Menu Terbaru Kamis 31 Juli 2014

Slamet Hariyanto
Caleg Terpilih Sungkono Bisa Diganti Sunartoyo?
artikel advokat, konsultan hukum (AKH)

Sarlito Wirawan Sarwono
THR
artikel pengamat

Masri Hanus
Program Kemiskinan Jokowi
artikel pengamat

Sutrisno
Idul Fitri dan Pemimpin Baru
artikel pengamat

Said Aqil Siradj
Idul Fitri dan Keberadaban
artikel pengamat

Serta 9847 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

KetupatGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan Selamat Idul Fitri 1435 H. Mohon maaf lahir dan batin.

THR

Oleh Sarlito Wirawan Sarwono

Sarlito Wirawan SarwonoSaya dan istri saya punya beberapa pegawai: dua PRT, dua sopir, dan saya punya staf pribadi (spri). Semua mau Lebaran masing-masing (mau beli baju anak-anak, mau ke Kebun Binatang sama keluarga, mau mudik, dan sebagainya), tetapi ongkosnya dibebankan ke kami, bos nya.

Padahal mereka cuti sampai 2-3 minggu, kami harus bayar full gajinya plus THR (satu bulan gaji full juga). Padahal di manamana, orang cuti melebihi jatah, dipotong gaji, minimal dapat SP (surat peringatan), tetapi saya malah harus tambah satu bulan gaji. Tambah celaka lagi spri saya yang nonmuslim pun ikut-ikutan minta THR. Alasannya keluarganya banyak yang muslim. Lah , keluarganya yang muslim, kok saya yang menanggung Lebaran-nya? Inidari manalogikanya? Padahal dari uang pensiun PNS, saya enggak ada THR.

Saya kerja di PTS (perguruan tinggi swasta) juga enggak ada THR dalam kontrak saya. Honor sebagai konsultan dan penasihat di sana-sini juga enggak ada THR-THR-an. Jadi tiap Lebaran yang ada saya dan istri pusing saja berduaan urus RAPBRTR (Rencana Anggaran dan Belanja Rumah Tangga Ramadan) yang awut-awutan. Untung, anak-anak semua sudah mandiri, jadi enggak usah dipikirkan lagi. Tetapi, THR itu sudah telanjur jadi kebiasaan, bahkan adat, bahkan sudah jadi budaya. Budaya yang salah kaprah. Artinya yang benar jadi salah (enggak kasih THR) dan yang salah jadi benar (harus memberi THR).

*** Lebaran yang jor-joran hanya khas Indonesia. Di negara-negara lain orang Lebaran biasa-biasa saja. Agama pun menganjurkan puasa dan Idul Fitri diisi dengan memperbanyak ibadah, bukan dengan makan-makan, baju baru, KebunBinatang, danmudik. Kebiasaan ini justru sering menimbulkan masalah bagi pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh seorang kapolsek (kepala polisi sektor, setingkat kecamatan) mengeluh karena ia bersama rekan-rekan kapolsek lain barusan menerima perintah dari kapolres (kepala kepolisian resor, setingkat kabupaten) untuk memberi THR kepada anak buah masing-masing.

THR itu hanya Rp100.000 per anggota (relatif rendahdibandingkandengangajipolisi yang minimal sekitar Rp2.500.000). Tetapi, karena di polseknya ada 60 anggota, kapolsek harus menyiapkan dana sebesar Rp6.000.000. Padahal dana THR tidak disiapkan dalam anggaran Polri, baik dalam PGPol (peraturan gaji polisi) maupun dalam dana operasional. Maka itu, kapolsek yang rata-rata hanya berpangkat AKP (ajun komisaris polisi, setingkat kapten) atau kompol (komisaris polisi, setingkat mayor) pusing sendiri karena perintah kapolres harus ditanggungnya sendiri, padahal gaji penuhnya sendiri sebagai polisi lebih rendah dari dana THR yang harus disiapkannya.

Maka itu, dibutuhkan kreativitas yang luar biasa tinggi dari kapolsek untuk keluar dari masalah ini. Ada kapolsek yang bisa melakukannya, tetapi lebih banyak yang kena migran. Lagi pula tugas siaga I menjelang pilpres yang lalu membuat kapolsek harus fokus kepada tugasnya. Tetapi, itulah faktanya, THR sudah telanjur jadi adat, malah sudah jadi budaya. Kesalahannya di sini adalah kapolres perintahkan kapolsek yang tanggung. Terang saja kapolsek kelimpungan.

Memangnya kapolsek pabrik uang? Ini pola pikir Orde Baru, di mana para kasatwil dianggap take it for granted bisa memanfaatkan jabatannya untuk berbagai keperluan (di zaman KPK kok masih ada pikiran begini, ya ?). Sementara itu, para kapolsek (dan bawahan umumnya) juga rata-rata enggak punya nyali untuk bertanya kepada kapolres (atasan), ”Izin, mohon petunjuk, sumber dana bisa diperoleh dari mana saja, ndan ?” Biar kapolresnya yang pusing untuk menjawab pertanyaan yang mengandung kontradiksi itu.

Tetapi, kalau sudah jadi budaya, mau tidak mau harus diadakan. Ibaratnya adat pengantin Jawa, air siraman harus dari tujuh sumber dan kembang setaman harus tujuh rupa. Tidak masuk akal sama sekali. Tetapi, itulah tuntutan adat budaya, jadi harus dipenuhi. Kalau tidak, kualat . Begitu juga THR.

*** Dari sudut ilmu manajemen maupun dari sudut agama, sangat dianjurkan untuk memberi imbalan yang sangat layak kepada orang-orang yang sudah bekerja dengan baik. Negara dan bangsa dibangun dengan bekerja, kata orang bijak. Bahkan ada Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa orang yang sudah bekerja wajib dibayar upahnya sebelum keringatnya kering. Di perusahaan swasta ada bonus, di perkebunan ada tantiem, yang besarnya bergantung pada besar-kecil laba perusahaan. Di lingkungan PNS (pegawai negeri sipil) ada gaji ke- 13.

Itulah sistem imbalan yang benar yang bergantung pada sistem merit , bukan pada adat, apalagi agama. Kalau memakai kriteria agama, malah rancu. Muslim enggak muslim sama-sama dapat THR karena terlalu ribet untuk menciptakan sistem THNt (tunjangan hari Natal), THNy (tunjangan hari Nyepi), THW (tunjangan hari Waisak), dan THI (tunjangan hari Imlek) yang terpisah-pisah. Belum kalau ada pegawai-pegawai yang gonta-ganti agama. Tentu saja saya tidak bisa ikut-ikut mencarikan jalan keluar karena saya bukan ulama, pejabat publik, atau komandan. Tetapi, semangatnya adalah marilah kita kembali ke khitah Idul Fitri yang aslinya tidak ada satu pun ayat dan hadis tentang THR.

Jadi mari kita ber-Idul Fitri tanpa THR. Mau belanja baju buat anak-anak, mau mudik, mau bagi-bagi duit ke anakanak tetangga, silakan. Tetapi, dengan uang sendiri, yang sudah ditabung sejak beberapa bulan sebelumnya. Ibaratnya kalau kita mau mengawinkan anak, mau pakai air dari tujuh sumber atau pakai kembang setaman tujuh rupa, silakan saja, tapi duitnya jangan minta bos.

Sementara itu, saya pernah mendapat cerita tentang seorang tauke (sekarang dipanggil bos ) yang marah-marah pada pegawainya, ”Giliran Lebaran, lo minta THR! Giliran Imlek, lo minta angpau! Kapan giliran gua … haaa ?” (Sumber: Koran Sindo, 30 Juli 2014)

Tentang penulis:
Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Idul Fitri dan Keberadaban

Oleh Said Aqil Siradj

Di Indonesia, Idul Fitri yang sering disebut “Lebaran” ini tidak hanya milik umat muslim secara eksklusif, tapi telah menjadi kultur bangsa yang unik. Pada momen ini, rasanya kita perlu mengudarakan kembali refleksi terhadap makna tamaddun yang berarti berperadaban.

Inilah inti dari masyarakat yang hendak dicita-citakan Islam dan telah diteladankan Nabi Muhammad. Bukanlah masyarakat eksklusif yang hendak dibangun Islam, tapi yang menjunjung tinggi akhlak, martabat, serta mengelola pluralitas menjadi kekuatan positif. Cita-cita masyarakat utama yang berakhlak mulia dan bermarbat inilah menjadi titik sentral misi kerasulan Nabi Muhammad lewat sabdanya, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi lebih mulia.”

Warisan

Pejuang-pejuang kebangsaan Indonesia sejak dulu sampai masa moderen, semuanya mempelajari dan mempraktikkan budaya jujur, adil, arif-bijaksana, tertib, disiplin, moderat, dan rendah hati. Unsur-unsur budaya beradab tersebut dijalankan dengan pengalaman jatuh-bangun untuk membangun diri dan bangsa menjadi insan beradab, bermartabat, serta terhormat.

Transformasi berkeadaban dan bermartabat itu dilakukan melalui interaksi yang santun dan dialog produktif dalam masyarakat plural.
Dimulai dari pemahaman peorangan, keluarga, dan warga masyarakat tentang perlunya cinta-kasih antarsesama, memupuk rasa keindahan, empati dalam penderitaan, serta kegelisahan orang lain. Kemudian tentu saja juga menghormati hukum, keadilan, berpandangan positif untuk hidup bersama. Selain itu, juga memunyai tanggung jawab dalam pengabdian dan berpengharapan yang optimistis dalam kehidupan.

Keadaban ini jelas bergayut dengan kesadaran terhadap kemajemukan. Masyarakat majemuk dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, strata sosial, ekonomi, suku, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam masyarakat majemuk, setiap orang dapat bergabung dengan kelompok tanpa rintangan-rintangan sistemik yang mengakibatkan terhalangnya hak untuk berkelompok dengan kelompok tertentu.

Dari sejarahnya, masyarakat Indonesia yang beradab dan bermartabat sudah pernah lahir sebagai kekuatan dunia dalam bentuk kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kesultanan-kesultanan Islam sejak abad ke-9 sampai ke-15.

Realitas sejarah mengesankan kepada generasi sekarang bahwa bobot dan kualitas berkeadaban serta bermartabat itu lahir dari rahim masyarakat majemuk.

Moto kemajemukan Bhinneka Tunggal Ika merupakan cantelan dalam berkehidupan bermasyarakat yang beradab dan bermartabat. Moto ini adalah cita-cita adiluhung bangsa Indonesia untuk terciptanya masyarakat yang beradab dan bermartabat.

Upaya untuk mencapai kualitas hidup yang optimal untuk menjadi lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkemakmuran, niscaya akan membawa masyarakat dapat duduk sama rendah serta tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain dunia.

Untuk itulah, diperlukan infrastruktur harmonisasi sosial dalam kehidupan bersama. Menghormati pluralitas harus sejalan dengan menghormati peradaban dan martabat. Tidak ada artinya pluralitas kalau yang dipertahankan adalah budaya primitif, keterbelakangan, dan hanya asal berbeda. Alasannya demi kemurnian penghormatan budaya lokal atau hak asasi manusia, tanpa mempertimbangkan hak manusia lainnya dalam sistem kehidupan bersama.

Sikap sadar kemajemukan berarti pula sikap sadar terhadap multikulturalisme. Artinya, sikap ini menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Konsep tersebut mengajak masyarakat dalam arus perubahan sosial, sistem tata nilai kehidupan dengan menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, perdamaian, serta menghindari sejauh mungkin konflik atau kekerasan, meskipun terdapat perbedaan sistem sosial di dalamnya.

Konsep multikulturalisme tidaklah hanya disamakan dengan konsep keanekaragaman yang cuma menggambarkan bahwa kita beragam secara agama, suku bangsa, atau kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk.

Yang terpenting, multikulturalisme lebih menekankan adanya saling menghargai dan rasa memiliki dalam kesederajatan serta meningkatkan solidaritas. Ini menuntut kita untuk melupakan upaya-upaya penguatan identitas. Kehidupan multikultural adalah landasan kesadaran akan keberadaan diri tanpa merendahkan yang lain.

Kedamaian

Dalam ajaran Islam, semangat perdamaian dan toleransi antar-umat memiliki landasan legitimasi yang kokoh sebab ajaran ini hadir dengan misi rahmatan lil alamin. Artinya menciptakan peradaban yang penuh kasih dan damai, tidak saja bagi umat manusia seluruhnya, tapi juga pada segala penghuni alam raya.

Sekali lagi, bangsa Indonesia adalah warga yang hidup dalam suasana pluralitas dan multikultural sehingga terbiasa dengan berbagai perbedaan. Mereka menerima perbedaan tersebut dengan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Jangan sampai dalam mengarungi arus modernisasi dan derap perubahan sosial yang demikian cepat, kedamaian yang sudah berlangsung lama itu terganggu kemunculan konflik-konflik sosial. Ini dipenuhi semangat pembedaan serta pembelaan etnik dan agama sehingga integritas keindonesiaan, kerukunan umat beragama yang pernah dibanggakan, diakui bangsa lain, menjadi luntur.

Kebinekaan merupakan kekayaan. Keberadaan dan perbedaan agama jelas sebagai rahmat yang harus disyukuri. Agama datang untuk kehidupan yang tenang, aman, dan damai. Maka andai kehidupan ini dijadikan sebagai industri kekerasan tentu hidup manusia tidak akan aman.

Untuk itu, perlu dikembalikan menjadi industri kecintaan yang diharapkan tercipta suatu kedamaian. Ada dua pilihan hidup di dunia ini, untuk menjadikan rahmat atau dihancurkan oleh globalisme. Supaya kita menjadi rahmat, maka harus saling mengakui pluralitas. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah penciptaan dunia, perbedaan lidah, dan bahasa. Demi itu semua harus mengembalikan integrasi dan kerja sama sesama kita.

Bumi ini diciptakan untuk makhluk hidup, kita semua. Jadi, semua berhak hidup di Bumi ini. Kita harus berpacu untuk menghidupkan manusia dan memuliakannya demi keberlangsungan hidup mereka. Kita harus melawan kezaliman karena bertentangan dengan kefitrian. Momentum Idul Fitri kali ini dapat dijadikan sebagai penyadaran kembali dalam membangun hidup yang harmonis dan penuh tenggang rasa di era kepemimpinan baru dalam berbangsa dan bernegara ini. (Sumber: Koran Jakarta, 28 Juli 2014).

Tentang penulis:
Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU

Idul Fitri dan Pemimpin Baru

Oleh Sutrisno

Secara harfiah, Idul Fitri berarti upaya kembali kepada sesuatu yang suci. Id berarti kembali dan fitri berarti kesucian. Kesucian di sini sering dimaknai sebagai jati diri manusia. Lebih spesifik lagi, manusia yang bertakwa. Sedangkan takwa ialah imtitsal awamirihi wa ijtinabi nawahihi (mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya).

Ungkapan ini sering dianalogkan dengan kesucian seorang bayi yang bersih dari dosa. Itulah sebabnya nabi mengatakan, “Barang siapa berpuasa dengan dasar iman dan penuh perhitungan akan diampuni dosa-dosanya.” Ini dosa-dosa individu kepada Allah. Ssedangkan, dosa terhadap sesama, pengampunannya harus melalui sesama pula di antaranya lewat halal bil halal.

Begitulah ultimate goal seorang mukmin yang menyelesaikan puasa sebulan. Nilai ketakwaan inilah yang mau dicapai dengan berpuasa. Bahkan hampir seluruh ritual mahdah dalam Islam berorientasi untuk membentuk kualitas insan bertakwa.

Hubungan vertikal dan horizontal inilah yang semestinya dipelihara sebagai bentuk keseimbangan sebagai konsekuensi makhluk spiritual dan sosial. Setiap ritual keagamaan sebagai proses rohani tidak untuk memenuhi kepentingan sendiri atau bahkan semata-mata sebagai “hadiah” untuk Tuhan, tapi diabdikan kepada kepentingan kemanusiaan secara luas. Jenis ibadah yang bersifat vertikal pada gilirannya harus ditransformasikan secara horizontal ke dalam gerak sosial.

Tanpa disadari, dalam kehidupan keberagamaan sehari-hari, takbiran hanya dimaknai sebagai sebuah ritual menjelang dan dalam shalat. Padahal, takbir adalah pengakuan atas kebesaran Tuhan yang melampaui semua bentuk. Tanpa sadar, manusia sering merasa dan menganggap, banyak yang lebih penting dari Tuhan. Akhirnya, Tuhan hanya dihampiri dan tengok menjelang dan waktu shalat.

Allah menciptakan manusia secara sempurna fisik, psikologis, dan spiritual. Manusia dilengkapi akal budi dan hati. Menurut Muhiuddin Hairi Shirazi (1997: 14) sebagaimana dikutip Abdul Mu’ti (2012), fitrah adalah sifat-sifat positif yang mendorong manusia berbuat kebajikan, sedangkan tabiat adalah sifat-sifat yang mendorong manusia berbuat jahat. Martabat manusia ditentukan kemampuannya dalam mempertahankan dan mengaktualkan sifat-sifat kemanusiaan yang mulia.

”Sungguh beruntung manusia yang membersihkan jiwanya. Sebaliknya, sungguh malang dia yang mengotori jiwanya” (Qs As- Syam: 9-10). Di dalam jiwa yang bersih terdapat pikiran dan hati jernih sebagai pangkal kemuliaan. Jiwa bersih akan mendorong kehidupan baik secara fisik, social, dan moral.

Implementasi

Maka, orang yang merayakan Idul Fitri seharusnya mampu mengimplementasikan nilai ketakwaan dalam kehidupan nyata agar tidak hanya beriman, tapi juga mengamalkannya. Dia akan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

Idul Fitri 1335 H dirayakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan bangsa selama ini, moral individu tidak sejalan dengan etika kolektif. Banyak orang beragama berdusta karena gairah beribadah tak diikuti semangat berkorban. Tempat-tempat ibadah bertumbuh beriringan dengan arus masuk para aktivis keagamaan ke politik kepartaian dan kenegaraan, tapi kehidupan negara makin buruk. Korupsi dan penyelewengan jabatan merebak di mana-mana.

Jalan terbaik kembali ke spirit asal (fitrah), dasar kehidupan bernegara yang memancarkan keimanan, ketulusan, dan kejuangan. Ini perlu dihidupkan ulang sebagai tenaga batin.

Idul Fitri merupakan momen berefleksikan tentang pembawaan diri secara personal dan kebangsaan agar mampu menyelesaikan persoalan negara yang menggunung. Para pemimpin juga harus merenungkan tindakan yang telah dilakukan. Siapa pun mereka, apakah presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, atau mereka yang berurusan dengan kepentingan public harus berubah menjadi lebih baik dalam melayani rakyat. Jangan malah memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi.

Jika semua menjadikan Idul Fitri sebagai awal untuk lebih baik, dipastikan negeri ini dari tahun ke tahun akan makmur. Koruptor, penyuap, pejabat pembohong, pengumbar janji berkurang. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus menjunjung tinggi moralitas. Mereka harus berani jujur pada profesi masing-masing.

Mereka harus makin mengembangkan kesadaran kemajemukan. Ritus agama sesungguhnya bukanlah “pepesan kosong”, melainkan senantiasa menyimpan kekuatan mendidik dan melatih manusia. Bangsa yang tengah diterpa krisis multidimensi ini sudah saatnya melahirkan pribadi-pribadi bersih, jujur, peduli, antikekerasan, sadar multikultural, dan tolerans. Semua harus turut serta dalam pembangunan menuju kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Inilah sebenarnya pencerahan spiritual Idul Fitri sesungguhnya.

Dalam konteks nasional, Idul Fitri 1435 H bisa dimaknai dengan kemenangan bangsa yang ditandai terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemimpin 2014-2019. Kehidupan rakyat yang lebih baik hanya mungkin diwujudkan bila ada perubahan fundamental pada sistem kepemimpinan politik. Dengan demikian pengelolaan kekuasaan negara dapat diselenggarakan dengan baik, terbuka, rasional, dan tidak korup.

Presiden sudah berganti dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY, tetapi belum ada perubahan fundamental dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara. Jokowi-JK menjadi harapan baru akan kelahiran kepemimpinan transformatif rakyat dan bangsa.

Dengan fitrah kesucian, pemimpin baru harus meneguhkan tekad mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Bangsa merindukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka, Jokowi-JK diharapkan membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Rakyat sangat berharap Jokowi-JK benar-benar mampu mengeluarkan bangsa keluar dari keterpurukan.

Dengan demikian, akan terbangun peradaban baru yang dilandasi sifat-sifat keutamaan berintikan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan Idul Fitri dalam suasana kemenangan Jokowi-JK, semoga bangsa bisa kembali ke fitrah kesucian dan kebangsaan. (Sumber: Koran Jakarta, 29 Juli 2014).

Tentang penulis:
Sutrisno, mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Program Kemiskinan Jokowi

 Oleh Masri Hanus

Pada 22 Juli, KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2014 menetapkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selamat kepada Jokowi dan JK.

Seluruh rakyat Indonesia, terutama puluhan juta warga miskin yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, berharap Jokowi-JK bekerja lebih fokus untuk mengurangi kemiskinan seperti dijanjikan saat kampanye.

Warga miskin menunggu dengan penuh harap akan perbaikan nasib mereka di bawah rezim baru Jokowi-JK. Sebagian besar rakyat optimistis keduanya bisa menjalankan amanat rakyat sebaik-baiknya. Apalagi presiden dan wakil ini dikenal merakyat, rendah hati, dan sederhana. Mereka memiliki kepekaan sosial tinggi. Itulah alasannya mengapa 70.997.833 suara rakyat memilih duet tersebut. Sosok Jokowi telah menghipnosis pemilih.

Ketika berkampanye, Jokowi dan JK menjual sebuah program bagus yang berorientasi dan berpihak pada keluarga miskin. Apa pun nama program tersebut nantinya, setelah Jokowi menjabat presiden, bukan soal bagi rakyat. Publik sudah bisa membaca bahwa sasaran program adalah keluarga prasejahtera sebagai kelompok masyarakat miskin. Program tersebut akan memberi kontribusi besar dan langsung bagi percepatan pengurangan kemiskinan. Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, dan kesehatan.

Deputi Kepala BKKBN, Kasmiyati, mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mempersulit keseimbangan hidup penduduk. Apalagi jumlah keluarga prasejahtera masih cukup tinggi, 13 persen dari sekitar 60 juta keluarga. Jadi, diperkirakan ada sekitar 7,8 juta keluarga prasejahtera.

Pemerintah telah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan (RTM) yang merupakan 25 persen rumah tangga berstatus sosial ekonomi terendah. Jika 7,8 juta keluarga prasejahtera juga tergolong pemegang KPS, berarti separo dari 15,5 juta RTM sudah memperoleh bantuan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Miskin (BSM), Beras Miskin (raskin), hingga Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN) dalam BPJS Kesehatan.

PKH, BSM, raskin, dan JKN masuk program penghapusan kemiskinan kluster I. Mereka adalah pemegang KPS yang berhak memperoleh berbagai bantuan pemerintah. Kelak, pemerintahan Jokowi dan JK harus menata kembali nama dan alamat tiap keluarga yang telah mendapat KPS. Keluarga miskin yang belum memperoleh KPS harus diprioritaskan.

Saat kampanye, Jokowi-JK berjanji membantu uang tunai satu juta rupiah setiap bulan kepada keluarga prasejahtera. Jika bantuan tersebut sungguh terealisasi, amat memperkuat daya beli keluarga prasejahtera. Daya beli keluarga prasejahtera selalu lemah menghadapi fluktuasi ekonomi sehingga sulit beranjak dari keluarga miskin.

Keluarga prasejahtera menjadi korban inflasi setiap tahun. Merekalah pihak yang langsung terpukul. Ekonomi keluarga makin terpuruk akibat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Keterpurukan mereka antara lain bisa dilihat dari ketidakmampuan membeli sembilan kebutuhan pokok sebagai keperluan sehari-hari karena mahal. Kesehatan anggota keluarga terpuruk. Pendidikan anak pun terganggu.

Pemerintahan SBY menaikkan harga BBM beberapa kali. Pemerintah tahu persis bahwa kebijakan tersebut amat memukul keluarga prasejahtera. Pemerintah berupaya menolong agar tidak oleng diterpa kenaikan harga barang dan jasa. Pertolongan berupa bantuan uang tunai 100 ribu tiap bulan tiga kali untuk setiap keluarga.

Bantuan yang amat kecil tidak banyak membantu. Ekonomi orang miskin tak berubah lebih baik, malahan makin parah. Program yang dicanangkan Jokowi-JK untuk membantu keluarga prasejahtera harus unggul dari sisi indeks bantuan dan durasi waktu. Bantuan satu juta rupiah per keluarga tiap bulan tidak hanya mampu memberi rangsangan bagi peningkatan bahkan penguatan daya beli. Tiap keluarga juga akan mampu melahirkan berbagai skema usaha pemberdayaan ekonomi.

Maka, ekspektasi rakyat pada Jokowi-JK sangat tinggi. Bantuan tidak hanya demi menguatkan daya beli yang bersifat konsumtif, tetapi juga bisa untuk menciptakan berbagai kegiatan produktif pada skala lokal. Pada titik ini, sebetulnya berbagai usaha lokal dengan memanfaatkan sumber daya setempat bisa didayagunakan dengan baik.

Maritim

Mengaitkan skema bantuan satu juta rupiah setiap keluarga prasejahtera dengan usaha ekonomis produktif skala mini pada tingkat lokal menjadi menarik. Jokowi-JK sudah memutuskan dan bertekad membangun dunia kemaritiman. Variabel “tol laut” menurut Jokowi-JK kelak digenjot agar kelancaran angkutan barang antarpulau melalui laut lebih lancar. Ini akan memperkecil disparitas harga barang antarpulau.

Jika upaya membangun maritim ini dikaitkan dengan bantuan uang tunai bagi keluarga prasejahtera, program ini secara khusus membuka peluang nelayan meningkatkan kualitas hidup. Kini, sebagian besar nelayan masih miskin.

Bantuan tunai dengan jumlah memadai akan memicu keluarga nelayan memulai usaha ekonomis produktif skala lokal juga. Ini memungkinkan keluarga nelayan memperoleh nilai tambah atas produk ikan serta hasil laut lainnya. Hal sama berdampak bagi petani dan peternak gurem. Mereka menjadi sasaran program.

Keluarga miskin/prasejahtera harus mampu memanfaatkan uang tunai guna meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, mereka lama-kelamaan bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Presiden dan wakil harus benar-benar memprioritaskan perwujudan program mengentaskan rakyat dari kemiskinan ini. (Sumber: Koran Jakarta, 30 Juli 2014).

Tentang penulis:
Masri Hanus MA, alumnus University of Malaya, Kuala Lumpur, Widyaiswara Madya Kementerian Sosial

Menu Terbaru Senin 28 Juli 2014

Slamet Hariyanto
Caleg Terpilih Sungkono Bisa Diganti Sunartoyo?
artikel advokat, konsultan hukum (AKH)

Faisal Ismail
Mudik, Kerinduan & Kematian
artikel pengamat

Jamal Ma’mur A
Kemenangan yang Fitri
artikel pengamat

Saratri Wilonoyudho
Mudik, Urbanisasi, dan Kesehatan
artikel pengamat

Toto Subandriyo
“Udang” di Balik Parsel
artikel pengamat

Th Rosid Ahmad
“Mudahnya” Menulis di Media
artikel pengamat

Fransisca Ayu Kumalasari
Mimpikan Negeri Ramah Anak
artikel pengamat

Indra J Piliang
Dua Nakhoda Baru
artikel pengamat

Damin Hartono R
Komitmen Jaga Stabilitas Harga
artikel pengamat

A Zaini Bisri
Bersatulah Indonesia
artikel pengamat

Ahmad Erani Yustika
Agenda Ekonomi Presiden Baru
artikel pengamat

Paul Sutaryono
Berkah Lebaran bagi Multifinance
artikel pengamat

Triyono Lukamantoro
Mengatasi Rumor Kerusuhan
artikel pengamat

Bandung Mawardi
Bertangan dan Berjari
artikel pengamat

Okie Hapsoro
Menyambut Layanan Siskesda
artikel pengamat

Rhenal Kasali
Kemewahan
artikel pengamat

M Nafiul Haris
Jokowi-JK dan Harapan Berantas Korupsi
artikel pengamat

Sidratahta Mukhtar
Indonesia dan Resolusi Konfliks Palestina-Israel
artikel pengamat

Posman Sibuea
Presiden Baru dan Krisis Lingkungan
artikel pengamat

Djoko Suud Sukahar
Jokowi Presiden
artikel pengamat

Deddy S Bratakusumah
Meski Rakyat Hanya Sekedar ‘Angka’, Tetapi Ada Optimisme Demokrasi
artikel pengamat

Berkah Korupsi Birokrasi
Deny Humaedi Muhammad
artikel pengamat

Serta 9826 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

 

KetupatGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan Selamat Idul Fitri 1435 H. Mohon maaf lahir dan batin.

Caleg Terpilih Sungkono Bisa Diganti Sunartoyo?

Oleh Slamet Hariyanto

Slamet HariyantoHasil Pileg 2014 DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya, Sidoarjo) dari PAN menyisakan persoalan hukum yang cukup serius. Partai berlambang matahari ini memperoleh 1 kursi DPR RI dari Dapil Jatim I yang untuk sementara bakal diduduki Sungkono peroleh suara terbanyak pertama diantara para caleg dari PAN.

Persoalan muncul setelah ada pengaduan bahwa keabsahan ijazah SMK milik Sungkono diragukan. Untuk menjadi caleg memang disyaratkan minimal berijazah SMA sederajat. Dan dalam memenuhi persyaratan tersebut menggunakan ijazah SMEA Taruna Pancasila Surabaya lulusan tahun 1983. SMEA Taruna Pancasila kampus pusatnya di Jalan Tanggulangin Surabaya dan punya kelas jauh di Jalan Kapas Krampung Surabaya. SMEA Taruna Pancasila dikenal sebagai sekolah yang belajarnya sore/malam hari dan sejak tahun 2004 sudah bubar. Sehingga untuk membuktikan keabsahan ijazah para alumni sekolah tersebut harus menggunakan mekanisme tertentu sesuai dengan standar administrasi pendidikan.

Sekolah setingkat SMA jika bubar, maka seluruh dokumennya diserahkan kepada Kantor Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Sehingga bila di kemudian hari terdapat permasalahan yang menyangkut keabsahan ijazah para alumninya, maka dokumen yang disimpan di Kantor Dinas Pendidikan itulah yang bisa dipakai sebagai acuan utama.

Riwayat Pendidikan Sungkono Cukup Unik
Sungkono adalah pria kelahiran Lamongan,  menamatkan pendidikan MTs (Madrasah Tsanawiyah) di Lamongan dan lulus tahun 1979. Kemudian pada tahun 1979 dia masuk kelas I di MA (Madrasah Aliyah) Wachid Hasyim di Jalan Tuban Raya Surabaya, sekolah ini sudah bubar. Diduga dia di MA ini hanya sempat duduk di kelas I kemudian pindah ke sekolah lain.

Ternyata Sungkono pindah sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Jalan Kapasan 73-75 Surabaya tahun 1980 langsung masuk kelas II, namun tidak sampai tamat. Kalau Sungkono sampai tamat di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, pasti dia lulusan tahun 1982. Saya bisa pastikan bahwa Sungkono tidak menamatkan pendidikanya di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Sebab, pada waktu itu saya menjadi guru matematika di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya tahun 1980-1989.

Di kemudian hari tiba-tiba Sungkono mengaku sebagai lulusan SMEA Taruna Pancasila Surabaya masuk tahun 1980 dan tamat dengan menggunakan ijazah tahun 1983. Ijazah SMEA Taruna Pancasila itulah yang dipakai Sungkono untuk menjadi caleg Pileg 2004 dan 2009 dari PAN sehingga dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Kabarnya soal keabsahan ijazah ini pernah mencuat pada saat pendaftaran caleg pada Pileg 2004 dan 2009, namun kasusnya kemudian tidak terdengar lagi beritanya.

Kini, saat dia terpilih menjadi calon anggota DPR RI Dapil Jatim I dari PAN kasusnya diungkit lagi. Kasus pengaduan dugaan ijazah palsu atas nama Sungkono tersebut saat ini ditangani Polda Jatim. Bahkan Rabu 23 Juli 2014 surat ijin dari Gubernur Jatim untuk keperluan polisi memeriksa Sungkono sudah turun. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, untuk memeriksa Sungkono memang diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Jatim sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Keunikan riwayat pendidikan Sungkono bisa dianalisis sesuai dengan mekanisme administrasi pendidikan. Pertama, perpindahan dari kelas I di MA Wachid Hasyim Jl Tuban Raya kemudian masuk kelas II di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, cukup janggal. Sebab, secara peraturan tidak dibolehkan perpindahan kelas dari MA (dibawah naungan Departemen Agama) ke SMA (dibawah naungan Dikbud).

Kedua, perpindahan kelas dari SMA (bidang pendidikan umum) ke SMEA (bidang pendidikan kejuruan) secara peraturan juga tidak dibolehkan. Lebih aneh lagi Sungkono mengaku masuk kelas I di SMEA Taruna Pancasila Surabaya tahun 1980 dan tamat tahun 1983. Berarti dia terdaftar di dua sekolah yang berbeda, tentunya suatu hal yang mustahil.

Teknik Pembuktikan Keabsahan Sungkono
Polda Jatim bisa menggunakan beberapa metode untuk membuktikan keabsahan ijazah SMEA Taruna Pancasila atas nama Sungkono. Pertama, polisi mempelajari foto copy ijazah SMEA Sungkono yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan mencocokkan dengan ijazah asli yang harus ditunjukkan oleh Sungkono. Sebab, untuk sekolah yang sudah bubar, maka legalisir ijazahnya ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2008.

Kedua, jika Sungkono mengaku ijazah aslinya hilang/rusak, maka dia harus bisa menunjukkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang/Rusak yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dengan demikian, yang dilegalisir adalah foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang/Rusak milik Sungkono tersebut dan bukan melegalisir foto copy ijazah asli yang hilang tersebut.

Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang
Jika ijazah Sungkono memang hilang, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang dengan menempuh beberapa tahapan penelitian administrasi pendidikan. Yakni dicocokkan dengan data administrasi pendidikan milik bekas SMEA Taruna Pancasila yang sudah disimpan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Hal itu untuk membuktikan apakah nama Sungkono terdaftar dalam Buku Induk Siswa sekolah tersebut atau tidak. Semua lulusan SMEA Taruna Pancasila pasti terdaftar dalam Buku Induk Siswa yang datanya berisi antara lain nama siswa, nomor induk, nama orang tua, alamat, berasal/lulusan SMP mana, nomor ijazah/STTB SMP, tanggal berapa siswa tersebut pertama kali masuk di sekolah yang bersangkutan, kutipan nilai rapor kelas I sampai dengan kelas III lengkap dengan data kenaikan kelasnya, kutipan daftar nilai ijazah, dan keterangan siswa tersebut lulus/tidak lulus dari sekolah yang bersangkutan, serta tanggal kelulusan yang sama persis dengan tanggal diterbitkannya ijazah.

Disamping itu pihak sekolah juga punya daftar peserta ujian yang aslinya disetorkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, laporan mengenai daftar kelulusan siswa yang dipakai sebagai dasar mengambil blanko ijazah, laporan tersebut lengkap dengan mencantumkan nomor ijazah atas nama masing-masing siswa lulusannya.

Sedangkan Sungkono selaku alumni SMEA Taruna Pancasila tentu memiliki dokumen lainnya berupa rapor asli. Maka, bilamana Sungkono mengaku ijazahnya hilang, maka dia bisa menunjukkan data pendukung berupa rapor asli yang pernah diterbitkan secara resmi oleh SMEA Taruna Pancasila Surabaya.

Rapor asli itu penting kedudukannya karena tertera data identitas siswa lengkap dengan fotonya, data kenaikan kelas I sampai dengan kelas III yang ditandatangani wali kelas dan kepala sekolah. Juga dalam rapor asli di halaman paling belakang tercantum data kelulusan yang juga ditandatangani oleh kepala sekolah.

Kelanjutan Pencalegan
Bilamana dalam pemeriksaan di Polda Jatim ternyata Sungkono bisa membuktikan keabsahan ijazahnya seperti yang dituduhkan oleh pelapor, maka Sungkono dipastikan aman melenggar ke gudung Senayan dilantik menjadi anggota DPR RI Dapil Jatim I dari PAN. Sebaliknya, bila tidak bisa membuktikan keabsahannya, tentu dia bisa dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan pencalegannya bisa dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg yang disyaratkan UU Pemilu Anggota Legislatif yakni minimal berijazah SMA sederajat.

Jika demikiannya kenyataanya, Bawaslu Pusat bisa merekomendasikan kepada KPU untuk mencoret Sungkono dari daftar caleg terpilih dan posisinya diganti caleg yang memperoleh suara ternyak kedua dari PAN yakni Sunartoyo yang kini masih menjadi anggota DPR RI Dapil Jatim I dari PAN periode 2009-2014.

Tentang penulis:
H Slamet Hariyanto SPd SH MH, pimpinan Kantor Slamet Hariyanto & Rekan (Advokat, Konsultan Hukum dan Politik), pimpinan redaksi GagasanHukum.WordPress.Com, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Kontak person 0811343879.

 

 



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,435,109 hits
Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.