Menu Terbaru Kamis 30 Oktober 2014

L Tri setyawanta R
Alternatif Mem-Perda-kan Pilkada
artikel dosen

Yans PD Pattiwael
Politik, Etika untuk Mengabdi
artikel pengamat

Zein Ariifin
Optimistis Menyambut MEA
artikel pengamat

Amril Jambak
Pemerintahan Jokowi-JK Mulai Take Off
artikel pengamat

Hendrik Jauhari Oratmangun
Semangat Sumpah Pemuda Merah Putih Menuju Indonesia Hebat
artikel pengamat

Refly Harun
Kabinet ‘Nano Nano’
artikel pengamat

Serta 10324 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

Saipuddin ZahriGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr Saipuddin Zahri SH MH dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang meraih Doktor Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Rabu 20 Agustus 2014. Judul disertasinya adalah Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Politik, Etika untuk Mengabdi

Oleh Yans PD Pattiwael Daniel Pietersz

Pada 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan sebuah sumpah sehingga Indonesia yang begitu majemuk dapat bersatu. Hari ini, gaungnya masih terdengar kuat di telinga kita. Sama kuatnya dengan sumpah yang baru saja diucapkan para pejabat negeri ini. Namun ada sebuah pertanyaan, akankah sumpah yang baru dikumandangkan mereka itu dapat terus menggema di hari esok?
Sumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya, untuk memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, guna menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, rutin terdengar rakyat dan rutin pula ditemukan ingkar.

Ironis bahwa sumpah yang pernah dikumandangkan di hadapan Garuda dan Sang Saka Merah Putih tidak sedikit yang berlalu tanpa penghayatan dan bukti nyata. Rakyat Indonesia akhirnya pesimistis dan bertanya-tanya. Apakah para pemangku jabatan itu mengerti apa yang sesungguhnya mereka emban?

Apakah mereka paham apa artinya berpolitik dan menjadi politikus?

Untuk memahami tentang hal ini dengan lebih jauh, mari kita belajar dari Johannes Leimena, tokoh Sumpah Pemuda yang juga seorang politikus dan negarawan. Selama 20 tahun berturut-turut ia mengabdi sebagai menteri kabinet dan tujuh kali menjadi pejabat presiden dari 18 kabinet yang berbeda. Walaupun pemimpin kabinet berganti, Om Yo (demikian ia biasa dipanggil), tetap dipilih untuk dapat berkontribusi dalam pemerintahan.

Rekan-rekannya dapat dengan jelas melihat integritas dan motivasi dasar dari Om Yo. Roeslan Abdulgani (Menko Hubungan dengan Rakyat tahun 1956-1957), misalnya, ia menyaksikan bagaimana seorang Leimena menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Bagi beliau politik bukan teknik untuk berkuasa, melainkan etika untuk mengabdi,” ujar Roeslan Abdulgani yang lalu menceritakan pengabdian Om Yo dapat dilihat dari kepeduliannya yang tulus kepada orang-orang di sekitarnya. Ia lalu menceritakan sebuah kejadian kecil yang membekas dalam ingatannya.
Saat itu tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Abdulgani sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan kondisi tangan tertembak. Ia kemudian berpapasan dengan rombongan juru rawat yang ditawan tentara Belanda bersenjata lengkap. Om Yo berada di barisan paling depan dari para tawanan itu.

Ketika melihat Abdulgani di atas dokar dengan kondisi terluka, Om Yo yang sedang dalam kondisi tertawan tiba-tiba berteriak, “Roeslan! Kamu luka-luka? Cepat ambil tetanus! Ambil tetanus!”
Saat itu Abdulgani tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Om Yo lalu dibentak tentara yang menawannya itu. Namun, ia tidak menghiraukannya dan terus berteriak, “Lekas tetanus! Lekas tetanus!” Senjata pun ditodongkan kepada Om Yo, tetapi toh masih saja terdengar suaranya, “Kuatkan dirimu!”

Kejadian ini berlangsung di sekitar Jalan Tugu Yogyakarta. Pada sore itu telah terjadi baku tembak antara Indonesia dengan Belanda. Perjumpaan sekilas dengan Om Yo saat krisis itu rupanya kuat melekat di hati Abdulgani. Ia mengatakan, “Beliau dapat gusar mengenai nasib buruk orang lain. Namun, manakala dirinya sendiri menghadapi kesulitan atau bahaya, dia bersikap tenang. Watak demikian itu saya melihatnya secara konsisten dalam karier Om Yo.”
Sementara itu, JE Siregar, rekan satu angkatan Om Yo dalam CSV (cikal bakal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan PMKI (Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia) menyatakan, “Ia selalu memihak dan membela yang miskin dan lemah.”

Keberpihakan pada yang lemah ini bukan isapan jempol semata karena buahnya tetap eksis di tengah masyarakat Indonesia sampai sekarang ini, yaitu melalui Bandung Plan (1951). Tahun 1954, istilah ini kemudian dikenal sebagai Leimena Plan yang merupakan cikal bakal dari puskesmas (pusat kesehatan masyarakat). Melalui skema Leimena Plan ini, rumah-rumah sakit besar diharuskan memiliki satelit-satelit berupa poliklinik-poliklinik di daerah pedesaan. Ini adalah sebuah tren yang diciptakan Om Yo agar terjadi pemerataan pelayanan kesehatan.

Om Yo memang berusaha menjadi hati nurani masyarakat. Ia betul-betul berjuang untuk kebaikan bangsa. Dedikasinya yang murni tercermin lewat gaya hidupnya yang sederhana, seperti yang disaksikan Sabam Sirait (politikus PDIP) yang tertulis dalam buku Johannes Leimena Mutiara dari Maluku.
Sikap hidup Dr J Leimena yang lurus dan sederhana, seperti pemimpin-pemimpin kita di awal Republik ini berdiri terlihat dari perabot rumahnya yang sederhana. Dalam hal makan pun beliau tidak bermewah-mewahan. Pernah saya lihat beliau memasak kembali nasi goreng yang belum habis dimakan di pagi hari untuk dimakan kembali pada siang hari.

Hal yang lainnya adalah ketika ia menjual rumahnya di daerah Menteng untuk membeli kembali rumah yang lebih sederhana di tempat lain. Kemudian sikapnya yang tegas dalam memisahkan hal-hal yang menyangkut pribadi untuk tidak memakai fasilitas dinas.

Sikap Om Yo tersebut tidaklah dibuat-buat. Melani Leimena Suharli (Wakil Ketua MPR 2009-2014), putri bungsu Leimena, menyampaikan hal yang senada tentang ayahnya. “Beliau mengajarkan untuk selalu bersikap sederhana di dalam hidup ini.” Pada acara “Johannes Leimena Memorial Lecture” (21 September 2010), Melani mengisahkan bagaimana ketika salah satu kakaknya meminta untuk dibelikan sebuah setelan jas. Sang ayah—yang sedang menjabat sebagai wakil perdana menteri II, orang nomor tiga di RI—malah menyarankan untuk membeli jas itu di pasar loak di Jalan Surabaya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Didikan yang diberikan di dalam keluarganya ini membuka mata Melani bahwa bagi Om Yo, jabatan hanyalah sebuah amanah dan politik bukanlah sarana untuk berkuasa.

Om Yo membuktikan, sumpah yang pernah dikumandangkannya bagi Indonesia ketika usia muda dulu tetap bertahan dan rasa cintanya pada Indonesia tidak luntur. Ia mengabdi kepada negara karena sebuah panggilan suci untuk mengabdi bagi nusa, bangsa, dan negara. Om Yo berpolitik dengan sebaik-baiknya. Saat ini ia dikenang sebagai negarawan dan pahlawan nasional. Cerita akhir apa yang nanti dimiliki para pejabat negeri ini? (Sumber: Sinar Harapan, 28 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Yans PD Pattiwael Daniel Pietersz, redaktur Sinar Harapan

Pemerintahan Jokowi-JK Mulai Take Off

Oleh Amril Jambak

Amril JambakJakarta – Pengumuman nama-nama menteri Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Minggu (26/10/2014) di halaman Istana Negara, menandakan pemerintahan baru ini akan take off.

Berdasarkan latar belakangnya, dilansir dari detik.com, sebanyak 13 menteri (38 %) berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDIP, 4 nama dari PKB, 2 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP. Sementara itu, ada 21 menteri (72 %) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang.

Sebelumnya, kita ketahui bersama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan masukan dan saran nama-nama yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK ini. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun sudah menyampaikan hasil pelaporannya kepada Presiden dan Wapres.

Tentunya, penunjukan menteri tersebut menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Menurut penulis, ini hal yang wajar-wajar saja dalam kehidupan bernegara serta hak mengemukakan pendapat.

Tapi yakinlah, orang-orang yang dipilih menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja di pemerintahan Jokowi-JK ini, adalah mereka yang dinilai layak menurut pandangan Presiden dan Wapres, karena penunjukan merupakan hak prerogatif Presiden RI. Apalagi KPK dan PPATK pun sudah memberikan masukan.

Kita memiliki harapan sangat besar kepada pemimpin negara ini, dan dibantu menteri-menterinya untuk menjadikan Negara Republik Indonesia ini lebih baik dari yang sebelumnya. Arahan pelaksanaan tugas kenegaraan tentunyalah harus mengacu kepada visi dan misi yang diusung Presiden dan Wapres, seperti yang disampaikan dalam visi dan misi saat akan maju menjadi presiden dan wapres.

Mungkin hanya sekedar mengingatkan, penulis melansir, visi Jokowi-JK adalah, terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Sedangkan misi mereka, yakni:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Jokowi-JK menelurkan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan begitu, penulis ataupun mungkin seluruh rakyat di negara ini menunggu realisasi program yang telah digodok, khususnya realisasi pelaksanaan Nawa Cita. Bagi menteri di Kabinet Kerja diharapkan menyelaraskan program kerja sesuai visi dan misi, agar harapan dan tujuan pemerintah lima tahun mendatang bisa terwujud.

Pemerintahan Jokowi-JK mulai take off. Kita doakan semoga perjalanan lima tahun bisa landing mulus. Marilah sama-sama kita dukung, kritisi kinerja pemerintahan agar tetap berjalan di relnya. (Sumber: detik.com, 28 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Amril Jambak, peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.

Kabinet ‘Nano Nano’

Oleh Refly Harun

Refly HarunJakarta – Sejuta rasanya. Manis, asam, asin, semua ada. Mirip iklan pernen nano nano. Begitulah yang saya rasakan ketika menyimak nama-nama menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin sore (26/10/2014). Tidak tahu harus mengapresiasi atau mencela. Ada nama yang sama sekali tidak dikenal publik, tetapi nama yang dikenal pun tidak semuanya ditempatkan pada bidang dan passion-nya selama ini. Seorang jurnalis televisi bertanya kepada saya berapa nilai yang pantas diberikan untuk Kabinet Jokowi dalam skala 1-10. Saya menyebut 6, tetapi Presiden Jokowi tidak lulus karena passing grade (nilai kelulusan) minimal 8.

Harus dipahami mengapa nilai kelulusan itu begitu tinggi, karena ekspektasi terhadap Jokowi sangat besar. Setelah inaugurasi yang sangat menggairahkan pada hari pelantikan tanggal 20 Oktober, baik di Rapat Paripurna MPR, kirab di jalan utama Ibu Kota, maupun pidato rakyat di Monumen Nasional (Monas), rakyat menunggu kesan pertama yang menggoda dari pilihan Presiden Jokowi atas menteri-menteri.

Ekspektasi besar tersebut ternyata tidak bertemu dengan fakta yang membesarkan hati. Tidak ada “wow factor” dari kebinet yang diumumkan tersebut yang dapat membuat publik tersenyum ceria. Kabinet Jokowi masih terlalu banyak mengakomodasi arus di luar dirinya, masih terlalu longgar menampung orang-orang partai, masih tercium didikte orang sekitar. Bayangan publik sebelumnya, kendati orang-orang parpol diakomodasi, tetapi tetap dengan prinsip the right person on the right place karena Jokowi sebelumnya hanya menyebut dua kelompok menterinya, yaitu profesional partai dan profesional murni. Tidak ada yang abal-abal alias tidak profesional.

Nyatanya tidak demikian, ada kesan orang-orang parpol yang diajukan sekadar dicarikan slot agar tetap menjabat menteri. Semacam ‘jatah’ bagi partai pendukung. Tidak terbukti omongan Jokowi soal koalisi tanpa syarat, walaupun dari perspektif politik memang tidak ada makan siang yang gratis (no free lunch), karena “politics is the science of who gets what, when, and why” (Sidney Hillman, 1944). Politik adalah ilmu tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan mengapa. Partai pendukung Jokowi tentu dari awal telah berimajinasi tentang slot kementerian yang bakal didapat bila mendukung wong Solo tersebut.

Kendati begitu, publik sesungguhnya tetap berharap bahwa mereka yang ditunjuk tersebut ada passion, ada track record yang panjang, ada catatan yang jelas selama ini, akan bidang yang akan ditangani. Bila ujug-ujug seseorang ditanam di area yang tidak pernah ia menjejak, negeri ini terlalu mahal untuk memberikan kesempatan pada unprofessional person menjabat jabatan mahapenting sekelas menteri, yang akan menakhodai banyak urusan di republik ini. Jokowi juga tidak benar-benar menempatkan profesional nonparpol – sering disebut profesional murni—pada jabatan yang tepat, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan passion-nya selama ini.

Tidak lulus dengan lima catatan

Secara umum ada lima catatan penting bagi Kabinet Jokowi. Pertama, masih kuat kesan akomodasi politik. Kedua, tidak semua yang direkrut ditempatkan pada posisi the right person on the right place. Ketiga, masih ada menteri yang latar belakangnya potensial bermasalah, baik dalam kasus korupsi maupun soal hak asasi manusia (HAM). Keempat, ada menteri yang diragukan kemampuannya, tetapi ditempatkan pada posisi menteri utama. Kelima, ada pula menteri yang berasal dari masa lalu, yang harusnya istirahat saja untuk memberi jalan bagi yang muda, bagi generasi sekarang.
Mengenai potensi korupsi, penting dikonfirmasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah ada menteri yang diberi stabilo merah atau kuning, tetapi tetap direkrut. Gosip-gosipnya, konon, ada, malah orang tersebut ditempatkan pada kementerian strategis, dan cukup kuat juga perannya sehingga sulit untuk dicoret. Semua catatan tersebut menjadikan saya harus menyatakan bahwa Presiden Jokowi belum lulus dalam ujian pertama terkait rekrutmen para menteri.

Kendati demikian, ada catatan yang perlu diapresiasi. Jokowi setidaknya berhasil ‘mencoret’ petinggi parpol semacam Wiranto (Hanura) dan Muhaimin Iskandar (PKB) yang telah menyorongkan diri sendiri untuk dipilih. Protes-protes masyarakat tentang kedua sosok tersebut, yang sangat ramai di media-media sosial, kiranya didengarkan sehingga Muhaimin memilih kembali ke pangkuan PKB ketimbang tetap ngotot masuk kabinet. Itu pun setelah KPK menyampaikan catatan-catatan soal calon menteri, dan publik tidak tahu apakah Muhaimin masuk barisan yang mana, apakah yang bertinta merah, kuning, atau tidak bertinta sama sekali. Sementara Wiranto, yang pada saat-sat terakhir sebelum pengumuman kabinet masih juga santer disebut akan menduduki kursi Menko Polhukkam, akhirnya juga tergusur.

Sayangnya, Jokowi rupanya juga mencoret ‘a few good men’ yang santer pula disebut akan masuk kabinet, bahkan sudah diundang untuk beraudiensi, seperti Saldi Isra, Komaruddin Hidayat, dan Mas Achmad Santosa. Ketiga sosok ini sangat dekat dengan kalangan civil society, tidak berpartai, tetapi kiprahnya bisa dijejaki. Saldi, misalnya, disebut akan menduduki kursi Menkumham setelah Hamid Awaluddin dicoret. Hamid semula kandidat kuat, tetapi lumayan kontrovesial karena pernah menjadi
Menkumham ‘separuh jalan’ dalam kabinet Presiden SBY pertama. Saldi pun akhirnya terpental karena pos itu menjadi milik PDIP dalam diri seorang Yasonna Laoly.

Pembuktian dengan kerja dan kerja

Terlepas dari kekecewaan sebagian publik, nama-nama sudah diumumkan. Mereka yang sudah ditunjuk Presiden Jokowi itu harus membuktikan bahwa publik salah dalam menilai mereka. Pilihan Presiden Jokowi terhadap mereka bukan karena sang Presiden menghadapi banyak tekanan, tetapi murni karena mereka orang yang tepat. Pembuktiannya mudah saja. Buatlah hal-hal yang mengesankan publik pada rentang jabatan tersebut, terutama pada hari-hari pertama mereka bekerja, misalnya dalam 100 hari pertama.

Kerja lebih akan berdaya guna ketimbang sanggahan verbal. Namun, publik juga harus bersabar untuk menunggu gebrakan mereka, paling tidak dalam 100 hari pertama. Bila tidak ada perubahan berarti dalam 100 hari pertama, baiknya mereka langsung diganti. Carilah orang-orang yang memang betul-betul profesional dan ada passion (kegairahan) dalam bekerja.

Pengumuman kabinet oleh presiden mana pun pasti akan mencuatkan pro dan kontra. Tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Terlebih Jokowi adalah presiden yang disokong justru oleh kekuatan nonparpol, oleh para relawan. Ekspektasi publik terlalu tinggi untuk sosok yang mengenal medan politik Ibukota baru dua tahun itu.

Dalam hari-hari ke depan setelah kabinet terbentuk, Jokowi plus JK harus membuktikan bahwa Jokowi-JK adalah kita, Jokowi-JK tetap kita, sesuai dengan klaim mereka. Jangan menjadi “Jokowi-JK bukan kita” yang akan menjauhkan dua sosok itu dari kita semua. Jangan pernah berubah karena rakyat akan kecewa dan marah(Sumber: detik.com, 27 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Refly Harun, Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara

Alternatif Mem-Perda-kan Pilkada

Oleh L Tri setyawanta R

L Tri Setyawanta RPresiden baru dengan kabinetnya, telah start memulai kiprah kerjanya. Meski bernama kabinet kerja yang dituntut berlari cepat, realitanya ke depan memang masih harus diuji. Semua menteri terpilih serentak kompak menunggu arahan presiden jika ditanya soal agenda kerjanya. Mugkin juga beberapa diantara mereka baru mau menata ataupun membentuk dulu birokrasi kementrian yang masih “mosak masik”.

Belum lagi adaptasi untuk menyelesaikan tinggalan PR dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu PR yang menyita perhatian publik sebelumnya adalah mengenai pengaturan Pilkada. Perppu Pilkada dan Perppu Pemda belum disetujui DPR untuk menjadi UU.

Andaikan kedua Perppu diterima DPR, masalahnya selesai, mungkin hanya tinggal menjawab sebagai keberhasilan Presiden yang manapun sebagai kepala pemerintahan. Andaikan yang terjadi sebaliknya, ketidakberhasilan memperjuangkan Perppu menjadi UU, kasat mata bisa dibebankan pada Presiden sekarang. Melihat komposisi dan konstelasi politik di DPR sekarang dan proses disahkannya UU Pilkada yang telah menghentak jagad raya perpalemenan di Indonesia, kemungkinan yang kedua inilah yang lebih besar terjadi. Demikian pula jika dilihat dari kekuatan justifikasi dikeluarkannya kedua Perppu tersebut.

Kemungkinan yang lain memang bisa fifty2 dengan melihat suasana politik nasional yang semakin cair pasca pelantikan Presiden. Semua kemungkinan bisa saja terjadi dalam dunia politik, yang arahnya bisa saja berlawanan dari prediksi semula, meski telah dilakukan loby-loby tingkat tinggi, setinggi langit sekalipun.

Jika Perppu ditolak

UU N0 22 Tahun 2014 mengenai pilkada (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) disahkan DPR akhir September 2014 , meski dengan stempel telah mengebiri hak pilih rakyat dalam menentukan pemimpin daerah secara langsung. Sampai-sampai seorang Presiden perlu turun tangan sendiri untuk “menahan” agar UU itu tidak sampai lolos untuk diterapkan.

Langkah prosedural sempat mewacana agar tidak menandatangani dan mengesahkan UU Pilkada, sampai pada akhirnya keluarlah 2 Perppu yang juga sempat menjadi polemik. Itulah bentuk nyata dari aturan hukum yang memang merupakan produk politik. Hukum itu nyata dan dapat dirasakan dengan logika.

Sementara politik itu bisa abstrak dan semu, yang kadang sulit untuk dilogika meski dengan rasa sekalipun. Tetapi Palu sudah dijatuhkan, demokrasi di parlemen telah dijalankan sesuai aturan. UU Pilkada hanya menunggu waktu untuk dapat diberlakukan, jika Perppu ditolak DPR.

Semua pihak seharusnya saling menghormati keputusan yang telah diambil bersama. Tinggal bagaimana langkah yang tepat untuk mencari mekanisme agar kepentingan pihak-pihak yang berbeda pendapat sama-sama dapat terakomodasikan.

Alternatifnya, pilkada perlu dipertimbangkan untuk di-perda-kan oleh masing-masing daerah dengan usulan perda aspirasi. Dalam prakteknya nanti, terjadi mekanisme pilkada yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Mekanisme itu akan tergantung pada aspirasi rakyat di suatu daerah dan kemauan politik dari para wakil rakyat di masing-masing DPRD.

Perdakan Pilkada?
Merunut Pasal 8 UU Pilkada yang baru, pilkada harus lewat dua tahap yaitu oleh KPU Propinsi dan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota. KPU Propinsi punya kewenangan administratif hanya sampai pada penetapan calon. Kewenangan memilih calon menjadi kepala daerah menjadi kewenangan DPRD.

Setelah penetapan calon terpilih, DPRD masih berwenang untuk melakukan uji publik terhadap hasil pemilihan. Inilah sebenarnya “ ayat rakyat” yang memberikan kesempatan bagi wakil rakyat didaerah untuk menyerahkan mandat kewenangan tersebut kepada rakyat.

Atau rakyat yang sementara waktu meminta kembali mandatnya lewat aspirasi yang konstruktif. Artinya harus dibuat tata cara agar hasil pilihan dari DPRD sejalan dengan aspirasi rakyatnya. Lewat Perda aspirasi daerah, pilkada dapat mengkombinasikan antara pilihan tak langsung dan langsung. Kombinasi ini diharapkan dapat meredam potensi konflik yang kemungkinan akan terjadi , sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam implementasi UU Pilkada ke depan.

Alternatif Skenario
Substansi Perda mengenai Tata Cara Pilkada bisa saja bervariasi antar daerah. Sangat tergantung pada proses politik untuk menafsirkan frasa “uji publik terhadap hasil pemilihan oleh DPRD”, menjadi suatu skenario. Namanya skenario pasti tidak ada satupun yang dianggap paling baik dan benar. Minimal hak konstusional rakyat dan kewenangan DPRD berdasarkan UU sama-sama dihormati.

Skenario pertama, dalam uji publik terhadap calon terpilih oleh DPRD diserahkan kepada rakyat untuk dimintakan persetujuan melalui suatu referendum yang bersifat obligator. Untuk Pilbup dan Pilwakot, KPUD Kabupaten/Kota dapat ditunjuk sebagai pelaksananya. Pilihannya hanya setuju atau tidak setuju terhadap calon yang sudah terpilih secara tak langsung. Jika suara rakyat 50% + 1 menyatakan persetujuannya, maka calon harus dinyatakn telah terpilih secara langsung oleh rakyat, maupun tak langsung oleh DPRD.

Sebaliknya jika suara rakyat kurang dari 50%, dengan sendirinya calon akan gugur. DPRD harus mengulang tahap pemilihan terhadap calon yang tersisa, tanpa diikuti calon yang telah dinyatakan gugur. Proses kembali berulang untuk mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum. Dengan skenario seperti ini untuk menentukan kepala daerah definitif kemungkinan akan memakan waktu yang lama dengan anggaran tak terduga yang bisa membengkak. Sisi baiknya, para calon akan berfikir panjang jika ingin “bermain mata” secara transaksional dengan DPRD sekaligus dengan rakyat.

Skenario kedua, mekanismenya hampir sama dengan skenario yang pertama. Bedanya “hasil pemilihan” terhadap semua calon secara utuh dengan masing prosentasenya dimintakan referendum kepada rakyat. Hasilnya diprosentasikan dan digabungkan dengan hasil pilihan DPRD. Yang paling tinggi prosentasenya ditetapkan sebagai kepala daerah definitif. Bisa jadi calon yang paling unggul di DPRD mendapatkan suara setuju yang kecil prosentasenya dari rakyat atau sebaliknya. Sisi baiknya prosesnya hanya berjalan sekali, kecuali terdapat gabungan suara tertinggi yang sama. Proses pemilihan di DPRD dapat dilakukan lebih dahulu berurutan harinya dengan proses referendum oleh rakyat. Bisa pula proses keduanya dilakukan secara simultan pada hari yang sama, dengan catatan hasil referendum dapat diperlakukan sebagai uji publik terhadap hasil pemilihan oleh DPRD.

Skenario ketiga, KPUD lebih dulu menyelenggarakan pemilihan langsung seperti yang telah biasa dilakukan selama ini. Berapapun jumlah calon yang terdaftar, ditentukan 2 calon yang mempunyai suara terbanyak untuk diserahkan ke DPRD. Prosentase hasil pemilihan di DPRD digabungkan dengan prosentase hasil pemilihan langsung untuk menetapkan kepala daerah terpilih. Uji publik terhadap hasil pemilihan dapat dianggap telah dilakukan bersamaan dengan pilihan langsung oleh rakyat. Skenario mana yang yang akan dipilih memang masih harus dikaji lagi secara mendalam dalam berbagai aspek

Pasti masih ada alternatif skenario lain yang dapat dipikirkan dan diputuskan secara bersama, sebagai isi substansi perda aspirasi tentang Pilkada. Yang harus selalu diingat, dinamika politik yang menyangkut Pilkada perlu disikapi secara rasional, tanpa harus mengorbankan prinsip persatuan dan kesatuan. Biarlah hingar bingar yang terjadi di Senayan selalu dapat dimagnai bahwa bangsa ini memang masih ingin maju dalam berdemokrasi, untuk menunjukkan kepada dunia sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Tentang penulis:
Prof Dr L Tri Setyawanta R, SH.MH, Guru Besar FH UNDIP Semarang, Perum Pedurungan Sari N0 45 Semarang
Kontak person: 081234700684. Email: syclosundip@yahoo.com

Semangat Sumpah Pemuda Merah Putih Menuju Indonesia Hebat

Oleh Hendrik Jauhari Oratmangun

Hendrik Jauhari OratmangunJakarta – Selasa 28 Oktober 2014, kita akan kembali merayakan HUT Sumpah Pemuda yang kini telah memasuki usia 86 tahun. Sumpah Pemuda sendiri adalah sebuah tonggak sejarah yang merupakan tekad yang dibangun bersama oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada tanggal 28 oktober 1928 atas kesadaran bersama sebagai sebuah bangsa, yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh.

Sehingga pada hakekatnya peristiwa 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda dapat kita maknai sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Untuk mengingatkan dan meresapi kembali spirit dan semangat Sumpah Pemuda, berikut ini adalah bunyi “Sumpah Pemuda” sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, di mana dalam penulisan naskah Sumpah Pemuda itu menggunakan ejaan van Ophuysen.

Sumpah Pemuda 1928

Pertama:
Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea:
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga:
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng Bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Soegondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan kepanduan) sambil berbisik kepada Soegondo: Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini), yang kemudian Soegondo membubuhi paraf setuju pada secarik kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga.

Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin. Yang dimaksud dengan “Sumpah Pemuda” adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada “tanah air Indonesia”, “bangsa Indonesia”, dan “bahasa Indonesia”. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap “perkumpulan kebangsaan Indonesia” dan agar “disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan”.

Berbicara tentang Sumpah Pemuda, tak terlepas dari peranan pemuda. Pemuda adalah komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara yang selalu dan terus memainkan peranannya dalam sejarah perjalanan suatu bangsa. Demikian pula dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tidak dapat dilepas pisahkan dari peranan Pemuda Indonesia yang sangat berarti dan mempunyai makna penting dalam mengisi lembaran sejarah bangsa Indonesia.

Hal ini terlihat nyata dalam setiap perubahan sosial – politik yang terjadi di Indonesia pun tidak pernah lepas dari peran pemuda, sebagaimana kita ketahui bersama peristiwa sejarah di bawah ini:

Sejarah lahirnya Boedi Utomo 1908 yang kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional;
Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945;
Sejarah lahirnya Angkatan 66 yang melahirkan era Orde Baru;
Sejarah lahirnya Reformasi pada Mei 1998, dimana era Demokrasi Indonesia dimulai;

Dengan mengacu pada perjalanan pergerakan dan kiprah Pemuda Indonesia patutlah kita mencermati arah dan orientasi perjuangan Pemuda Indonesia yang cenderung didasarkan pada idealisme dalam memperjuangkan visi dan misinya yang senantiasa dilandasi oleh Keinginan Luhur untuk memberikan kontribusi tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara.

Momentum HUT Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014 dan 16 tahun perjalanan Reformasi, dapat kita maknai lagi secara khusus, mengingat perayaan Sumpah Pemuda tahun ini bertepatan dengan pergantian kepemimpinan nasional yang baru saja kita lakukan. Sehingga perayaan Sumpah Pemuda ke-86 ini tidak dirayakan dengan rutinitas formal belaka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Penulis menilai telah terjadi erosi/degradasi semangat sehingga momen-momen penting dan bersejarah tersebut yang seharusnya dapat direfleksikan untuk memotivasi rasa nasionalisme kita sebagai suatu bangsa yang besar dan kuat kurang terlihat sama sekali.

Untuk itu penulis sebagai bagian dari Pemuda Indonesia merasa perlu untuk mengajak seluruh Pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama memaknai momentum lahirnya Sumpah Pemuda tersebut.
Hal itu sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan lagi rasa nasionalisme dan kebangsaan kita dengan mengukuhkan kembali Semangat Sumpah Pemuda sebagai wahana perekat dan pemersatu moralitas bangsa, dan menjadi modal bagi kita untuk memecahkan problematika bangsa yang sedang terjadi dan menjadikan Pemuda Indonesia sebagai lokomotif strategis dalam membangun bangsa dan negara.

Dalam semangat itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengajak kita semua merefleksikan HUT Sumpah Pemuda ke-86 ini dengan sebuah gagasan baru tentang Sumpah Pemuda yang penulis beri nama “Semangat Sumpah Pemuda Merah Putih Menuju Indonesia Hebat”. Yang melatarbelakangi penulis dalam memberi nama di atas adalah:

Sumpah Pemuda harus senantiasa ada dalam setiap sanubari Pemuda Indonesia;

Hakekat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dalam konteks ini penulis ingin menekankan untuk menyikapi kondisi politik saat ini bahwa Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, harus dipandang sebagai satu kesatuan kekuatan yang utuh untuk kepentingan bangsa dan negara;

Terinspirasi oleh sikap politik Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam proses Pemilihan Pimpinan MPR RI periode 2014-2019 pada awal bulan Oktober yang lalu, dengan gagasan mempersatukan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat menjadi: Koalisi Merah Putih Menuju Indonesia Hebat.

Sikap tersebut menurut hemat penulis merupakan wujud sikap komitmen kebangsaan yang utuh dan kuat sebagai Pemuda Indonesia dan negarawan.

Berikut adalah isi gagasan Semangat Sumpah Pemuda Merah Putih Menuju Indonesia Hebat:
1. Kami Putera dan Puteri Indonesia Berjanji,
Dengan Segenap Jiwa dan Raga,
Tetap Setia Kepada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Kami Putera dan Puteri Indonesia Berjanji
Dengan Segenap Jiwa dan Raga,
Mewujudkan Indonesia Sebagai Bangsa Yang Bermartabat,
Demokratis, Adil, Makmur dan Sejahtera

3. Kami Putera dan Puteri Indonesia Berjanji,
Dengan Segenap Jiwa dan Raga,
Membangun Indonesia dengan Memuliakan Lautnya
dan Berdiri Teguh di Daratannya,
Dengan Pembangunan yang Berwawasan Cinta Lingkungan Hidup.

Makna filosofis dari Semangat Sumpah Pemuda Merah Putih Menuju Indonesia Hebat, adalah sebagai berikut:

1. Kami Putera dan Puteri Indonesia Berjanji, dengan Segenap Jiwa dan Raga, tetap setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengandung makna sebagai berikut:

Setiap Pemuda Indonesia hendaknya memiliki semangat Nasionalisme dan Kebangsaan yang didasari nilai-nilai dasar yang diletakkan oleh para Pendiri Bangsa kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kami Putera dan Puteri Indonesia Berjanji, dengan Segenap Jiwa dan Raga, mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa Yang Bermartabat, Demokratis, Adil, Makmur dan Sejahtera.

Mengandung makna sebagai berikut:

Bangsa yang bermartabat

Bangsa Indonesia harus mampu berdiri tegak sebagai sebuah bangsa yang Merdeka dan Berdaulat secara penuh dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana konsep Trisakti Bung Karno: Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Bangsa Indonesia harus mampu mendapatkan Pengakuan dan Perlakuan secara total sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dari bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini harus diwujudkan dalam pergaulan internasional, Indonesia harus bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa manapun.

Demokratis

Setiap Pemuda Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai dan sikap demokrasi yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Demokrasi yang dimaksud adalah Demokrasi Pancasila
Adil, Makmur dan Sejahtera

Setiap Pemuda Indonesia hendaknya memiliki semangat nasionalisme dan kebangsaan yang didasari oleh sikap luhur dan tekad yang kuat untuk mewujudkan cita – cita para pendiri bangsa kita yang juga merupakan tujuan kita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan didalam UUD 1945 yang berbunyi: Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur dan Sejahtera.

3. Kami Putera dan Puteri Indonesia Berjanji, dengan segenap Jiwa dan Raga, membangun Indonesia dengan Memuliakan Lautnya dan Berdiri Teguh didaratannya, dengan Pembangunan yang Berwawasan Cinta Lingkungan Hidup.

Mengandung makna sebagai berikut:

Memuliakan Lautnya dan Berdiri Teguh di Daratannya

Setiap Pemuda Indonesia hendaknya memiliki semangat Nasionalisme dan kebangsaan yang didasari oleh Pemahaman yang utuh tentang karakteristik bangsa Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 17.840 pulau dan memiliki luas wilayah yang 81% terdiri dari lautan dan sisanya daratan. Hal ini dipandang perlu untuk mempertegas kepada kita semua bahwa Indonesia sebagai Negara Bahari/Maritim. Sehingga orientasi Pembangunan Nasional kita harus berorientasi sebagai Negara Bahari/Maritim.

Berwawasan Cinta Lingkungan Hidup

Setiap Pemuda Indonesia hendaknya memiliki semangat Nasionalisme dan kebangsaan yang didasari oleh semangat untuk mencintai lingkungan dengan menjaga serta melestarikan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan bumi yang kita tempati bersama.

Dengan gagasan kecil ini, harapan penulis semoga gagasan ini bisa menjadi sebuah inspirasi baru bagi kita semua khususnya generasi muda – Pemuda Indonesia – sebagai pewaris sah masa depan bangsa dan negara Indonesia, dalam rangka senantiasa mencintai dan tak henti-hentinya berpikir dan berjuang tuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan kokoh sebagaimana menjadi harapan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. (Sumber: detik.com, 28 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Hendrik Jauhari Oratmangun, aktivis pemuda dan pemerhati pemuda Indonesia.

Optimistis Menyambut MEA

Oleh Zein Ariifin

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) segera diimplementasikan pada 2015. Semoga saja masyarakat terus mengupayakan perpolitikan yang makin kondusif. Hentikan “pengomporan” yang sengaja diciptakan berlatar unsur suku, agama, dan ras. Korupsi birokrat negara juga belum berkurang. Semua tindakan konyol bisa menjadi batu sandungan serta melemahkan produktivitas negara dalam menghadapi persaingan bebas.

Jika para elite politik, tokoh masyarakat, birokrat, pemimpin organisasi massa terlambat menyadari perilaku mereka yang kontraproduktif, maka Indonesia makin tertinggal kereta kemajuan ASEAN. Negara ASEAN lain kini begitu sibuk menguatkan infrastruktur sosial dan ekonomi untuk berlari. Andai elite terlambat mengubah mentalitas dan politik egois, negeri ini tertinggal langkah. Serbuan bebas aneka produk dan SDM ahli negara lain ke Indonesia tak dapat dibendung.

Bangsa ini ibarat memiliki sapi perah, tapi tidak bisa menikmati susunya. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah ruah, tetapi justru bukan berdiri paling depan dalam kemajuan ekonomi. Indonesia berada hanya pada posisi nomor empat. Masih ada waktu untuk berbenah guna memperbaiki berbagai kelemahan.

Tujuan pembentukan MEA untuk menciptakan kawasan ekonomi yang kompetitif dan terintegrasi secara global. MEA mengingingikan aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja terlatih, serta investasi yang lebih bebas. MEA merupakan realisasi misi 2020 untuk menciptakan kawasan ekonomi terintegrasi dalam bentuk pasar tunggal dan basis industri bersama.

Sering muncul pertanyaan apakah Indonesia siap menghadapi MEA pada 2015. Harus diakui dalam pengujung tahun 2014 ini pertanyaan tersebut tidak lagi relevan karena MEA 2015 sudah disepakati dan segera diberlakukan. Yang lebih tepat, apakah Indonesia sudah pernah mempersiapkan diri secara spesifik dalam dimensi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan.

Fokus

Indonesia perlu mencermati fokus MEA, di antaranya ASEAN sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan demikian, akan terjadi arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar. Selain itu, juga skilled labour MEA sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi sehingga memerlukan kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak cipta, pajak, dan e-commerce. Tujuannya agar tercipta iklim persaingan yang adil. Ada proteksi berupa sistem jaringan agen-agen perlindungan konsumen. Ini mencegah pelanggaran hak cipta. Bakal tercipta jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi. Tidak ada lagi pemajakan dan meningkatkan perdagangan secara online.

Selanjutnya, MEA akan menjadi kawasan perkembangan ekonomi merata, memprioritaskan usaha kecil menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, pengembangan sumber daya manusia. MEA diintegrasikan penuh dengan perekonomian global. Ke depan, bakal dibangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi dengan negara-negara anggota.

Selain itu, akan ditingkatkan jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada anggota yang kurang berkembang. Jadi, tujuan akhir MEA sangat jelas, di antaranya penguatan ekonomi anggota. Untuk itu, MEA jangan sampai menimbulkan persaingan di antara anggota sehingga ada yang diuntungkan dan dirugikan. Setiap anggota harus bisa memanfaatkan peluang dari kebebasan ini.

MEA akan menerapkan sejumlah prioritas seperti arus bebas tenaga kerja terampil, perawatan kesehatan, turisme, jasa logistik, e-ASEAN, angkutan udara. Kemudian produk berbasis agro, elektronik, perikanan, karet, tekstil-pakaian, otomotif, dan produk berbasis kayu. MEA menjadikan ASEAN ibarat sebuah negara besar. Penduduknya bebas keluar-masuk satu negara ASEAN, tanpa hambatan.

Terkait arus bebas tenaga kerja terampil, Indonesia masih harus mengurut. Pemerintah harus melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat mencetak tenaga-tenaga profesional. Sayang, pendidikan belum dapat dinikmati merata. Ketiadaan tenaga terampil membuat Indonesia hanya sebagai pasar, bukan aktor utama perekonomian.
Bidang bisnis skala internasional siap masuk ke negara lain untuk ekspansi usaha selebar-lebarnya. Perusahaan bebas memilih lokasi pendirian pabrik dan kantor.

Peluang Indonesia untuk bersaing dalam MEA 2015 cukup besar. Rangkaian program selama ini menjadi kurang bermakna apabila pemerintah tidak memahami vicious circle (lingkaran setan) yang menjadi kendala pembangunan nasional seperti infrastruktur. Pemerintah belum membangun infrastuktur transportasi massal yang terintegrasi untuk keseluruhan wilayah Indonesia.

Berbagai kendala dalam pembangunan infrastruktur akan menghambat Indonesia dalam mendorong daya saing daerah. Daya saing produk juga bakal tersendat dan melempem dalam bersaing. Maka, pemerintah harus mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur. Implementasinya harus melihat strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi.

Perhatikan juga strategi memperkuat konektivitas nasional serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan IPTEK. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengakselerasi peningkatan daya saing daerah, produk, dan aliran investasi asing langsung. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membawa optimisme bagi rakyat negeri ini dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai jalan meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang. (Sumber: Koran Jakarta, 27 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Zein Ariifin, Widyaiswara Madya Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,553 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.