Posts Tagged 'Slamet Hariyanto'

Kader Muhammadiyah di Pilgub Jatim 2018?

Oleh SLAMET HARIYANTO *

Sejumlah kiai NU (Nahdlatul Ulama) yang juga pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur menginginkan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi calon Gubernur Jawa Timur yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Ipul dianggap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur ada tiga, yaitu memiliki kekuatan politik, kultur (publik figur) dan finansial.

Perkembangkan selanjutnya, PKB bermanuver memasangkan Gus Ipul dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi, maka dianggap sudah klop. Sebab, pasangan NU-nasionalis sudah sesuai dengan realitas sosial politik terkuat di Jatim sesuai dengan Pileg 2014.

Bagaimana bila Gus Ipul melanjutkan safari politiknya ke parpol lainnya, dan ternyata mereka mengajukan calon wakil gubernur  yang lain (bukan Kusnadi)? Parpol yang belum menentukan sikap politiknya itu adalah Gerindra,  Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP, Nasdem, dan Hanura. Delapan parpol yang disebut terakhir ini juga punya hak untuk mengajukan cagub/cawagub.

Sementara itu Gubernur Jatim Pakde Karwo punya agasan politik tentang calon tunggal. Gagasan Pakde Karwo bisa terganjal oleh 8 parpol tersebut. Dan sangat mungkin kader NU selain Gus Ipul menggunakan kendaraan politik dari 8 parpol yang belum disentuh Gus Ipul. Itulah yang disebut Peta Koalisi Baru. Gagasan calon tunggal meskipun peraturan perundang-undang membolehkan, tapi tidak cocok dengan asas pendidikan politik bagi warga Jatim yang terkenal dinamis.

Dimana Posisi Kader Muhammadiyah?

Melihat potensi kekuatan ormas di Jatim, orang pasti melihat kekuatan NU dan Muhammadiyah. Bahkan ada pemikiran yang layak bahwa perlu pasangan cagub-cawagub Jatim 2018 berasal dari kader NU-Muhammadiyah.

Hasil survey sementara ini mengunggulkan kader  NU pada posisi cagub. Mereka adalah Gus Ipul, Khofifah (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Abdul Halim Iskandar (Ketua DPW PKB Jatim, Ketua DPRD Jatim). Sedangkan satu-satunya kader Muhammadiyah yang disebut namanya baru Masfuk, mantan Bupati Lamongan dua periode yang kini sebagai Ketua DPW PAN Jatim.

Sebenarnya kalau koalisi NU-Muhammadiyah serius, bisa digali beberapa nama kader Muhammadiyah untuk posisi cawagub. Misalnya kader yang punya pengalaman anggota legislatif ada Syafiq A Mughni  yang kini Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kader yang mantan anggota legislatif lainnya ada Zainuddin Maliki yang kini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Syafiq adalah guru besar UIN Sunan Ampel. Zainuddin adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA).

Mau cari kader yang pengalaman di KPU Jatim ada Najib Hamid yang kini Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tamhid Masyhudi juga punya pengalaman sebagai mantan caleg Dewan Perwakilan Daerah DPD pada Pemilu 2009. Mau cari akademisi dan pakar kesehatan ada Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Sukadiono yang kini Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Mau cari kader Muhammadiyah yang punya pengalamam bupati dua periode ada Bupati Bojonegoro Suyoto. Fungsionaris DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, dan Ketua DPW Perindo Jatim Mirdasy juga kader Muhammadiyah.

Koalisi NU-Muhammadiyah bisa terwujud bila ada kekuatan ekstra parlemen yang kuat, sehingga punya daya tawar  yang tinggi terhadap 10 parpol yang punya kursi di DPRD Jatim sekarang. Peta kekuatan politik yang sekarang sedang mencuat bisa berubah. Yakni Gus Ipul dipasangkan dengan salah satu dari 9 kader Muhammadiyah tersebut.

Realitas politik sudah jelas bahwa PKB punya 20 kursi di DPRD Jatim, sudah cukup sah untuk mengusung pasangan cagub-cawagub sendiri tanpa koalisi dengan parpol lain. Di sisi lain, sangat mungkin kader Muhammadiyah sebagai cawagub dicarikan pasangan cagub dari kader NU selain Gus Ipul.

Pasangan ini akan di back up bumi dan disinari matahari. Warga NU dan Muhammadiyah harus yakin bahwa koalisi ini bakal membawa perubahan Jatim lima tahun ke depan. Elit NU dan Muhammadiyah punya kewajiban mendidik warganya supaya melek politik dan bermain secara cerdas.

Soal peluang kemenangan itu menjadi pekerjaan besar tim sukses gabungan NU-Muhammadiyah dan disenergikan tim sukses dari parpol atau gabungan parpol pengusung/pendukung pasangan calon. Tim sukses dari parpol menggarap sisi politisnya, tim sukses NU-Muhammadiyah menggarap non politisnya. Yang penting kedua tim sukses difokuskan pada target kemenangan. Setelah ikhtiar itu dilakukan, selanjutnya hasil akhir kita pasrahkan kepada takdir Allah SWT.

Selama ini banyak wacana tentang perlunya kerjasama antara NU dan Muhammadiyah. Kerjasama dalam bidang apa? Bidang keagamaan, pendidikan, sosial, olah raga dan seni rasanya agak mustahil. Pilgub Jatim 2018 menjadi momentum yang tepat untuk mewujudan kerjasama itu. Kapan lagi?

* H. Slamet Hariyanto, S.Pd, SH, MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, mantan anggota DPRD Jatim periode 1992-1997.

Pilkada Serentak dan Politik Ramah Disabilitas

Oleh Slamet Hariyanto

Istilah “disabilitas” mungkin kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia. Selama ini masyarakat lebih akrab dengan istilah “penyandang cacat”. Saat ini istilah “disabilitas” sudah resmi menjadi pengganti istilah “penyandang cacat”. Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual. Keterbatasan diri dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.

Penyandang disabilitas di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015 tentu punya harapan aspirasi yang perlu didengar oleh pasangan calon kepala daerah di 19 Kabupaten/Kota.

Memang tidak semua daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2015 memiliki aktifis Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Sehingga suara kaum ini tidak terdengar nyaring di dengar oleh Pemda dan masyarakat luas.

Oleh karena itu pasangan calon kepala daerah punya kewajiban memfasilitasi berdirinya organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di daerahnya masing-masing bila mereka terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Disisi lain, saya juga berharap kawan-kawan penyandang disabilitas melakukan pendekatan kepada pasangan calon kepala daerah. Tujuannya adalah untuk mengenalkan potensi dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di daerahnya masing-masing.

Dengan cara itu diharapkan pasangan calon kepala daerah yang bakal terpilih nanti punya gambaran bahwa selama mereka menjabat 5 tahun ke depan sudah punya gambaran tentang kebijakan apa yang tepat terhadap penyandang disabilitas.

Sebagai contoh Kabupaten Sidoarjo yang kebetulan termasuk dalam daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015. Diperlukan kepekaan pasangan calon kepala daerah terhadap penyandang disabiltas.

Membaca website tentang Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas Berat yang dilansir Pusat Data Asistensi Penyandang Disabilitas Berat Kementerian Sosial RI, saya kaget karena Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam daftar “nol penyandang disabilitas berat”. Sementara itu Kementerian Sosial juga tidak mencantumkan data yang menggambarkan jumlah penyandang disabilitas ringan dan sedang. Membaca data tersebut pasti orang bakal menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo tidak ada warganya yang penyandang disabilitas. Sungguh data tersebut sangat menyesatkan dan harus dikoreksi karena fakta di lapangan menunjukkan adanya penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yang selama ini terabaikan oleh pemerintah daerah setempat.

Padahal penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo senyatanya ada. Hal itu saya yakini karena ada Joko Widodo warga Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Joko Widodo (38 tahun) dan istrinya bernama Sulistyowati (35 tahun) sama-sama penyandang disabilitas. Mereka dikaruniai 2 anak yang kini kelas I SMA dan kelas I SMP. Joko Widodo-Sulistyowati adalah aktifis Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Timur yang bermarkas di Jalan Gadung 27 Surabaya. Mereka berdua secara rutin 2 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri lebih dari 100 orang.

Menurut Joko Widodo banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut karena keterbatasan masing-masing, termasuk keengganan keluarga penyandang disabilitas untuk mengantarkan untuk hadir dan beraktifitas kumpul-kumpul rekan senasib.

Gambaran yang disampaikan Joko Widodo tersebut juga terjadi di 19 Kabupaten/Kota yang bakal menggelar Pilkada Serentak 2015. Yakni Kabupaten Ngawi, Lamongan, Jember, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Blitar, Pacitan, dan Tuban. Serta Kota Surabaya, Blitar, dan Pasuruan.

Saat ini Komisi VIII DPR RI sedang menggunakan hak inisiatif dengan mengajukan RUU Disabilitas dan sudah masuk program legislasi nasional di gedung Senayan. Masyarakat secara luas (tidak hanya terbatas penyandang disabilitas) sangat mendukung RUU Disabilitas untuk segera dibahas dan diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah. Antusiasme pendudukung RUU itu sudah mengeluarkan petisi yang diteken lebih dari 10.000 orang.

RUU Disabilitas merupakan revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Memang UU tersebut harus direvisi karena selama ini program kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat) cenderung berbasis belas kasihan (charity), sehingga kurang memberdayakan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai masalah. Dengan UU yang baru nanti, diharapkan dampaknya positif bagi masyarakat, membuat negara menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas, membuat pemerintah (termasuk pemerintah daerah) mendidik masyarakat mengenai persamaan hak serta melatih masyarakat untuk bisa hidup bersama secara wajar dengan penyandang disabilitas.

Menyambut lahirnya UU Disabilitas yang baru nanti, kita butuh sosok kepala daerah dan wakil kepala daerah (2016-2021) yang peduli terhadap warganya dari kalangan penyandang disabilitas. Melalui kepemimpinannya bisa diharapkan menciptakan daerahnya menjadi Kabupaten/Kota Ramah Penyandang Disabilitas. Semoga! (Sumber: Duta Masyarakat, 7 Desember 2015).

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH, advokat, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah (FH UHT) Surabaya dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Pemberdayaan Wilayah Oplosan

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoSebagai kabupaten yang bertetangga dengan Kota Surabaya, tentunya Sidoarjo bisa digolongkan pada kategori wilayah oplosan “urban dan metropolitan”. Pemberdayaan masyarakat di wilayah oplosan ini perlu dikembangkan berdasarkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang tidak kalah kritisnya sebagaimana masyarakat di wilayah metropolis seperti Kota Surabaya.

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 18 kecamatan, 322 desa dan 31 kelurahan tentunya membutuhkan kepedulian kepala daerah dan wakilnya terhadap partisipasi masyarakat dan ikut mengembangkan pembangunan daerah secara berkualitas dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan subur apabila problematika yang dihadapi memperoleh saluran yang memadai.

Kepala daerah dan wakilnya periode 2016-2021 perlu memberdayakan advokasi masyarakat untuk menjembatani penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Sengketa yang timbul bisa secara vertikal terhadap pemerintah (pusat, daerah), dan secara horisontal terhadap pelaku dunia usaha atau terhadap sesama warga.

Sebagai pengajar dua mata kuliah yakni Advokasi, dan Penyelesaian Sengketa saya ingin urun memberikan masukan tentang perlunya lembaga (forum) advokasi masyarakat kepada kepala daerah dan wakilnya yang bakal terpilih pada Pilkada 9 Desember 2015.

Tahun pertama kinerja kepala daerah dan wakilnya (2016) diharapkan mampu memfasilitasi dan membina terbentuknya lembaga advokasi masyarakat di 18 kecamatan. Lembaga bentukan baru ini bisa langsung bekerja untuk wilayah kecamatannya masing-masing. Berikutnya di tahun pertama (2016) dan tahun kedua (2017) lembaga advokasi masyarakat di tingkat kecamatan memfasilitasi terbentuknya lembaga yang sama di 322 desa dan 31 kelurahan se Kabupaten Sidoarjo.

Seiring dengan pembentukan lembaga dimaksud, segera pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi para aktifis lembaga advokasi baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Jadwal pendidikan dan latihan bisa dilakasanakan awal tahun sampai pertengahan tahun 2017. Selanjutnya mereka bisa langsung bekerja mendampingi masyarakat yang memerlukan bantuan advokasi atas problematika yang dihadapi baik problem yang bersumber dari kebijakan pemeritah (pusat, daerah) maupun problem yang bersumber dari kalangan pengusaha.

Rekrutmen kader advokasi bisa diambilkan dari tenaga muda terdidik yang menurut saya potensi itu ada di tiap desa/kelurahan. Mereka adalah tenaga yang secara sukarela me”wakaf”kan dirinya untuk mengabdi dalam bidang advokasi masyarakat. Agar tidak terjadi konflik kepentingan, sebaiknya mereka kader desa/kelurahan yang bukan PNS Pemkab Sidoarjo, bukan anggota DPRD Sidoarjo, dan punya pekerjaan tetap. Jika belum punya pekerjaan tetap, bisa juga mereka yang berstatus mahasiswa.

Jika program ini berjalan, setidaknya ada kader advokasi masyarakat sebanyak 5 orang di tingkat kecamatan, 5 orang di tingkat desa/kelurahan, maka totalnya ada 1672 orang kader se Kabupaten Sidoarjo yang menjadi relawan lembaga advokasi masyarakat. Lewat sentuhan aktifitas mereka, diharapkan masyarakat menjadi sadar hukum akan hak dan kewajibannya. Selanjutnya diharapkan demokratisasi di Kabupaten Sidoarjo tumbuh berkembang secara signifikan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya. (Sumber: Jawa Pos, 26 Oktober 2015).

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH, Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Pemimpin Redaksi GagasanHukum.WordPress.Com

Akibat Hukum Batalnya Akta Jual Beli Tanah

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoPengantar redaksi:
Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel berjudul Pembatalan Jual Beli Tanah Karena Dokumen Palsu (https:gagasanhukum.wordpress.com/2015/05/14/pembatalan-jual-beli-tanah-karena-dokumen-palsu). Studi kasus jual beli tanah secara illegal di Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

DALAM penelitian kami selaku tim penasehat hukum 8 ahli waris yang tidak dilibatkan dalam akta jual beli, ada beberapa temuan menarik dari pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 04/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dibuat dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan, antara lain:

Pertama, pihak penjual (Sulaiman Cs) menyatakan dan mengaku telah memberikan keterangan yang tidak benar saat pembuatan AJB Nomor 1098/2014 dan AJB Nomor 1099/2014 tertanggal 8 Desember 2014 dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan.

Kedua, pihak penjual (Sulaiman Cs) dan pihak pembeli (Moch. Sukri Suryanegara) sepakat bahwa segala macam pembayaran yang pernah dilakukan diantara mereka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Ketiga, pihak penjual dan pihak pembeli sepakat tidak akan saling menuntut dan atau melakukan gugatan apapun dikemudian hari.

Keempat, pihak penjual (Sulaiman Cs) dan pihak pembeli (Moch. Sukri Suryanegara) mengakui bahwa apa yang menjadi obyek jual beli yang mereka batalkan itu adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Abdoelmana P. Mansoer dan merupakan hak milik bersama dari seluruh ahli warisnya.

Analisa Hukum

Pertama, yang dimaksud memberikan keterangan tidak benar tersebut adalah Sulaiman Cs menggunakan Surat Keterangan Kematian palsu yang dibuat oleh Kades Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dan Surat Keterangan Warisan palsu yang pada intinya menerangkan bahwa selain Sulaiman Cs atau 9 orang ahli waris tidak ada lagi ahli waris lainnya. Padahal kenyataannya masih ada 13 ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan termasuk 8 ahli waris yang menjadi klien kami.

Tim Penasehat Hukum hanya tinggal tunggu waktu yang tepat untuk melaporkan pidana berdasarkan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP ke pihak kepolisian. Dalam pelaporan pidana itu dipastikan akan melibatkan beberapa orang dari 13 ahli waris sebagai saksi pelapor. Sebab, batalnya AJB tidak menggugurkan unsur tindakan pidana pemalsuan surat-surat yang pernah dilakukan oleh Kades Bapuhbandung, Sulaiman Cs, para saksi, dan Camat Glagah yang ikut menandatangani surat-surat palsu.

Kedua, segala macam pembayaran yang perlu dikeluarkan pihak pembeli (Moch. Sukri Suryanegara) dipastikan tidak akan mampu dikembalikan oleh pihak penjual (Sulaiman Cs). Menurut pengakuan Sukri, dia sudah membayar pembelian tanah tersebut sekitar Rp 250 juta.

Mengapa Sukri terlihat “ikhlas” kehilangan uang sebesar itu tidak dikembalikan? Karena Sukri tidak punya daya untuk menagih uang kepada Sulaiman yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Disamping itu Sukri punya rencana lain memproses ulang jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (tidak lagi jual beli secara illegal yang dilakukan oleh Sulaiman Cs selama ini).

Itu yang sebut otak bisnis Sukri mulai “jalan”, sehingga dia bisa menutup kerugian yang di derita akibat pembatalan AJB. Kerugian yang dimaksud adalah uang jual beli tidak kembali, ditambah kerugian telah menguruk tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang nilai uangnya lebih besar dari harga jual beli tanahnya.

Cara yang ditempuh Sukri adalah mencoba melobi 13 ahli waris yang tidak dilibatkan dalam AJB yang kemudian dibatalkan itu. Tujuan lobi adalah ingin membeli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang faktor kuncinya ada di tangan ahli waris yang lebih dikenal sebagai ahli waris keluarga Bapuhbandung tersebut. Bisa diprediksi arah jual beli terbaru tersebut adalah bilamana keluarga ahli waris Bapuhbandung setuju tanah warisannya dijual kepada Sukri dengan kesepakatan harga tertentu, maka dia hanya membayar kepada keluarga Bapuhbandung saja. Sedangkan dana jual beli kepada Sulaiman Cs dianggap sudah selesai dengan dana jual beli yang tidak mampu mereka kembalikan itu.

Prediksi itu diperkuat oleh sikap Sukri yang tidak kunjung bertindak untuk mengambil tanah urukan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa, meskipun sudah dipersilakan untuk mengambil tanah urukan tersebut melalui surat resmi yang dilayangkan oleh Tim Penasehat Hukum kepadanya. Disamping itu ada fakta di lapangan tiba-tiba ada tanaman bambu kuning diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dilakukan oleh orang tidak dikenal. Di kalangan warga desa, bambu kuning yang ditanam itu ditafsirkan secara “mistik” bahwa orang yang menanam secara gelap punya tujuan agar tanah tersebut tidak laku bila dijual kepada orang lain (he he he).

Tim Penasehat Hukum menyakini bahwa Sukri sangat berminat untuk membeli kembali tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal itu terbukti ada pihak ketiga (tokoh masyarakat tingkat kabupaten) yang menemui saya dan mengutarakan maksud Sukri tersebut. Namun, pihak ketiga itu pulang dengan “gigit jari” karena saya jawab secara tegas bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak akan dijual apalagi pembelinya adalah Sukri.

Alasan Menolak Sukri.

Keluarga Bapuhbandung tetap bersikukuh ingin melaksanakan wasiat dari almarhum H. Abdoelmanan P. Mansoer bahwa harta warisannya tidak boleh dijual. Dalam wasiat almarhum juga tersirat supaya harta peninggalannya dikelola sebaik-baiknya oleh para ahli waris untuk menunjang kesejahteraannya dan sebagian hasilnya diamalkan untuk kebajikan demi kepentingan sosial kemasyarakatan. Itu alasan yang bersifat ideologis religius mengapa keinginan Sukri harus ditolak.

Sedangkan alasan lainnya yang bersifat psikologis, sosiologis, dan ekonomis tentu tidak kalah pentingnya sehingga melatarbelakangi penolakan terhadap keinginan Sukri. Keluarga Bapuhbandung kecewa berat kepada Sulaiman Cs, Kades Bapuhbandung, dan Sukri Suryanegara atas kejadian menjual tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tanpa menggubris “peringatan” yang sudah disampaikan oleh banyak pihak bahwa tindakan mereka adalah illegal. Wajar kalau keluarga Bapuhbandung merasa diri mereka tidak diakui keberadaannya, dan lebih-lebih mereka merasa dilecehkan martabat dan kehormatannya sebagai keponakan sah dari almarhumah Hj. Rochanah istri sah almarhum H. Albdoelmanan P. Mansoer.

Kayaknya faktor-faktor gabungan antara religius, psikologis, sosiologis, dan ekonomis tersebut tidak menjadi pertimbangan Sukri dalam rencananya untuk membeli kembali tanah yang menjadi obyek sengketa. Rencara Sukri untuk membeli kembali tanah yang menjadi sengketa tersebutnya termasuk dalam kategori pikiran yang tidak realistik dan kurang cerdas.

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH adalah wartawan, advokat, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Penulis 7 buku antara lain: Catatan Harian Wakil Rakyat, Bonek, Ilmu Negara, Hukum Perizinan, Filsafat Hukum, Etika Profesi Hukum, Penyelesaian Sengketa. Editor 2 buku karya Bambang DH mantan Walikota Surabaya berjudul: Pesta Rakyat di Gelora Bung Karno, dan Memimpin Orang Kota.

Pembatalan Jual Beli Tanah Karena Dokumen Palsu

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoPengantar redaksi:
Artikel ini merupakan studi kasus jual beli tanah secara illegal di Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Ada 9 sembilan ahli waris menjual tanah tanpa melibatkan 13 ahli waris lainnya. Dari 13 ahli waris yang tidak dilibatkan tersebut telah menunjuk SLAMET HARIYANTO & REKAN (Advokat, Konsultan Hukum dan Politik) yang berkantor di Surabaya.

Sebuah bidang tanah seluas 1951 M2 di Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Jawa Timur peninggalan suami-istri H Abdoelmanan-Hj Rochanah yang tidak punya anak. Seharusnya yang berhak melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan jual beli adalah 22 orang ahli waris. Yakni 9 orang ahli waris dari Abdulmanan terdiri atas 1 keponakan bernama Anah, dan 8 orang cucu keponakan.

Mereka adalah Anah (keponakan), dan 8 cucu keponakan Sulaiman, Moh Yunus, Siti Zaenab, Ahmad Najib, Asyhari, Ainur Rochim, Wahyu Hidayat, Ina Irawati. Dan 13 ahli waris Rochanah yakni keturunan Hj Archamah dan Moch Hamzah, kedua orang ini adalah adik kandung Rochanah. Mereka adalah 5 orang anak kandung Archamah yakni Mucholifah, Mushawanah, Munir, Sya’dan Nuri, Chozin. Serta 8 orang anak kandung Moch Hamzah yakni Siti Chofiyah, Siti Nurcholilah, Siti Nur Cholifah, Siti Nur Cholidah S, Siti Nur Aisyaturodiyah, Siti Nur Fadiatul Hasanah, Nur Faisol Ahmadi, Siti Nurwati Fatimah.

Peristiwa hukum terjadi karena secara sepihak 9 orang ahli waris Abdoelmanan dikoordinatori Sulaiman (mantan Kades Margoanyar Kecamatan Glagah, kini Kepala SMP Wachid Hasyim Glagah) menjual tanah tersebut kepada Moch Sukri Suryanegara menantu Sulaiman yang sehari-hari berprofesi sebagai guru SMK Wachid Hasyim Glagah. Akta Jual Beli dibagi menjadi 2 yakni Nomor 1098/2014 luas tanah 1176 M2 dan Nomor 1099/2014 luas tanah 775 M2 tertanggal 8 Desember 2014 dibuat dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan. Sehingga tanah yang dijualbelikan totalnya seluas 1951 M2.

Semula peristiwa jual beli yang dilakukan secara administratif tersebut tidak diketahui oleh 13 ahli waris Rochanah. Mereka menjadi heboh setelah Moch Sukri melakukan pengurukkan sirtu (pasir dan batu) diatas tanah seluas 1951 M2 yang dibeli tersebut sekitar Desember 2014 – Januari 2015.

Kemudian 9 Februari 2015 sebanyak 8 anak kandung Moch Hamzah selaku ahli waris Rochanah menunjuk 4 pengacara dari kantor SLAMET HARIYANTO & REKAN yang terdiri atas Slamet Hariyanto, Nur Hadi, Dody Iswandono, Nurul Hudi.

Hasil investigasi tim pengacara menemukan bahwa jual beli tersebut ternyata cacat hukum. Temuannya antara lain dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) ternyata: Pertama, Sulaiman Cs menggunakan dokumen palsu. Kedua, Sulaiman Cs dalam AJB tidak melibatkan 13 ahli waris Rochanah. Ketiga, dalam proses menerbitkan AJB, Nur Hadi PPAT Lamongan melanggar Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indonesia.

Dokumen Palsu

Pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai bahan hukum AJB tersebut terjadi pada 27 Nopember 2014, yakni:

1. Kepada Desa Bapuhbandung Umu Rodliyah menerbitkan Surat Keterangan Kamatian Abdoelmanan yang pada intinya ada 3 hal yang salah. Yakni Abdoelmanan ditulis meninggal dunia tahun 2005, meninggal dunia di Desa Bapuhbandung, domisili terakhir di Desa Bapuhbandung.
Padahal yang benar Abdoelmanan meninggal tahun 1999, meninggal dunia di Surabaya, dan domisili terakhir di Gundih I/6 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Gundih dan dikuatkan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

2. Terbitnya Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Sulaiman Cs yang pada intinya Abdoelmanan meninggal dunia tahun 2005, Rochanah meninggal dunia 2009. Dalam perkawinannya Abdoelmanan-Rochanah tidak punya anak dan ahli warisnya adalah Sulaiman Cs (sebanyak 9 orang) dan selain Sulaiman Cs tidak ada ahli waris lainnya. Surat Pernyataan ini ditandatangani Sulaiman Cs, saksi M Taufik (Kepala Dusun Bapuh) dan Sholikan (Karyawan Kantor Nur Hadi PPAT Lamongan, Umu Rodliyah (Kades Bapuh), dan Deddy Dian Ali (Camat Glagah yang kini jadi Camat Sukodadi).
Padahal yang benar Rochanah meninggal tahun 2001, meninggal dunia di Surabaya, dan domisili terakhir di Gundih I/6 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Gundih dan dikuatkan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
Selain itu yang benar adalah masih ada 13 ahli waris Rochanah yang dianggap tidak ada oleh Sulaiman Cs.

3. Akibat dari 2 surat palsu tersebut, maka bahan hukum berikutnya menjadi palsu semua. Antara lain: Surat Keterangan Penguasaan Tanah (formulir Pasal 76 ayat 3.b PMNA/KBPN 3/97); Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (formulir Lampiran 14/ Pasal 76 ayat 3.b PMNA/KBPN 3/97; Surat Pernyataan Sulaiman (formulir Pasal 39 ayat b.2 PP 24/97); Peta Obyek.

Dokumen palsu yang dibuat oleh Sulaiman Cs, Kades Bapuhbandung Umu Rodliyah, Camat Glagah Deddy Dian Ali, dan 2 orang saksi (M. Taufik dan Sholikan) tersebut secara nyata telah melanggar Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP.

Bunyi selengkapnya Pasal 263 KUHP:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bunyi selengkapnya Pasal 264 KUHP:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bunyi selengkapnya Pasal 266 KUHP:

1. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

AJB Tanpa Melibatkan 13 Ahli Waris Rochanah

Perihal terbitnya surat-surat palsu terutama tentang Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Warisan memang berdasarkan pengakuan dan “pesanan” Sulaiman. Namun konyolnya adalah Kades Bapuhbandung membuat Surat Keterangan Kematian H. Abdoelmanan P. Mansoer, padahal yang bersangkutan bukan penduduk Desa Bapuhbandung. Lebih konyol lagi karena Kades tidak melakukan konfirmasi dengan 13 ahli waris Rochanah yang 6 ahli warisnya berdomisili di Desa Bapuhbandung. Mereka adalah Mucholifah, Munir, Sya’dan Nuri, Siti Nur Cholifah, Siti Nur Aisyaturodiyah, Nur Faisol Ahmadi. Padahal rumah mereka hanya berjarak beberapa meter dengan rumah Kades. Dan Suwondo (suami Siti Nur Aisyaturodiyah) adalah pegawai Kantor Desa Bapuhbandung.

Tidak melibatkan 13 ahli waris Rochanah secara nyata merupakan perbuatan hukum yang disengaja oleh Sulaiman Cs dan Kades Bapuhbandung Umu Rodliyah. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kades Bapuhbandung tersebut juga bisa diberi sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan karena melanggar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Kita tunggu saja apa yang bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan setelah mendengar informasi ini. Bagian Pemerintahan, Bawaskab, Asisten I adalah pejabat yang paling berwenang mengusut kasus ini.

Di tingkat lokal desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapuhbandung belum terdengar kiprahnya. Mereka mestinya mengadakan rapat dengan Kades untuk klarifikasi tentang tindakannya sampai berani menerbitkan dokumen palsu. Dan meminta pertanggungjawaban tentang kebijakan memungut uang kompensasi yang dikenakan kepada para pihak dalam jual beli ini. Sebab menurut pengakuan Kades, pemungutan uang kompensasi itu tanpa ada dasar hukum berupa Peraturan Desa (Perdes). Pungutan dilakukan karena meniru kebijakan pejabat Kades sebelumnya, termasuk ketika suaminya menjadi Kades pada periode sebelumnya. Apakah kebijakan tersebut sudah setahu BPD?

Nur Hadi PPAT Lamongan Melanggar Kode Etik

Pelanggaran yang dilakukan oleh Nur Hadi PPAT Lamongan dalam pembuatan AJB tersebut antara lain:
1. Memasukkan data yang tidak benar terkait dengan penggunaan dokumen palsu.

2. Memasukkan data yang tidak benar terkait harga jual beli tanah sebesar 55 juta rupiah. Padahal menurut Moch Sukri (pembeli) harga jual beli sebesar 250 juta rupiah. Hal itu berdasarkan pengakuan Moch Sukri di Kantor SLAMET HARIYANTO & REKAN, Jumat 6 Maret 2015

3. Wahyu Hidayat dan Ina Irawati tidak tanda tangan AJB dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan tanggal 8 Desember 2014, melainkan di Pamekasan setelah tanggal tersebut dan tidak dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan. Wahyu Hidayat tanda tangan di tempat kerjanya di Bangkalan dan Ina tanda tangan di Pamekasan. Mereka berdua tanda tangan tidak dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan. Sebab Nur Hadi pada hari itu tidak ikut ke Madura, dan yang membawa minuta untuk ditandatangani adalah Moch Sukri dan 4 kerabat Sulaiman.

Ketiga pelanggaran Nur Hadi PPAT Lamongan tersebut dapat dianalisa bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Perka BPN 1/2006”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi setiap PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT Indonesia yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban bagi PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak (Pasal 3 huruf e Kode Etik PPAT Indonesia).

Dengan demikian, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak sesuai dengan harga transaksi yang sebenarnya telah melanggar Perka BPN 1/2006 dan Kode Etik PPAT karena ketidakbenaran data yang ditulis dalam akta.

Untuk itu sesuai Pasal 55 Perka BPN 1/2006, PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, dalam Pasal 28 Perka BPN 1/2006, diatur mengenai pemberhentian, pelanggaran ringan, serta pelanggaran berat yang dilarang dilakukan oleh seorang PPAT.

Menurut Perka BPN 1/2006 pemberian keterangan yang tidak benar dalam akta adalah termasuk pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahaan Nasional Indonesia.

Mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPAT juga ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT Indonesia yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa: Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut (Pasal 6 ayat (2) Kode Etik PPAT Indonesia).

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PPAT dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pasal 65 jo. Pasal 1 angka 10 Perka BPN 1/2006).

Jadi, sanksi yang dapat mengancam Nur Hadi PPAT Lamongan yang membuat akta tidak sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pembatalan AJB

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan AJB adalah:

1. Harga jual beli yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli tidak dilunasi oleh pihak pembeli sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan;

2. Dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah dihadapan PPAT) belum selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan;

3. Obyek jual beli ternyata dikemudian hari dalam keadaan sengketa;

4. Para pihak tidak melunasi kewajibannya dalam membayar pajak;

5. Perjanjian Pengikatan jual beli tanah tersebut dibatalkan oleh para pihak

Dalam kasus AJB antara Sulaiman Cs (pihak penjual) dan Moch Sukri Suryanegara (pihak pembeli) itu, batalnya AJB bisa disebabkan oleh faktor nomor tiga yakni obyek jual beli ternyata dikemudian hari dalam keadaan sengketa, dan faktor nomor 5 yakni Perjanjian Pengikatan jual beli tanah tersebut dibatalkan oleh para pihak.

Dengan iktikad baik tim pengacara ahli waris Rochanah memberikan pertimbangan yuridis agar para pihak melakukan pembatalan AJB dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan sebagaimana ditentukan oleh faktor nomor 2. Sebab, kalau tidak mau dengan opsi tersebut, maka tim pengacara akan membatalkan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lamongan. Dalam gugatan perdata tersebut sangat yakin bisa karena alat bukti berupa dokumen palsu menjadi acuan utama.

Akhirnya, meskipun dengan proses bertele-tele, para pihak (penjual dan pembeli) AJB dibatalkan pada 9 April 2015 dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan berdasarkan Akta Pembatalan Jual Beli Nomor 04/2015 tertanggal 9 April 2015 tentang Pembatalan AJB Nomor 1098/2014 dan AJB Nomor 1099/2015 tertanggal 8 Desember 2014.

Dalam penandatangan Akta Pembatalan AJB ini lagi-lagi Nur Hadi PPAT Lamongan mengulangi pelanggarannya, Wahyu Hidayat dan Ina Irawati menandatangani minuta tidak dihadapan Nur Hadi PPAT Lamongan, melainkan tanda tangan di Pamekasan. Minuta dikirim ke Pamekasan oleh Moch Sukri Suryanegara (pihak pembeli) beserta kerabat Sulaiman, dan Sholikan (karyawan Kantor Nur Hadi PPAT) Lamongan.

Seiring dengan pembatalan AJB tersebut, Moch Sukri telah dicabut surat permohonan pensertipikatan ke BPN Lamongan terhadap tanah seluas 1951 M2 yang menjadi obyek sengketa.

Konon, pembatalan AJB dilakukan karena para pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu takut masuk penjara dan takut dipecat dari jabatannya.

Status Hukum Pelaku Pemalsuan Dokumen

Pasca pembatalan AJB, terjadi peristiwa lucu yakni para pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu tersebut merasa lega dan merasa bebas dari jeratan hukum pidana Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP. Maklum mereka awam hukum dan tidak mau bertanya kepada orang yang paham hukum, sehingga mereka tidak mengerti bahwa jeratan hukum pidana masih melekat pada diri mereka, sebab pasal pidana yang dikenakan bukan termasuk delik aduan.

Dalam hal ini polisi dapat melakukan pengusutan manakala mendapat informasi tentang tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut. Informasi itu bisa berasal dari mana saja termasuk dari media. Selanjutnya polisi bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil para korban untuk melapor.

Dalam konteks delik aduan, sekali saja ada yang melapor kepada kepolisian, maka laporan oleh pelapor tidak bisa dicabut kembali. Polisi dengan diskresi (kewenangan) yang dimilikinya dapat melakukan pengusutan kasus pemalsuan dokumen melaui proses penyelidikan dan penyidikan sampai ditentukan siapa saja yang menjadi terngka, baik tersangka utama berdasarkan Pasal 263, Pasal 263 dan Pasal 266 maupun tersangka yang tergolong “turut serta” sesuai dengan Pasal 55 KUHP.

Pelaporan pidana tersebut menjadi “bom waktu” yang masa pelaporannya baru dinyatakan kedaluwarsa beberapa tahun lagi. Pelapor bisa memilih waktu yang sangat strategis: apakah mau lapor sekarang, atau nanti menjelang Pilkades Bapuhbandung, atau menunggu setelah lengsernya Kades yang terlibat.

Dan “bola panas” itu kapan dilemparkan? Semuanya ada di tangan para ahli waris Rochanah dan tim pengacaranya.

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH adalah wartawan, advokat, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Penulis 7 buku antara lain: Catatan Harian Wakil Rakyat, Bonek, Ilmu Negara, Hukum Perizinan, Filsafat Hukum, Etika Profesi Hukum, Penyelesaian Sengketa. Editor 2 buku karya Bambang DH mantan Walikota Surabaya berjudul: Pesta Rakyat di Gelora Bung Karno, dan Memimpin Orang Kota.

Caleg Terpilih Sungkono Bisa Diganti Sunartoyo?

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoHasil Pileg 2014 DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya, Sidoarjo) dari PAN menyisakan persoalan hukum yang cukup serius. Partai berlambang matahari ini memperoleh 1 kursi DPR RI dari Dapil Jatim I yang untuk sementara bakal diduduki Sungkono peroleh suara terbanyak pertama diantara para caleg dari PAN.

Persoalan muncul setelah ada pengaduan bahwa keabsahan ijazah SMK milik Sungkono diragukan. Untuk menjadi caleg memang disyaratkan minimal berijazah SMA sederajat. Dan dalam memenuhi persyaratan tersebut menggunakan ijazah SMEA Taruna Pancasila Surabaya lulusan tahun 1983. SMEA Taruna Pancasila kampus pusatnya di Jalan Tanggulangin Surabaya dan punya kelas jauh di Jalan Kapas Krampung Surabaya. SMEA Taruna Pancasila dikenal sebagai sekolah yang belajarnya sore/malam hari dan sejak tahun 2004 sudah bubar. Sehingga untuk membuktikan keabsahan ijazah para alumni sekolah tersebut harus menggunakan mekanisme tertentu sesuai dengan standar administrasi pendidikan.

Sekolah setingkat SMA jika bubar, maka seluruh dokumennya diserahkan kepada Kantor Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Sehingga bila di kemudian hari terdapat permasalahan yang menyangkut keabsahan ijazah para alumninya, maka dokumen yang disimpan di Kantor Dinas Pendidikan itulah yang bisa dipakai sebagai acuan utama.

Riwayat Pendidikan Sungkono Cukup Unik
Sungkono adalah pria kelahiran Lamongan,  menamatkan pendidikan MTs (Madrasah Tsanawiyah) di Lamongan dan lulus tahun 1979. Kemudian pada tahun 1979 dia masuk kelas I di MA (Madrasah Aliyah) Wachid Hasyim di Jalan Tuban Raya Surabaya, sekolah ini sudah bubar. Diduga dia di MA ini hanya sempat duduk di kelas I kemudian pindah ke sekolah lain.

Ternyata Sungkono pindah sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Jalan Kapasan 73-75 Surabaya tahun 1980 langsung masuk kelas II, namun tidak sampai tamat. Kalau Sungkono sampai tamat di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, pasti dia lulusan tahun 1982. Saya bisa pastikan bahwa Sungkono tidak menamatkan pendidikanya di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Sebab, pada waktu itu saya menjadi guru matematika di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya tahun 1980-1989.

Di kemudian hari tiba-tiba Sungkono mengaku sebagai lulusan SMEA Taruna Pancasila Surabaya masuk tahun 1980 dan tamat dengan menggunakan ijazah tahun 1983. Ijazah SMEA Taruna Pancasila itulah yang dipakai Sungkono untuk menjadi caleg Pileg 2004 dan 2009 dari PAN sehingga dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Kabarnya soal keabsahan ijazah ini pernah mencuat pada saat pendaftaran caleg pada Pileg 2004 dan 2009, namun kasusnya kemudian tidak terdengar lagi beritanya.

Kini, saat dia terpilih menjadi calon anggota DPR RI Dapil Jatim I dari PAN kasusnya diungkit lagi. Kasus pengaduan dugaan ijazah palsu atas nama Sungkono tersebut saat ini ditangani Polda Jatim. Bahkan Rabu 23 Juli 2014 surat ijin dari Gubernur Jatim untuk keperluan polisi memeriksa Sungkono sudah turun. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, untuk memeriksa Sungkono memang diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Jatim sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Keunikan riwayat pendidikan Sungkono bisa dianalisis sesuai dengan mekanisme administrasi pendidikan. Pertama, perpindahan dari kelas I di MA Wachid Hasyim Jl Tuban Raya kemudian masuk kelas II di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, cukup janggal. Sebab, secara peraturan tidak dibolehkan perpindahan kelas dari MA (dibawah naungan Departemen Agama) ke SMA (dibawah naungan Dikbud).

Kedua, perpindahan kelas dari SMA (bidang pendidikan umum) ke SMEA (bidang pendidikan kejuruan) secara peraturan juga tidak dibolehkan. Lebih aneh lagi Sungkono mengaku masuk kelas I di SMEA Taruna Pancasila Surabaya tahun 1980 dan tamat tahun 1983. Berarti dia terdaftar di dua sekolah yang berbeda, tentunya suatu hal yang mustahil.

Teknik Pembuktikan Keabsahan Sungkono
Polda Jatim bisa menggunakan beberapa metode untuk membuktikan keabsahan ijazah SMEA Taruna Pancasila atas nama Sungkono. Pertama, polisi mempelajari foto copy ijazah SMEA Sungkono yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan mencocokkan dengan ijazah asli yang harus ditunjukkan oleh Sungkono. Sebab, untuk sekolah yang sudah bubar, maka legalisir ijazahnya ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2008.

Kedua, jika Sungkono mengaku ijazah aslinya hilang/rusak, maka dia harus bisa menunjukkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang/Rusak yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dengan demikian, yang dilegalisir adalah foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang/Rusak milik Sungkono tersebut dan bukan melegalisir foto copy ijazah asli yang hilang tersebut.

Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang
Jika ijazah Sungkono memang hilang, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang dengan menempuh beberapa tahapan penelitian administrasi pendidikan. Yakni dicocokkan dengan data administrasi pendidikan milik bekas SMEA Taruna Pancasila yang sudah disimpan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Hal itu untuk membuktikan apakah nama Sungkono terdaftar dalam Buku Induk Siswa sekolah tersebut atau tidak. Semua lulusan SMEA Taruna Pancasila pasti terdaftar dalam Buku Induk Siswa yang datanya berisi antara lain nama siswa, nomor induk, nama orang tua, alamat, berasal/lulusan SMP mana, nomor ijazah/STTB SMP, tanggal berapa siswa tersebut pertama kali masuk di sekolah yang bersangkutan, kutipan nilai rapor kelas I sampai dengan kelas III lengkap dengan data kenaikan kelasnya, kutipan daftar nilai ijazah, dan keterangan siswa tersebut lulus/tidak lulus dari sekolah yang bersangkutan, serta tanggal kelulusan yang sama persis dengan tanggal diterbitkannya ijazah.

Disamping itu pihak sekolah juga punya daftar peserta ujian yang aslinya disetorkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, laporan mengenai daftar kelulusan siswa yang dipakai sebagai dasar mengambil blanko ijazah, laporan tersebut lengkap dengan mencantumkan nomor ijazah atas nama masing-masing siswa lulusannya.

Sedangkan Sungkono selaku alumni SMEA Taruna Pancasila tentu memiliki dokumen lainnya berupa rapor asli. Maka, bilamana Sungkono mengaku ijazahnya hilang, maka dia bisa menunjukkan data pendukung berupa rapor asli yang pernah diterbitkan secara resmi oleh SMEA Taruna Pancasila Surabaya.

Rapor asli itu penting kedudukannya karena tertera data identitas siswa lengkap dengan fotonya, data kenaikan kelas I sampai dengan kelas III yang ditandatangani wali kelas dan kepala sekolah. Juga dalam rapor asli di halaman paling belakang tercantum data kelulusan yang juga ditandatangani oleh kepala sekolah.

Kelanjutan Pencalegan
Bilamana dalam pemeriksaan di Polda Jatim ternyata Sungkono bisa membuktikan keabsahan ijazahnya seperti yang dituduhkan oleh pelapor, maka Sungkono dipastikan aman melenggar ke gudung Senayan dilantik menjadi anggota DPR RI Dapil Jatim I dari PAN. Sebaliknya, bila tidak bisa membuktikan keabsahannya, tentu dia bisa dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan pencalegannya bisa dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg yang disyaratkan UU Pemilu Anggota Legislatif yakni minimal berijazah SMA sederajat.

Jika demikiannya kenyataanya, Bawaslu Pusat bisa merekomendasikan kepada KPU untuk mencoret Sungkono dari daftar caleg terpilih dan posisinya diganti caleg yang memperoleh suara ternyak kedua dari PAN yakni Sunartoyo yang kini masih menjadi anggota DPR RI Dapil Jatim I dari PAN periode 2009-2014.

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH, pimpinan Kantor Slamet Hariyanto & Rekan (Advokat, Konsultan Hukum dan Politik), pimpinan redaksi GagasanHukum.WordPress.Com, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Kontak person 0811343879.

 

 

Perppu Baru atau Mundur Saja

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoSebagaimana sudah diprediksi, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2013 untuk menyelamatkan Mahkamah Konstistusi (MK) bakal memicu silang pendapat. Bahkan, sejumlah advokat di Jakarta mendaftarkan gugatan uji materi ke MK yang mempermasalahkan dikembalikannnya kewenangan Komisi Yudisial (KY) mengawasi hakim konstitusi.

Kontroversi lain juga muncul setelah mantan Ketua MK Mahfud M.D. menilai bahwa posisi dua hakim konstitusi dari kader parpol, yakni Hamdan Zoelva (PBB) dan Patrialis Akbar (PAN), bisa terancam (Jawa Pos, 22 Oktober 2013). Ketika menduduki jabatan hakim konstitusi, mereka belum genap tujuh tahun meninggalkan parpol. Bahkan, Mahfud MD mengusulkan terbitnya perppu baru supaya bisa menampung keabsahan hakim konstitusi dari jalur parpol tersebut.

Soal kembalinya kewengan KY yang digugat ke MK, biarlah mengalir sesuai dengan proses hukum uji materi di MK. Sebenarnya kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi itu semula tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Namun, MK yang diketuai Jimly Assidiqie pada tahun 2006 membatalkan kewenangan KY dalam mengawasi hakim konstitusi.

Sikap MK itu sebenarnya melukai rasa keadilan. Sebab,seolah-olah hakim konstitusi martabatnya lebih tinggi dari para hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Sebagai langkah lanjutan bila kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi sudah dikembalikan seperti semula, sebagai konsekuensinya, ada kode etik yang perlu dirumuskan kembali. Selama ini profesi hakim mengenal tiga macam kode etik. Yakni, Kode Etik Profesi Hakim (versi IKAHI tahun 2000), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (versi Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tahun 2009), serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (versi MK tahun 2003).

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY pada 8 April 2009. Bersama keputusan tersebut (Terminologi B angka 1) terdapat rumusan, hakim adalah hakim agung dan hakim di semua lingkungan badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim ad hoc. Serta, (Terminologi 5) terdapat rumusan, Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Bila KY diberi lagi kewenangan mengawasi hakim konstitusi, ketentuan dalam Terminologi B yang dimaksud harus diubah dan dimasukkan unsur hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi ke dalam rumusan.

Tentu patut diapresiasi kalau hakim konstitusi bebas dari kader parpol seperti substansi Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Karena itu, perlu segera ada revisi UU MK agar ketentuan kader parpol menjadi hakim konstitusi  dihapus. Dengan demikian, syarat menjadi hakim konstitusi adalah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat-syarat itu agaknya jauh dari karakteristik kader parpol.

Terjeratnya Akil Mochtar dalam kasus suap menunjukan bahwa sistem fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon hakim konstitusi di Komisi III DPR tidak berjalan baik. Sebab, terbukti mereka memilih orang yang kepribadian tercelah dan tidak berintegritas. Akil tertangkap tangan kasus suap, padahal pendapatannya ternyata mencapai Rp 200 juta per bulan.

Kini Presiden SBY telah mengambil langkah cepat. Akil Mochtar diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua MK. Sebab, bila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pemberhentian sementara itu paling lama enam puluh hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama tiga puluh hari kerja. Setelah perpanjangan waktu berakhir dan belum ada putusan pengadilan, yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.

Sebaiknya perpanjangan waktu dibaikan sehingga enam puluh hari kerja sudah lewat Akil Mochtar dapat diberhentikan secara tetap. Barangkali langkah itu bisa sedikit meredam kemarahan publik.

Bagamana dengan konstroversi kader parpol yang sekarang menjadi hakim konstitusi? Sebaiknya mereka mungundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b. Sebab, secara filosofi hukum Perppu Nomor 1 Tahun 2013, sudah tidak ada pijakan moral yang kuat bagi Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar untuk tetap bercokol di MK. Cara tersebut lebih enak daripada pemerintah harus repot-repot mengeluarkan perppu baru seperti usul Mahfud MD.

Tapi, siapa yang mau sukarela melepas kekuasaan plus pendapatan sampai Rp 200 juta per bulan sebagai hakim MK?(Sumber : Jawa Pos, 23 Oktober 2013)

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Tentang penulis:

H Slamet Hariyanto SPd SH MH, advokat, konsultan hukum dan politik, pimpinan SLAMET HARIYANTO & REKAN, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, wartawan INTI JAYA, ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jatim, Pemimpin Redaksi GagasanHukum.WordPress.Com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,653,147 hits
Agustus 2017
S S R K J S M
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031