Arab Saudi dan Kontra Terorisme

Oleh : Muhammad Fakhry Ghafur

Pertemuan antara negara-negara Arab Islam dan Amerika Serikat dalam sebuah konferensi bertajuk Arab Islam American Summit di Riyadh pada 21 Mei lalu menjadi titik tolak perlawanan negara-negara Arab dan Islam terhadap terorisme, termasuk Arab Saudi. Sebagai garda depan pemberantasan terorisme di kawasan, Arab Saudi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendorong terciptanya aliansi baru melawan terorisme di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari upaya Saudi mengerahkan kekuatan militernya untuk melumpuhkan basis-basis terorisme di Timur Tengah, seperti, serangan terhadap kelompok Al Houti di Yaman, maupun membantu pasukan Irak melawan kelompok ISIS di Mousul. Bahkan, belum lama ini, Saudi membuat negara-negara sekitarnya heran dengan membangun koalisi militer anti terorisme, di tengah masih berkecamuknya konflik di sejumlah negara di Timur Tengah. Pada saat itu, ada sekitar 35 negara yang menandatangani kesepakatan koalisi anti terorisme yang di gagas Saudi. Iran tidak termasuk di dalamnya yang justru membantu pemberontakan kelompok Al Houti di Yaman.

Konflik Internal

Kebijakan Politik Luar Negeri Saudi dalam membangun kerjasama internasional tidak lepas dari dinamika sosio-politik dalam negari Arab Saudi sendiri yang sedang mengalami kemunduran. Di bidang ekonomi, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Saudi telah mengalami kemunduran cukup signifikan. Indeks ekonomi negara tersebut turun drastis dari 10 persen pada tahun 2010, menjadi 1,2 persen di tahun 2016 lalu. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 1,6 persen dengan defisit anggaran sekitar 13 persen. Krisis yang terjadi tersebut jelas memaksa pemerintah mengambil kebijakan baru untuk meredam gejolak krisis ekonomi yang melanda. Krisis tersebut tidak hanyak berdampak bagi perekonomian negara, tetapi juga mengakibatkan kesenjangan dan tekanan sosial bagi rakyat Saudi. Sebagaimana yang dikutip oleh Wall Street Journal, rakyat Saudi harus menghadapi persoalan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran seiring kebijakan pemangkasan subsidi secara besar-besaran.

Memang, sejak lama Saudi memberlakukan rakyatnya secara istimewa, mereka diberikan asuransi kesehatan dan jiwa, subsidi bahan bakar, listrik, air hingga apartemen secara gratis. Namun, kebijakan pengetatan ekonomi telah berdampak luas bagi daya saing ekonomi masyarakat dan memicu eskalasi konflik pada tingkat kelas menengah bawah. Gelombang protes pun mulai terlihat, tidak hanya di kalangan elit kerajaan, tapi juga di akar rumput terutama di wilayah Timur Saudi yang mayoritas penduduknya Syiah dan kerap mendapat perlakuan diskriminasi.

Sementara itu, dalam tataran lokal, dinamika politik Saudi kerap dihadapkan pada perlawanan dari gerakan pemberontakan dan radikalisme, terutama pasca terjadinya pelang teluk 1991. Sejak saat itu, rezim monarki As-Saudi harus berhadapan dengan tumbuh suburnya gerakan pemberontakan yang menginginkan adanya reformasi keagamaan di Saudi. Mereka menunjukkan diri sebagai bagian dari opposition group yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah dan mempertanyakan legitimasi ke-Islaman otoritas kerajaan. Selama beberapa dekade, pemerintahan monarki telah diklaim “menyimpang” dari jalur hukum syariah yang telah digariskan, bahkan terkesan liberal dan dekat dengan “barat” dalam setiap kebijakan politik luar negerinya.

Meski pada era awal dekade 1980an, Saudi berhasil mengatasi tantangan dari gerakan pemberontakan, namun kemunculan gerakan baru yang lebih radikal, tampaknya masih menjadi perhatian lebih pemerintahan monarki, terlebih belum lama ini pasca hancurnya gerakan ISIS di Mousul, banyak kalangan memandang bahwa gerakan radikalisme akan keluar dari basis asalnya untuk membangun jaringan yang lebih luas di kawasan.

Di Saudi sendiri, akar pesinggungan konflik antara rezim monarki dengan kelompok militan dapat dirunut sejak abad ke-18 yang mendorong Raja saat itu, Abdul Aziz bin Saud untuk menaklukan dan menyatukan Jazirah Arab, yaitu sekitar tahun 1925. Meski secara ideologi berdasarkan pada pemikiran Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, rezim monarki tetap harus berhadapan dengan kelompok militan lainnya, seperti perlawanan dari kelompok kabilah atau suku yang memang masih sangat dominan dan fanatik terhadap kesukuannya. Tumpuk kekuasaan kerajaan, misalnya, secara turun temurun memang sudah di gariskan dan berasal dari Ali As-Saud atau keluarga As-Saud. Sejumlah gubernur maupun wali kota yang ada di beberapa kota Saudi secara garis besar berasal dari keturunan As-Saud. Ali As-Saud, sendiri merupakan sebuah keluarga besar yang berasal dari Bani Hanifah dari keturunan Bakr bin Wail. Keluarga inilah yang membangun kerajaan dalam tiga tahap, pertama, dimulai dari generasa As-Saud pertama, kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yang menjadi tonggak berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern.

Sampai saat ini sudah ada sekitar lima ribu keturunan Ali As-Saud yang ada di Saudi dan menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan. Selain keturunan Ali As-Saud dari Bani Hanifah, ada juga dari Kabilah lainnya yang mendiami berbagai penjuru Saudi, seperti Bani Utaibah, Tamim, Qahthan, Ali Katsir dan sebagainya hingga mencapai sekitar 72 kabilah. Persaingan jabatan publik dan posisi penting di pemerintahan tentu saja memicu gesekan antar suku yang ada disana, termasuk yang memberontak terhadap pemerintahan monarki. Sebagai contoh, misalnya, pada tahun 1979 ketika kelompok pimpinan Juhaiman Al-‘Utaibi Al-Ikhwan dari Bani Utaib berusaha mengambil alih Masjidil Haram di Mekkah, hingga dapat digagalkan dengan kekuatan militer. Demikian halnya dengan kelompok pemberontakan di Timur Saudi, tidak lepas dari gesekan serta ketidakpuasan suatu kelompok terhadap kebijakan monarki. Karena itu, tidaklah mengherankan jika isu radikalisme dan reformasi keagamaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial-politik di Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Pasca Runtuhnya ISIS

Selain karena faktor internal, faktor eksternal yang ditandai dengan semakin melemahnya basis kekuatan ISIS di Mousul, mendorong semakin kuatnya aliansi antiterorisme pimpinan Saudi untuk terus melanjutkan misisnya guna membendung jaringan teorisme di Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pasca delapan bulan operasi militer gabungan Irak di Mousul, akhirnya kota mousul dapat dikuasai militer Irak. Keberhasilan militer Irak merebut Mousul di prediksi banyak kalangan sebagai dari kehancuran ISIS di Irak. Pasca serangan tersebut, ISIS dikabarkan semakin mengalami disorganisasi dan melemahnya logistik pertahanan mereka seiring dengan serangan pasukan koalisi. Pembelotan dari sejumlah anggota ISIS di Irak maupun Suriah menambah semakin tersudutnya ISIS dalam kehidupan masyarakat di Timur Tengah. Berdasarkan data dari Badan Kontra Terorisme Uni Eropa bahwa telah terjadi penurunan drastis dukungan dari warga di Eropa yang muslim untuk bergabung dengan ISIS dari yang sebelumnya mencapai lima ribu orang menjadi ratusan orang saja. Adanya perubahan strategi pemberantasan terorisme ditenggarai sebagai keberhasilan badan keamanan militer di kawasan. Dari sini peran negara-negara sekitar dalam pemberantasan terorisme ISIS di kawasan sangat dinanti, terlebih jika kekuatan regional yang tergabung dalam aliansi kontra terorisme dapat bekerjasama dengan baik dan mampu meredam kekuatan ISIS.

Sementara itu, dalam konteks politik Saudi, sebenarnya eksistensi ISIS bukanlah sesuatu yang baru, beguhung keberadaan kelompok ini juga ditenggarai sudah ada di Saudi sama halnya dengan Al-Qaeda yang muncul seiring berkembangnya radikalisme di kawasan.  ISIS atau Daisy di Saudi membentuk jaringan kelompok-kelompok kecil yang tidak terkait satu dengan yang lainnya, dimana jaringan ini masuk dalam kelompok-kelompok kecil melalui peran media sosial sama dengan apa yang pernah dilakukan Al-Qaeda sebelum menjadi organisasi besar di dunia. Ancaman ISIS di Saudi jelas mencoreng citra negara tersebut sebagai “polisi kawasan”. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, sejumlah wilayah di Saudi terdampak serangan terorisme yang mengatasnamakan ISIS, antara lain serangan yang mengatasnamakan ISIS di sebuah perkampungan dekat dengan komplek Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah dan di sekitaran komplek dekat Masjid Nabawi beberapa waktu lalu. Semakin maraknya ISIS mendorong pemerintah Saudi untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam penanganan aksi terorisme di dalam negeri, salah satunya adalah dengan memasukan hukuman (Had) dalam hukum formal Saudi terhadap para pelaku teror. Selain itu, pemerintah Saudi bekerjasama dengan pihak intelejen nasional untuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap media sosial dan jaringan telekomunikasi publik. Bahkan, pihak kementerian telekomonikasi Saudi telah memberlakukan sistem pemblokiran langsung terhadap akses telekomunikasi pribadi jika memang terindikasi bersentuhan dengan kelompok ISIS.

Ada beberapa analisis yang muncul pasca pudarnya ISIS dan menggeliatnya isu kontra terorisme yang didengungkan Saudi. Pertama, Selama ini, Arab Saudi dikenal sebagai basis ideologi kelompok ekstrimis, seperti gerakan Salafiyyah maupun Wahhabiyyah dan menjadi pendukung finansial kelompok Al-Qaeda di belahan dunia. Dengan adanya isu kontra-terorisme Saudi, paling tidak publik internasional mendapatkan informasi baru, bahwa Saudi bukanlah pendukung gerakan terorisme, tetapi justru menjadi garda depan dalam pemberantasan terorisme. Kedua, Saudi kerap digambarkan sebagai negara Islam yang hidup di tengah hedonisme para pejabatnya. Berbagai berita internasional bahkan kerap menyudutkan Saudi dengan kemewahan dan sikap glamour para pemimpinnya. Keseriusan Saudi memberantas terorisme menunjukkan pemerintah monarki berusaha untuk keluar dari keterpurukan negaranya. Terakhir, anggapan selama ini, Saudi selalu identik dengan “polisi kawasan” yang tidak punya independensi karena kerap terombang ambing oleh kebijakan negara-negara besar dunia. Terbentuknya poros aliansi antiteror menunjukkan itikad baik Saudi dalam membela negara-negara Timur Tengah, khususnya di dunia Islam. Poros anti terorisme yang digagas Saudi pun menunjukkan semakin kokoknya peran Saudi dalam menghadapi aksi terorisme terutama yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan Syiah Al-Houti di Timur Tengah. Sikap ini juga menunjukkan bahwa Saudi berada di garis terdepan dalam membela negara-negara yang hancur akibat aksi terorisme dunia. Wallahu’alam.

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.642 hits
November 2017
S S R K J S M
« Agu    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Iklan

%d blogger menyukai ini: