Archive Page 2

Arab Saudi dan Kontra Terorisme

Oleh : Muhammad Fakhry Ghafur

Pertemuan antara negara-negara Arab Islam dan Amerika Serikat dalam sebuah konferensi bertajuk Arab Islam American Summit di Riyadh pada 21 Mei lalu menjadi titik tolak perlawanan negara-negara Arab dan Islam terhadap terorisme, termasuk Arab Saudi. Sebagai garda depan pemberantasan terorisme di kawasan, Arab Saudi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendorong terciptanya aliansi baru melawan terorisme di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari upaya Saudi mengerahkan kekuatan militernya untuk melumpuhkan basis-basis terorisme di Timur Tengah, seperti, serangan terhadap kelompok Al Houti di Yaman, maupun membantu pasukan Irak melawan kelompok ISIS di Mousul. Bahkan, belum lama ini, Saudi membuat negara-negara sekitarnya heran dengan membangun koalisi militer anti terorisme, di tengah masih berkecamuknya konflik di sejumlah negara di Timur Tengah. Pada saat itu, ada sekitar 35 negara yang menandatangani kesepakatan koalisi anti terorisme yang di gagas Saudi. Iran tidak termasuk di dalamnya yang justru membantu pemberontakan kelompok Al Houti di Yaman.

Konflik Internal

Kebijakan Politik Luar Negeri Saudi dalam membangun kerjasama internasional tidak lepas dari dinamika sosio-politik dalam negari Arab Saudi sendiri yang sedang mengalami kemunduran. Di bidang ekonomi, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Saudi telah mengalami kemunduran cukup signifikan. Indeks ekonomi negara tersebut turun drastis dari 10 persen pada tahun 2010, menjadi 1,2 persen di tahun 2016 lalu. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 1,6 persen dengan defisit anggaran sekitar 13 persen. Krisis yang terjadi tersebut jelas memaksa pemerintah mengambil kebijakan baru untuk meredam gejolak krisis ekonomi yang melanda. Krisis tersebut tidak hanyak berdampak bagi perekonomian negara, tetapi juga mengakibatkan kesenjangan dan tekanan sosial bagi rakyat Saudi. Sebagaimana yang dikutip oleh Wall Street Journal, rakyat Saudi harus menghadapi persoalan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran seiring kebijakan pemangkasan subsidi secara besar-besaran.

Memang, sejak lama Saudi memberlakukan rakyatnya secara istimewa, mereka diberikan asuransi kesehatan dan jiwa, subsidi bahan bakar, listrik, air hingga apartemen secara gratis. Namun, kebijakan pengetatan ekonomi telah berdampak luas bagi daya saing ekonomi masyarakat dan memicu eskalasi konflik pada tingkat kelas menengah bawah. Gelombang protes pun mulai terlihat, tidak hanya di kalangan elit kerajaan, tapi juga di akar rumput terutama di wilayah Timur Saudi yang mayoritas penduduknya Syiah dan kerap mendapat perlakuan diskriminasi.

Sementara itu, dalam tataran lokal, dinamika politik Saudi kerap dihadapkan pada perlawanan dari gerakan pemberontakan dan radikalisme, terutama pasca terjadinya pelang teluk 1991. Sejak saat itu, rezim monarki As-Saudi harus berhadapan dengan tumbuh suburnya gerakan pemberontakan yang menginginkan adanya reformasi keagamaan di Saudi. Mereka menunjukkan diri sebagai bagian dari opposition group yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah dan mempertanyakan legitimasi ke-Islaman otoritas kerajaan. Selama beberapa dekade, pemerintahan monarki telah diklaim “menyimpang” dari jalur hukum syariah yang telah digariskan, bahkan terkesan liberal dan dekat dengan “barat” dalam setiap kebijakan politik luar negerinya.

Meski pada era awal dekade 1980an, Saudi berhasil mengatasi tantangan dari gerakan pemberontakan, namun kemunculan gerakan baru yang lebih radikal, tampaknya masih menjadi perhatian lebih pemerintahan monarki, terlebih belum lama ini pasca hancurnya gerakan ISIS di Mousul, banyak kalangan memandang bahwa gerakan radikalisme akan keluar dari basis asalnya untuk membangun jaringan yang lebih luas di kawasan.

Di Saudi sendiri, akar pesinggungan konflik antara rezim monarki dengan kelompok militan dapat dirunut sejak abad ke-18 yang mendorong Raja saat itu, Abdul Aziz bin Saud untuk menaklukan dan menyatukan Jazirah Arab, yaitu sekitar tahun 1925. Meski secara ideologi berdasarkan pada pemikiran Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, rezim monarki tetap harus berhadapan dengan kelompok militan lainnya, seperti perlawanan dari kelompok kabilah atau suku yang memang masih sangat dominan dan fanatik terhadap kesukuannya. Tumpuk kekuasaan kerajaan, misalnya, secara turun temurun memang sudah di gariskan dan berasal dari Ali As-Saud atau keluarga As-Saud. Sejumlah gubernur maupun wali kota yang ada di beberapa kota Saudi secara garis besar berasal dari keturunan As-Saud. Ali As-Saud, sendiri merupakan sebuah keluarga besar yang berasal dari Bani Hanifah dari keturunan Bakr bin Wail. Keluarga inilah yang membangun kerajaan dalam tiga tahap, pertama, dimulai dari generasa As-Saud pertama, kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yang menjadi tonggak berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern.

Sampai saat ini sudah ada sekitar lima ribu keturunan Ali As-Saud yang ada di Saudi dan menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan. Selain keturunan Ali As-Saud dari Bani Hanifah, ada juga dari Kabilah lainnya yang mendiami berbagai penjuru Saudi, seperti Bani Utaibah, Tamim, Qahthan, Ali Katsir dan sebagainya hingga mencapai sekitar 72 kabilah. Persaingan jabatan publik dan posisi penting di pemerintahan tentu saja memicu gesekan antar suku yang ada disana, termasuk yang memberontak terhadap pemerintahan monarki. Sebagai contoh, misalnya, pada tahun 1979 ketika kelompok pimpinan Juhaiman Al-‘Utaibi Al-Ikhwan dari Bani Utaib berusaha mengambil alih Masjidil Haram di Mekkah, hingga dapat digagalkan dengan kekuatan militer. Demikian halnya dengan kelompok pemberontakan di Timur Saudi, tidak lepas dari gesekan serta ketidakpuasan suatu kelompok terhadap kebijakan monarki. Karena itu, tidaklah mengherankan jika isu radikalisme dan reformasi keagamaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial-politik di Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Pasca Runtuhnya ISIS

Selain karena faktor internal, faktor eksternal yang ditandai dengan semakin melemahnya basis kekuatan ISIS di Mousul, mendorong semakin kuatnya aliansi antiterorisme pimpinan Saudi untuk terus melanjutkan misisnya guna membendung jaringan teorisme di Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pasca delapan bulan operasi militer gabungan Irak di Mousul, akhirnya kota mousul dapat dikuasai militer Irak. Keberhasilan militer Irak merebut Mousul di prediksi banyak kalangan sebagai dari kehancuran ISIS di Irak. Pasca serangan tersebut, ISIS dikabarkan semakin mengalami disorganisasi dan melemahnya logistik pertahanan mereka seiring dengan serangan pasukan koalisi. Pembelotan dari sejumlah anggota ISIS di Irak maupun Suriah menambah semakin tersudutnya ISIS dalam kehidupan masyarakat di Timur Tengah. Berdasarkan data dari Badan Kontra Terorisme Uni Eropa bahwa telah terjadi penurunan drastis dukungan dari warga di Eropa yang muslim untuk bergabung dengan ISIS dari yang sebelumnya mencapai lima ribu orang menjadi ratusan orang saja. Adanya perubahan strategi pemberantasan terorisme ditenggarai sebagai keberhasilan badan keamanan militer di kawasan. Dari sini peran negara-negara sekitar dalam pemberantasan terorisme ISIS di kawasan sangat dinanti, terlebih jika kekuatan regional yang tergabung dalam aliansi kontra terorisme dapat bekerjasama dengan baik dan mampu meredam kekuatan ISIS.

Sementara itu, dalam konteks politik Saudi, sebenarnya eksistensi ISIS bukanlah sesuatu yang baru, beguhung keberadaan kelompok ini juga ditenggarai sudah ada di Saudi sama halnya dengan Al-Qaeda yang muncul seiring berkembangnya radikalisme di kawasan.  ISIS atau Daisy di Saudi membentuk jaringan kelompok-kelompok kecil yang tidak terkait satu dengan yang lainnya, dimana jaringan ini masuk dalam kelompok-kelompok kecil melalui peran media sosial sama dengan apa yang pernah dilakukan Al-Qaeda sebelum menjadi organisasi besar di dunia. Ancaman ISIS di Saudi jelas mencoreng citra negara tersebut sebagai “polisi kawasan”. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, sejumlah wilayah di Saudi terdampak serangan terorisme yang mengatasnamakan ISIS, antara lain serangan yang mengatasnamakan ISIS di sebuah perkampungan dekat dengan komplek Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah dan di sekitaran komplek dekat Masjid Nabawi beberapa waktu lalu. Semakin maraknya ISIS mendorong pemerintah Saudi untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam penanganan aksi terorisme di dalam negeri, salah satunya adalah dengan memasukan hukuman (Had) dalam hukum formal Saudi terhadap para pelaku teror. Selain itu, pemerintah Saudi bekerjasama dengan pihak intelejen nasional untuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap media sosial dan jaringan telekomunikasi publik. Bahkan, pihak kementerian telekomonikasi Saudi telah memberlakukan sistem pemblokiran langsung terhadap akses telekomunikasi pribadi jika memang terindikasi bersentuhan dengan kelompok ISIS.

Ada beberapa analisis yang muncul pasca pudarnya ISIS dan menggeliatnya isu kontra terorisme yang didengungkan Saudi. Pertama, Selama ini, Arab Saudi dikenal sebagai basis ideologi kelompok ekstrimis, seperti gerakan Salafiyyah maupun Wahhabiyyah dan menjadi pendukung finansial kelompok Al-Qaeda di belahan dunia. Dengan adanya isu kontra-terorisme Saudi, paling tidak publik internasional mendapatkan informasi baru, bahwa Saudi bukanlah pendukung gerakan terorisme, tetapi justru menjadi garda depan dalam pemberantasan terorisme. Kedua, Saudi kerap digambarkan sebagai negara Islam yang hidup di tengah hedonisme para pejabatnya. Berbagai berita internasional bahkan kerap menyudutkan Saudi dengan kemewahan dan sikap glamour para pemimpinnya. Keseriusan Saudi memberantas terorisme menunjukkan pemerintah monarki berusaha untuk keluar dari keterpurukan negaranya. Terakhir, anggapan selama ini, Saudi selalu identik dengan “polisi kawasan” yang tidak punya independensi karena kerap terombang ambing oleh kebijakan negara-negara besar dunia. Terbentuknya poros aliansi antiteror menunjukkan itikad baik Saudi dalam membela negara-negara Timur Tengah, khususnya di dunia Islam. Poros anti terorisme yang digagas Saudi pun menunjukkan semakin kokoknya peran Saudi dalam menghadapi aksi terorisme terutama yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan Syiah Al-Houti di Timur Tengah. Sikap ini juga menunjukkan bahwa Saudi berada di garis terdepan dalam membela negara-negara yang hancur akibat aksi terorisme dunia. Wallahu’alam.

Iklan

Memahami Eksistensi Terorisme

Oleh Boy Anugerah

Ada yang menggelitik ketika kita berbicara atau sedang membicarakan terorisme. Satu kata yang bisa dipecah menjadi dua kata, yakni teror dan isme. Teror artinya sebuah aksi atau tindakan yang ditujukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada satu atau lebih kelompok orang lainnya, lazimnya menggunakan instrumen kekerasan dan bermotif politik. Sedangkan isme berarti sebuah paham atau aliran yang tersusun atas nilai-nilai yang diyakini oleh pemeluknya. Jika digabungkan, keduanya akan mendefinisikan terorisme sebagai sebuah paham atau aliran yang menempatkan aksi atau tindakan kekerasan sebagai implementasi nilai-nilai atau keyakinan yang dimiliki.

Cukup sulit untuk memahami bahwa di tengah beragamnya bentuk kerja sama yang terjalin antar individu, kelompok, bahkan negara-bangsa  dewasa ini, masih ada pihak-pihak yang memilih metode konflik yang memproduksi kekerasan, ketakutan, bahkan korban jiwa. Jika benar terorisme adalah sebuah paham atau bahkan ideologi, tentu saja ontologi dan aksiologi paham tersebut akan nir aksiologi alias tidak ada kebermanfaatan sama sekali. Namun demikian, eksistensi gerakan teror, khususnya ketika tragedi 911 di AS 16 tahun silam menjadi titik tolak masifnya gerakan melawan teror, memberikan pelajaran sekaligus pembelajaran kepada kita bahwa ada sebuah kondisi yang tidak sesuai, situasi yang menjadi akar dan pemicu gerakan teror itu sendiri.

Dalam sebuah diskusi bertemakan Countering Violent Extrimism di Center for Defence and Strategic Studies Australia (CDSS Australia) Canberra, Australia, yang saya ikuti pada awal bulan Juli yang lalu, ada sebuah terminologi menarik yang digunakan oleh akademisi di benua kangguru tersebut untuk menyebut pelaku terorisme beragama Islam yakni dengan menyebut sebagai Islamist Terrorism atau Radical Islamist Terrorism. Terminologi ini mereka gunakan kembali pada saat dilangsungkan sebuah seminar dengan mengangkat tema yang sama di salah satu lembaga kajian milik pemeritah di Jakarta pada penghujung bulan Juli lalu. Sontak saja penggunaan terminologi tersebut mengundang resistensi dari peserta seminar karena mengidentikkan terorisme dengan Islam sebagai sebuah agama. Menyikapi resistensi tersebut, pihak Australia berpandangan bahwa terminologi tersebut hanyalah istilah akademik yang digunakan untuk menyebut dari kelompok mana pelaku teror berasal. Tidak ada tendensi sama sekali untuk mengasosiasikan terorisme dengan Islam.

Serupa dengan stereotipe yang dilekatkan oleh pihak Australia tersebut, Majalah Time pada sampul depannya memuat wajah Biksu Ahsin Wirathu dengan kalimat “The Face of Buddhist Terror” merujuk pada sikap sang biksu yang sangat membenci etnis Rohingya yang beragama Islam di Myanmar. Melalui Kelompok 969 yang ia pimpin, ia menyerukan penolakan terhadap perluasan Islam di Myanmar serta melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Mengacu pada sikap keji Wirathu tersebut, bisakah kita memberikan pelabelan atau terminologi yang sama seperti yang diterima Muslim selama ini dengan menyebut pelaku di Myanmar tersebut sebagai Buddhist Terrorism atau Radical Buddhist Terrorism? Pun apabila kita berargumen dengan menyebut terminologi tersebut sekedar istilah akademik yang tidak bertendensi apapun, bisakah diterima oleh banyak pihak?

Masih banyak fakta lain terkait terorisme yang bisa dikemukakan untuk mengetahui serta mempelajari motivasi, latar belakang, serta objektif dari aksi-aksi terorisme. Publik tanah air dibuat tercengang oleh aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh duo Malaysia, yakni Dr. Azahari bin Husin dan Noordin Mohammed Top. Yang menjadi perhatian, bukan saja pada aksi teror yang mereka lancarkan di Bali serta beberapa daerah di Jawa beserta total korban yang jatuh, melainkan status kewarganegaraan mereka serta daerah operasi mereka. Mengapa Indonesia yang mereka jadikan daerah operasi? Benarkan sistem politik, pemerintahan, serta ekonomi Indonesia yang dianggap pro-Barat menjadi faktor penyebab? Sedangkan di sisi lain, Malaysia dengan kultur masyarakatnya yang kental nuansa Islami tidak memberikan alasan apapun bagi kelompok teroris untuk melakukan penyerangan?

Di belahan bumi Eropa, keterlibatan Prancis, Inggris, serta Jerman dalam Global War on Terrorism (GWOT) yang digagas AS membawa konsekuensi logis dengan dijadikannya mereka sebagai target serangan oleh kelompok teroris. Ratusan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka pada serangan kelompok ISIS selama tahun 2015 terhadap beberapa titik di kota Paris seperti kantor redaksi Charlie Hebdo, Stadion Nasional Prancis, Gedung Konser Bataclan, serta beberapa kafe dan gereja di Paris. Inggris yang notabene terbilang ketat dalam hal keamanan juga menjadi dijadikan sasaran teroris melalui serangan di London Bridge serta Borough Market Juni lalu. Serangan teror di negara-negara sekutu AS ini kontan menjadi perhatian dunia internasional, termasuk salah satu implikasinya, yakni menguatnya sentimen anti Muslim di Eropa.

Ragam fenomena yang tersaji di atas menggambarkan betapa kompleksnya terorisme, baik dalam hal genealogi, maupun tataran empiriknya. Dari sisi genealogi, aksi teror dapat berasal dari mana saja. Artinya, terorisme dapat dilakukan oleh kelompok apapun dengan latar belakang dan agama apapun. Eksistensi Kelompok 969 di Myanmar menjadi pembelajaran bahwa terorisme bukan monopoli Muslim. Hanya saja fakta ini kurang mendapatkan eksploitasi dari media massa global dikarenakan sentimen terhadap Islam sudah terlanjur menguat dan berurat berakar. Aksi brutal AS yang menginvasi Afghanistan dan Irak, represi yang dilakukan Tiongkok terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang, tidak berlebihan apabila disebut sebagai terorisme. Postur konflik yang tidak simetris, adanya muatan politik, serta besaran jumlah korban menjadi dasar sahih untuk menyebut aksi kedua negara adidaya tersebut sebagai tindakan teror yang sesungguhnya.

Intensitas terorisme yang semakin meningkat dua dasawarsa terakhir ini juga merupakan produk dari dinamika politik global dengan globalisasi sebagai katalisatornya. Informasi, komunikasi, serta transportasi merupakan komoditas yang bisa diakses oleh siapapun saat ini, termasuk kelompok teroris. Tidak ada lagi sekat-sekat antarnegara yang menjadi faktor pemisah. Aspek finansial, logistik operasional, senjata dan ragam amunisi lainnya, bahkan ideologi dengan mudah didiseminasikan dalam tempo yang sangat singkat. Aspek mayantara yang belum mendapatkan prioritas dari banyak negara untuk diatur dan dikontrol ketat menjadi titik subur munculnya gerakan teror. Aksi-aksi Azahari dan Noordin Top di Indonesia menjadi bukti konkret gerakan terorisme transnasional yang menghantam sekat-sekat geografis negara.

Aksi terorisme yang terjadi di Amerika Serikat serta negara-negara sekutunya dalam NATO juga menunjukkan bahwa ada sentimen yang bersifat global terhadap kekuatan dunia Barat. Kondisi ini bukanlah tanpa sebab-akibat. Kebijakan unilateralisme di bidang militer, praktik kapitalisme yang menciptakan kretinisme di negara-negara dunia ketiga, hegemoni pada berbagai organisasi dan rezim internasional, menjadi faktor penyulut kebencian dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Alih-alih menjadi bahan masukan, pergantian rezim di Amerika Serikat hingga dua kali pasca 911 tidak sedikitpun merubah wajah realisme klasik di negeri yang mengklaim sebagai super power tersebut. Cita-cita akan terbentuknya sebuah tata dunia yang adil seakan menjadi utopis tatkala masih ada negara yang mengultuskan kepentingan nasionalnya sendiri.

Kiranya penguatan aksi-aksi terorisme dalam dua dasawarsa terakhir ini menjadi sebuah pembelajaran kritis bahwasanya penanganan terorisme harus seturut genealogi terorisme itu sendiri. Kata pembelajaran kritis haruslah mendapatkan penekanan karena pembelajaran yang diambil saat ini lebih bersifat instrumental, sehingga solusi yag digagas menjadi salah kaprah dan penuh hipokrisi. Jika benar terorisme berakar pada ketidakadilan global, maka sudah barang tentu kuncinya adalah mewujudkan tata dunia dan relasi antarnegara yang adil. Jika benar terorisme bisa dilakukan oleh siapa saja dan agama apapun, masihkah relevan meletakkan Islam sebagai musuh global? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Kuncinya adalah kejujuran, inisiatif, serta itikad baik semua pihak.

Tentang penulis:
Boy Anugerah, Pengurus PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan, Pemerhati Isu Hubungan Internasional

Sandyakalaning Perguruan Tinggi

Oleh  Benni Setiawan

RUMAH bangsa bernama perguruan tinggi (PT) akhir-akhir ini mendapat sorotan.

Sorotan itu tertuju pada dua hal. Pertama, pemecatan seorang rektor PTN di Jakarta.

Sang rektor diberhentikan karena konon tidak menyelenggarakan sistem pendidikan pascasarjana sesuai prosedur yang berlaku.

Bahkan, berhembus kabar, sang rektor meluluskan peserta program doktor yang terkait skandal plagiarisme.

Kedua, sorotan tajam mengarah pada dua PTN di Jatim yang memberikan gelar doktor honoris causa (HC) kepada dua politikus ‘partai hijau’.

Penganugerahan doktor HC bagi politisi muda itu konon didasarkan pada prestasi dan sesuai aturan yang berlaku. Benarkah demikian?

Bukan usaha dagang

Dua hal itu seakan menjadi sandyakalaning PT.

PT sebagai rumah peradaban seakan menjadi bancakan proyek kepentingan jangka pendek segelintir oknum.

Oknum itu telah membajak muruah PT untuk memuaskan kepentingan pribadi dan golongan.

PT bukanlah rumah perebutan kuasa. PT memanggul beban pencerahan dan pencerdasan bangsa.

Saat PT dikelola dengan manajemen ‘konco’, ia telah melukai ruang pemerdekaan manusia muda.

Pada kasus pertama misalnya, program pascasarjana selayaknya selektif dalam proses penerimaan dan kelulusan. Artinya, program ini selayaknya tidak sekadar mengumbar ijazah.

Ijazah hari ini seringkali dimaknai sebagai modal sosial. Ijazah dapat mengantarkan seseorang pada posisi-posisi tertentu.

Berbekal ijazah itu seseorang dapat menduduki posisi terhormat dengan segala fasilitas yang melekat.

Kondisi ini kemudian dibaca oleh pengelola PT untuk membuka program pascasarjana.

Jadilah hampir semua PT mempunyai program pascasarjana, termasuk perguruan tinggi yang tidak jelas sekalipun.

Sekadar berbagi pengalaman, suatu ketika teman mengirim pesan melalui media sosial.

Isinya ialah ucapan selamat kepada sebuah PTS di Jateng atas izin dibukanya program doktor.

Padahal, saya tahu PT itu tidak jelas. Artinya, kampusnya lebih bagus jika dibandingkan dengan bangunan sekolah-sekolah menengah swasta di kota itu. Saat masuk ke kampus itu pun tidak tampak kegiatan akademik.

Suatu ketika seorang asesor marah-marah. Pasalnya, saat datang ke kampus itu, ia tidak menemukan seorang dosen atau pimpinan PT. Dia hanya bertemu dengan staf kebersihan yang datang pagi.

Padahal, dia datang pada pukul 09.00. Asesor itu pun akhirnya meninggalkan kampus itu dan bergumam, “Inilah yang merusak sistem pendidikan.”

Praktik buka program doktor yang kurang mengindahkan kaidah akademik ini perlu disesalkan.

Pasalnya, program doktor bukanlah usaha dagang untuk menampung mereka yang sekadar ingin kuliah dan mendapatkan ijazah.

Program doktor mencetak manusia akademik yang ilmunya sangat dibutuhkan bangsa. Doktor di Indonesia memang kurang. Jumlah doktor di Indonesia hanya sekitar 31 ribu.

Berdasarkan perbandingan doktor per 1 juta penduduk, RI hanya memiliki 143 doktor. Sementara Malaysia 509, AS memiliki 9.850 doktor per 1 juta orang, Jerman 3.990 doktor, Jepang 6.438 jumlah doktor, dan India yang memiliki jumlah doktor mencapai 3.420 orang per 1 juta penduduk (Koran Sindo, 23/9).

Kekurangan jumlah doktor bukan berarti dengan seenaknya membuka program pascasarjana secara ‘ugal-ugalan’.

Membuka keran pascasarjana dalam jumlah banyak tanpa memerhatikan kualitas hanya akan semakin mengecilkan peran kebangsaan Indonesia.

Bangsa Indonesia hanya akan dibanjiri pemilik nama dengan gelar doktor yang mentereng. Namun, miskin karya dan kiprah untuk bangsa.

Jauhkan dari politik

Apa yang terjadi di sebuah PTN di Jakarta itu yang menyeret nama rektor, selayaknya menjadi perhatian semua pihak.

Pendidikan perlu dikelola secara profesional. PT selayaknya jauh dari anasir-anasir politik praktis. Sebagai rumah ilmu, PT perlu menjadi role model tercipta dan terwujudnya insan berpendidikan.

Salah satu ciri insan berpendidikan menurut Driyarkara adalah tanggap dan bertanggung jawab.

Ia tanggap terhadap persoalan yang harus segera diselesaikan, dan bertanggung jawab atas segala hal yang ia lakukan dan pilih.

Saat pendidikan dipenuhi oleh anasir politik, sulit bagi kita mendapatkan manusia tanggap dan bertanggung jawab dari rahim pendidikan.

Pasalnya, mereka hanya tanggap terhadap kepentingan jangka pendek.

Tanggung jawab yang ia emban hanya untuk memuaskan pimpinan partai politik tertentu.

Program pascasarjana perlu ditata agar tidak setiap PT boleh membuka kelas ini.

Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih ketat agar praktik ‘jual beli ijazah’ menjadi praktik legal.

Artinya, saat banyak PT membuka program pascasarjana, mereka perlu memastikan diri mempunyai sumber daya yang memadai sehingga praktik kecurangan akan dapat dicegah sejak dari hulu.

Tak berguna

Setelah menata program doktor, pemerintah dan PT pun perlu mengerem memberi gelar doktor HC kepada seseorang. Apalagi, pemberian gelar itu diberikan kepada kader parpol.

Memberi gelar doktor HC kepada kader politik merupakan sebuah kesia-siaan. Pasalnya, mereka tidak akan menggunakan gelar itu untuk kemaslahatan umat.

Mereka hanya akan menggunakannya sebagai label pemanis nama. Kader politik tidak membutuhkan gelar doktor HC. Pasalnya, persyaratan pencalonan menjadi anggota DPR hanya cukup lulus SMP.

Bahkan, menjadi presiden pun hanya butuh ijazah SMA. Jadi untuk apa memberikan gelar doktor kepada mereka? Ironisnya, gelar doktor HC diberikan kepada kader politik yang usianya relatif masih muda.

Secara usia mereka masih dapat kuliah secara baik dan terhormat di program doktor universitas yang baik.

Memberikan gelar doktor kepada politisi muda pun mencederai semangat berproses.

Meminjam istilah Mochtar Lubis, penganugerahan doktor HC kepada politisi muda adalah potret manusia Indonesia yang enggan bekerja keras dan suka menerabas.

Manusia Indonesia yang enggan bersusah payah membuat tugas makalah dan melakukan penelitian serius untuk menghasilkan karya monumental bernama disertasi.

Mereka cukup dekat pusat kekuasaan dan mampu menekan kampus tertentu, ia pun akan mendapat gelar doktor. Penganugerahan doktor HC yang akhir-akhir ini marak bak rumput di musim hujan menjadi catatan bagi pengelolaan PT.

Apakah PT akan digadaikan dengan harga yang murah kepada pemilik kuasa?

Saat PT menyerah tanpa syarat kepada penguasa, jangan berharap ia menjadi rumah ilmu pengetahuan.

Jangan pernah berharap akan lahir budayawan dari rahim PT. PT hanya akan menjadi menara gading pendidikan, sebagaimana kritik Paolu Freire.

PT perlu mengembalikan marwahnya sebagai kawah candradimuka pendidikan nasional.

Saat PT masih tunduk takluk pada ‘pasar politik’, maka kita tinggal menunggu masa senja dan kematian institusi mulia ini. (Sumber: Media Indonesia, 30 Oktober 2017)

Tentang penulis:

Benni Setiawan Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta

 

Politik Nirapresiasi

Oleh  Ratno Lukito

 

DALAM dialog di salah satu televisi swasta baru-baru ini, tokoh politik kita yang cukup tersohor berujar, rakyat Indonesia sekarang jauh lebih sengsara.

Lucunya, ketika pertanyaan itu dikonfirmasi kepada hadirin dalam dialog itu, hampir semuanya menjawab hidup mereka lebih mudah. Tepuk sorak menyeringai dari seluruh yang hadir.

Hal itu boleh jadi mempresentasikan absurditas: politisi yang asburd, yang pandai sekali menggunakan terma-terma generik (misal terma masyarakat) untuk tujuan politisnya, tetapi hanya anekdotal, tanpa dukungan data riset mendalam.

Sejatinya itu gambaran nyata, sikap dan perilaku umum dalam perpolitikan kita yang bisa kita sebut ‘politik minus apresiasi’.

Oppositional politics kita

Dunia perpolitikan kita pascareformasi sangat maju.

Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat meningkat kualitas apresiasinya sejalan perbaikan berbagai dimensi infrastruktur dan suprastruktur negeri ini.

Minimal di Asia Tenggara, RI ialah negara yang berdiri di garda terdepan dalam kemajuan demokrasinya (Clauspeter Hill & Jorg Menzel, ed, Constitutionalism in Southeast Asia, 2009).

Apalagi di dunia Islam, RI dengan predikatnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar ini mampu meyakinkan dunia bahwa Islam sangat kompatibel dengan demokrasi.

Implementasi prinsip-prinsip konstitusionalisme ataupun rule of law di negeri ini sudah bisa menjadi bukti nyata kesejalanan dua entitas yang selalu dipostulatkan sebagai hubungan yang tidak akan pernah bisa akur.

Satu dari pilar demokrasi yang substantif ialah diterimanya partai oposisi dalam satu sistem perpolitikan di suatu negara (Robert Dahl, Democracy and Its Critics, 1989).

Pun, indeks demokrasi itu diukur salah satunya melalui lembaga oposisi.

Sejauh mana demokrasi itu dapat terbentuk dengan matang dibuktikan dengan seberapa kemampuan pemangku kuasa politik menerima hadirnya partai oposisi, utamanya di parlemen.

Pada masyarakat yang sistem multipartai dipelihara dengan baik sehingga mewujudkan keterwakilan setiap kelompok masyarakat dengan proporsi adil, partai oposisi muncul menjadi kelompok penekan yang berperan besar mengkritisi pemerintah.

Berbeda pada masyarakat sistem partai tunggal, oposisi menjadi entitas diharamkan.

Apa pun tingkatannya, lembaga oposisi itu diwujudkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penguasa.

Di sinilah hakikatnya, lembaga ini menjadi tolok ukur kemajuan negara modern dalam pengaplikasian prinsip-prinsip konstitusionalismenya.

Pemegang kekuasaan pemerintahan tidaklah tanpa batas karena harus ada sistem dan mekanisme yang sehat untuk saling mengoreksi.

Dalam praktiknya di beberapa negara, partai oposisi itu betul-betul dapat menjadi penyeimbang.

Mereka bahkan senantiasa bergiliran dalam peran kekuasaannya, sesuai warna sosial politik yang berkembang (misalnya, Partai Demokrat dengan Partai Republik di AS, dll).

Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Adakah institusi oposisi itu diterima dalam sistem perpolitikan RI? Secara teoretis, RI tidak mengenal politik oposisi.

Sistem presidensial yang kita anut memang menghendaki parpol yang ada tidak pernah berpikiran menjatuhkan partai penguasa.

Kalaupun ada, itu terbatas tindakan dan sikap tertentu yang ditujukan untuk menekan partai pemerintah itu.

Dalam sistem ini, presiden dan anggota legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat.

Karena itu, kedua lembaga pemerintahan ini pada prinsipnya tidak bisa saling menjatuhkan meskipun masing-masing bisa mengajukan hak tanya dan veto.

Kalaupun ada, dalam kondisi sangat memaksa, legislatif dapat mengajukan ketidakpercayaan kepada presiden yang bisa berujung impeachment melalui sidang umum MPR.

Memang, pelembagaan partai oposisi hanya dikenal dalam negara yang menganut sistem parlementer.

Jikapun hendak disebut partai oposisi, di negeri kita itu hanya mewujud dalam konteks perubahan kebijakan.

Uniknya, yang muncul kekinian ialah partai penggembos pemerintah. Apa pun yang dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap salah.

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tayangan dialog televisi di atas.

Politik perguruan tinggi

Jika kita masih percaya pilar lain dari demokrasi itu terletak pada sistem pendidikan, tentunya bisa dipahami bahwa perguruan tinggi (PT) ladang subur menumbuhkan perilaku dan kultur politik yang adiluhung.

Tradisi politik modern dapat dibina dalam lembaga pendidikan tinggi kita sejak awal proses pendidikan itu dimulai.

Namun, asumsi ini boleh jadi keliru karena perkembangan birokrasi dan sistem kelembagaan pendidikan kita yang kurang mendukung terbentuknya kultur demokrasi yang sehat di kampus.

Lembaga PT tak ubahnya parpol yang penuh pernak-pernik logika perpolitikan praksis.

Perebutan jabatan struktural kampus begitu membahana, sokong-menyokong terhadap calon pimpinan eksekutif suatu PT tak beda gegap gempitanya pemilu legislatif.

Yang menang menghabisi segala ruang kuasa.

UU No 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan PP No 4/2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PT telah dengan tegas menekankan pada komitmen pemerintah untuk menumbuhkan otonomi PT di Tanah Air.

Ini sejalan Deklarasi Lima (Peru) tentang ‘Academic Freedom and Autonomy of Higher Education’, Oktober 1989.

Di mana otonomi PT itu diartikan bahwa lembaga PT harus memiliki independensi mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan, antara lain menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat tanpa campur tangan pemerintah atau kekuatan lain.

Ini dalam praktiknya sering memunculkan ekstasi kekuasaan dalam PT bersangkutan yang merusak citranya sebagai lembaga akademik.

Utamanya ketika otonomi itu hanya ditekankan pada aspek otonomi keuangan, kompetisi jabatan struktural dalam dunia kampus dapat menyingkirkan konsernya pada dunia riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Otonomi berubah menjadi gurita otomoney demgam memakan korban para dosen dan peneliti yang terjebak perseteruan.

Ketika dipenuhi kegiatan politik kampus, lembaga PT tidak mampu lagi memenuhi amanat UU PT untuk menjadikan kampus sebagai institusi yang turut serta ‘mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa’ (Ps 4).

Di situlah tumbuh suburnya perilaku dan tradisi politik nirapresiasi karena (1) anggota sivitas akademik PT tidak lagi dinilai dan diapresiasi karena keahlian dan keprofesionalannya.

Namun, semata keberhasilan karier strukturalnya di lingkungan kampus, dan (2) karya ilmiah dihargai lebih rendah daripada karier struktural.

Pada gilirannya, lembaga PT akan terseok peran substantifnya untuk meningkatkan daya literasi bangsa kita.

Di sinilah peran kita semua untuk mencegah penyebaran virus perilaku politik minus apresiasi ini, tak terkecuali dalam dunia pendidikan tinggi kita. (Sumber : Media Indonesia, 30 Oktober 2017)

Tentang penulis:

Ratno Lukito Direktur Riset dan Publikasi Yayasan Sukma

 

Konstitusi Masyarakat Hukum Adat

Oleh: Safrin Salam

Secara garis besar, sejarah keberadaan masyarakat hukum adat di indonesia telah mengalami rentetan sejarah yang begitu panjang dalam politik hukum adat baik sejak zaman pra kemerdakaan sampai pada zaman kemerdekaan yang memasuki zama reformasi. Pada konteks reformasi kini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Mencermati Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denga perkembanga masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Secara substansi, isi Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut perspektif negara yakni kesatu, masih hidp, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia, keempat diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat

Pada sisi penerapan hukum keberadaan pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah berimplikasi besar terhadap rumit dan terlalu prosedural pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan Per-UU. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam bab IV Pasal 4 Permendagri No. 52 Tahun 2014, telah mengatur tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat sehingga bisa memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisional, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi yakni identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Pada tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang harus dipenuhi yakni sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pada poin wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan / sistem pemerintahan adat apakah diatur secara stuktural. Hal-hal ini masih belum jelas pengaturannya dalam ketentuan hukum tersebut sehingga hal ini tentu menghambat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Keberadaan Permendagri No. 52 Tahun 2014 dalam merespon Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 perlu diapresiasi namun dalam sisi penerapannya kiranya perlu ditinjau kembali sehingga kriterium yang ditetapkan tidak bertetangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat hukum adat. Banyaknya kriterium yang bercorak prosedural dalam ketentuan tersebut tentu secara hukum dianggap dapat menghambat proses pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini tentu bertentang dengan semgat konstitusi masyarakat hukum adat.

Upaya pemerintah memberlakukan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat tampaknya perlu dievaluasi kembali dalam hal penjabaran nilai-nilai pengakuan bersyarat yang diturunkan melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dalam sejumpalah peraturan perundang undangan. Apalagi hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat 2 UUD 1845. Keadaan yang demikian akan menimbulkan legal chaos didalam Peraturan undang-undangan sehingga berimplikasi hukum makin kaburnya entitas hukum masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.

Tentang penulis:
Safrin Salam SH MH, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Mewujudkan Kejayaan Bangsa

Oleh: Boy Anugerah

Belakangan ini pemerintah dan kaum intelektual diramaikan oleh pembahasan mengenai manfaat dan potensi ancaman dari bonus demografi yang diramalkan tidak lama lagi akan terjadi di Indonesia. Bonus demografi menjadi fokus bahasan yang tidak hanya menarik, tapi juga penting karena sangat menentukan kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa Indonesia.

Istilah bonus demografi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dalam hal mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Komposisinya kurang lebih 70 berbanding 30 persen. Artinya, jika jumlah penduduk Indonesia 250 juta jiwa, 175 juta diantaranya akan berada pada usia produktif. Kondisi ini diprakirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030.

Bonus demografi disambut gembira khususnya oleh pemerintah karena jumlah penduduk usia produktif yang gemuk dapat menjadi katalisator dan pengakselerasi pembangunan. Namun demikian, tak dapat dimungkiri juga menimbulkan kekhawatiran, karena kesalahan dalam mengelola bonus demografi dapat berpotensi menimbulkan bencana demografi seperti kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, serta rendahnya daya saing bangsa.

Dalam tulisan ini, penulis tidak bermaksud untuk menginterupsi hiruk-pikuk diskursus mengenai bonus demografi. Penulis hanya hendak mengajak semua pihak berkontemplasi, bahwasanya apabila benar diskursus mengenai bonus demografi ditujukan untuk kejayaan dan kemaslahatan bangsa, maka ia tidak bisa berdiri sendiri. Ada faktor-faktor lain yang berperan sebagai penopang bahkan prasyarat untuk menyukseskannya, seperti pengelolaan sumber kekayaan alam yang baik, tata kelola pemerintahan yang bersih, perumusan kebijakan yang efektif dan efisien, bahkan dukungan dari bangsa dan negara lain.

Konvensi Montivideo pada tahun 1933 menyebutkan bahwa suatu entitas disebut sebagai negara apabila memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, serta pengakuan kedaulatan dari bangsa dan negara lain. Singkat kata, eksistensi dan kejayaan suatu bangsa dan negara tidak terlepas dari empat pilar pokok yang termaktub dalam konvensi tersebut. Antara satu pilar dengan pilar yang lain, terkait dan terikat satu sama lain.

Dengan segala hormat, penulis sempat berfikir bahwa mungkin saja kita lupa atau bahkan terlena. Negeri ini sibuk menyongsong sebuah bonus, tapi lupa bahwa bonus lainnya sudah di tangan dan cenderung belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kita lupa bahkan sebelum kemerdekaan sekalipun, Indonesia sudah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa bonus geografi yang tak ternilai harganya.

Ada nyanyian yang penulis selalu dengar sewaktu kecil, tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Lirik lagu tersebut adalah sebuah pujian dan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Posisi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik yang sangat vital di kawasan, tidak hanya Asia Tenggara, tapi juga Asia Pasifik. Indonesia juga memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa. Kekayaan tambang Indonesia bahkan menjadi magnet yang mengundang korporasi-korporasi asing untuk berlomba-lomba mengeruk kekayaan tersebut. Hutan-hutan tropis di Indonesia tidak hanya menjadi ladang kehidupan bagi manusia, tapi juga habitat bagi ratusan spesies hewan dan tumbuhan.

Indonesia sejak dulu kala disebut sebagai nusantara, sebuah istilah yang menggambarkan bahwa negeri ini tidak hanya terdiri atas daratan-daratan saja, tapi juga disusun oleh perairan-perairan. Perairan yang total jenderal hampir meliputi 2/3 wilayah nusantara bahkan menjadi amunisi utama untuk mewujudkan mimpi pemerintah republik ini menjadi poros maritim dunia. Memang benar bahwa secara atributif Indonesia merupakan negara bahari atau maritim. Tapi untuk disebut sebagai poros maritim, masih dibutuhkan ikhtiar yang lebih. Setidaknya pemerintah saat ini, sudah meletakkan mimpi tersebut dalam sebuah visi, strategi, serta kebijakan yang jelas, on the right track.

Keunggulan geografis Indonesia tersebut haruslah dikelola dengan lebih baik dan optimal agar memberikan keuntungan yang lebih maksimal dalam bentuk kesejahteran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali. Kayanya perairan akan ikan-ikan bernutrisi tinggi, harus bisa menjadi asupan gizi agar masyarakat Indonesia lebih cerdas. Kayanya hutan-hutan Indonesia akan pohon-pohon berkualitas tinggi, harus bisa menjadi bahan baku yang murah untuk rumah-rumah rakyat. Hasil-hasil pertambangan yang melimpah ruah harus mampu menjadi devisa yang meningkatkan daya saing masyarakat dan negara di panggung internasional. Melimpah ruahnya hasil pertanian dan perkebunan harus mampu membuat perut rakyat kenyang.

Dalam tataran kebijakan strategik, geografi merupakan landasan dan titik tolak dalam menyusun kebijakan dan keputusan di bidang politik, ekonomi, strategi dan diplomasi. Oleh sebab itu jamak kita dengar istilah geopolitik, geoekonomi, geostrategi, hingga geodiplomasi. Dengan berpijak pada atribut nasionalnya sebagai bangsa bahari, Indonesia misalnya, harus memiliki politik-ekonomi yang berbasis pengembangan sumber daya maritim untuk menyokong perekonomian nasional, serta strategi dan diplomasi yang berbasis kalkulasi akan kapasitas dan kapabilitas sebagai bangsa maritim tersebut. Khusus untuk strategi dan diplomasi maritim, sebagai sebuah perbandingan, kemajuan Tiongkok dari sisi militer dan ekonomi sangat ditentukan oleh kesadaran mereka sebagai sebuah bangsa maritim.

Pengelolaan bonus geografi seyogianya juga diikuti dengan sikap kewaspadaan nasional yang tinggi. Kekayaan sumber daya alam kadangkala menjadi sebuah kutukan. Alih-alih memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, justru mendatangkan bencana. Perang saudara, kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk-bentuk kutukan tersebut. Pengalaman Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun merupakan bukti bahwa kutukan tersebut bukan mitos belaka. Kontradiksi antara kekayaan alam dan kemiskinan yang menggelayuti negara-negara Afrika saat ini setidaknya menjadi pembelajaran untuk berhati-hati dalam menjaga kedaulatan wilayah nasional.

Kesadaran yang baik dengan diikuti oleh kemauan dan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola bonus geografi akan memberikan konfidensi yang tinggi bagi seluruh elemen negeri ini untuk menyongsong bonus demografi yang dinanti-nanti. Pengelolaan bonus geografi secara optimal akan menjadi logistik yang tak ternilai untuk menjalankan roda pembangunan nasional. Menjadi amunisi untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif Indonesia saat bonus demografi datang nantinya. Insyaallah bangsa dan negara ini semakin jaya. Itu sudah menjadi harapan dan cita-cita kita semua.

Tentang penulis:
Boy Anugerah SIP MSi., Pengurus DPP PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan, Analis Kerja Sama Luar Negeri di Lembaga Ketahanan Nasional RI

Indonesia : Berhukum Ala Budaya Individual atau Kontekstualisme

Oleh Safrin Salam

Menelisik perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dibawa oleh bangsa eropa yakni hukum eropa kontinental (cartesian) yang cenderung bercoak aturan hukum tertulis. Terlepas dari itu karakter hukum di indonesia itu maka perlu diketahui akar hukum di indonesia yang cenderung berbeda dengan bangsa-bangsa eropa di dunia. Salah satu pembeda adalah akar hukum terbentuknya, hukum di Indonesia berasal dari nutrisi sosial dan budaya yang berasal dari komunitas. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang secara struktur merupakal asal muasa terbentuknya masyarakat.

Nutrisi sosial dan budaya yang menjadi bangunan pembentukan hukum nasional kini sejatinya berada dalam pergulatan hukum eropa yang mengedepankan sifat individual khususnya dalam konteks penegakan hukum sedangkan pada hukum yang hidup di komunitas cenderung mengedepankan sifat kontekstualisme. Pembedaan karakter cara berhukum ini oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pada kultur individu, masyarakat adalah otonom, terlepas dan dilepaskan dari komteks masyarakat dari konteks masyarakatnya. Sekalipun hal yang berhubungan dengan individu seperti itu menjadi tanggungan dari individu itu sendiri. Soal pertanggungjawaban, kesalahan dan lain-lain dibebankan sepenuhnya di pundak sang individu. Seseorang adalah otonom dan dipangkas dari sekalian kaitannya serta hubungan sosialnya. Sifat individual ini tercermin tercermin dalam perilaku hukum masyarakat yang mengedepankan segala persoalan diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi), maka para pakar hukum sependapat pada masyarakat terbentuk masyarakat litigasi. Sedangkan cara berhukum yang bersandar pada kultur kontekstualisme, seseorang adalah sociocentric, yakni masyaarakat tidak dipisahkan dari konteks sosial dimana ia berada. Dalam suasana kontekstual, maka keterpaduan (cohesion) lebih diunggulkan daripada konflik, keserasian, keselarasan, kedamaian dan keharmonisan menjadi nilai yang lebih diutamakan.

Keberadaan kultur individual dan kontekstualisme secara hukum masih berada pada tataran intrinsik masyarakat yang secara prakteknya belum menunjukan dominasi yang begitu menonjol. Kuatnya pengaruh hukum cartesian pada sistem hukum indonesia dilain sisi memengaruhi pengaruh kultur kontekstualisme di masyarakat tradisionil akibatnya nilai-nilai kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum di indonesia masih belum menjadi the best choise sebagai legal operatum.

Pada akhirnya, pengaruh kultur individual yang melekat pada hukum cartesian memengaruhi perilaku hukum masyarakat indonesia, indikator sangat jelas pada makin tingginya angka perkara yang ditangani oleh peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dari tahun ke tahun yang berjumlah 6. 559 kasus. Hal ini menunjukan geliat corak individual yang memengaruhi pikiran masayrakat indonesia bahwa keadilan dan kebenaran hanya diperoleh di ruang sidang. Contoh lain juga dapat diukur dari makin bangga dan senangnya masyarakat indonesia jika penjara-penjara di Indonesia dipenuhi oleh penjahat dan pelanggar padahal dalam konteks budaya hukum, berhasil dan tidaknya penegakan hukum disuatu negara diukur dengan makin kurangnya angka kriminalitas disuatu negara (Austria, Denmark, Uni Emirat Arab, Qatar, Taiwan, Hongkong, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Swiss) sedangkan indonesia pada tahun 2016 indeks angka kriminalitas berada pada  peringkat ke-41.

Berdasarkan data tersebut, tentunya perlu ada evaluasi terhadap penegakan hukum di indonesia yakni dengan jalan membumikan budaya kontekstualisme dalam hal penegakan hukumnya, budaya kontekstualisme bisa dibumikan  dengan cara mengedepankan pola-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui musyawarah mufakat di masyarakat tentunya hal ini perlu didorong dengan menguatkan kembali Lembaga Penyelesaian Masyarakat baik berasal dari Masyarakat atau bentukan pemerintah. Penguatan kelembagaan masayarakat dalam penegakan hukum sepatutnya mendapatkan ruang dan legalisasi yang jelas dalam Per-UU untuk menguatkan budaya kontekstualisme di masyarakat, jepang dapat menjadi contoh yang telah mempraktekkan hal itu dan terbukti telah menjadi negara dengan tingkat kriminilias ke-4 terendah didunia menunjukan bahwa membumikan budaya kontekstualisme dalam konteks penegakan hukum berhasil mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tentang penulis:
Safrin Salam SH MH, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,723,344 hits
Januari 2018
S S R K J S M
« Nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031