Oleh Muhamad Mustaqim
Terpilihnya SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat secara Aklamasi pada KLB beberapa waktu yang lalu semakin meneguhkan figur SBY dalam partai berlambang merci ini. Hal ini memang tidak begitu mengejutkan, mengingat sebelumnya opsi tentang SBY sebagai ketua umum sudah menjadi isu publik. SBY akhirnya memilih opsi yang menurutnya “tidak mengenakkan” bagi dirinya, namun akan mampu menyelamatkan partai.
Fenomena “turun lapangan” SBY ini menjadi sebuah sinyal besar bahwa SBY masih memiliki kekuatan yang luar biasa dalam partai pemenang Pemilu 2009 ini. Hegemoni SBY mampu membangun ruang kuasa partai, yang mampu mengakomodir berbagai opsi dan faksi yang selama ini menegang dan bahkan konfrontatif. SBY selaku pendiri, Dewan Pembina, Majlis Tinggi sudah selayaknya mempunyai daya hegemoni yang besar, yang mampu menancap pada benak masing-masing kader.
Dan hegemoni seorang SBY inilah yang oleh para elit Demokrat dianggap mampu menyelamatkan partai dari kemelut yang selama ini terjadi. Sehingga ketika seorang Dewan lainnya selevel Marzuki Ali mencoba melakukan “manuver” politik, akhirnya harus trakluk dihadapan sang Ketua Dewan Pembina ini, hanya melalui “peringatan” sms, sebagaimana yang beberapa hari lalu beredar.
Fenomena Patronase Politik
Dalam kolektifitas manusia, apalagi partai politik, figur pemersatu memang sangat penting peranannya. Terlebih dalam kultur sosial politik bangsa Indonesia yang nalar politiknya relatif rendah, maka sosok patron dianggap menjadi pemersatu kolektifitas tersebut. Dan SBY bagi Demokrat adalah patronase politik yang mampu menjadi personifikasi figur partai. Pada tataran ini, semua perkataan, sikap dan intruksi sang patron dianggap sebagai sabda suci yang daya sakralitasnya sangat tinggi.
Dalam konstelasi kepartaian di Indonesia, SBY barang kali tidak sendirian. Beberapa partai besar memiliki corak patronase politik yang sama. Sebut saja Megawati bagi PDIP, Prabowo bagi Gerindra, Wiranto bagi Hanura. Beberapa partai lain seperti PKB dan PAN pada awalnya memeliki sistem patronase yang hampir sama, hanya saja dinamika politik dalam partai menggeser pola tersebut. Bahkan partai-partai baru peserta pemili 2014 seperti Nasdem, PKPI dan PBB pun tidak lepas dari pola patronase tersebut. Taruhlah Surya Paloh itu patronnya Nasdem, Sutiyoso patronnya PKPI dan Yusril ihza patronnya PBB.
Relasi patronase partai, di satu sisi memang akan mampu meredam beberapa konflik dan faksionalisasi yang terjadi dalam tubuh partai. Namun di sisi lain, akan sangat menyulitkan bagi tumbuh suburnya kreatifitas dan pengembangan kader. Dan hal ini akan sangat berdampak pada sistem demokrasi yang berlangsung.
Berikutnya, patronase ini juga berefek pada terciptanya politik dinasti yang kuat dalam partai. Sistem patron akan sangat mendukung bagi nepotisme politik dan politik ‘anak emas’. Nepotisme politik mengasumsikan adanya rekrutment keluarga sang patron dalam kepengurusan Partai. Sementara politik anak emas mengisyaratkan sang patron akan memberikan posisi strategis kepada kerabatnya tersebut. Dan dua kecenderungan ini bisa kita temukan pada beberapa partai politik yang memiliki corak patronase tersebut.
Terpilihnya SBY sebagai ketua umum Demokrat memang menimbulkan banyak kritik dan spekulasi. Diantaranya dianggap akan menyita tugasnya sebagai presiden, demi untuk kepentingan partai. Meskipun hal ini telah disiasatinya dengan penggunaan pola ketua harian. Harus diakui bahwa sistem demokrasi kepartaian di negeri ini meniscayakan seorang Presiden yang lahir dari partai politik. Bagaimanapun, Presiden merupakan representasi partai, dia tidak bisa memisahkan diri dari kepentingan partai, dengan dalih kepentingan bangsa sekalipun. Dalam konteks ini, jika kinerja SBY akan tersedot dalam kerja-kerja strategis dan praktis parpol, hal tersebut dianggap wajar. Yang tidak wajar ketika sang presiden melanggar hukum demi untuk kepentingan partai. Silahkan Presiden menyelamatkan partainya!. (Sumber: Okezoon.Com, 5 April 2013)
Tentang penulis:
Muhamad Mustaqim, M.M., M.Pd.I, Dosen STAIN Kudus, aktif di kajian sosial pada “The Conge Institute”
Gagasan Hukum 
KOMENTAR TERBARU