Posts Tagged 'Fahri Ardiansyah Tamsir'

Urbanisasi dan Timpangnya Kebijakan

 

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Perubahan struktur ekonomi tidak jarang bermuara pada kesenjangan pembangunan. Dilihat dari tinjauan spasial, gerak perekonomian dari tahun ke tahun telah mengalami pergeseran dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/moderen. Hal yang tentu berimplikasi luas terhadap pola mobilitas sosial seperti urbanisasi.

Istilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam kurung waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4 persen dan selama periode 2000 hingga 2010 luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Data ini bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai salah negara dengan laju urbanisasi tertinggi didunia dan tercepat di Asia.

Kondisi yang sedemikian rupa menyiratkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju kesejahteraan atau justru hanya menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi ?.

Dalam kaitan ini, pandangan Viet Cuong dalam Does Urbanization Help Poverty Reduction in Rural Areas? Evidence from a Developing Country dapat menjadi suatu acuan mendasar bahwa urbanisasi adalah “a key feature of economic development”. Ibarat pedang bermata dua, apabila tidak ditangani dengan kebijakan proporsional, maka sisi pedang bisa saja menyayat dan tidak menghasilkan dampak positif sehingga yang timbul hanya ketimpangan semata. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu disusun oleh pemerintah sebagai upaya mencegah masalah laten urbanisasi yang dapat berujung pada kemiskinan struktural kota.

Mobilitas Sosial

Tak dapat dipungkiri, wilayah perkotaan masih menjadi tempat terbaik arus perpindahan masyarakat dari pedesaan. Berbagai faktor daya tarik dan dorongan memotivasi terjadinya migrasi ini. Namun kemiskinan memainkan peran utama dalam mendorong orang ke padang rumput yang lebih hijau.

Banyak orang meninggalkan pedesaan berharap memperoleh kesempatan lebih besar yang ditawarkan oleh kota-kota. Terutama dari sisi peluang komersial dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Apalagi kondisi pedesaan saat ini belum mampu memberikan garansi akan pekerjaan yang layak. Sebab, masih maraknya kebijakan tambal sulam dan tidak tepat sasaran.

Migrasi pedesaan terkait dengan aspek modernisasi, industrialisasi, dan proses rasionalisasi sosiologis, yang menjadikan masyarakat sebagai subjek yang harus terikat didalamnya. Asumsinya, dengan perpindahan ke daerah kota besar, orang akan mampu memiliki pekerjaan berpenghasilan tinggi, pendidikan yang lebih baik dan bahkan akses penghidupan yang lebih memadai. Namun fakta itu tidak selalu benar. Keputusan menggantukan harapan pada kota-kota besar berarti memutuskan sebuah pilihan untuk menghadapi persaingan kerja yang lebih besar dan kompetitif. Ini berarti hanya orang-orang dengan kemampuan maksimal yang bisa tetap survive dari tekanan kehidupan perkotaan.

Hal ini dibenarkan oleh George Simmel, seorang ahli sosiologi masyarakat dari Jerman, mengemukakan bahwa meningkatnya konsentrasi, keragaman orang dan aktivitas yang sedang berlangsung di kota membuat orang-orang perkotaan mengalami tekanan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab utama mentalitas hidup di perkotaan. Khususnya mereka, masyarakat desa yang berpindah ke kota tanpa adanya modal dan kemampuan atau keterampilan yang memadai.

Kota-kota besar saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan populasi, dan yang paling jelas adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk hidup. Parahnya lagi, ledakan penduduk ini tidak didukung oleh kemampuan dinamis pemerintah (dynamic governance) dalam perencanaan kota yang seharusnya mengedepankan aspek kultural dan dynamic capabilities. Alhasil, fenomena berupa kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran kota, sanitasi, dan sebagainya semakin menjamur dan menjadi penyakit yang tak terpisahkan dari kehidupan kota.

Salah satu kejadian yang paling umum terjadi yaitu ketika masyarakat desa berpindah ke daerah perkotaan dan mereka tidak punya pilihan selain tinggal di tempat yang tidak memiliki listrik dan air minum bersih. Beberapa orang bahkan harus tinggal di kolong jembatan atau di taman-taman. Mendirikan permukiman baru yang tentunya jauh dari kata layak dengan status ilegal. Hal ini terjadi karena tingginya biaya sewa beli properti kota sebagai dampak gentrifikasi.

Langkah Kebijakan

Situasi hari ini, proses urbanisasi telah terjadi pada skala global. Dalam banyak kasus, fenomena urbanisasi biasanya melibatkan negara berkembang karena pemerintah sangat fokus pada kesungguhan untuk mencapai status kota maju. Akibatnya, hampir semua wilayah di perkotaaan telah dikembangkan dalam skenario perencanaan yang buruk. Bahkan daerah hijau pun sudah bertransformasi menjadi kawasan industri atau bisnis. Ini menggambarkan bahwa ternyata urbanisasi secara cepat berimplikasi terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Kini persoalan urbanisasi memperhadapkan pemerintah daerah pada tantangan sosial, politik dan ekonomi. Pada dasarnya, tantangan ini disebabkan oleh jumlah populasi yang melonjak di kota daripada yang direncanakan semula, sehingga berakibat pada mobilitas vertikal yang turun (social sinking atau downward mobility).

Menurut saya, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah ledakan populasi yang terpusat di perkotaan. Pertama, perlunya penguatan sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di berbagai daerah diluar kota-kota besar. Dukungan di sector ini sangatlah penting untuk memastikan proses ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Selain itu, penyerapan lapangan kerja juga akan lebih terbuka dan tidak hanya bertumpu pada industrialisasi kota-kota besar. UKM yang memproduksi produk buatan lokal harus dipasarkan secara efisien melalui dukungan pemerintah baik berupa integritas dan regulasi prioritas.

Kedua, reformasi agraria sebagai basis pendapatan masyarakat dan petani di pedesaan secepatnya segera direalisasikan. Sebab, alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat setidaknya terdapat 50.000 hingga 100.000 hektare menyusut tiap tahunnya. Baik itu disebabkan karena beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap oleh petani karena regenerasi petani yang hampir mandek dan juga tergusur oleh proyek pemerintah.

Ketiga, revitalisasi pembangungan ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan akan menjadi motor pengerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tepat di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu. Namun, apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah, dengan sendirinya tentu akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurai dilema-dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang belakang ini mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi.

 

Tentang penulis:
Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Kontak person 085298337494

Iklan

Urbanisasi dan Timpangnya Kebijakan

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Perubahan struktur ekonomi tidak jarang bermuara pada kesenjangan pembangunan. Dilihat dari tinjauan spasial, gerak perekonomian dari tahun ke tahun telah mengalami pergeseran dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/moderen. Hal yang tentu berimplikasi luas terhadap pola mobilitas sosial seperti urbanisasi.

Istilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam kurung waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4 persen dan selama periode 2000 hingga 2010 luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Data ini bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai salah negara dengan laju urbanisasi tertinggi didunia dan tercepat di Asia.

Kondisi yang sedemikian rupa menyiratkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju kesejahteraan atau justru hanya menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi ?.

Dalam kaitan ini, pandangan Viet Cuong dalam Does Urbanization Help Poverty Reduction in Rural Areas? Evidence from a Developing Country dapat menjadi suatu acuan mendasar bahwa urbanisasi adalah “a key feature of economic development”. Ibarat pedang bermata dua, apabila tidak ditangani dengan kebijakan proporsional, maka sisi pedang bisa saja menyayat dan tidak menghasilkan dampak positif sehingga yang timbul hanya ketimpangan semata. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu disusun oleh pemerintah sebagai upaya mencegah masalah laten urbanisasi yang dapat berujung pada kemiskinan struktural kota.

Mobilitas Sosial

Tak dapat dipungkiri, wilayah perkotaan masih menjadi tempat terbaik arus perpindahan masyarakat dari pedesaan. Berbagai faktor daya tarik dan dorongan memotivasi terjadinya migrasi ini. Namun kemiskinan memainkan peran utama dalam mendorong orang ke padang rumput yang lebih hijau.
Banyak orang meninggalkan pedesaan berharap memperoleh kesempatan lebih besar yang ditawarkan oleh kota-kota. Terutama dari sisi peluang komersial dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Apalagi kondisi pedesaan saat ini belum mampu memberikan garansi akan pekerjaan yang layak. Sebab, masih maraknya kebijakan tambal sulam dan tidak tepat sasaran.

Migrasi pedesaan terkait dengan aspek modernisasi, industrialisasi, dan proses rasionalisasi sosiologis, yang menjadikan masyarakat sebagai subjek yang harus terikat didalamnya. Asumsinya, dengan perpindahan ke daerah kota besar, orang akan mampu memiliki pekerjaan berpenghasilan tinggi, pendidikan yang lebih baik dan bahkan akses penghidupan yang lebih memadai. Namun fakta itu tidak selalu benar. Keputusan menggantukan harapan pada kota-kota besar berarti memutuskan sebuah pilihan untuk menghadapi persaingan kerja yang lebih besar dan kompetitif. Ini berarti hanya orang-orang dengan kemampuan maksimal yang bisa tetap survive dari tekanan kehidupan perkotaan.

Hal ini dibenarkan oleh George Simmel, seorang ahli sosiologi masyarakat dari Jerman, mengemukakan bahwa meningkatnya konsentrasi, keragaman orang dan aktivitas yang sedang berlangsung di kota membuat orang-orang perkotaan mengalami tekanan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab utama mentalitas hidup di perkotaan. Khususnya mereka, masyarakat desa yang berpindah ke kota tanpa adanya modal dan kemampuan atau keterampilan yang memadai.

Kota-kota besar saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan populasi, dan yang paling jelas adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk hidup. Parahnya lagi, ledakan penduduk ini tidak didukung oleh kemampuan dinamis pemerintah (dynamic governance) dalam perencanaan kota yang seharusnya mengedepankan aspek kultural dan dynamic capabilities. Alhasil, fenomena berupa kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran kota, sanitasi, dan sebagainya semakin menjamur dan menjadi penyakit yang tak terpisahkan dari kehidupan kota.

Salah satu kejadian yang paling umum terjadi yaitu ketika masyarakat desa berpindah ke daerah perkotaan dan mereka tidak punya pilihan selain tinggal di tempat yang tidak memiliki listrik dan air minum bersih. Beberapa orang bahkan harus tinggal di kolong jembatan atau di taman-taman. Mendirikan permukiman baru yang tentunya jauh dari kata layak dengan status ilegal. Hal ini terjadi karena tingginya biaya sewa beli properti kota sebagai dampak gentrifikasi.

Langkah Kebijakan

Situasi hari ini, proses urbanisasi telah terjadi pada skala global. Dalam banyak kasus, fenomena urbanisasi biasanya melibatkan negara berkembang karena pemerintah sangat fokus pada kesungguhan untuk mencapai status kota maju. Akibatnya, hampir semua wilayah di perkotaaan telah dikembangkan dalam skenario perencanaan yang buruk. Bahkan daerah hijau pun sudah bertransformasi menjadi kawasan industri atau bisnis. Ini menggambarkan bahwa ternyata urbanisasi secara cepat berimplikasi terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Kini persoalan urbanisasi memperhadapkan pemerintah daerah pada tantangan sosial, politik dan ekonomi. Pada dasarnya, tantangan ini disebabkan oleh jumlah populasi yang melonjak di kota daripada yang direncanakan semula, sehingga berakibat pada mobilitas vertikal yang turun (social sinking atau downward mobility).

Menurut saya, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah ledakan populasi yang terpusat di perkotaan. Pertama, perlunya penguatan sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di berbagai daerah diluar kota-kota besar. Dukungan di sector ini sangatlah penting untuk memastikan proses ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Selain itu, penyerapan lapangan kerja juga akan lebih terbuka dan tidak hanya bertumpu pada industrialisasi kota-kota besar. UKM yang memproduksi produk buatan lokal harus dipasarkan secara efisien melalui dukungan pemerintah baik berupa integritas dan regulasi prioritas.

Kedua, reformasi agraria sebagai basis pendapatan masyarakat dan petani di pedesaan secepatnya segera direalisasikan. Sebab, alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat setidaknya terdapat 50.000 hingga 100.000 hektare menyusut tiap tahunnya. Baik itu disebabkan karena beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap oleh petani karena regenerasi petani yang hampir mandek dan juga tergusur oleh proyek pemerintah.

Ketiga, revitalisasi pembangungan ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan akan menjadi motor pengerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tepat di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu. Namun, apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah, dengan sendirinya tentu akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurai dilema-dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang belakang ini mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi.

Tentang penulis :
Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Kontak Person : 085298337494, Jalan Paseban Raya Senen, Jakarta Pusat.

Di Tengah Geliat Perkara Korupsi

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Francis Fukuyama lewat sebuah tulisan mengemukakan bahwa ketika abad ke-20 arus wacana ditandai dengan perjuangan ideologis besar antara demokrasi, fasisme dan komunisme maka pada abad ke-21, korupsi menjadi sebuah isu dominan dan menentukan di berbagai aspek kehidupan bernegara. Harus diakui, dalam beberapa tahun terakhir, isu korupsi atau secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi telah menarik perhatian sejumlah akademisi dan praktisi kebijakan. Bukan tanpa alasan, skandal korupsi telah banyak menjerat sejumlah aktor pejabat publik baik di negara-negara industri besar atau negara berkembang dan bahkan berujung pada penggulingan rezim pemerintah berkuasa.

Pada dasarnya ihwal korupsi yang menggejala belakangan ini merupakan fenomena modern. Muncul secara bertahap pada abad 16 dan 17 ketika istilah semacam kontrak sosial telah dipergunakan untuk melindungi kepemilikan publik. Teori-teori seperti Hugo Grotius, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan Samuel von Pufendorf perlahan mulai mengemuka, yang secara mendasar mengatakan bahwa seorang penguasa dapat secara sah berdaulat namun bukan dengan hak kepemilikan.

Hal ini tentu berbeda dengan era di abad pertengahan Eropa, dimana konsep publik dan pribadi belum dikenal luas. Oleh Max Weber diistilahkan sebagai ‘patrimonial’ yaitu ketika otoritas politik dianggap sebagai hak milik pribadi yang dapat diturunkan kepada keturunan sebagai bagian dari warisan mereka. Begitu pula dengan sistem pada zaman dinasti, seorang raja dapat memberikan seluruh wilayah kekuasaanya beserta isinya kepada putra atau putrinya sebagai hadiah, karena ia menganggap wilayahnya sebagai milik pribadi.

Akan tetapi, memasuki era modern dewasa ini, ketika negara-negara telah terfragmentasi ke dalam bentuk sistem berbeda-beda, berupa perwujudan demokrasi maupun otoriter dan juga pergerakan sistem pasar yang mengalami transisi kedalam sistem pasar bebas, tampaknya telah memunculkan corak baru perilaku korupsi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Kondisi yang terjadi, pejabat publik mencoba melegitimasi demokrasi dan setidaknya berpura-pura mengadakan pemilihan yang kompetitif. Namun kenyataannya, mereka bersembunyi dibalik nilai fantastis biaya politik untuk kontestasi pilkada maupun janji-janji anti korupsi yang kerapkali dijadikan jargon kampanye menjelang pemilihan. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kurun 2010 sampai 2015 saja, sebanyak 183 Kepala Daerah telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Perkara ini semakin menegaskan bahwa penggunaan jabatan politik memerlukan pengawasan ekstra guna memutus rantai korupsi yang semakin hari makin mengakar.

Korupsi seolah menjadi siklus panjang yang sulit diputus. Kesenjangan antara political will, penegakan hukum, dan reformasi politik merupakan determinasi utama begitu sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh. Sejumlah argumentasi perubahan masih terbatas pada indikator-indikator yang bersifat kontekstual namun terhambat pada tataran implementasi. Para pemimpin politik berpura-pura menjadi pelayan masyarakat dengan ornamen modern seperti parlemen, menteri dan birokrasi. Tapi kenyataannya adalah para elit justru memasuki ruang politik untuk mendapatkan biaya ganti rugi atau sumber daya yang berakhir pada upaya memperkaya diri, keluarga dan kelompok.

Pertanyaannya kemudian, mengapa korupsi begitu sulit diberantas ? Jawabannya tentu sangatlah beragam. Pertama, dalam banyak kasus di Indonesia, semangat anti korupsi masih terbatas pada upaya menemukan pelaku tindak korupsi tetapi bukan pada reformasi sistem guna membatasi ruang para pejabat publik melakukan tindak korupsi. Apalagi beberapa tahun terakhir, pelemahan sistem seringkali terjadi. Mulai dari revisi UU KPK, revisi UU Aparatur sipil negara dan berlanjut pada hak angket DPR yang muaranya bertentangan dengan integritas pemberantasan korupsi.

Masalah demikian terjadi karena fakta bahwa reformasi sistem bersumber dari strategi politik. Dilakukan secara politis dan menguntungkan sebagian kelompok dengan kepentingan tertentu. Itulah sebabnya, inisiatif transparansi maupun penganggaran partisipatif yang seringkali dicanangkan tidak berjalan sesuai harapan karena pelemahan sistem sangat dominan terjadi di tataran elit politik. Untuk itu, agar langkah preventif tindak korupsi dapat dilakukan, lebih dahulu harus didasari oleh perubahan komitmen politik terhadap sistem atau regulasi.

Kedua, kurangnya integritas penegak hukum menyebabkan banyak kasus bersifat manipulatif. Apalagi aparat penegak hukum juga kerap terlibat kasus korupsi. Dalam situasi seperti ini, sinergitas tentu sangat dibutuhkan baik antara institusi penegak hukum yang dimotori kepolisian, kejaksaan dan KPK maupun dengan media dan NGO yang menyuarakan gerakan anti korupsi. Jangan sampai perilaku korupsi tersebut justru lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum seperti yang terjadi pada kasus suap hakim MK belakangan ini. Begitu juga dengan data Global Corruption Barometer (GCB) 2017 dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) yang juga menempatkan lembaga kepolisian masuk 5 besar lembaga terkorup di Indonesia.

Apabila menelisik penyebab lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi maka dibutuhkan pemahaman relasi antara pelaku dan kekuasaan. Dalam tingkat tertentu, relevansi kekuasaan politik dan aparat penegak hukum bisa jadi tidak berjarak. Ladang pendapatan yang terganggu berakibat timbulnya intervensi politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan aparat penegak hukum yang berasal dari koalisi atau warna politik yang sama. Menyebabkan penegakan hukum lebih sering sebagai wacana ketimbang sesuatu yang nyata dan berkeadilan.

Ketiga, lingkungan pendidikan menjadi dasar penanaman budaya anti korupsi. Hal ini tidak terbatas pada institusi pendidikan formal saja, akan tetapi lingkungan keluarga juga menjadi sangat penting menanamkan perilaku anti korupsi sejak dini. Walaupun saat ini perilaku korupsi kerapkali diklaim sebagai budaya baru pejabat publik, namun dengan penanaman semangat anti korupsi melalui lingkungan pendidikan diharapkan dapat mengubah pola budaya kedepan melalui afirmasi positif.

Kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, atau keterlibatan individu dalam pencegahan praktek korupsi sejak dini merupakan contoh kecil yang bisa dilakukan. Jika semangat anti korupsi baru hanya disuarakan ketika menjadi aktivis mahasiswa, maka idealisme itu belum tentu akan terjaga ketika suatu saat beralih peran sebagai pejabat publik, karena faktanya, banyak juga dari pelaku korupsi merupakan aktivis kampus sewaktu muda. Oleh karena itu, salah satu potensi terbesar untuk melakukan pencegahan korupsi kedepan ialah penanaman budaya anti korupsi sejak dini.

Tentu saja, beberapa poin di atas hanya merupakan sebagian alasan mengapa korupsi masih menjamur menjadi patologi negara yang sulit diobati. Proses utama selanjutnya ditentukan oleh generasi-generasi yang senantiasa menyuarakan komitmen anti korupsi melalui aksi kolektif. Membangun sinergitas untuk sama-sama terlibat di segala aspek yang berpotensi menganggu stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.

 

Tentang penulis :

Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Kontak person : 085298337494. Email : fahriardiansyah22@gmail.com

Polemik dibalik Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara


 

Oleh Fahri Ardiansyah Tamsir

Beberapa bulan lalu, rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai  Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI. Revisi ini setidaknya mengubah beberapa poin penting yang memastikan terjadinya perubahan besar dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Salah satu yang menjadi sorotan publik ialah dibukanya ruang memasukkan sekitar 1,2 juta pegawai honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara tanpa seleksi dan ditiadakannya seleksi kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Tak bisa dipungkiri, tingginya aspirasi pengangkatan tenaga honorer, khusunya didaerah menjadi pertimbangan mengapa UU ASN perlu direvisi. Pengabdian yang bertahun-tahun lamanya dikatakan harus mendapat apresiasi dalam bentuk jaminan negara terhadap pekerjaan yang pasti. Namun disisi lain, upaya gencar pemerintah menghadirkan birokrasi yang sehat melalui merit system seolah akan menjadi kontradiksi. Semangat Reformasi Birokrasi yang dicanangkan akhir-akhir ini melalui penguatan kapasitas dan netralitas ASN hingga mewujudkan right person on the right place nampaknya akan menjadi cita-cita semu belaka.

Big Bureaucracy

Ditetapkannya revisi UU ASN oleh DPR akan menjadi angin segar bagi jutaan pegawai honorer. Bagaimana tidak, akses untuk menyandang status PNS semakin terbuka karena tidak memerlukan proses tahapan seleksi kompetensi sebagaimana yang dilakukan 2014 silam. Dalam kasus ini, tingginya peningkatan jumlah honorer tiap tahunnya, berimplikasi pada belum adanya solusi kongkret pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan terhadap mereka yang menggantungkan dirinya menjadi PNS/ASN. Hal ini juga diperparah oleh perilaku politis kepala daerah yang terkadang memberikan janji palsu kepada pegawai honorer dengan iming-iming akan direkrut sebagai Pengawai Negeri Sipil.

Keputusan mengangkat tenaga Honorer tanpa seleksi secara-besaran bukanlah tanpa akibat. Merujuk pada Parkinson’s Law atau yang disebut dengan Evers Birokratisasi Parkinson (Parkinsonisasi) menyatakan kecenderungan menata birokrasi dengan memperbesar jumlah kuantitatif akan menyebabkan big bureaucracy yang berujung pada lambatnya proses kerja birokrasi. Pola semacam ini tentu akan mengarahkan pada rendanhnya efektivitas pemerintahan.

Harus diakui upaya penataan birokrasi melalui UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks efektivitas pemerintah. Berdasarkan data The Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintahan Indonesia (Government Effectiveness) pada tahun 2014 masih berada di peringkat ke-85 dengan nilai indeks – 0,01. Hal ini banyak disebabkan karena mesin penggerak birokrasi kita belum menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal.

Permasalahan efektivitas pemerintahan yang rendah menegaskan bahwa penguatan reformasi birokrasi adalah hal yang mutlak dilakukan saat ini. Kebutuhan memperbaiki kualitas aparatur sipil Negara melalui meritokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Meritokrasi merupakan solusi mutakhir saat ini guna mengobati penyakit-penyakit birokasi dan pelayanan publik yang cenderung lamban. Sistem ini mengharuskan orang diangkat ialah mereka yang memilki kualifikasi kompetensi dan juga mengharamkan pengangkatan ASN berdasarkan kekerabatan, pertimbangan politik, apalagi transaksi jual beli jabatan.

Peluang Transaksi Jabatan

Indikasi patologi Birokrasi atau penyakit birokrasi salah satunya ialah maraknya penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian dan pengawasan ASN terhadap jabatan atau promosi tertentu tidak berjalan dengan baik. Dengan direvisinya UU ASN yang merupakan kombinasi dari kecerdasan dan kinerja, tentunya akan sedikit memuluskan terbukanya cara-cara transaksi lama dalam suatu jabatan yang sejak pemberlakuan UU ASN perlahan telah ditinggalkan. Sebab akan ada 1,2 juta target potensial untuk ditawari jabatan oleh pejabat pemerintah dengan nilai uang yang menggiurkan.

Berdasarkan Informasi dari Komite Aparatur Sipil Negara, untuk jabatan pemimpin tinggi maupun pemimpin non-tinggi saja telah terdapat nilai transaksi jual-beli mencapai 35 trilliun yang berpotensi untuk dikorupsi (jual-beli) yang bisa menyebabkan kerugian pada APBD/APBN. Sungguh ironi, ketika praktik seperti ini kembali membudaya ditengah ketertinggalan birokrasi kita dari negara lain, bahkan di asia tenggara sekalipun.

Selain itu, target SMART ASN 2019 yang dicanangkan Kemenpan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing hanya akan menjadi usapan jempol semata tanpa realisasi nyata. Ketika pemerintah belum melihat permasalahan ini sebagai suatu masalah yang serius. Diperlukan rasionalisasi pemilihan sumber daya manusia dalam menetapkan masing-masing area jabatan secara proporsional, bukan dengan pembiaran berjalannya regulasi yang dapat melemahkan tujuan reformasi birokrasi.

Menyikapi hal tersebut, aparatur Sipil negara dengan konsep rightsizing sangat penting untuk diimplementasikan karena memudahkan penataan organisasi yang sesuai dengan jumlah dan keperluan organisasi. Semua ini tentunya bisa tercapai apabila elemen-elemen birokrasi dapat bertanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya, tidak dengan transaksi jabatan.

Hanya saja, pertanyaan yang muncul, seberapa kuat keinginan pemerintah menciptakan birokrasi yang sehat ditengah-tengah patologi birokrasi yang semakin lama semakin menjamur. Sebab hal ini memiliki konsekuensi antara menciptakan system yang objektif, transparan dan fairness dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat atau mengikuti kecenderungan aspirasi pengangkatan tenaga honorer dan segelintir pejabat pemerintahan yang bisa saja dipolitisasi.

Tentang penulis :

Fahri Ardiansyah Tamsir, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Kontak person : 085298337494. Email : fahriardiansyah22@gmail.com

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,710,814 hits
Desember 2017
S S R K J S M
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031