Menu Terbaru Kamis 20 Nopember 2014

L Tri Setyawanta R
Dilema Organisasi Kementerian “Hybrid”
artikel dosen

Hermansyah
Jokowi-JK dan Inklusi Keuangan
artikel pengamat

Dedi Mulyadi
Semangat Kebangsaan Ala Viking
artikel pengamat

Sudjito
Kampus dan Tragedi Narkoba
artikel dosen

Joko Tri Haryanto
Memperbaiki Kualitas Belanja
artikel pengamat

Budhi Wibowo
Kenaikan Harga BBM dan Revolusi Mental
artikel pengamat

Refly Harun
Mengikhlaskan Ahok
artikel pengamat

Tony Priyono
Reformasi Sistem Birokrasi di Era Jokowi
artikel pengamat

Arham A Jacub
Jalan Kecamatan Ogodeide Rusak Berat
artikel pengamat

Achmad Firdaus
Demonstrasi dan Demokrasi
artikel pengamat

Rakhmat Hidayat
Robohnya Moralitas Kampus
artikel pengamat

Asma Nadia
Terusiknya Kedaulatan Kita
artikel pengamat

Ibnu Burdah
Nuansa Politis dalam Penistaan Al-Aqsa
artikel pengamat

Serta 10432 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.
Saipuddin ZahriGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr Saipuddin Zahri SH MH dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang meraih Doktor Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Rabu 20 Agustus 2014. Judul disertasinya adalah Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Kenaikan Harga BBM dan Revolusi Mental

Oleh Budhi Wibowo

Kenaikan BBM menimbulkan berbagai pro-kontra.
Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan berbagai pro-kontra yang tajam di masyarakat. Pihak yang mendukung mengemukakan berbagai alasan perlunya kenaikan harga BBM, di antaranya bisa menyehatkan APBN dan subsidi BBM bisa dialihkan untuk membangun berbagai infrastruktur yang sangat diperlukan negeri ini.

Pihak yang menentang mengatakan kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat karena akan menyebabkan kenaikan harga barang. Berbagai pro-kontra tersebut hanya melihat dampak ekonomi kenaikan harga BBM. Padahal, kenaikan harga BBM tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi saja, tetapi bisa menimbulkan dampak lainnya, yaitu perubahan mental bangsa Indonesia.

Mental Boros, Mental Konsumtif, dan Mental Pengemis

Di India banyak pengemudi kendaraan yang mematikan mesin kendaraannya sewaktu berhenti di lampu merah. Mereka baru menghidupkan mesinnya kembali ketika lampu sudah menyala hijau. Terlepas dari efektif tidaknya penghematan BBM yang dilakukan pengemudi di India dengan cara mematikan mesin, upaya tersebut merupakan langkah nyata yang mereka lakukan untuk sebisa mungkin menghemat pemakaian BBM. Saat ini, harga BBM di India sekitar Rp 12.000 per liternya.

Hal yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan di India. Di Indonesia sangat sering kita menjumpai pengemudi tetap menghidupkan mesin kendaraannya sewaktu berhenti untuk menunggu. Walaupun menunggu dalam waktu cukup lama, banyak pengemudi di Indonesia tetap menyalakan mesin kendaraannya agar bisa menghidupkan AC. Para pengemudi di Indonesia ingin tetap merasa nyaman dengan menghidupkan AC, mereka tidak mau turun dari mobil menunggu di tempat yang teduh.

Kita juga sering menjumpai orang yang menjalankan kendaraannya tanpa tujuan jelas, berputar-putar tanpa arah, sekadar untuk menghabiskan waktu. Mereka seolah tidak menyadari, menghidupkan mesin selama menunggu atau mengendarai kendaraan tanpa tujuan jelas, sama saja dengan membakar uang rakyat.

Perilaku orang Indonesia yang boros BBM tersebut disebabkan harga BBM yang relatif terlalu murah bagi sebagian orang Indonesia. Adanya kenaikan harga BBM secara signifikan tentu akan mengubah mental boros BBM tersebut, karena masyarakat akan berusaha sebisa mungkin menghemat pemakaian BBM.

Saat ini, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang konsumtif. Konon kabarnya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang paling konsumtif nomor dua di seluruh dunia, setelah Singapura. Survei yang dilakukan Frost Sullivan menyatakan, orang Indonesia rata-rata berganti ponsel setiap tahun. Kebiasaan masyarakat Indonesia berperilaku konsumtif bukan hanya pada peralatan elektroni,k seperti ponsel, laptop, televisi, melainkan juga terhadap produk lain seperti produk otomotif dan fashion.

Banyak masyarakat Indonesia merasa bangga memakai produk merek tertentu yang harganya mahal, walaupun mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan produk tersebut. Mereka bergaya hidup konsumtif; terbiasa membelanjakan sebagian besar uangnya bukan untuk sesuatu yang mereka butuhkan, melainkan hanya berdasarkan emosi, gengsi, atau sekadar “ikut-ikutan” saja.

Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia tersebut terjadi karena tumbuh pesatnya masyarakat golongan menengah di Indonesia, yang mempunyai uang yang relatif cukup untuk mendukung perilaku konsumtif tersebut. Adanya kenaikan harga BBM sangat mungkin akan bisa mengurangi perilaku konsumtif masyarakat Indonesia.

Secara tidak sadar, adanya subsidi BBM yang sudah berlangsung lama tersebut telah memanjakan masyarakat dan menjadikan sebagian masyarakat bermental pengemis. Mereka akan berusaha menekan pemerintah agar terus memberikan subsidi, meskipun sebagian dari mereka sebenarnya bukan masyarakat miskin. Mereka mempunyai mobil, motor, televisi, atau ponsel mahal, namun tetap saja “mengemis” kepada pemerintah agar terus memberikan subsidi BBM.

Kenaikan harga BBM bisa menghilangkan mental pengemis tersebut. Masyarakat akan diajarkan hidup mandiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain, termasuk dari pemerintah. Memang kenaikan harga BBM sedikit banyak akan mengurangi “kenyamanan hidup” masyarakat Indonesia. Namun, dengan demikian masyarakat Indonesia akan terbiasa hidup sesuai realita, hidup sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Revolusi Mental

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan selain bermanfaat secara ekonomi, kenaikan harga BBM juga memberikan manfaat memperbaiki berbagai mental buruk bangsa Indonesia. Tentunya hal tersebut sangat sesuai dengan konsep revolusi mental yang menjadi program utama Presiden Jokowi, yaitu perubahan total mental rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mempunyai mental lebih baik.
Oleh karena itu, sebaiknya Presiden Jokowi tidak ragu lagi untuk menaikkan harga BBM.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi perlu berhati-hati. Kenaikan harga secara langsung dalam jumlah besar, sangat mungkin akan menimbulkan gejolak di masyarakat. (Sumber: Sinar Harapan.Co, 17 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Budhi Wibowo,

Dilema Organisasi Kementerian “Hybrid”

Oleh L Tri Setyawanta R

L Tri Setyawanta RKabinet kerja Presiden yang baru memang menggunakan nomenklatur yang berbeda dengan nomenklatur kabinet dalam pemerintahan sebelumnya. Merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 serta Pasal 14 UU N0 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, ke 34 kementrian Kabinet kerja dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Kementrian Koordinator yang terdiri dari 4 Kementrian yaitu kementrian koordinator Kemaritiman, Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementrian Koordinator Perekonomian dan Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 3 kementrian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan,
c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 15 yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan.
d. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah terdiri atas 8 Kementrian yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Peranan Wanita, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
e. Kementrian yang menangani kombinasi (hybrid) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang terdiri dari 4 Kementrian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Model Susunan Organisasi

UU kementrian negara hanya mengatur 3 (tiga) model susunan organisasi kementrian yang termasuk dalam kategori b, c dan d diatas . Susunan organisasi kementrian yang masuk dalam kategori b diatas mengacu pada Pasal 9 ayat (1) UU tentang Kementrian Negara bahwa susunan organisasi kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi kementrian yang masuk dalam kategori c diatas mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU tentang Kementrian Negara bahwa susunan organisasi kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Ayat (3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Susunan organisasi kementrian yang masuk dalam kategori d diatas, mengacu pada Pasal 9 ayat (4) UU tentang Kementrian Negara bahwa susunan organisasi kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian;
c. pelaksana, yaitu deputi; dan
d. pengawas, yaitu inspektorat.

Kementrian Hybrid

Dalam prakteknya, susunan organisasi kementrian yang masuk dalam kategori a diatas (kementrian koordinator), disamakan dengan kategori d diatas yaitu mengacu pada Pasal 9 ayat (4) UU tentang Kementrian Negara. Sedangkan untuk susunan organisasi kementrian yang masuk kategori e diatas, UU kementrian negara memang tidak mengatur secara definitif suatu kementrian yang menggabungkan antara urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Oleh karena itu untuk menyusun organisasi kementrian sebaimana dalam kategori e diatas, perlu dilakukan kombinasi pengaturan susunan organisasi, agar tidak bertentangan dengan UU Kementrian Negara.
Hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai urutan urusan pemerintahannya. Dua kementrian telah sesuai dengan UU Kementrian Negara yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan dua kementrian lainnya perlu disesuaikan terlebih dahulu urutan urusan pemerintahannya yaitu dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementrian Transmigrasi dan Pembangunan Desa tertinggal, serta dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementrian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Susunan organisasi ke empat kementrian ini menggunakan kombinasi Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) UU Kementrian Negara, sehingga susunan organisasi kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) terdiri atas unsur:
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal/Sekretarian kementrian
c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal dan deputi
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal/inspektorat
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan amandemen terhadap Peraturan Presiden N0 165 Tahun 2014, khususnya mengenai nomenklatur untuk dua Kementrian dan susunan organisasi yang khusus berlaku untuk 4 kementrian hybrid diatas. Baru kemudian disusun Peraturan Presiden yang baru yang secara rinci memuat mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi seluruh kementrian dalam kabinet kerja
Sebagai salah satu sampelnya, dapat diusulkan untuk Kementrian Dikti dan Ristek, unsur pelaksananya dapat berbentuk Ditjen yang menangani urusan pendidikan tinggi dan dalam bentuk Deputi yang menangani penajaman, koordinasi dan sinkronisasi urusan ristek. Untuk memfokuskan pada urusan pendidikan tinggi, ditjen dikementrian ini dapat terdiri dari 3 ditjen baru yaitu, Ditjen PTN, Ditjen PTS dan dan Ditjen Ristek dan Pengabdian Masyarakat. Ke empat direktorat yang selama ini sudah ada di Ditjen Dikti, secara profesional dan proporsional dimasukkan dalam ditjen yang baru, sambil menambahkan direktort baru yang diperlukan. Untuk Deputi yang menangani urusan Ristek dapat berasal dari penggambungan dari 5 Deputi yang selama ini sudah ada di Kementrian Ristek menjadi hanya 2 Deputi yaitu Deputi Bidang Produktivitas sumberdaya dan Pendayagunaan Iptek, serta Deputi Bidang kelembagaan dan jaringan Iptek. Dengan demikian tidak akan terjadi rasionalisasi kepegawaian, karena reorganisasi tersebut hanya berimplikasi pada replacement pegawai yang disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru.

Tentang penulis:
Prof Dr L Tri Setyawanta R, SH.MH, Guru Besar FH UNDIP Semarang, Perum Pedurungan Sari N0 45 Semarang, Kontak person: 081234700684. Email: syclosundip@yahoo.com

Patriotisme

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii MaarifMenurut Wikipedia, patriotisme sebagai kata benda abstrak baru muncul di Eropa awal abad ke-18. Hulu konsep patriotisme bisa dilacak kepada bahasa Latin abad ke-6 patriota atau bahasa Yunani kuno patriotes yang bermakna warga senegeri atau sebangsa. Maka patriotisme tidak lain keterikatan kultural kepada sebuah tanah air atau pengabdian kepada sebuah negeri dengan penuh cinta.

Jika nasionalisme merupakan sebuah konsep atau ideologi politik radikal yang bertujuan untuk mengubah keadaan suatu bangsa kepada sesuatu yang dibayangkan lebih baik, maka patriotisme lebih bersifat konsep kultural, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme. Seorang nasionalis pastilah seorang patriot, tetapi seorang patriot belum tentu seorang nasionalis.

Di kalangan kaum nasionalis Muslim Indonesia, telah lama dikenal diktum hubbu ‘l-watan min al-iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman), sebagaimana pernah saya dengar dari almarhum Roeslan Abdoelgani. Ini bukti bahwa umat Islam Indonesia adalah patriot dan sekaligus nasionalis.

Saya tidak tahu dari mana sumbernya ungkapan ini, tetapi tentunya bukan dari literatur hadis. Adalah sebuah fakta keras sejarah, patriotisme dan nasionalisme umat Islam nusantara untuk melawan pihak asing, jauh sebelum nama Indonesia muncul, sudah dirasakan sangat tinggi, sekalipun cakupannya lebih terbatas kepada satu suku bangsa atau kerajaan tertentu. Barulah pada 1920-an berkat kerja keras Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda, kemudian disusul oleh Sumpah Pemuda 1928 di Tanah Air, gagasan keindonesiaan semakin mengental dan mengarah kepada cita-cita kemerdekaan.

Bemula dari gerakan kultural seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan lain-lain, lahirlah kemudian gerakan politik dalam bentuk partai-partai, sementara gerakan kultural terus saja berlanjut dan bertambah jumlahnya, seperti Taman Siswa (1922) dan Nahdlatul Ulama (1926). Memang ada pengecualian, di awal dasawarsa kedua abad ke-20 (1911), telah lahir sebuah partai radikal Indische Partij dengan trio pemimpinnya: EFE Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Tetapi, partai ini hanya bertahan sampai 1913 karena tidak mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial, kemudian tokoh-tokohnya ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda.

Kembali kepada patriotisme. Seorang patriot sejati pasti tidak akan melukai bangsa dan tanah airnya dengan jalan merusak lingkungan, melakukan korupsi, mempermainkan pajak, berpolitik dengan niat busuk, dan berbagai bentuk perbuatan amoral yang lain. Hanyalah patriot gadungan yang sampai hati membenamkan diri dalam kelakuan kumuh itu. Dalam tradisi politik Eropa, khususnya Inggris, kita mengenal istilah: right or wrong my country (baik atau buruk tetaplah negeriku) dan king can do no wrong (raja/penguasa tidak dapat berbuat salah).

Dalam tradisi politik umat Islam sebagaimana terbaca dalam karya Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah (halaman 139) juga ada diktum yang tidak kurang seramnya: Inna ‘l-Sultan dillu Allah fi ‘l-ard, sittuna sanat min imam jair aslah min lailatin. (Sesungguhnya sultan/penguasa adalah bayangan Tuhan di muka bumi, 60 tahun di bawah pemerintahan sultan yang jahat lebih baik daripada semalam tanpa sultan).

Bagi saya ungkapan-ungkapan yang membela penguasa yang jahat dan culas tidaklah layak bagi dunia beradab. Apalagi dari sisi pandangan Alquran, seorang patriot-nasionalis tidak hanya bertugas memerintahkan yang baik-baik (al-ma’ruf), tetapi juga sekaligus mencegah kemungkaran (al-munkar) dengan segala daya dan upaya. Sebab, tanpa itu semua, sebuah masyarakat yang hendak ditegakkan atas landasan nilai-nilai moral dan etika menjadi tidak mungkin. Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim itu sudah lama tersesat dalam kubangan amoral yang sarat dengan kemungkaran ini.

Maka ke depan, tugas dan kewajiban utama para patriot-nasionalis adalah membebaskan bangsa dan negara ini dari kelakuan anak-anaknya yang curang dan mati rasa, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua.

Pertanyaan saya: berapa persen di antara elite dan penjabat negara kita yang masih yang mendasarkan laku dan tindakannya kepada patriotisme? Boleh jadi jumlahnya semakin meredup. Bagi saya, masalah patriotisme ini menjadi sangat serius untuk ditancapkan kembali ke dalam jiwa bangsa ini. (Sumber: Republika, 18 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Professor Ahmad Syafii Maarif,

Semangat Kebangsaan Ala Viking

Oleh Dedi Mulyadi

Dedy Mulyadi Padamu Persib aku berjanji Padamu Persib aku berbakti Padamu Persib aku mengabdi Bagimu Persib jiwa raga kami,

Yel-yel itu bergema dalam grand final bergengsi Indonesia Super League (ISL) 2014 antara Persib melawan Persipura di Stadion Jakabaring Palembang.

Yang menarik adalah nilai-nilai kebangsaan yang dulu digelorakan oleh para pejuang kemerdekaan, kini berubah menjadi sebuah spirit pembelaan terhadap tim kesayangan. Spirit heroik kebangsaan itu berubah menjadi heroik kepahlawanan ala Bobotoh Persib yang sebagian besar menyebut dirinya Viking. Bagi seorang kesatria Viking, kemenangan Persib adalah pertaruhan harkat, martabat, dan kehormatan diri.

Demi sebuah kehormatan, apa pun dipertaruhkan. Lamun ceuk urang lembur mah top pati jiwa raga, kadieukeun kahormatan kaula (Kalau kata orang kampung, ambil jiwa ragaku, kembalikan kehormatanku).

Puluhan ribu orang pergi meninggalkan Tanah Pajajaran, sekarang Tanah Jawa Barat, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngemat-ngemat nyatang beusi, henteu nyatang pinang sabab tangkal jambena geus euweuh dituaran dipake maen rebutan, ari melak henteu, ari nuar beuki… (Berbondong- bondong menggunakan bus meniti jembatan besi, bukan jembatan pinang sebab pohon pinangnya sudah habis ditebangi untuk lomba panjat pinang… enggak suka menanam, tapi gemar menebang).

Itulah ciri kita kini, gerakan menanam pohon di mana-mana, tapi pohon semakin jarang sebab selesai pencanangan, pohon yang baru saja ditanam habis dimakan kambing, padahal biaya upacaranya lebih mahal dibanding biaya menanam pohonnya. Keberangkatan ke Jakabaring dilakukan dengan berbagai cara, ada yang cukup ongkos ada yang menjual beras, menjual telepon seluler (ponsel), yang penting bisa sampai ke tempat tujuan.

Kujual baju celana, ini semua demi Persib …, nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek lalajo Persib final geus lila hayang juara … (Yang penting sampai ke tempat yang dituju, hendak menonton Persib di final sudah lama ingin jadi juara). Itulah tekad balad Viking sejati.

Gemuruh sorak-sorai histeria dramatik di Jakabaring adalah ekspresi dari spirit patriotik tanpa batas untuk melakukan pembelaan secara dramatik terhadap tim kesayangan yang telah memberikan rasa suka dan rasa duka, membakar seluruh emosi dirinya sebagai garda terdepan, pembela, penjaga martabat dan kehormatan Persib.

Gelombang spirit bergemuruh secara masif sehingga Viking menjadi kekuatan sosial yang cukup tangguh dalam membangun rasa solidaritas, kebersamaan adalah kekuatan yang sulit dikalahkan; yang satu tersakiti, yang lain menjerit penuh emosi.

*** Jiwa patriotik sebagai pembela kehormatan sejati melahirkan sifat nekat tanpa batas, entah berapa banyak sang kesatria yang terjatuh dari atas kereta, terjatuh dari mobil atau motor, entah berapa yang meninggal, saya tidak punya data tentang itu. Tetapi, berbagai peristiwa tragis itu tidak menyurutkan kobaran semangat yang terus membara dalam dada para kesatria Viking , hujan angin dor dar gelap taya tempat keur ngiuhan, sanajan awak rancucut nu penting mah Persib meunang… (Hujan angin, petir menyambar-nyambar, tiada tempat untuk berteduh, sekalipun badan kuyup yang penting Persib menang).

Andaisaja seluruh emosi kecintaan terhadap Persib yang luar biasa itu berubah menjadi emosi kebangsaan, betapa hebat bangsa ini memiliki rakyat yang sangat ideologis, penuh jiwa kesatria, rela berkorban, saling menolong dengan sesama, dan siap berperang membela bangsanya manakala negara terancam. Kalau begini, tidak akan ada yang berani merendahkan kepada bangsa kami.

Di pentas yang lain, kegaduhan di Gedung Parlemen yang merupakan dampak dari grand final pertarungan politik nasional terus berkecamuk. Tetapi, gemuruhnya hanya ada dalam potret media, pertikaian para kesatrianya tidak lagi memengaruhi emosi apalagi membangun gegap gempita dan heroisme para pendukungnya. Realita tersebut menunjukkan bahwa saat ini konsolidasi politik ideologis tidak lagi mendapat tempat dalam relung batin masyarakat.

Saat ini sangat sulit menggerakkan orang atas nama ideologi dan politik tanpa diimbangi bekal dan logistik yang cukup. Rapat-rapat akbar tidak bisa dilaksanakan manakala distribusi logistik tidak turun ke konstituen, sagalana kudu nyampak (semua harus tertata dan tersedia), kaos yang tinggal pakai, bus yang tinggal ditumpangi, makanan yang tinggal dimakan, ditambah bekal untuk anak dan istri yang ditinggalkan di rumah. Pokoknya, maju tak gentar membela yang bayar… Maju terus pantang mundur, kitu oge mun aya ongkosna (Itu pun kalau ada ongkosnya).

Ideologi warna-warni menghiasi pentas politik kita, tidak ada lagi konsistensi dalam sebuah dukungan politik. Hari ini berpakaian Partai A, besok berpakaian Partai B, lusa berpakaian Partai C. Lumayan, dapat jatah kaos gratis lima tahun sekali. Seorang konstituen bisa mengoleksi tujuh kaos, kalau urusan memilih, kumaha aing we… (terserah saya). Mereka berprinsip kalau tidak oleh saya, mau sama siapa lagi.

Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Mumpung ada yang memberi, terima saja karena kalau sudah jadi, pasti lupa lagi. Sekalipun demikian, tidak semuanya begitu, masih ada pemilih yang ikhlas dan fanatik. Persoalan inkonsistensi pilihan bukan hanya pada pemilih. Watak itu juga kini menjadi watak para kesatria. Pundung saeutik, pindah partai atawa nyieun partai. Geus biasa eta mah … (Tersinggung sedikit, pindah partai atau membuat partai baru).

*** Perubahan karakter pemilih mungkin karena kekecewaan mereka, karena terlalu lama mereka menanti kepastian janji para kesatria untuk mewujudkan mimpi indah sebagai bangsa yang makmur dan bermartabat. Janji manis para pemimpin seringkali kandas menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan, manakala kursi kekuasaan sudah ada dalam genggaman.

Seluruh konstituen seringkali menuai kehampaan, proses komunikasi yang sering terputus pascaijab kabul perkawinan politik. Pintu sang suami politik yang sering terkunci, jarak yang semakin jauh, pertemuan yang semakin jarang dan hanya dibatasi oleh formalitas bernama kunjungan kerja atau reses, telah melahirkan gairah ranjang politik yang hambar. Senyum manis, bisikan cinta yang indah, tatapan penuh kasih, janji hidup bersama dalam suka dan duka kini semua hilang, dengan satu pertanyaan: Mau dibawa ke mana hubungan kita …

Konstituen mengalami kesepian melewati malam yang panjang, penuh kegalauan. Kekecewaan itu melahirkan sikap pilihan politik tanpa cinta dan rasa. Aku akan menjadi jablay politik, akan kuterima setiap bingkisan dan amplop dari siapa pun, yang penting hasrat politik kuterpuaskan dari pada aku harus menderita, sakit hati karena janji yang tak pasti. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku… Sakitnya tuh di sini janjimu itu palsu. Sikap saling tidak percaya tercermin juga dari kegundahan para politisi karena visi politik berubah menjadi transaksi politik.

Waktu sang kesatria datang masyarakat tak mau mendengar apa yang diucapkan, tapi lebih mengajukan pilihan-pilihan yang harus dipenuhi, masjid omeaneun, madrasah sumbangeun, majelis taklim banguneun , jalan aspaleun , duit bawaeun. Pokona mah riweuh we lah… dengan sebuah garansi dapat suara pada waktunya. Tetapi, ketika perhitungan dilakukan, seluruh bayangan itu sirna.

Katanya janjinya seribu suara, eeh … dapatnya seratus. Masih mending dapat seratus, kadang ada yang hanya dapat 10 suara, bahkan ada yang tidak mendapat suara sama sekali termasuk tim sukses dan saksinya pun tidak memilih saya. Asa ku tega-tega teuing, nyeri nyeri teuing moal bisa diubaran, kajeun tutumpuran paeh ge teu panasaran… (teganya… teganya… teganya…).

Efek buruk dari semua itu, tidak sedikit kesatria yang memilih untuk tidak mencintai konstituennya sepenuh hati, malah lebih memilih melakukan prostitusi politik, beli saja lima tahun sekali, andai kata gagal pun tidak sakit hati. Aduh aduh, nu milih dianggap jablay … (jarang dibelai, cukup lima tahun sekali).

*** Ini untuk para pemilih politik saatnya kita belajar dari Viking . Hidup penuh solidaritas, pantang menyerah, dan rela berkorban. Mencintai Persibnya sepenuh hati. Untuk para kesatria politik, belajarlah dari Persib dan Persipura, bertanding penuh sportivitas, tak ada kebencian, yang ada hanya tangis kegembiraan bagi sang pemenang, dan tangis kesedihan bagi yang kalah.

Selesai bertanding persaudaraan tetap terjaga. Betapa bahagianya, kalau menjadi pemimpin pendukungnya seperti Viking , bisa jadi berpolitik tanpa biaya. Setelah berkuasa, tinggal memenuhi seluruh janji dan sumpah setia pada pemilihnya dengan tidak berpindah ke lain hati.

Jadi Bobotoh dan Viking -nya adalah guru politik solidaritas kita, tapi yang tidak boleh itu Viking dan Bobotoh menjadi alat politik bagi kita karena akan mencederai sumpah kesatria seorang Viking yang berbunyi: Demi Persib aku rela untuk mati… Wilujeng kanggo Pak Umuh sareng sadaya bobotoh. Mugia Mang Ayi Beutik bagja di alam pangbalikan . (Sumber: Koran Sindo, 17 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta

Terusiknya Kedaulatan Kita

Oleh Asma Nadia

Hari Pahlawan baru saja berlalu, tetapi berita yang mengiringi peringatan para pahlawan pendahulu yang memperjuangkan kedaulatan justru berisi kenyataan yang mengusik rasa nasionalisme kedaulatan kita.

Satu kabar memilukan datang dari Desa Kinokot, Nunukan, Kalimantan Utara, di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Seluruh warga desa memilih pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Mereka memilih Malaysia karena merasa lebih diperhatikan Pemerintah Malaysia. Dari negeri jiran tersebut mereka mendapat gaji, fasilitas pendidikan, dan kebutuhan lain.

“Warga desa ini seluruhnya 100 persen memilih menjadi warga negara Malaysia,” kata Ramli, anggota DPRD yang mendapat laporan setelah mengunjungi kawasan perbatasan bersama kolega dari DPRD Nunukan. Risiko jangka panjang yang mengkhawatirkan adalah desa yang masuk wilayah Indonesia itu bisa diklaim sebagai bagian Malaysia karena berada di zona perbatasan dan penduduknya memilih menjadi warga negara Malaysia.

Bukankah Sipadan dan Ligitan hilang dari kedaulatan Indonesia dengan pertimbangan Malaysia dimenangkan karena sudah membangun infrastruktur lebih dahulu di sana? Lalu, apa tindakan kita? Selamatkan saudara-saudara di perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan perhatian, bukan dengan kekerasan.

Berita lain yang juga mengusik kedaulatan adalah tercatatnya warga negara Indonesia (WNI) dalam wajib militer Singapura. Ketika TNI dan Singapura mengadakan latihan bersama di Magelang, dua prajurit yang didaftarkan untuk ikut latihan adalah WNI. Mereka ternyata permanent resident di Singapura dan wajib harus ikut dalam wajib militer.

Sedangkan dari sisi hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 2006, WNI bisa kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden. Akibatnya, kedua WNI tersebut dideportasi kembali ke Singapura dan tidak ikut berpartisipasi dalam latihan bilateral.

Berita ketiga terkait pelanggaran kedaulatan negara yang cukup membuat kita miris. Sebuah pesawat asing melanggar wilayah udara Indonesia, melintas tanpa izin. Setelah dipaksa mendarat, pesawat tersebut didenda Rp 60 juta dan terbang kembali.

Apa yang memprihatinkan? Untuk mengejar pesawat tersebut, TNI AU harus menerbangkan dua jet Sukhoi yang sekali terbang, masing-masing pesawat memakan biaya operasional Rp 400 juta. Artinya, untuk force down (memaksa turun) saja biayanya mencapai Rp 800 juta, tapi pelanggar hukum hanya didenda Rp 60 juta. Padahal, hukum yang berlaku memungkinkan pesawat tersebut didenda sampai Rp 2 miliar.

Pesawat yang tidak memiliki flight approval, yang merupakan salah satu syarat terbang antarnegara, adalah milik pemerintahan Arab Saudi yang melintasi Indonesia menuju Australia guna mempersiapkan kunjungan raja Saudi ke Benua Kanguru tersebut.

Perizinan seperti ini seharusnya tidak memakan waktu lama karena persahabatan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin baik, tapi mengapa mereka tidak mengurus perizinan sejak awal? Mengapa juga denda yang dikenakan begitu kecil, mengingat negara pelanggar juga mempunyai sumber dana untuk membayarnya? Mengapa pula bangsa Indonesia yang harus menanggung biaya yang diakibatkan pelanggaran bangsa asing?

Semua berita di atas seharusnya menyentak seluruh rakyat untuk kembali kepada spirit perjuangan pada masa lalu demi mempertahankan kedaulatan. Hanya saja jika dulu mempertahankan kedaulatan dengan kekuatan militer, kini selain kekuatan militer, kita harus memperjuangkan kedaulatan dengan kekuatan ekonomi, kekuatan kesejahteraan, kekuatan persatuan, diplomasi, dan kekuatan apa pun yang kita miliki.

Jika Indonesia kuat dan sejahtera, tidak hanya bangsa sendiri yang bangga dan menghargai, bangsa lain pun akan ikut menghormati. (Sumber: Republika, 16 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Asma Nadia,

Reformasi Sistem Birokrasi di Era Jokowi

Oleh Tony Priyono

Jakarta – Reformasi sistem birokrasi merupakan salah satu agenda utama dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selama masa kampanye, salah satu kata kunci bagi rezim Jokowi adalah reformasi birokrasi. Jokowi mematok target 7% pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinannya. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur yang massif yang ditunjang oleh penguatan sumber daya manusia untuk mencapai impian itu. Namun yang jauh lebih mendasar sebetulnya adalah penguatan institusi birokrasi sebagai penyelenggara negara.

Dalam sebuah wawancara, Jokowi menerangkan makna dari reformasi birokrasi adalah bagaimana menggerakkan manajemen organisasi agar semuanya efektif dan bisa menguasai lapangan. Untuk menanggulangi masalah korupsi dalam birokrasi misalnya, Jokowi mengajukan reformasi birokrasi sebagai jawabannya. Saat itu ia merinci bahwa proses rekrutmen kaum birokrat merupakan unsur yang sangat penting yang akan menentukan pengurangan korupsi di Indonesia

Tantangan Reformasi Birokrasi

Birokrasi di Indonesia setidaknya masih melekat dengan dua permasalahan utama. Pertama, perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) yang masih kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Kedua, promosi jabatan dan eselon masih mengenal sistem setoran kepada atasan, seperti kepada kepala dari suatau institusi atau departemen, serta kepada kepala daerah.

Berdasarkan riset tentang kesulitan dan kegagalan reformasi birokrasi di negara-negara Asia, penyebab utamanya ialah disebabkan oleh budaya patronase yang sangat kuat. Patronase adalah semangat perkawanan di mana individu yang memiliki status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk melindungi dan memberi keuntungan bagi yang berkedudukan lebih rendah (client), sementara sang client pada gilirannya memberi dukungan dan bantuan termasuk pelayanan personal bagi sang patron.

Definisi ini menjelaskan bagaimana hubungan antar birokrat di Indonesia, di mana yang berposisi lebih tinggi ‘mengayomi’ yang lebih rendah, sementara pegawai rendah memberi pelayanan.

Open Recruitment dan Street-level Bureaucracy

Untuk menghadapi permasalahan klasik dalam birokrasi di Indonesia, maka diperlukan suatu terobosan birokrasi yang sangat berani oleh Jokowi. Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia telah melaksanakan rekrutmen terbuka (open recruitment) dengan sistem lelang jabatan. Hanya orang-orang berkualifikasi dan berintegritaslah yang diharapkan bisa mengisi suatu jabatan publik.

Dengan rekrutmen terbuka akan membuat pengisian jabatan tak lagi berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan kekerabatan, dan atau timbal balik politik. Pada level nasional, sebetulnya sistem open recruitment sudah menjadi satu dari 10 agenda reformasi nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahkan sudah merinci langkah demi langkah penerapan sistem lelang terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi.

Ketika rekrutmen terbuka sudah berjalan dengan baik, maka para birokrat inilah yang akan merupakan ujung tanduk pemerintah untuk melayani masyarakat. Mereka bukanlah birokrat yang hanya duduk di belakang meja, namun harus menjadi pegawai negeri yang turun ke lapangan dan memahami semua problematika masyarakat di wilayahnya.

Saat ini terjadi, maka konsep birokrasi level lapangan atau street-level bureaucracy bisa dijalankan. Konsep inilah yang sudah dicoba dijalankan di Jakarta, ketika para lurah dan camat menjadi ujung tombak penyelenggaraan negara. Merekalah yang sesungguhnya secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka pula yang mengetahui detil persoalan. Para pemimpin yang terpilih melalui proses politik tidak akan bisa berbuat banyak, jika birokrasi level lapangan ini tidak memiliki kualitas yang baik.

Proses yang Tidak Berhenti

Proses reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang tidak akan pernah berhenti. Hal ini karena akan selalu ada perubahan dan dinamisasi dalam pengelolaan negara, serta kompleksitas masalah yang terus berkembang. Dengan demikian, reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan yang harus dicanangkan dalam jangka waktu yang panjang.

Oleh karena itu proses reformasi birokrasi harus terus mendapat dukungan semua pihak. Semua stakeholder atau pemangku kepentingan harus terus terlibat di dalamnya. Baik pihak pemerintah, akademisi, LSM, media, politisi, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur-unsur masyarakat lainnya harus tetap menjaga semangat perjuangan untuk mewujudkan birokrat Indonesia yang professional, transparan, efektif, dan bertanggung jawab. (Sumber: detikNews.Com, 17 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Tony Priyono, peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Jakarta.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,486,157 hits
November 2014
S S R K J S M
« Okt    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.