Arsip untuk Februari, 2010

Mosi DPR Nir Ayat Pemakzulan

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

Menyimak matriks pendapat di Pansus Bank Century (Kompas, 18/2/2010, halaman 1), semestinya DPR akan menerbitkan mosi tak percaya terhadap kebijakan pemerintah menalangi Bank Century. Jika benar, mosi itu jadi instrumen pengawasan legislatif terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial.

Penggunaan instrumen itu akan menormalkan keterpisahan eksekutif-legislatif dan fungsi pengawasan oleh DPR, yang terdistorsi oleh Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan koalisi parlementer.

Distorsi fungsi pengawasan itu terbawa dalam percakapan para petinggi delapan lembaga negara (MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan Presiden) di Istana Bogor (21/1/2010). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyimpulkan percakapan, Indonesia menganut sistem presidensial dan tak mengenal mosi tidak percaya untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden.

Tulisan ini menegaskan satu hal. Meski berwatak semakin presidensial, sebetulnya UUD 1945 juga mengenal mosi tidak percaya terhadap kebijakan eksekutif serta mengatur ayat-ayat dan mosi pemakzulan.

Semakin presidensial

UUD 1945 menjamin masa jabatan presiden. Konstitusi tak lagi mencantumkan klausul ”telah melanggar haluan negara” sebagai dasar pemakzulan presiden/wapres. Presiden/wapres tidak dapat dimakzulkan dengan mudah dan sewaktu-waktu. Ini merupakan penghormatan terhadap pengisian jabatan melalui pemilihan langsung oleh rakyat di seluruh negeri. MPR masih dapat memakzulkan presiden/wapres, tetapi dengan alasan lebih legal-konstitusional dan bukan politis-konstitusional, seperti UUD 1945 praamandemen (M Fajrul Falaakh, Kompas, 7/6/2001).

Alasan untuk memakzulkan meliputi pelanggaran hukum dan/atau atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres. Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela (Pasal 7A UUD 1945). UU Mahkamah Konstitusi (MK) 2003 memerinci, tindak pidana berat adalah tindak pidana yang diancam sanksi penjara lima tahun atau lebih.

Perbuatan tercela menurut UU Pemilihan Presiden 2008 adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, dan adat, seperti berjudi, mabuk, mengonsumsi narkoba, dan berzina (Pasal 5 huruf i), sedangkan UU MK 2003 menambahkan dengan perbuatan yang merendahkan martabat kepresidenan. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wapres adalah tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban presiden/wapres (Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945).

Jadi, alasan pemakzulan hanya akan mengena Wapres Boediono jika sebagai Gubernur BI ia diduga, misalnya, terlibat korupsi atau penyuapan dalam proses sebelum atau sesudah penalangan Bank Century. Bukti-bukti permulaan harus dikemukakan Pansus Centurygate tanpa mengada-ada. Prosesnya panjang, seperti ditentukan di Pasal 7B UUD 1945. Alasan pemakzulan presiden/wapres yang lebih berwatak legal-konstitusional ini harus dibuktikan dalam proses peradilan di MK. Pada akhirnya proses yudisial ini berimplikasi pada pemakzulan presiden/wapres, tetapi diputuskan oleh sidang paripurna MPR.

DPR awasi presiden

Jelas, alasan untuk memakzulkan presiden/wapres bukanlah kebijakan. Sistem presidensial tidak mengharuskan presiden mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada MPR. Namun, DPR memiliki fungsi pengawasan melalui instrumen hak interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat (Pasal 20A UUD 1945). UU Nomor 27 Tahun 2009 mengatur penggunaan hak-hak tersebut, yang kini dimohonkan pengujian di MK oleh sejumlah kader Partai Demokrat.

Pada akhir November 2009 semua fraksi di DPR menyetujui penggunaan hak angket terhadap kasus Bank Century. Dalam dua bulan terakhir terjadilah adegan ”koalisi” sembilan parpol mengeroyok Wapres dan Menteri Keuangan. Bila memerhatikan pendapat fraksi-fraksi, semestinya Pansus Centurygate akan menerbitkan mosi tak percaya terhadap kebijakan penalangan Bank Century. Semua fraksi menyoal tanggung jawab BI sebagai regulatory and oversight body sebelum menengarai Bank Century sebagai bank gagal. Alasan utama, proses akuisisi-merger tiga bank jadi Bank Century sudah bermasalah karena lemahnya fungsi pengawasan BI.

Tujuh fraksi (PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN, dan PPP) berkesimpulan, telah terjadi penyelewengan/pelanggaran hukum dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) kepada Bank Century. Mereka merujuk, misalnya, perubahan aturan oleh BI tentang rasio kecukupan modal pada bank yang perlu ditalangi, yaitu dari positif 8 persen menjadi ”asal positif”. Hanya Partai Demokrat dan PKB yang berpendapat sebaliknya. Semua fraksi juga bersepakat, pengaliran dana talangan (PMS) sekitar Rp 6,76 triliun kepada Bank Century mengandung penyimpangan/penyelewengan hukum dan manajemen bank harus mempertanggungjawabkan aliran dana yang bermasalah.

”Kesimpulan” itu dapat bermuara pada pernyataan pendapat (Pasal 182 Ayat (3) UU No 27/2009), dan cukup diputuskan oleh lebih dari seperdua dari seperdua jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna DPR (141 orang). Namun, pengaturan selanjutnya (pada bagian kesepuluh paragraf tiga) justru menyejajarkan pernyataan pendapat eks-hak angket dengan lex specialis tentang pernyataan pendapat dalam rangka pemakzulan (Pasal 7A-7B UUD 1945). Ketidakjernihan itu sudah mengemuka sejak UU No 27/2009 dirancang di Kementerian Dalam Negeri dan diloloskan dari kantor presiden. Kita tunggu semangat kekeluargaan di DPR mengawasi koalisi kepresidenan. (Sumber: Kompas Pos, 24 Februari 2010)

Tentang penulis:
Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM

Iklan

Konsolidasi Rezim

Oleh Cornelis Lay

Beberapa hari lalu, saya bersua seorang sahabat, anggota DPR baru. Ia kebingungan karena disambangi birokrat menengah—lengkap dengan disposisi dari atasannya— yang menanyakan dua hal penting: sumber data yang menjadi dasar bagi komentarnya terkait utang Indonesia yang semakin membengkak setahun terakhir; dan apa yang dimauinya dengan komentar negatif seperti itu.

Dengan lugu ia menjawab, sumber data berasal dari berbagai dokumen resmi, dan bahkan secara naïf menunjukkan dokumennya. Sementara untuk pertanyaan kedua, dengan sederhana dijawabnya agar pemerintah bekerja lebih serius lagi. Sahabat saya bertanya lugu, apa yang salah dengannya sehingga birokrat itu mendatanginya? Ia tampaknya percaya yang sedang dihadapinya peristiwa individual.

Jauh sebelumnya, tetapi di bawah rezim yang sama, sahabat lain berkisah tentang undangan sebagai komentator di sebuah TV swasta. Ia diminta tidak memberikan komentar terkait presiden. Ketika dia menolak, acara dibatalkan. Sahabat karib lain yang lantang, bahkan sejak Orde Baru, menceritakan pengalamannya dipanggil dan diperingatkan atasannya atas komentar dan tulisan-tulisannya.

Dengan bijak atasan karib saya meminta agar ia menahan diri. Alasannya sederhana, ia ditelepon dan dikirimi faksimile media yang memuat komentar karib saya oleh seorang petinggi di pusat pengambilan keputusan. Bahkan, secara tersamar sang petinggi mengindikasikan ancaman pengurangan budget dari negara.

Sahabat yang lain mengirimkan SMS sederhana yang menjelaskan pilihannya untuk melawan salah satu pasangan kandidat presiden-wakil presiden selama pemilihan presiden. Ia menyatakan, rangkaian respons dari kubu sang kandidat menyusul kritik menggelitik Butet Kartaredjasa dalam sebuah acara semakin meyakinkan dia untuk aktif menyatakan ”tidak” pada pasangan kandidat tersebut.

Kisah-kisah sejenis silih berganti dikeluhkan teman-teman media dalam berbagai obrolan ringan. Namun, sialnya, saya tidak menyediakan cukup waktu dan perhatian untuk memverifikasi. Sekalipun demikian, Jusuf Kalla (JK) dalam salah satu debat antarkandidat presiden memberikan hints yang meyakinkan, kisah di atas bukan fiksi. JK berbilang lantang tak akan pernah menelepon redaksi media massa.

Dan kini, mencuatnya kisah sejenis menyusul pengakuan sejumlah anggota Tim Pansus Bank Century semakin memperjelas bekerjanya metode di atas. Apalagi, rencana pengendalian informasi lewat rancangan peraturan pemerintah yang sedang disiapkan salah satu kementerian ikut diperhitungkan.

Beberapa bulan yang lalu sahabat lain berkisah tentang pilihan ”madu” dan ”racun”—koalisi dan bui—yang ditangkapnya secara jelas selama proses keras ke arah pembentukan koalisi kabinet. Pilihan dilematis sejenis bukan hal istimewa. Saya begitu sering mendengar keluhan sejumlah bupati/wali kota yang kebetulan saya kenal tentang hal yang sama. Sementara dua minggu yang lalu, sahabat saya yang berada di lingkaran kekuasaan bercerita bahwa ia dan timnya menerima foto yang tidak layak dari salah seorang yang bersuara lantang kepada penguasa yang dikirim orang tidak dikenal. Namun, dengan bangga ia menyatakan, dia tidak pernah menggunakannya untuk tujuan politik.

Sama seperti reaksi sahabat dalam kisah pertama, impresi umum yang saya dapatkan dari para sahabat atas berbagai kisah di atas hampir seragam: mereka mengira ini soal individu, soal pribadi seorang pemimpin, serta soal kepengecutan atasan mereka dan media. Tidak satu pun membayangkan kesemuanya sebagai watak sistemik dari sebuah rezim yang sedang mengonsolidasi diri.

Memperbesar kekuasaan

Dua minggu yang lalu, saya bertemu dengan sahabat yang lain dalam sebuah acara sosial. Ia kebetulan berada di lingkaran kekuasaan. Dalam pembicaraan serba ringan banyak hal digosipkan. Akan tetapi, salah satu yang mengagumkan adalah kesimpulan besar yang diberikannya: rangkaian amandemen konstitusi kita memiliki corak politis yang serupa, yakni memangkas kekuasaan lembaga kepresidenan yang membikin sistem presidensial tidak memiliki topangan konstitusi yang memadai.

Kesimpulan ini bisa dipastikan merupakan refleksi dari keyakinan Presiden dan para pembantunya. Kesimpulan ini berangkat dari fakta sederhana: beberapa bulan yang lalu Tim Penasihat Presiden mengundang ahli, termasuk dari berbagai perguruan tinggi untuk mengkaji rencana amendemen konstitusi berikutnya. Tujuannya cukup sederhana: mengukuhkan kembali kekuasaan konstitusional presiden secara lebih solid yang diandaikan sebagai sumber malapetaka rendahnya kapasitas governability presiden. Karena saya memutuskan tidak menghadiri acara ini sekalipun diminta oleh dekan, saya tak sempat menyampaikan pandangan bahwa kewajiban pokok presiden adalah melaksanakan konstitusi, bukan mengubahnya.

Defisit kekuasaan sebagai argumen pembenar ketidakefektifan kepemimpinan bukan monopoli presiden dan orang di sekitarnya. Dalam berbagai forum pertemuan gubernur, dan dalam sejumlah pertemuan saya dengan individual gubernur, saya selalu mendengar kisah yang sangat tipikal: gubernur dihadapkan pada defisit kekuasaan yang sangat besar sehingga gagal bahkan sekadar menghadirkan bupati dalam rapat-rapat koordinasi.

Salah satu motif di balik rencana perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan kehendak untuk mengonsolidasi kembali kekuasaan gubernur sebagai perpanjangan tangan presiden. Sesuatu yang pernah ditanyakan salah seorang mantan menteri dalam pertemuan dengan saya beberapa bulan lalu.

Demos yang tercabik

Namun, di ranah demos, kisah-kisah sebaliknya justru bermunculan. Kisah partai yang telah beranak pinak, dan bahkan bercucu dan bercicit sudah sangat gamblang disajikan media massa di samping kisah rutin pertengkaran internal. Namun, yang tak kalah serunya adalah kisah perpisahan dan perpecahan dunia gerakan dan masyarakat sipil. Saya sering dikirimi SMS oleh banyak sahabat aktivis. Salah satu yang mencengangkan menceritakan kecurigaan pengirim SMS atas ”siapa Bendera” —yang aktivisnya kini sedang dihadapkan pada persoalan hukum—berikut motif dan kekuatan di baliknya.

Pembilahan politik dan kekuatan masyarakat sipil ke dalam sekat-sekat kategoris tertentu memang adalah nature-nya Indonesia. Boeke berkisah tentang dual economy lebih dari seratus tahun lalu. Furnivall berkisah tentang fragmented society, bahkan sebelum kita merdeka. Geerzt mendeskripsikan pembilahan Santri-Abangan-Priayi yang sudah jadi legenda. Feith membentang peta aliran yang lebih rumit dengan mengombinasikan ideologi (kanan-kiri) dan pengaruh Barat dan budaya lokal (Jawa) yang diproyeksikan melalui partai-partai.

Sifat alamiah masyarakat di atas mengalami distorsi cepat. Orba memanipulasi dan memperdalam fragmentasi melalui konsep sederhana, tetapi mematikan: SARA berikut EKI (Ekstrem Kiri), EKA (Ekstrem Kanan), dan bahkan Ekstrem Tengah. Modus Orba telah memudar. Akan tetapi, substansinya terus bertahan: negara memfasilitasi pembilahan dan fragmentasi masyarakat secara konstan.

Lihat saja fenomena konsolidasi kelompok dan pemaksaan tersistem untuk menjadi ”lawan” atau ”kawan” yang akhir- akhir ini semakin intensif. Energi bangsa sedang dibelah dan dikuras secara sistematis. Sialnya, bukan untuk menghasilkan Indonesia yang lebih baik, tetapi sebatas mempertegas siapa kawan, siapa lawan.

Otoritarianisme lunak?

Apa arti berbagai kisah di atas? Penafsiran bisa bervariasi. Namun, jika sejarah diri sendiri bisa dipercaya, kesimpulannya cukup sederhana: rezim sedang mengonsolidasi diri melalui metode stick and carrot. Hanya saja pilihan pendekatan berbeda dengan masa lalu. Keduanya bekerja di bawah permukaan dan menghindarkan diri dari tindakan mengoyak formalisme demokrasi. Bahkan lebih lagi, kedua metode yang ada bekerja dalam balutan nilai yang sangat diimpikan setiap anak negeri: demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Tujuannya pun setali-tiga-uang, menciptakan kepatuhan pada kekuasaan guna melicinkan jalan bagi kontrol dan pengawetan rezim. Sudah tentu, pencapaiannya masih jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Benih-benih perlawanan masih berserakan di sana sini.

Namun, sifat kerjanya yang masif dan konsisten, daya rambahnya yang sedemikian luas, area kerjanya yang semakin bervariasi, dan daya persuasinya lewat kendali atas wacana publik yang sedemikian luar biasa boleh jadi akan mengantarkan kita memasuki gerbang baru Indonesia: otoritarianisme lunak. Atau jangan- jangan kesimpulan ini terlampau mengada-ada karena masing-masing kisah di atas sekadar bercerita tentang dirinya masing-masing. (Sumber: Kompas Pos, 23 Februari 2010)

Tentang penulis:
Cornelis LayPengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta

Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya?

Oleh Bagong Suyanto

Menerjemahkan keinginan untuk melindungi perempuan dan anak agar tidak menjadi korban dalam pernikahan ke dalam ranah hukum tampaknya tidaklah mudah. Draf Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang sebagian pasalnya berisi ancaman hukuman pidana bagi pelaku kawin siri, tak hanya ditentang para lelaki dan sejumlah tokoh agama Islam, tapi juga ditentang sendiri oleh kalangan perempuan yang justru hendak dilindungi melalui ancaman sanksi pidana bagi pelaku nikah siri dan kawin kontrak.

Pihak yang pro-RUU itu menilai ancaman sanksi pidana diperlukan untuk mencegah agar perempuan tidak menjadi korban dalam pernikahan siri, karena hal itu biasanya dilakukan hanya untuk justifikasi atau kedok dari perzinaan terselubung. Tapi tidak sedikit kalangan yang kemudian bereaksi keras dan tidak menyetujui RUU itu karena dianggap merupakan intervensi negara urusan privat dan bertentangan dengan agama.

Dalam kenyataan, memang harus diakui tidak semua pernikahan siri selalu diwarnai oleh efek yang merugikan perempuan dan anak. Bahkan tidak sedikit kasus pernikahan siri yang kehidupan pasangannya jauh lebih harmonis daripada pasangan yang menikah dan mencatatkan diri secara sah di kantor urusan agama (KUA). Tapi, karena sebagian posisi perempuan di Indonesia masih tersubordinasi dan acap kali menjadi korban ideologi yang patriarkis, bagaimanapun harus diakui bahwa pernikahan siri tidak jarang menebar penderitaan dan menjadi media bagi superioritas laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan arogansinya kepada perempuan.

Apakah perempuan yang menikah dan terdaftar di kantor catatan sipil bisa dijamin bebas dari ancaman dan pasti diperlakukan secara adil oleh pasangannya? Apakah anak yang lahir dari orang tua yang menikah secara sah lantas bisa dijamin bebas dari kemungkinan menjadi korban child abuse? Dalam keluarga yang status pernikahannya terdaftar di KUA sekalipun sebetulnya tidak ada jaminan bahwa perempuan dan anak yang ada akan lebih terjamin masa depannya. Bahkan, jujur harus diakui, tidak sedikit perempuan yang pernikahannya dicatat negara tetap mengalami berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan anak-anaknya mengalami tindakan abuse oleh orang dewasa di sekitarnya.

Melindungi perempuan dan anak melalui payung hukum yang mengancamkan sanksi-sanksi pidana dan menggunakan pendekatan yang sifatnya legal-punitif, dalam beberapa bagian, harus diakui memang agak mensimplifikasi masalah. Artinya, kalaupun RUU itu benar-benar disahkan dan para pelaku nikah siri divonis sanksi pidana yang berat, sebetulnya hal itu bukan jaminan bahwa nasib perempuan bakal lebih baik.

Dalam ajaran agama apa pun dan dalam etika sosial masyarakat di mana pun, semua umumnya sepakat bahwa kehadiran perempuan dan anak mutlak harus dilindungi dari semua bentuk ancaman perlakuan kasar serta tekanan psikis. Tetapi, untuk memastikan agar perempuan tidak menjadi korban yang dirugikan dalam lembaga dan kehidupan perkawinan dengan pasangannya, sebetulnya yang dibutuhkan bukan hanya nilai, norma, dan payung hukum yang pro-perempuan, tapi yang juga tak kalah penting adalah upaya-upaya yang lebih berorientasi pada pemberdayaan perempuan secara mandiri.

Mendorong dan memfasilitasi agar perempuan lebih berdaya dan meningkat posisi bargaining-nya dalam membangun serta merebut kemandiriannya, bagaimanapun adalah solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan daripada hanya mengandalkan peran negara yang acap kali menemui kesulitan ketika harus masuk terlalu jauh dalam urusan privat warga masyarakatnya. Artinya, meski perempuan menikah dan kemudian pernikahannya tercatat di KUA, jika dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap tersubordinasi, kemungkinan mereka untuk tetap menjadi korban superioritas akan tetap besar. Hal ini tentu berbeda jika perempuan telah memiliki kemandirian dan posisi bargaining yang kuat, baik karena tingkat pendidikan maupun karena luasnya wawasan sosial yang dimiliki.

Di media massa, polemik yang muncul atas RUU yang mengatur dan mengancamkan sanksi bagi pelaku nikah siri saat ini tampaknya telah bergeser sebagai sikap antarkelompok yang mempertentangkan logika hukum dan logika agama. Perdebatan yang sudah melenceng dari tujuan awal negara untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak ini tidak mustahil berkembang makin kontraproduktif.

Persoalannya di sini sebenarnya bukan apakah nikah siri itu sah atau tidak, dan si pelaku perlu diancam sanksi pidana atau tidak. Namun yang lebih penting adalah bagaimana mencegah dan memberdayakan perempuan agar tidak menjadi korban dalam relasi sosial yang tidak seimbang di hadapan laki-laki yang menjadi pasangannya.

Mereduksi komitmen untuk melindungi perempuan dari kemungkinan menjadi korban dalam pernikahan siri, kawin kontrak, atau yang lain dalam pasal-pasal ketentuan hukum harus diakui rawan terjebak ke dalam sikap “hitam-putih”, yang terkadang kurang mempertimbangkan situasi nyata di masyarakat. Tapi sikap yang menolak secara membabi-buta dan seolah-olah menutup mata terhadap penderitaan sebagian perempuan yang menjadi korban dalam pernikahan siri dari laki-laki yang pragmatis dan sekadar melegitimasi syahwatnya belaka tentu juga bukan sikap yang bijak.

Bagi pihak yang menentang draf RUU yang akan mengatur ancaman pidana bagi pelaku nikah siri, alangkah elok jika mereka tidak berhenti hanya menolak dan mengkritik isi pasal-pasal dalam RUU itu. Tapi kemudian menindaklanjuti dengan langkah mengekspose nilai-nilai agama yang melindungi perempuan, dan kemudian mencari strategi untuk menjamin agar ajaran agama yang diyakininya itu benar-benar diimplementasikan di masyarakat, agar tidak ada lagi kesan telah terjadi bias ideologi patriarkis dari sikap mereka menentang RUU itu. Bagaimana pendapat Anda? (Sumber: Koran Tempo, 24 Februari 2010)

Tentang penulis:
Bagong Suyanto, Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Negosiasi Harga Diri

Oleh Triyono Lukmantoro

Mengapa Pansus Century terkesan ”penuh perhitungan” untuk mengungkap beberapa nama yang harus bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan (bailout) Rp 6,7 triliun? Kenyataan ini bisa dilihat ketika beberapa anggota Tim Sembilan (para pemrakarsa pembentukan Pansus Century) harus sowan ke beberapa tokoh nasional dan ketua umum partai politik. Pisowanan yang dijalankan Tim Sembilan itu pasti bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi untuk meraih dukungan secara luas.

Sejumlah nama yang akan disebutkan dalam kesimpulan akhir Pansus Century memang menduduki jabatan politis yang tinggi, seperti Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa nama lain yang mungkin akan disebut adalah Raden Pardede, Aulia Pohan, dan Marsilam Simanjuntak. Mengungkap nama-nama tokoh penting dalam arus pusaran politik tingkat tinggi secara otomatis membawa risiko yang tidak kecil. Dalam ranah inilah persoalan budaya politik menggelegar sedemikian kuat.

Budaya politik bisa dipahami sebagai nilai-nilai dan berbagai orientasi norma yang dipakai para aktor politik dalam menjalankan langkah-langkah strategis. Kalau budaya politik itu tidak diperhatikan, risiko yang harus ditanggung anggota Pansus Century setidaknya akan mengakibatkan dua hal yang signifikan.

Pertama, mereka mendapat sorotan sebagai pihak yang melawan kekuasaan yang sedang berjalan. Artinya, para anggota Pansus Century yang berani mengungkapkan nama-nama tertentu bisa dipandang menentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terbuka. Bukankah sosok seperti Boediono, Sri Mulyani, atau Aulia Pohan begitu dekat dengan SBY, baik dalam jalinan kekuasaan maupun hubungan kekerabatan?

Kedua, penyebutan nama-nama yang terlibat dalam skandal Bank Century belum tentu menarik simpati masyarakat kebanyakan. Bukan sanjungan atau pujian setinggi langit yang akan diterima Pansus Century, tapi hardikan, cemoohan, atau ancaman yang justru terlontar. Sebab, Pansus Century bisa dinilai tidak memenuhi dan bahkan melanggar kaidah kesopansantunan.

”Mencoreng Muka”

Untuk mengurai tarik-menarik kepentingan pengungkapan nama-nama yang dilakukan Pansus Century, kita bisa merujuk pada face negotiation theory yang dikemukakan Stella Ting-Toomey (diuraikan oleh Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Theories of Human Communication: Ninth Edition, 2008). Face negotiation theory secara harfiah berarti teori negosiasi muka atau wajah. Tapi, muka atau wajah dalam hal ini bermakna sebagai citra-diri seseorang dalam kehadirannya di antara pihak-pihak yang lain.

Mengungkapkan nama-nama yang terlibat dalam bailout mempunyai konsekuensi ”mencoreng muka” sejumlah figur yang sangat terhormat. Tindakan itu bisa disepadankan dengan mempermalukan pihak lain yang memiliki koneksi dengan kekuasaan. Akibat yang harus diterima ketika Pansus Century ”mencoreng muka” mereka yang berada dalam lingkaran dalam kekuasaan setara dengan merontokkan kewibawaan kekuasaan itu sendiri. Sehingga, dari sinilah sejumlah inisiator Pansus Century melakukan facework tertentu. Facework merupakan perilaku komunikasi yang dilakukan untuk membangun dan melindungi kehormatan diri sendiri atau menciptakan dan mengancam martabat pihak lain.

Ada dua macam facework dalam persoalan ini. Pertama, preventive facework yang melibatkan komunikasi yang dirancang untuk melindungi satu atau beberapa orang dari ancaman pihak lain. Realitas inilah yang sedang dijalankan baik oleh SBY serta pendukungnya maupun para anggota Pansus Century yang menentangnya. Lobi-lobi politik pun dikerahkan.

Kedua, restorative facework yang dirancang untuk mengembalikan martabat pihak-pihak yang telah disebutkan namanya terlibat dalam penggelontoran dana bailout. Langkah ini akan dilakukan setelah Pansus Century mengakhiri masa kerjanya.

Mungkin saja, langkah restoratif itu berupa kompromi (win-win solution), yakni semua pihak yang bertikai mendapat insentif politik yang memadai dan bagi-bagi kekuasaan dirancang lagi. Namun, tidak tertutup peluang langkah politik yang mengambil skema dominasi (win-lose solution), yaitu SBY serta loyalisnya menguasai pemerintahan dan para penentangnya disingkirkan.

Atau, hal yang lebih buruk ialah langkah politik destruksi (lose-lose solution), yang berarti SBY serta para loyalisnya dan pihak yang menentangnya sama-sama mengalami kehancuran.

Kehormatan Kolektif

Persoalan penyebutan nama yang akan dilakukan Pansus Century telah mencerminkan pokok persoalan bahwa kehormatan politik di negeri ini sebenarnya bersifat kolektif. Artinya, martabat yang disandang satu orang bertumpu kepada komunitas yang menaunginya. Bukan kepada problem koalisi politik semata, melainkan keterpaduan kelompok atau komunitas memang sangat kuat dalam kultur politik kita. Sehingga, ketika ada individu diserang kehormatannya, maka komunitas yang melingkupinya akan memberikan pembelaan.

Terkait dengan kehormatan kolektif adalah budaya politik kita mempunyai jarak kekuasaan yang tinggi (high power distance). Hal ini menunjukkan hierarki kekuasaan sengaja dipelihara, distribusi kekuasaan yang tidak sederajat dipandang sebagai kenormalan, dan mereka yang berstatus tinggi otomatis dihormati karena memiliki kewenangan dan pengaruh yang tinggi pula. Bukan kenyataan yang janggal jika tokoh-tokoh nasional dikunjungi Tim Sembilan karena selain untuk menggapai dukungan, perlindungan politik pun akan didapatkan.

Selain itu, ketika Pansus Century mengungkap nama-nama yang terlibat secara potensial melahirkan peristiwa ”menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri”. Pada saat Pansus Century menyebut nama-nama tertentu, sangat mungkin serangan balik yang mengungkap kebobrokan anggota-anggota pansus juga akan terjadi. (Sumber: Jawa Pos, 24 Februari 2010)

Tentang penulis:
Triyono Lukmantoro, dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang

Kerahasiaan Perbankan

Oleh Dominikus Dalu S

Menanggapi Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century yang meminta data soal sejumlah besar nasabah Bank Century yang saat ini berganti nama menjadi Bank Mutiara untuk kepentingan pengungkapan fakta di Pansus, Ketua Perbanas menilai tindakan itu berlebihan karena menyalahi ketentuan mengenai kerahasiaan perbankan.

Ia mengharapkan Pansus menghormati hukum. Jika Pansus meminta data deposan besar di sebuah bank, akan sangat berbahaya karena masyarakat dapat saja tidak menyimpan dananya di bank (detikfinance, 12/12/2010). Permintaan Pansus tak dipenuhi pimpinan Bank Mutiara karena mereka tunduk pada ketentuan tentang rahasia perbankan.

Setelah memperoleh masukan atau saran dari Mahkamah Agung, Pansus menyiasatinya dengan meminta penetapan pengadilan agar memperoleh data yang diharapkan. Rupanya tidak mudah menerobos kerahasiaan perbankan. Ketentuan mengenai rahasia perbankan diatur dalam Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, ”rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. UU ini juga mengatur tegas larangan membuka identitas nasabah. Seandainya Indonesia bagian dari negara persemakmuran (commonwealth), Pansus tak perlu meminta penetapan pengadilan untuk memperoleh data dari bank.

Hampir semua negara persemakmuran menerapkan yurisprudensi Inggris yang dipakai sebagai standar kualifikasi bagi pengungkapan keterangan mengenai nasabah bank, yakni putusan perkara Tournier v National Provincial and Union Bank of England, 1924, atau terkenal dengan sebutan Tournier’s Case. Putusan Tournier’s Case memberikan kewenangan kepada bank untuk mengungkapkan keterangan mengenai nasabahnya bilamana memenuhi salah satu dari empat syarat/kondisi.

Salah satu syarat atau kondisi tersebut adalah ”Where there is a duty to the public to disclosure”, bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada publik, misalnya dalam hal diminta DPR, bank dapat mengungkapkan keterangan mengenai aliran dana tertentu yang dicurigai merupakan praktik kejahatan. Dalam praktik perbankan atau praktik bisnis, hal biasa seorang nasabah berpindah-pindah atau berganti-ganti bank, seperti juga lazim seorang nasabah memiliki simpanan pada beberapa bank. Pertanyaannya, apakah bank masih terikat terhadap kewajiban rahasia bank setelah nasabah tak lagi jadi nasabah bank yang bersangkutan?

Hal ini ternyata tidak diatur UU, sedangkan dalam tujuh hal yang jadi pengecualian kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur UU No 10/1998, ada enam pengecualian yang harus atas izin Bank Indonesia dan satu yang tak perlu izin BI, yaitu bagi ahli waris sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia. Sayangnya, dari tujuh alasan yang jadi pengecualian, belum termasuk alasan demi kepentingan publik kerahasiaan perbankan dapat diterobos.

Kesepakatan G-20

Kerahasiaan perbankan menjadi isu internasional karena merupakan salah satu hasil kesepakatan KTT G-20 di London, awal Maret 2009. G-20 menyepakati penghapusan kerahasiaan perbankan sebab khawatir atas pelarian dana yang pemiliknya tak bisa diketahui ke berbagai tempat dan negara di dunia karena terikat pada peraturan mengenai kerahasiaan perbankan pada negara bersangkutan. Kesepakatan ini berawal dari ketegangan antara AS dan Swiss. Awal tahun lalu, AS meningkatkan tekanan kepada Swiss untuk membuka identitas 52.000 pemilik rekening yang merupakan nasabah warga AS yang diduga menggelapkan pajak. Upaya ini rupanya tak membawa hasil karena Swiss yang dikenal sebagai surga bagi wajib pajak (tax haven) terikat aturan mengenai kerahasiaan perbankan. Mengingat negara ini adalah bagian dari G-20, Indonesia seharusnya segera menindaklanjuti hasil G-20 dengan merevisi beberapa UU terkait kerahasiaan perbankan, yaitu UU No 10/1998 tentang Perbankan dan UU No 25/2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, karena dipandang belum memenuhi prinsip internasional.

Selama ini, dengan berlindung di balik ketentuan kerahasiaan bank, perbankan sebenarnya turut andil dalam tindak pidana pencucian uang. Kerahasiaan bank, kerahasiaan finansial secara pribadi, dan efisiensi transaksi merupakan tiga permasalahan yang harus diatasi apabila ingin menggagalkan praktik kotor pencucian uang haram. Di negara demokrasi modern, di mana kesejahteraan rakyat jadi prioritas, prinsip rahasia perbankan yang menodai keadilan publik sebaiknya diabaikan.

Apabila penerapan good corporate governance yang notabene berlaku untuk semua pelaku usaha termasuk perbankan dan good governance bagi penyelenggara negara serta nilai-nilai Pancasila berjalan baik, tentunya tidak perlu khawatir dengan penghapusan kerahasiaan perbankan. (Sumber: Kompas, 22 Februari 2010)

Tentang penulis:
Dominikus Dalu S Asisten Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia

Kasus Bilqis dan Problem Biaya Kesehatan

Oleh Sunarto

Akhir-akhir ini dunia pelayanan kesehatan semakin menjadi sorotan publik. Tampaknya pusat-pusat layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, semakin sering menjadi sumber berita. Dari kasus Prita, dugaan malpraktek di sebuah rumah sakit, hingga Bilqis menarik diikuti. Kasus Bilqis juga menyita perhatian publik yang luar biasa. Ini merupakan efek keterbukaan dan peran media yang begitu besar. Bahkan isu ini menjadi pergunjingan semua lapisan masyarakat. Hal yang sangat penting dalam kasus ini adalah mendorong perasaan setiap orang untuk turut memberikan rasa belas kasihan, karena problem biaya operasi yang sulit dijangkau oleh orang tuanya. Banyak orang mengatakan salah satu ciri masyarakat kita adalah mudah tersentuh dan merasa iba, namun kadang mudah pula marah. Bagaimana dengan Kementerian Kesehatan kita, yang terkesan tiba-tiba penuh perhatian dan membantu pengobatan Bilqis. Kira-kira apa yang terjadi jika kasus serupa tidak mendapatkan perhatian media.

Kita bisa mengambil hikmah dari kasus Bilqis sebagai media pembelajaran masalah pelayanan kesehatan di negara ini. Kementerian Kesehatan, yang turun tangan membantu kasus Bilqis, mungkin takut akan dipersalahkan publik atau dikatakan tidak populer jika tak melakukan hal tersebut. Sekali lagi, kasus ini telah menciptakan keibaan masyarakat banyak. Menurut pengamatan kami, sesungguhnya masih ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, orang dengan kadar kasus berbeda yang masih mengalaminya. Mereka mengalami problem serupa, bahkan sampai pada kasus ketidakmampuan warga untuk datang mengunjungi ke pusat pemberi pelayanan. Sebagian dari mereka bisa berasal dari keluarga miskin, setengah miskin, maupun setengah kaya yang tidak terdaftar di Jamkesmas, dan tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan, terutama kepada rumah sakit.

Program Jamkesmas diharapkan dapat menjamin sekitar 76,4 juta penduduk, namun masih saja banyak keluhan pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Mereka merasa ada problem pendataan peserta Jamkesmas dan kualitas pelayanan di pemberi pelayanan kesehatan (PPK). Berdasarkan kriteria keluarga miskin dari Badan Pusat Statistik, setelah disesuaikan dengan kondisi daerah, terjadi penambahan jumlah peserta. Dalam perjalanan waktu tentu terjadi perubahan, namun sering terlambat diperbarui. Kendala lain yang ada adalah masyarakat kurang antusias dalam keanggotaan jaminan kesehatan, sebelum merasakan kasus sakit. Salah satu dampaknya adalah banyak pasien dari keluarga miskin yang datang ke rumah sakit tanpa kartu Jamkesmas atau jaminan kesehatan yang lain. Ini menyulitkan pihak PPK dalam melayani pasien.

Biaya kesehatan dirasakan semakin tinggi, penyebabnya berbagai faktor. Hal ini akan semakin menjauhkan aksesibilitas warga terhadap pelayanan. Kasus Bilqis dapat dijadikan momentum introspeksi bagi pemerintah pusat maupun daerah agar kembali berkomitmen menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya sektor kesehatan. Menteri Kesehatan mestinya memprioritaskan penerapan sistem pembiayaan kesehatan nasional secara utuh agar problem biaya seperti kasus Bilqis tidak selalu terulang. Dalam desentralisasi sekarang ini, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan program yang terpadu. Jika berjalan secara sporadis dan sendiri-sendiri, anggaran kesehatan yang terbatas tidak cukup untuk membiayai setiap warga negara yang membutuhkannya.

Dari hikmah kasus Bilqis dan sejenisnya, Menteri Kesehatan, yang sudah tiga bulan menjabat, harus segera bekerja keras untuk melaksanakan kebijakan jangka panjang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan. Tidak mungkin Kementerian Kesehatan terus-menerus menyelesaikan kasus per kasus seperti ini. Demikian pula pihak swasta maupun masyarakat, secara bersama mendukung sistem jaminan kesehatan yang bersifat sosial. Alokasi anggaran oleh pemerintah harus dipastikan diarahkan ke sana secara signifikan untuk membiayai mereka yang tidak mampu. Golongan yang mampu dapat ikut serta andil dalam sistem jaminan ini. Harapannya adalah akan terjadi subsidi silang dan tolong-menolong. Potensi dana masyarakat yang cukup besar dapat dikelola secara kontinu dan terencana dalam jangka panjang.

Kesempatan baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sistem jaminan sosial kesehatan. Pada tingkat daerah biasa disebut Jaminan Kesehatan Daerah. Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk jaminan kesehatan di luar tanggungan (kepesertaan) Jamkesmas dari pemerintah pusat. Sehingga, idealnya, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang esensial. Program ini akan memperluas cakupan penjaminan biaya kesehatan bagi warga negara. Kita ingat bahwa status kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan suatu negara. Dalam amendemen UUD 1945 Pasal 28-H telah ditetapkan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Artinya, setiap warga negara telah mendapat jaminan negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar medis. Harapan ke depan, tidak ada lagi problem ketiadaan pelayanan kesehatan atau ketelantaran warga karena alasan biaya.

Di sisi lain, masih adanya keluhan masyarakat atas kesan perlakuan diskriminasi pelayanan dari PPK terhadap pasien keluarga miskin (peserta Jamkesmas) perlu menjadi bahan evaluasi. Pemberi pelayanan kesehatan, dari rumah sakit, puskesmas, hingga praktek klinik, baik yang berbentuk lembaga maupun individu, sudah seharusnya terus berbenah diri melayani masyarakat secara maksimal. Perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan sosial akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Arus informasi yang semakin terbuka akan meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap berbagai persoalan kehidupan, di antaranya persoalan yang dipandang sangat penting, yakni pelayanan kesehatan. Sebagai institusi maupun individu yang bertugas langsung maupun tidak langsung terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, sudah saatnya mengubah kerangka berpikir dan bertindak. Pemberian pelayanan harus lebih mengutamakan kepentingan warga negara, karena merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. (Sumber: Koran Tempo, 22 Februari 2010)

Tentang penulis:
Sunarto, dosen Fakultas Kedokteran UII, Yogyakarta

Memailitkan Pengemplang Pajak

Oleh M Hadi Shubhan

Kasus dugaan pengemplangan pajak oleh PT Asian Agri dan sejumlah konglomerat, termasuk tiga perusahaan milik Grup Bakrie, kembali menambah daftar panjang keadilan rakyat yang tersayat-sayat di republik ini. PT Asian Agri yang sudah satu tahun terungkap menggelapkan pajak hingga Rp 1,3 triliun, tapi berkas perkaranya ”kebingungan” (baca: pura-pura bingung) di Kejaksaan Agung. Justru yang mengungkap data penggelapan pajak, yakni Vincentius A. Sutanto, terlebih dahulu divonis oleh pengadilan.

Kasus tersebut kembali menarik perhatian setelah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendatangi Vincentius di lapas (Jawa Pos, 16/02). Sementara kasus pajak Grup Bakrie mencuat karena dugaan digunakan sebagai alat ”dagang sapi” dalam kasus Bank Century.

Sebenarnya ada satu instrumen hukum yang sangat luar biasa yang bisa dijadikan alat untuk mengembalikan kerugian negara akibat pengemplangan pajak. Yakni, mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar pajak tersebut.

Kepailitan adalah suatu putusan pengadilan (dalam hal ini pengadilan niaga) yang mengakibatkan terjadinya sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan kepailitan itu, pengurus perseroan tidak berwenang lagi mengurus perusahaan. Seluruh harta perusahaan pada saatnya akan dilikuidasi dan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban utangnya, terutama untuk melunasi tunggakan pajak tersebut.

Kepailitan itu bukan masuk ranah hukum pidana maupun hukum administrasi negara, melainkan merupakan wilayah bidang keperdataan. Karena masuk wilayah keperdataan, tujuan akhir proses tersebut berkaitan dengan uang dan tidak terkait kepidanaan, seperti kurungan atau penjara. Hal itu sangat tepat jika tujuan proses hukum ialah mengembalikan uang negara. Sebab, jika dengan instrumen pidana maupun administrasi negara, uang tidak akan diperoleh.

Konsep dan filosofi mempergunakan instrumen hukum kepailitan itu berangkat dari banyaknya pajak yang tidak dibayarkan ke negara, sementara perusahaannya terus menggurita. Dan, ironis lagi, perusahaan tersebut menggurita dengan mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam negeri ini. Asian Agri memiliki ratusan ribu hektare perkebunan sawit, sementara Grup Bakrie menyedot triliunan rupiah hasil pertambangan dari bumi republik ini.

Legal Standing

Kemudian, siapa pihak yang bisa mengajukan permohonan (legal standing in judicio) pailit tersebut? Setidaknya ada dua pihak yang memiliki legal standing tersebut, yaitu Kantor Pajak atau Kejaksaan Agung.

Kantor Pajak dapat mengajukan kepailitan karena bertindak selaku kreditor bagi perusahaan tersebut. Kreditor dalam rezim hukum kepailitan terdiri atas kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Utang pajak dapat digolongkan sebagai kreditor preferen, bahkan kreditor preferen yang utama. Jadi, Kantor Pajak menggunakan dasar adanya utang pajak yang tidak dibayar.

Kejaksaan Agung juga memiliki kewenangan mengajukan permohonan pailit dengan dasar demi kepentingan umum. Kewenangan institusi kejaksaan itu secara tegas diatribusikan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penagihan pajak yang dikemplang termasuk kualifikasi demi kepentingan umum. Dalam UU Kepailitan itu dikatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan luas. Misalnya, debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari kekayaannya, debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, debitor tidak beriktikad baik atau tidak koperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau dalam hal yang lain menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Lebih Efektif

Ada beberapa kelebihan menggunakan jalur kepailitan untuk mengembalikan uang negara jika dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum pidana maupun jalur hukum administrasi negara. Pertama, prosedur kepailitan relatif lebih sederhana dan cepat. Dalam undang-undang ditentukan bahwa proses kepailitan di tingkat pertama pengadilan niaga dibatasi waktunya maksimal 60 hari, demikian pula di tangkat kasasi dibatasi maksimal 60 hari.

Keuntungan kedua adalah proses yang lebih transparan. Hal itu terjadi karena seluruh pencairan harta pailit akan dilakukan kurator. Kurator yang bisa menangani kepailitan tidak hanya Balai Harta Peninggalan (BHP), tetapi juga kurator swasta yang kebanyakan dari para advokat papan atas yang biasa menangani perkara hukum secara lebih profesional. Kurator itu nanti bertugas mencairkan harta pailit melalui lelang umum dan hasil seluruh pencairan budel pailit akan didistribusikan kepada kreditornya, termasuk membayar ke negara karena utang pajak tersebut.

Pembiaran terhadap pengemplang pajak yang bernilai triliunan rupiah merupakan bentuk nyata dari sebuah pengkhianatan terhadap rasa keadilan masyarakat. Bagaimana keadilan rakyat tidak terluka, sementara hukum sedemikian tajam menghukum rakyat kecil, seperti Mbok Minah yang divonis karena dituduh mengambil tiga biji buah cokelat, Suryanto dihukum dengan dasar mencuri sebutir semangka, dan Hamdani yang divonis lantaran meminjam sandal bolong perusahaan untuk salat, tapi dituduh mencuri sandal, sementara konglomerat hitam yang mengemplang pajak triliunan rupiah tidak dihukum apa-apa.

Hukum memang tidak memiliki mata. Tapi, hukum tidak akan pernah buta terhadap keadilan karena keadilan dapat terlihat meskipun dalam kegelapan. (the law is blind but can see in the dark; dark justice). (Sumber: Jawa Pos, 22 Februari 2010)

Tentang penulis:
Dr M Hadi Shubhan SH MH CN, dosen Fakultas Hukum dan Sekretaris Universitas Airlangga



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.972.562 hits
Februari 2010
S S R K J S M
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Iklan