Menu Terbaru Kamis 24 Juli 2014

Sulaiman
Menunggu Kenegarawanan Aktor Politik
artikel pengamat

Pangki T Hidayat
Menyikapi Hasil Rekapitulasi
artikel pengamat

Yudi Kristiana
Revolusi Mental Kejaksaan
artikel pengamat

Sukirman
Politik ”Rahmatan Lil Alamin”
artikel pengamat

Muhamad Karim
Agenda Kelautan Presiden Terpilih
artikel pengamat

Hazwan Iskandar Jaya
Distribusi Kekuasaan “Tanpa Syarat”
artikel pengamat

Parni Hadi
Legawa
artikel pengamat

Ivan Hadar
Impunitas Israel
artikel pengamat

Ahmad Yani
Bendung Intervensi Asing
artikel pengamat

Achmad M Akung
Puasa dan Purifikasi Bangsa
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Berpuasa Lahir Batin
artikel pengamat

Achmad Deni Daruri
Pengaruh Sistem Pembayaran terhadap Investasi
artikel pengamat

Umbu TW Pariangu
Kemenangan Revolusioner Rakyat
artikel pengamat

M Rizki Pratama
UU Desa untuk Pelayanan Desa yang Lebih Baik
artikel pengamat

Sarlito Wirawan Sarwono
Siapkah Kita Menghadapi Perubahan?
artikel pengamat

Joko Tri Haryanto
Kebijakan Subsidi 2015
artikel pengamat

Azis Anwar Fachrudin
Ancaman “Khilafah” ISIS
artikel pengamat

M Riza Damanik
Presiden Baru dan Mudahnya Melindungi Nelayan
artikel pengamat

Alexa Christina
Presiden Baru Harapan Baru, Junjung Tinggi dan Hormati Demokrasi Indonesia
artikel pengamat

Agus Pambagio
Transformasi 6 Ruas Tol ke Commuter Line
artikel pengamat

Djoko Suud Sukahar
Kanjeng Presiden
artikel pengamat

Ardi Winangun
PDIP versus Koalisi Permanen
artikel pengamat

Achmad M Akung
Puasa dan Purifikasi Bangsa
artikel pengamat

Mohamad Sobary
Berpuasa Lahir Batin
artikel pengamat

Achmad Deni Daruri
Pengaruh Sistem Pembayaran terhadap Investasi
artikel pengamat

Umbu TW Pariangu
Kemenangan Revolusioner Rakyat
artikel pengamat

M Rizki Pratama
UU Desa untuk Pelayanan Desa yang Lebih Baik
artikel pengamat

Sarlito Wirawan Sarwono
Siapkah Kita Menghadapi Perubahan?
artikel pengamat

Joko Tri Haryanto
Kebijakan Subsidi 2015
artikel pengamat

Azis Anwar Fachrudin
Ancaman “Khilafah” ISIS
artikel pengamat

M Riza Damanik
Presiden Baru dan Mudahnya Melindungi Nelayan
artikel pengamat

Alexa Christina
Presiden Baru Harapan Baru, Junjung Tinggi dan Hormati Demokrasi Indonesia
artikel pengamat

Agus Pambagio
Transformasi 6 Ruas Tol ke Commuter Line
artikel pengamat

Djoko Suud Sukahar
Kanjeng Presiden
artikel pengamat

Ardi Winangun
PDIP versus Koalisi Permanen
artikel pengamat

Serta 9804 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

Berpuasa Lahir Batin

Oleh Mohamad Sobary

Mohamad SobaryBerpuasa itu hidup dalam pencegahan dan pembatasan. Kita sibuk mencegah keinginan agar kita yang menjadi ”raja” dan keinginan kita kendalikan.

Berpuasa juga berarti bahwa kita sibuk membuat pembatasan-pembatasan. Apa yang boleh dilakukan pada bulan-bulan lain dilarang pada bulan puasa. Apa yang halal pada bulan-bulan lain haram pada bulan puasa. Kita tak mengeluh menghadapi pembatasan. Kita sibuk membuat batasbatas terhadap diri kita yang boleh jadi tak mengenal batas. Kemampuan membatasi diri itu tanda bahwa kita berkuasa dan bahwa diri kita tak dikuasai keinginan dan nafsu-nafsu yang cenderung tak pernah merasa cukup. Berpuasa mengajarkan apa yang cukup itu betulbetul cukup.

Di dalam kebudayaan Jawa, terutama Jawa zaman dahulu, Jawa ortodoks, Jawa asli, dan tak terpengaruh warna-warni kebudayaan lain, berpuasa itu menjadi kebajikan sosial, sekaligus keutamaan moral, yang disepakati di dalam masyarakat, menjadi konsensus bersama tanpa dipaksakan. Mereka yang tak pernah bisa melakukannya merasa malu secara sosial, malu pada yang bisa melakukannya, dan malu pada orang banyak. Ada sejenis asketisme yang berhubungan dengan dunia lain, mungkin seperti disebut Weber dengan nama ”other worldly ascetism”, sejenis kesalehan langit, yang mengesankan bahwa warna religious dalam budaya begitu kuat.

Tapi, sebutan kesalehan langit mungkin menjadi tidak terlalu tepat karena kesalehan-kesalehan dan cara hidup yang penuh pembatasan diri itu–Ben Anderson menyebutnya usaha ”mengecilkan diri”–pada kenyataannya menjadi begitu jelas ditujukan untuk ”membesarkan diri”. Puasa di dalam kebudayaan Jawa lebih berat dibandingkan dengan puasa yang kita kenal dalam Islam. Makna ”cegah dahar lawan guling” , mencegah makan dan tidur, dalam pelaksanaannya sungguh tidak mudah, tak semudah mengidungkannya ketika ajaran itu baru berupa kidung ”kinanthi” yang enak dinyanyikan.

Mencegah atau membatasi makan mungkin tak menjadi masalah. Tetapi, mencegah tidur jauh lebih berat. Apalagi bila harus dilakukan dalam tiga hari tiga malam atau tujuh hari tujuh malam, bahkan ada yang sampai mencapai empat puluh hari empat puluh malam, sebagaimana dibakukan di dalam tradisi asketisme yang sekarang barangkali sudah punah dan ditinggalkan orang.

*** Asketisme Jawa bukan hanya ”cegah dahar lawan guling” tadi. Dalam hidup sehari-hari, asketisme mengajarkan agar kita selalu tampil bersahaja, hidup sederhana, menjauhi kemewahan dan apa yang glamor. Kita diajarkan ”manganggoa sawatawis”, berpakaian sederhana, yang mengesankan bersahabat, dan tidak sombong pada siapa pun. Kecuali itu kita juga diminta ”ojo pijer sukan-sukan”, agar menjauhi hidup berfoya-foya, pesta-pesta meriah, alasannya: ”olo wateke wong suko” senangsenang itu jelek karena ”nyudo prayitnaning batin” batin menjadi lalai akan kewajiban mengabdi atau beribadat pada Tuhan.

Senang-senang tak memberi dukungan, bahkan menghalangi kehendak jiwa untuk hidup dalam asketisme yang mulia itu. Bersenang-senang atau berfoya-foya itu bukan hanya semata-mata pemborosan, melainkan juga merusak jiwa. Pemerintah Orde Baru pernah menyadari bahwa korupsi sudah terlalu merajalela dan para pejabat hidup kelewat mewah. Istri-istri mereka yang sombong itu menjadi lebih sombong karena ikut berkuasa. Para istri itu juga kelewat sering belanja secara berlebihan di luar negeri dan minta tiket gratis pada Garuda.

Selebihnya mereka menyelenggarakan pesta-pesta perkawinanbuat anakmerekadengan menghambur-hamburkanuangyangtakdiragukan lagi uang negara ikut ”hanyut” ke dalamnya. Pejabat yang berpesta itu sudah– setidaknya sebagian– menggunakan uang negara dan para pejabat lain yang menyumbang pun tak mustahil menyumbang dengan menggunakan dana negara, dari apa yang namanya dana taktis, dana tak terduga, dan sebutan lain, yang mereka bikin sendiri untuk menghalalkan korupsi yang mereka tradisikan sebagaisesuatuyangtakperlu dicela, apalagi dikutuk.

Bagaimana ajaran semulia itu tak bisa dilaksanakan dalam hidup untuk mewujudkan kebajikan langit di bumi ini? Mengapa ada jarak begitu jauh antara ajaran dan tindakan? Mengapa kemunafikan dipelihara dengan sebaikbaiknya, melalui anjuran-anjuran ”hidup sederhana”, yang digembar- gemborkan pemerintah melalui media massa, tetapi diam-diam dilanggar di dalam kehidupan dunia hitam yang terlindung dari pandangan hukum dan penegak hukum?

Tokoh-tokoh dunia rohani berteriak-teriak dan mengutuk tindakan itu dari rumah ibadah. Tapi, apa artinya teriakan dari sana, yang berhenti pada teriakan, tanpa tindakan hukum dan penegakan hukum secara nyata? Dari dulu kemunafikan kita memang menonjol. Kita berbicara agama, moral, kemanusiaan, dan keadilan, tapi tindakan kita melawan secara frontal semua dalil rohaniah itu. Itu dahulu. Mungkin itu sudah menjadi bagian dari sejarah moralitas sekaligus sejarah politik yang munafik dalam rezim Orde Baru yang otoriter.

Reformasi tampak terburu-buru ingin menutup semua itu dari ingatan dan tak hendak menjadikannya kenangan. Ada pula yang sok bijaksana yang menyarankan biarlah yang lalu berlalu. Jangan lagi kita melihat ke belakang. Kita diminta melihat hanya ke depan, membaca prospek kehidupan kita yang begitu lama terkoyakkoyak kemunafikan dan keserakahan manusia akan harta benda dan kekuasaan. Ada pula yang menambahkan unsur wanita di dalam tiga ”ta” yang terkenal: harta, tahta, wanita. Ini pun buatan mereka sendiri, yang segera mereka langgar dengan terang-terangan.

Reformasi, dengan segenap semangat, hendak membikin hancur luluh semua itu dalam masa pendek. Apa hasilnya? Keadaan kita lebih baik karena ada bukti-bukti nyata bahwa saat ini kehidupan politik didominasi oleh begitu banyak partai politik Islam? Kita lebih saleh dan lebih mampu berpuasa secara khusyuk, tulus, dan ikhlas, hanya semata kepada Allah karena tokoh-tokoh kita di parlemen, ”berapa” pun ”komisinya”, para tokoh Islam yang dahsyat itu yang berkuasa, yang bicaranya bisa mengguncang tugu Monas, dan menggetarkan dindingdinding beton Istana.

Kita bangsa yang saleh? Kita tokoh-tokoh dan orang-orang beragama, yang mampu memberi teladan mulia pada rakyat biasa? Kita tokoh-tokoh rohaniah, yang tak doyan harta yang bukan milik kita? Kita politisi berbasis agama yang hidup lurus, semata mengabdi kebenaran, demi kemuliaanAllah? Kitahidupdamai, dan menjauhkan diri dari menyalahkan orang lain, dan menganggap pihak lain kafir, dan hanya kita kekasih Allah?

Apakah berpuasa pada Ramadan tahun ini membuat kita menjadi orang muslim yang benar- benar muslim, yang jauh dari kejahatan kemanusiaan terhadap sesama manusia? Apakah kita sudah bisa berpuasa dengan niat semata untuk Allah, dengan puasa lahir maupun batin? (Sumber: Koran Sindo, 22Juli 2014)

Tentang penulis:
Mohamad Sobary, Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com

Ancaman “Khilafah” ISIS

Oleh Azis Anwar Fachrudin

Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), atau dalam bahasa Arabnya “ad-Dawlah al-Islamiyah fi al-‘Iraq was-Syam (singkatannya: Da’isy), telah mendeklarasikan “Khilafah Islam”. Khalifahnya Abu Bakr al-Baghdadi. Wilayah kekuasaannya beberapa distrik di belahan barat Irak (terutama di kawasan Sunni, seperti Fallujah dan Ramadi) dan belahan timur laut Suriah.

ISIS dengan demikian menjadi pemain politik baru—entah mau disebut teroris, radikal, ekstremis, islamis-jihadis, dll—jelas tak bisa diabaikan ancamannya bagi stabilitas Timur Tengah.

Sejarah ringkas lahirnya ISIS bermula pada 2004, ketika terjadi merger antara Al-Qaeda pusat (AQC) dengan gerakan islamis di Irak, at-Tawhid wal-Jihad, yang dipimpin Abu Mus’ab az-Zarqawi. At-Tawhid wal-Jihad kemudian menjadi franchise Al-Qaeda di Irak (al-Qaeda in Iraq/AQI).

Setelah kematian az-Zarqawi, AQI menjadi Islamic State of Iraq (ISI). Sejak itu, hubungan keduanya mulai renggang—khususnya karena aksi ISI dipandang terlalu brutal dan cenderung mbalelo dari kepemimpinan Ayman az-Zawahiri (pemimpin AQC)—meski masih punya kepentingan yang sama (mutual interest).

Ketegangan hubungan antara Al-Qaeda dengan ISI makin menajam, terutama ketika Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin ISI, memutuskan ikut campur di Suriah. Sejak itu, ISI menjadi ISIS—Syam sebenarnya tak hanya meliputi Suriah, melainkan juga Yordania, Lebanon, dan Palestina.

Al-Baghdadi lalu mendeklarasikan akan sekaligus memimpin pula Jabhah an-Nusrah (JN), afiliasi Al-Qaeda di Suriah. Namun, Abu Muhammad al-Julani, pemimpin JN, menampik klaim sepihak al-Baghdadi. Al-Julani mengaku tetap di bawah kepemimpinan AQC. Az-Zawahiri menolak mengakui otoritas al-Baghdadi. Al-Qaeda dan ISIS pun pisah ranjang.

Jadi, JN yang disokong Al-Qaeda bertarung melawan ISIS, atau sekurang-kurangnya melakukan pembagian wilayah kekuasaan. Di Suriah, ISIS berhasil menguasai beberapa distrik di belahan timur laut dan mendapat pasokan prajurit dari pembelot JN, serta “relawan” jihad dari beberapa negara. Kini, ISIS telah mendeklarasikan diri sebagai Khilafah Islam dengan luas kekuasaan signifikan di Irak dan Syam.

Kondisi di Irak dan Suriah kini sudah begitu karut-marut, chaos. Ada banyak aktor bermain. Di pihak oposisi—untuk tak disebut pemberontak—Suriah kini setidaknya ada tiga jenis; FSA (Free Syrian Army, yang mendapat sokongan dari Qatar, Saudi, dan beberapa negara Barat), JN, dan ISIS. Ketiganya, meski punya tujuan yang sama untuk menumbangkan rezim setempat, tidaklah satu tubuh dan satu platform politik, bahkan saling memerangi. Menyedihkan!

Friksi yang terjadi di antara ketiga kelompok itu, dalam satu aspek tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi rezim Bashar al-Assad di Suriah; Daripada mereka bersatu, biarkan mereka saling menghancurkan. Namun, bagi rezim al-Maliki di Irak, ISIS adalah ancaman sangat serius bagi kedaulatan politiknya, ada negara (separatis) dalam negara.

Ancaman Serius

Sebelum pecah kongsi, ISIS adalah cabang Al-Qaeda yang terkuat dari segi militernya. Dengan berpisahnya ISIS, Al-Qaeda kehilangan kendali di Irak. Az-Zawahiri sempat mengajak bersatu, tapi ditampik al-Baghdadi.

Pastinya, dalam setahun terakhir ISIS menjadi kelompok islamis-jihadis dengan perkembangan tercepat. Penyebabnya antara lain, pertama, kondisi karut-marut di Suriah dan Irak. Sudah tiga periode kekuasaan al-Maliki dan Irak terus dilanda bukan saja sentimen akut sektarian antara Sunni dan Syiah, melainkan juga pembelotan beberapa suku seperti Kurdi, Anbar, dan penduduk Basrah.

Pendek kata, pemerintahan al-Maliki, selain persoalan korupsi dan stabilitas negara, mengalami defisit legitimasi yang akut. Irak jadi negara gagal (failed state).

Kedua, ISIS sangat memanfaatkan sentimen sektarian Sunni-Syiah untuk membangun pamor di dunia Islam dan menarik para jihadis. Kebetulan, rezim di Irak dan Suriah adalah sama-sama Syiah—meski beda aliran.

Ketiga, sesuai proposisi yang sudah teramini dalam beberapa pengalaman pasca-Arab Spring, negara yang menderita fragmentasi sosial-politik yang tajam sangat rawan disusupi gerakan ekstrimis. Kemunculan tiba-tiba ISIS, JN, dan yang semacamnya, bahkan bergerak cepat, tak lain adalah konfirmasi dari hal itu.

Deklarasi “khilafah” dari ISIS ini jelas menjadi ancaman besar bagi stabilitas Timur Tengah. Deklarasi itu berarti pernyataan perang terhadap setiap lawannya—sangat mungkin sampai titik darah penghabisan. Apalagi, para jihadis itu memakai doktrin yang sangat rigid, copy-paste seharfiah-harfiahnya dari praktik kekhilafahan (atau tepatnya “dawlah”) Islam masa lampau.

Bisa dibayangkan jika “khilafah” Islam ala ISIS ini mengadopsi hukum perang era Abad pertengahan (yang sebenarnya bukan khas Islam, tapi jadi hukum perang internasional zaman itu); Mereka yang kalah perang bisa jadi budak; ada pembagian rampasan perang (ghanimah); ada pajak kepala (jizyah) untuk nonmuslim dzimmi; dzimmi jadi warga negara kelas dua; dan seterusnya. Jika Anda menyimak di jejaring sosial tentang bagaimana ISIS memperlakukan tawanannya, itu sangat mengerikan bagi orang sekarang.

Sikap Internasional

Deklarasi “khilafah” Islam itu bukan saja akan menyasar mereka yang dianggap “kafir”, melainkan juga sesama jihadis. Jika benar ISIS mengadopsi tata hukum Islam klasik bahwa pemberontakan itu haram, segenap islamis lain (Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan lain-lain), meski bervisi sama, akan dipaksa tunduk dan berbaiat pada “khilafah” Abu Bakr al-Baghdadi. ISIS akan mengumumkan perang melawan para pemberontak (harb al-baghy). Jelas, Irak dan Suriah akan jadi medan “perang kurusetra”; perang habis-habisan.

Sampai saat ini belum ada sikap serius dari negara-negara Barat. Tentu saja Washington masih harus menghitung untung-rugi. Arab Saudi juga demikian (adanya ISIS sedikit-banyak menguntungkan Saudi tanpa harus terjun ke medan), meski beberapa ulamanya mendaku berlepas diri dari aksi-aksi brutal ISIS. Iran sudah tegas akan menurunkan pasukannya untuk melawan ISIS, terutama setelah ISIS berencana akan menggempur Najaf dan Karbala, dua kota suci Syiah.

Begitulah, demikian banyaknya pemain politik dan militer yang bermain di tengah chaos Suriah dan Irak, menyebabkan intervensi asing mesti berhitung cermat, menjadikan Timur Tengah terjebak dilema; antara perang penghabisan atau membiarkan kekuasaan jihadis makin melebar.

Dalam konteks seruwet itu, negara-negara Barat tak bisa bicara soal demokrasi. Atau, boleh jadi, kenyataan itu malah makin mempertegas tesis Arab-exceptionalism: negara-negara Arab, demi stabilitas, hanya bisa diatur dengan tangan besi otoritarianisme, sebab demokrasi berarti membuka keran ekstremisme. (Sumber: Sinar Harapan, 21 Juli 2014)

Tentang penulis:
Azis Anwar Fachrudin, pegiat jaringan GusDurian, Yogyakarta.

Transformasi 6 Ruas Tol ke Commuter Line

Oleh Agus Pambagio

Agus Pambagio 1Kegigihan PT Jakarta Toll Development (JTD) sebagai anak perusahaan PT Pembangunan Jaya (PJ) untuk kekeuh membangun 6 ruas tol dalam kota Jakarta (6 RJTDK) perlu diacungi jempol, meskipun penambahan jalan bukan solusi terbaik untuk kota sepadat Jakarta. Buktinya penambahan 2 ruas Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari dan Casablanca, tidak melancarkan lalu lintas tetapi menambah kemacetan di JLNT maupun jalan-jalan di sekitarnya.

Gagalnya JLNT mengurai kemacetan rupanya belum menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak mengulangi membangun jalan secara masif dengan membangun 6 RJTDK Jakarta melalui investasi swasta. Buktinya Gubernur sudah menyetujui pembangunan tahap awal dengan membangun 2 ruas terlebih dahulu, yaitu ruas Semanan-Sunter dan ruas Sunter-Pulogebang sepanjang hampir 30 Km.

Sebagai investor 6 RJTDK Direksi PT JTD pantang mundur melobi Gubernur DKI Jakarta. Patut diduga Gubernur tidak enak hati menolak karena Pemprov DKI Jakarta banyak dibantu oleh PT PJ dan beberapa BUMD Pemprov DKI Jakarta, seperti PT Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam menangani pembenahan Jakarta, seperti pembangunan Rusunawa, revitalisasi waduk-waduk dan sebagainya. Meskipun saat kampanye Cagub/Cawagub, di beberapa media keduanya tidak setuju pembangunan 6 RJTDK.

Pembangunan 6 RJTDK hampir seluruhnya dibiayai oleh swasta, yaitu PT PJ dan kelompoknya, bukan dibiayai oleh APBD melalui BUMD karena PT PJ dan anak perusahaannya PT JTD merupakan perusahaan swasta, bukan BUMD seperti yang selalu dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan alasan tidak menggunakan dana APBD, maka Gubernur mengijinkan 6 RJTDK dibangun. Apa betul pembangunan 6 RJTDK dibutuhkan oleh warga Jakarta?

Transformasi 6 RJTDK ke Angkutan Umum Berbasis Rel

Mengapa dana pembangunan 6 RJTDK yang sekitar Rp 40 Triliun tidak ditransformasikan saja ke pembangunan rel double-double track khusus untuk kereta Commuter Line (CL) Jabodetabek, baik yang dikelola PT KCJ maupun CL baru milik PT JTD? Secara finansial transformasi tersebut dapat diatur menggunakan sebuah kebijakan khusus.

Sudah banyak bukti di beberapa negara, keberadaan jalan tol dalam kota bukan memperlancar lalu lintas tetapi menambah kemacetan semakin parah. Sehingga beberapa kota, seperti Seoul menghancurkan jalan tol dalam kotanya demi membebaskan Kota Seoul dari kemacetan total. Sebagai gantinya, Pemerintah Kota Seoul memperluas dan memperbaiki sistem jaringan transportasi umumnya dan terbukti pada akhirnya kemacetan terurai.

Seharusnya Pemprov DKI mau belajar dari pengalaman kota Seoul dan kegagalan 2 ruas JLNT yang dalam hitungan jam setelah diresmikan sudah macet dan sekarang semakin parah. Bahkan jalan di sekitar JLNTpun terimbas kemacetan parah. Bisa dibayangkan, Jakarta akan jadi seperti apa ketika 6 RJTDK selesai dibangun? Dapat saya pastikan bahwa Jakarta akan menjadi tempat parkir kendaraan terluas di dunia.

Selain itu dapat diperkirakan bahwa dalam 10 tahun mendatang, gangguan kesehatan warga Jabodetabek, khususnya pengendara motor dan pejalan kaki, yang terekpos langsung oleh gas buang dari kendaraan bermotor akan meningkat, misalnya gangguan kesehatan penyakit degeneratif dan kanker.

Sudah banyak teori dan implementasi yang membuktikan bahwa untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar, seperti Jakarta, harus digunakan angkutan umum yang berbasis rel yang berdaya angkut besar, seperti kereta komuter dan atau Mass Rapid Transit (MRT) yang terkoneksi baik dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) atau Busway, people mover seperti Monorel dll. Bukan membangun JLNT dan 6 RJTDK.

Untuk itu alangkah arif dan bijaksananya Pemprov DKI Jakarta jika dana pihak swasta untuk pembangunan 6 RJTDK yang sekitar Rp 40 Triliun itu ditransformasikan ke pembangunan rel double-double track, khusus untuk kereta Commuter Line (CL) Jabodetabek supaya tidak tercampur dengan rel KA jarak jauh seperti sekarang.

Selain itu akan muncul perusahaan CL baru milik PT JTD di luar CL Jabodetabek yang selama ini dikelola oleh PT KCJ. Bagaimana? Beranikah Pemprov DKI melakukan transformasi atau bahkan revolusi transportasi?

PT JTD sebagai perusahaan swasta dan anak perusahaan PT PJ yang berkonsorsium dengan beberapa BUMN dan BUMD, seperti PT Jaya Ancol dan PT Jakpro seharusnya paham usulan saya di atas jika tujuannya untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Kecuali mereka memang hanya mau mengambil untung besar di tengah penderitaan rakyat Jakarta/Jabodetabek. Secara legal usulan tersebut dilindungi oleh UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan hukum swasta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah. Jadi PT JTD dapat menjadi perusahaan kereta api swasta seperti di Jepang.

Investasi PT JTD membangun 6 RJTDK sekitar Rp 40 Triliun dan ini sangat cukup jika digunakan untuk membangun rel layang atau elevated double-double track di Jabodetabek termasuk signaling, gardu listrik, rolling stock beberapa set dll. Investasi untuk membangun CL dengan rel elevated, supaya mengurangi persoalan pembebasan lahan, sekitar Rp. 500 – Rp 600 miliar/km.

Langkah Strategis

Pemprov DKI Jakarta sebagai regulator dan pemegang saham minoritas di PT JTD harus mendesak supaya PT TJD mengalihkan investasinya dari jalan tol ke pembangunan kereta api/CL. Sebenarnya langkah ini bukan sekedar transformasi tetapi sudah merupakan revolusi transportasi yang harus segera direalisasikan.

Langkah tersebut diatas menjadi menarik bagi PT JTD jika mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementrian Perhubungan) dan Pemprov DKI berupa kebijakan dan pemberian insentif fiskal supaya adil dan sehat ketika harus bersaing dengan CL Jabodetabek yang dikelola oleh PT KCJ/KAI. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang equal.

Berbagai insentif fiskal yang dapat diberikan oleh Pemerintah, seperti pembebasan bea masuk (PPnBM) barang impor, pembebasan PPN, membantu proses pembebasan tanah, seperti layaknya skim yang digunakan oleh BLU BPJT di Kementrian Pekerjaan Umum dll. Jika persaingan sehat ini bisa dilakukan, maka warga Jabodetabek pengguna CL akan mendapatkan pelayanan yang prima dari 2 operator ini.

Usulan diatas harus ditindaklanjuti demi kelancaran pergerakan manusia di Jabodetabek yang pada akhirnya akan melancarkan roda perekonomian masyarakat dan mengurangi resiko terkena penyakit degeneratif dan kanker di Jabodetabek. Sekali lagi jangan bangun 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. (Sumber: detikNews.Com, 21 Juli 2014)

Tentang penulis:
Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik

Presiden Baru Harapan Baru, Junjung Tinggi dan Hormati Demokrasi Indonesia

Oleh Alexa Christina

Alexa ChristinaKita semua adalah teman, kita semua adalah sahabat dan kita semua adalah saudara. Kita semua memiliki keyakinan bahwa kita semua menginginkan bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat dan bangsa yang mandiri.

Kita harus punya pilihan, pilihan boleh beda dan kita sudah terlatih hidup di bangsa yang ber-bhinneka tunggal eka. Masing-masing dari kita memiliki pemikiran dan pendapat serta cara yang berbeda untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia seperti yang kita inginkan. Hal tersebut mau tidak mau dan harus diakui.

Namun, jangan sampai hal itu justru menjadikan pertemanan kita semakin jauh atau bahkan sampai terpecah-belah. Saat masa kampanye, kita semua memiliki pandangan dan pendapat tentang calon yang kita usung masing-masing. Semua calon adalah baik. Kita semua memiliki pemikiran yang sama bahwa calon pilihan kita adalah yang terbaik.

Dua tokoh pemimpin ini adalah dua sosok pemimpin terbaik, best of the best, dari keseluruhan stock pemimpin yang kita punya. Karena mereka merupakan yang terbaik, tentu saja keduanya layak memimpin negeri ini, dan membawa Indonesia menuju ke gerbang kesuksesan. Menjadikan Indonesia sebagai negara ampuh dan berpengaruh di dunia.

Dua sosok pemimpin hebat ini dicintai dan dimiliki oleh seluruh rakyat negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Inilah pemilu dengan tingkat ownership rakyat yang paling tinggi dalam 70 tahun perjalanan sejarah negeri ini. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia dimana rakyat pemilih begitu terlibat, begitu peduli, dan begitu merasa bertanggung-jawab terhadap keberhasilan pemilu kali ini. Mereka menjadi sangat berkepentingan mengenai siapa yang harus memimpin negeri ini.

Pada akhirnya kemenangan sebesar-besarnya bagi Indonesia akan dituai setelah pemungutan suara pada 9 Juli 2014 dan 22 Juli 2014 setelah pengumuman siapa calon yang terpilih. Selanjutnya adalah hari-hari setelahnya berjalan dengan damai, penuh keteduhan, kematangan, dan kearifan. Kalau itu terwujud, siapapun yang terpilih, apakah Prabowo atau Jokowi, menjadi tidak penting. Ya, karena siapapun yang terpilih akan tetap merupakan kemenangan besar bagi Indonesia.

Kita perlu mengucapkan selamat buat calon yang nantinya terpilih dan dipilih oleh rakyat sekaligus pendukungnya. Semoga apa yang diamanatkan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat pada umumnya, dan kepada Tuhan YME pada khususnya. Bagi capres dan cawapres sekaligus pendukungnya yang belum terpilih dan dipilih rakyat, bahwa tidak terpilih bukan berarti rakyat tidak menghendaki anda

Akan tetapi inilah demokrasi yang kita semua sepakat untuk dijunjung-tinggi bersama-sama. Mari kita dukung bangsa Indonesia dengan mendukung siapapun yang nantinya akan terpilih dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Meskipun dia bukan berasal dari calon yang kita usung, tidak kita pilih dan tidak kita dukung saat masa kampanye.

Bisa Membersihkan Korupsi?

Korupsi menjadi biang keladi keterpurukan bangsa ini, korupsi sudah mengakar dan mendarah-daging di setiap sendi kehidupan berbangsa mulai dari level eksekutif pusat, daerah dan legislatif sampai ke tingkat kelurahan.

Korupsi merupakan salah satu bukti bad governance. Sejarah bangsa telah membuktikan bahwa Indonesia telah melewati berbagai macam krisis yang datang bertubi-tubi. Orde Lama, Orde baru dan orde reformasi. Semua itu tergantung kepemimpinan nasional yang tegas dan berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

Sekilas tentang China dan peti mati, peristiwa politik yang terjadi tahun 1998 ketika perdana menteri baru China dilantik Zhu Rongji dengan lantang mengatakan “Berikan kepada saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan untuk koruptor, satu untuk saya jika saya melakukan hal yang sama”. Dari Pernyataan politik itu, dibuktikan sehingga berhasil dalam memberantas Korupsi.

Ia (Zhu) membuktikan tekadnya itu sehingga berhasil meraih tiga pilar kekuasaan di China yakni sebagai presiden, Ketua Partai Komunis China (PKC) dan Ketua Komisi Militer Pusat (KMP). Ketika tikus-tikus mati, maka kera-kera pun menjadi takut, dampaknya ekonomi China naik 9 persen dengan pendapatan domestic bruto lebih sebesar 1.000 dollar AS, dengan cadangan devisa 300 miliar dollar AS.

Dalam buku “The China Business Handbook” dilaporkan sepanjang tahun 2003 tidak kurang 14.300 kasus yang diungkap dan dibawa ke pengadilan yang sebagiannya divonis hukuman mati. Sampai tahun 2007 Pemerintah China telah menghukum mati 4.800 orang pejabat negara yang terlibat praktik korupsi.

Di China, dalam 5 tahun terakhir, terhukum mati rata-rata 4.000 orang per tahun, sebagian besar koruptor. Jika dihitung rata-rata per bulan sekitar 200 orang koruptor dieksekusi mati. Atau rata-rata sekitar 7 orang koruptor per hari dihabisi hak hidupnya. Dampaknya luar biasa. Jumlah kasus korupsi terus merosot.

Hukuman mati adalah tindakan tegas yang menandakan darurat perang terhadap koruptor, karena “kegagalan dalam pemberantasan korupsi di level pejabat akan menjadi ancaman bagi masa depan ekonomi dan stabilitas politik China” (Hao Minjing). Itu sikap politik Pemerintah China dalam memberangus koruptor.

Ungkapan “Belajarlah walau harus ke Negeri China” sangat pas menggambarkan cara pemberantasan korupsi, ketika disandingkan dengan kasus dan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Masa depan Indonesia harus dipastikan akan lebih baik, baik dari segi ekonominya, politiknya dan harga diri di mata dunia internasional.

Pak Jokowi dan Pak Prabowo, siapapun yang terpilih nantinya sebagai presiden harus peduli dengan Indonesia terutama dalam memberantas kasus korupsi. Presiden 2014-2019 harus berani meniru cara China dalam memberantas korupsi di Indonesia yaitu dengan membuat peti mati untuk kabinetnya yang korupsi termasuk untuk dirinya sendiri (presiden) jika terbukti korupsi. Kebijakan hukuman mati bagi yang korupsi menjadi cara alternatif yang diharapkan dapat memberantas korupsi di negeri Indonesia ini apabila cara lain dinilai kurang efektif. (Sumber: detikNews.Com, 21 Juli 2014)

Tentang penulis:
Alexa Christina, peneliti di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD)

Kanjeng Presiden

Oleh Djoko Suud Sukahar

Djoko Suud SukaharPilpres sudah usai. Rakyat telah menentukan pilihannya. Silang-sengkarut buntutnya. Kini tinggal tunggu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai juri pengetuk palu. Siapa yang jadi Kanjeng Sinuwun presiden nanti? Dan akankah timbul geger kepati-pati?

Jika tidak ada halangan, rasanya bulan ini rakyat Indonesia sudah punya pemimpin baru. Presiden baru yang akan mengendalikan biduk negeri ini di lima tahun mendatang. Sebuah biduk yang sarat penduduk, sarat beban, sarat kepercayaan, sarat potensi, di tengah dunia global yang menuju asas humanisme universal.

Tatanan dunia baru membutuhkan solidaritas antar-bangsa. Penghargaan terhadap sesama adalah roh yang menafaskan sebagai sesama manusia yang hidup di dunia. Setidaknya itu kemasan yang memberi ruang bagi terjalinnya hubungan antar-negara, antar-bangsa, dan tentu antar-manusia.

Nasionalisme sempit justru bakal mengucilkan sebuah negara. Bakal jadi musuh bersama, diragukan eksistensinya sebagai sebuah bangsa. Era ini amat berbeda dengan persepsi pendiri negeri ini yang mengasosiasi Wawasan Nusantara atau kebesaran Majapahit yang wilayahnya hingga benua Afrika. Semua kebanggaan itu hanyalah masalalu. Masa yang indah untuk didongengkan, tidak untuk dilihat sebagai gagasan kini dan yang akan datang.

Bangsa yang akan eksis adalah bangsa yang berkebudayaan. Negara yang akan survival adalah yang lentur. Lentur bukanlah inferior. Juga jauh dari makna kata ‘mbebek’, hanya mengikuti arus global. Lentur itu adalah pola pengambil keuntungan yang tidak merugikan pihak lain. Yang dalam strategi Jawa disitilahkan dengan ‘menang ora ngasorake, kalah ora ngisin-isini’. Menang tidak merendahkan yang kalah, dan kalau kalah tidak malu-maluin.

Senjata menuju bangsa besar dan negara besar itu bukan bedil atau nuklir. Itu adalah diplomasi. Kemampuan berpikir strategis. Kejelian dan kepekaan terhadap yang terjadi (sidik paningale). Hingga lahir aksi yang bernuansa ‘weruh sak durunge winaruh, weruh sak durunge winarah’, tahu sebelum sesuatunya terjadi. Itulah kemampuan yang harus dimiliki presiden negeri ini mendatang. Dan juga harus mengilhami sebagian besar rakyat negeri ini.

Pilihan presiden yang digelar awal bulan ini telah memberi pengalaman baru bagi rakyat negeri ini. Rakyat disadarkan akan hak dan kewajibannya. Politik uang memang masih kental terlihat, tetapi tidak benar-benar mujarab membeli suaranya. Provokasi dan propaganda terbukti belum mampu membunuh nurani, kebenaran hakiki.

Teknologi informasi telah mengacak-acak kebenaran itu. Masing-masing capres mengklaim sebagai pemenang. Dengan perangkat lembaga survei dan media yang partisan, segalanya bias. Seakan semuanya unggul. Semuanya pilihan rakyat. Padahal di hati yang terdalam sama-sama merasakan siapa yang kalah dan siapa pemenangnya.

Kebenaran hakiki memang bukan wacana. Kebenaran itu universal. Bisa dirasakan, dan seharusnya tidak sulit didefinisikan. Adagium politik ‘kebenaran wajib diperjuangkan agar menjadi benar’ serasa mudah dilakukan. Itu jika nurani yang menjadi panglima, dan naluri sebagai pandomnya.

Namun jika itu tidak mengejawantah, maka risiko terbelahnya nasionalisme akan mengemuka. Konflik adalah konsekuensinya. Kondisi chaos yang mungkin berdarah-darah adalah bagian lain dari drama itu. Sebagai sebuah tragedi yang tidak diinginkan kita semua.

Kita yakin KPU akan mengumumkan hasil pilpres ini sesuai dengan ‘kebenaran’ itu. Berbagai lembaga telah ikut mengawal. Untuk menjamin, kebenaran yang mengendap di hati rakyat adalah kebenaran sejati. Kebenaran yang riuh jika hanya sekadar diperdebatkan, tetapi sejuk kalau diendapkan dalam hati yang terdalam.

Dalam tradisi Jawa yang otokratis, penguasa itu juga disebut kanjeng, kang jumeneng. Dia yang naik tahta sebagai penguasa. Kekuasaannya yang berasal dari rasi keluarga itu menyemai di hati rakyat kalau ‘sinuhun, susuhunan, sunan’ memberi tauladan keprawiraan dan kesusilaan. Dalam situasi chaos atau damai, raja dan pangeran yang mendapat legitimasi rakyat itu disebut sebagai pamong, pamomong. Pemangku, yang memangku jabatan pemimpin alam nyata dan alam batin, yang mampu membawa rakyat mengatasi segalanya.

Maka di tengah penantian menunggu datangnya sosok yang madeg keprabon, kita berharap bahwa presiden mendatang adalah figur yang berpikir jauh ke depan. Sebuah pikiran yang diperlukan untuk membawa negara dan bangsa ini memasuki Zaman Kalasuba, zaman kecemerlangan. Menjalankan tata pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Membawa kesejahteraan rakyat. Menyiapkan bangsa dan negara ini eksis di percaturan global.

Akankah pengumuman pemenang pilihan presiden nanti akan disusul dengan kegaduhan? Saya yakin kok tidak. Dinamisme politik memang sedikit meninggi. Tapi itu tidak akan menyulut terjadinya geger kepati-pati. Ribut yang berlarut-larut. Insyaallah! (Sumber: detikNews.Com, 21 Juli 2014)

Tentang penulis:
Djoko Suud Sukahar, pemerhati sosial budaya. Penulis tinggal di Jakarta.

Politik ”Rahmatan Lil Alamin”

Oleh Sukirman

Hari ini, 16 tahun lalu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Ilyas Ruchyat, KH Munasir Ali, KH Muhith Muzadi, dan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas mandat resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Setahun kemudian, pada Pemilu 1999, partai tersebut mampu meraih 12% suara, menduduki ranking ketiga nasional.

Pada tahun itulah putra terbaik NU, KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden ke-4. Keterpilihannya mencatatkan sejarah panjang pengabdian nahdliyin kepada bangsa dan negara ini, di antara besarnya jasa ormas itu yang tertulis jauh sebelum revolusi fisik 1945. Sebelum merefleksi perjalanan PKB, catatan politik Gus Dur patut diurai dalam tulisan ini meski sekilas.

Ia mampu meletakkan nilai-nilai demokrasi sebagai pijakan bangsa ini. Jauh sebelum orang bicara, ia telah memulai konsep “demokrasi tanpa korupsi”. Departemen Sosial yang dinilai korup dibubarkan, Departemen Penerangan yang membelenggu pers melalui SIUPP/SIUP dibubarkan.

Pembenahan BUMN melalui privatisasi dilakukan secara masif demi pengelolaan sumber daya alam dan potensi pendapatan negara. Paket 5 UU tentang Politik sebagai penghambat demokrasi dibekukan, termasuk menghapus dwi fungsi TNI. Ideologi pluralisme dan kebangsaan Gus Dur dipraktikkan dengan memberi tempat bagi warga keturunan untuk merayakan Imlek. Dibebaskannya tahanan politik, yang membuat citra Indonesia di mata dunia internasional kembali baik.

Di tengah jalan, kebijakan politik itu menjadikan lawan politiknya terganggu. Melalui konspirasi, Gus Dur dilengserkan, persis bertepatan dengan usia PKB menginjak tiga tahun, pada 23 Juli 2001. Namun ia tak pernah tamat. PKB masih menjadi alat perjuangan politiknya hingga ia wafat.

Dia juga tidak pernah ditinggalkan pendukung, kader, dan santrinya. Kiai kampung yang dia cetuskan menjadi basis efektif bagi partainya hingga kini. Nilai nilai perjuangan dan cita-citanya menjadi napas dan roh partai. Pileg 2014 menjadi momentum penting bagi kebangkitan kembali partai. Setelah mengalami penurunan perolehan suara tahun 2009, pada Pemilu 2014 PKB kembali memperoleh suara signifikan, 9,04% setara dengan 11.298.957 suara.

Kondisi ini dapat dibaca sebagai pulihnya kepercayaan publik. Ketua Umum DPP PKB H Abdul Muhaimin Iskandar terbukti mampu menggerakkan struktur partai. Yang paling strategis, DPPmendapatkan dukungan penuh dari PBNU, kiai sepuh, dan tokoh nasional. Cak Imin mampu mencitrakan partainya menjunjung tinggi moralitas, serta konsisten mempejuangkan citacita bangsa.

Di Jateng

Di Jateng misalnya, kebijakan kepimpinannya mampu diejawantahkan dengan baik. Ketua DPW Jateng KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mampu meracik potensi struktural dengan potensi kultural. Hasilnya, dari 9 kursi di DPRD Jateng meningkat menjadi 13 kursi.

Jateng juga masih menjadi basis utama partai dengan mengirim 10 anggota DPR dari sebelumnya 6. Hari lahir ke-16 partai memang hampir bertepatan dengan rencana DPP menggelar muktamar. Forum itu akan merumuskan platform politik baru bertajuk ”Membumikan Politik Rahmatan Lil Alamin”.

Dalam tradisi ahlussunnah wal jama’ah, prinsip itu dimaknai sebagai upaya menyemai rahmat dan keselamatan bagi alam semesta tanpa terkecuali. Dengan demikian, politik rahmatan lil alamin dimaksudkan politik yang mengedepankan keberpihakan pada kepentingan publik dan kehidupan semesta. Meskipun merupakan partai berbasis agama yang lahir dari NU, PKB harus tampil bukan saja untuk kepentingan NU dan Islam melainkan juga demi kepentingan bangsa.

Termasuk di lingkup Jawa Tengah. Politik rahmatan lil alamin senantiasa mencerminkan usaha menjaga dan melestarikan tradisi yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Termasuk mengawal seluruh kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya demi sebesar-besarnya kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin rakyat. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Juli 2014)

Tentang penulis:
Sukirman, Sekretaris Komisi C, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,432,949 hits
Juli 2014
S S R K J S M
« Jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.