Menu Terbaru Kamis 23 Oktober 2014

Joko Tri Haryanto
Mencermati Jokowinomics
artikel pengamat

Ludiro Madu
Diplomasi Poros Maritim Jokowi
artikel pengamat

Pariaman Sinaga
Harapan Pada Ekonomi Kerakyatan
artikel pengamat

Shohib Masykur
Menilai Pidato Pertama Presiden Jokowi
artikel pengamat

Masduri
Pemimpin yang Bernalar Etis
artikel pengamat

Thomas Koten
Pemimpin Baru dan Harapan Perubahan
artikel pengamat

Refly Harun
Harapan Itu Bernama Jokowi
artikel pengamat

Gunoto Saparie
MEA, Tantangan Terdekat Rezim Baru
artikel pengamat

Airlangga Pribadi Kusman
Kabinet Jokowi, Berkaca pada Kennedy
artikel pengamat

Alexa Christina
Sepuluh Tahun yang Membanggakan
artikel pengamat

Jan Prince Permata
Menanti Konstruksi Ekonomi Politik Jokowi-JK
artikel pengamat

Stefi V Farrah
ISIS di Indonesia, Bagaimana Langkah Kita?
artikel pengamat

Otjih Sewandarijatun
Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Tahun 2015
artikel pengamat

Masdarsada
Menyoal Mosi Senator Australia atas Indonesia
artikel pengamat

Herni Susanti
Pers dan Diplomasi Soft Power
artikel pengamat

Serta 10304 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

Saipuddin ZahriGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr Saipuddin Zahri SH MH dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang meraih Doktor Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Rabu 20 Agustus 2014. Judul disertasinya adalah Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Mencermati Jokowinomics

Oleh Joko Tri Haryanto

Joko Widodo (Jokowi) resmi menjabat presiden ke-7 Republik Indonesia setelah dilantik bersama Wapres Jusuf Kalla. Dalam konteks rezim baru, rasanya perlu diulas tema mazhab Jokowinomics. Maklum, di sini mazhab ekonomi politik sangat diwarnai rezim berkuasa. Era Orde Lama ada paham Soekarnonomics sebagai gambaran kehidupan ekonomi politik terpimpin oleh Presiden Soekarno.

Soekarnonomics ditandai dengan kontrol politik terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan. Corak nasionalisme tingkat tinggi, anti-intervensi barat, politik propaganda, serta menjalin hubungan dengan blok sosialis menjadi warna kuat paham tersebut. Paham ini tumbang karena badai resesi tahun 1960-an.

Keruntuhan rezim Soekarnonomics memunculkan paham Orde Baru di mana kebijakan ekonomi dan politik menjadi makin kentara. Pada Orde Lama, nasionalisme dan stabilitas menjadi jargon utama. Di Presiden Soeharto, stabilitas dan isu kesejahteraan masyarakat justru menjadi ideologi dasar kemunculan corak kapitalisme liberal versi Indonesia.

Namun demikian, meski oleh beberapa pengamat Indonesia dianggap berhaluan kapitalisme liberal, Soeharto tetap memberi perhatian besar pada pengembangan sektor pertanian perdesaan sebagai pengimbang program industrialisasi yang masif. Buktinya Indonesia sukses mencapai swasembada beras. Ini diakui secara resmi Lembaga Pangan Internasional (FAO).

Sayang, keberhasilan Soehartonomics tersapu badai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melahirkan krisis moneter tahun 1998, sekaligus berganti era reformasi. Di dalam lingkup Soehartonomics sendiri terjadi pertarungan ideologi yang cukup sengit terutama dari para penasihat lingkaran istana. Widjojonomics sebagai personifikasi kelompok ekonom bertarung dengan Habibienomics yang mewakili unsur teknokrat.

Meskipun keduanya bermuara pada ideologi yang sama: kapitalisme industri, namun jalan yang ditempuh sangat bertentangan. Kelompok Widjojonomics mendasarkan diri pada konsep pembangunan teori struktural WW Rostow. Ide pembangunannya adalah modernisasi sistem ekonomi demi memperbesar kue pembangunan. Selanjutnya hal itu akan menciptakan skema trickle down effect guna meneteskan pembangunan kepada masyarakat. Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) merupakan buah pemikiran kelompok tersebut.

Ide tersebut sempat sukses era ’70-an khususnya ketika Indonesia masih menikmati bonanza kenaikan harga minyak dunia. Namun di awal ’80-an, mulai mendapat perlawanan dari kelompok Habibienomics yang berpendapat penguasaan teknologi melalui peran aktif negara akan mempercepat penciptaan industrialisasi. Ide Habibienomics didasarkan pada pemikiran teori lompatan teknologi khususnya berbasis capital besar.

Prinsip ini merujuk pada keberhasilan Jerman yang tumbuh cepat menguasai dunia, meski hancur pada Perang Dunia I. Dalam perjalanan, kelompok Widjojonomics menguasai pembangunan makro, keuangan, dan perdagangan, sementara kelompok Habibienomics sukses mengontrol pengembangan iptek dan sebagian industri teknologi tinggi.

Di era reformasi, beberapa kalangan sempat aktif mendiskusikan mazhab SBY-nomics. Ini berawal dari disertasi Presiden SBY ”Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal.” SBY-nomics didasarkan kepada pilar pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian menyangkut pembangunan sektor pertanian, perdesaan, serta peran penting pemerintah dalam dalam upaya tersebut. Secara umum, tema sebetulnya sama dengan ide pembangunan Soehartonomics. Namun SBY-nomics menekankan pentingnya persaingan sehat, bebas KKN sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam perekonomian.

Jokowinomics

Beberapa tahun terakhir, seluruh masyarakat terkesima sosok Jokowi. Dalam hitungan kurang dari dua tahun, karier mantan pengusaha mebel ini melesat bak meteor. Dikenal sederhana, lugas, dan mampu berbaur dengan segala lapisan masyarakat, Jokowi diyakini mampu menjadi jawaban atas kerinduan masyarakat akan figur pemimpin yang ideal.

Jokowi berpotensi melahirkan pemikiran ekonomi politik baru yang sederhana, namun orisinal versi kerakyatan dalam bingkai mazhab Jokowinomics. Ini sebagai mazhab politik ekonomi baru berdasarkan konsep kerakyatan. Mashab ini mengutamakan aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Birokrasinya melayani dengan semboyan “sepi ing pamrih rame ing gawe”. Jokowinomics juga mengagungkan ekonomi kelas bawah dan sektor informal yang dikemas secara profesional. Efisiensi teknologi dan komunikasi di semua level.

Ada beberapa ide dasar Jokowinomics, di antaranya ekonomi yang efisien, tanpa KKN, dan birokrat sehat yang melayani. Ini semua untuk mendukung penghapusan ekonomi biaya tinggi. Dalam prinsipnya, Jokowi menilai pemimpin dipilih untuk melayani rakyat, bukan buat dilayani sehingga kepentingan rakyat harus selalu di atas pribadi atau partai. Prinsip inilah yang mengubah paradigma biokrat dilayani menjadi pelayan.

Jokowinomics juga mendasarkan pertumbuhan ekonomi pada aspek sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan harus terus ditingkatkan. Pemimpin lain justru tidak memandang SDM itu penting karena tidak populer. Jokowi berkali-kali menekankan, “Tanpa kesehatan dan pendidikan memadai, mustahil program-program pembangunan dapat dijalankan dengan baik.” langkah itu ditempuh dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis tanpa birokrasi berbelit, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Kepedulian pembangunan SDM berkualitas selaras dengan teori pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, teori pertumbuhan klasik Harod Domar dan Sollow Swan memandang kapital dan saving sebagai sumber pemacu utama pertumbuhan ekonomi. Teori baru justru memandang SDM berkualitas sebagai penentu pertumbuhan. Manusia yang berkualitas diharapkan memunculkan kreativitas sebagai dasar inovasi pertumbuhan ekonomi.

Dasar lain Jokowinomics adalah pengembangan ekonomi tradisional dan UMKM. Pasar tradisional sebagai etalase ekonomi kota dengan omzet sangat menjanjikan. Keberpihakan pemerintah pada pengembangan sektor ini sangat diharapkan melalui penataan pedagang tradisional dan sektor informal tanpa menggusur. Ide ini terasa selaras dengan napas kerakyatan yang menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi Indonesia. Jadi, ketika lainnya masih menjadikan ekonomi kerakyatan di level teori, Jokowi sudah membumikan di lapangan.

Berikutnya, Jokowinomics memprioritaskan rehabilitasi kampung untuk mengatasi kesenjangan sosial yang semakin melebar sekaligus awal mitigasi bencana. Dasarnya, perluasan media-media sosial sebagai wahana interaksi berbagai kelompok justru semakin membuat manusia terlihat individualistis. Sekat-sekat pemisah antar-individu akan dihapus agar tercipta kekerabatan dan kesetiakawanan sosial.

Gagasan Jokowinomics perlu terus dikaji dan dikembangkan dalam spektrum yang lebih luas. Terlepas dari status apa pun yang nantinya akan melekat pada diri Jokowi, seluruh pola pikir dan mekanisme kerjanya bisa menjadi sebuah mainstream baru perpolitikan nasional. Dalam dimensi lain, konsep Jokowinomics diharapkan mampu menjadi milestone pembangunan Indonesia baru, demi menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih manusiawi dan bermartabat. (Sumber: Koran Jakarta.com, 22 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Dr Joko Tri Haryanto, bekerja di Kemenkeu

Kabinet Jokowi, Berkaca pada Kennedy

Oleh Airlangga Pribadi Kusman

Airlangga Pribadi KusmanDalam sebuah kesempatan dalam forum pengajian di Masjid Al-Munawwarah, Ciganjur, Jakarta Selatan, negarawan dan ulama besar kita mendiang presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausiyah di hadapan para santrinya. Beliau mengulas prinsip dasar dalam fiqh siyasah (fikih bernegara) yang digariskan oleh kalangan ulama.

Bunyinya “tasharuf al-imam alaa al-raiyyah manutun bi al-maslahah”. Artinya, kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus terkait langsung dengan kesejahteraan mereka (KH Abdurrahman Wahid, Misteri Kata-Kata, 2010). Gus Dur menguraikan, seorang pemimpin yang ingin merealisasi prinsip itu dalam perannya harus bersiap hidup dalam keadaan yang membahayakan (vivere pericoloso), baik bagi dirinya sebagai pemimpin maupun rakyat yang dipimpinnya.

Tausiyah politik tersebut sepertinya tepat untuk membaca apa yang akan dihadapi presiden terpilih Ir Joko Widodo saat menentukan kabinet maupun menyiapkan diri untuk memerintah Indonesia selama lima tahun ke depan. Secara umum, pemerintahan Jokowi ke depan dihadapkan pada dua tantangan berat.

Pertama, setelah bertahun-tahun dilanda apatisme politik tak berkesudahan terkait kepemimpinan yang lamban, kemunculan Jokowi menimbulkan harapan perubahan yang meluap di antara khalayak pendukungnya. Antusiasme yang meluap-luap ini merupakan modal sosial yang kuat, tapi juga dapat dibaca sebagai sebuah peringatan. Apabila ekspektasi rakyat tidak tertunaikan, rakyat Indonesia akan masuk jurang kekecewaan politik.

Kedua, kemenangan politik, meskipun didukung antusiasme kekuatan populer publik, memunculkan polarisasi politik yang cukup kuat disertai konfigurasi kekuatan politik yang timpang di parlemen, di mana kekuatan oposisi (Koalisi Merah Putih) dalam konstelasi politik terakhir memiliki kursi yang lebih besar daripada koalisi politik penguasa (Koalisi Indonesia Hebat).

Dalam menjawab tantangan di atas, Presiden Jokowi harus meletakkan keseimbangan politik. Keseimbangan politik yang seharusnya dibangun oleh Jokowi ini diawali dengan, pertama, pembentukan kabinet melalui keseimbangan profesionalisme jabatan dengan kemampuan membangun akomodasi politik yang elegan. Terkait dengan prinsip keseimbangan, ada baiknya kita membaca karya Robert Dalek (2003), John F. Kennedy: Unfinished Life.

Pada awal Kennedy terpilih menjadi presiden dan menyiapkan kabinetnya, yang pertama kali ia ucapkan: “Kita akan menyisir seluruh universitas dan profesor, aktivis civil rights, pemimpin serikat buruh, aktor-aktor bisnis, asosiasi profesional, para politikus di mana pun untuk menemukan orang-orang yang paling cemerlang duduk di pemerintahan saya.

Dari pencarian bakat orang-orang terbaik yang dilakukan Kennedy, salah satu yang menarik adalah tampilnya Robert McNamara. Dia pengusaha muda, Presiden Direktur Ford Motor Company sekaligus loyalis Partai Republik. McNamara memimpin Departemen Pertahanan. Pilihan ini menarik mengingat Kennedy hanya menang tipis atas rivalnya Richard Nixon dari Partai Republik dalam pemilihan presiden 1960.

Ada kebutuhan untuk mengakomodasi kekuatan oposisi dalam kabinet. Meski demikian, ketika akomodasi politik itu dilakukan, jangan sampai kompromi politik mengorbankan kepentingan lebih besar untuk membangun pemerintahan yang prestisius dan solid.

Kisah Kennedy hendaknya menjadi pelajaran bagi Jokowi ketika menyusun kabinet. Akomodasi politik tidak harus bertentangan dengan kepentingan membangun kabinet profesional. Negosiasi politik yang dibangun ketika muncul kebutuhan untuk merangkul kekuatan oposisi hendaknya ditujukan bukan sekadar bagi-bagi jabatan, lebih dari itu adalah melampaui pembelahan politik dan tetap konsisten untuk membangun kabinet profesional.

Realisme Politik

Tantangan selanjutnya yang dihadapi Jokowi adalah membangun keseimbangan antara idealisme visi dan realisme langkah untuk mencapainya. Idealisme pemerintahan Jokowi telah ditambatkan pada program Nawa Cita. Untuk menjalankannya, kabinet Jokowi bukan hanya harus diisi oleh orang-orang dengan reputasi terbaik di bidangnya, tapi Jokowi dan kabinetnya juga harus mampu mengelola ekspektasi warga yang sudah telanjur mengalami histeria optimisme yang meluap-luap.

Kegagalan yang kerap kali dialami presiden yang memiliki dukungan populer yang kuat adalah ia kerap kali mengobarkan harapan publik tentang perubahan politik yang lebih baik tapi lupa mengingatkan bahwa perubahan tak tercipta dalam waktu semalam. Pesan politik yang harus segera disampaikan Jokowi kepada publik setelah dilantik adalah pentingnya solidaritas/gotong-royong dan kesabaran. Namun, ketika pengorbanan diserukan kepada rakyat, tentunya disertai solidaritas bahwa bukan hanya rakyat miskin, tapi juga elite politik dan orang-orang kaya yang juga menjalankan laku pengorbanan tadi.

Sebagai contoh pada saat unifikasi Jerman berlangsung, untuk menyesuaikan kehidupan sosial-ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur, bukan hanya tukang sapu dan pegawai rendahan yang harus berkorban. Tapi gaji presiden, kabinet, beserta seluruh elite politik juga harus rela dipotong atas nama tujuan politik yang lebih besar.

Demikian pula ketika Jokowi mau tidak mau harus mengambil langkah nonpopulis, seperti alokasi anggaran terkait subsidi BBM untuk program ekonomi kerakyatan. Jangan hanya rakyat kelas bawah yang harus berkorban, tapi upayakan elite dan orang-orang yang lebih berpunya terlebih dulu berkorban demi pemenuhan kehendak hidup bersama. Sebuah jalan menuju kemajuan tidak akan pernah dilewati dengan jalan yang mulus. Semua membutuhkan pengorbanan dan kesabaran untuk mencapainya. Jalan yang membutuhkan solidaritas hidup bersama. (Sumber: detikNews.Com, 20 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Airlangga Pribadi Kusman, Sarjana Ilmu Politik Unair dan Master Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kandidat PhD dari Asia Research Center Murdoch University, Australia.

MEA, Tantangan Terdekat Rezim Baru

Oleh Gunoto Saparie

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang dilantik hari ini, rasanya tidak punya waktu untuk bersantai-santai dulu karena tantangan ke depan sangat berat. Tantangan terdekat adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan yang tinggal beberapa waktu lagi.
Ini bisa menjadi peluang dan tantangan. Salah satu keuntungan MEA, kemudahan berkunjung ke negara-negara anggota ASEAN, Indonesia tidak lagi menggunakan paspor Indonesia Raya, tetapi paspor berlambang ASEAN.

Memang, ketika MEA dimulai pada 15 Januari 2015, negara-negara Asia Tenggara menyatu sebagai kekuatan perdagangan baru, sebagaimana negara-negara Eropa dengan bentukan Uni Eropa. Namun, di sisi lain juga ada berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan MEA, khusus untuk perbankan. Persoalan yang dihadapi adalah peraturan kepemilikan saham oleh pihak asing.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank asing boleh menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99 persen. Sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/4/DPM disebutkan bahwa saham bank umum yang bisa dikuasai asing sebesar 40 persen. Jumlah itu bisa ditingkatkan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, pihak tersebut harus mendapat rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal.

Memang, kinerja bank umum yang diukur dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), kredit, dan laba memperlihatkan perbankan nasional makin sehat. Profitabilitas perbankan juga tidak mengecewakan, meski rasio net interest margin (NIM) menurun. Kondisi tersebut didukung meningkatnya laba perbankan.

Di tengah berbagai tekanan, ketahanan industri perbankan nasional tetap dapat terjaga. Kondisi tersebut didukung rasio permodalan yang kuat, dimana capital adequacy ratio (CAR) meningkat cukup lumayan. Fungsi intermediasi perbankan juga tetap berjalan lancar, meski penyaluran kredit sedikit tersendat seiring perlambatan perekonomian dan juga akibat dampak kebijakan stabilisasi bank sentral. Selain itu, resiliensi (resiliency, kekenyalan) perbankan nasional juga terjaga seiring kemampuan industri ini mempertahankan tingkat efisiensi yang tercermin dari tren penurunan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

Kinerja perbankan yang baik memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut tak lepas dari peranan sistem perbankan yang mendominasi sistem keuangan Indonesia dengan pangsa aset lebih dari 70 persen. Dengan kinerja perbankan yang masih terjaga dan fungsi intermediasi yang masih tumbuh dalam mendukung pembiayaan perekonomian, stabilitas sistem keuangan pun tetap terjaga.

Kalah

Di tengah kinerja yang bagus tersebut, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi industri perbankan nasional. Perbankan nasional harus berbenah dan bersiap menghadapi MEA pada 2015 dan integrasi perbankan ASEAN pada 2020. Dari sisi aset, dana simpanan, dan kapitalisasi pasar, perbankan Indonesia masih kalah dari bank-bank di kawasan ASEAN, terutama Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Perbankan Indonesia juga masih menghadapi masalah permodalan. Untuk dapat mempertahankan kesehatan dan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) sebesar 90 persen, perbankan membutuhkan modal tak kurang dari 100 triliun rupiah. Sedangkan kapasitas pasar modal Indonesia saat ini diperkirakan hanya bisa menyediakan 30 triliun rupiah.

Industri perbankan juga menghadapi persoalan likuiditas. Ini disebabkan pertumbuhan DPK lebih rendah dari pertumbuhan kredit. Rata-rata pertumbuhan DPK selama lima tahun terakhir sekitar 17 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan kredit rata-rata 23 persen per tahun.

Tantangan lain adalah masalah akses layanan finansial yang belum dinikmati secara luas oleh masyarakat. Sekitar 40 persen penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan finansial. Sedangkan pendalaman pasar keuangan (financial deepening) di sektor perbankan juga masih rendah.

Berdasarkan data Bank Dunia, tingkat kedalaman pasar keuangan Indonesia mencapai 25 persen pada 2011. Rasio ini masih jauh dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN, seperti Thailand (102 persen), Singapura (104 persen) dan Malaysia (106 persen).

Persoalan yang tidak kalah pentingnya untuk dihadapi adalah makin kuatnya cengkeraman asing di industri perbankan nasional. Asing demikian leluasa berkiprah di industri perbankan Indonesia. Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan perlakuan negara-negara asing terhadap ekspansi perbankan Indonesia. Selama ini, perbankan Indonesia, termasuk bank BUMN, kesulitan mengembangkan sayap ke luar negeri.

Perkembangan perbankan nasional memang tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi domestik dan global yang cukup volatil. Sampai kini terlihat bahwa volatilitas pada perekonomian negara maju serta kebijakan bank sentral yang menyertainya telah cukup mempengaruhi perkembangan perbankan Indonesia. Tantangan perbankan masih akan cukup besar karena beberapa factor seperti perekonomian global dan domestik.

Tetapi, sesungguhnya perbankan nasional di masih memiliki kesempatan sangat luas. Misalnya, penetrasi perbankan masih relatif lebih rendah dari tetangga lainnya. Rasio kredit per PDB Indonesia baru 34%, sedangkan Thailand, Malaysia, dan Singapura sudah di atas 95%.

Ini menggambarkan, peluang pertumbuhan perbankan Indonesia jauh lebih besar dari negara lainnya. Peluang kedua kuatnya ekonomi domestik yang ditopang peningkatan kelas menengah serta penduduk usia produktif. Ini tidak atau belum dimiliki negara-negara lainnya.

Ceruk

Kalau berbicara tentang potensi kelas menengah, tentu akan berbincang betapa kuatnya sektor-sektor yang terkait. Peluang penyaluran kredit yang semakin selektif masih terbuka lebar. Peningkatan kelas menengah juga mendorong munculnya industri-industri kreatif berskala kecil dan menengah yang menciptakan peluang ceruk pasar baru bagi perbankan.

Seiring dengan implementasi MEA, sektor perbankan Indonesia memiliki potensi atau peluang yang cukup besar untuk dapat menguasai pasar dalam MEA. Salah satu kelebihan sektor perbankan Indonesia adalah cukup aman (prudent). Selain itu, sektor perbankan juga memiliki pertumbuhan kredit yang cukup stabil.

Tetapi, harus diakui, potensi itu akan sulit tercapai jika perbankan tidak mampu meningkatkan kualitas SDM dan menjaga pertumbuhan kredit agar lebih stabil dan aman. SDM yang baik merupakan salah satu kunci utama memenangkan kompetisi sangat ketat di era pasar bebas ASEAN.

SDM industri perbankan Indonesia perlu memiliki kompetensi attitude, skill, dan knowledge untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. SDM profesional hanya akan dicapai dengan upaya berkelanjutan, terarah, dan efektif bila dikelola dalam wadah professional. Ini harus didukung serta dikembangkan bankir itu sendiri.

Demikianlah, pemberlakuan MEA tahun mendatang tentu saja member tantangan tersendiri bagi industri perbankan dan pemerintah Jokowi-JK. Kompetisi antarbank tidak hanya berskala nasional, namun meluas regional ASEAN.

Dewasa ini ada sejumlah wilayah penting yang patut menjadi perhatian untuk mendorong perbankan dapat menjadi kompetitif, kontributif, dan member kemudahan akses. Interkoneksi semakin tinggi sehingga diperlukan produk dan jasa keuangan makin beragam baik bank maupun pasar modal.

Interkoneksitas antarindustri keuangan tidak dapat dielakkan. Hampir setiap bank besar memiliki anak perusahaan di bidang jasa keuangan, asuransi, dana pension, atau sekuritas. Lima tahun terakhir ini keadaannya semakin nyata dan interkoneksi tersebut tambah besar. (Sumber: Koran Jakarta.Com, 20 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Gunoto Saparie, fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Tengah

Harapan Pada Ekonomi Kerakyatan

Oleh Pariaman Sinaga

Sejak Indonesia memasuki babak era reformasi,nampak ada perbedaan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan misalnya dalam systim perencanaan nasional yang dahulu selalu dituangkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan hasil perumusan yang intensif dengan keterlibatan para pakar, tehnokrat, praktisi lapangan, anggota Dewan Perwakilan calon peminpin bangsa yang menyusun konsep pembangunan bangsa dari multi aspek,dan jika kelak terpilih sebagai Presiden,maka konsep tersebut disempurnakan dan ditetapkan sebagai RPJM dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

Pada awal Pilpres 2009 yang lalu, saya pernah melakukan kajian dan menulis pada media massa dengan topik KUKM dimata Capres, adakah harapan? Kebetulan waktu itu ada 3 pasang capres,yang pada akhirnya terpilih Pak SBY sebagai pemimpin bangsa.

Telaahan saya menyebutkan bahwa ketiga capres saat itu mempunyai komitmen terhadap koperasi dan UMK, walaupun frekwensi penyebutandan penulisan dalam buku visi danmissinya beraneka ragam, tetapi paling tidak ada tergambar semangat yang tinggi dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat.

Waktu itu tertulis Visi Pak SBY-Boediono,” terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan ”dengan misi“ melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar demokrasi dan memperkuat dimensi keadilan di semua bidang” dan dalam dokumennya tertlis secara eksplisit kata-kata “koperasi”, meskipun hanya satu kali dan katakata “UMKM” sebanyak 6 kali.

Sebagai info, pada saat itu, capres lain ada juga yang menuliskan missinya” menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat, mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan serta menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif” dengan memuat tulisan koperasi dan UMKM berulang kali.

Dalam perjalanannya sang presiden terpilih dengan dukungan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) semakin tegas menuliskan strategi dalam pembangunan ekonomi “pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan” dengan salah satu upaya pengembangan ekonomi rakyat yang dimotorioleh gerakan Koperasidan UMKM yang dituangkan dalam RPJM 2010-2015.

Dalam bidang pembangunan koperasi tercakup selain peningkatan kwantitas dalam arti jumlah unit koperasi yang bertambah, tetapi juga difokuskan kepada peningkatan kwalitasnya dengan indikator semakin meningkat jumlah koperasi yang aktif atau menurun koperasi yang matisuri, meningkat pelaksanaan RAT koperasi dan terjadi pertumbuhan volume usaha koperasi.

Hal ini dapat dimaklumi, karena pengalaman emperis sebelumnya gairah membentuk koperasi baru melonjak tinggi, tetapi memeliharnya agar tetap hidup masih kurang. Padaawal KIB II (2009), jumlah Koperasi ada 170.411 unit, lalu pada akhir 2013 menjadi 203.701 unit seperti table berikut: Dari table diatas, nampak angkaangka yang umumnya meningkat dari tahun ketahun, kecuali jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT dan volume usaha menurun tahun 2009-2010.

Menjadi pertanyaan lanjutan apakah gerak angka diatas sudah mencerminkan adanya peningkatan kwalitas koperasi di Indonesia? Untuk itulah kita perlu membandingkan kwalitas koperasi setiap tahun sebagaimana pada table berikut. Dari table tersebut, dapat dibuktikan bahwa kendati secara angka absolut seolah- olah ada berita positif, namun ternyata target indikator kwalitas koperasi dalam RPJM belum terealisir.

Lihat saja realisasi jumlah koperasi yang aktif setiap tahun rata-rata hanya 70,3%, artinya selama ini tidak terasa upaya-upaya penanganan koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif lagi, bayangkan aja ada sekitar 60.584 unit koperasi yang sudah matisuri, bagaikan mayat yang gentayangan di bumi persada ini.

Lebih lanjut indikator pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), rata-rata hanya 47,3% dari koperasi yang aktif, padahal salah satu karakteristik koperasi yakni setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yang disalurkan dalam forum rapat anggota, bahkan dalam struktur koperasi tergambar kekuasaan tertinggi ada pada lembaga RAT. Sebagai catatan data tahun 2014 belum dapat diisi, karena gambarannya diperoleh kelak akhir 2014 yang akan datang.

Sudah menjadi pengetahuan umumbahwa Koperasi selaku badan usaha tentuakan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan aspirasi anggota dan peluang bisnis yang dihadapai. Untuk itulah gerakan koperasi bisa terlibat dalam aneka kegiatan seperti: investasi, perdagangan dan jasa keuangan, yang kelak akan menimbulkan omzet usaha setiap saat dan untuk itulah dalam RPJM dicantumkan harapan pertumbuhan volume usaha setiap tahun 20% saja.

Namun realiasinya hanya 2 tahun aja yang dapat melampaui target pertumbuhan omzet, sedangkan dua tahun lainnya sangat jauh dibawah, bahkan sampai minus dan jika dibuat rata-rata pertumbuhan volume usahanya 13,6% per tahun. Tidak dipungkiri bahwa data tersebut mencakup pukul rata dari seluruhkoperasi, sedangkan dalam kenyataan nya cukup banyak juga gerakan koperasi yang meningkat omzet bisnisnya seperti koperasi Sejahtera Bersama Bogor, Kospin Jasa Pekalongan, GKSI dll.

Bahkan sangat membanggakan baru pertama kali ada satu koperasi Indonesia (Koperasi Warga Semen Gresik) yang masuk dalam 300 koperasi besar skala dunia. Selainitu ada sekitar 70 ribu unit simpan pinjam yang menggurita melayani lapisan masyarakat bawah dengan jumlah pinjaman sekitar 40 trilyun rupiah, sehingga ada pandangan bahwa ksp itu sejatinya dapat sebagai lembaga keuangan terdepan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat.

Secara umum kondisi Koperasi di Indonesia per 2013 yakni: pertumbuhan koperasi baru sebesar 5,7%/tahun, persentase koperasi aktif sekitar 70,3%, persentase koperasi yang selenggarakan RAT sebesar 47% dan pertumbuhan volume usaha sekitar 13,6% saja. Sedangkan indikator UKM disebutkandalam RPJM adanya pertumbuhan nilai eksporya rata- rata 15%, namun hingga kini laporan realisasinya rata-rata mencapai 7% saja.
Harus diakui bahwa gairah melakukan usaha semakin bertumbuh dalambentuk UMKM, dewasa ini mencapai sekitar 57,8 juta unit dari sebelumnya sekitar 54,2 juta dan kontribusinya terhadap PDB juga naik dari sekitar 55,6% menjadi 57,12%.

Memperhatikan entitas UMKM yang begitu besar, maka seorang temanmengatakan, tatkala kita memandang kearah depan dan arah belakang serta menoleh ke arah kiri maupun kearah kanan, maka akan tampak para pelaku UMKM baik di pelosok daerah maupun di perkotaan, yang bergerak dalam aneka usaha seperti usaha pertanian hortikultura, pangan padi, ternak, dagang, industry, jasa, ekonomi kreatif, perikanan dll.

Disisi lain yang merisaukan adanya- Pekerjaan Rumah yang belum dapat dituntaskan pada akhir KIB II ini yakni penyelesaian tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) dan Sarana Gudang Lantai Kios (GLK) sebanyak 5.000 an unit yang semula bantuan pemerintah kepada KUD, tapi tidak jelas status hukumnya.

Menoleh kebelakang, sebenarnya Presiden SBY pada periode KIB I yang lalu, sudah pernah menyatakan penghapusan KUT, namun hingga kini belum ada keputusan formalnya. Akibat dari berlarut-larutnya masalah KUT ini, cukup banyak KUD yang terkena black list dikalangan perbankan dan banyak LSM yang terkena kasus hukum, karena menyalah gunakan kreditnya dan tidak mau membayar sama sekali.

Indikator kedepan?

Melihat fakta diatas, nampak tidakmudah mewujudkan substansi RPJM KUKM di Indonesia; yang sudah barang tentu perlu diperbaiki disana-sini, dilanda prinsip bukan hanya berlomba pada kwantitas Koperasi tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan kwalitasnya.

Selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana kedepan? Apakah indikator RPJM pembangunan KUKM itu perlu ditinjau lagi, misalnya lebih fokus pada kemampuan dalam menggapai pangsa pasar dalam berbagai aktivitas bisnisnya atau target kwntitatifnya masing-masing indikatornya yang dikurangi?
Sebagai renungan,meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu tinggi dan positif tapi harus diakui masih terdapat kesenjangan dalam berbagai hal yang ditandai dengan angka gini ratio mencapai 0,41; ada kesenjangan dalam aktivitas ekonomi antar wilayah, ada kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, ada kesenjangan kepemilikan sumber daya ekonomi, ada kesenjangan tingkat kewirausahaan kelompok masyarakat; maka disitulah pentingnya keberadaan gerakan Koperasi dan UMKM. (Sumber: Koran Jakarta.com, 21 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Pariaman Sinaga, aktif dalam kajian KUKM dan dosen perguruan tinggi swasta di Jakarta.

ISIS di Indonesia, Bagaimana Langkah Kita?

Oleh Stefi V Farrah

Stefi Vellanueva FarrahVIDEO berisi ajakan dari sekelompok warga Indonesia untuk bergabung ke Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) berdurasi delapan menit yang berjudul Ayo bergabung, dimana seseorang yang menyebut dirinya Muhammad Al Indonesi tampil berapi-api meminta dukungan warga Indonesia lainnya bagi perjuangan ISIS, beredar di situs YouTub.

Kelompok ISIS awalnya dibentuk dengan tujuan memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. ISIS dibentuk tahun 2013 dan dipimpin oleh Abubakar Al Baghdadi. Tahun 2010, Al Baghdadi diduga sebagai pemimpin Al-Qaida di Irak yang kemudian menjadi ISIS.

Beredarnya vodeo tersebut mau menegaskan kepada kita semua bahwa secara komunikasi politik Indonesia menjanjikan bagi pasar bebas berbagai macam ideologi terutama terorisme, ini bisa kita lihat dari bahasa yang digunakan, orang yang ditampilkan. Orang yang digunakan orang Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia maka secara komunikasi politik, video ini sedang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, dan simpatisan ISIS di Indonesia agar bergabung dalam gerakan ini.

Menanggapi beredarnya video tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Ansyaad Mbai mengatakan umumnya, mereka yang menyatakan kesetiaan kepada ISIS adalah anggota kelompok yang merupakan pecahan dari Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshorut Tauhid atau Negara Islam Indonesia. Bahkan BNPT telah menemukan adanya pendukung kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah di Jakarta, Solo dan NTB. Sebelumnya di Jakarta, pertengahan Juni 2014, para pendukung ISIS telah melakukan aksi unjuk rasa menolak demokrasi dan sekularisme.

Lebih parah lagi ISIS sudah mulaimencoba masuk ke kampus untuk mempengaruhi para mahasiswa agar bergabung dengan mereka. Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengungkapkan pada Februari 2014 lalu, ada kelompok dari luar UIN Jakarta yang mengajukan permohonan izin untuk menggunakan 2 tempat di kampus tersebut untuk kegiatan bedah buku dan kajian agama. Namun ternyata di sela-sela kegiatan, mereka malah melakukan deklarasi ISIS. Yang mengajukan izin di kampus UIN tersebut adalah 2 jamaah besar yang memiliki basis di Pamulang dan Ciputat. Yakni Jamaah Salafi yang merupakan tulang punggung kelompok ISIS, serta Jamaah Anshor Tauhid.

Untuk Jamaah Anshor Tauhid ini, tokoh utamanya adalah Uman Abdul Rahman, terpidana teroris yang saat ini mendekam di LP Nusakambangan. Jamaah Anshor Tauhid inilah yang melakukan deklarasi ISIS di gedung Syaidah Inn Kampus 2 UIN. Pihak kampus masih menyelidiki adanya kemungkinan mahasiswa, dosen, ataupun alumni, yang hadir dalam deklarasi ISIS tersebut.

Dari kedua pernyataan diatas diketahui bahwa keberadaan ISIS di Indonesia tidak terbantahkan, selain melakukan deklarasi aktivis ISIS juga sudah melakukan aksi unjuk rasa menolak demokrasi. Sementara itu terkait dengan beredarnya video berupa ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk begabung dengan ISIS, beberapa pihak mencoba menyalahkan pemerintah. Dua media besar antara lain, Kompas.Com dan Detik.Com selain mengulas tentang beredarnya video tersebut, juga mempersalahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang dinilai lamban dalam menangani masalah tersebut.

Sementara itu sebuah media melalui berita yang berjudul “Ormas Islam Dihimbau Keluarkan Fatwa Larangan ISIS” mengupas tentang peran pemimpin organisasi masyarakat (Ormas) yang dinilai tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan peran pemerintah dalam menekan kemunculan paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Petinggi Ormas juga diharapkan segera mengeluarkan fatwa yang melarang paham tersebut.

Blokir Situs Radikal dan Teroris

Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan, gerakan yang belakangan mengerucut menjadi Islamic State ini sebagai gerakan terlarang dan minta warga untuk waspada. Mantan Menkopolhukam, Djoko Suyanto menegaskan bahwa paham ISIS bukanlah masalah agama, tapi masalah ideologi. Dan kalau dikaitkan dengan negara Indonesia, Ideologi ISIS sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia, yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kebhinekaan. Karena itu pemerintah menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS berkembang di Indonesia.

Sementara itu lambannya Kementerian Kominfo memblokir video atau situs di internet yang berisi ajakan kepada para warga negara Indonesia untuk bergabung dengan ISIS, sebagaimana disampaikan juru bicaranya, Ismail Cawidu, karena hingga saat ini belum mendapatkan pengaduan publik ataupun kementerian lain yang menilai ajakan gerakan kelompok ekstrim pimpinan Abu Bakar al Baghdadi itu membahayakan. Menurutnya berdasarkan Peraturan Menkominfo nomor 19 Tahun 2014, situs yang bisa langsung diblokir adalah yang memuat pornografi dan kekerasan seksual anak. Karena itu diharapkan pemerintah memperbaiki Peraturan tersebut dengan memasukan teroris agar langsung bisa diblokir.

Sikap terebut dikecam Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, sebab sebagai bagian dari negara, Kominfo semestinya segera mengambil keputusan tanpa harus menunggu dulu pengaduan atau keberatan dari publik. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur keamanan negara dan keselamatan rakyat tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

Terlebih sejumlah tokoh masyarakat juga sudah menyampaikan secara terbuka bahwa situs dan gerakan ISIS sangat berbahaya. Misalnya Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga menjadi Ketua MUI, Din Syamsuddin dan mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi yang menyebut ISIS bukan pengusung Islam. Bahkan Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai dan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin juga sudah menyampaikan hal serupa.

Seharusnya pihak Kementerian Kominfo menurut penulis harus lebih cerdas dan independen dengan dapat, berani dan berminat untuk melakukan “self judgement”, karena tindakan Kementerian Kominfo memblokir situs milik kelompok radikal dan kelompok teroris pasti akan diapresiasi positif berbagai kalangan, sehingga “jangan takut bertindak”.

Penulis juga berpendapat bahwa Kementerian Kominfo dibawah figur Menteri baru yang lebih memahami dunia komunikasi dan informasi sebagai leading sector perlu segera membentuk “Cyber Patrol Team” yang beranggotakan Kementerian Kominfo, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), dan MUI dengan tugas utamanya memonitor dan memantau situs-situs radikal dan situs milik teroris untuk diblokir langsung dengan alasan “keamanan insani warga Indonesia”. Team ini juga perlu membuat aturan-aturan baku situs-situs seperti apa yang jelas atau langsung diblokir, syarat-syarat membuat situs berita, portal berita, berinteraksi di media sosial dll, agar semuanya lebih terkendali. Hal ini mengingat sosial media dan media internet sudah berkali-kali membahayakan keamanan negara seperti dicontohkan apa yang terjadi di Tunisia, Turki, Mesir dan Lybia dengan “Arab Spring”nya.

Sikap pemerintah sudah jelas yakni melarang tumbuh dan berkembangnya ISIS di tanah air, sikap ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan pimpinan Ormas Islam. Karena itu publik juga mengharapkan agar media masa turut berperan aktif dengan menghentikan pemberitaan terkait aktivitas organisasi teroris tersebut, dan lebih banyak memuat anjuran dari pemuka opini agar masyarakat tidak terprovokasi dengan ISIS dan berusaha mematuhi himbauan para pemimpn umat serta pemerintah sehingga ISIS sama sekali tidak mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Sumber: Koran Jurnal Nasional, 21 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Stefi V Farrah, peneliti muda di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI), Jakarta.

Harapan Itu Bernama Jokowi

Oleh Refly Harun

Refly HarunHari yang dinantikan itu pun tiba. Hari ini Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden RI ke-7. Pelantikan ini terasa sangat luar biasa justru karena yang dilantik adalah orang biasa. Jokowi adalah kita. Tagline ini tidaklah salah. Ya, Jokowi adalah kebanyakan dari kita: orang biasa yang bukan berasal dari darah biru.

Jokowi melesat sebagai pemimpin dari lokus yang kita tidak kenal sebelumnya. Pengalaman politiklnya ‘hanya’ menjadi walikota Solo satu periode lebih sedikit, dan menjabar Gubernur DKI selama dua tahun. Selebihnya tidak ada catatan darah biru Jokowi, baik dari sisi keturunan maupun ‘keningratan’ politik semacam ketua umum atau ketua dewan pembina partai.

Bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Soekarno, presiden pertama, adalah pejuang kemerdekaan yang juga proklamator. Soeharto seorang jenderal angkatan darat, sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Habibie adalah orang yang sudah sangat lama berada di lingkaran kekuasaan Soeharto, pernah menjadi menteri dalam jangka waktu yang lama, sebelum akhirnya ditunjuk mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), presiden terpilih pertama di era Reformasi, adalah darah biru Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam terbesar di Tanah Air. Gus Dur adalah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dan putra mantan Menteri Agama Wahid Hasyim. Terakhir, Megawati adalah putri Bung Karno yang juga Ketua Umum PDIP, partai yang menang di Pemilu 1999 dan 2014. Baru Jokowi orang biasa yang jadi Presiden. ‘Orang biasa’ tersebut hari ini dilantik dan menandai sejarah baru bagi negeri ini.

Kendati ‘orang biasa’, harapan terhadap Jokowi ternyata sangat luar biasa, bahkan lebih luar biasa dibandingkan dengan presiden-presiden terdahulu. Paling tidak, ini terlihat dari antusiasme publik menyambut pelantikan Jokowi sebagai Presiden ke-7. Bandingkan dengan pelantikan SBY untuk periode kedua (2009), yang terasa biasa-biasa saja, tanpa antusiasme yang luar bisa. Majalah Time edisi terbaru memajang wajah Jokowi sebagai sampul dengan judul “A new hope” (sebuah harapan baru).

Menjaga Harapan

Persoalannya, sejauh mana Jokowi mampu menjaga harapan publik yang membuncah, dan yang lebih penting lagi mewujudkan harapan tersebut dalam karya nyata? Ekspektasi terhadap pemimpin yang dipilih rakyat selalu lebih besar dari kemampuan sang pemimpin tersebut mewujudkannya. Hal ini terjadi di mana pun di dunia.
Bila tidak pandai-pandai mengkanalisasi ekspektasi tersebut dengan komunikasi dan kerja yang maksimal, bukan tidak mungkin kepercayaan akan surut, bukan tidak mungkin pula akan hilang. Sang pemimpin akan ditinggalkan rakyat yang kecewa. Inilah tantangan terbesar Jokowi.

Yang harus dipahami, Jokowi tidak bekerja sendiri, juga tidak bekerja di ruang hampa. Pemimpin di mana pun tidak hanya dikelilingi orang tulus, tapi juga berakal bulus. Tidak hanya didekati orang yang ikhlas, tapi juga yang culas.

Ada yang membantu Jokowi dengan kualitas hati malaikat, tetapi ada juga berkualitas khianat. Di sinilah kepiawaian Jokowi diperlukan. Ia harus mampu mengubah yang culas menjadi ikhlas, yang akal bulus menjadi tulus, yang laknat jadi malaikat. Tidak mudah memang, tetapi pemimpin di mana pun menghadapi tantangan tersebut.

Jokowi tidak boleh mentolerir para pemburu rente di sekitar madu kekuasaannya. Haram hukumnya membiarkan munculnya lingkaran korupsi baru di sekitar istana. SBY dan Partai Demokrat pernah gagal menghadapi ujian ini ketika para bintang iklan “katakan tidak pada korupsi” justru satu demi satu menginap di hotel prodeo karena ditebas pedang KPK.

Gus Dur dan Mega juga setengah gagal ketika isu-isu korupsi justru mendera hari-hari kekuasaan mereka, mulai dari isu Buloggate, Bruneigate, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), suap dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, penjualan aset berharga seperti Indosat, dan sebagainya.

Tentu fenomena-fenomena tersebut bukan mutlak kesalahan sang pemimpin, tetapi hal tersebut dapat menjadi ukuran berhasil atau tidaknya pemimpin mengatasi isu yang sudah berkarat di republik ini: korupsi. Apa boleh buat, dari track record presiden-presiden sebelumnya, jawabannya: belum bisa.

Langkah Awal: Memilih Pembantu

Kini, Jokowi, yang orang biasa, harus bisa menjawab soal berkarat tersebut. Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa ia penjaga asa yang terus bisa diharapkan. Ujian pertama Jokowi sudah di depan mata, yaitu bagaimana ia menunjuk para menteri yang akan menjadi pembantu-pembantunya.

Indonesian Corruption Watch (ICW) sudah memperingatkan agar hendaknya Jokowi tidak memilih menteri-menteri yang bermasalah, terutama terkait isu korupsi. Jabatan-jabatan tertentu di sektor hukum seperti Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Menteri Sekretaris Negara, menurut ICW, harus bersih dari sosok-sosok yang selama ini tidak pro pada pemberantasan korupsi. Bila dia pengacara atau bekas pengacara, bukan pengacara yang selalu membela para koruptor (detik.com, 19/10/2014).

Dalam berbagai kesempatan selama prosesi kampanye Pilpres 2014, Jokowi selalu mengatakan koalisi yang ia bangun adalah koalisi tanpa syarat. Jokowi ingin mengatakan bahwa koalisi yang mereka bangun bukan koalisi bagi-bagi jabatan. Kini Jokowi harus mampu membuktikan itu dengan menunjuk menteri-menteri yang tidak bermasalah.

Jokowi harus berani menolak atau tidak menunjuk nama-nama yang disodorkan parpol pendukung bila dalam ruang imajinasi publik merupakan sosok bermasalah. Jokowi tidak boleh berlindung dalam formalisme hukum “belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah” untuk menolak orang-orang yang dianggap bermasalah dalam ruang imajinasi publik. Sebab, soal ini adalah soal persepsi, bukan soal salah benar ketukan palu hakim.

Tantangan Jokowi di hari-hari ke depan tidak akan mengecil. Tentu tidak semua harapan publik itu dapat terpenuhi, tetapi publik harus tetap diyakinkan Presiden Jokowi sedang dan terus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Rakyat harus diyakinkan bahwa Presiden Jokowi tidak sedang membangun lingkaran korupsi baru bagi keluarga, kroni, sahabat atau rekan separtai, atau bahkan relawan yang telah menyumbang tenaga bagi terpilihnya sosok sederhana tersebut.

Ketika terpilih sebagai Presdien AS pertama kali pada tahun 2008, Barrack Obama menyatakan, “The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one term, but America – I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you – we as a people will get there.”

Kalau diterjemahkan kurang lebih, “Jalan di depan akan panjang. Pendakian kita akan setapak demi setapak. Kita mungkin tidak mencapai (tujuan) dalam satu tahun atau bahkan dalam satu periode (kepresidenan saya). Tapi Amerika—saya tidak pernah memiliki lebih banyak harapan daripada yang saya rasakan malam ini, bahwa kita akan mencapai (tujuan kita). Saya berjanji kepadamu—kita bersama-sama akan mencapainya.”
Pak Jokowi, jalan kita memang panjang, tantangan akan bertambah besar, jalan pun pasti mendaki. Asal Bapak lurus dan berani terus meluruskan orang-orang yang tidak lurus, rakyat bakal berbaris lurus di belakang Bapak. Selamat bekerja bagi Indonesia yang sejahtera.Jakarta, 20 Oktober 2014. (Sumber: detikNews.com, 20 Oktober 2014).

Tentang penulis:
Refly Harun, Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,744 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.