Sandyakalaning Perguruan Tinggi

Oleh  Benni Setiawan

RUMAH bangsa bernama perguruan tinggi (PT) akhir-akhir ini mendapat sorotan.

Sorotan itu tertuju pada dua hal. Pertama, pemecatan seorang rektor PTN di Jakarta.

Sang rektor diberhentikan karena konon tidak menyelenggarakan sistem pendidikan pascasarjana sesuai prosedur yang berlaku.

Bahkan, berhembus kabar, sang rektor meluluskan peserta program doktor yang terkait skandal plagiarisme.

Kedua, sorotan tajam mengarah pada dua PTN di Jatim yang memberikan gelar doktor honoris causa (HC) kepada dua politikus ‘partai hijau’.

Penganugerahan doktor HC bagi politisi muda itu konon didasarkan pada prestasi dan sesuai aturan yang berlaku. Benarkah demikian?

Bukan usaha dagang

Dua hal itu seakan menjadi sandyakalaning PT.

PT sebagai rumah peradaban seakan menjadi bancakan proyek kepentingan jangka pendek segelintir oknum.

Oknum itu telah membajak muruah PT untuk memuaskan kepentingan pribadi dan golongan.

PT bukanlah rumah perebutan kuasa. PT memanggul beban pencerahan dan pencerdasan bangsa.

Saat PT dikelola dengan manajemen ‘konco’, ia telah melukai ruang pemerdekaan manusia muda.

Pada kasus pertama misalnya, program pascasarjana selayaknya selektif dalam proses penerimaan dan kelulusan. Artinya, program ini selayaknya tidak sekadar mengumbar ijazah.

Ijazah hari ini seringkali dimaknai sebagai modal sosial. Ijazah dapat mengantarkan seseorang pada posisi-posisi tertentu.

Berbekal ijazah itu seseorang dapat menduduki posisi terhormat dengan segala fasilitas yang melekat.

Kondisi ini kemudian dibaca oleh pengelola PT untuk membuka program pascasarjana.

Jadilah hampir semua PT mempunyai program pascasarjana, termasuk perguruan tinggi yang tidak jelas sekalipun.

Sekadar berbagi pengalaman, suatu ketika teman mengirim pesan melalui media sosial.

Isinya ialah ucapan selamat kepada sebuah PTS di Jateng atas izin dibukanya program doktor.

Padahal, saya tahu PT itu tidak jelas. Artinya, kampusnya lebih bagus jika dibandingkan dengan bangunan sekolah-sekolah menengah swasta di kota itu. Saat masuk ke kampus itu pun tidak tampak kegiatan akademik.

Suatu ketika seorang asesor marah-marah. Pasalnya, saat datang ke kampus itu, ia tidak menemukan seorang dosen atau pimpinan PT. Dia hanya bertemu dengan staf kebersihan yang datang pagi.

Padahal, dia datang pada pukul 09.00. Asesor itu pun akhirnya meninggalkan kampus itu dan bergumam, “Inilah yang merusak sistem pendidikan.”

Praktik buka program doktor yang kurang mengindahkan kaidah akademik ini perlu disesalkan.

Pasalnya, program doktor bukanlah usaha dagang untuk menampung mereka yang sekadar ingin kuliah dan mendapatkan ijazah.

Program doktor mencetak manusia akademik yang ilmunya sangat dibutuhkan bangsa. Doktor di Indonesia memang kurang. Jumlah doktor di Indonesia hanya sekitar 31 ribu.

Berdasarkan perbandingan doktor per 1 juta penduduk, RI hanya memiliki 143 doktor. Sementara Malaysia 509, AS memiliki 9.850 doktor per 1 juta orang, Jerman 3.990 doktor, Jepang 6.438 jumlah doktor, dan India yang memiliki jumlah doktor mencapai 3.420 orang per 1 juta penduduk (Koran Sindo, 23/9).

Kekurangan jumlah doktor bukan berarti dengan seenaknya membuka program pascasarjana secara ‘ugal-ugalan’.

Membuka keran pascasarjana dalam jumlah banyak tanpa memerhatikan kualitas hanya akan semakin mengecilkan peran kebangsaan Indonesia.

Bangsa Indonesia hanya akan dibanjiri pemilik nama dengan gelar doktor yang mentereng. Namun, miskin karya dan kiprah untuk bangsa.

Jauhkan dari politik

Apa yang terjadi di sebuah PTN di Jakarta itu yang menyeret nama rektor, selayaknya menjadi perhatian semua pihak.

Pendidikan perlu dikelola secara profesional. PT selayaknya jauh dari anasir-anasir politik praktis. Sebagai rumah ilmu, PT perlu menjadi role model tercipta dan terwujudnya insan berpendidikan.

Salah satu ciri insan berpendidikan menurut Driyarkara adalah tanggap dan bertanggung jawab.

Ia tanggap terhadap persoalan yang harus segera diselesaikan, dan bertanggung jawab atas segala hal yang ia lakukan dan pilih.

Saat pendidikan dipenuhi oleh anasir politik, sulit bagi kita mendapatkan manusia tanggap dan bertanggung jawab dari rahim pendidikan.

Pasalnya, mereka hanya tanggap terhadap kepentingan jangka pendek.

Tanggung jawab yang ia emban hanya untuk memuaskan pimpinan partai politik tertentu.

Program pascasarjana perlu ditata agar tidak setiap PT boleh membuka kelas ini.

Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih ketat agar praktik ‘jual beli ijazah’ menjadi praktik legal.

Artinya, saat banyak PT membuka program pascasarjana, mereka perlu memastikan diri mempunyai sumber daya yang memadai sehingga praktik kecurangan akan dapat dicegah sejak dari hulu.

Tak berguna

Setelah menata program doktor, pemerintah dan PT pun perlu mengerem memberi gelar doktor HC kepada seseorang. Apalagi, pemberian gelar itu diberikan kepada kader parpol.

Memberi gelar doktor HC kepada kader politik merupakan sebuah kesia-siaan. Pasalnya, mereka tidak akan menggunakan gelar itu untuk kemaslahatan umat.

Mereka hanya akan menggunakannya sebagai label pemanis nama. Kader politik tidak membutuhkan gelar doktor HC. Pasalnya, persyaratan pencalonan menjadi anggota DPR hanya cukup lulus SMP.

Bahkan, menjadi presiden pun hanya butuh ijazah SMA. Jadi untuk apa memberikan gelar doktor kepada mereka? Ironisnya, gelar doktor HC diberikan kepada kader politik yang usianya relatif masih muda.

Secara usia mereka masih dapat kuliah secara baik dan terhormat di program doktor universitas yang baik.

Memberikan gelar doktor kepada politisi muda pun mencederai semangat berproses.

Meminjam istilah Mochtar Lubis, penganugerahan doktor HC kepada politisi muda adalah potret manusia Indonesia yang enggan bekerja keras dan suka menerabas.

Manusia Indonesia yang enggan bersusah payah membuat tugas makalah dan melakukan penelitian serius untuk menghasilkan karya monumental bernama disertasi.

Mereka cukup dekat pusat kekuasaan dan mampu menekan kampus tertentu, ia pun akan mendapat gelar doktor. Penganugerahan doktor HC yang akhir-akhir ini marak bak rumput di musim hujan menjadi catatan bagi pengelolaan PT.

Apakah PT akan digadaikan dengan harga yang murah kepada pemilik kuasa?

Saat PT menyerah tanpa syarat kepada penguasa, jangan berharap ia menjadi rumah ilmu pengetahuan.

Jangan pernah berharap akan lahir budayawan dari rahim PT. PT hanya akan menjadi menara gading pendidikan, sebagaimana kritik Paolu Freire.

PT perlu mengembalikan marwahnya sebagai kawah candradimuka pendidikan nasional.

Saat PT masih tunduk takluk pada ‘pasar politik’, maka kita tinggal menunggu masa senja dan kematian institusi mulia ini. (Sumber: Media Indonesia, 30 Oktober 2017)

Tentang penulis:

Benni Setiawan Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
November 2017
S S R K J S M
« Agu    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Iklan

%d blogger menyukai ini: