Oleh Mayadina RM
Momentum peringatan Hari Jadi Ke-464 Jepara pada 10 April lalu, selayaknya menjadi ajang refleksi bagi seluruh warga kabupaten itu, pebisnis, dan pemangku kebijakan. Sudahkah masyarakat menjalankan fungsi sebagai citizen active dengan memanfaatkan ruang-ruang publik guna menyumbangkan ide dan gagasan bagi kemajuan daerah?
Sejauh mana peran pemda eksekutif dan legislatif dalam mengelola dan mengupayakan keterwujudan kesejahteraan warga serta mencerdaskan kehidupan mereka? Bagaimana peran swasta membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang berorientasi pada pelibatan sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan?
Jepara merupakan daerah kaya potensi. Dukungan industri kerajinan, mebel, potensi pariwisata, hasil perkebunan, perikanan, serta keka-yaan sejarah dan kebudayaan, sudah lebih dari cukup guna membangun negeri impian bagi seluruh warga. Namun banyak hal yang perlu kita sadari dan koreksi, terutama terkait dengan kebijakan pembangunan.
Pertama; koreksi terhadap kebijakan pembangunan, terutama pengimplementasian kebijakan pengarusutamaan gender. Sejauh ini pemda belum menganggap upaya itu sebagai kebijakan strategis. Beberapa data menunjukkan kesenjangan gender masih terjadi pada berbagai bidang.
Hal ini terlihat dari disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jepara 73,12 dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 58,00 (BPS,2011) yang terpaut jauh melewati ambang batas toleransi. Jika menelisik lebih jauh indikator komposit dalam IPG kita bisa melihat angka harapan hidup laki-laki 68,95 tahun, sedangkan perempuan 72,87 tahun.
Angka melek huruf laki-laki 96,98%, sedangkan perempuan 89,57 %. Sementara rata-rata lama sekolah laki-laki 7,92 tahun, sedangkan perempuan 7,06. Realitas Ini menunjukkan bahwa pada sektor pendidikan masih ada kesenjangan, yakni penyandang buta huruf didominasi perempuan.
Demikian juga rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki. Pada sektor ekonomi, sumbangan pendapatan dari kaum perempuan belum siginifikan atau ’’dianggap’’ belum memberi kontribusi.
Miskin Substansi
Padahal Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menganjurkan tiap daerah membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender. Di sisi lain, keterampilan melakukan analisis gender harus dimiliki dan diperkuat oleh semua perencana SKPD.
Kedua; kebijakan perencanaan pembangunan. Keterwujudan kebijakan dan alokasi anggaran responsif gender, memerlukan instrumen kebijakan perencanaan pembangungan yang responsif gender pula. Setidak-tidaknya proses perencanaan harus dimulai dari ketersediaan data pilah pada semua bidang.
Perlu sistem perencanaan penganggaran yang melibatkan dan menghargai partisipasi seluruh elemen masyarakat dan menjangkau kelompok marginal, termasuk perempuan. Bappeda harus membuat terobosan baru dalam perencanaan pembangunan dan secara konsisten menerapkan manajemen berbasis kinerja. Ikhtiar itu supaya musrenbang tidak miskin substansi dan formalitas belaka.
Melalui momentum peringatan hari jadi, Pemkab Jepara diharapkan lebih fokus menata dan me-nelurkan kebijakan yang bisa mengatasi kesenjangan gender. Selain itu, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbanding lurus dengan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.
Keterwujudan upaya itu perlu diakselerasi lewat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hanya dengan cara ini akan muncul kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi rakyat.
Pemkab juga perlu fokus pada penyelesaian masalah. Saatnya semua elemen harus bekerja keras karena pesta telah usai. Wujudkan Jepara yang adil dan makmur bukan hanya ilusi. (Sumber: Suara Merdeka, 18 April 2013)
Tentang penulis:
Mayadina Rahma Musfiroh MA, dosen Institut Islam Nahdlatul Ulama (Inisnu) Jepara, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah.
Gagasan Hukum 
KOMENTAR TERBARU