Menu Terbaru Kamis 18 September 2014

Eko Supriatno
Meditasi Romo Mudji
artikel pengamat

Ma’mun Murod Al-barbasy
Quo Vadis Pilkada?
artikel pengamat

Romli Atmasasmita
Moralitas vs Efisiensi
artikel dosen

Bambang Soesatyo
Rusak Akibat Pilkada Langsung
artikel pengamat

Ahmad Khotim Muzakka
Wawasan Multikultural Kaum Muda
artikel pengamat

Reza Indragiri Amriel
Menggenggam Gunung Es
artikel pengamat

Amril Jambak
Ada Apa dengan Jokowi di Pengumuman Kabinet?
artikel pengamat

Asriatun
Demokrasi Dunia Maya
artikel pengamat

Samsul Wahidin
Kepastian Arah Penyelesaian Sengketa Pilkada
artikel dosen

Janedjri M Gaffar
Presidensial Pasca-Pemilu 2014
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Prahara RUU Pilkada
artikel pengamat

Effnu Subiyanto
Solusi PLTU Batang
artikel pengamat

Hendra Kurniawan
Rakyat Dukung Ahok
artikel pengamat

Engelina Pattiasina
Rute Rempah: Poros Maritim Abad ke-21
artikel pengamat

Djoko Suud Sukahar
Politik Bathara Kala
artikel pengamat

Samsul Pasaribu
‘Mengobati’ Pilkada Langsung Oleh Rakyat
artikel pengamat

Deny Humaedi Muhammmad
SBY, Jokowi, dan Korupsi
artikel pengamat

Wasisto Raharjo Jati
Prospek Kabinet Ideal Jokowi
artikel pengamat

Abdul Hakim MS
‘Sesat Pikir’ Inferensi Pilkada via DPRD
artikel pengamat

Djoko Suud Sukahar
Berebut Ketum Golkar
artikel pengamat

Eko Supriatno
Menyegarkan Kembali Pancasila
artikel pengamat

Serta 10157 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

 

Saipuddin ZahriGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr Saipuddin Zahri SH MH dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang meraih Doktor Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Rabu 20 Agustus 2014. Judul disertasinya adalah Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Ada Apa dengan Jokowi di Pengumuman Kabinet?

Oleh Amril Jambak

Amril Jambak Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi), Senin (14/9/2014), telah mengumumkan komposisi menteri yang akan membantu menjalankan program pemerintahannya dalam periode 2014-2019. Jokowi mengatakan kabinetnya akan diisi oleh profesional dan profesional-partai.

“Ini pembagiannya akan diisi oleh 18 profesional dan 16 profesional-partai,” kata Jokowi di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014), seperti dikutip dari detik.com.

Kabinet Jokowi-JK akan memiliki 34 kementerian. Di antaranya, Jokowi tetap mempertahankan 3 kemenko. Jokowi mengumumkan jumlah kementeriannya ditemani oleh wapres terpilih Jusuf Kalla dan Tim Kantor Transisi. Jumlah kementerian Jokowi-JK ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Jokowi untuk mempertahankan 34 kementerian.

Kalau tidak salah, berdasarkan catatan penulis, enam bulan lalu Jokowi pernah mengungkapkan bahwa ia tidak akan mentoleransi adanya politik transaksional dalam koalisi yang akan dibangun partainya. Jika terpilih menjadi presiden, dia menyatakan tidak akan ‘memperdagangkan’ kursi menteri demi alasan koalisi.

“Saya tidak akan berkoalisi karena hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan menteri atau uang. Saya pastikan itu tidak terjadi,” kata dia, seusai mengunjungi Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Sukabumi, Kamis, 27 Maret 2014 tengah malam.

Menurut dia, PDI-Perjuangan masih membuka diri untuk koalisi dengan partai lain, tetapi hanya dengan partai yang memiliki ideologi dan platform yang sama.

“Tapi koalisi tersebut bukan karena bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Tapi dasarnya koalisi untuk perbaikan bangsa, negara, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat,” kata dia, kala itu.
Bahkan, menanggapi hal ini, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem untuk berkoalisi berkaitan dengan kursi di lembaga eksekutif.

Siti mengatakan politik adalah tentang siapa mendapatkan apa. “Pasti membicarakan kursi. Karena politik itu tentang ‘who gets what, how, and when’. Itu kata Harold Laswell (ilmuwan politik, red),” katanya di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Direktur Eksekutif dari Pol-Track Institute Hanta Yudha AR mengatakan, bentuk koalisi ideal berdasarkan ideologi atau platform hampir mustahil dibentuk. Dengan pragmatisme dan perilaku politisi yang ada, Hanta meyakini koalisi yang dibentuk nantinya akan tetap transaksional.

“Perjalanan koalisi di Indonesia yang ada selama ini, dengan sistem yang ada serta perilaku partai dan elite, sulit sekali melakukan itu. Akan tetap ada koalisi transaksional. Power sharing dan barter kursi di kabinet, akan sulit dihindari,” ujar Hanta saat dihubungi, Senin (14/4/2014).

Bahkan, sebelumnya, penulis dalam suatu tulisan dengan judul “Mungkinkah Koalisi Tak Bagi-bagi Kursi”, juga meragukan ucapan Jokowi tersebut. Nyatanya sekarang ini memang terjadi. Jokowi yang sesumbar tidak akan bagi-bagi kursi pada masa itu, sekarang ini tak kuasa dan harus menarik ucapannya kembali, meski ia menggarisbawahi kabinetnya akan diisi 18 profesional dan 16 profesional partai.

Tapi, buru-buru Jokowi membantah, dirinya telah melakukan politik bagi-bagi kursi dengan partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. Sebab menurutnya, politik bagi-bagi kursi hanya dapat dilakukan saat pemilihan umum presiden (Pilpres) belum berlangsung.

Baginya, politik yang tengah dilakukannya saat ini sangat jauh berbeda dengan politik bagi-bagi kursi. Sebab dirinya melakukan perhitungan untuk memilih menteri yang akan bekerja bersamanya dalam kabinetnya. Jokowi juga mempersilakan partai politik pendukungnya untuk mengajukan nama kepadanya.
Saat ini Jokowi tengah mempersiapkan kriteria menteri-menteri yang akan mengisi jabatan tersebut sebelum memilih siapa orangnya.

Dia mengungkapkan, penggodokan materi soal kriteria yang harus dipenuhi oleh para kandidat menteri akan dilakukan oleh Tim Transisi. Setelah semua itu jadi, maka Jokowi akan memilih siapa yang paling tepat mengisi posisi menteri tersedia.

Dengan berbagai hal di atas, penulis mencatatkan, bahwa selama perjalanan bangsa dan negara ini, bagi-bagi kursi menteri ini merupakan hal yang lumrah.

Lihat dekade selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun menjadi presiden, bagi-bagi kursi tetap terjadi, kecuali yang tidak memperoleh kursi menteri, adalah parpol yang benar-benar oposisi terhadap pemerintah.

Pertanyaannya, ada apakah dengan Jokowi? Apakah pernyataan Jokowi sebelum pilpres tersebut hanya untuk menarik simpatik belaka? Atau mungkin tekanan dari parpol pendukung agar menempatkan kadernya di posisi menteri?

Yang jelas, karena menteri nantinya berasal dari parpol, Jokowi sudah dinilai gagal buktikan koalisi tanpa syarat, seperti yang dilontarkan Jokowi-JK dan partai pendukungnya dalam deklarasi dan setiap kampanye pasangan ini pada Pilpres lalu. (Sumber: detikNews.Com, 16 September 2014).

Tentang penulis:
Amril Jambak, peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

‘Mengobati’ Pilkada Langsung Oleh Rakyat

Oleh Samsul Pasaribu

Samsul PasaribuJakarta – Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, ‘ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak’.

Begitulah pandangan almarhum terhadap dampak westernisasi terhadap percaturan global. Dan itu beliau sampaikan jauh sebelum kita menabuh genderang reformasi tahun 1998 silam.

Ungkapan itu sengaja penulis jadikan prolog tulisan kali ini karena sejalan dengan realita pro dan kontra RUU Pilkada belakangan ini yang sebagian meminta tetap dipilih langsung oleh rakyat tetapi sebagian yang lain meminta dikembalikan kepada DPRD layaknya dizaman presiden RI ke-2 Jenderal Besar Soeharto berkuasa.

Sekedar meriview ingatan kita bahwa mereka yang menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD mengatakan bahwa Pilkada langsung berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan baik oleh negara maupun oleh para kandidat.

Selain itu, serangan money politik dan korupsi cenderung terjadi dan menjadi hal biasa dalam pesta demokrasi belakangan ini. Belum lagi persoalan mutasi besar-besaran pasca pimpinan kepala daerah berganti.

Semua yang menjadi lawan politik dibabat habis tak lama setelah pelantikan. Selain itu, kebebasan yang benar-benar bebas itu telah melahirkan dinasti kekuasaan bagi sebagian daerah.

Maka tak jarang, pasca sang ayah jadi kepala daerah, periode berikutnya digantikan oleh sang istri, menantu, anak dan lain sebagainya. Katanya, ini merusak demokrasi. Potensi komplik juga sangat besar. Beberapa daerah justru berakhir dengan kerusuhan dan bakar-bakaran pasca kandidat yang diusungnya kalah dalam pertarungan.
Argumen lainnya adalah jika Pilkda dipilih oleh rakyat hal itu merupakan inkonstitusional, selain itu, hal itu juga tidak sejalan dengan sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Lain lagi halnya dengan mereka yang meminta Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Kata mereka, ini merupakan hak konstitusional warga negara. Rakyat tidak bisa hanya menjadi subjek tetapi juga objek. Pilkada langsung merupakan semangat reformasi.

Mengembalikan pilkada kepada DPRD menyalahi semangat reformasi itu sendiri. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bukan dari rakyat oleh DPRD dan untuk rakyat. Dan yang lebih penting lagi adalah sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah presidensial bukan parlementer.

Andai presiden dipilih langsung dan kepala pemerintahan dibawahnya dipilih oleh DPRD maka sistem itu sendiri menjadi sumir dan abu-abu.

Pertanyaanya adalah adakah yang salah dari argumentasi-argumentasi diatas? Jawabanya tentu tidak ada yang salah. Bahkan penulis berpandangan tepat dan sesuai dengan realita yang ada.

Jika pun pada akhirnya pendapat-pendapat itu salah maka itu tidak terletak pada isi dari pendapat dan pandangan-pandangan itu sendiri tetapi lebih kepada semangat dari munculnya pendapat-pendapat itu.

Apakah semangat itu dilatar belakangi keinginan berkuasa yang sangat kuat, dorongan ingin membalas dendam atas realita pemilu presiden yang pahit menurut satu golongan, atau memang murni untuk mencari formula yang baik bagi peningkatan kualitas berdemokrasi di negara republik Indonesia ini.
Disinilah kita perlu bersepakat bahwa negara ini sedang ada masalah. Republik Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaanya 69 tahun lalu sedang sakit. Sakit akut, tetapi oleh’dokter’ menilainya masih bisa disembuhkan andai ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh.

Penulis menyebut penyakit itu dengan demokrasi setengah hati. Setengah hati karena, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga didunia, ternyata predikat itu tidak serta merta mendorong kita untuk memperbaiki kualitas kita berdemokrasi tetapi justru sebaliknya.

Apa yang selama ini kita tolak (dizaman orde baru) justru ingin kita kembalikan dizaman reformasi saat ini. Benar, tidak semua warisan orde baru itu jelek dan buruk. Tetapi ingat, pada kalimat ini kita menggunakan kata ‘tidak semua’ artinya ada yang jelek dan buruk untuk demokrasi. Maka salah satunya adalah Pilkada oleh DPRD.

Jika Demokrasi itu seperti sebuah tubuh, maka tubuh itu sedang sakit saat ini. Pilihannya adalah kita mengganti demokrasi itu dengan sistem demokrasi yang lain padahal kita masih sepakat sistem demokrasi yang lain itu pun masih rawan penyakit atau memang benar-benar sakit juga.

Atau kita pilih dengan semangat yang sama menyembuhkan setiap virus, kuman, kotoran, bakteri yang sedang merongrong tubuh yang bernama demokrasi itu.

Seperti anda yang sedang bekerja disebuah perusahaan, lalu suatu ketika anda sakit oleh dokter penyakit anda dianggap berbahaya tetapi tetap bisa diobati andai ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh. Tetapi pimpinan anda mengatakan, anda harus diberhentikan dan diganti oleh orang lain.

Tentu saja, pribadi anda akan menyalahkan kebijakan itu. Selain itu anda juga akan menyalahkan diri sendiri. Kenapa pula harus sakit disaat yang tidak tepat. Tetapi apa pun itu, pemberhentian anda dan diganti dengan orang lain adalah langkah yang tidak tepat.
Padahal orang yang mengantikan anda pun tidak pula lebih baik dari anda. Tetapi, kehadiran anda selama ini diperusahaan telah membuka kesempatan banyak orang lebih peduli dengan perusahaan yang sudah anda bela bertahun-tahun.

Perumpaan dan analogi diatas bisa disamakan dengan realita RUU Pilkada saat ini. Merubah RUU Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung merupakan langkah keliru dan tidak substansial. Seperti makan buah salak, kita sibuk mengupas kulitnya dan memakannya lalu membuang isinya.

Kita sibuk membicarakan sistem baru dan lebih menguntungkan tetapi kita lupa bahwa sistem yang ada jauh lebih baik hanya perlu ketegasan dan kesungguhan dalam menjalankannya. Persoalan Pilkada terletak pada lemahnya sistem yang ada.

Regulasi yang sudah ada tidak dibarengi dengan adanya aturan main yang ketat dan menyentuh hingga keakar rumput sekali pun.

Penulis berpandangan, andai semangat yang menggiring kita membicarakan RUU Pilkada ini adalah semangat memperbaiki sistem yang ada agar cara berdemokrasi kita semakin baik dan berkualitas maka demokrasi kita yang sedang sakit ini perlu kita obati, bukan menyingkirkannya.

yang harus dilakukan saat ini adalah DPR RI dan pemerintah mutlak bersepakat untuk mempertahankan UU yang ada. Pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Selanjutnya semua hal yang menjadi persoalan selama ini diatur sedemikian rupa dalam undang-undang Pilkada atau bila perlu dibuat undang-undang khusus untuk itu.
Sehingga semua persoalan yang mencoreng nama baik kita dalam berdemokrasi diminimalisir bahkan sangat mungkin di hilangkan. Apa yang oleh pihak pengusung Pilkada tidak langsung dipersoalkan selama ini diminimalisir dampaknya, seperti;

1. Untuk permasalahan Pilkada langsung yang menyuburkan dinasti kekuasaan, maka perlu diatur bahwa setiap keluarga yang anggota keluarganya menjadi kepala daerah maka tidak diperkenankan mencalonkan diri paling lama satu periode setelah anggota keluarganya habis masa jabatannya dan atau memutuskan tidak mencalon lagi untuk periode kedua.

2. Untuk menekan tingginya biaya kampanye maka perlu diatur bahwa setiap calon dilarang memasang spanduk dan baligo. Sosialisasi hanya perlu dilakukan dengan membagikan kartu nama dan memasang iklan di media cetak. Bilamana keberadaan Baligo dan spanduk diangap tetap penting maka perlu diatur jumlahnya dan ukurannya, sehingga azas keadilan dan pemerataan dari masing-masing kandidat terpenuhi dan terjamin.

Tidak boleh ada kampanye akbar baik indoor maupun outdoor. Para kandidat harus bersosialisasi langsung dengan warga untuk memperkenalkan diri. Hal ini untuk memaksa para kandidat “blusukan” langsung sejak dari berstatus sebagai calon kepala daerah.

3. Untuk menghindari terjadinya money politik perlu dibuat aturan tegas (sebenarnya selama ini sudah ada tetapi penerapannya tidak maksimal). Ketegasan itu berupa sepekan menjelang masa kampanye berakhir dan masa pencoblosan di bilik suara, maka rekening partai politik, tim sukses dan para kandidat untuk sementara diblokir oleh bank, sehingga tidak ada transaksi dan serangan pajar menjelanga hari pencoblosan.

Kalau pun para kandidat jauh-jauh hari sudah menarik uang dengan jumlah yang besar maka hal ini sangat mudah ditelusuri peruntukannya. Panwaslu, Bawaslu dan KPU perlu bersinergi dengan dunia perbakan dan PPATK untuk menerapkan kebijakan ini.

Ancamanya adalah bila sepekan menjelang pemungutan suara ada transaksi besar yang mencurigakan maka kandidat dimaksud akan dieliminasi dari pemilihan.
4. Untuk menghindari agar tidak ada mutasi besar-besaran pasca pergantian kepala daerah maka perlu diatur dalam undang-undang tersebut supaya kepala daerah terpilih dilarang melakukan mutasi minimal 2,5 tahun sejak dilantik. Mutasi hanya bisa dilakukan bila sudah bertentangan dengan kepangkatan dan lain-lain.

Dan atau, sejak dilantik sebagai kepala daerah, yang bersangkutan hanya boleh melakukan revosisi bukan mutasi. Kebijakan seperti ini perlu karena selain untuk memberi rasa aman dan tidak terlibat langsung dalam suksesi kepemimpinan daerah, juga menghindari adanya deal-deal ‘haram’ antara calon kepala darah dengan para pegawai negeri sipil dan oknum-oknum lainnya.

5. Untuk menghindari terjadi konflik dan kerusuhan antar pendukung maka perlu dipertegas, bilamana kandidat yang kalah dan para pendukungnya membuat keributan maka konsekuensinya adalah para pendukung yang membuat rusuh dan kandidat yang didukungnya sama-sama dikenakan sangsi pidana.

Hal ini perlu untuk melibatkan langsung para kandidat mengingatkan para pendukungnya untuk berhati-hati dan benar-benar cerdas menyikapi persoalan. Selama ini, kandidat biasanya menjadikan kerusuhan yang dilakukan para pendukung sebagai bentuk dan bagian dari demokrasi dan solidaritas sehingga lepas tangan. Alhasil, potensi komplik pun semakin besar.

6. Untuk menekan anggaran yang besar, bukankah mahkamah konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusannya bahwa Pemilihan umum mulai dari Pemilihan kepala daerah baik Gubernur, bupati dan Walikota dilaksanakan serentak. Sama halnya dengan Pemilu presiden dan pemilu legislatif juga dilaksanakan serentak.

Hal ini bisa menghemat anggaran negara untuk pesta demokrasi hingga 30 – 50 persen. Jadi andai biaya Pilkada disetiap daerah selama ini dirata-ratakan 5 sampai dengan 10 Milyar maka dengan Pilkada serentak angka itu menjadi 2 sampai dengan 5 milyar.

Mungkin kita masih berpandangan jika itu masih sangat mahal, maka yang harus diingat adalah bahwa Pemilu di Indonesia dilaksanakan satu kali dalam lima tahun. Maka jika pemilu itu kita sebut sebagai pesta demokrasi, bukankah wajar bila untuk pesta ini kita kelola sedikit saja agak mahal
Tentu, enam hal diatas hanya beberapa hal yang menjadi persoalan pemilihan umum kepala daerah selama ini. Pada dasarnya yang kita butuhkan saat ini bukanlah mengganti sistem yang ada kepada sistem baru yang tidak ada jaminan lebih baik.

Dibutuhkan cara berpikir yang jernih dan kedewasan berpikir dalam melihat persoalan-persoalan yang ada lalu mencari jalan keluarnya. Intinya adalah, apa yang selama ini menjadi penyakit di Pilkada secara langsung oleh rakyat, kita obati dengan serius dan sungguh-sungguh.

Kita tidak hanya butuh obat yang mujarab tetapi juga dokter yang ahli. Maka, kita butuh obat mujarab berupa ide-ide, konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang cemerlang dan solutif. kemudian kita butuh dokter (figur) berupa orang-orang yang berintegritas dan kavabel untuk menjalankan ide-ide, konsep-konsep dan regulasi-regulasi yang kita buat itu.

Jika ini sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh maka persoalan-persoalan Pilkada yang selama ini menjadi polemik bisa diminimalisir.

Dan andai pun ketika sistem sudah baik, stake holder yang terlibat langsung pun sudah mumpuni, pengawasan pun dilakukan dengan ketat dan sungguh-sungguh tetapi masih terjadi hal-hal yang kita khawatirkan itu, maka kita mungkin akan diskusikan kembali apakah kita akan mengganti sistem pilkada kita menjadi langsung atau tidak langsung. (Sumber: detikNews, 16 September 2014).

Tentang penulis:
Samsul Pasaribu, Ketua Umum PB Gerakan Mahasiswa Sibolga Indonesia dan Direktur Sibolga Strategic Leadership Forum (S2LF). Tulisan ini pendapat pribadi dan tidak mewakili kelembagaan.
kontak person: 081370677022, email : syamsulpasaribu@yahoo.co.id

Menggenggam Gunung Es

Oleh Reza Indragiri Amriel

Reza Indragiri AmrielGuru berikut orang tua bis amenjadi pemandu bakat siswa.
Pengetahuan, keterampilan, sikap. Itulah tiga unsur induk dalam Kurikulum 2013. Mudah diingat. Namun, seberapa mudah menempa peserta didik dengan ketiga elemen tersebut, bisa lain perkaranya.

Penulis tidak begitu berminat membicarakan berbagai kompleksitas dan tentangan terhadap Kurikulum 2013. Penulis justru terpukau karena tiga istilah yang dulu dibahas hingga berbusa-busa oleh saya dan rekan-rekan semasa bekerja di sebuah lembaga pengembangan sumber daya manusia, kini tidak hanya hidup di arena korporasi, tetapi juga sudah dicobaterapkan di dunia pendidikan.

Ada sebuah kiasan jitu yang kerap dipakai untuk menjelaskan duduk perkara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sebutlah ketiganya sebagai kompetensi, dan kiasan dimaksud dinamai metafora gunung es. Bayangkan Titanic! Titanic disebut-sebut sebagai kapal pesiar tercanggih sekaligus termewah pada masanya.

Dengan julukan sedemikian rupa, kenyamanan dan keamanan tentu menjadi jaminan bagi setiap penumpang. Alhasil, ringkas cerita, berbondong-bondong manusia mengantre agar dapat merealisasikan impian mereka untuk bertamasya dari Eropa ke Amerika, pergi-pulang, dengan sejuta pesta surgawi di atas ombak samudra.

Namun, siapa sangka, mujur tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Titanic yang dielu-elu ternyata tak sanggup menahan ombak yang menderu-deru. Terseret ombak, tersapu angin, Titanic menghantam gunung es.

Sekarang, mari kita pakai redaksional yang lebih benderang. Setelah menyelam ke dasar laut, kita jadi tahu kedahsyatan massa dan energi yang tersimpan dalam bongkahan raksasa gunung es itu. Andai massa dan energi itu bisa dikelola untuk segala suatu yang produktif, hasilnya akan sangat luar biasa.

Menguasai leher hingga telapak kaki gunung es itu, sama artinya dengan menguasai porsi terbesar dari keseluruhan tubuh monster diam tersebut. Sayangnya, itu tadi, bagian itu tak terlihat. Dia tersembunyi dalam gelap, dalam dingin, dalam—seolah—diam.

Gunung es itu adalah “saya, aku”. Dari dasar hingga pucuk gunung es, itulah keutuhan diri saya, diriku, diri manusia. Kembali ke tiga elemen yang disasar lewat Kurikulum 2013, bagian yang menyembul di atas permukaan laut adalah pengetahuan dan keterampilan.

Membangun serta mengelola pengetahuan dan keterampilan relatif mudah. Berikan waktu beberapa menit kepada seorang pelajar kelas II SD untuk mempelajari naskah satu halaman tentang aksi makar pasukan Abrahah ke kota Mekah. Asalkan ia membaca sungguh-sungguh, ia akan peroleh sebuah pengayaan kognitif mengenai sejarah kota kelahiran nabi junjungannya, Muhammad Saw.

Pembelajar

Demikian pula dengan keterampilan. Berikan waktu beberapa hari kepada anak balita untuk belajar mengenakan celana sendiri. Sepanjang tetap disemangati, ia akan temukan kefasihan motoriknya.

Lalu uji pengetahuan si siswa dengan soal sejarah, dan tes keterampilan dengan memberikan celana. Siapa yang telah sukses belajar dan siapa pula yang gagal, bisa langsung terlihat saat itu juga. Dengan penguasaan yang baik atas pengetahuan dan keterampilan, seorang individu akan mampu menjadi pekerja atau pembelajar efektif.

Diberikan tugas A, ia akan tuntaskan tugas tersebut. Dikasih tugas B, ia akan selesaikan tugas itu. Begitu seterusnya. Namun sayangnya, gunung es di permukaan laut, yaitu pengetahuan dan keterampilan, hanya sekitar 30 persen dari seluruh modal yang individu perlukan untuk menjadi pekerja atau pun pembelajar luar biasa. Itu berarti, ada kurang lebih 70 persen amunisi yang ternyata belum ia miliki. Jadi, banting tulang menguasai pengetahuan dan keterampilan saja masih jauh dari cukup.

Implikasinya bagi pendidik, bila ia adalah guru yang hanya hirau pada proses transfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, betapa pun tulusnya ia, sesungguhnya hanya mempersiapkan sedikit saja dari apa-apa yang secara keseluruhan dibutuhkan peserta didik untuk menjadi sosok istimewa.

Pengetahuan dan keterampilan memang penting. Tidak ada yang salah dengan mempelajarinya. Namun, itu baru sebatas tanda koma. Agar paripurna atau—setidaknya—agar proses pembelajaran lebih tepat guna, peserta didik perlu didorong agar lebih bernyali mengembara ke dasar gunung es.

Fobia akan kegelapan, cemas akan suhu beku, dan waswas akan perjalanan yang seakan tak berujung dihadapi lebih hebat dalam kegiatan menyelam itu. Jelas, peserta didik akan gemilang mengarungi dasar samudera jika ia didampingi oleh pendidik yang juga punya pengalaman otentik sukses menjelajahi teritori misterius itu.

Sikap. Itulah kawasan gunung es di bawah arus. Guru yang berfokus pada penguasaan sikap hidup peserta didik adalah seorang suhu yang sungguh-sungguh tengah menyiapkan siswa-siswinya untuk menjadi ksatria sejati.

Ksatria semacam itu tak ubahnya dengan Mei Shin atau Mei Xin, tokoh fiksi yang merupakan isteri Arya Kamandanu dalam sandiwara Tutur Tinular. Mei Shin sejatinya memiliki pedang Nagapuspa. Hanya dengan melihat warangka pedang itu pun, orang-orang langsung bergidik tanpa pernah mencicipi sabetannya.

Walau tidak memegang Nagapuspa, Mei Shin ternyata jauh lebih perkasa. Ia menguasai ilmu kanuragan bernama kabegjan. Dengan jurus-jurus sepenuhnya bertahan, Mei Shin tidak akan bisa ditaklukkan selama ia menjaga keharmonisan antara niat lurus, lisan, dan perbuatan. Sah sudah mengapa ia bernama Shin maupun Xin yang bermakna akal budi. Jadi, bukan senjata di tangan dan kuda-kuda menyerang yang membuat Mei Shin digdaya.

Senjata utamanya adalah budi pekerti, tabiat, karakter, akhlak. Persoalannya, kelemahan pada aspek sikap itulah yang membuat ruang tahanan KPK penuh sesak sampai-sampai harus menitipkan pesakitan ke sejumlah penjara lainnya. Para koruptor pasti orang pintar, sehingga bisa menutup rapat-rapat aksi busuk mereka.

Jadi, semakin nyata bukan pengetahuan dan keterampilan, melainkan sikap yang paling menentukan! Kurikulum 2013, insya Allah, membuka jalan bagi lahirnya kstaria-ksatria hebat. Guru berikut orang tua—kita semua—berkesempatan menjadi pemandu mereka untuk menguasai gunung es itu! Allahu alam. (Sumber: Sinar Harapan, 16 September 2014).

Tentang penulis:
Reza Indragiri Amriel, Associate Trainer Divisi Pendidikan Dompet Dhuafa.

Kepastian Arah Penyelesaian Sengketa Pilkada

Oleh Samsul Wahidin

?????Jika tak ada aral, pada 2015 pemilihan kepala daerah (pilkada) akan kembali dilakukan oleh DPRD dan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ini menyusul disetujui oleh sebagian terbesar kekuatan politik di DPR tentang pengembalian kewenangan memilih oleh para wakil rakyat di daerah tersebut.

Seiring itu, penyelesaian sengketa pilkada juga berubah. Perubahan itu menyusul dibacakan putusan No 1- 2/PUU-XII/14 berdasarkan permohonan uji materi inkonstitusionalitas Pasal 236c UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan itu dija-tuhkan pada 19 Mei 2014. Membaca legal reasoning dari putusan tersebut, secara teknis ternyata penyelesaian sengketa pilkada telah membuka ruang untuk korupsi.

Bukti konkretnya adalah tertangkap tangan Akil Mochtar sebagai terdakwa korupsi sengketa pilkada. Sebelum prahara MK yang mendudukkan Akil sebagai terdakwa, sebenarnya pembentuk UU sudah berencana mengalihkan penyelesaian sengketa pilkada tersebut dengan memberi kewenangan ke peradilan umum. Berarti naungan formalnya adalah Mahkamah Agung dengan jajaran peradilan di bawahnya. Di dalam RUU Pilkada yang sebentar lagi disahkan, sengketa pilkada akan dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA). Itu diatur pada Pasal 28 ayat 1.

Dinyatakan: ”Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat tiga hari setelah penetapan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dengan tembusan panitia pemilihan (panlih)”. Ketentuan ini berlaku untuk pemilihan gubernur (pilgub). Sejalan dengan mekanisme ini, perselisihan pilkada tingkat kabupaten/kota akan diselesaikan di pengadilan tinggi (PT). Penegasan ini diatur pada RUU Pasal 130 ayat 1. Dinyatakan: ”Terhadap penetapan reka-pitulasi penghitungan suara dan penetapan calon bupati/ wali kota terpilih, calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tinggi paling lambat tiga hari setelah penetapan”. Putusan lembaga pengadil tersebut bersifat final and binding (final dan mengikat, tak ada upaya hukum lain). Klausul ini penting sebab jalur reguler perkara puncaknya senantiasa di MA. Dengan demikian, putusan sengketa pilkada hanya dilakukan pada satu tingkat dan hanya satu kali.

Penyelesaian Bukan oleh MK

Membaca dasar hukum, mengapa sengketa pilkada itu masuk ke MK hingga saat ini adalah Pasal 236c UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud. Pada pasal itu dinyatakan bahwa ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan”. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sebagai konsekuensi, pilkada masuk ke rezim pemilu dan namanya pemilukada.

Sebagai akibat ke hilirnya, oleh karena kewenangan MK adalah menyelesaikan masalah sengketa pemilu, pemilu untuk gubernur, bupati dan wali kota yang semestinya hajat lokal menjadi hajat nasional yang diselenggarakan di daerah. Sebenarnya terlalu besar jika memasukkan hajat daerah yang notabene wilayah kecil. Hal demikian juga tidak sesuai dengan berbagai upaya yang arahnya desentralisasi dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Dari sisi ini, mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada ke pengadilan tinggi untuk level bupati/wali kota masuk akal.

Secara praktis, sengketa pemilukada bupati/ wali kota yang harus disele-saikan di level MK memerlukan biayabesar. Apalagijika sengketa itu berasal dari daerah yang jauh dari Jakarta. Kecenderungan selama ini, persidangan penyelesaian sengketa pemilukada di MK itu bahkan cenderung melibatkan massa. Ongkos untuk itu terlalu mahal, khususnyajikadibandingkan dengan penyelesaian yang dilaksanakan di ibu kota provinsi yaitu di pengadilan tinggi setempat. Kalau itu terjadi, berarti berubah lagi dari rezim pemilukada ke rezim pilkada.

Sisilainyangmenjadikeberatan dari sengketa pemilukada dan kalau nanti diselesaikan didaerah menjadi sengketa pilkada adalah kondisi pengadilan yang disinyalemen masih tidak atau belum bersih dari penyimpangan. Bahasapraktisnya institusipengadilan meskipun gaji hakimnya sudah dinaikkan, namun masih subur dicokoli mafia hukum. Pada level MA pun demikian. Banyakceritaburuktentangperilaku hakim MA yang mencuat ke publik. Ada yang menilai, perpindahan dari MK ke MA ibarat keluar dari mulut harimau, tapi masuk ke mulut buaya. Sami mawon . Pada perspektif yuridis, berdasarkan hukum acara selama ini MA tidak memeriksa fakta. MA adalah peradilan tertinggi, bukan judex factie .

Kalau kemudian perselisihan gubernur masuk ranah MA, itu memerlukan pembenahan terhadap asas hukum dimaksud dan itu levelnya adalah UU. Hal ini yang secara tersirat menjadi pertimbangan dalam putusan mengapa MK akhirnya memilih untuk tidak mengadili sengketa pilkada. Dengan pembatalan ketentuan tentang kewenangan MK mengadili sengketa pilkada, kekhawatiran bahwa MK akan memegang kewenangan ”instan” tersebut tidak diperlukan. Artinya MK dengan sukarela melepaskan kewenangan yang sebenarnya bertentangan dengan khitah nya sebagai penengah atas sinyalemen pertentangan antara UU dan UUD.

Sebagai catatan, pada putusan yang dibacakan pada 19 Mei 2014 itu sengketa pilkada tetap ditangani MK sampai diberlakukan UU Pilkada dalam beberapa waktu mendatang. Padahal seharusnya putusan MK taat asas bahwa putusan berlaku sejak diucapkan. Ketentuan pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD sudah tidak berlaku sejak saat itu. Artinya bahwa seharusnya kewenangan atas sengketa pilkada segera diserahkan kepada lembaga sebelum pengalihan kewenangan yaitu pada Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi.

Bukan menunda dengan alasan ketidaksiapan lembaga yang dibungkus dengan kalimat— menunggu perubahan undang undang. Kendati demikian, kabar gembiranya toh UU itu segera disahkan dan tidak ada sengketa pilkada yang sedang ditangani MK. Jadi sengketa pilkada yang akan diajukan pada 2015 dan seterusnya yang menangani adalah pengadilan tinggi untuk tingkat kabupaten/kota dan Mahkamah Agung untuk tingkat provinsi. (Sumber: Koran Sindo, 15 September 2014).

Tentang penulis:
Samsul Wahidin, Guru Besar Hukum Tata Negara Unmer Malang

Moralitas vs Efisiensi

Oleh Romli Atmasasmita

Romli AtmasasmitaSejarah kelahiran hukum pidana menjelaskan bahwa hukum pidana klasik berpijak pada kesusilaan sebagai basis penilaian perilaku, baik (right ) atau salah (wrong ). Untuk penilaian baik atau buruk, rujukan yang diakui adalah undang-undang, tidak ada yang lain, kecuali agama.

Nilai baik atau buruk di dalam undang-undang, perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman, merupakan nilai moral yang diterima dan diakui mayoritas masyarakat sesuai dengan faktor geografis, waktu, dan kultur yang telah melembaga dalam masyarakatnya. Basis moralitas masyarakat yang tertulis dalam UU telah berusia ratusan tahun yang lampau dan di dalam sistem hukum pidana Indonesia tercatat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)—lege generali —tahun 1811, yang diberlakukan di seluruh Indonesia sejak 1973.

Nilai moralitas di balik KUHP dalam konteks perkembangan masyarakat masa kini—abad globalisasi— sudah tentu jauh berbeda dengan masa abad pertengahan lampau. Atas perkembangan tersebut, sejak tahun 1955, sistem hukum pidana Indonesia mengakui keberadaan UU pidana di luar KUHP atau dikenal dengan UU Pidana Khusus (lex specialis ) dan UU Pidana Administratif (lex specialis systematic). UU Pidana khusus misalnya UU Tipikor dan UU TPPU, adapun UU Pidana Administratif misalnya UU Ketentuan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) atau UU Perbankan.

*** Sekalipun dalam sistem hukum pidana Indonesia diakui ada tiga golongan UU Pidana, basis penilaian moralitas masih tetap mendominasi pandangan baik pembentuk UU maupun para ahli, apalagi kalangan praktisi hukum pidana di Indonesia. Menguatnya dominasi pandangan moralitas tersebut mengakibatkan dalam praktik penegakan hukum saat ini tidak jelas lagi fungsi hukum pidana, apakah masih mengutamakan fungsi ultimum remedium atau primum remedium dalam arti apakah sanksi administratif atau sanksi perdata lebih diutamakan daripada sanksi pidana atau sebaliknya.

Dalam keadaan anomali penerapan sanksi pidana di dalam aktivitas bisnis atau aktivitas perseorangan di Indonesia dewasa ini, sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat dan diikuti negaranegara Eropa telah terjadi perubahan pandangan mendasar yang berdampak terhadap penggunaan sanksi pidana dan berusaha mengembalikan fungsi ultimum remedium sampai pada batas-batas yang diterima masyarakat liberaliskapitalis. Bagaimana cara mengembalikan posisi fungsi ultimum remedium tersebut?

Para ahli hukum di negara tersebut telah menggunakan analisis ekonomi dalam melihat dampak suatu regulasi terhadap kesejahteraan masyarakatnya atau dikenal dengan economic analysis of law (EAL) yang dipelopori Ronald Coase (1978), Guido Calabresi (1961), dan Richard A Posner (1973). Juga tokoh penting yang berjasa di lapangan hukum pidana Gary S.Becker yang dikenal dengan karyanya Economics Analysis of Human Behavior . Pendekatan analisis ekonomi terhadap UU Anti-Trust dan UU Perpajakan di AS berkembang merambah masalah kejahatan dan penghukuman sampai saat ini.

Posner misalnya meragukan efisiensi penggunaan hukuman badan dibandingkan dengan hukuman denda baik secara sosial maupun secara ekonomi. Bahkan dia meragukan produktivitas hukuman badan tersebut terhadap produktivitas eks nara-pidana setelah bebas dari penjara. Pendapat Posner dalam konteks Indonesia ternyata benar, misalnya anggaran untuk perkara korupsi (APBN) sekitar Rp100 juta, untuk KPK lebih dari nilai tersebut. Jika ada perkara korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah batas anggaran tersebut,

pertanyaannya apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan dengan kewajiban tersangka mengembalikan sejumlah kerugian tersebut kepada kas negara, ditambah bunga denda terhitung sejak tempus delicti sampai yang bersangkutan ditahan? Jika tetap dilanjutkan dan terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun dengan biaya makanan napi untuk per hari per satu napi Rp15.000, total biaya yang dikeluarkan negara adalah 3 x 365 x 15.000 + Rp100 juta (biaya perkara) atau Rp116.425.000. Jika rata-rata per tahun terdapat 100 napi koruptor, total biaya negara yang dikeluarkan selama tiga tahun adalah 300 x Rp116.425.000, yaitu Rp34.927.500.000.

Total biaya tersebut belum termasuk biaya perawatan untuk kesehatan narapidana. Biaya yang menjadi beban negara tersebut jelas telah menggerus APBN sehingga basis penilaian moralitas saat ini lebih banyak mudarat daripada maslahatnya, apalagi dalam keadaan negara defisit. Alokasi anggaran negara sebanyak itu tentu amat membantu untuk program kesehatan dan pendidikan. *** Efek jera yang berbasis moralitas saat ini tidak nyata karena pelaku sebagai aktor yang rasional dengan perhitungan nilai ekonomis cenderung melakukan kejahatan atau berpotensi menjadi residivis.

Karena bagi mereka melakukan kejahatan termasuk korupsi memiliki opportunity cost yang lebih kecil daripada benefit yang diperoleh. Misalnya kemudahan- kemudahan selama menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Sudah saatnya dipertimbangkan alternatif sanksi yang bersifat nonpenal, tetapi tetap menjerakan bukan dalam konteks fisik melainkan dalam konteks finansial dan sosial, misalnya pidana denda optimal plus bunga dan pidana kerja sosial.

KUHP Belanda sejak 1996, untuk kejahatan tertentu, telah meninggalkan basis moralitas dengan tujuan keadilan retributif dan telah menggunakan analisis ekonomi mikro dengan tujuan keadilan restoratif, yaitu hukuman yang menggunakan sistem transaksi di mana penuntut wajib menghentikan tuntutan jika tersangka telah membayar kerugian kepada korban atau pelakunya berusia 70 tahun atau tindak pidana diancam pidana di bawah enam tahun (Pasal 74 dan 74 a). (Sumber: Koran Sindo, 16 September 2014).

Tentang penulis:
Romli Atmasasmita, Guru Besar (Emeritus) Hukum Pidana Unpad

Demokrasi Dunia Maya

Oleh Asriatun

AsriatunJudul itu saya pilih setelah beberapa waktu lalu, media ramai membicarakan Florence Sihombing. Yang mengemparkan dunia maya melalui jejaring sosialnya. Dia mengungkapkan kekesalan terhadap kota Yogyakarta yang memiliki gelar kota pelajar. Kekesalannya diawali ketika dia harus mengantre begitu lama di sebuah SPBU.

Antrean panjang membuat gadis yang sedang menempuh pendidikan S-2 Fakultas Hukum UGM berpindah ke antrean mobil. Sayang dia merasa tidak mendapatkan perlakuan baik dari petugas SPBU. Akhirnya dia mengungkapkan kekesalannya melalui jejaring sosial Path.

Jerat Hukum

Tulisan Florence yang berisi kata-kata menghina Yogyakarta di media sosial Path berbuntut panjang. Selain terkena bully di media sosial, Florence juga dilaporkan ke polisi. Sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketika ada seseorang menulis unsur penghinaan, pelecehan, atau kesusilaan, maka ia dapat diancam secara pidana.(Kompas.com, 28/8/2014)

Florence bahkan resmi ditahan di rumah tahanan Polda DIY. Dia dijerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Sementara untuk KUHP, dia dijerat Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. (Kompas.com, 30 Agustus 2014)

Jejaring Sosial dan Kekecewaan

Jika kita cermati secara dalam, status jejaring Florence biasa saja. Hal yang wajar ketika media sosial digunakan sebagai pelampiasan amarah atau kekesalan. Namun komentar kritis yang dilontarkan pada Florence oleh masyarakat juga saya anggap wajar. Florence merasa kecewa atas perlakuan petugas SPBU yang menurutnya sangat diskrimintaif. Maka kemudian, dia melampiaskan.

Komentar pedas dan penuh kutukan menunjukan bukti betapa masyarakat begitu kritis. Ketika menghadapi tanahnya atau daerah domisili mereka dihina. Yogyakarta memang terkenal sebagai kota pelajar. Heran saja ketika seorang yang menempuh pendidikan di salah satu universitas di sana mengutuk daerah tersebut.

Kasus Lama

Mungkin kita masih ingat bagaimana Prita Mulyasari dianggap melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni International. Prita awalnya diperkarakan setelah mengirim e-mail berisi komplain atas pelayanan buruk di RS Omni International. Dia bahkan sempat ditahan selama proses penyidikan. Kasus ini memicu upaya advokasi dan perlawanan atas upaya intervensi negara dalam kebebasan berekspresi di Internet. (Tempo.co, 17/9/2012)

Dua-duanya sebenarnya memiliki kesamaan. Mereka sama-sama merasa mendapat perlakuan tidak layak, sehingga membuat pernyataan yang sama-sama hebohnya. Bedanya, kasus Prita mendapat dukungan masyarakat dan berhasil lolos dari sanksi hukum. Publik juga bersimpati pada perjuanganya dan memunculkah gerakan “Koin untuk Prita”. Gerakan ini menjadi inspirasi gerakan koin-koin yang lain dan diyakini sebagai representasi perjuangan masyarakat kecil.

Hal ini bertolak belakang dengan kasus Florence Sihombing yang justru dituntut oleh Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) dan mendapat banyak kecaman. Agak heran rasanya seorang mahasiswi FH UGM bisa dengan mudah ditindak pidana dengan kasus semacam ini.

Banyak sekali argumentasi yang timbul seiring mencuatnya kasus ini. Namun yang membuat saya heran mengapa kasus ini cenderung dibesar-besarkan. Sebagai negara yang demokrasi, tentu tindakan Florence boleh jadi sebagai ekpresi kekecewaannya terhadap proses distribusi BBM yang lamban.

Etika Dunia Maya

Media sosial, kini menjadi trending baru. Bahkan dalam penggunaan internet, muncul istilah Netizen. Netizen sendiri dapat diartikan sekumpulan atau penduduk dunia maya yang memiliki keterlibatan aktif dalam komunitas online dan biasa menggunakan internet di rumah, di kantor maupun sekolah untuk kegiatan sosial.

Tidak sedikit, jejaring sosial di kalangan anak muda seolah menjadi kebutuhan hidup. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya jejaring sosial dimanfaatkan?

Jejaring sosial harusnya dapat dimanfaatkan sepositif mungkin. Kembali pada kasus Prita, jejaring sosial dapat digunakan untuk menggalang dukungan bukan hanya dukungan finansial namun juga moril. Jejaring sosial dapat menumbuhkan rasa simpati terhadapnya.

Hal ini justru berbeda dengan kasus Florence, dia dianggap salah dalam pemanfaatan jejaring sosial miliknya. Walhasil iya bukan hanya mendapat sanksi sosial tetapi juga sanksi hukum.

Saya rasa, kita akan sangat setuju pada dasarnya dunia maya tetaplah suatu yang nyata ketika para penggunanya adalah manusia. Ketika berbicara tentang manusia dan interaksinnya, kita juga harus faham bahwa manusia memiliki etika. Etika yang harus tetap dijaga. Etika dan moral adalah hal utama yang djunjung tinggi di Indonesia. Tapi jangan mengira saya sebagai seorang yang sedang “dimabuk” moral.

Pemerintahan kita dan bangsa Indonesia secara umum tentu saja belum tahan kritik. Apa lagi ketika kritiknya menjurus pada penghinaan, pelecehan dan lainnya. Tentu akan ada banyak produk hukum yang dapat menjerat kita.

Saya akan sangat kecewa jika ada yang beranggapan tidak ada demokrasi di dunia maya. Justru dunia dunia maya atau jejaring sosial merupakan lahan paling demokratis. Atau jangan sembarang update status yang mengkritik pemerintah atau menghujat kegagalan pemrintah. Jejaring sosial justru dapat digunakan sebagai ruang diskusi.

Saya yakin, semua kita boleh jadi memiliki keluhan yang sama seperti Florence. Sebagian memilih melampiaskan melalui demo, sebagian memilih menulis opini, sebagian lagi memanfaatkan jejaring sosial mereka. Ini negara demokratis, semua orang berhak bicara. Yang penting santun tapi jangan hilang unsur kritiknya. (Sumber: Okezone.Com, 17 September 2014).

Tentang penulis:
Asriatun, Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan IV; dan Ketua Komunitas Menulis Butuh Irigasi.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,580 hits
September 2014
S S R K J S M
« Agu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.