No 5/2005 tentang Arah dan Tujuan RTRW maupun RPJMD Jember 2005-2010. Isinya, rincian orientasi pembangunan Jember yang dibagi dalam 4 (empat) subsatuan. Prioritas pembangunan seluruh satuan itu ada di sektor pendidikan, perumahan, perkebunan, kesehatan, peternakan, pertanian tanaman pangan, dan industri kecil.

Kontradiktif

Meski sudah jelas-jelas cacat hukum, menyalahi prosedur, dan dituntut mayoritas masyarakat, Pemkab Jember masih berdalih pertambangan di daerah tersebut bisa bermanfaat untuk mendongkrak PAD kabupaten. Misalnya, untuk penambangan pasir di Paseban, Kencong, kepala Disperindag Jember mengklaim PT ADS telah berjanji, jika penambangan itu berjalan, pemasukan untuk kas daerah bakal mengalir minimal Rp 200 juta setiap bulan.

Logika tersebut terasa kontradiktif dengan hasil kajian ilmiah dan keputusan politik pemerintah daerah Kabupaten Jember sejak era Orde Baru. Yakni, orientasi jangka panjang pembangunan Kabupaten Jember bukanlah miningindustry (industri tambang), tapi agroindustri yang memosisikan produk pertanian sebagai basis pembangunan daerah.

Mengingat, lebih dari 85 persen penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Bahkan, selama ini sektor pertanian Jember menjadi penopang utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terhadap pendapatan Jawa Timur hingga 34,6 persen.

Pun dalam Perda No 5 tentang RPJMD, kontribusi sektor pertambangan terhadap peningkatan PAD Jember sangatlah kecil jika dibanding engan sektor pertanian (lebih dari 40 persen). Karena itu, slogan Pemkab Jember ”menata kota membangun desa” tidak akan tercapai jika konsentrasinya justru diarahkan ke sektor miningindustry.

Lantas, kira-kira apa yang ada dalam benak pejabat Pemkab Jember ketika kebijakannya yang terang-terang cacat hukum dan cacat moral itu tidak segera dianulir?

Tampaknya, political will bupati Jember sesuai dengan gambaran Richard Robison dalam Indonesia: The Rise of Capital (1986) bahwa kaum kapitalis di Indonesia bukan para borjuis yang independen dari pemerintah, melainkan para pejabat negara sendiri, para perwira militer, keluarga, sanak dan teman mereka, serta para konglomerat yang dekat dengan mereka.

Artinya, semangat -meminjam istilah Jhon Perkins- sebagai the economic hit man (preman ekonomi kapitalis) yang berprinsip ”mengomoditaskan” segala sesuatu yang layak jual demi akumulasi kapital telah sublim dalam diri pejabat Pemkab Jember. Mereka tega ”menggadaikan” aset rakyat demi surplus modalnya tanpa mengindahkan masa depan ekologis dan humanitas si empunya kekayaan alam sesungguhnya (rakyat dan anak cucunya). Alih-alih, masyarakat justru diberi ruang untuk meregang nyawa di tanah tumpah darah sendiri. (Sumber: Jawa Pos, 7 Januari 2010)

Tentang penulis:
Mohammad Afifuddin, aktivis pemerhati lingkungan, tinggal di Jember

Iklan

DPR Kita Belum Akil Balig

Oleh Toto Suparto

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bikin ribut lagi. Kali ini berkaitan dengan rapat pansus Century yang ditingkahi saling lempar kata-kata kasar. Forum terhormat yang diikuti wakil rakyat terhormat tersebut semestinya diwarnai kesantunan, bukan malah kata-kata kasar yang kurang nyaman bila dicerna khalayak.

Tatkala kata-kata kasar dilontarkan, saat itu pula khalayak sudah bisa mengukur karakter ”orang-orang terhormat” tersebut. Sebab, kata-kata merupakan ekspresi psiko-emosional manusia yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk isyarat, penuturan, dan perilaku. Bahasa hampir-hampir menjadi medium utama bagi manusia untuk berbudaya. Dus, bahasa kasar bukan cermin orang berbudaya.

Bahasa bukan melulu urutan bunyi-bunyian. Dalam dimensi filsafat bahasa, bisa dikemukakan bahwa bahasa merupakan sistem simbol yang memiliki makna, merupakan alat komunikasi, penuangan emosi manusia, serta sarana pengejawantahan pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mencari hakikat kebenaran dalam hidup.

Bahasa pula yang mencerminkan proses berpikir seseorang. Dalam konteks ini, berpikir bisa diartikan kegiatan akal yang terarah. Berpikir di sini tetap mempertimbangkan aturan, norma, maupun hukum. Oleh karena itu, berpikir di sini lebih pas menggunakan istilah ”bernalar” sebagaimana pernah dikemukakan Plato maupun Aristoteles. Bernalar memperkuat sebutan animal rationale bagi manusia yang didasari logon ekhoon yang mengandung makna dilengkapi dengan akal budi. Jadi, bernalar adalah berbicara di dalam batin yang mengikuti proses mempertimbangkan, menganalisis, membuktikan, hingga menarik kesimpulan.

Kemampuan bernalar, menurut beberapa filsuf, sangat bergantung kepada kematangan jasmani, pikiran, dan emosional. Sementara para pendidik melihat bahwa kematangan jasmani, pikiran, maupun emosional itu sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Jika ketiganya belum matang, seseorang masih berada dalam masa belum akil balig. Warna kekanak-kanakannya masih mendominasi.

Setidaknya sampailah pada sebuah benang merah, tatkala anggota DPR saling lempar kata-kata kasar, apalagi disorot kamera sejumlah stasiun televisi, berarti lepas dari nalar. Berarti pula mereka belum akil balig. Inilah kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguh celaka kita jika mempunyai DPR yang belum akil balig.

Tak Peduli

Kenapa celaka? Jelas watak anak-anak di antaranya mementingkan dirinya sendiri tanpa acuh kepada sekitarnya. Ketika seorang anak ingin sebuah permen, dia tak peduli lagi kepada lingkungannya. Bagi si anak, yang terpenting memperoleh permen itu.

Analogi itu bisa dibawa kepada para wakil rakyat terhormat. Jika kepentingan sendiri harus diwujudkan, tak perlu lagi memikirkan kemiskinan yang melilit sebagian besar masyarakat. Juga tak perlu lagi mempermasalahkan busung lapar di sebagian tempat, muntaber di beberapa daerah, pelajar yang putus sekolah lantaran orang tua mereka tak kuat lagi membiayai, para korban bencana yang masih telantar di penampungan, atau rakyat yang susah gara-gara BBM langka. Tiba-tiba semua problem tersebut bukan urusan mereka. Urusan terpenting bagi mereka adalah kesejahteraan sendiri.

Agaknya, DPR kita memang sulit menghilangkan sikap kekanak-kanakan itu. Pernah (sekitar Maret 2005), suasana rapat paripurna DPR yang membahas soal BBM mirip anak-anak sedang bersitegang di ruang kelas. Masing-masing berargumen sembari berteriak-teriak, menuding, dorong-mendorong, dan saling berebut untuk menjadi pusat perhatian. Watak anak-anak kian menonjol. Jika maunya tak dituruti, biasanya mengamuk, bahkan tak jarang sambil merusak. Tak jarang saling gebrak meja sambil berteriak-teriak interupsi sampai-sampai sidang diskors.

Jika merujuk kepada pemikiran Jurgen Habermas, semestinya di lembaga itu (DPR) terdapat kekuatan-kekuatan demokratis yang saling berkomunikasi dan berwacana untuk meraih cita-cita hidup bersama. Bagi Habermas, aktivitas berkomunikasi dan berwacana itulah hakikat politik. Berpolitik bukan melulu memperebutkan kekuasaan.

Politik ala Habermas tersebut tak akan terwujud jika masing-masing orang tak mau membebaskan diri dari kesempitan diri yang kekanak-kanakan. Merujuk kepada Immanuel Kant, politik semacam itu mensyaratkan akil balig atau dalam setiap upaya menunjukkan kemauan menuju keakilbaligan.

Pada ruang publik, misalnya, keakilbaligan tersebut bisa dilihat dari seberapa jauh kebebasan publik diterapkan. Ukuran kebebasan publik adalah kemampuan pribadi tidak lagi berpikir ”aku”, tetapi sudah lebih luas dengan memikirkan ”kami atau kita”. DPR adalah satu wujud dari ruang publik dan sekarang bisa diukur seberapa sering mereka berpikir ”kami atau kita”?

Merugikan Publik

DPR yang jauh dari keakilbaligan tentu merugikan masyarakat saat kebijakan publik diluncurkan. Setidaknya, kekuasaan komunikatif menjadi lemah. Filsuf Hannah Arendt mengenalkan istilah kekuasaan komunikatif. Maksudnya, satu kekuasaan yang terkonstruksi dari jaringan-jaringan komunikasi masyarakat sipil. Jaringan itu bisa dilihat lewat media maupun LSM. Jika kekuasaan komunikatif tersebut lebih berperan, tentulah punya kekuatan untuk mengarahkan keputusan-keputusan pemerintah.

Di sinilah terwujud pula konsep Habermas tentang demokrasi deliberatif, yakni kondisi di mana legitimitas hukum tercapai karena terbangun dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Dalam kata lain, jika perundangan lahir karena terpengaruh diskursus-diskursus yang terjadi di masyarakat, terbentuklah demokrasi deliberatif.

Model demokrasi deliberatif memungkinkan draf kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat apa yang diistilahkan Habermas sebagai diskursus publik. Demokrasi deliberatif menghormati peran serta warga negara dalam proses pembentukan opini agar suatu kebijakan pemerintah mendekati harapan orang-orang yang diperintah.

Idealitas itu sulit terwujud bila DPR kita belum akil balig. Agaknya, inilah yang bakal terjadi di Indonesia, kebijakan publik lahir tanpa menganut demokrasi deliberatif. Kehendak pemerintah tak selalu sejalan dengan aspirasi rakyat. DPR tanpa keakilbaligan tak mampu membendung tindakan monologis pemerintah. Pada akhirnya, rakyat adalah the other bagi para anggota DPR. Celakalah negara yang punya DPR semacam itu! (Sumber: Jawa Pos, 9 Januari 2010)

Tentang penulis:
Toto Suparto, pengkaji etika di Puskab Jogjakarta

Bank Century dan Akrobat Dalih

Oleh Iman Sugema

Saya mungkin termasuk salah seorang yang paling menikmati penjelasan-penjelasan yang dikemukakan mantan ketua dan anggota KSSK dalam beberapa minggu terakhir ini, terutama mengenai betapa gentingnya situasi ekonomi makro pada bulan Oktober dan November 2008 menjelang keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century.

Pada saat itu, kata mereka, kondisi perekonomian berada di bawah tekanan berat akibat terkena imbas krisis keuangan global. Hal ini ditandai dengan depresiasi nilai tukar yang sangat tajam, merosotnya cadangan devisa secara besar-besaran dalam jangka waktu yang sangat singkat, rontoknya indeks harga saham gabungan (IHSG), perbankan mengalami kesulitan likuiditas, premi risiko yang melonjak, hengkangnya modal asing dari SBI dan SUN, dan sejumlah indikator keterpurukan lainnya.

Saya menikmati pernyataan mereka bukan karena hampir mirip dengan pernyataan saya setahun sebelumnya, tetapi lebih karena bertentangan dengan pernyataan mereka di penghujung tahun 2008. Waktu itu, mereka justru bilang bahwa kondisi perekonomian relatif baik dan tidak perlu ada kekhawatiran secara berlebihan. Akrobat pernyataan yang saling bertentangan ini secara menakjubkan dilakukan dengan penuh percaya diri.

Gelembung finansial

Untuk memahami akrobat tersebut secara jernih, kita mungkin bisa memakai teori mengenai perilaku pejabat publik. Sebagai pemangku amanah rakyat, seorang pejabat publik tidak hanya berperan sebagai orang yang ”melayani” kepentingan rakyat, tetapi lebih sering didorong oleh motivasi yang sangat manusiawi, yakni kepentingan mereka sendiri. Adalah kepentingan mereka untuk selalu kelihatan berprestasi, populer, atau sekadar untuk mempertahankan diri ketika orang lain melihat kebijakannya salah.

Akibatnya, data mengenai situasi perekonomian tidak lagi dianalisis secara obyektif untuk menghasilkan respons kebijakan yang tepat, tetapi ditafsirkan secara subyektif untuk memenuhi kepentingan pejabat publik yang bersangkutan. Harap diingat bahwa ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di seluruh dunia. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini.

Hyman Minsky (1982), ekonom Amerika Serikat (AS) yang merupakan ”bapak” krisis keuangan, misalkan telah memperingatkan bahwa kerentanan ekonomi dan keuangan dipupuk melalui berbagai kebijakan yang seolah-olah memberikan kejayaan bagi masyarakat. Kemudian, terciptalah gelembung di sektor finansial dan properti, dan gelembung ini terus dipelihara karena memberikan kesan bahwa situasi perekonomian terus membaik. Padahal, gelembung selalu disertai dengan kerentanan finansial yang bila terlambat dilakukan koreksi bisa pecah menjadi krisis keuangan.

Gelembung sektor properti di AS diakselerasi oleh kebijakan suku bunga ekstra rendah di masa Greenspan. Karena itu, Paul Krugman, ekonom AS, menyebutnya sebagai the Greenspan bubble. Kebijakan suku bunga ini dipandang perlu untuk memompa perekonomian dari sisi permintaan agregat setelah Amerika dilanda resesi mini pada tahun 2001. Akan tetapi, kebijakan ini dipelihara terlalu lama sehingga kemudian menyebabkan krisis subprime mortgage.

Di Indonesia, gelembung di sektor finansial selalu ditafsirkan sebagai berkah. Menteri Keuangan pernah menafsirkan kenaikan harga saham yang terus meroket sebagai bentuk menguatnya fundamental ekonomi. Gubernur BI menafsirkan derasnya aliran hot money ke SBI dan pasar saham sebagai meningkatnya kepercayaan asing terhadap Indonesia. Padahal, Minsky memperingatkan agar pejabat publik selalu berhati-hati untuk tidak menambah kerentanan dengan menciptakan optimisme secara berlebihan yang kemudian bisa memompa gelembung yang lebih besar.

Tentunya, ketika likuiditas global mengering, dana asing yang ada di Indonesia ditarik secara besar-besaran. Akibatnya, IHSG terpuruk, SUN dijual murah, rupiah terdepresiasi secara tajam, dan cadangan devisa terkuras. Ditambah lagi, BI melakukan blunder dengan menaikkan suku bunga pada bulan Oktober 2008 sehingga kesulitan likuiditas semakin menjadi-jadi. Hal tersebut mengakibatkan kegentingan situasi makro.

Kesalahan ditutupi kesalahan

Kalau saja kita cukup berhati-hati dalam mengelola ekonomi makro sebelum krisis global, kegentingan tersebut niscaya bisa dihindari. Dalam kondisi genting selalu berlaku prinsip kesalahan ditutupi dengan kesalahan. Karena tidak ingin menciptakan kesan bahwa situasi semakin genting, maka apa pun harus dilakukan untuk menyelamatkan Bank Century. Padahal, kontribusi Century dalam industri perbankan kurang dari satu persen, baik dalam hal aset, kredit, maupun pengumpulan dana. Terlebih lagi, bank tersebut terjerembab bukan karena terimbas krisis global, tetapi karena dijarah habis oleh para pengelolanya.

Belajar dari krisis keuangan yang terjadi berulang-ulang, para ekonom dunia kini sedang sibuk merumuskan macro-prudential regulation atau peraturan mengenai kehati-hatian pengelolaan ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk membuat pagar bagi para pembuat kebijakan yang cenderung lebih memerhatikan kepentingan jangka pendek. Ketidakhati-hatian kebijakan makro terlalu sering menciptakan risiko sistemik yang sangat sulit untuk dikendalikan ketika situasi sudah telanjur terlalu buruk untuk bisa dikoreksi.

Konsep kerangka kerja macro-prudential jauh berbeda dibanding stabilisasi makro. Dalam stabilisasi makro, misalnya, inflasi yang rendah sering dijadikan tujuan, seperti yang sekarang ini dilakukan oleh BI. Akan tetapi, dalam konsep macro-prudential, kerentanan finansial justru sering kali merupakan akibat dari rendahnya inflasi. Membaiknya daya beli akibat inflasi yang rendah dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap aset yang kemudian memicu gelembung di sektor finansial dan properti. Paradigma yang digunakan jelas sangat berbeda.

Intinya, belajar dari kesalahan yang lalu tampaknya kita memerlukan perubahan dalam paradigma kebijakan makro. Dari hanya stabilisasi menjadi macro-prudential. Apakah pengelola makro di negeri kita sudah siap untuk mengubah cara berpikir mereka sendiri? (Sumber: Kompas, 8 Januari 2010)

Tentang penulis:
Iman Sugema Doktor Ekonomi di Bidang Moneter dan Perbankan

Rezim Bredel Buku Berlanjut

Oleh Ikrar Nusa Bhakti


”Dengan buku, kau boleh memenjarakanku di mana saja. Karena dengan buku, aku bebas!”. Ucapan salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, di atas kini menggema kembali karena dikutip oleh Zakiah Nurmala dalam film Sang Pemimpi garapan Riri Riza dan Mira Lesmana, diangkat dari novel tetralogi best seller karya Andrea Hirata.

Di masa kolonial, para founding fathers kita tetap dapat membaca buku atau menulis di penjara. Tengok betapa kayanya pemikiran-pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain, yang ilmu dan pemikirannya antara lain didapat atau dituangkan di dalam tahanan atau di tempat pembuangan mereka. Dengan kata lain, di era kolonial pun masih ada kebebasan bagi para tokoh gerakan kemerdekaan RI untuk menimba ilmu dan menuangkan pemikiran-pemikiran mereka ke dalam tulisan pendek semacam pleidoi atau buku.

Di era kemerdekaan, kebebasan itu malah agak terbelenggu, bahkan terpasung, khususnya ketika rezim-rezim otoriter berkuasa di negeri ini pada era Orde Lama maupun era Orde Baru. Di era Bung Karno, mereka yang tak sepaham dengan aliran kebudayaan kiri mendapatkan hantaman dari kelompok Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi yang berada di bawah naungan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, grup musik Koes Bersaudara pun yang katanya mengalunkan musik ngak-ngik- ngok, antirevolusi, tak luput dari cekalan pemerintah dan dijebloskan ke penjara. Di penjara tersebut Tony Koeswoyo melahirkan lagu yang hingga kini masih populer, ”Ke Jakarta Aku Kan Kembali”.

Masih terbelenggu

Di era Presiden Soeharto, tak sedikit buku yang dilarang beredar karena dianggap ”mengganggu kepentingan umum atau stabilitas nasional”. Buku karya Tan Malaka, Madilog, termasuk buku yang diharamkan untuk dibaca publik, sampai-sampai di Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada era awal 1980-an, seorang mahasiswa gagal ujian skripsi karena isinya membahas pemikiran-pemikiran Tan Malaka. Padahal, dalam Madilog dan Catatan dari Penjara, ada ajaran Tan Malaka yang menjadi panutan para pimpinan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan kemudian TNI (Tentara Nasional Indonesia) saat itu, yakni ”Revolusi membutuhkan tentara rakyat!”

Buku tetralogi karya Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca yang diterbitkan Hasta Mitra, juga dilarang beredar pada era Orde Baru. Lucunya, ketika ada demonstrasi antibuku-buku kiri pada era Orde Baru, para demonstran itu juga menunjukkan buku Atheis karya Achdiat Kartamihardja (yang biasa dipanggil Aki yang bermukim di Canberra, Australia) sebagai buku kiri! Padahal, novel tersebut berkisah mengenai dua sejoli yang saling jatuh cinta, yang satu amat modern dan tak percaya kepada Tuhan, sementara satunya ingin mengajak kekasihnya itu bertuhan.

Di usia ke-11 tahun reformasi politik, kebebasan berekspresi ternyata masih terbelenggu. Ada lima buku yang dilarang, yaitu Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (karya ilmiah John Roosa), Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat (karya Socrates Sofyan Yoman), Lekra Tak Membakar Buku. Suara Senyap-Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan), Enam Jalan Menuju Tuhan (karya Darmawan), dan Mengungkap Misteri Keragaman Beragama (karya Syahruddin Ahmad).

Pelarangan atas lima buku oleh Kejaksaan Agung pada akhir Desember 2009 itu menimbulkan kontroversi apakah pelarangan buku itu masih layak dilakukan di kala sistem politik kita menuju ke konsolidasi demokrasi.

Buku sanggahan

Satu buku yang tidak dilarang secara resmi, tetapi toko-toko buku diintimidasi agar tidak menjualnya adalah karya George Junus Aditjondro, Membongkar Gurita Cikeas. Di Balik Skandal Bank Century, penerbit GalangPress, Yogyakarta, 2009. Buku ini menguak bisnis keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari bisnis energi sampai ke kue kering, serta kaitannya dengan skandal Bank Century.

George juga menggambarkan bagaimana yayasan-yayasan didirikan oleh SBY dan kroninya untuk menangguk duit dari para pengusaha dan meraih dukungan suara dari pemilih pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. Yayasan yang patut diduga melakukan itu adalah Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK). Semua itu bisa dibaca lengkap pada lampiran 3a, b, dan c buku tersebut. Entah kebetulan atau sebagai balas jasa, empat pengurus Dewan Pembina Yayasan, yakni Djoko Suyanto, Purnomo Yusgiantoro, Sutanto, dan Muhammad S Hidayat, mendapat jabatan menteri atau setingkat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Akan menarik jika dari Cikeas pun membantah tuduhan-tuduhan itu bukan melalui pencekalan atau tuduhan memfitnah, melainkan dengan menerbitkan buku sanggahan. Ini dilakukan oleh para penyanggah buku yang amat fenomenal karya Dan Brown, The Da Vinci Code.

Akan lebih manis pula jika SBY bukan mengadu dan meminta belas kasihan dari rakyat di berbagai kesempatan seolah-olah ia difitnah, melainkan dengan kepala tegak, mata berbinar, dan wajah manis ia mengatakan kepada George J Aditjondro dengan mengutip Voltaire, ” I disapprove of what you say, but I will defend to death your rights to say it.” Jika itu dilakukan SBY secara jujur dan bukan sekadar politik pencitraan, pamornya niscaya akan melambung kembali. Akan tetapi, SBY tampaknya bukan tokoh yang seperti Voltaire! (Sumber: Kompas, 9 Januari 2010)

Tentang penulis:
Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs, LIPI, Jakarta

Nasib SKTM di Masa Transisi

Oleh Agus Widjanarko

Semestinya awal tahun 2010 merupakan hari-hari yang melegakan bagi masyarakat miskin, terutama bagi mereka yang tidak memegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Sesuai komitmen bersama antara gubernur Jawa Timur dengan bupati/wali kota se-Jawa Timur pada 18 November 2009, biaya pengobatan masyarakat miskin non-jamkesmas akan ditanggung bila menderita sakit di rumah sakit di mana pun di Jawa Timur. Hal ini terkait dengan iuran biaya yang telah disepakati pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Tetapi, permasalahan timbul dalam praktik pelaksanaan di lapangan ketika penderita hanya sanggup menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai identitas kemiskinan mereka (Metropolis, 5 Januari 2010). Memang salah satu prasyarat yang diberikan pemerintah daerah sebagai jaminan bahwa seseorang memang benar-benar miskin adalah penyeragaman penggunaan kartu kepesertaan seperti halnya pada peserta jamkesmas. Konon, kartu diberi label kartu jamkesda sesuai nama program penjaminannya, jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Sesuai kesepakatan pelaksanaan penjaminan per 1 Januari 2010. Otomatis kartu kepesertaan yang sah di mata manajemen rumah sakit adalah kartu jamkesda.

Tidak dapat dimungkiri bila dalam praktiknya selama ini, tidak sedikit pemegang SKTM bukan orang yang benar-benar miskin. Penderita yang secara ekonomi tidak layak disebut miskin (misalnya pergi ke rumah sakit diantar mobil pribadi, keluarga yang menjaganya beraksesori mahal, tidak mau ditempatkan di kelas 3) karena membayangkan pengeluaran biaya pengobatan dapat menguras tabungan.

Karena itu, mereka terkadang memanfaatkan kekerabatannya atau pertemanannya dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Atau, mereka ”menyewa” calo SKTM yang dipandang lebih murah, daripada membayar penuh biaya pengobatan di rumah sakit.

Moral hazard dari sisi pengguna pelayanan semacam inilah yang sebenarnya ingin dihindari dalam program jamkesda. Betapa banyak dana yang sejatinya dialokasikan untuk masyarakat miskin ternyata salah sasaran. Karena sebagian diserap masyarakat mampu yang rela menjadi miskin sesaat ketika jatuh sakit. Dengan kendali yang ketat dan cermat melalui kartu jamkesda diharapkan penyaluran iuran biaya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota ini lebih efektif dan efisien.

Namun lazimnya praktik birokrasi, konsep program bisa jadi belum seiring dengan implementasinya. Semua sumber daya terkait dengan Jamkesda idealnya sudah disiapkan sebelum matahari 1 Januari 2010 terbit. Jika program Jamkesda ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009, maka yang mesti diperhatikan adalah keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Badan ini merupakan badan hukum publik yang dibentuk pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan menurut Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (SJKD). Ada dua organ dalam BPJKD, yaitu Dewan Wali Amanah dan pejabat pengelola. Apakah organ-organ dimaksud secara profesional sudah benar-benar siap. Secara teknis maupun manajerial hingga ke daerah-daerah?

Badan inilah yang akan memberikan arah terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi jamkesda. Termasuk bagaimana mekanisme penetapan masyarakat miskin non-jamkesmas yang akan memperoleh jamkesda. Apa saja kriterianya, serta yang sangat penting adalah institusi mana yang harus memegang peran sebagai leading sector.

Menjadi rancu bila dinas kesehatan kabupaten/kota mendapat tugas untuk sangat aktif terlibat dalam pembuatan kartu jamkesda (Metropolis, 5 Januari 2010). Dalam konsep jaminan pelayanan/asuransi kesehatan, dinas kesehatan termasuk di dalamnya UPTD puskesmas beserta rumah sakit daerah adalah pemberi pelayanan kesehatan (PPK).

Sebagai PPK, dinas kesehatan beserta jajarannya mempunyai tugas yang tidak ringan yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang cukup menguras energi. Sedangkan pencacahan penduduk yang dikategorikan miskin untuk kemudian dibuatkan kartu Jamkesda by name, by address, bahkan mungkin by picture merupakan domain dari institusi non-kesehatan.

Kalau di daerah-daerah badan penyelenggara belum terbentuk, bisa saja melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memang ”jago” menetapkan penduduk miskin. Tentunya dalam kerangka koordinasi pemerintah kabupaten/kota. Bagaimanapun, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009, yang berkewajiban menerbitkan kartu Jamkesda dan mendistribusikannya adalah BPJKD.

Masalahnya di lapangan, seberapa jauh data kemiskinan ini telah disiapkan. Sementara masyarakat miskin yang sakit tidak bisa diminta menunda berobatnya ke rumah sakit. Filosofi yang berlaku, yaitu “fungsi administrasi sepatutnya mengikuti fungsi pelayanan” harus benar-benar ditegakkan. Keselamatan dan nyawa penderita lebih berharga daripada sekadar disibukkan mencermati keabsahan data-data kemiskinannya.

Sungguh tidak etis jika pemahaman filosofi tersebut dibalik hanya semata-mata untuk memenuhi suatu tatanan manajerial. Meskipun secara ideal memang akan menjadi lebih baik bila dilaksanakan. Namun berbagai sumber daya yang mendukungnya sedang dalam proses penataan. Apa jadinya jika fungsi pelayanan baru dapat dijalankan setelah fungsi administrasi selesai. Betapa masyarakat miskin yang tidak mampu menunjukkan kartu jamkesda akan semakin dimiskinkan hak-haknya.

Karena itu, tidakkah SKTM atau dokumen sejenisnya masih tetap dapat dimanfaatkan. Sepanjang pemerintah daerah asal pasien memberikan jaminan sepenuhnya. Sampai kartu jamkesda benar-benar terdistribusi kepada yang berhak menerimanya? (Sumber: Jawa Pos, 9 Januari 2010)

Tentang penulis:
Agus Widjanarko, Ajun Ahli Asuransi Kesehatan dan Ketua Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI) Cabang Kota Pasuruan

Pengalaman (Tidak) Melarang Buku

Oleh Asvi Warman Adam

Tahun 2006, saya diminta Kejaksaan Agung untuk menjadi narasumber pada rapat clearing house untuk menilai buku Antonie C A Dake, Sukarno File. Selain saya, juga diundang Kepala Pusat Sejarah TNI.

Peserta pertemuan tersebut terdiri atas perwakilan intelijen dari berbagai lembaga, seperti BAIS, BIN, Polri, selain dari Kejaksaan Agung. Juga hadir wakil dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional (Pusat Perbukuan). Mereka itulah yang menjadi tim clearing house Kejaksaan Agung.

Pihak pengundang mengatakan bahwa mereka telah berapat beberapa kali dan belum menemukan kata sepakat apakah buku Sukarno File akan dilarang atau tidak. Saya berprinsip penerbitan sebuah buku seyogianya tidak dilarang. Kalau ada yang tidak setuju dengan isinya, silakan menulis buku yang lain. Apabila ada yang tersinggung atau merasa dilecehkan, silakan mengadu kepada pihak berwajib sehingga kasus ini bisa diproses secara hukum.

Mengundang protes

Bagaimana reaksi Pusat Sejarah TNI? Di luar dugaan saya, mereka mengatakan bahwa seyogianya tidak ada lagi pelarangan buku pada zaman keterbukaan ini. Saya bergumam bahwa tampaknya mereka sudah reformis sekarang. Namun, apakah sikap ini hanya khusus untuk buku Sukarno File atau juga secara umum? Buku Sukarno File memang memuji-muji Jenderal Soeharto dan menganggap CIA tidak terlibat dalam peristiwa G30S 1965.

Buku Sukarno File menimbulkan protes di tengah masyarakat, seperti di Yogyakarta dan Medan. Di CSIS Jakarta tanggal 29 September 2006, ketika berlangsung seminar soal G30S yang sedianya menghadirkan Antonie Dake, Lambert Giebels, Sulastomo, Taufik Abdullah, dan saya, demonstrasi terjadi di luar gedung menuntut penulis Sukarno File diadili. Dake tidak muncul dan konon pada saat-saat terakhir membatalkan kedatangannya ke Jakarta.

Keluarga Bung Karno bereaksi keras. Sukmawati protes. Megawati berang dan mengatakan bahwa isi buku tersebut merupakan character assassination terhadap Bapak Bangsa. Dake menyimpulkan Soekarno ”secara langsung harus memikul tanggung jawab atas pembunuhan enam orang jenderal dan secara tidak langsung juga untuk pembantaian antara komunis dan bukan komunis yang berlangsung kemudian”.

Menuduh seorang Presiden berkonspirasi menghabisi nyawa para jenderal dan kemudian terlibat pembunuhan massal yang memakan korban minimal 500.000 jiwa tentu harus berdasarkan fakta. Padahal, tudingan itu hanya berdasarkan laporan pemeriksaan Kopkamtib terhadap ajudan Soekarno, Bambang Widjanarko, yang dilakukan di bawah tekanan.

Yayasan Bung Karno yang dipimpin Guruh telah menerbitkan buku putih yang membantah buku Dake dan sekaligus melaporkan penerbit edisi Indonesia buku itu (Aksara Karunia) kepada polisi tertanggal 16 Juni 2006. Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara mengatakan bahwa ada 20 titik masuk untuk memidanakan buku Dake tersebut. Saya tanyakan kepada wakil dari Kejaksaan Agung yang ikut rapat clearing house, yang menjawab bahwa penyidikan ditangani direktorat pidana umum polisi.

Entahlah apakah saran saya diikuti oleh Kejaksaan Agung, yang jelas buku Sukarno File tidak pernah dilarang sampai saat ini. Ada dua hal yang dapat dipersoalkan; pertama, dasar hukum dan, kedua, logika pelarangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang salah satu pasalnya mengatur pengawasan buku ini perlu diuji kembali. Demikian pula dengan Undang-Undang No 4/pnpas/1963 tentang pengamanan barang yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Yang tidak kalah urgensinya mempertanyakan mengapa buku Sukarno File yang memfitnah Presiden Soekarno dibiarkan beredar, sedangkan buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, dilarang sejak Desember 2009. Padahal, buku tersebut ditulis melalui penelitian ilmiah bertahun-tahun dan termasuk tiga buku terbaik dalam bidang ilmu-ilmu sosial pada International Convention of Asian Scholars di Kuala Lumpur pada 2007. Menurut Robert Cribb dari Australian National University, ”Inilah upaya ilmiah pertama dalam kurun dua dekade untuk mengkaji secara serius bukti-bukti yang berkenaan dengan teka-teki paling penting dalam sejarah Indonesia, kudeta 30 September 1965.”

Doktrin yang dianut oleh aparat Kejaksaan Agung adalah ”Satya Adhi Wicaksana”, satya berarti setia yang berkaitan dengan kejujuran. Adi maksudnya sempurna, tugas dilaksanakan secara profesional. Wicaksana bermakna bijaksana dalam menerapkan kekuasaan dan wewenang. Tentu semuanya diterapkan tidak dengan logika terbalik. (Sumber: Kompas, 9 Januari 2010)

Tentang penulis:
Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI

Pudarnya Sebuah Harapan

Oleh Mochtar Buchori

Saya pernah punya harapan yang sangat kuat—hampir berupa sebuah keyakinan—bahwa sebelum akhirnya dipanggil Tuhan, saya masih akan sempat menikmati hidup di alam Indonesia yang bernapaskan keadilan dan kemanusiaan. Harapan ini bekerja sebagai toksin dalam hidup saya.

Pecahnya kontroversi dalam masyarakat tentang kriminalisasi Bibit dan Chandra, dan debat publik yang bertele-tele mengenai hal ini, membuat harapan itu luluh lantak. Yang paling menyakitkan hati saya ialah pernyataan beberapa pejabat penegak hukum bahwa rasa keadilan masyarakat yang terusik bukanlah hal yang penting. Yang paling penting ialah ada-tidaknya fakta hukum dalam suatu kasus.

Pernyataan ini bagi saya berarti bahwa kita hidup dalam suatu sistem hukum yang tidak berpihak kepada rakyat. Kita hidup dalam sistem hukum yang tak memberikan ruang gerak kepada rasa keadilan yang hidup dalam hati rakyat.

Hati saya betul-betul hancur mendengar pernyataan ini. Saya berumur 84 tahun. Rasanya tidak sanggup lagi saya hidup dalam masyarakat di mana rasa keadilan masyarakat terus diinjak-injak. Untuk apa hidup lebih lama kalau setiap hari harus mengalami penderitaan batin? Hidup panjang tidak akan terasa lagi sebagai karunia Tuhan yang harus disyukuri. Hidup lalu akan lebih terasa sebagai kutukan Tuhan. Saya lalu ingat ungkapan Inggris klasik: ”Long life can either be a blessing or a curse.”

Harus terus diperjuangkan

Untunglah periode yang menyakitkan hati ini tidak berlangsung terlalu lama. Munculnya ”kelompok cicak” yang berani melawan ”kelompok buaya”, simpati masyarakat yang muncul secara spontan mendukung ”kelompok cicak”, pembentukan ”Tim 8” dan kegiatan pencarian fakta mereka hingga keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merehabilitasi Bibit-Chandra; perkembangan-perkembangan ini membangkitkan kembali keyakinan saya bahwa bangsa Indonesia akhirnya akan mampu mengembangkan masyarakat yang bernapaskan keadilan dan peri kemanusiaan. Hanya saja pandangan ini sekarang tidak lagi saya rasakan sebagai suatu keniscayaan, melainkan sebagai suatu idealisme yang harus diperjuangkan terus-menerus.

Mengapa terjadi kesenjangan yang begitu besar antara masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum mengenai hakikat ”keadilan” dan ”peri kemanusiaan”? Dalam pandangan saya, ada dua sebab utama.

Pertama, perbedaan konseptual dan, kedua, perbedaan posisional. Secara konseptual, masyarakat merasakan adanya keadilan atau tidak berdasarkan common sense, yaitu pemahaman yang hidup dalam masyarakat tentang hal yang abstrak ini. Petugas-petugas penegak hukum pada lain pihak mendasarkan pemahaman mereka tentang makna ”keadilan”, ”kebenaran”, dan ”kepentingan umum” atas rumusan-rumusan legalistik yang terdapat dalam berbagai undang-undang.

Secara posisional, masyarakat dan petugas penegak hukum sering berdiri pada pihak yang berlawanan. Apabila terjadi sengketa hukum. masyarakat merupakan pihak yang menjadi sasaran penegakan hukum, sedangkan petugas penegak hukum merasa menjadi pihak yang harus melaksanakan hukum. Apabila sebuah kampung harus dibongkar untuk mendirikan pusat pertokoan, misalnya, maka penduduk kampung menjadi sasaran, sedangkan penegak hukum menjadi eksekutor mewakili pemegang kekuasaan. Konflik pun tidak terelakkan.

Reformasi kultural

Mendambakan birokrasi yang mampu dan bersedia menerima norma-norma masyarakat tentang keadilan, peri kemanusiaan, dan sebagainya berarti menghendaki terjadinya reformasi kultural (cultural reform) dalam masyarakat dan bukan sekadar menantikan terjadinya reformasi birokrasi. Ini menghendaki usaha yang lebih sungguh-sungguh dan waktu yang lebih lama.

Sebagai contoh dapat disebutkan: reformasi birokrasi Jepang melalui Restorasi Meiji butuh waktu 46 tahun (1868-1912). Ini kemudian disambung dengan Reformasi untuk membentuk Birokrasi Demokratis. Ini berlangsung dari 1945-1947. Namun, hasilnya ialah demokrasi yang ”jatuh-bangun”, yang ditandai pergantian pemerintahan yang terlampau sering.

Reformasi birokrasi Turki dimulai oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1923, yaitu setelah ia diangkat menjadi presiden pertama Republik Turki I. Attaturk meninggal tahun 1938, meninggalkan reformasi yang belum selesai. Pekerjaan ini dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya. Namun, sampai sekarang dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi Turki belum seluruhnya selesai. Yang berhasil dimodernisasikan baru birokrasi militernya. Itu pun terjadi dengan kelemahan-kelemahan yang bersifat fundamental. Dua kali militer Turki bertindak anti-modern, yaitu melakukan perebutan kekuasaan. Ini terjadi pada tahun 1961 dan 1983.

Yang tidak banyak diketahui orang ialah modernisasi birokrasi di Swedia. Konon reformasi ini berlangsung selama 150 tahun. Dugaan saya ini terjadi dalam Abad XIX (mulai 1814) ketika Swedia mengalami ekspansi industri yang pesat serta liberalisasi pemerintahan.

Reformasi birokrasi yang berlandaskan reformasi kultural tidak akan terjadi apabila tidak ada dialog yang berkesinambungan antara elite kultural (termasuk elite intelektual) dan birokrasi. Sampai saat ini hal ini masih belum terjadi di negeri kita. Masing-masing pihak masih terkendala oleh prasangka serta harga diri. Pihak birokrasi terhambat arogansi kekuasaannya, sedangkan pihak kultural-intelektual dihambat oleh harga diri berlebihan, yang bersumber pada kemahiran menganalisis keruwetan-keruwetan.

Semoga generasi muda tidak meneruskan penyakit ini. (Sumber: Kompas, 8 Januari 2010)

Tentang penulis:
Mochtar Buchori Pendidik



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,872,248 hits
Januari 2010
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iklan