Menu Terbaru Kamis 2 Oktober 2014

Marwan Mas
Hak Politik Koruptor
artikel dosen

Arya Budi
Menteri “Profesional” Partai?
artikel pengamat

Dinna Wisnu
Negosiasi Rendah Karbon
artikel pengamat

Bashori Muchsin
Predator Demokrasi
artikel pengamat

Marwan Mas
Politik Kosmetik SBY
artikel dosen

M Alfan Alfian
Perkembangan Politik Kita
artikel pengamat

Handi Sapta Mukti
MEA 2015: Tinggalkan Zona Nyaman, Lakukan Inovasi!
artikel pengamat

Amzulian Rifai
Pilkada Seragam di Negeri Beragam
artikel dosen

Moh Yamin
Pengkhianatan Suara Rakyat
artikel pengamat

Sugiyono Madelan
Memilih Keputusan Politik
artikel pengamat

Ahmad Erani Yustika
Narasi Domestik dan Relasi Global
artikel pengamat

Reza Indragiri Amriel
Pembebasan Bersyarat: Keliru Asal, Meleset Tujuan
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Mulia Kok Korup
artikel pengamat

Yugi Prayantora
“Roadmap” Pembangunan Kelautan dan Perikanan
artikel pengamat

M Riza Damanik
Prioritas Poros Maritim
artikel pengamat

Arie Sujito
Ekstra Parlemen Melawan Koalisi Neo Orba
artikel pengamat

Ardi Winangun
Simalakama Partai Demokrat
artikel pengamat

L Tri Setyawant R
RUU Kelautan, Masih Prematur?
artikel dosen

Serta 10215 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

Saipuddin ZahriGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr Saipuddin Zahri SH MH dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang meraih Doktor Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Rabu 20 Agustus 2014. Judul disertasinya adalah Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Politik Kosmetik SBY

Oleh Marwan Mas

Marwan MasPembuat UUD memberi kewenangan kepada pembuat UU menentukan mekanisme pilkada.
Begitu entengnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat “merasa kecewa” atas putusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) di DPRD. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di The Willard Hotel Washington DC, Amerika Serikat, sesaat setelah voting DPR, Kamis (25/9) dini hari waktu Indonesia.

SBY menegaskan kekecewaan itu lantaran usulan Fraksi Demokrat di DPR terkait sepuluh opsi tidak diakomodasi fraksi lain. Fraksi Demokrat memaksakan agar sepuluh opsi perbaikan pilkada langsung dijadikan opsi ketiga untuk dipilih dalam voting, selain opsi pertama pilkada langsung dan opsi kedua pilkada di DPRD. Belakangan terungkap bahwa walk-out-nya Fraksi Demokrat dari ruang sidang paripurna DPR agar tidak ikut voting, karena Ketua Fraksi Demokrat mendapat SMS dari SBY.

Akhirnya, DPR memutuskan pilkada dilakukan anggota DPRD. Itu karena suara yang mendukung dari Koalisi Merah Putih (KMP) jauh di atas suara yang mendukung pilkada langsung. Hengkangnya Fraksi Demokrat dari ruang rapat menyebabkan suara pendukung pilkada langsung kalah. Kekecewaan SBY tak lebih dari sekadar “politik kosmetik”. Seolah-olah ia sedih, tetapi sebetulnya memang tidak ingin lagi pilkada diberikan pada rakyat.

Memang cukup aneh keinginan Partai Demokrat. Sebab melihat ke belakang, sebetulnya RUU Pilkada yang diajukan pemerintah (presiden) mendesain agar pilkada dilakukan DPRD, bukan pemilihan langsung. Secara logika, semua anggota Fraksi Demokrat tentu mengetahui dan memahami usulan itu.

Kesan Pemaksaan

Sepuluh opsi (syarat) yang diajukan Fraksi Demokrat sebagai “harga mati” yang harus masuk dalam RUU Pilkada setidaknya bisa diartikan dalam dua aspek. Pertama, dijadikan sebagai senjata yang terkesan dipaksakan. Fraksi Demokrat memilih pilkada langsung berdasarkan keinginan rakyat. Dianggapnya pilkada langsung selama ini banyak kelemahannya sehingga kesepuluh opsi sebagai jalan keluar yang mesti diikuti.

Dalam RUU Pilkada langsung sebetulnya delapan dari sepuluh opsi sudah terakomodasi. Bahkan juga sebagian sudah ada dalam draf RUU Pilkada di DPRD yang didukung partai yang tergabung dalam KMP. Hal ini, misalnya, opsi pertama: harus ada uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah.

Ini sudah ada dalam Pasal 36 RUU Pilkada Langsung bahwa dalam tahap pencalonan, KPUD membentuk tim panel yang terdiri atas lima orang, yaitu dua akademikus, dua tokoh masyarakat, dan satu anggota KPUD untuk melakukan uji publik kompetensi dan integritas para calon.

Begitu pula opsi kedua, yaitu harus ada efisiensi biaya pilkada. Ini juga sudah diatur dalam Pasal 189 RUU Pilkada Langsung, bahwa untuk mengefisiensi biaya akan dilakukan pilkada serentak dimulai pada 2015. Hanya dua opsi Fraksi Demokrat yang tidak diakomodasi, yaitu opsi kedelapan: larangan pencopotan aparat birokrasi setelah pilkada.

Opsi ini tidak diatur dalam RUU karena tidak masuk dalam tahapan pilkada. Opsi lain yang belum diakomodasi adalah opisi kesepuluh, yaitu pencegahan kekerasan dan pembebanan tanggung jawab bagi calon atas kepatuhan pendukungnya.

Kedua, sepertinya Fraksi Demokrat hanya ingin mencari sensasi politik seolah-olah mendukung pilkada langsung, tetapi sebetulnya mendukung pilkada di DPRD. Indikasi ini terlihat dari aksi walk-out menjelang voting. Sebab kalau hanya dua opsi yang belum masuk dalam RUU, tidak mesti lari dari pertarungan kalau memang betul-betul mendukung pilkada langsung.

Seharusnya bisa bersepakat dengan pendukung pilkada langsung lainnya (PDI-P, PKB, dan Hanura), bahwa yang penting memenangkan dulu voting untuk pilkada langsung. Sementara itu, opsi yang belum terpenuhi bisa diatur melalui peraturan pelaksanaan. Wajar jika ada tudingan kalau SBY justru membunuh demokrasi dengan mengebiri hak rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya di daerah.

Konstitusionalitas

Silang pendapat yang cukup panas sebetulnya memiliki dasar dan argumentasi yang sama kuat dan rasional. Bagi yang kontra pilkada di DPRD dianggap merampas kedaulatan rakyat seperti dimaksud Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Pilkada di DPRD dinilai mengkhianati amanat reformasi, menjauhkan rakyat dari calon pemimpinnya, dan semakin memperkuat politik oligarki di daerah. Padahal, makna Pasal 1 Ayat (2) UUD, kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, memilih persiden/wakil presiden dan kepala daerah harus sesuai ketentuan yang diatur dalam UUD.

Anggota DPR dipilih melalui pemilu yang diatur pada Pasal 19 Ayat (1), DPD pada Pasal 22 C Ayat (1), dan DPRD pada Pasal 18 Ayat (3) UUD, kemudian diperkuat dalam Pasal 22 E Ayat (2) UUD. Presiden/wakil presiden dipilih langsung rakyat (Pasal 6A Ayat 1 UUD), sedangkan kepala daerah mengacu pada Pasal 18 Ayat (4) UUD yaitu dilakukan “secara demokratis”. Makna konstitusionalitas dipilih “secara demokratis” ialah dipilih melalui perwakilan di DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat.

Sekiranya pembuat UUD bermaksud kepala daerah harus dipilih langsung rakyat, tentu akan diatur secara tegas dalam UUD seperti pemilihan presiden. Artinya, pembuat UUD memberi kewenangan kepada pembuat UU untuk menentukan mekanisme pilkada sesuai kondisi ketatanegaraan dan realitas masyarakat di daerah. Hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Konstitusi dari berbagai putusannya.

Secara konstitusionalitas, pilkada “secara demokratis” selain dimaknai dipilih lewat perwakilan dan dipilih langsung, juga melalui penetapan DPRD seperti pemilihan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan wali kota di Jakarta. Bahkan, pilkada bisa juga didesain secara progresif, yaitu secara aklamasi rakyat menyetujui satu calon. Mekanisme pemilihan seperti itu tidak berarti mendistorsi substansi “dipilih secara demokratis”.

Namun, perbedaan pilihan harus disikapi bijak. Keputusan DPR juga layak dihargai sebagai pembelajaran menuju kedewasaan berdemokrasi. Argumentasi kedua kubu sama-sama konstitusional, apalagi “demokrasi hanyalah alat” bukan tujuan. Jika dianggap demokrasi langsung lebih banyak mudaratnya, kemudian DPR memilih pilkada melalui DPRD, tidak berarti negeri ini melangkah mundur dan mengabaikan kedaulatan rakyat.

Jika ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar karena diambil alih DPRD, boleh melakukan uji materi ke MK. Biar MK yang menafsirkan dan menetapkan konstitusionalitasnya. Namun yang penting, tidak saling menafikan pandangan yang sesungguhnya sama-sama konstitusional. (Sumber: Sinar Harapan, 1 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa 45, Makassar.

“Roadmap” Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Oleh Yugi Prayantora

Diperlukan kerja sama yang baik antarseluruh komponen kelautan dan per
Pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan akan memasuki nuansa baru. Ini karena pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-JK memiliki visi yang kuat dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.

Hal ini tercermin dari naskah visi-misi pasangan Jokowi-JK saat kampanye dan debat pasangan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hal tersebut, Kadin yang selama ini telah berperan aktif dalam pembangunan kelautan dan perikanan nasional, merasa perlu untuk memberikan masukan kepada pasangan Jokowi-JK, terkait arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang telah beberapa kali dilakukan Kadin, ada beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pasangan Jokowi-JK, dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim (Indonesia sebagai poros maritim dunia); kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan juga perikanan, perikanan sebagai sumber pangan dan devisi negara, pentingnya inovasi teknologi budidaya ikan, kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan, kelestarian ekosistem dan sumber daya kelautan, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tingginya aktivitas ilegal di laut indonesia, konektivitas antarpulau di indonesia, revitalisasi industri galangan kapal nasional, sertar evitalisasi pelayaran rakyat dan kepelabuhanan.

Berdasarkan roadmap pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019 yang telah disusun Kadin, strategi yang dapat dilakukan untuk menjawab isu dan permasalahan tersebut adalah; pertama, penguatan peran masyarakat (dunia usaha dan masyarakat) dan negara dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

Kedua, penguatan sumber daya, logistik, transportasi laut, dan teknologi terhadap semua subsistem kelautan dan perikanan. Ketiga, penguatan regulasi, koordinasi, dan eksekusi pembangunan kelautan dan perikanan untuk menunjang daya saing pelaku usaha perikanan dan kelautan Indonesia menghadapi pasar bebas.

Sasaran yang perlu dicapai dalam periode 2015-2019 adalah; pertama, pertumbuhan PDB perikanan 7 persen per tahun. Berdasarkan Data Pendapatan Domestik Bruto Harga Konstan 2000, terlihat pada periode 2005-2013, pertumbuhan ekonomi perikanan dalam periode 2005-2013 berkisar antara 5,07-6,96 persen.

Berdasarkan data Nota Keuangan dan APBN 2014, terlihat pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2004-2008 rata-rata tumbuh 5,9 persen per tahun. Dengan demikian, terlihat sektor perikanan memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan hal itulah, Kadin memandang pertumbuhan ekonomi perikanan dalam periode 2015-2019 dapat mencapai di atas 7 persen per tahun.

Kedua, peningkatan produksi perikanan budidaya di laut dan perairan umum 24 persen pada 2019. Dalam periode 2000-2012 pertumbuhan produksi perikanan mencapai 9,34 persen per tahun. Dalam periode tersebut, pertumbuhan perikanan budi daya tercatat mencapai 20,59 persen per tahun, dan perikanan tangkap hanya mencapai 2,93 persen per tahun.

Total produksi perikanan pada 2000 mencapai 5,12 juta ton, terdiri atas 4,12 juta ton perikanan tangkap dan 882,99 ton perikanan budi daya. Namun, pada 2012 produksi perikanan meningkat tajam menjadi 15,42 juta ton per tahun, yang terdiri atas 5,822 juta ton produksi perikanan tangkap dan 9,60 juta ton produksi perikanan budi daya.

Ketiga, produksi perikanan tangkap 3 persen per tahun. Produksi perikanan tangkap dalam periode 2015-2019 belum dapat dikembangkan lebh jauh lagi. Hal ini karena produksi ikan tangkap sejak 2010 (5,4 juta ton per tahun) sudah berada di atas jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), yaitu 5,22 juta ton per tahun. Hal ini sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keempat, Produksi rumput laut 42 persen pada 2019. Rumput laut merupakan produksi unggulan perikanan budi daya. Kontribusi produksi rumput laut terhadap total produksi periknan budi daya pada 2012 mencapai 67,87 persen, yang terdiri atas jenis Eucheuma (59,78 persen) dan Gracilaria (8,09 persen). Berdasarkan hal tersebut, komoditas rumput laut sangat potensial untuk terus dikembangkan.

Kelima, peningkatan produksi ikan budi daya hias 16 persen per tahun. Produksi ikan hias Indonesia selama 2009-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata 16,85 persen per tahun. Produksi ikan hias pada 2009 mencapai 566,34 juta ekor dan pada 2013 meningkat tajam menjadi 1,04 miliar ekor. Peningkatan produksi ikan hias tersebut hendaknya terus dijaga dan lebih dioptimalkan guna mendukung peningkatan perdagangan ikan hias Indonesia.

Keenam, pengembangan dan pembinaan promosi dan kerja sama hasil perikanan dalam negeri. Ketujuh, Pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk kegiatan ekonomi, seperti wisata bahari. Kedelapan, Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (persen). Kesembilan, Wilayah distribusi bahan bakar minyak untuk nelayan dan pembudi daya ikan (persen).

Kesepuluh, Wilayah perairan Indonesia bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya (persen). Kesebelas, peningkatan kawasan konservasi laut nasional. Kedua belas, peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Ketiga belas, peningkatan IPTEK kelautan dan perikanan dan diseminasi teknologi. Keempat belas, peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Sebagai upaya mempercepat implementasi pembangunan kelautan dan perikanan, pemerintah perlu membentuk Menko Kelautan.

Kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Menko Kelautan adalah: (1) Kementerian Maritim dan Logistik Laut; (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (3) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral; (4) Kementerian Pariwisata Bahari dan Ekonomi Kreatif; (5) Sea and Coast Guard atau Bakorkamla.

Alhasil, pembangunan kelautan dan perikanan periode 2015-2019 akan tercapai baik bila dipimpin pemimpin yang memiliki visi maritim kuat, seperti pasangan Jokowi-JK. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antarseluruh komponen kelautan dan perikanan. (Sumber: Sinar Harapan, 29 September 2014).

Tentang penulis:
Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin.

Negosiasi Rendah Karbon

Oleh Dinna Wisnu

Dinna WisnuAdu kuat kepentingan antara satu koalisi melawan koalisi lain bukanlah monopoli kehidupan politik di negara kita. Adu kuat kepentingan satu negara terhadap negara lain atau satu kelompok kelas tertentu dengan kelas lain adalah bagian dari sejarah pera-daban manusia.

Kita dapat melihat ketika para pihak yang saling bertarung kepentingan mencapai kata kesepakatan untuk mencapai sebuah perdamaian, ada halhal positif yang dihasilkan, termasuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya apabila para pihak yang bertikai tidak menemukan jalanuntukmenghentikanperselisihan melalui rumusan kesepakatan, sudah pasti kehancuran ada di depan mata; bukan hanya bagi pihak yang dikalahkan, tetapi pihak yang menang juga akan merasakan kerugiannya.

Fakta itu dapat kita lihat dalam krisis iklim yang terjadi saat ini. Negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat (AS) dan China tidak mau menunjukkan komitmen mereka untuk menurunkan emisi karbon. Mereka khawatir komitmen itu akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Sikap negara industri tersebut menjadi alasan bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak mereka dan tidak peduli dengan nasib bumi.

Menurut The Washington Times , tingkat emisi karbon dari bahan bakar berbasis fosil justru meningkat 2,4% dibandingkan tahun 2013. Program Lingkungan Hidup PBB mengungkap kalaupun seluruh negara memenuhi target janji penurunan emisi gas rumah kaca, suhu bumi telanjur akan naik lebih dari 2 derajat Celsius karena pola hidup modern saat ini. Lomba untuk saling menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara di dunia mempercepat emisi karbon.

Karena setiap negara mendorong pola hidup konsumtif agar produksi barang-barang dapat diserap pasar. Oleh sebab itu, wajar bila kelebihan pembuangan gas karbon dioksida akan mencapai 8-12 gigaton! Negara-negara berkembang yang masih memiliki hutan basah juga tidak mau ketinggalan. Mereka melakukan revolusi industri dengan jalan membuka industri-industri perkebunan atau industri kayu yang mengakibatkan penggundulan hutan yang menjadi terkendali.

Protes negara-negara maju tidak diindahkan karena mereka juga melakukan hal yang sama 100 tahun yang lalu. Efeknya akan sangat buruk bagi anak cucu. Misalnya mengenai keanekaragaman hayati, khususnya hewan liar. Setengah dari binatang liar di dunia telah musnah dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, misalnya jumlah singa menurun 90%. Sementara itu populasi harimau menurun 97% dalam kurun waktu 100 tahun dan gajah menghilang 60% sejak 2002.

Demikian kutipan dari The Living Planet Report 2014 yang dirilis oleh World Wildlife Fund dan Komunitas Zoologi London. Artinya, tidak mustahil anak cucu kita sekadar membaca sejarah tentang hewan-hewan liar bila para orang tuanya tak berbuat sesuatu pun. Dari segi diplomasi, mekanisme dialog antarperwakilan negara sudah tersedia. Kese-pakatan atas dasar pikiran dan akal sehat telah dirumuskan sejak UNFCCC (Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB) diterapkan pada 21 Maret 1994.

Saat ini keanggotaan negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim telah mencapai 195 negara; jadi hampir semua negara. Skemanya cukup lengkap meliputi Kyoto Protokol sebagai dasar yang mengikat anggotanya dalam menentukan target penurunan emisi dan Kesepakatan Marrakesh 2001 yang memuat aturan detail implementasi protokol. Kesepakatan juga menoleransi penerapan mengingat kondisi politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda dari setiap negara.

Pada Desember 2012 di Doha, Kyoto Protokol diamendemen. Intinya diizinkan adanya kelonggaran pelaksanaan komitmen bagi negara maju. Ada mekanisme pelaporan rutin tentang kemajuan penerapan komitmen. Bagi negara berkembang, disediakan skema dana bantuan (hibah maupun pinjaman) untuk kegiatan menekan perubahan iklim. Sejumlah negara maju juga sepakat atas berbagi teknologi untuk mendukung kegiatan tersebut. Mengenai penerapan komitmen, disediakan pula tunjangan dan panduan teknis.

Komitmen negara anggota akan dibahas lagi dalam Konferensi Ke-20 UNFCCC 2014 di Lima, Peru, pada 1-12 Desember 2014. Dibandingkan 20 tahun lalu, bukti-bukti terjadinya perubahan iklim dan bahayanya bagi umat manusia maupun keanekaragaman hayati sudah makin nyata. Permasalahannya adalah menjadikan bukti tersebut sebagai basis untuk bergerak bersama secara serentak dalam skala besar dan konsisten untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru.

Sampai saat ini selain masih ada pertentangan tentang siapa yang harus lebih dahulu mulai menerapkan komitmen, ada masalah juga mengenai kemauan pemerintah maupun kalangan swasta untuk mengubah kebiasaan. Ibaratnya begini: jika orang lain belum mengubah gaya hidup dan kebiasaannya dan saya serta perusahaan atau negara saya harus berubah terlebih dahulu, rugi dong. Itu sebabnya para diplomat mengalami kebuntuan dalam negosiasi karena pada akhirnya kesepakatan yang mereka buat harus diterapkan di dalam negeri.

Di tingkat bisnis, mengubah pola hidup memang bukan hal mudah. Yang biasa menggunakan mesin berbahan bakar bensin harus berinvestasi dulu menciptakan mesin baru tanpa bensin supaya lebih ramah lingkungan. Kalau harus menunggu satu per satu perusahaan bergerak, efeknya tidak akan signifikan dalam kurun waktu yang diinginkan. Jika diwajibkan pemerintah, misalnya lewat pajak karbon, seluruh sistem pajak mengenai penggunaan energi di segala sektor usaha dan skala usaha juga perlu diubah.

Katakanlah parlemennya kooperatif mendukung pihak eksekutif, maka inventarisasi perubahan aturan pun harus lengkap. Efeknya pasti langsung terasa sampai ke konsumen dan dianggap memberatkan. Itu sebabnya di Australia, misalnya, pajak karbon yang diterapkan tahun 2012 akhirnya dicabut pada 2014. Apakah Indonesia akan terbawa mengikuti arus penolakan tersebut?

Kalau semua negara berkeras hati, Indonesia juga akan merasakan ruginya. Kalau kita sekadar ikut-ikutan mengadopsi bentuk disinsentif yang diterapkan di negara lain demi memenuhi komitmen internasional, saya hampir yakin, pasti penolakannya keras. Tapi kalau kita bangun gerakannya sebagai upaya memurahkan biaya hidup dan membangun harmoni dengan alam, seharusnya lebih bisa diterima khalayak.

Misalnya saja sejumlah gerakan hemat listrik, hemat kertas, hemat AC, dan mengurangi konsumsi BBM dimasyarakatkan dengan lebih luas. Bisa dimulai dari seluruh pegawai pemerintah dan keluarganya, sekolah- sekolah, pusat rekreasi, dan kawasan industri. Ketentuan pembuatan taman di kompleks perumahan ditegakkan dan tiap izin membangun wajib dicek kepatuhannya untuk menyediakan lahan untuk taman rumah.

Gerakan-gerakan macam itu akan sangat membantu para diplomat yang bernegosiasi dalam sidang perubahan iklim. Jangan lupa, negosiasi perubahan iklim ini menggunakan kerangka kerja skala jangka panjang.

Jadi selain stamina Indonesia dalam negosiasi harus prima, masyarakatnya perlu lebih ”tahan banting” menghadapi tuntutan perubahan pola hidup demi alam yang lebih bersahabat. (Sumber: Koran Sindo, 1 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Dinna Wisnu, PhD Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina @dinnawisnu

Pembebasan Bersyarat: Keliru Asal, Meleset Tujuan

Oleh Reza Indragiri Amriel

Reza Indragiri AmrielKekesalan naik ke ubunubun saban kali menyimak warta tentang betapa ringannya ganjaran hukum bagi pelaku korupsi.

Yang mutakhir adalah pembebasan bersyarat bagi sejumlah koruptor, walau telah melakukan kejahatan dahsyat, hanya “diinapkan” untuk periode waktu singkat di dalam penjara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia punya pembelaan diri atas kebijakan tersebut. Menurut seorang pejabat teras di kementerian itu, pembebasan bersyarat diatur dalam UU No 12/1995 tentang Permasyarakatan.

Ia menambahkan, pembebasan bersyarat hendaknya dilihat sebagai langkah penegakan hukum sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum. Kendati bisa diterima nalar, pernyataan sedemikian rupa mengindikasikan bobot filosofis penghukuman yang dianut rezim Kemenkumham saat ini. Perspektif kriminologi masih kental mewarnai corak berpikir kementerian atau setidaknya pejabat tersebut yang ditandai oleh dominannya pertimbangan terhadap kondisi dan hak pelaku kejahatan.

Tilikan viktimologi masih dangkal, empati terhadap korban pun demikian, sebagaimana tampak pada nihilnya pernyataan berisikan kepedulian terhadap para korban (masyarakat Indonesia!) yang telah digagahi para penjahat korupsi. Secara umum dikenal lima jenis doktrin atau filosofi penghukuman yang mendasari pemberian perlakuan terhadap para pelaku kejahatan. Mari kita cermati satu per satu untuk menakar jika ada filosofi di balik pembebasan bersyarat bagi para narapidana korupsi.

Apakah filosofi restorasi? Tentu tidak tepat menyikapi kasus dan pelaku korupsi dengan filosofi tersebut. Pembebasan bersyarat baru dapat dipandang sebagai perlakuan dengan latar filosofi restorasi apabila kelak pelaku berkesempatan berhadap-hadapan secara langsung dengan korbannya. Dengan pertemuan sedemikian rupa, tata kehidupan personal dan sosial yang sudah kadung dirusak koruptor dapat dibenahi kembali.

Di situ pelaku mengutarakan penyesalan dan permintaan maaf, sementara korban boleh memberikan pemaafan dan menuntut ganti rugi langsung dari pelaku. Kondisi semacam itu tidak berlaku dalam kejahatan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, bukan serangan terhadap orang per orang atau kelompok per kelompok. Korupsi merupakan kejahatan besar yang mengoyak seluruh dimensi kehidupan suatu bangsa.

Mungkinkah pembebasan bersyarat dilakukan dengan rehabilitasi sebagai basis filosofisnya? Pun tidak bisa diterima. Faktanya, selain mengirim para narapidana korupsi ke penjara khusus koruptor (misal: Sukamiskin), pemenjaraan tidak disertai dengan program-program yang bersifat merehabilitasi. Dengan kata lain, di dalam penjara penjahat korupsi memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dengan penjahatpenjahat selain tindak korupsi.

Penjara khusus bagi narapidana korupsi tak pelak seperti menjadi hotel prodeo bintang empat karena para penghuninya tidak dicampur dengan pelaku kriminalitas jenis lain. Penghukuman dengan doktrin rehabilitasi diselenggarakan sebagai suatu program yang menyasar kebutuhan kriminogenik (criminogenic needs) di balik perilaku jahat. Jika kebutuhan itu berhasil dikelola secara positif yakni melalui program rehabilitasi, diasumsikan bahwa individu tidak akan lagi mengulangi perilaku jahatnya.

Sebaliknya, apabila dorongandorongan untuk berbuat korupsi ternyata tidak dimodifikasi selama pelaku berada di balik jeruji besi dan itu berarti bahwa penjara telah gagal difungsikan sebagai lingkungan untuk proses belajar ulang, dipastikan bahwa pelaku akan melakukan perbuatan korupsinya setelah mengakhiri masa pemenjaraan. Kalau bukan restorasi dan rehabilitasi, seberapa mungkin pembebasan bersyarat ditegakkan di atas filosofi pembatasan kapasitas (incapacitation) pelaku?

Para pengusung penghukuman dengan filosofi ini memandang bahwa pelaku kriminalitas harus dibatasi mobilitasnya. Aksesnya terhadap sumber daya kejahatan juga harus ditutup. Pemenjaraan menjadi pilihan jenis hukuman. Filosofi ini tak mengena untuk kejahatan jenis korupsi. Apa pasal? Mobilitas dan kapasitas fisik bukan unsur vital bagi penjahat korupsi. Koruptor bekerja dengan teknologi, mengelabui sistem, memanipulasi aturan, dan kerap kali mengajak kongkalikong aparat penegak hukum.

Untuk menggangsir uang negara, koruptor tidak harus berhadapan secara frontal dengan pihak yang ia viktimisasi. Berbeda dengan bromocorah konvensional semisal pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan lainnya. Dengan modus kejahatan yang tidak mengandalkan gerak dan kapasitas fisik, incapacitation kehilangan relevansinya jika diterapkan bagi koruptor. Jadi tidak hanya pembebasan bersyarat bertolak belakang total dengan incapacitation, doktrin ini juga akan bisa diaplikasikan secara tepat guna hanya apabila kapasitas tidak dibatasi dalam pengertian fisik.

Berikutnya adalah filosofi penangkalan. Hukuman bagi pelaku tindak kejahatan korupsi dinilai menimbulkan efek tangkal jika pelaku tidak mau lagi mengulangi perbuatan kriminalnya dan pihak lain tidak mau meniru perilaku serupa. Berbasis pada hukum sebabakibat, filosofi penangkalan menuntut ada pertimbangan dijatuhkan jenis perlakuan (hukuman) yang tepat agar koruptor tidak melakukan korupsi kembali.

Juga agar warga masyarakat tidak terinspirasi untuk menampilkan kelakuan kotor bak hewan pengerat itu. Doktrin penangkalan berjalan efektif ketika negara juga telah membangun sistem pemantauan gerak narapidana korupsi pascapemenjaraan. Tanpa sistem pemantauan itu, pembebasan bersyarat tak lebih dari pembebasan musang ke kandang itik. Sampai kapan pun dipuasakan dengan cara apa pun, tidak akan pernah musang menjadi vegetarian.

Filosofi kelima adalah balas dendam. Dinilai sebagai doktrin paling purba, hukuman bagi bandit harus menyakitkan. Pelaku kejahatan harus dibikin menderita. Mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa. Semakin berat tipe kejahatan si pelaku, semakin brutal pula hukuman yang ditimpakan kepadanya. Apakah pelaku jera atau kelak mengulangi perbuatannya, tidak terlalu dipusingkan. Apakah kerugian korban dapat dipulihkan, itu isu nomor sekian. Apakah orang lain mendapat pembelajaran dari kesakitan pelaku, bukan tujuan yang ingin direalisasikan.

Pokoknya, tak lain, kriminal harus diempas ke jurang rasa pedih dan sedih. Kematian penjahat juga dianggap sah-sah saja. Pembebasan bersyarat, lagi-lagi, berlawanan seratus delapan puluh derajat dengan filosofi balas dendam. Lima doktrin penghukuman telah diuraikan. Pembebasan bersyarat sebagai “langkah penegakan hukum”, di mata saya, sungguh-sungguh tidak berkesesuaian dengan doktrin mana pun.

Bahkan kontras dengan serbaneka rasionalisasi di balik pembebasan bersyarat, melihat situasi penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan korupsi saat ini, penjatuhan sanksi sekeji mungkin bagi pelaku kejahatan luar biasa itu saya yakin sebagai pilihan realistis yang sangat dinanti-nanti bukan hanya oleh saya. Allahu a’lam . (Sumber: Koran Sindo, 29 September 2014).

Tentang penulis:
Reza Indragiri Amriel, Pakar Psikologi Forensik, Alumnus The University of Melbourne , Anggota World Society of Victimology

Ekstra Parlemen Melawan Koalisi Neo Orba

Oleh Arie Sujito

Arie SujitoJakarta – Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal di Indonesia.

Situasi ini kian mencemaskan, karena mengancam kelangsungan demokrasi dan sistem politik Indonesia pada umumnya. UU Pilkada itu jelas secara substansi menggeser arah politik, dari corak popular demokrasi ke pola perwakilan elitis untuk urusan pemilihan kepala daerah. Hak konstitusional warga negara untuk secara langsung memilih pemimpinnya yakni Bupati, Wali Kota dan Gubernur dirampas, diambilalih ke tangan segelintir anggota DPRD yang berlindung dibalik elitis prosedural.

Kenyataan ini sungguh ironis. Di saat lembawa perwakilan politik seperti DPR dan DPRD yang jelas-jelas mengalami krisis kepercayaan (distrust) oleh publik yang ditandai oleh ‘sinisme masyarakat”’serta cemoohan yang kerap muncul di media sosial, justru melalui UU Pilkada itu kewenangan mereka ditambah dalam porsi besar, merekalah yang berhak secara formal menentukan pemimpin.

Pencaplokan kewenangan kuasa rakyat oleh parlemen merupakan kemunduran demokrasi, yang tidak lain mencerminkan corak politik bergaya orde baru.

Neo orbaisme

Sebagaimana kita tahu, sepanjang pemerintah orde baru, model politik korporatik otoriter menempatkan DPRD sebagai lembaga yang berperan menentukan kepala daerah. Suara rakyat dipangkas masuk dalam perangkap DPRD, pemilihan kepala daerah pada saat itu hanya menjadi arena transaksional, tertutup. Pada saat itu Golkar sebagai partai orba mengatur keputusan apapun, dengan cara liciknya, lalu diikuti kekuatan penggembira yakni anggota parlemen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kepala daerah terpilih saat itu hanya mengabdi pada kepentingan para anggota parlemen, dimana risikonya mereka secara berjamaah mengkorup uang APBD sebagai konsekuensi transaksi itu. Tidak ada kepala daerah yang baik dan berhasil, karena lahir dari proses yang tertutup dan penuh rekayasa sehingga menyuburkan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
Hingga titik ini tidak ada persoalan. Andaipun nantinya Presiden enggan untuk mengesahkan RUU Pilkada dengan cara tidak membubuhkan tanda tangan, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, dalam waktu 30 hari setelah persetujuan, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hal ini sangat jelas.

Reaksi SBY

Masalah muncul ketika dalam jumpa pers di Hotel Willard Intercontinental, Washington, DC, Sabtu (27/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat, SBY menegaskan dirinya sangat berat untuk menandatangani UU Pilkada. “Saya serius berat untuk menandatangani UU ini, karena dari awal opsi saya pilkada langsung dengan perbaikan,” kata SBY sebagaimana dikutip detik.com. SBY juga marah dengan sikap walk out Fraksi Demokrat dan memerintahkan mengusut dalangnya. Terlebih walk out itu dilakukan setelah PDIP menerima opsi Demokrat.

Berdasarkan pernyataan kecewa dan marahnya SBY, muncul pertanyaan spekulatif, apakah Presiden tidak di-update perkembangan terakhir? Apakah ada penelikungan terhadap SBY, baik oleh Fraksi Demokrat maupun Mendagri? Analisis ini sah-sah saja diungkapkan, selain pendapat yang saat ini sangat deras berkembang bahwa dalang dari semua ini adalah Presiden SBY sendiri. Tidak heran kalimat di media-media sosial seperti shame on you dan shamed by you (SBY) menjadi trending topic.

Sangat jelas, seandainya SBY memang tetap ingin pilkada langsung, ia tinggal perintahkan Mendagri Gamawan Fauzi bertahan dengan opsi itu dan tidak menyetujui bila opsi dipilih oleh DPRD yang menang. Kepada Fraksi Demokrat, ia juga bisa memerintahkan untuk bahu-membahu dengan fraksi lain yang juga memilih opsi pilkada langsung. Perintah kepada Mendagri menjadi kartu truf SBY bila opsi dipilih langsung kalah dalam voting.

Kapuspen Kemendagri Dody Riatmadji menyatakan tidak ada arahan tertentu kepada Mendagri. Kehadiran Mendagri yang mewakili Presiden SBY saat itu bersikap menyesuaikan dengan fraksi-fraksi di DPR. Artinya, apa pun yang diputuskan DPR, Presiden akan ikut saja. Hingga titik ini jelas ada paradoks besar karena pasca-paripurna DPR, SBY menyatakan berat menandatangani RUU Pilkada karena dia tetap ingin pilkada langsung.

Hingga titik ini saya ingin menyudahi analisis dengan menyalahkan SBY sepenuhnya akan hilangnya hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. SBY tidak hanya tidak tegas, tapi juga tidak jelas, sehingga Mendagri dan Fraksi Demokrat terkesan dibiarkan mengambil keputusan sendiri. SBY tidak mau bertarung untuk mempertahankan warisan demokrasi pilkada langsung dalam sembilan tahun terakhir.

Penelikungan

Namun, analisis ‘penelikungan’ tetap menarik untuk dikemukakan sebagai alternatif. Dari sisi Mendagri, ‘godaan’ untuk berpilkada melalui DPRD justru datang dari pemerintah sendiri. Awalnya, pemerintah mendorong gubernur dipilih oleh DPRD dan bupati/walikota dipilih langsung, tetapi kemudian menjadi sebaliknya, yaitu hanya gubernur yang dipilih langsung, sedangkan bupati/walikota dipilih oleh DPRD. Jajaran Kemendagri termasuk yang paling getol mendorong pilkada oleh DPRD. Bahkan, disebutkan Gamawan Fauzi membuat disertasi yang mengaitkan banyaknya kepala derah yang tersangkut korupsi dengan pilkada langsung.
Peristiwa semacam itu cerita buruk masa lalu yang kemudian dikoreksi melalui gerakan reformasi 1998. Melalui reformasi dijadikan titik tolak bagi kelangsungan demokratisasi, diantaranya dalam hal pemilihan kepala daerah. Maka dari itu, sejak terbit UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilukada menggunakan sistem pemilihan oleh rakyat secara langsung tanpa diwakilkan oleh DPRD.

Sepanjang 10 tahun berlangsung dinamis, hingga sampai tahun 2014 kita tahu capaian positif luar biasa dipetik. Selain meningkat partisipasi warga, kontestasi politik kian dinamis, muncul calon independen, harapan perbaikan kian menjulang sebagai penanda demokrasi lokal bekerja. Lebih penting dicatat adalah lahirnya banyak kepala daerah yang berprestasi, mereka berhasil mendorong perubahan secara nyata. Demokratisasi lokal semacam itu telah menstimulasi inovasi, kreasi dan gebrakan baru perubahan yang dikerjakan oleh pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik, pemenuhan hak dasar, serta reformasi pemerintahan yang dapat dikatakan sebagai kisah positif, yang tidak bisa dipungkiri.

Jikalau sekarang ini sebagian besar anggota DPR menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD sebagaimana dikerjakan orde baru itu, berarti telah mengingkari capaian objektif hasil dari reformasi dalam pilkada langsung.

Sejumlah alasan soal konflik dan kekerasan serta biaya politik yang mahal selalu disampaikan sebagai cara untuk meloloskan hasrat kaum oligarkhi itu. Padahal alasan konflik dan kekerasan yang selama ini ditudingkan, kesemua itu justru bersumber dari kelakuan politisi parpol yang ‘tidak matang dan dewasa’ dalam meraih kekuasaan.

Politisi cenderung berupaya merekayasa untuk memenangkan pertarungan pada peristiwa pemilukada, sekalipun dengan cara culas. Karenanya, perbedaan afiliasi seringkali dimanipulasi oleh elit parpol dan tim sukses untuk membodohi rakyatnya. Dengan demikian, konflik dan kekerasan pada dasarnya bersumber justru dari ulah politisi parpol dan parlemen, bukan dari rakyatnya. Rakyat toh kian dewasa.

Simak saja dalam perkembangan sejauh ini peristiwa konflik dan kekerasan yang mewarnai pilkada kian menurun. Jadi seharusnya parpol dan parlemen yang mengoreksi diri, membenahi fungsi representasinya serta meningkatkan kualitas berpolitiknya, bukan malah menuduh rakyat tidak mampu menjalankan pilkada langsung. Anehnya dan begitu ngawur, kegagalan parpol dan parlemen dalam pilkada malah meminta kewenangannya diperbesar, ini sungguh bertolak belakang dengan kenyataan reformasi.

Korupsi DPRD

Begitu pula adanya tudingan soal biaya politik yang mahal dalam Pilkada langsung sesungguhnya tidak terbukti. Andai definisi biaya pilkada yakni pendanaan bersumber dari APBD ditambah biaya politik yang dikeluarkan kandidat untuk pemilih (tentu dengan kritik atas peristiwa ini), hal itu tidak seberapa dibanding pilkada DPRD kelak.

Pilkada oleh DPRD justru dipastikan biaya politik makin besar, selain membeli tiket ke parpol juga untuk menyuap anggota parlemen sebagai konsekuensi keterpilihan kandidat. Setelah terpilih, kepala daerah pasti ‘bertanggung jawab dalam transaksi’ berupa ‘pengkaplingan’ anggaran dinas-dinas yang bakal dikuasai parpol dan anggota parlemen.

Dinas atau SKPD bakal diperas anggarannya akibat dagang sapi saat Pilkada, itu berarti akan menyuburkan praktik korupsi yang jamak. Dalam konteks itu, APBD akan dijadikan bancakan anggota DPRD konsekuensi dari Pilkada yang dikendalikan mereka. Persis sinyalemen KPK, bahwa pilkada oleh DPRD dipastikan bakal menyuburkan korupsi dengan modus-modus transaksional.

Apalagi, pilkada yang dilakukan secara tertutup tanpa diawasi publik serta tidak ada akses terbuka bagi masyarakat non parpol untuk berpartisipasi, potensi penyalahgunaan kekuasaan makin membesar.

Dapat dibayangkan, pola semacam ini tidak akan mampu menjaring kandidat yang baik, bersih, jujur, dan kredibel. Ruang calon independen misalnya untuk terlibat menjadi bagian dalam proses politik lokal dan kesempatan menjadi pemimpin daerah menjadi tertutup. Dengan demikian pilkada oleh DPRD tidak akan bisa menghasilkan pemimpin daerah sesuai kehendak rakyat. Mereka yang bisa maju dan terpilih tentu harus berani menyuap anggota DPRD.

Parlemen Pasca Pilpres

Semenjak peristiwa pemilihan presiden (pilpres) sebagai ajang kontestasi dua kubu, Jokowi-Jk dengan Prabowo-Hatta, nampaknya terus berbuntut. Kemenangan Jokowi-Jk secara hukum dan legitimasi politik ternyata masih belum diterima beberapa orang yang tergabung dalam kubu koalisi merah putih (selanjutnya disebut kubu neo orba) di parlemen.
Reproduksi permusuhan pasca pilpres yang direkayasa oleh sebagian kecil orang, tetapi mereka berperan dominan dalam koalisi merah putih, untuk terus bermanuver dengan berbagai cara yang ujungnya menghambat laju pemerintahan dan menggoncangkan sistem politik.

Tujuannya sangat pragmatis, dendam atas kekalahan pilpres. Mereka berupaya mengolah kekuatan untuk menggerogoti kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan cara-cara anti demokrasi. Sebagaimana diketahui, mesin dominan yang bekerja dibalik koalisi neo orba ini adalah petinggi Golkar dengan menyeret PKS sebagai kekuatan inti mengoperasikan manuver dengan mempengaruhi PAN, PPP, PD dengan menumpukan blok Gerindra sebagai bamper.

Praktis cara kerja koalisi ini sangat sistematis. Selain memulai dengan pengesahan UU MD3, lalu UU Pilkada agar bisa menguasai jaringan pemerintahan daerah dengan memenangkan Pilkada melalui DPRD di Indonesia, dan beberapa agenda lainnya untuk menopang ambisi politiknya.

Lebih dari itu dalam jangka panjang kemungkinan akan membangun siasat baru dalam Pilpres, yakni upaya memperkuat kembali kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pola semacam ini menjadi makin jelas, dimana parlemen yang dikuasai oleh koalisi neo orba bakal menguasai kendali politik untuk kedepan sehingga menelorkan keputusan-keputusan yang anti demokrasi kerakyatan.

Jika MPR akan dirancang ulang menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana kehendak koalisi neo orba, maka mereka membangun justifikasi bisa memilih dan memberhentikan Presiden. Nah, dititik inilah kulminasinya.

Jikalau pemerintahan Jokowi membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan koalisi neo orba, sekalipun kebijakan pemerintahan Jokowi itu demi kepentingan rakyat, maka akan ada rekayasa dan diproyeksi untuk impeachment. Nalar ini mulai berproses dan bekerja, yang tentu saja akan merusak seluruh disain reformasi dan demokrasi yang telah berlansung selama ini.

Ekstra Parlemen

Demokratisasi yang berlangsung sebagai mandat reformasi tentu tidak bisa dihentikan. Upaya koalisi neo orba dengan merekayasa Pilkada oleh DPRD berarti tindakan anti demokrasi. Karena anti demokrasi, berarti memusuhi rakyat dalam proses politik kebijakan. Politik otoriter yang menjadi catatan kelam masa lalu, tidak bisa dibiarkan hidup kembali oleh karena ulah para pembajak demokrasi Indonesia.

Tentu sejarah harus maju dan berkembang, bukan dipangkas apalagi ditenggelamkan oleh kecongkakkan parlemen dan politisi yang bermental kumuh. Dalam konteks itulah, peran civil society, gerakan sosial sebagai kekuatan pengimbang oligarkhi parlemen menjadi alternatif penting.

Upaya mengingatkan parpol agar berbenah tidak direspon, alih-alih justru makin liar derajat oligarkhinya. Kekuatan ekstra parlemen yang didalamnya sektor buruh, mahasiswa, petani, kaum miskin kota, aktivis LSM, perempuan, jurnalis maupun golongan kelas menengah yang pro demokrasi perlu untuk digalang kembali sebagai kekuatan pengimbang. Pilihan kerja politik ekstra parlemen ini tujuannya agar jangan sampai arah politik terperosok pada kembalinya pola orde baru.

Metamorphosis politik orba yang masuk dalam parpol neo orba ini secara licik mengadaptasikan diri dalam demokrasi prosedural, dan sebenarnya mereka berwatak elitis, tidak mengakar, tetapi menguasai akses dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat formal. Perlawanan penting yang perlu dilakukan adalah ‘mendelegitimasi kekuatan koalisi orba’ dimana kekuatan ekstra parlemen di berbagai sektor untuk lebih aktif melakukan gerakan sosial secara massif yang ditopang kerja politik media, dalam berbagai bentuk.

Pilihan ini tantangannya adalah, bagaimana kita mampu mengelola isu-isu struktural dan demokrasi popular yang bisa menumbuhkan energi kolektif penopang gerakan sosial. Jangan sampai koalisineo orba memanipulasi isu dalam arah sektarian, sebagai isu lama persis cara orde baru memecah bangsa.

Sejarah membuktikan melalui kerja ekstra parlemen ini akan mampu menunjukkan bentuk pembangkangan dan perlawanan pada otoriterisme, dan secara kontekstual saat ini untuk melawan oligarkhi koalisi neo orba. Atas dasar itulah, pemerintahan Jokowi JK tentu harus dikawal dengan dukungan dan kritik yang bisa memecahkan masalah bangsa ini sesuai dengan track demokrasi, kerakyatan dan semangat membangun bangsa yang berdaulat. Bagaimananpun juga dari realitas ini akan terbaca sesungguhnya; siapa menjadi kekuatan demokrasi dan anti demokrasi. Akan bisa pula menemukan dan membedakan antara reformis sejati dan reformis gadungan. (Sumber: detikNews.com, 29 September 2014).

Tentang penulis:
Arie Sujito, Sosiolog UGM, peneliti IRE

Mulia Kok Korup

Oleh Mohamad Sobary

Mohamad SobaryMemberi makan anak yatim, yaitu golongan lemah di dalam masyarakat, merupakan kewajiban agama. Memberi makan di sini bukan hanya makan, tetapi juga menyediakan segenap penghidupan lain.

Menyayangi mereka, memberi mereka rumah atau tempat tinggal yang layak, dan pendidikan agar mereka menjadi manusia secara utuh, yaitu manusia biologis, manusia sosial, manusia berbudaya, dan religius. Tidak keliru bila orang yang bersembahyang disebut celaka sembahyangnya bila dia beragama dan tertib menjalankan salat, tapi mengabaikan kaum miskin dan tak memberi mereka yang lapar itu makanan.

Ketika kita dicekam ketegangan menjelang tahun 1965, yang dalam kajian ilmu-ilmu sosial disebut zaman cultural schism, yaitu kehidupan yang penuh perpecahan budaya, ayat ini pernah dikorup untuk menjelekkan kaum beragama dengan memotong sepenggal ayatnya sehingga tak komplet: maka celakalah orang-orang yang bersembahyang.

Yang melakukan korupsi ayat ini pun menegaskan: ini bunyi kitab suci, Surat Al-Maun. Padahal, utuhnya, celakalah orang yang bersembahyang, yang tak menaruh peduli, seperti disebut sedikit di atas, kepada kaum miskin. ***

Organisasi sosial keagamaan yang besar, Muhammadiyah, didirikanolehKH AhmadDahlan demi panggilan ayat tersebut. Tidaklah memahami agama bila kita hanya menghafal ayat tersebut, tetapi tidak mampu mengamalkannya. Begitu argumen beliau. Memberi tempat, pendidikan, dan kehidupan bagi anak yatim dan kaum miskin itu perintah agama. Jadi, jelas merupakan sebuah kemuliaan.

Kalau mereka diberi pendidikan secukupnya, lalu dilatih bekerja, dan menjadi kaya, itu amal saleh demi perintah agama. Di sini memperkaya orang lain dianggap sebuah kemuliaan. Derajatnya mulia di bumi, mulia di langit. Mulia di dunia ini, mulia pula di hari akhir. Membikin longgar bagi orang lain yang dalam kesempitan, sempit sosial, sempit politik, sempit ekonomi, itu perbuatan mulia. Menolong orang lain untuk memperoleh lapangan kerja, itu amal mulia.

Meminjami orang lain modal untuk membuka warung, restoran, atau kafe, pendeknya untuk berbisnis, itu termasuk kategori amal saleh dan amal saleh seperti itu mulia sekali. Jika orang bersangkutan menjadi kaya dan kita, yang memberi pinjaman modal tadi disebut memperkaya orang lain, itu mulia di atas mulia. Jaranglah ada bandingan yang setara dengan kemuliaan itu. Kredit untuk rakyat kecil jarang yang berhasil memperkaya mereka.

Kredit usaha menengah pun jarang yang bisa membuat penerima kredit tadi memperoleh sukses besar yang layak menjadi contoh. Kalau ada yang sukses, itu pun harus didaftar sebagai bagian dari kemuliaan duniawi yang dampaknya jauh sekali ke dunia yang akan datang dan balasan bagi kemuliaan itu luar biasa besarnya. Kita perlu memperbanyak kemuliaan di sekitar kita. Banyak orang yang sudah melakukannya.

Rumah singgah, yang memberi pendidikan kepada anak-anak jalanan, itu kemuliaan. Kalau beberapa di antara mereka kelak bisa maju, pendidikan mereka tinggi, lalu mereka sukses dalam kehidupan, mulialah usaha itu. Mulia tanpa bandingan pula karena hanya sedikit jumlah amalan seperti itu dan yang sedikit itu hanya kecil, lebih sedikit, yang sukses. ***

Zaman Reformasi ini dipenuhi semangat membikin baru begitu banyak segi kehidupan. Apa yang dulu boleh dan berjalan amansekarangdigugatdemicara pandang yang lebih adil, lebih demokratis, lebih manusiawi. Kaum tua yang sudah mapan lebih dari 30 tahun dalam kekuasaan Orde Baru yang di-anggap setengah suci terkaget-kaget menghadapi semangat reformasi.

Memperkaya diri sendiri, dipandang dari sudut Undang- Undang Antikorupsi, tidak boleh. Itu termasuk korupsi. Memperkaya orang lain itu mulia dan terpuji, mungkin setinggi langit, tapi sekarang dianggap bagian dari tindak pidana korupsi. Memperkaya orang lain dianggap korupsi? Tindakan mulia itu dianggap korup? Ya, ya. Jelas korup kalau yang menyebabkan orang lain menjadi kaya itu seorang pejabat yang menggunakan fasilitas negara, kebijakannegara, aturannegara, dan uang negara untuk seseorang.

Di sini, seseorang itu boleh siapa saja, tak peduli itu istrinya, anaknya, saudara kandungnya, pamannya, atau mertuanya, bahkan musuh politiknya. Memperkaya musuh politik itu kelihatannya merupakan suatu perbuatan hebat. Tapi kehebatan itu dianggap termasuk dalam tindakan pidana korupsi. Memperbanyak jumlah dana khusus untuk menteri, agar sang menteri bisa berbelanja secara leluasa dengan dana tersebut, tidak salah kalau ada aturan yang menyatakan hal itu benar.

Kalau dana dihimpun dari berbagai pihak, termasuk pihak swasta, jadi tak merugikan uang negara? Uang swasta pun harus diwaspadai. Swasta yang bagaimana? Dia menyumbang secara sukarela? Dia memiliki kepentingan bisnis dengan sang menteri? Sumbangan itu mulia. Tapi jika di belakangnya ada unsur kepentingan bisnis, kemuliaan itu diragukan. Bahkan langsung tak bisa diterima.

Itu kemuliaan yang mengandung unsur kongkalikong, yang pada akhirnya bisa merugikan kepentingan negara. Apalagi bila pihak swasta tadi ternyata kemudian mengaku dia diperas sang menteri secara habis-habisan, termasuk dengan berbagai ancaman. Dia tak berdaya. Menyumbang seorang menteriagar yang mulia menteri bisa leluasa berbelanja, itu mulia sekali dilihat dari satu sudut. Tapi dilihat dari sudut KPK itu durjana karena “mulia kok korup”. Mulia ya mulia, korup ya korup.

Dua-duanya menghuni wilayah moral-politik yang berbeda. Jangan dicampuradukkan begitu saja. Menyumbang panitia pembangunan rumah ibadah dengan jumlah besar dan diumumkan lewat siaran televisi bahwa seorang hamba Allah dengan tulus ikhlas menyumbang sejumlah besar uang, itu mulia di mata panitia pembangunan yang sudah lelah mencari dana. Tapi tunggu dulu.

Siapa yang mengaku “hamba Allah” itu? Apa pekerjaannya, apa jabatannya, di mana kantornya. Semua harus jelas. Bahkan semua catatan dan bentuk transaksi ke-uangannya harus diteliti. Kalau dia ternyata menyubang dengan uang negara yang untuk beberapa lama sudah dianggap miliknya dan sebagian sudah dinikmatinya, tetapi sebenarnya itu uang negara juga, para ahli di bidang antikorupsi niscaya paham bahwa amal saleh itu batil. Kedudukannya bukan lagi merupakan suatu corak kesalehan, tapi termasuk korupsi. Kesalehan ya kesalehan.

Itu amal mulia dan umat beragama didorong untuk terus melakukannya. Tapi korupsi ya korupsi. Tindakan itu harus dibatasi. Pelakunya diadili dan dihukum. KPK yang harus melakukannya tanpa henti, tanpa kenal lelah. Mulia ya mulia. Tapi tak boleh ada unsur korupsi di dalamnya. Mulia kok korup. (Sumber: Koran Sindo, 29 September 2014).

Tentang penulis:
Mohamad Sobary Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,475,156 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.