Menu Terbaru Kamis 24 April 2014

Khudori
Ketimpangan yang Mencemaskan
artikel pengamat

Achmad M Akung
Elegi Demokrasi
artikel pengamat

Arif Minardi
Sertifikasi dan Akuisisi BTN
artikel pengamat

Agus Pambagio
Antara Dignity dan Kebodohan
artikel pengamat

Toni Sudibyo
Sikap Media Massa dalam Pilpres
artikel pengamat

Sapto Waluyo
PKS dan Jebakan Partai Menengah
artikel pengamat

Rumadi
Sekularisasi Politik dalam Pemilu 2014
artikel pengamat

Parni Hadi
Wanito Oetomo
artikel pengamat

Teddy Rusdy
Menimbang Sikap TNI terhadap Capres Militer
artikel pengamat

Andry Wibowo
Pemilu Damai, Aman dan Legitimate
artikel pengamat

Sri Lestari Yuniarti
Pembelajaran Bersama dari Penutupan TK JIS
artikel pengamat

Sidarto Danusubroto
Konsultan Politik dalam Demokrasi Kita
artikel pengamat

Robert O Blake
Hari Bumi adalah Hari Tentang Indonesia
artikel pengamat

Nathalia Diana Pitaloka
Warga Kelola Transportasi Publik
artikel pengamat

Nur’aini Ahmad
Menciptakan Kartini yang Mandiri dan Punya Harga Diri
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Politik dengan Segala Cara
artikel pengamat

Yulia Kusumaningrum
Agenda Perempuan Atasi Kekerasan
artikel pengamat

Jeffrie Geovanie
Membangun Koalisi Demokratis
artikel pengamat

Agus Wibowo
Kekerasan Anak Berwajah Pendidikan
artikel pengamat

Amril Jambak
Antara Prabowo dan Partai Islam
artikel pengamat

Serta 9251 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

Antara Dignity dan Kebodohan

Oleh Agus Pambagio

Agus Pambagio 1Dignity adalah martabat yang harus diemban oleh sebuah bangsa terkait dengan kemandirian dan kedaulatan. Sebuah bangsa sering menjadi bulan-bulanan bangsa lain ketika martabat bangsa tersebut tergadaikan secara telanjang tanpa bisa berbuat banyak untuk mengambil kembali martabat yang tergadai tersebut.

Kasus hilangnya martabat bangsa Indonesia kembali menguak ketika minggu lalu beberapa media mengulas tentang kuasa wilayah udara Indonesia, di sekitar Pulau Batam dan Kepulauan Natuna (dikenal di International Civil Aviation Organization/ICAO sebagai sektor A), yang dikontrol oleh navigasi udara Singapura.

Dengan alasan bahwa Pemerintah Indonesia secara teknologi dan sumber daya manusia (SDM), maka ICAO menyetujui Singapura yang mengelola sektor A mulai tahun 1946 hingga kini. Di tengah perkembangan teknologi dan SDM seharusnya Indonesia mampu mengelola sektor A bukan mendelegasikan pengelolaan sebagian ruang udara yang ada kepada bangsa lain.

Meskipun sudah melalui beberapa pembahasan dan negosiasi sejak tahun 1972, sektor A belum juga kembali ke Indonesia. Lebih runyam lagi jika ASEAN Open Sky Policy dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan permasalahan ini tak kunjung selesai, dignity kita sebagai bangsa yang berdaulat akan semakin jauh panggang dari api.

Lalu kemungkinan munculnya Air Traffic Flow Management (ATFM) Center di saat berlakunya ASEAN OPEN Sky Policy, jika kita lengah akan semakin merendahkan kita jika Sigapura menjadi Pusat ATFM regional ASEAN karena seluruh wilayah udara Indonesia akan di kontrol oleh mereka. Ini sebuah kebodohan yang mendasar.

Hambatan Penguasaan Sektor A dan ATFM

Pernyataan Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, di media pada saat peresmian Air Navigation Indonesia bahwa Indonesia akan mengontrol seluruh wilayah udara Indonesia (termasuk sektor A) pada tahun 2016, sepertinya perlu dikaji ulang. Untuk wilayah sektor A, mulai dari permukaan laut hingga ketinggian 37.000 kaki, Indonesia mendelegasikan tanggungjawab pemberian pelayanan navigasinya kepada Singapura.
Atas nama Pemerintah RI, Singapura memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan (Rans Charge) di sektor A untuk selanjutnya diserahkan pendapatan tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Landasan hukum kesepakatan pendelegasian Flight Information Region (FIR) Kepulauan Natuna kepada Singapura tertuang dalam Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region (FIR) and the Jakarta Flight Information Region (FIR) yang ditandatangani di Singapura pada 21 September 1995.

Sesuai Pasal 7 dari isi perjanjian tersebut menyatakan, bahwa perjanjian dapat dikaji ulang setiap 5 tahun. Pada Pasal 10 juga dinyatakan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku setelah diratifikasi oleh kedua negara. Indonesia meratifikasi perjanjian ini pada 2 Februari 1996.

Jadi perjanjian tersebut tidak dapat berakhir tetapi hanya dapat dikaji ulang. Nah lho, bagaimana ini? Artinya jika berpegang pada perjanjian tersebut, maka pengendalian FIR Sektor A tidak bisa kembali ke Indonesia seperti janji Menhub EE Mangindaan.

Berbagai pembicaran dengan Singapura sudah berkali-kali diadakan namun selalu gagal. Pada pertemuan Regional Aviation Navigation (RAN) yang diselenggarakan oleh ICAO di Singapura tahun 1983, permintaan Indonesia ditolak ICAO karena Indonesia dianggap masih belum mampu mengelola kawasan udaranya dari sisi teknologi dan SDM.

Pada pertemuan RAN berikut pada tahun 1993 di Bangkok, Indonesia kembali gagal karena dalam pertemuan sepenting itu pihak Indonesia hanya diwakili oleh pejabat operasional yang tidak punya kuasa memutuskan. Sedangkan pihak Singapura mengirim Jaksa Agung, Sekjen Kementerian Perhubungan dan Penasehat hukum laut internasional. Terlihat di sini Indonesia hanya keras di cakap tapi begitu action keok terus.

Setelah kegagalan di Bangkok, perundingan berikutnya dilakukan secara bilateral. Pertemuan dilakukan pada tahun 1994 di Jakarta dan 1995 di Singapura. Namun kembali Indonesia dianggap belum layak mengelola FIR diatas Kepulauan Natuna. Pertanyaannya: apakah memang Indonesia sudah tidak peduli dengan dignity atau ini kebodohan yang akut?
Persoalan pengelolaan FIR Kepulauan Natuna belum beres sudah muncul persoalan baru terkait dengan pelaksanaan ASEAN Open Sky Policy pada 1 Januari 2015. Persoalan bertambah rumit karena Singapura dan Thailand sudah menyatakan siap untuk menjadi pusat kontrol wilayah udara ASEAN. Jadi jika kita kembali lengah, maka tidak hanya wilayah udara Indonesia di atas Kepulauan Natuna saja yang di kontrol oleh asing, tetapi seluruh wilayah udara Indonesia dikuasai asing.

Seharusnya sebagai negara terbesar di ASEAN, kontrol wilayah regional harus dipegang oleh Indonesia. ASEAN Open Sky itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah Indonesia Open Sky. Oleh karena itu pusat ATFM harus berada di tangan Indonesia. Bukan di Singapura ataupun Thailand.

Sayangnya kembali Indonesia tidak siap dari sisi teknologi dan SDM karena Pemerintah belum menganggarkan rencana tersebut di dalam APBN. Singapura dan Thailand secara teknologi, SDM dan finansial siap. Untuk membangun ATFM diperlukan dana sekitar Rp 1 triliun. Di sini kembali Indonesia kedodoran. Teriak saja yang kencang, tapi no action.

Jika ASEAN Open Sky sudah diterapkan dan Indonesia belum mempunyai sistem ATFM yang kuat, maka bisa dipastikan Singapura atau Thailand dengan melibatkan ICAO akan menguasai kontrol wilayah udara ASEAN, termasuk Indonesia. Sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Jalan Keluar

Pertama, Kementerian Perhubungan harus selesaikan segera semua temuan audit ICAO terkait dengan keselamatan penerbangan sipil yang membuat Indonesia masih dilarang terbang melintasi wilayah udara Eropa, kecuali untuk beberapa maskapai penerbangan nasional. Upayakan juga supaya Indonesia keluar dari Catagory 2 di Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat.
Kedua, segera gunakan pegaruh Indonesia di ASEAN dan lobi ke ICAO untuk meminta Singapura segera melepaskan FIR di Kepulauan Natuna dan terakhir Pemerintah serta DPR-RI (Komisi I, Komisi 5 dan Badan Anggaran) harus menganggarkan dalam RAPBN Perubahan 2014 mendatang dana sekitar Rp. 1 triliun untuk pembangunan ATFM Center.
Semua perlu anggaran tetapi demi kedaulatan Republik Indonesia seharusnya anggaran bukan masalah. Pemerintah jangan hanya pro pada pemberian subsidi BBM tetapi persoalan dignity ini juga harus menjadi prioritas supaya kepala kita bisa tegak di pergaulan internasional. (Sumber: DetikNews.Com, 22 April 2014).

Tentang penulis:
Agus Pambagio adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen

Wanito Oetomo

Oleh Parni Hadi

Suatu bangsa tidak tersebut maju bila kaum perempuannya masih belum maju.
Kemarin, 21 April, kita memperingati Hari Kartini. Sekalipun tidak semeriah setengah abad yang lalu, peringatan hari kelahiran Raden Ajeng (RA) Kartini sebagai perintis dan tokoh pejuang perempuan Indonesia itu tetap melestarikan ciri khasnya. Apa itu? Ibu-ibu, remaja putri, dan murid-murid perempuan mengenakan kain batik panjang dan kebaya dengan atau tanpa konde.

Perempuan berpakaian seperti itu untuk mengingatkan kita pada penampilan Kartini dan tokoh-tokoh pergerakan perempuan prakemerdekaan Indonesia. Semangat Kartini meningkatkan derajat dan martabat perempuan melalui pendidikan telah menginspirasi lahirnya sejumlah organisasi perempuan.

Satu di antaranya Wanito Oetomo yang artinya perempuan utama. Sekilas ini kedengaran mirip atau ada hubungannya dengan Boedi Oetomo, organisasi pergerakan kebangkitan nasional yang didirikan pada 20 Mei 1908?

Anda betul. Wanito Oetomo, kita singkat WO, memang didirikan para istri anggota Boedi Oetomo (BO). Inisiator WO adalah Nyonya Aisah Bintang Abdulkadir (1899-1990), istri dokter RM Abdulkadir, pengurus BO Yogyakarta.

Rumah dr Abdulkadir di Sosrokusuman, Yogyakarta, pada 1921 sering dipakai untuk pertemuan pengurus BO dari Yogyakarta, Batavia (Jakarta), Bandung, Solo, Semarang, dan Surabaya. Melihat kesibukan dan keakraban para suami, Aisah Bintang menjadi iri dan ingin berkenalan dengan istri-istri para bapak yang selalu rapat di rumahnya.

Ia kemudian mengusulkan bapak-bapak mengajak serta istri mereka di rapat-rapat berikutnya. Usul itu hanya disambut senyuman oleh bapak-bapak.

Aisah penasaran, lalu mengusulkan langsung kepada pengurus BO Yogyakarta. Bak gayung bersambut, para istri pengurus BO Yogya mendukung ide itu.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini pada 1921, diadakan pertemuan pertama para istri pengurus BO di Sosrokusuman, mengundang beberapa perempuan lain. Dari sana, terbentuklah organisasi yang mereka idamkan dengan nama Wanito Oetomo. Demikian catatan Aisah Bintang Abdulkadir dalam memoarnya yang kemudian dirangkum dalam buku Secercah Cahaya dari Abad Silam.

Dengan bantuan para suami, ibu-ibu itu dapat belajar berorganisasi tanpa mempersoalkan politik. Anggota WO masih sedikit jumlahnya dan cara berpikir mereka masih sederhana. Rapat-rapat berlangsung dalam bahasa Jawa, demikian pula Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) WO disusun dalam bahasa Jawa.

Tujuan WO, seperti tertulis dalam AD-nya, adalah memajukan kaum perempuan sebagai 1. Seorang perempuan sejati, 2. Istri pendamping suami, 3. Ibu dan pendidik anak-anaknya, dan 4. Kepala rumah tangga yang dapat mengatur rumah dan keuangan keluarga dari hasil kerja suami.

Cambuk bagi Kaum Laki-laki.
Pendirian WO didahului pidato Aisah Bintang yang cukup panjang dan disiarkan surat kabar Boedi Oetomo, pada 27 April 1921. Hal yang menarik adalah komentar di bagian akhir pidato yang dimuat lengkap itu.

Untuk menangkap semangat zaman waktu itu, berikut adalah komentar itu (ejaan disesuaikan).

“Pada penghabisan pidato itu, riuhlah suara bertepuk tangan dari pihak laki-laki yang sama mendengarkan dengan sungguh. Mudahan Wanito Oetomo lulus hidupnya dengan subur dan mendapat sokongan pihak laki-laki yang merasa berkewajiban menuntun istrinya ke lapang keutamaan. Kemajuan kaum istri adalah menjadi penyokong atau lebih tegas menjadi cambuk bagi kaum laki-laki. Sungguh benar Raden Ayu dokter Abdulkadir, sesuatu bangsa itu tidak tersebut maju bila kaumnya perempuan masih belum maju.”

Ketua WO adalah RA Rio Gondoatmodjo, sedangkan Aisah Bintang, sang pemrakarsa, terpilih sebagai bendahara. Ia adalah pengurus termuda.

Untuk kemajuan anggotanya dan perempuan pada umumnya, WO menyelenggarakan berbagai kursus, seperti memasak, menjahit, merajut, menyulam, membatik, menabuh gamelan, dan menari. Ada pula kursus bahasa Jawa Kuno, Kawi, tembang, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris.

Bagi yang belum bisa membaca dan menulis, diadakan kursus buta huruf. Perlu diingat, para istri waktu itu masih disebut konco wingking (teman belakang), selalu tinggal di rumah, tidak mudah diajak keluar.

WO mendapat dukungan dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Kebetulan, Abdulakdir adalah dokter keraton Yogyakarta dan yang mengkhitan BRM Dorojatun yang kemudian menjadi Hamengkubuwono IX. Sastrawan besar India, Rabindranath Tagore, pun pernah mengunjungi kegiatan WO dan memberikan pujiannya.

Tanggal 22 Desember 1928, WO berhasil mengadakan kongres perempuan seluruh Indonesia di Yogyakarta. Hadir wakil dari Wanita Taman Siswa, Wanita Katolik, dan Wanita Aisiyah (Muhammadiyah).

Kongres itu menghasilkan kesepakatan untuk menyatukan seluruh organisasi perempuan dengan nama Persatoean Perempuan Indonesia (PPI), selanjutnya menjadi Persatoean Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Organisasi inilah yang mengilhami lahirnya Kowani (Kongres Wanita Indonesia), kemudian 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu.

Aisah Bintang tidak berpendikikan tinggi, hanya lulusan sekolah dasar Belanda. Setamat sekolah, ia langsung menikah dengan dr Abdulkadir yang usianya 23 tahun lebih tua.

Sekalipun demikian, ia berpikiran cemerlang dan berhasil membangun keluarga yang harmonis, serta menjadi organisator dan aktivis sosial sampai menjelang tutup usia. Ia mendukung profesi suaminya dengan memproduksi jamu yang diberi nama Podo Slamete (Sama-sama Selamat), yang masih diproduksi hingga kini. (Sumber: Sinar Harapan, 22 April 2014).

Tentang penulis:
Parni Hadi, wartawan dan aktivis sosial.

Membangun Koalisi Demokratis

Oleh Jeffrie Geovanie

Jeffrie GeovanieKoalisi bukan hanya untuk kepentingan partai-partai, melainkan untuk kepentingan rakyat seluruhnya.
Setelah pemilihan legislatif (pileg) digelar dan hasilnya—sesuai hitung cepat sejumlah lembaga survei—tidak ada partai yang dominan, agenda yang banyak dibahas berikutnya adalah bagaimana menggalang dan membangun koalisi di antara partai-partai.

Untuk kepentingan itu, para pemimpin partai saling mendatangai satu sama lain dengan dibungkus kepentingan silaturrahmi. Tujuan utamanya apa lagi kalau bukan penjajakan koalisi. Dialog-dialog antarpemimpin partai juga digelar dengan tujuan yang sama.

Sebelum koalisi benar-benar dijalin dan dibangun secara resmi, ada baiknya kita belajar dari pengalaman. Dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seyogianya memberi kita pelajaran berharga, apa yang terjadi pada saat koalisi hanya semata-mata mempertimbangkan jumlah kursi di lembaga legislatif. Ada banyak inkonsistensi atau bahkan keanehan.

Bagi para elite, mungkin inkonsistensi dan keanehan politik merupakan hal yang biasa, wajar, karena begitulah watak politik yang membuka serbakemungkinan. Namun, bagi rakyat itu menjadi sandiwara tidak bermutu. Rakyat tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, bahkan cenderung diabaikan dalam setiap akrobatik para elite.

Etis dan Beradab

Politik adalah medan perjuangan yang mulia. Dengannya kita ciptakan pemerintahan yang menghormati hak-hak rakyat, memenuhi kebutuhan dasarnya, dan melindunginya dari kemungkinan kejahatan serta semua hal yang mengancam jiwanya. Politik diharapkan bisa membangun pemerintahan yang mampu mengelola negara dengan benar.

Namun, politik seperti apa? Politik yang etis dan beradab. Politik yang dijalankan dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, yang menomorsatukan kebutuhan rakyat seraya mengutamakan kepentingan negara. Antara kebutuhan rakyat dan kepentingan negara diparalelkan dalam satu mekanisme demokrasi yang harus dijunjung tinggi.

Politik etis dan beradab ini perlu disuarakan selantang-lantangnya, mengingat saat pascapileg seperti saat ini, yang dipikirkan para elite politik hanyalah bagaimana membangun koalisi dengan dua tujuan utama; Pertama, mendapatkan kursi cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan capres-cawapres. Kedua, untuk memenangi pilpres.

Dua tujuan yang sangat wajar. Namun, sejak dini harus segera kita ingatkan, politik tidak semata kemenangan merebut kekuasaan. Dalam politik ada etika, ada prinsip yang harus dijaga. Itulah etika dan prinsip demokrasi yang sejauh ini masih kita anggap etika dan prinsip terbaik untuk membangun pemerintahan dan menjaga keutuhan negara.

Kaidah Koalisi

Oleh karenanya, saat kita harus membangun koalisi antarpartai, etika dan prinsip demokrasi inilah yang seyogianya menjadi pegangan utama. Itu agar koalisi tanpa etika sebagaimana yang dipraktikkan pada era pemerintahan SBY tidak terulang. Sebelum membangun koalisi, diperlukan kaidah-kaidah, selain untuk meraih kemenangan, yang lebih penting agar partai-partai yang tergabung di dalamnya tidak bertindak semaunya sendiri, tidak mudah berantakan di tengah jalan.

Pertama dan yang paling utama, koalisi harus dibangun berdasarkan kesamaan visi dan misi partai. Jika mungkin, kesamaan ideologi juga bisa menjadi pertimbangan. Tidak terjaganya soliditas kolaisi antara lain karena ketidaksamaan visi dan misi.

Kedua, koalisi harus dirancang secara matang, disertai hak dan kewajiban setiap peserta koalisi secara rinci, mendetail, bila perlu disertai pula ketentuan-ketentuan sanksi bagi partai yang tidak konsisten dan tidak mampu menjaga komitmen. Jangan menerima partai yang bergabung dalam koalisi hanya dengan keputusan yang diambil secara oligarkis, hanya kemauan elite di pusat.

Partai yang hendak bergabung dalam koalisi, keputusannya harus diambil dalam mekanisme yang demokratis, minimal dalam rapat kerja nasional yang melibatkan semua komponen strategis dari partai bersangkutan, dari tingkat elite hingga grassroot.

Sekali lagi, koalisi seyogianya dibangun bukan untuk sekadar memenuhi persyaratan capres-cawapres, mendapatkan jatah kursi menteri, atau yang semacamnya, melainkan suatu komitmen untuk melakukan perubahan, memperbaiki negeri ini, secara menyeluruh dan berkesinambungan. Koalisi bukan hanya untuk kepentingan partai-partai, tapi untuk kepentingan rakyat seluruhnya.

Ketiga, untuk membangun koalisi yang baik tidak harus terlalu kuat, misalnya dengan ambisi merangkul semua partai hingga tercapai suara mayoritas tunggal 80-90 persen. Koalisi yang baik sudah cukup, misalnya, dengan kekuatan suara 51 persen, asalkan solid dan kokoh minimal hingga akhir periode masa pemerintahan.

Dengan komposisi yang hampir berimbang antara kekuatan koalisi yang memerintah dengan koalisi partai-partai yang menjadi oposisi, diharapkan akan tumbuh dua bangunan koalisi yang relatif permanen untuk jangka waktu yang panjang, dengan mekanisme check and balances antara kedua kekuatan secara elegan dan proporsional.

Itulah beberapa kaidah yang seyogianya menjadi pertimbangan penting sebelum koalisi dibangun. Intinya, koalisi harus diproses dan dibangun secara demokratis. Itu agar pemerintahan koalisi yang dibangun bisa berjalan dengan baik, mampu memparalelkan kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. (Sumber: Sinar Harapan, 21 April 2014).

Tentang penulis:
Jeffrie Geovanie, Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.

Konsultan Politik dalam Demokrasi Kita

Oleh Sidarto Danusubroto

Diplomat Prancis Maurice de Talleyarand (1754- 1838) mendefinisikan pertarungandalamduniapolitik dengan sangat simpel yaitu apa yang diyakini lebih penting daripada kenyataannya.

Tentu moralitas pernyataan tersebut bukan menasihatkan politisi dan partai politik cukup bekerja sekadar untuk meyakinkan publik atas apa yang ingin mereka komunikasikan (janji dalam bentuk program politik) sekaligus tidak peduli apakah janji tersebut akan mereka realisasikan atau tidak (aktualisasi janji-janji politik). PernyataanTalleyranditubila kita korelasikan dengan fungsi konsultan politik adalah bagaimana mereka mendesain formulasi dan strategi kampanye agar kandidat maupun partai politik yang menggunakan jasanya dalam kontestasi-kompetisi pemilu (pileg dan pilpres) mampu merebut keyakinan publik.

Fenomena konsultan politik yang belakangan marak merupakan sesuatu yang hadir dengan sendirinya bersamaan dengan—terutama—demokrasi kita yang mengadopsi format pemilihan langsung. Pada pileg yang lalu jasa konsultasi politik sangat terasa sekalipun menurut konstitusi kita UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat (3) sebenarnya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Tetapi, kenyataannya basis suara utama yang dipertaruhkan adalah jumlah suara individual masing-masing kandidat (seolah-olah peserta pemilu adalah perorangan seperti yang diberlakukan pada pemilihan anggota DPD) dan bukan nomor urut (kalau konsisten peserta pemilu adalah partai politik). Implikasi tersebut menyebabkan antusiasme penggunaan jasa konsultan politik menjadi tinggi karena tidak lagi sebatas partai politik, tapi menyebarkan kepada kandidat yangjumlahnya sangat banyak.

Beberapa Catatan

Fakta menyangkut fenomena jasa konsultan politik yang semakin bergaung karena dibutuhkan para kandidat (pileg, pilpres, pilgub, dan pilkada) tentu saja kita harus mencermati beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jasa konsultan politik haruslah berhubungan dengan pembentukan nilainilai dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk kepentingan bangsa. Artinya, bentuk-bentuk komunikasi politik yang direkomendasikan kepada pengguna jasa konsultasi politik tidak mengabaikan proses pembelajaran masyarakat.

Kedua, bagaimana visi misi yang diusung kandidat atau partai politik betul-betul terinformasikan kepada masyarakat sehingga upaya meyakinkan program kerja terinternalisasi kepada publik. Ketiga, konsultan politik sudah selayaknya mempertimbangkan aspek moralitas klien yang menggunakan jasanya. Ini berkaitan dengan upaya menanamkan nilainilai edukasi. Moralitas merupakan pertaruhan utama apalagi bagi mereka yang akan terlibat menjalankan fungsi lembaga negara.

Keempat, mendesain pengguna jasa konsultan politik menjadi figur atau lembaga (partai politik) yang bisa diterima masyarakat. Sedapatnya dalam konteks ini secara tidak langsung melakukan edukasi tidak kepada rakyat, tapi pengguna jasa konsultan politik mempunyai pemahaman yang benar atas masyarakat agar tingkat akseptabilitasnya tinggi. Kelima, analisis, opini, dan penjabarannya terhadap fenomena yang berkembang supaya memiliki spektrum yang proporsional untuk dijadikan fokus dalam mengambil keputusan.

Sekalipun tentu saja keputusan apakah itu akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadi hak klien. Keenam, orientasi pada pemecahan masalah dengan menggunakan scientific inquiry yang bertanggung jawab yaitu suatu proses pendekatan ilmiah untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis.

Ketujuh, menjaga independensi dengan cara tidak melayani semua keinginan klien yang jelas-jelas mengabaikan etika publik. Bagaimana pun kontestasi politik yang direkomendasikan dalam demokrasi ihwal yang bersifat legal dan etis. Kedelapan, menjaga kehormatan profesi untuk tidak tergelincir menjadi pelacur intelektual (konotasinya bersedia melakukan hal yang tidak dibenarkan hanya karena dibayar). Kesembilan, memiliki moralitas untuk merasa bertanggung jawab untuk meraih kesuksesan yang diinginkan klien sebagai pengguna jasa konsultan politik.

Kesepuluh, menjaga rahasia klien. Rahasia klien tidak selalu konotasinya selalu ihwal yang secara umum negatif. Termasuk dalam rahasia klien adalah desain kampanye dan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan tersebut. Kesebelas, profesionalisme. Ini berkaitan dengan banyak aspek, baik menyangkut semua proses yang dibutuhkan dalam menyusun maupun mendesain formulasi kampanye. Juga menyangkut bagaimana memosisikan diri berhadapan dengan klien, independensi konsultan politik, kaidah-kaidah ilmiah keilmuan yang digunakan, semua bertumpu pada objektivitas yang tidak manipulatif.

Fakta Lapangan

Fungsi dan harapan yang bisa dikerjakan konsultan politik seperti diuraikan di atas agar mereka juga memiliki kontribusi bagi demokrasi kita masa mendatang perlu didorong. Tetapi, beberapa catatan yang terjadi pada pileg yang lalu menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi. Pertama, fakta bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita yang masih terbilang rendah (rata-rata masih SMP) merupakan tantangan riil ketika dihadapkan dengan model pemilihan langsung. Ada sejumlah masalah dalam konteks jenjang pendidikan pemilih, secara konseptual mereka tidak memiliki informasi dan daya serap yang memadai mengenai penempatan figur-figur dalam penyelenggaraan negara.

Masyarakat yang seperti itu cenderung mudah dinegosiasi (tidak militan): untuk DPR RI (pilih caleg partai A), untuk DPR provinsi (pilih caleg partai B), dan untuk DPR kabupaten/ kota (pilih caleg partai C). Bentuk negosiasi yang paling menohok adalah politik uang. Kita sekarang dibuat terkesima karena politik uang pada pileg yang lalu begitu masif dan destruktif dibandingkan pileg sebelumnya. Kedua, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah itu mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat kita pun masih jauh dari sejahtera.

Itu berkorelasi dengan sistem pemilihan langsung yang bersifat individual yang secara paradigmatik—suka tidak suka—belum nyambung betul dengan masyarakat kita. Ketiga, keberadaan fungsi konsultan politik yang diperankan oleh tim sukses. Pada beberapa bagian kerja konsultan politik dan tim sukses bersinggungan— kalau tidak bisa dibilang persis sama. Perbedaan yang prinsipiil bahwa tim sukses bisa melibatkan diri secara total (menjadi subjektif), sedangkan konsultan politik bersifat imparsial (objektif).

Salah satu contohnya tidak melayani semua keinginan klien sekaligus memberikan pilihan rasional dengan sejumlah argumen. Keempat, konsultan politik bertindak sebagai operator. Artinya, setelah memetakan medan pertempuran menyusun strategi yang pada saat operasionalisasi desain tersebut konsultan politik mendelegasikan timnya untuk terjun ke lapangan. Fakta seperti ini tentu tidak boleh ditenggang sebab itu bukan saja bentuk melayani semua keinginan klien (di lapangan boleh jadi yang menawarkan pihak konsultan politik), tetapi juga merendahkan kehormatan profesi dan jelas tidak bersikap profesional. (Sumber: Koran Sindo, 22 April 2014).

Tentang penulis:
Sidarto Danusubroto, Ketua MPR RI

Sekularisasi Politik dalam Pemilu 2014

Oleh Rumadi

Beberapa waktu sebelum Pemilu9April2014digelar, banyak lembaga survei yang meramalkan, sejumlah partai berasas dan berbasis massa Islam akan jeblok dalam perolehan suara.

Namun, dalam hitung cepat hasil pemilu yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan, partai-partai Islam mem-peroleh suara yang cukup baik meskipun ada juga yang tidak lolos threshold. Kisaran perolehan suara partai Islam: PKB 9,12%; PAN 7,51%; PKS 6,99%; PPP 6,68%; dan partai yang tidak lolos threshold PBB 1,5%. Jika digabung, angka tersebut berjumlah 31,8%. Perolehan ini memang belum bisa melampaui hasil Pemilu 1955 di mana perolehan suara partai-partai Islam mencapai 45%.

Jika dibanding dengan perolehan suara partai-partai Islam dalam pemilu pascareformasi, perolehan Pemilu 2014 bisa dikatakan lebih baik dari Pemilu 2009 (29,6%), namun tidak bisa melampaui perolehan Pemilu 1999 (36,52) dan Pemilu 2004 (38,35%). Bagaimana memberi makna terhadap perolehan partaipartai Islam dalam Pemilu 2014 ini. Apakah ini menunjukkan ada reislamisasi, dalam arti menguatnya kembali ideologi Islam politik melalui jalur parlemen?

Ataukah fenomena ini soal pragmatisme politik biasa yang tidak ada hubungan dengan persoalan menguatnya Islam politik. Melalui tulisan singkat ini penulis berargumen, peningkatan perolehan suara partai Islam dalam Pemilu 2014 tidak selalu tepat dimaknai sebagai penguatan Islam politik. Namun, perolehan suara partai Islam yang tidak bisa melampaui perolehan suara yang diperoleh pada Pemilu 1955 juga tidak bisa diklaim sebagai kegagalan Islam politik di Indonesia. Ada banyak faktor di luar perolehan suara dalam pemilu yang perlu dilihat lebih jauh.

Sekularisasi Politik

Harvey Cox yang terkenal dengan buku klasiknya, The Secular City (1965), mengemukakan tiga aspek sekularisasi. Pertama, pembebasan alam dari ilusi (disenchantment of nature) yaitu pembebasan alam dari pengaruh kekuatan supranatural yang bersifat ilahi. Kedua, desakralisasi politik (desacralization of politics) yaitu penghapusan legitimasi kekuasaan dan kewenangan politik dari agama. Ketiga, pembangkangan terhadap nilainilai (deconsecration of values).

Ini berarti nilai-nilai agama terbuka untuk perubahan di mana manusia bebas menciptakan perubahan itu. Dalam sejarah masyarakat Barat, sekularisasi tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial dan politik, tapi juga masuk ke wilayah kultural. Identitas kultural tidak lagi ditentukan oleh agama, tapi ditentukan simbol-simbol baru yang nonreligius. Melalui proses seperti ini, semakin lama masyarakat semakin terbebaskan dari nilai-nilai agama sehingga terjadi diferensiasi nilai-nilai religius.

Dengan mengikuti penjelasan tersebut, secara singkat dapat dikatakan, sekularisasi politik merupakan proses membebaskan pilihan-pilihan politik dari pertimbanganpertimbangan agama. Jika demikian, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia sejak 1955 sampai 2014 di mana partaipartai berasas agama (Islam) dan berbasis massa Islam tidak pernah memperoleh lebih dari 50% dukungan menunjukkan dalam masyarakat Islam Indonesia terjadi proses sekularisasi politik. Sekularisasi politik di sini tidak sama dengan sikap antiagama. Masyarakat Islam Indonesia cukup mempunyai kecerdasan untuk membedakan urusan politik dan agama.

Meskipun masyarakat Indonesia dikenal religius dan mempunyai orientasi keislaman yang tinggi, ini tidak selalu diekspresikan melalui pilihan partai politik dalam pemilu. Di samping soal kecerdasan masyarakat tersebut, ada beberapa hal yang bisa menjelaskan ini. Pertama, dalam konteks politik Indonesia, asas partai baik Islam atau Pancasila tidak memberi diferensiasi yang tegas. Perbedaan asas partai sama sekali tidak menunjukkan ideologinya. Ideologi partai politiknyarissama, pragmatisme kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi.

PKS yang dulu pernah ”ditakuti” karena ideologi Islam sekarang sudah menjadi partai yang ”normal”. Kedua, karena pragmatisme partai politik, pilihan masyarakat terhadap partai akhirnya juga pragmatis. Masyarakat yang memilih partai Islam tidak bisa serta-merta mereka bisa dikatakan mendukung agendaagenda Islam politik. Tidak sedikit pemilih dalam pemilu yang menjatuhkan pilihan karena ikatan kultural, ketokohan, bahkan karena politik uang. Ketiga, partai Islam juga tidak pernah satu.

Sejak awal sejarah politik di Indonesia tidak pernah bergerak dan bekerja karena kesamaan ideologi, tapi semata-mata karena kesamaan kepentingan. Hal mutakhir yang bisa menjelaskan ini adalah hampir mustahilnya partai-partai Islam bersatu dan berkoalisi untuk mengusung calon presiden dalam Pemilu 2014. Ini bukan saja karena ketiadaan figur kuat yang bisa menyatukan mereka, melainkan di dalam partai Islam ada kepentingan yang berbedabeda. PKB dan PAN misalnya, meskipun sering diidentifikasi sebagai partai Islam, dua partai tersebut tak punya agenda islamisme.

Kegagalan Islam Politik?

Meski perolehan suara politik Islam tidak pernah mayoritas, ini tidak bisa sertamerta dikatakan sebagai kegagalan Islam politik. Sebagaimana dikatakan Oliver Roy (1992), boleh saja perolehan suara pengusung ideologi Islam tidak besar, bahkan tererosi dari waktu ke waktu, ini bukan berarti partai politik Islam akan segera mati. Mereka boleh saja masih ada, bahkan memperoleh dukungan suara yang tinggi, namun itu bukan karena ideologi Islam. Sekarang ini hampir seluruh partai politik di Indonesia menyatakan diri sebagai partai terbuka.

PKS yang dulu dicurigai sebagaipartai yang eksklusif, kini bahkan sudah lebih terbuka meskipun ideologisasi pengaderannya masih cenderung tertutup. Iniberarti, dari segi ideologi, tidak relevan lagi perlu ketakutan ada partai politik yang mempunyai ideologi untuk mengganti ideologi bangsa, Pancasila. Artinya, pada level konsensus nasional terkaitdasarnegara partai-partai berasas Islam tidak perlu dicurigai berlebihan. Ancaman dan upaya mengganti konsensus nasional dasar negara justru muncul dari gerakan Islam politik nonparlemen.

Melihat perjalanan Islam politik di Indonesia, ada arus gerakan yang bisa saling berlawanan. Meskipun partaipartai Islam tidak memperoleh suara mayoritas, agenda islamisasi masyarakat dan negara tidak pernah berhenti. Agenda islamisasi tidak identik dengan partai Islam. Partai-partai yang tidak berasas Islam sekalipun bisa menjadi pendukung islamisasi, terutama islamisasi regulasi. Ini terjadi bukan hanya pada penyusunan regulasi level nasional, tapi juga regulasi daerah. (Sumber: Koran Sindo, 23 April 2014).

Tentang penulis:
Rumadi, Dosen FSH UIN Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute, dan Komisioner Komisi informasi Pusat

Antara Prabowo dan Partai Islam

Oleh Amril Jambak

Amril JambakHubungan antara Prabowo Subianto dengan partai berbasis Islam tidak bisa disangkal lagi. Kedekatan itu tercipta kala Prabowo masih aktif di dinas kemiliteran. Dia dikenal sebagai sosok perwira yang selalu membela kepentingan ormas-ormas Islam yang dimarjinalkan rezim Orde Baru.

Dikutip dari merdeka.com, perjalanan karir Prabowo Subianto di kemiliteran diwarnai sejumlah konflik. Termasuk isu kudeta dan kontra-kudeta. Perselisihan paling panas terjadi antara Prabowo yang saat itu masih berpangkat perwira pertama dan menengah, melawan Jenderal Leonardus Benny Moerdani.

Saat itu ada istilah ‘ABRI hijau’ yang diisi perwira yang dekat dengan Islam dan pesantren. Ada juga ‘ABRI merah-putih’, mereka yang nasionalis dan bukan beragama Islam. Kedua kelompok ini selalu bersinggungan.

Mayjen (Purn) Kivlan Zen, salah satu jenderal pendukung Prabowo, menjelaskan awalnya hubungan Prabowo dan Benny Moerdani sangat dekat. Namun hal itu berubah saat Benny berniat menghancurkan gerakan Islam secara sistematis. Benny juga dinilai ingin menguasai Indonesia dan menjadi presiden menggantikan Soeharto .

“Prabowo Subianto merasa tidak cocok dengan langkah-langkah tersebut dan melaporkan langkah-langkah Benny, pada mertuanya, Presiden Soeharto, termasuk rencana Jenderal Benny Moerdani menguasai Indonesia atau menjadi Presiden RI,” kata Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen Kivlan Zen dalam buku ‘Konflik dan Integrasi TNI AD’ terbitan Institute for Policy Studies tahun 2004.

Jika dilihat dari penggalan-penggalan berita yang ada, terlihat bahwa hubungan Prabowo Subianto dengan partai dan ormas Islam sangatlah dekat. Saking dekatnya, Prabowo bisa diterima dan kemungkinan menjadi calon presiden (Capres) dari partai politik (Parpol) Islam di Pilpres 2014.

Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman, menyambut baik gagasan pembentukan poros tengah plus yang digagas partai-partai Islam. “Gagasan ini sangat bagus. Permasalahan dari poros yang dibangun oleh partai Islam ini tidak adanya sosok pemersatu. Kami menawarkan Pak Prabowo sebagi sosok pemersatu,” katanya kepada VIVAnews, Kamis 17 April 2014.
Ia menjelaskan latar belakang Prabowo yang juga mempunyai kedekatan dengan para tokoh Islam. Ini sudah terbukti sejak lama di mana semasa masih bertugas sebagai tentara aktif hingga mendirikan Gerindra, Prabowo selalu dekat dengan ulama dan tokoh Islam.

Selain itu partai berlambang kepala burung garuda ini juga tengah intens melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai Islam. Namun Habib enggan menyebutkan dengan partai Islam mana saja intensitas komunikasi mulai ditingkatkan. “Dengan semuanyalah,” ujarnya.

Selain mendekati partai Islam, para elite Gerindra juga berkomunikasi dengan para tokoh ormas Islam. Di antaranya bertemu dengan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di kediaman kiai haji tersebut beberapa waktu lalu. “Itu salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Gerindra,” ungkapnya.

Baginya penyatuan koalisi partai Islam plus justru akan menarik. Gerindra menurut Habib hanya menawarkan enam program kerja Gerindra sebagai daya tawar untuk menggalang koalisi. “Ini akan lebih mudah karena program ini banyak memiliki kesamaan dengan platform partai Islam,” jelasnya.

Bagi Gerindra menurut Habib, koalisi juga akan membangun sistem kabinet yang lebih efektif. “Kabinet yang kita bangun dengan kesepahaman enam program Gerindra akan menjadikan kabinet menjadi lebih kuat, Ini akan membantu sistem pemerintahan ke depan,” katanya.

Habib menekankan Gerindra membuka pintu bagi partai partai Islam untuk berkoalisi. “Kita mau menang dengan kebersamaan. Kita mau bikin koalisi bersama. Ini untuk kepentingan bangsa ke depan dengan pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

PPP Pecah Kongsi
Dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto dari parpol Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digagas Ketua Umum DPP PPP Surya Dharma Ali (SDA), dimentahkan pengurus lainnya. Bahkan dukungan terhadap Prabowo ini mengantarkan pemberhentian sementara Suryadharma Ali dari posisi ketua umum.

Meski begitu, berdasarkan catatan penulis, secara ideologis platform Partai Gerindra lebih bisa diterima bahkan didukung oleh partai-partai Islam. Partai Gerindra yang menonjolkan nasionalisme dan anti dominasi asing lebih nyetel dengan aspirasi sebagian besar konstituen partai-partai berbasis massa Islam.

Secara historis tidak pernah ada friksi antara partai-partai berbasis massa Islam dengan Prabowo Subianto maupun dengan Partai Gerindra.

Setidaknya Partai Gerindra akan memperoleh dukungan dari PKS dan PAN untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Jika PKS tidak terjebak sikap pragmatis dan konsisten dengan isu-isu nasional yang mereka perjuangkan selama ini, hampir pasti PKS akan berkoalisi mendukung Prabowo.

Secara platform dan ideologis, banyak persamaan antara PKS dengan Partai Gerindra. Sedangkan PAN juga sangat besar kemungkinannya berkoalisi dengan Partai Gerindra jika benar Prabowo memilih Hatta Rajasa sebagai cawapresnya.

Apakah Prabowo Subianto akan didukung penuh oleh parpol Islam dalam Pilpres 2014? Tentu saja membutuhkan lobi ekstra serta komitmen dari tim mantan Danjen Kopasus ini. Dan juga diperlukan kebersamaan untuk menjadikan negara ini lebih baik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta ke depan lebih bermartabat. (Sumber: DetikNews.Com, 21 April 2014).

Tentang penulis:
Amril Jambak, Wartawan di Pekanbaru, Riau sekaligus Peneliti di Forum Dialog Kebangsaan Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,359,690 hits
April 2014
S S R K J S M
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.