Menu Terbaru Kamis 28 Agustus 2014

Rana Agni Bukit
Mengharap Asa dari Gagasan Pembentukan Pengadilan Lingkungan
artikel mahasiswa

Gun Gun Heryanto
Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan Baru
artikel pengamat

Janedjri M Gafar
Demokrasi dan Kepatuhan
artikel pengamat

Mohammad Sobary
Dendam dan Tragedi Aswatama
artikel pengamat

Retor AW Kaligis
Bangsa Punya “Pusar”
artikel pengamat

Andi Saputra
Terlalu! MA Tak Sensitif ke Korban Perkosaan Anak
artikel pengamat

Ichsan
Rekonsiliasi Batin Menuju Indonesia Bermartabat
artikel pengamat

Agus Kristiyanto
Pintu Revolusi Mental
artikel pengamat

Eko Budi Prayitno
Saat Berani Bicara Target Kinerja
artikel pengamat

D Ayu Jamilah
Mengkaji Legalisasi Aborsi
artikel pengamat

Fanny Y Irawan
Alkohol di Tengah Ruang Publik
artikel pengamat

Ahmad Erani Yustika
RAPBN 2015 dan Transisi Kekuasaan

Eko Ardiyanto
Pemilihan Wakil Gubernur DKI: Ujian ”Panas” Koalisi Merah Putih
artikel pengamat

Dinna Wisnu
Pejabat Publik & Sistem Politik
artikel pengamat

Rafly Kande
Rekonsiliasi Kemajemukan Indonesia
artikel pengamat

Andy Suryadi
Memutus Rantai Pungli di Polri
artikel pengamat

Hifdzil Alim
Membidik Korupsi Migas
artikel dosen

Surya Wijaya
Mengikhtiarkan Swasembada Pangan
artikel pengamat

W Riawan Tjandra
Taji Polisi Lembaga Keuangan
artikel dosen

Tandiyo Rahayu
Olahraga Urusan Negara
artikel pengamat

Muh Ridhodin
Integrasi Pengembangan Perbatasan
artikel pengamat

Rikson Pandapotan Tampubolon
Golkar dan Kekuasaan
artikel pengamat

Rikson Pandapotan Tampubolon
Desa sebagai Basis Pembangunan
artikel pengamat

Frassminggi Kamasa
Gagal Bayar Argentina dan Kejahatan Kerah Putih
artikel pengamat

Djoko Suud Sukahar
Sastra Jendra Pilpres
artikel pengamat

Refly Harun
Setelah Pesta Usai
artikel pengamat

Chrysnanda DL
Electronic Policing sebagai Strategi Keluar dari Zona Nyaman
artikel pengamat

Rana Agni Bukit
Mencipta Orde Hukum Antikorupsi
artikel mahasiswa

Serta 10024 artikel menarik lainnya dapat dipilih pada Indeks Artikel, Kategori dan Arsip.
Ketupat

GagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan Selamat Idul Fitri 1435 H. Mohon maaf lahir dan batin.

 
Saipuddin ZahriGagasanHukum.WordPress.Com mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr Saipuddin Zahri SH MH dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang meraih Doktor Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Rabu 20 Agustus 2014. Judul disertasinya adalah Kewenangan Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Saat Berani Bicara Target Kinerja

Oleh Eko Budi Prayitno

“Pemberian tambahan kesejahteraan paling hanya meningkatkan kedisiplinan soal jam masuk/ pulang kerja”
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dalam tahun ini akan menerima 100 ribu aparatur sipil negara (ASN), terdiri atas 65 ribu CPNS dan 35 ribu pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja (P3K). Instansi pusat bakal menerima alokasi 25 ribu CPNS dan 10 ribu P3K, sementara lainnya akan ditempatkan pada beberapa pemda. Tahun ini pemerintah untuk kali pertama menerapkan pola perekrutan berbasis computer assisted test (CAT) secara serentak. Model itu sebenarnya sudah diperkenalkan tahun lalu namun masih terbatas untuk penerimaan calon pegawai instansi pusat. Penerapan pola baru tersebut diharapkan bisa menghasilkan aparatur sipil yang profesional dan berkompeten mengingat proses penerimaan mereka lebih transparan dan bebas dari KKN.

Hingga saat ini stigma negatif dalam wujud praktik KKN selalu mengiringi proses penerimaan calon pegawai negeri. Praktik yang jauh dari prinsip meritokrasi itulah yang kemudian mulai mendapat perhatian lebih serius dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Sofian Effendi, wakil ketua tim itu mengungkapkan bahwa nilai perputaran uang dalam transaksi haram tersebut luar biasa. Ia memperkirakan transaksi suap dalam penerimaan CPNS bisa Rp 35 triliun. Hal itu berdampak pada rendahnya kualitas dan profesionalisme birokrasi. Kita juga tidak memungkiri banyak pihak memandang negatif kinerja birokrasi, dan pemerintah pun cenderung tidak membantah. Kepala Humas Kemenpan dan RB, Suwardi bahkan mengatakan berdasarkan hasil survei oleh akademisi yang tergabung dalam konsorsium menyebut hanya sekitar 20% PNS di Indonesia bekerja secara profesional (waspada.co.id, 22/11/13).

Ironi Temuan itu menjadi sebuah ironi mengingat tahun 2004 Bappenas menerbitkan laporan yang menyebutkan sekitar 50% PNS tidak produktif, serta tidak efisien dan efektif dalam menjalankan tupoksi mereka. Realitas itu menunjukkan selama satu dasawarsa, program reformasi birokrasi berkesan masih jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Akibat rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur negara, birokrasi pun tidak pernah menjadi dewasa.

Kita bisa mengatakan birokrasi di Indonesia adalah birokrasi bayi (infantil bureaucracy). Pada fase itu, biasanya birokrasi masih berkutat pada tataran tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai, masih jauh dari birokrasi yang melayani, profesional, kreatif, dan inovatif. Sejumlah pendekatan yang ditempuh pemerintah seperti penyusunan roadmapreformasi birokrasi, penyusunan sasaran kerja PNS (SKP), ataupun penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) tidak lebih hanya menjadi bunga-bunga kertas, guna menggugurkan ketentuan perundangundangan. Pemberian tambahan gaji (remunerasi) pada instansi pusat, sertifikasi bagi guru dan dosen, ataupun pemberian tunjangan kesejahteraan bagi PNS beberapa pemda belum cukup untuk mendongkrak kualitas kinerja dan pelayanan publik. Pemberian tambahan kesejahteraan, paling banter hanya meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam hal jam masuk/pulang kerja, masih jauh dari substansi tupoksi birokrasi: kinerja. Artinya, problem tersebut terletak pada mentalitas birokrasi yang saya yakin tak dapat diubah dalam sekejap, bahkan melalui revolusi mental sekalipun.

Realitas itu sekaligus menunjukkan saat ini birokrasi kita memasuki fenomena garbage in, garbage out (GIGO). Buruknya kualitas CPNS akibat buruknya sistem perekrutan menyebabkan rendahnya kompetensi dan dedikasi. Seberapa besar pun anggaran yang dialokasikan untuk program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan tak pernah berbanding lurus dengan kinerja dan profesionalisme birokrasi. Penerapan pola baru itu dalam penerimaan calon abdi negara bisa menjadi langkah maju dalam konteks menata manajemen kepegawaian negara. Bisa dikatakan metode CAT adalah sebuah revolusi dalam manajemen kepegawaian.

Penerapan metode itu cukup mahal mengingat ketergantungan pada sof¬ware dan hardware. Namun lebih baik pada tahap awal kita mengeluarkan lebih besar sebagai investasi masa depan bangsa. Metode itu juga wujud kehati-hatian pemerintah dalam proses perekrutan calon pegawai mengingat betapa susah memberhentikan mereka.
Pegawai negeri sipil hanya bisa diberhentikan bila ’’desersi’’ lebih dari 40 hari, terbukti korupsi, atau melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun. Perubahan mendasar pada sistem penerimaan calon pegawai harus diikuti revolusi sistem penempatan, pola karier, kenaikan pangkat, dan penggajian. Ke depan, birokrasi kita tidak lagi hanya berkutat pada pengendalian kedisiplinan pegawai negeri namun sudah berani bicara target kinerja. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Agustus 2014)

Tentang penulis:
Eko Budi Prayitno SSos MSc MAP, Komunitas Penulis Temang¬gung, alumnus Ritsumeikan Asia Pacific Uni¬versity (APU) Jepang

Demokrasi dan Kepatuhan

Oleh Janedjri M Gafar

Kamis, 21 Agustus 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon.

Proses persidangan perkara perselisihan hasil pilpres yang menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa jabatan lima tahun ke depan ini mendapat perhatian besar, baik dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Pembacaan putusan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 ini pun menyudahi proses politik pilpres dengan berbagai konstelasi yang melingkupinya.

Penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu, baik terkait dengan perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan (pileg) maupun pilpres, tidak hanya keberhasilan bagi MK, namun juga bagi segenap bangsa Indonesia karena telah berhasil menjalani pemilu secara damai dalam menentukan pemerintahan yang akan datang. Keberhasilan bangsa Indonesia menjalani dua pemilu pada 2014 ini juga merupakan bentuk nyata keberhasilan menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.

Final dan Mengikat

Pasal 24C UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan MK wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Ini adalah perintah konstitusi sebagai wujud kesepakatan bersama segenap warga negara.

Desain putusan MK bersifat final dan mengikat tentu tidak dapat dilepaskan dari hakikat keberadaan MK dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. MK adalah pengadilan konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus obyek sengketa atau perkara dengan ukuran konstitusionalitas. Pada posisi ini MK menjadi penafsir akhir konstitusi yang harus menghindari ambiguitas atau pertentangan tafsir demi berjalannya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang konstitusional. Karena itu, diperlukan satu otoritas akhir di tangan hakim konstitusi yang ketika menjatuhkan putusan akan menghilangkan semua perbedaan.

Dalam konteks demokrasi, otoritas akhir penentu perselisihan hasil pemilu diperlukan agar kontestasi pemilu yang tak berkesudahan tidak terjadi. Agar otoritas akhir pemutus perselisihan hasil pemilu memiliki legitimasi yang diakui semua pihak, ia harus bersifat independen dan imparsialterhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu, baik peserta maupun penyelenggara. Hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara mendalam berdasarkan keadilan hukum. Hal ini sekaligus merupakan wujud nyata kepatuhan proses politik terhadap putusan hukum.

Konstruksi ini dapat dijumpai di semua negara-negara demokrasi modern, terlepas dari perbedaan pengadilan mana yang diberi kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Legalitas putusan final dan mengikat harus disertai legitimasi sehingga melahirkan kepatuhan. Legitimasi itu bersumber dari proses persidangan, personal hakim, dan argumentasi putusan. Proses persidangan harus berjalan secara adil dan transparan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak serta dapat diikuti oleh masyarakat. Transparansi sangat penting karena putusan yang akan dijatuhkan dapat dinilai dengan rasio publik. Legitimasi juga ditentukan oleh personal hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

UUD 1945 mensyaratkan hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi. Negarawan memiliki makna yang luas, namun setidaknya dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah terlepas dari kepentingan individu dan kelompok politik. Kepentingan bangsa dan negaralah yang menjadi orientasi satu-satunya. Sumber legitimasi ketiga adalah argumentasi putusan. Bagian utama putusan yang menjadi kekuatan legitimasi adalah argumentasi yang menjadi pertimbangan hukum putusan.

Pertimbangan hukum putusan yang komprehensif, mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, serta memiliki kejelasan nalar hukum akan menjadi sumber utama legitimasi putusan itu sendiri. Pasal 24C UUD 1945 adalah sumber legalitas konstitusional putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MK sadar sepenuhnya akan arti strategis putusan yang dijatuhkan. Karena itu, putusan harus memiliki legitimasi kuat dengan cara menggelar persidangan yang adil dan transparan, menjaga independensi dan imparsialitas hakim, serta menyusun pertimbangan hukum putusan secara komprehensif dan mendalam.

Kepatuhan

Legalitas dan legitimasi adalah dasar bagi kepatuhan. Suatu putusan yang legal dan memiliki legitimasi kuat dengan sendirinya akan mendatangkan kepatuhan. Kepatuhan adalah kesediaan untuk menerima dan menjalankan putusan, tidak selalu terkait dengan persetujuan, apalagi kepuasan. Terhadap perkara yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berhadapan hampir tidak mungkin ada putusan yang disetujui oleh semua pihak, apalagi memuaskan. Kita patut bangga bahwa putusan MK dalam perkara PHPU Presiden 2014 dipatuhi oleh semua pihak, dalam arti diterima dan dihormati, baik olehpemohon, termohon, maupun pihak terkait.

Kebanggaan ini tidak semata-mata milik MK, melainkan milik bangsa Indonesia yang telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi sesuai prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Kepatuhan tersebut tentu tidak mensyaratkan adanya persetujuan atau kepuasan. Artinya, bisa saja ada pihak yang masih tidak setuju atau tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan, namun dalam hal ini yang terpenting adalah putusan itu diterima, dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan sebagai hukum.

Dalam konteks perselisihan hasil pilpres, putusan MK adalah putusan akhir yang bersifat final dan mengikat. Kalaupun masih terdapat proses hukum atau proses politik lain yang dilakukan harus ditempatkan bukan sebagai forum untuk mempersoalkan hasil pilpres, melainkan lebih untuk memperbaiki penyelenggaraan pilpres di masa yang akan datang. Hanya dengan kepatuhan demikian demokrasi dapat berlanjut ke tahapan yang lebih substantif, yaitu proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat. Semua pihak harus berpartisipasi, baik sebagai pemegang pemerintahan maupun sebagai penyeimbang. Keduanya harus ada dan dijalankan. (Sumber: Koran Sindo, 26 Agustus 2014)

Tentang penulis:
Janedjri M Gafar, Doktor Ilmu Hukum, Alumnus PDIH Universitas Diponegoro, Semarang

Integrasi Pengembangan Perbatasan

Oleh Muh Ridhodin

Wilayah perbatasan merupakan simpul utama pengembangan antardaerah atau antarwilayah (kawasan). Karena itu, perlu pemikiran untuk wilayah perbatasan yang belum tergarap secara maksimal berkait kebijakan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang disusun masing-masing daerah. Selanjutnya, menindaklanjuti melalui rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK).

Pasalnya, rencana detail tersebut menjadi pijakan pengembangan wilayah/ kawasan/ kecamatan. Kabupaten Demak memiliki wilayah perbatasan yang cukup strategis, yaitu perbatasan antara Kecamatan Sayung dan Kota Semarang; antara Kecamatan Karanganyar dan Kabupaten Kudus; dan antara Kecamatan Mranggen dan Kota Semarang.

Selain itu, antara Kecamatan Karangawen dan Kabupaten Grobogan; antara Kecamatan Dempet/Kebon¬agung dan Kabupaten Grobogan; serta antara Kecamatan Mijen dan Kabupaten Jepara. Perkembangan sosial ekonomi wilayah kecamatan yang cukup pesat adalah wilayah perbatasan Kecamatan Mranggen, Sayung, dan Karanganyar.

Adapun RDTRK kecamatan yang sudah ada dalam bentuk perda saat ini baru untuk Kecamatan Sayung, sedangkan untuk Kecamatan Mranggen saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD. Tiga kecamatan lain, yakni Karanganyar, Karangawen dan Mijen sudah masuk dalam program legislasi daerah tahun ini.

Kepesatan dinamika sosial ekonomi wilayah perbatasan menjadikan daerah satu dengan daerah lain memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi. Termasuk kaitannya dengan industrialisasi. Hanya pada masa mendatang perlu pemikiran untuk memberdayakan secara bersama melalui kerja sama antarwilayah perbatasan secara terintegrasi. Pengembangan antarwilayah perbatasan yang cukup berhasil dan memberikan simbiosis mutualisme adalah antara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, juga antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan kedua wilayah yang berbatasan itu sangat cepat.

Percepatan itu bisa dilihat dari kemunculan simpul perekonomian baru, seperti pusat PKL, restoran/warung makan/usaha kuliner, penginapan, usaha kos-kosan, sarana kesehatan, perbankan, supermarket/minimarket dan lembaga pendidikan yang sebagian besar keberadaannya berimplikasi posistif pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sinkronisasi Kebijakan

Pengembangan wilayah perbatasan saat ini masih mengalami berbagai kendala, dan ada beberapa langkah pemecahannya. Pertama; titik perbatasan harus disepakati oleh dua wilayah pemerintahan yang berbeda. Kedua; sinkronisasi kebijakan wilayah perbatasan. Ketiga; perlu mengantisipasi/mengakomodasi perkembangan ekonomi.
Keempat; komitmen politik dari masyarakat atau lembaga terkait, semisal DPRD. Kelima; pengintegrasian pengelolaan potensi di bidang pertanian, perikanan, industri, dan UMKM. Keenam; ada RDTRK kecamatan yang proinvestasi dan mampu menampung dinamika perkembangan wilayah, serta memberi kelonggaran terhadap tumbuh kembangnya potensi ekonomi masyarakat.

Ada empat konsepsi, dan hal itu saling memengaruhi, yang jadi pijakan pengembangan wilayah perbatasan. Konsepsi paling awal adalah bagaimana wilayah perbatasan itu mampu membuka akses, khususnya untuk investasi. Selanjutnya, bisa mengembangkannya di bidang ekonomi produktif, dan bermanfaat terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, dapat mempercepat pertumbuhan di dua wilayah perbatasan tersebut, dan bisa menyerasikan (benchmarking) dengan wilayah lain yang berimpitan untuk saling memberikan kontribusi dengan menghilangkan ego kewilayahan. Pengelompokan dan zonani potensi mutlak dilakukan mengingat Kabupaten Demak kaya potensi.

Penyelarasan program yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, baik berjangka panjang, menengah, maupun rencana kerja tahunan, harus bisa memberikan ruang bagi pengembangannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah regulasi yang benar-benar proinvestasi dan komitmen promosi potensi kewilayahan. (Sumber: Suara Merdeka, 25 Agustus 2014)

Tentang penulis:
Muh Ridhodin SH MH, Kabag Hukum Setda Kabupaten Demak

Golkar dan Kekuasaan

Oleh Rikson Pandapotan Tampubolon

Rikson Pandapotan TampubolonSetelah gugatan kubu Prabowo-Hatta Rajasa ditangkal Mahkamah Konstitusi, wajar bila presiden terpilih mulai bicara susunan kabinet. Wacana pembentukan kabinet pemerintahan presiden ke-7 Republik Indonesia sudah lama beredar. Formasi kabinet yang mengemuka, menurut beberapa pihak, tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama dengan rezim lama.

Perlu sentuhan kreasi dengan membentuk wadah-wadah baru atau menutup kementerian yang tidak perlu. Ini semua demi tercapainya asas keefektifan dan efisiensi pemerintahan. Sangat menarik mengamati salah satu visi misi presiden terpilih yang akan lebih memprioritaskan pembangunan perdesaan yang sering diabaikan. Selama ini, desa hanya muncul dalam seminar dan diskursus. Desa berada di urutan terjauh prioritas pembangunan.

Membentuk kabinet profesional, berpengalaman, dan integritas tidak mudah. Perlu masukan banyak pihak. Prinsip the right man on the right place harus menjadi panduan mendasar dalam menempatkan seseorang pada posisi tertentu. Masyarakat tentu tidak mau kabinet hanya alat berbagi kekuasaan seperti yang lumrah dalam politik sebelumnya.

Inisiatif memberi ruang bagi masyarakat luas untuk merekomendasi rekam jejak, kapabilitas, dan integritas calon menteri perlu diapreasi. Langkah ini sangat luar biasa dan belum pernah ditempuh presiden-presiden terdulu. Keterbukaan akan masukan calon menteri adalah terobosan besar, walaupun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Daya Tawar

Ada jargon, pembangunan dimulai dari desa. Pernyataan ini menarik karena bisa saja dianggap sebagai senjata pamungkas sekaligus representatif untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil (wong cilik). Namun, kenyataannya, para pemimpin banyak lupa atau mengesampingkan agenda tersebut. Buktinya, tidak ada satu pos pun dalam kabinet pemerintahan yang secara khusus mengurusi perdesaan.

Sangat penting untuk memulai pembangunan dari desa. Ini tidak ada yang berani menyangkal. Bahkan, dua pasangan calon yang berlaga dalam pilpres 9 Juli kemarin juga sama-sama mengamini bahwa orientasi pembangunan harus bergeser ke desa. Sudah waktunya desa menjadi fokus karena kota telah lama menjadi perhatian. Mari secara konsekuen dan konsisten mengedepankan perdesaan sebagai basis pembangunan.

Kementerian Dalam Negeri telah mencatat dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013 bahwa jumlah desa mencapai 72.944. Sekitar hampir setengahnya (32 ribu desa) merupakan desa dalam kategori membutuhkan perhatian khusus.

Sudah saatnya perdesaan menjadi primadona pembangunan yang harus diperhatikan secara serius. Apalagi payung hukum mengenai hal tersebut juga telah dikeluarkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa perlu ditangani kementerian tersendiri. Desa sebagai pemerintahan terkecil dalam sebuah negara harus memainkan perannya sebagai benteng terdepan perekonomian bangsa.

Pembangunan nasional tidak boleh tergantung pada utang luar negeri yang sewaktu-waktu justru dapat mengguncangkan perekonomian karena terlalu tergantung pada global. Terbukti krisis moneter 1998 telah memukul telak wajah perekonomian Indonesia. Beruntung, negeri ini masih memiliki pertahanan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak terlalu tergantung pada perekonomian global. Harapan itulah yang digantungkan pada perekonomian yang akan dibangun di desa.

Pemerintah harus memutus rantai kemiskinan yang dikirim melalui urbanisasi. Desa yang selama ini kurang diperhatikan telah menyumbang kemiskinan di kota-kota besar sebagai bagian dari usaha rakyat mengubah nasib. Ketiadaan pendidikan dan ekonomi yang cukup telah menambah kompleksitas wajah perkotaan. Desa telah kehilangan daya tawar dalam memajukan kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus secara serius mengembangkan sektor perdesaan.

Semiliar rupiah buat tiap desa adalah salah satu upaya memajukan perekonomian dan pembangunan sektor-sektor penting di perdesaan. Namun, harus disadari, ini juga sekaligus potensi penyimpangan bila tidak dikelola dengan benar. Jangan sampai virus korupsi meluber ke desa-desa akibat minimnya penataan sistem dan peningkatan kapasitas aparat sehingga menyebabkan anggaran yang dilimpahkan menjadi sumber masalah baru.

Pemerintah perlu secara khusus mengatur tata kelola perdesaan di pusat. Membiarkan atau melepaskan tanggung jawab soal desa hanya kepada kepala daerah setempat, tentunya akan membuat desa-desa bergerak sendiri-sendiri. Pengelolaan yang baik tentang desa membuat optimistis pembangunan perdesaan tidak hanya akan lebih merata, tetapi juga partisipatif. Masyarakat akan bersama-sama memajukan wilayah sendiri sesuai dengan potensi ekonomi. Ini akan membuat kondisi lebih berkeadilan dalam pembangunan tanpa harus melupakan kearifan lokal.

Terkait gagasan ramai-ramai memberi masukan kepada presiden terpilih, ide ini sebagai bagian urun rembuk agar diserap. Sudah waktunya membentuk tata kelola perdesaan yang baik. Dengan demikan, ada lembaga yang fokus dan intens mengawasi implementasi tata kelola pedesaan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam undang-undang desa. (Sumber: Koran Jakarta, 25 Agustus 201).

Tentang penulis:
Rikson Pandapotan Tampubolon SE, Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan USU

Sastra Jendra Pilpres

Oleh Djoko Suud Sukahar

Djoko Suud SukaharHasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai diumumkan dan berjalan aman. Rumor rusuh tidak terbukti. Geger-kepati-pati apalagi. Ini bukan kemenangan pihak Jokowi atau kekalahan Prabowo. Ini kemenangan rakyat Indonesia. Kita semua. Sastra jendranya pilpres. Paripurnanya pesta demokrasi negeri ini, yang tentu masih menyimpan kerikil tajam.

Hari Kamis (21/8) lalu adalah puncak penentuan bara dalam sekam. Adakah bara itu membakar negeri ini dengan anarkhisme dan kebiadaban yang berminggu-minggu sebelumnya mencekam rakyat negeri ini. Ataukah api dari ketidak-puasan coblosan di Pilpres itu mereda berkat kesadaran berbangsa dan bernegara.

Beberapa minggu sejak Pilpres memang situasi politik dalam negeri panas. Ada kegembiraan bagi yang menang, dan ada ketidakpuasan bagi yang kalah. Itu wajar dan manusiawi. Apalagi dalam Pilpres kali ini hanya diikuti dua kandidat.

Sebelum keputusan MK, di berbagai daerah muncul isu akan terjadi kerusuhan massal. Masa lalu kelam negeri ini bakal terjadi lagi. Ada yang bernuansa SARA, dan juga yang berbentuk amuk massa. Isu itu menyebar, sebagai ekspresi dari ketidak-puasan terhadap hasil Pilpres.

Akibat itu, hari Kamis yang lalu, Jakarta lengang. Jalanan sepi. Kantor-kantor memang tidak meliburkan karyawan, tetapi nyaris tidak ada aktifitas berarti. Karyawan yang masuk, kerjanya hanya memonitor yang terjadi di MK. Sekecil apapun peristiwa yang berasal dari sekitaran gedung itu lengkap diketahui. Magnet ada di gedung ini, karena apa yang diputuskan tidak hanya menentukan aman dan tidaknya Jakarta, tetapi juga negeri ini.

Ketika ekses pengumuman sidang MK kondusif, tidak hanya aparat yang sibuk bertugas yang mengucap syukur. Seluruh rakyat Jakarta dalam hati menyebut itu. Rakyat negeri ini semuanya mengamini. Tabik diberikan pada semua yang terlibat dalam proses ini.

Memang, kerikil masih akan ada. Dalam bahasa Fritjof Cappra, sesuatu yang sudah selesai dan hilang itu tidak hilang. Dia hanya berpindah ruang. Jika diperluas, asumsi ini kendati beda persepsi, tetapi punya kesamaan nafas dengan Serat Wirid Hidayat Jati. ‘Ruang migrasi’ manusia itu tidak mono atau duo, tetapi trio. Itu yang disebutnya sebagai “Sangkan paraning dumadi”. Dari dan kemana manusia datang dan pergi.
Ketenteraman pasca Pilpres ini terus terang memberi kedamaian jiwa. Rakyat negeri ini menjiwai kebhinnekaan Empu Prapanca itu. Mengapresiasi Sumpah Palapa Gajah Mada. Dan menyadari dengan haqqul yakin, bahwa “archipelago” bukan sekadar jajaran pulau-pulau, tetapi juga mukimnya suku, ras, bahasa, budaya, keyakinan, yang sangat heterogen. Dengan begitu butuh cawan penampung yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesempurnaan semacam ini dalam budaya Jawa dikenal sebagai maujutnya “sastra jendra hayuningrat pangruwat diyu”. ‘Ilmu Tuhan’ untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Ilmu yang hanya dipunyai segelintir orang, tabu untuk diajarkan sembarangan. Ilmu ini punya risiko besar jika itu dilakukan.

Dalam sketsa wayang, ilmu ini diingini Dewi Sukesi. Para raja dan pangeran yang ingin meminang gadis cantik ini semua ditolak karena tidak punya ilmu itu. Di antara yang gandrung terhadap Sukesi itu adalah Danareja, putera Begawan Wisrawa. Dia minta sang ayah memenuhi keinginan Sukesi itu demi cintanya. Ketika ilmu kesempurnaan ini dibabar, alam bergejolak. Mendung berarak. Hujan angin turun. Kilat berpendaran. Halilintar menggelegar. Istana para dewa goncang. Bethara Guru dan permaisurinya, Dewi Uma terbangkitkan nafsu birahinya.

Dewa-dewi itu memasuki wadag Wisrawa dan Sukesi. Keduanya lupa diri. Apa yang tidak seharusnya dilakukan menjadi keniscayaan. Di tengah alpa, kedua insan itu bergumul mesra. Dari perbuatan itu lahirlah Rahwana, raksasa yang diidentifikasi punya sepuluh wajah, bengis dan buas.

Cerita carangan yang diinspirasi dari Arjunawijaya karya Empu Prapanca itu menyiratkan, bahwa tidak ada kesempurnaan mutlak di dunia. Sempurna itu masih punya celah. Juga cerita tentang Rahwana ini sendiri, menjadi petaka bila dikisahkan di Negeri Srilanka. Sang lawan bebuyutan Rama itu ‘di-herokan’ Negeri Buddha itu. Namun apa kaitan Pilpres dan kemenangan Jokowi?

Ini adalah simbol, bahwa kemenangan Jokowi itu akan paripurna, kalau nafsu itu bisa ditekan. Nafsu ini dalam peradaban hanya terpintal dalam ‘petang kilan’. Empat tapak jemari tangan. Tapak pertama adalah nafsu seks sebagai yang terendah. Tapak kedua adalah perut, nafsu makan. Bukan hanya makan nasi, tetapi juga makan proyek dan korupsi. Tapak ketiga merasai, mengingat sebelum membuat kebijakan, dan keempat adalah berpikir sebelum berbuat. Jika itu dilakukan, maka pemerintahannya akan panjang, dan rakyat senang.

Jokowi menang bukan karena kegagahan, kegantengan, dan pemikirannya yang cemerlang. Dia menang karena keistimewaan yang dipunyai. Dia tampil polos dan lugas, tidak omong ndakik-ndakik (tinggi-tinggi dan sok intelek), namun menunjukkan diri sebagai pekerja keras yang konsisten. Maka di tengah zaman banyak orang pinter yang minteri itu, Jokowi menang.

Adakah Jokowi mampu menangkal nafsu-nafsu itu? Nafsu yang tidak hanya datang dari wewe gombel, gendruwo, demit, dan kemamang lambang dari setan kelas bawah, tetapi juga sampai rajanya para dewa? Jika mampu, maka Jokowi memang manusia pilihan. Pilihan Gusti Allah untuk membawa negeri besar ini memasuki Zaman Kalasuba. Zaman keemasan di era global.

Namun jika tidak, maka Dewi Sukesi akan kembali menjadi korban. Ibu pertiwi itu akan rusak. Dirusak oleh dirinya sendiri, oleh anak darah dagingnya, yang adigang-adigung, arogan, mengobarkan permusuhan, yang disimbolkan sebagai Rahwana yang raksasa.

Ilmu kesempurnaan memang akan sempurna jika ada kebaikan budi disertai azimat Ronggowarsito, “eling lan waspada”. Ingat dan waspada. Adakah Jokowi akan selalu eling dan waspada di saat memimpin nanti? (Sumber: detikNews.Com, 25 Agustus 2014)

Tentang penulis:
Djoko Suud Sukahar, pemerhati sosial budaya. Penulis tinggal di Jakarta.

Bangsa Punya “Pusar”

Oleh Retor AW Kaligis

Pada 2 Mei 2014, di tengah keriuhan partai-partai membangun koalisi Pilpres 2014, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Jakarta.

Dalam berita di situs AMAN, Jokowi mendengarkan secara langsung perwakilan dari Papua, Kalimantan, dan Sumatera menyampaikan berbagai persoalan.

Terutama mengenai perampasan negara atas tanah adat, tak bisa punya KTP karena menganut kepercayaan asli, dan menjadi penyebab terhalangnya hak-hak kewarganegaraan, pendidikan, dan kerusakan hutan.

Jokowi menjadi satu-satunya calon presiden yang bertemu masyarakat adat. Kini sebagai presiden terpilih 2014-2019, Jokowi bersama Jusuf Kalla memiliki tugas menjalankan pemerintahan yang mampu mengatasi kian kerasnya benturan konflik masyarakat adat dengan negara dan pasar.

Selama ini persatuan dan kesatuan bangsa selalu didengungkan. Namun secara sepihak, tanah adat sering diambil alih dan diubah menjadi tanah negara atau untuk kepentingan investor penguasaan hutan, perkebunan, dan pertambangan.

Negara dan pasar lebih memandang eksistensi bangsa terpisah dari identitas-identitas lokal yang hidup di masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika cenderung dimaknai secara simbolis melalui lambang-lambang daerah, seperti pertunjukan seni dan pakaian tradisional, yang ditonjolkan dalam berbagai acara kenegaraan dan wisata.

Negara dan pasar memonopoli tafsir dengan menjadikan subjektivitasnya sebagai ”standar objektivitas” menghadapi kepentingan masyarakat lokal. Mengacu karya Michel Foucault, Dicipline and Punish (1977), proses akumulasi modal menghendaki tipe-tipe subjek tertentu dengan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi yang menunjang.

Persoalan Paradigma
Kepentingan adat dianggap bertabrakan dengan kepentingan bangsa dan kemajuan ekonomi. Jalinan kepentingan relasi kekuasaan dan modal yang menyokong modernisasi membuat kehidupan berbangsa lebih dilihat sebagai pembabakan masa tertentu. Masa lalu dengan segala bentuk atributnya tidak memiliki relevansinya.

Ernest Gellner yang mewakili pandangan kaum modernis mengasumsikan, bangsa tidak memiliki ”pusar”, dengan mengambil analogi protipe manusia pertama, Adam, yang tak memiliki pusar (David McCrone,1998).

Namun, salah seorang penganut pendekatan etno-simbolik, Anthony Smith, melihat hubungan antara kebangsaan pramodern (pre-modern nationality) dengan bangsa modern (modern nation) sebagai pemilik kesinambungan sosio-historis.

Smith menilai bangsa muncul dalam segala bentuk perangkat sosioekonomi dan sistem sosial. Baginya, bangsa mempunyai ”pusar” karena merupakan produk dari tradisi, sebagai warisan dari generasi ke generasi, (Anthony Smith, 1986 dan 2006).

Prinsip tersebut sudah diyakini para pendiri bangsa Indonesia dengan mencanangkan UUD 1945 Pasal 18 dan Penjelasan yang menghormati hak-hak asal usul daerah dan susunan asli di masyarakat. Kemudian, dalam amendemen UUD 1945 dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 18B Ayat (2),

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Untuk mewujudkan amanat Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hak Adat (PPMHA) dibahas di DPR, tapi sudah enam tahun tak kunjung disahkan.

Padahal, RUU tersebut sangat diperlukan guna memberi kepastian hukum masyarakat adat mempertahankan tradisi dan budayanya, serta menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pemodal terkait pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan sebagainya.

UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA tahun 1960) juga memandang bangsa memiliki ”pusar” dengan mengakomodir hak adat. Pasal 5 UU tersebut menyebutkan, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.”

Kepentingan nasional dan negara di sini bukanlah kepentingan monopoli pemodal yang memperoleh legitimasi dari penguasa. Berbagai pasal UU itu menjabarkan hal tersebut. Dapat disebut ketentuan Pasal 11 Ayat 1 yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria sehingga bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan.

Pasal 13 ayat 2 menekankan, pemerintah berkewajiban mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta.

Namun sejak Orde Baru, keberadaan UUPA tahun 1960 diperlemah. Walaupun tidak dicabut, UU itu ditempatkan sebagai peraturan sektoral yang tidak menyangkut bidang lain, meski sektor itu menyangkut soal agraria.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengeksploitasi sumber daya alam dalam bidang penanaman modal asing dan dalam negeri, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan lahir dengan mengebiri semangat reforma agraria yang terkandung dalam UUPA tahun 1960.

Akibat memandang bangsa tidak memiliki ”pusar”, kekayaan alam Indonesia dikuasai pihak asing dan para pemodal besar lokal yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Rakyat tidak dipupuk cita-cita mengelola sumber daya alamnya secara mandiri dan maju.

Transformasi Sosial
RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hak Adat harus segera disahkan dan reforma agraria mendesak dijalankan. Penegakan hak masyarakat adat dan penuntasan reforma agraria merupakan satu kesatuan untuk pengaturan sumber-sumber ekonomi berkeadilan sosial.

Persatuan bangsa tidak hanya dipandang sebagai bentuk juga harus mencakup isi, yakni usaha bangsa merombak ketimpangan penguasaan sumber-sumber ekonomi di tengah masyarakat yang bineka. Soekarno (1966) mengingatkan, nasionalisme tanpa keadilan sosial menjadi nihilisme.

Diperlukan kepemimpinan nasional yang bersih dan berkomitmen memperkuat persatuan bangsa melalui usaha transformasi sosial yang berkeadilan. (Sumber: Sinar Harapan, 26 Agustus 2014)

Tentang penulis:
Sosiolog, Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,456,790 hits
Agustus 2014
S S R K J S M
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.