Menu Terbaru Senin 21 April 2014

Bawono Kumoro
Koalisi dan Harapan Publik
artikel pengamat

Faisal Ismail
Absurditas sang Nabi Palsu
artikel pengamat

Ary Ginanjar Agustian
Memutus Rantai Kekerasan Seksual pada Anak
artikel pengamat

Rev Junry Jan Alow
Paskah Jaminan Keselamatan
artikel pengamat

Benni Setiawan
Ketika Ujian Nasional Sarat Masalah
artikel pengamat

Otjih Sewandarijatun
Menolak Golput di Pilpres
artikel pengamat

Sudjito
Keberkahan Hukum
artikel dosen

Rusdian Noor
KUA Dan Transparansi Biaya Pernikahan
artikel pengamat

Eko Supriatno
Membaca Makna Pemilu
artikel pengamat

Serta 9242 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.

 

 

Paskah Jaminan Keselamatan

Oleh Rev Junry Jan Alow

Besok seluruh dunia memperingati Hari Paskah, Kebangkitan Yesus dari kubur sebaga bukti kemenangan atas maut. Sebelum Paskah, umat Kristiani merayakan trihari suci yang dimulai Kamis Putih.

Pada Kamis Putih, umat Kristiani seluruh dunia mengenangkan perjamuan terakhir Yesus dengan 12 murid. Perayanan dilanjutkan Jumat Agung, saat seluruh umat mengenangkan kisah sengsara dan wafat Yesus disalib.
Kematian- Nya merupakan sumber kehidupan. Peristiwa kematian Yesus merupakan bagian dari tugas-Nya untuk menyelesaikan misi Allah menebus manusia dari dosa. Persoalan dosa yang tidak bisa diselesaikan manusia, dituntaskan Yesus lewat jalan kesengsaraan (via dolorosa), bahkan kematian di Golgota.

Kesengsaraan yang dipilih Yesus justru menjadi sebuah pembuka jalan atas kebuntuan manusia dalam menyelesaikan dosa dan kematian. Yesus, yang pada Minggu Palma disambut gegap gempita saat memasuki Yerusalem, lima hari kemudian, oleh massa yang sama, Yesus dicemooh, ditolak, dan dibunuh.

Sorak-sorai, puji-pujian masyarakat Yahudi bisa sangat cepat berubah 180 derajad menjadi hujatan, hinaan, dan kedengkian. Sama halnya bangsa ini yang bisa cepat berubah dari sifat ramah dalam sekejap menjadi kejam.
Hanya karena masalah sepele, masyarakat yang tadinya bersahabat bisa berubah menjadi pembunuh, seperti kasus Ade Sara yang dihabisi mantan kekasih.

Yesus harus menerima kenyataan: dihujat, dicaci, dan diludahi oleh orangorang yang lima hari sebelumnya menyanjungnyanjung. Ini menjadi jalan ketaatan yang harus dilewati Putra Manusia melalui penderitaan yang dimulai dengan penolakan serta sorakan kebencian orang Yahudi.

Yesus yang digadang-gadang membebaskan rakyat Yahudi dari penjajah Roma, ternyata tak berdaya. Dia kalah dan dinyatakan salah dalam proses hukum yang sangat tidak adil dan penuh muslihat. Dia disidang dalam proses hukum yang direkayasa.

Peradilan-Nya benar-benar tidak adil. Ketidakberdayaan Pontius Pilatus tergambar saat harus mencuci tangan sebagai simbol lepas tangan sehingga pengambilan keputusan diserahkan kepada suara orang banyak orang (vox populi).

Jadi, dalam bahasa Nabi Habakuk, keadilan masyarakat tersebut berjalan terbalik. Tetapi, jalan itulah yang harus diambil Sang Guru agar kelak di hari Paskah via dolorosa berubah menjadi pengharapan besar bagi dunia.
Salib, jalan kesengsaraan menjadi pengharapan umat manusia. Via dolorosa telah menjadi via delarosa: jalan kesengsaraan menjadi jalan pengharapan. Hal inilah yang dialami Yesus dalam kematian-Nya melalui peristiwa Jumat Agung (Great Friday) kemarin.

Ini saat di mana Allah membuka dan menyelesaikan problem dosa serta kematian yang tidak bisa dirampungkan manusia lewat cara apa pun. Manusia tidak bisa mendapat keselamatan melalui cara-cara yang biasa ditempuhnya.
Kemampuan berpikir, intelektual, filsafat, moral, etika, kebajikan, amal atau perbuatan baik apa pun tidak bisa membawa manusia kepada keselamatan. Hanya berkat anugerah Allah melalui kematian Putra-Nya, purnalah urusan dosa dan kematian

Kebangkitan
Dengan kematian Yesus, manusia memiliki pengharapan baru dan jaminan keselamatan karena Dia memang Jalan, Kebenaran, dan Hidup (Yoh 14: 6). Namun, yang mati harus bangkit.
Sebab, “Andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu,” I Kor 15: 14. Selain itu, “Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan semua orang Kristen dan kita akan tetap hidup di dalam dosa,” I Kor 15: 17.

Begitulah Rasul Paulus telah menggariskan makna kematian Yesus yang harus diikuti kebangkitan pada hari Paskah. Paskah adalah pembenaran. Kebangkitan Yesus adalah pembenaran karya-karya-Nya oleh Bapa di surga.
Semoga semangat Paskah tahun 2014 ini menginspirasi pesta demokrasi dalam pemilihan presiden pada 9 Juli nanti. Semoga semangat Paskah ini memunculkan sebuah Indonesia baru yang lebih baik. Kiranya, anugerah Paskah memunculkan pemimpinpemimpin yang bersemangat melayani dan menyejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa.

Kebangkitan adalah puncak karya penebusan. Seluruh rangkaian penebusan sia-sia bila tidak ada kebangkitan. Natal adalah perisitiwa besar karena Allah mau solider dengan manusia yang menderita secara lahir batin.
Itulah solidaritas terbesar Allah pada manusia. Akan tetapi Natal tidak ada artinya, bila tanpa kebangkitan. Natal sebagai awal karya penebusan yang berpuncak pada kebangkitan, sehingga itulah awal dan akhir, alfa dan omega lingkaran penyelamatan.

Natal dan Paskah tak dapat dipisahkan, sebagai kesatuan karya pembayaran manusia dari “rumah gadai.” Untuk menjawab kebangkitan, maka umat harus melakukan tindakan konkret agar dapat ikut bangkit pada Paskah abadi.
Salah satu yang syarat ikut bangkit haruslah mati, sebelum mati umat harus memanggul salib. Caranya harus berbagi rezeki, empati, dan kepedulian kepada mereka yang terbuang.

Memberi dan berbagi kepada mereka yang terbuang merupakan salib karena tidak mungkin mampu mengembalikan pemberian tersebut. Paskah adalah jaminan keabadian bagi mereka yang percaya akan peristiwa kebangkitan.
Dengan kata lain, tawaran keselamatan harus dijawab dengan mengimani kebangkitan agar seluruh kepercayaan tidak menjadi siasia. Paskah abadi akan diterima mereka yang mau mati dan bangkit bersama Yesus. Selamat Paskah. (Sumber: Koran Jakarta, 19 April 2014)

Tentang penulis:
Rev Junry Jan Alow MTh, seorang pendeta

 

Memutus Rantai Kekerasan Seksual pada Anak

Oleh Ary Ginanjar Agustian

Kasus kekerasan seksual pada anak TK di sebuah sekolah bertaraf internasional mengejutkan banyak orang. Betapa rentannya keamanan dan perlindungan anak kitasaatini. Bahkan”kecolongan” bisa terjadi di tempat yang dikenal sebagai sekolah yang aman dengan penjagaan ekstraketat.

Pelaku kejahatan itu pun tidak lain para petugas cleaning service dari perusahaan jasa yang bereputasi, bahkan terlaris di dunia. Karena terjadi di sebuah sekolah ternama, kasus ini mendapat pemberitaan dan sorotan media cukup luas. Namun, sesungguhnya masih banyak kasus serupa yang tidak terungkap. Seorang ibu mengaku memilih tidak melapor kasus yang menimpa putrinya yang kelas 3 SD. Dia mendapat pelecehan seksual di dalam mobil jemputan saat mengantar anak tersebut pulang ke rumah. Jarak dari rumah terakhir anak yang diantar ke rumahnya sejauh 5 km.

Si ibu tak dapat membayangkan apa yang dilakukan si sopir pada anaknya di sepanjang jalan itu. Mengingat untuk melapor ke polisi harus ada bukti, juga visum dokter, serta harus ada pemeriksaan membuat sang ibu khawatir malah akan membuat anak semakin trauma. Dia hanya ingin fokus pada pemulihan psikis anaknya. Artinya, hal seperti ini ibarat gunung es, yang mencuat hanya seujung. Kenyataannya, di lapangan kasus serupa begitu banyak jumlahnya. Pada 2013 Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badriyah Fayumi menyatakan bahwa tahun 2013 merupakan tahun darurat kekerasan seksual pada anak.

Hal itu didasarkan pada fakta kekerasan seksual pada anak yang sudah berada titik yang sangat mengerikan dan memprihatinkan secara kuantitas maupun kualitasnya. Dalam tiga tahun, setiap bulan ratarata 45 anak mengalami kekerasan seksual, sedangkan kejahatan seksual pada anak belakangan ini makin sadis dan di luar nalar sehat. Mengikuti berita-berita semacam ini sungguh membuat hati dan kepala kita sakit. Betapa zaman saat ini banyak manusia yang bukan manusia.

Anak-anak yang berangkat ke sekolah untuk mendapat siraman ilmu sehingga jiwa dan pikirannya tumbuh kembang, malah dirusak sehingga masa depannya terhantui bayangbayang trauma masa kecil. Melihat fenomenakekerasan seksual yang juga tak kunjung surut, maka tahun darurat kekerasan seksual akan berlaku setiap tahun. Apakah kita akan membiarkan hal ini terus berlangsung? Sebuah fakta yang juga mengkhawatirkan menurut para psikolog, korban kekerasan seksual sodomi cenderung menjadi pelaku sodomi di kemudian hari.

Seperti yang dilakukan Baekuni alias Babe. Dia pernah melakukan kejahatan seksual pada 14 anak yang sebagian korbannya dibunuh. Ternyata menurut pengakuannya, saat berusia 12 tahun dia pernah di sodomi di Lapangan Banteng. Demikian juga dengan Sartono yang diketahui sudah melakukan hal serupa pada 96 korban. Pada umur 13 tahun dia pernah menjadi korban sodomi di Stasiun Cirebon. Jika saat ini makin banyak korban yang sebagiannya kemudian menjadi pelaku, bagaimana angka-angka kekerasan seksual pada anak di tahuntahun mendatang?

Kemudahan mengakses konten pornografi baik berupa gambar maupun video adalah faktor penyebab meningkatnya perilaku seks saat ini. Adapun anak-anak adalah korban yang paling rentan karena dari sisi fisik sangat tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Akankah bola salju ini akan kita biarkan bergulir hingga angkanya makin mengerikan? Tentu harus ada langkah dan upaya konkret untuk menghentikan semua ini. Upaya seperti apa upaya yang harus dilakukan?

Di sekolah internasional yang sedang mendapat sorotan luas itu, setelah terjadinya insiden pihak sekolah langsung memasang closed-circuit television (CCTV) pada area toilet. Sehingga diharapkan kejadian serupa tidak terulang. Banyak orangyangmelihat fenomenaini sebagai permasalahan sistem atau perangkat. Terbukti pasca kejadian ini, pemasang iklan perangkat CCTV meningkat terutama di media online.

Banyak sekolah yang kemudian memasang alat ini karena khawatir kejadian serupa menimpa sekolahnya. Jika masalahnya pada CCTV, sekolah internasional tersebut ternyata sudah memasang 400 CCTV yang dipasang di berbagai sudut di sekolah. Begitu pula standard operating procedure (SOP) pengamanan pun sudah dilakukan pihak sekolah dengan sangat luar biasa. Lalu apa masalahnya? Sarana atau perangkat tentu sangat mendukung, namun bukan satu-satunya solusi dan yang terpenting.

Bagaimanapun sarana adalah alat ciptaan manusia yang juga dapat disiasati manusia. SOP juga adalah sebuah standar yang ditulis oleh manusia dan yang menjalankannya juga manusia. Jadi kembali yang terpenting adalah faktor manusia yang menjalankannya. Perlu upaya untuk membangun karakter dan mental manusia-manusia yang dekat dan ada di sekitar anak. Seringkali dalam menyiapkan SDM sebuah lembaga lebih sibuk pada pelatihan membangun skill. Para cleaning servicedijejali teori bagaimana cara membersihkan lantai yang mengkilat, yang efektif, dan memuaskan.

Para sopir dilatih cara berkendara yang baik, diberi tahu arti rambu-rambu lalu lintas, diajari cara merawat kendaraan. Namun mereka lupa bagaimana mengasah hati nurani agar mereka mendapatkan makna dari pekerjaan yang mereka lakukan. Bahwa sesungguhnya apa pun pekerjaanmerekaakansangat bernilai bagi orang lain, dan pekerjaannya itu akan dipertanggungjawabkan. Bahwa mereka bisa begitu mulia dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Hal inilah yang sudah 14 tahun kami kampanyekan melalui ESQ 165.

Membangun manusia yang memiliki kesadaran akan tujuan hidup, dari mana asal kita dan mau ke mana. Hal itu sangat penting untuk membangun mental dan karakter manusia. Sudah berbagai lapisan kami memasuki dunia korporasi, sekolah, organisasi, namun masih banyak wilayah yang belum tersentuh. Kami berharap jika pelatihan ini juga diberikan pada pihak-pihak yang juga bersentuhan dengan dunia anak, maka makin banyak anak yang terselamatkan, tidak lagi jadi korban kekerasan seksual yang saat ini angkanya terus meningkat. (Sumber: Koran Sindo, 19 April 2014)

Tentang penulis:
Dr HC Ary Ginanjar Agustian, Pakar Pembangunan Karakter

 

Keberkahan Hukum

Oleh Sudjito

SudjitoBerbekal kejernihan hati, marilah kita telusuri, mengapa kasus-kasus hukum di negeri ini semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya. Penelusuran perlu dilakukan secara tajam, menukik pada tataran moralitas hukum.

Dari sanalah, perlu pengkajian, mengapa keberkahan hukum turun drastis, sementara laju kejahatan meningkat tajam. Bukankah moralitas hukum mengajarkan bahwa keberkahan hukum pasti terlimpah kepada seluruh penduduk negeri, bila mereka tunduk, patuh, dan taat pada hukum? Dengan penalaran sederhana, dapat diduga, merebaknya kasus-kasus hukum merupakan manifestasi pengingkaran, pendustaan, penjungkirbalikan hukum itu sendiri.

Kita lihat, di mana pun dan kapan pun, pandangan mata senantiasa terantuk pada kejahatan. Pada proses dan momentum pileg kemarin, misalnya, dari pucuk pimpinan partai sampai dengan calon pemilih, keberadaan orang jujur, anti-money politic,bisa dihitung jari. Selebihnya, memandang money politic sebagai bagian dari praktik demokrasi. Karena hebatnya gempuran-gempuran politik, hukum sebagai norma maupun perilaku, goyah, tak mampu bertahan pada moralitasnya. ***

Keberkahan hukum, pada dimensi moralitas merupakan keterpaduan hukum dengan pemikiran, sikap dan perilaku— baik warga negara maupun penyelenggara negara—sehingga daripadanya berbagai kebutuhan material-duniawi maupun kebutuhan spiritual-ukhrawi, melimpah secara ajeg, proporsional, dan berkesinambungan.

Keberkahan hukum akan muncul dalam berbagai tingkatan, dan segalanya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Pertama, pemahaman, kesetiaan, dan pengamalan pandangan hidup bangsa. Bila pandangan hidupnya terbatas, hanya untuk jangka pendek, hanya untuk hal-hal yang bersifat material, pada tahapan awal umumnya dicapai secara optimal, karena pendayagunaan unsur-unsur kemanusiaan dilakukan secara maksimal. Itulah kehidupan duniawi, kehidupan sementara dan lahiriah.

Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya Pancasila. Sedemikian jauh, luas, dan beragam, cakupan Pancasila dalam memberi arah, motivasi dan energi untuk pencapaian keberkahan hukum. Puncaknya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Memosisikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala hukum akan menghasilkan kekuatan hukum yang mampu menembus segala dimensi wujud. Keimanan kepada Allah SWT merupakan pembuka pintu rezeki.

Orang beriman, hatinya bening, hidayah mudah masuk. Didukung akal cerdas, proses berpikir produktif melahirkan berbagai kreativitas. Ujungnya, ada progresivitas. Keberkahan hukum, bak turunnya hujan dari langit, bak tumbuhnya pepohonan dari bumi. Tinggal bagaimana kita menerjemahkan Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Pada sisi ini komitmen para penyelenggara negara masih dipertanyakan sehingga keberkahan hukum pun bermasalah.

Kedua, pengonsepan ilmu hukum. Ilmu merupakan lentera kehidupan. Dengan ilmu, keberkahan hukum akan menyatu dalam kehidupan. Karenanya, perlu disegarkan pemahaman hukum sebagai ilmu, dan bukan sekadar produk politik. Kehampaan hukum dari ilmu merupakan pertanda gelapnya kehidupan.

Bagi bangsa Indonesia, semestinya, kajian, pembelajaran, pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum, senantiasa memosisikan Pancasila sebagai paradigma ilmu hukum. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sandaran, orientasi dan ukuran kebenaran dalam berolah ilmu maupun mengamalkan ilmu hukum dalam segala segi kehidupan.

Ilmu hukum berparadigma Pancasila mampu memberi garansi terwujudnya perundang-undangan dan keadilan substantif, yakni keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Misal, irah-irah undangundang berbunyi ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Ini bukan slogan kosong, formalitas, tanpa makna, melainkan menjiwai seluruh substansi undang-undang yang bersangkutan.

Dari sanalah, lahir undang-undang berkarakter teologis-religius, terjauhkan dari sifat ateis-sekuler. Layak diingatkan, agar otoritas pembuatan undang-undang tidak didominasi elite politik, tetapi perlu kerja sama sinergis antarpakar, akademisi, ilmuwan, dan agamawan. Sinergitas merupakan jalan menuju terwujudnya keberkahan hukum.
Ketiga, kejujuran. Kejahatan identik dengan ketidakjujuran. Secara sosiologis, boleh jadi orang jujur malah ”hancur”. Mengapa? Karena orang jujur berada pada sistem yang korup. Penjahat sebagai manifestasi perilaku tidak jujur, sering justru ”mujur”, paling tidak diukur dari percepatan dan kuantitas perolehan harta benda dan kekuasaan.

Apakah itu keberkahan hukum? Bila hukum merupakan produk politik, produk rekayasa, produk transaksional, produk tradisi wani-pira, sangat dimungkinkan penjahat terbentengi oleh hukum ateis-sekuler. Pada tataran praksis, koruptor dan pengedar narkoba masih tersenyum riang, karena mereka yakin, hukum dan penegak hukum dapat dibelinya. Awam yang melihatnya, sedih, perih, namun tak berdaya, kecuali jeritan hati tertuju kehadirat Illahi Rabbi, dalam doa: ”…

Tuhan, tunjukkan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah…”. Bagi orang beriman, terkabulkannya doa hanya soal waktu. Dalam skala kehidupan utuh dan menyeluruh, keberkahan hukum tetap milik orang jujur. Pada saat yang tepat, orang tidak jujur pasti termakan oleh hukum ilahiah, hukum kodrat dan hukum alam.

Keempat, konsistensi menerima putusan hakim. Tiada manusia tak pernah salah. Ada kesalahan karena kesengajaan dan ada pula kesalahan karena kelalaian, kebodohan, atau kedunguan. Sungguh malang, bagi mereka yang melawan putusan hakim yang sudah final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui proses peradilan dan di tangan hakim, suatu perkara diselesaikan, sehingga ada pihak dimenangkan karena benar, dan ada pihak lain dinyatakan kalah karena bersalah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, sudah final. Jangan dilawan, jangan dikhianati, apalagi hakimhakimnya dipersalahkan. Mengais rezeki dari keuangan negara yang terlanjur dianggarkan, mempertahankan kekuasaan demi gengsi politik, ataupun dengan dalih apa pun, sama maknanya dengan menjauhkan keberkahan hukum dari kehidupan seluruh negeri.

Kutukan semua makhluk di langit dan di bumi tertuju bagi mereka. Putusan MK bukan untuk menyakiti politisi. Bila dipahami, ditaati, pasti menenteramkan hati. Semestinya diterima sepenuh hati, bukan dikhianati. Tetapi, bila peringatan ditanggapi tanpa empati, mungkin sikap demikian menjadi bukti dan saksi bahwa telah datang suatu masa, para politisi lari menjauh dari akademisi.

Saat demikian, keberkahan hukum akan lenyap dan berubah menjadi malapetaka, yakni munculnya pemimpin yang zalim. Naudzubillah. (Sumber: Koran Sindo, 17 April 2014).

Tentang penulis:
Prof Dr Sudjito SH MSi, Guru Besar Ilmu Hukum dan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM

 

Koalisi dan Harapan Publik

Oleh Bawono Kumoro

Hajatan pesta demokrasi bernama pemilihan umum (pemilu) legislatif telah usai digelar. Meskipun hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dapat diketahui awal Mei mendatang, sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat (quick count).

Hasil quick count Indikator Politik Indonesia menunjukkan tidak ada satu partai politik pun mampu tampil dominan dengan perolehan suara 20%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cuma mampu meraih suara 18,97%, meski telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden (capres). Posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 14,66%. Kemudian secara berturut-turut diikuti Partai Gerindra (12,2%), Partai Demokrat (9,86%), Partai Kebangkitan Bangsa (8,86%), Partai Amanat Nasional (7,34%),

Partai Nasdem (6,95%), Partai Keadilan Sejahtera (6,9%), Partai Persatuan Pembangunan (6,4%), Partai Hanura (5,36%), Partai Bulan Bintang (1,55%), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (0,94%) Hasil quick count tersebut sesuai prediksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berdialog dengan para pemimpin redaksi di Gedung Bank Mega, Jakarta, beberapa waktu lalu. Ketika itu Presiden SBY mengatakan tidak ada satu pun partai politik yang akan tampil mendominasi dalam pemilu legislatif dengan perolehan suara 20% kursi parlemen atau 25% suara pemilih.

Ketiadaan partai politik dengan raihan suara 20% kursi parlemen atau 25% suara pemilih sebagai syarat utama mencalonkan pasangan capres dan cawapres membuat koalisi mau tidak mau harus dilakukan. Segera setelah hasil quick count dipublikasikan secara luas, elite-elite partai politik segera melakukan kunjungan satu sama lain guna menjalin komunikasi dan penjajakan koalisi. Jika memang koalisi menjadi hal yang mutlak dalam membangun pemerintahan baru mendatang, publik tentu berharap koalisi pemerintahan itu tidak sekadar koalisi bagibagi kekuasaan tanpa kejelasan platform dan komitmen tinggi sebagaimana terjadi selama lima tahun terakhir.

Tidak dapat dimungkiri, tema sentral dan dominan yang sering muncul dalam pembicaraan koalisi di tingkat elite adalah ”siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana” ketimbang mewujudkan penguatan sistem presidensial demi perbaikan nasib bangsa dan negara di masa mendatang. Bahkan boleh jadi bukan sekadar persoalan ”siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana,” tetapi juga kalkulasi mobilisasi dana partai politik guna keperluan pemilu lima tahun mendatang.

Sudah menjadi rahasia umum jabatan di kementerian sering menjadi pintu masuk bagi arus dana partai politik. Belajar dari pengalaman selama dua periode pemerintahan SBY, koalisi pemerintahan mendatang tidak boleh ”gemuk” dengan diisi oleh tiga atau empat partaipolitiksaja. Halinipenting agar pemerintahan mendatang dapat berjalan lebih efektif dan tidak terganggu berbagai kebisinganataukegaduhanpolitik. Koalisi pemerintahan dengan melibatkan banyak partai politik berpontensi mengganggu efektivitas pemerintahan. Apalagi bila diwarnai intrik politik antaranggota koalisi untuk saling menjegal satu sama lain.

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Dugaan Skandal Dana Talangan (Bailout) Bank Century merupakan awal dari kegaduhan politik dalam koalisi pemerintahan saat ini. Hal itudikarenakanpembentukan pansus angket tersebut tidak cuma digagas oleh partaipartai politik oposisi— PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra—tetapi juga melibatkan sejumlah partai mitrakoalisiseperti Partai Golkar, PKS, dan PPP. Mereka dinilai bersikap inkonsisten dengan melancarkan manuver politik dua kaki.

Sikap inkonsisten itu kembali terulang saat pemerintahan SBY-Boediono berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertengahan 2012 lalu. Sejumlah partai politik anggota koalisi menentang keras kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dengan tidak memberikan dukungan di parlemen. Publik tentu sangat tercengang melihat manuver politik dua kaki semacam itu, senang dengan kekuasaan yang diperoleh melalui kursi kabinet, tapi enggan untuk memikul tanggung jawab kebijakan.

Jauh lebih elegan jika mereka mundur dari koalisi untuk kemudian tampil sebagai kekuatan oposisi ketimbang tetap berada dalam koalisi, tapi secara terusmenerus ”menusuk” dari belakang. Padahal, koalisi pemerintahan dibangun untuk memperkuat pemerintahan, bukan justru untuk melemahkan dan saling menjegal. Sikap inkonsisten tersebut tentu sangat merugikan kehidupan demokrasi dan masa depan sistem presidensial kita. Inkonsistensi seperti ini tidak memunculkan kekuatan oposisi yang kuat, tetapi juga tidak melahirkan pemerintah yang efektif.

Inilah anomali dalam sistem presidensial di Indonesia. Mungkin benar apa yang dikatakan Juan Linz dan Arturo Velenzuela dalam The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America (1994). Linz dan Velenzuela mengatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang diaplikasikan di dalam sistem multipartai akan melahirkan kerumitankerumitan tersendiri, yang mengakibatkan kehidupan demokrasi cenderung tidak stabil.

Senada dengan studi Linz dan Velenzuela, Scott Mainwaring dalam ”Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination” juga mengungkapkan kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai membawa implikasi berupa ketiadaan kekuatan mayoritas partai politik yang menguasai parlemen sehingga berpotensi mengakibatkan kebuntuan (deadlock). Hal ini kemudian memberi peluang bagi parlemen untuk ”mengganggu” presiden. Presiden pun dipaksa untuk melakukan konsensus dan kompromi dengan parlemen.

Jadi, benar bahwa secara teoretis gagasan koalisi sesungguhnya hanya relevan dalam konteks sistem pemerintahan parlementer, bukan sistem pemerintahan presidensial seperti dianut Indonesia. Koalisi diperlukan untuk menggalang dukungan dalam membentuk pemerintahan oleh partai pemenang pemilu di satu sisi dan membangun blok oposisi bagi partai-partai yang tidak ikut serta dalam pemerintahan di sisi lain. (Sumber: Koran Sindo, 19 April 2014)

Tentang penulis:
Bawono Kumoro, Peneliti Politik The Habibie Center

Menolak Golput di Pilpres

Oleh Otjih Sewandarijatun

Otjih SewandarijatunPemilu legislatif telah usai dan tinggal menanti rekapitulasi suara akhir yang akan segera diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski demikian, gambaran sementara perolehan suara partai-partai telah dapat diketahui publik melalui hasil quick qount yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga survei.

Sebagaimana diprediksi sebelumnya, PDIP keluar sebagai partai dengan suara terbanyak, disusul Golkar, Gerindra, Demokrat dan seterusnya. Komposisi suara partai-partai tersebut kembali menunjukan bahwa tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas guna membentuk pemerintahan tunggal melalui pilpres yang akan segera dijelang.

Selain hasil sementara pemilu legislatif yang telah dirilis lembaga survei, hal penting yang juga perlu mendapat perhatian adalah melesetnya sejumlah prediksi para pengamat yang mengatakan bahwa angka Golput akan mengalami lonjakan drastis hingga partisipasi pemilih dalam pileg diperkirakan hanya akan mencapai 60%. Angka sementara versi quick count meski bervariatif menunjukan partisipasi pemilih berada dalam kisaran 70-75%. Angka ini menunjukan bahwa kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu mulai meningkat dan melihat bahwa keikutsertaan dalam pemilu merupakan wujud tanggungjawab warga negara untuk turut serta membangun masa depan politik negaranya.

Angka partisipasi politik yang bertahan pada kisaran 70-75% memang perlu ditingkatkan kembali. Namun setidaknya gambaran partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif telah membangkitkan optimisme di tengah kekhawatiran penurunan partisipasi pemilu secara drastis sejak tahun 1999 hingga 2009. Meski demikian, kita tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan pemilu terutama menyangkut aspek logistik pemilu di mana terjadi surat suara yang tertukar, keterlambatan distribusi, politik uang, serta persoalan netralitas penyelenggara pemilu.

Secara kuantitatif maupun kualitatif memang persoalan pemilu yang terjadi tidak terlalu signifikan mengingat kompleksitas pemilu Indonesia sebagai negara ketiga terbesar di dunia yang menyelenggarakan pemilu demokratis dengan jumlah pemilih yang mencapai 185 juta pemilih, serta ribuan tempat pemungutan suara. Namun, hal tersebut tetap perlu direspon guna perbaikan dalam penyelenggaraan pilpres agar semakin berkualitas dan dapat menjadi ajang bagi rakyat untuk mengartikulasikan pilihan politiknya memilih kader terbaik bangsa untuk duduk sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Golput Ancaman Demokrasi

Bagi mereka yang mendukung golput seringkali berdalih bahwa golput merupakan hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan, golput dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap sistem politik
Argumentasi semacam itu tentu bisa diperdebatkan baik secara politik maupun yuridis. Secara politis, golput merupakan sikap pasif tidak menggunakan kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilu. Sikap ini dengan demikian menghilangkan kesempatannya sebagai warga negara untuk membuat penilaian kritis dalam keputusan politik untuk menentukan orang-orang yang dianggap cakap dan layak menduduki kekuasaan.

Sikap golput sama saja dengan memberi legitimasi dan cek kosong pada mereka yang akan berkuasa. Karena itu, dilihat dalam konteks azas manfaat maka golput sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perbaikan dan kepentingan bangsa. Golput justru akan memberi kesempatan pada para politisi yang tidak cakap lolos dari hukuman rakyat karena mereka yang golput tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberi dukungan pada orang-orang yang cakap menduduki kursi kekuasaan.

Golput juga dapat dimaknai sebagai pengabaian kewajiban konstitusional warga negara untuk berperan aktif dalam upaya-upaya pembangunan politik negara. Suara setiap warga negara yang diwujudkan dalam tindakan memilih para wakil rakyat, maupun kepala pemerintahan, terutama capres dan cawapres dalam Pilpres 9 Juli 2014 kelak merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta membangun bangsanya.

Hanya mereka yang menggunakan hak pilihnya yang memiliki kedaulatan politik untuk menilai, memutuskan sekaligus menghukum mereka yang dianggap memenuhi kehendak rakyat ataupun mereka yang sebaliknya tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Mereka yang dinilai oleh rakyat tepat sesuai dengan aspirasinya maka akan mendapat mandat berupa dukungan suara guna mengantarkannya pada kursi kekuasaan dan menjalankan aspirasi masyarakatnya.

Suara rakyat dalam pilpres karena itu menjadi penting karena tidak hanya sekedar memberi legitimasi kekuasaan semata, tetapi juga menunjukan bahwa rakyat betul-betul telah melaksanakan wujud kedaulatan politiknya secara sadar dan membuat penilaian secara kritis terhadap para capres/cawapres yang akan berkompetisi dalam Pilpres.

Keikutsertaan dalam Pilpres melalui tindakan memilih dengan demikian juga mengkonfirmasi bahwa proses demokrasi telah berjalan dengan baik. Sebagaimana Robert Dahl (On Democracy, 1998) jelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah partisipasi warga negara dalam pemilu. Karena itu, tindakan golput merupakan ancaman mendasar dari demokrasi itu sendiri dan tindakan yang tidak bertanggungjawab sebagai warga negara yang baik.

Partisipasi Kritis
Kualitas Pilpres tentu akan dipengaruhi oleh berbagai hal selain persoalan menekan angka golput. Profesionalitas penyelenggara pemilu sehingga persoalan logistik pilpres, ketepatan tahapan pilpres, netralitas penyelenggara menjadi penting.

Faktor lain yang juga cukup krusial adalah peranan partai-partai politik pengusung pasangan capres dan cawapres untuk memanfaatkan momentum pilpres tidak hanya sebagai ajang mencari legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi momentum pendidikan politik bagi rakyat. Hal itu hanya dapat dilakukan jika partai-partai itu tidak hanya mentaati aturan undang-undang Pilpres, tetapi juga menunjukkan kualitas perilaku politiknya dalam persaingan kampanye merebut hati rakyat. Ide dan gagasan brilian tentang pembangunan bangsa harus dikedepankan dibandingkan kampanye hitam yang tidak mendidik rakyat atau bahkan membeli suara rakyat dengan money politic.

Para kandidat yang akan berlaga dalam pilpres karenanya akan mendapatkan momentum untuk menunjukan kualitas personalnya sebagai calon pemimpin dari 250 juta rakyat Indonesia. Pesona dan citra tidak akan lagi menjadi sarana yang efektif karena rakyat akan melihat secara cerdas siapa calon pemimpinnya yang akan dipilih dalam pilpres. Saatnya bagi para capres/cawapres untuk beradu visi, misi dan kualitas individual yang dimilikinya sehingga dapat meyakinkan rakyat bahwa merekalah yang layak untuk mendapat mandat memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Karena itu, dalam menyongsong Pilpres ini maka saatnya bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi, menilai dan membuat kriteria-kriteria bagi keputusan politik yang akan segera diambil 9 Juli 2014 mendatang. Partisipasi masyarakat dengan mengawasi proses penyelenggaraan Pilpres baik unsur penyelenggara, maupun kualifikasi yang dimiliki oleh nama-nama kandidat yang mulai beredar menjelang Pilpres akan menjadi partisipasi politik yang kritis dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilpres serta menghasilkan postur pemerintahan di bawah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang dapat menjalankan amanat rakyat menuju perbaikan dan kemajuan bangsanya. (Sumber : Detik.Com, 16 April 2014)

Tentang penulis:
Otjih Sewandarijatun, peneliti di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi, Jakarta

 

Absurditas sang Nabi Palsu

Oleh Faisal Ismail

Menurut doktrin Islam, nabi terakhir adalah Muhammad SAW. Muhammad adalah nabi penutup para nabi (khatamun nabiyyin). Sejarah hidup dan rekam jejak Muhammad sangat gamblang dan jelas. Ia lahir pada 570 M di Mekkah dari pasangan Abdullah (ayah) dan Aminah (ibu).

Muhammad wafat pada 632 M di Madinah. Ia pertama kali menerima wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril pada usia 40 di Gua Hira. Semua wahyu yang ia terima telah dihimpun dalam sebuah kitab suci yang disebut Alquran. Muhammad melaksanakan misi kenabiannya selama 23 tahun (13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah). Nabi Muhammad dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah dan makam itu sampai sekarang (sudah lebih dari 14 abad lamanya) masih tetap utuh serta menjadi saksi dan bukti rekam jejak historis kenabiannya.

Umat Islam tidak seujung rambut pun meragukan kenabian dan kerasulan Muhammad sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Bahkan Allah menyatakan dengan tegas bahwa Muhammad diutus sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam). Setelah Nabi Muhammad wafat, muncullahbeberapaorang Arab yang mengklaim sebagai nabi. Tidak dapat diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang berpikiran absurd sekaligus merupakan nabi palsu atau nabi gadungan yang bergentayangan pada masa itu.

Mereka adalah Musailamah al-Kadzdzab, Sajah, al-Aswad al-Ansi, dan Thulaihah bin Khuwailid. Mereka melancarkan kampanye dan propaganda yang intensif, ekstensif, dan masif di kalangan orang-orang Arab pada masa itu untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan sebagai nabi. Mereka sangat ambisius ingin menyandang popularitas, pujian, dan sanjungan dari kalangan orangorang Arab yang bersedia menjadi pengikut mereka. Seraya mengakusebagainabi, mereka menyampaikan kepada para pengikutnya bahwa mereka telah menerima ”wahyu” dari Allah.

Misalnya, ”wahyu” yang diklaim diterima oleh Musailamah berisi cerita tentang katak atau gajah. Diceritakan oleh Musailamah bahwa gajah itu adalah binatang yang belalainya panjang. Cerita Musailamah itu sama sekali tidak pantas diklaim sebagai ”wahyu” dari Allah. Sangat absurd.Nonsens. Masa peralihan kepemimpinan dari Nabi Muhammd ke Abu Bakar ash-Shiddiq (Khalifah pertama, 632-634 M) memang merupakan masa yang sangat kritikal dalam sejarah Islam.

Selain muncul beberapa nabi gadungan, muncul pula orangorang murtad (keluar dari agama Islam) dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tiga tantangan krusial (nabi-nabi palsu, orang-orang murtad, dan orang-orang pembangkang yang tidak mau bayar zakat) inilah yang menghadang pemerintahan Abu Bakar pada masa awal kepemimpinannya. Islam pada saat itu dalam kondisi kritikal dan dalam situasi ”hidup” atau ”mati”.

Jika ketiga golongan pembangkang dan pengacau tadi dibiarkan, Islam akan berada dalam bahaya dan terancam eksistensinya. Itulah sebabnya Khalifah Abu Bakar memerangi dan menumpas ketiga golongan pengacau tadi demi tegaknya agama Islam yang pada saat itu baru saja mulai bersemi. Khalifah Abu Bakar berhasil menumpas ketiga golongan pengacau itu sehingga stabilitas politik dan dinamika pemerintahannya dapat berjalan sesuai harapan dan cita-citanya.

Dari paparan sejarah di atas, klaim seseorang bahwa dirinya nabi tidak hanya terjadi pada masa sekarang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sudah ada orang-orang yang mendakwahkan diri mereka sebagai nabi. Mereka adalah nabi palsu atau nabi gadungan. Bahwa Muhammad adalah nabi terakhir adalah doktrin Islam yang baku dan final. Hal ini merupakan doktrin yang sangat elementer (dasar) yang seharusnya setiap orang Islam mengetahui dan memahaminya.

Sebenarnya, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mengetahui dan tidak memahami ajaran yang sangat dasar ini. Tapi mengapa masih ada saja orang yang mengklaim sebagai nabi atau rasul pada masa sekarang ini? Keawaman atau perburuan gebyar popularitas (maaf) yang semu? Kalau seseorang merasa memang tidak tahu atau masih awam tentang ajaran dasar ini, seharusnya tidak usah mendakwahkan dirinya sebagai nabi atau rasul. Ini masalah peka bagi akidah umat Islam. Tak usah mencari masalah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan umat Islam sudah pasti mengecapnya sebagai (aliran) sesat dan menyesatkan. Ini bukan persoalan kebebasan berkeyakinan, tapi merupakan praktik penyebaran kesesatan yang harus dicegah. Contoh yang masih segar dalam ingatan kita adalah kasus Ahmad Mushaddeq alias Abdul Salam (63 tahun). Ia dikenal sebagai pendiri aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah dan dengan mantap mengklaim sebagai rasul dari Betawi. Dengan memakai pakaian kebesaran sebagaimana layaknya pemimpin sebuah aliran keagamaan, tanpa ragu-ragu Mushaddeq mengaku sebagai Almasih dan Almaw’ud.

Mushaddeq mengajarkan kepada para pengikutnya lafaz syahadat baru yang sama sekali berbeda dari lafaz syahadat dalam ajaran Islam. Lafaz syahadat ajaran Mushaddeq berbunyi ”Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Alamasih Alamaw’ud Rasulullah.” Dalam syahadat versi Mushaddeq ini, kata ”Muhammad” diganti ”Almasih Almaw’ud” (maksudnya: Mushaddeq). Setelah dinyatakan sesat oleh MUI, rasul dari Betawi itu menyatakan tobat dan kembali ke ajaran Islam yang benar. Kasus lain adalah kasus Cecep Solihin di Bandung barubaru ini.

Ia mengklaim sebagai nabi. MUI menyatakan bahwa aliran Cecep Solihin adalah aliran sesat dan menyesatkan. Polisi disertai MUI menggerebek Cecep Solihin di rumahnya untuk kemudian memeriksa dan meminta keterangan Cecep tentang ajaran yang ia kembangkan selama ini. Menurut laporan di media massa, Cecep Solihin dilepas (tidak ditahan) dan beserta para pengikutnya dia terus dibina untuk kembali ke jalan ajaran Islam yang benar. Doktrin Islam bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad adalah ajaran yang sangat dasar dan semua orang Islam sudah mafhum. Klaim seseorang bahwa dirinya adalah nabi adalah perbuatan yang absurd. (Sumber: Koran Sindo, 19 April 2014)

Tentang penulis:
Faisal Ismail, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,355,951 hits
April 2014
S S R K J S M
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.