Posts Tagged 'Sumiati Anastasia'

Saat Sumpah Menjadi Sampah

Oleh Sumiati Anastasia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sumpah bermakna “ikrar yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan.” Tentu saja sungguh agung dan mulia makna kata tersebut.

Apalagi, Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928. Itu ikrar yang luar biasa atas nama manusia dan Tuhan.

Mereka bersumpah: bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu, Indonesia. Adakah semangat sumpah masih menjadi inspirasi kita untuk hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat hari ini?

Mari membuka kamus lagi untuk melihat arti kata sampah yang cuma berbeda satu huruf hidup dengan sumpah. Huruf u diganti a. Nyata benar bedanya. Arti kata sampah adalah “barang atau sesuatu yang tidak dipakai lagi sehingga dibuang; kotoran; keadaan hina; tercela.”

Terkait sumpah dan sampah, pada suatu acara peluncuran buku, seorang pejabat tampil sebagai keynote speaker. Dengan gaya khas, dia berbicara tentang sumpah jabatan yang selalu menjadi bagian dari seremoni saat orang dilantik.

Menurutnya, sumpah telah memudar maknanya. Maklum, di saat mengucapkan sumpah dengan salah satu tangan menyentuh Kitab Suci yang dipegang para petugas agama, mereka cuma menirukan ucapan pengambil sumpah (biasanya pejabat yang lebih tinggi kedudukannya).

Ditambah lagi ketika sampai pada kalimat “kami bersumpah” mereka sengaja sedikit mengangkat salah satu kakinya supaya tidak menginjak bumi.

Pantas saja kemudian banyak pejabat yang tak menghargai sumpah jabatan. Tepatnya mereka melupakan, mengingkari, dan mengkhianati sumpah. Tak heran bila penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan sering terus terjadi.

Buktinya penjara penuh mantan menteri, gubernur, bupati dan pejabat lainnya. Mereka pernah mengucapkan sumpah jabatan. Mereka kini sungguh menjadi sampah bagi bangsa, meskipun tentu saja ada satu dua yang tidak demikian, khususnya korban tebang pilih pemberantasan korupsi.

Tapi bukan berarti yang di luar penjara lebih bersih. Masih banyak pejabat atau birokrat dengan sense of belonging yang kebablasan. Mereka merasa memiliki ororitas untuk ‘mengembat’ apa pun demi memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan partainya.

Persetan jeritan 40 juta warga miskin. Jeritan meraka hanya akan didengar dan diperlukan untuk “yel-yel” mendongkrak suara saat pilkada atau pilpres.

Tidak heran banyak kaum miskin menjerit. Mereka tidak lagi merasa memiliki Indonesia. Indonesia sekarang milik yang berkuasa. Mereka lupa Sumpah Pemuda 1928.

Padahal, lewat Sumpah Pemuda, para founding fathers yang latar belakangnya sangat berbeda berkehendak untuk hidup dalam wilayah yang sama (Ernst Renan).

Kepentingan dan rasa persamaan nasib menjadi pendorong utama untuk bersatu, lepas dari segala macam pengotak-ngotakan: suku, agama, maupun etnis dalam rumah Indonesia yang diproklamasikan Bung Karno-Hatta, pada 17 Agustus 1945.

Keagungan dan keindahan sumpah telah berganti menjadi onggokan sampah membusuk yang menyeruduk kian kemari meninggalkan luka-luka membusuk pula.

Yang lebih runyam lagi, ternyata sampah yang seharusnya dibuang jauh-jauh malah dirawat sebaik-baiknya guna menumpuk harta dan kuasa. Kepandaian memelihara “sumpah yang sesungguhnya sampah” atas nama rakyat, negara, dan Tuhan makin semarak bergerak di panggung kehidupan.

Sampah sumpah itu betul-betul telah memberangus dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Solidaritas dan kohesi nasional kian memudar, karena yang penting “aku senang, aku menang. Persetan orang lain susah, karena aku” (simak lagu Bento dari Iwan Fals).

Lagi, lihat saja contoh kelakuan para kepala daerah. Mereka justru ditangkap tangan (OTT) KPK. Secara keseluruhan, sejak 2004 ada 78 kepala daerah berurusan dengan KPK.

Rinciannya, 18 gubernur dan 60 wali kota atau bupati dan wakilnya. Bukankah para kepala daerah korup itu sudah disumpah? Begitulah sumpah yang agung dan indah telah berubah menjadi sampah hina dan kotor.

Momen

Ingat tragedi Titanik yang mengarungi samudra dalam perjalanan perdana ke New York tanggal 14 April 1912? Lebih dari 2.000 penumpang menikmati kenyamanan kapal amat mewah itu.

Telepon berdering pada menit pertama, para petugas sedang asyik bersenandung menikmati kecepatan kapal pemecah rekor tersebut. Satu menit berlalu.

Menit kedua, para petugas tak mau diganggu telepon berdering karena terlalu sibuk. Menit ketiga pun tiba, dengan malas-malasan petugas menerima telepon berbunyi, “Ini tempat pengintai pada haluan kapal! Gunung es persis di depan! Putar haluan!” Sayang, sudah terlampau terlambat.

Kapal mewah itu menabrak bagian tengah gunung es dan menimbulkan gemuruh dahsyat. Tiga menit yang amat bernilai, yang sebenarnya dapat menyelamatkan 1.600 jiwa. Tak ingin tentunya Indonesia menjadi seperti Titanik.

Kondisi susah yang sedang kita rasakan akibat maraknya koruspsi bisa diubah manakala kita berani berhenti menyalahgunakan sumpah.

Kita harus serius dalam bersumpah! Kita bertanggung jawab kala bersumpah! Kita tidak akan pernah berpura-pura saat bersumpah, supaya tidak jadi sampah kotor sumpah kita! Menghargai sumpah berarti menghargai kehidupan yang terus menerus dibangun di atas penghargaan tersebut.

Bagi siapa saja yang mengubah sumpah menjadi sampah bisa berarti “mempercepat kiamat” diri karena akan ada banyak orang yang sengsara akibat sampah-sumpahnya lantas menyumpahinya (mengutukinya) sampai tujuh turunan. Inikah kehidupan yang hendak kita bangun?

Sumpah Pemuda kiranya menyadarkan untuk menjadi anak-anak bangsa ysng punya integritas tidak memberi bangsa ini sampah-sampah yang hanya memudarkan pamor dan citra Indonesia. (Sumber: Koran Jakarta, 31 Oktober 2017)

Tentang Penulis:

Sumiati Anastasia Penulis Lulusan University of Birmingham

 

Pesan Gus Dur untuk NKRI

Oleh Sumiati Anastasia

Pada bulan Desember ini di berbagai tempat digelar berbagai acara untuk mengenang haul Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seperti di kediaman Gus Dur di Ciganjur pada Jumat (23/12), yang dihadiri banyak tokoh lintas agama.

Seperti diketahui, Gus Dur wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Rabu 30 Desember 2009, pukul 18.45.

Jenasah alamarhum telah dimakamkan di Jombang pada Kamis 31 Desember 2009, pukul 13.00. Hingga kini makam Gus Dur terus ramai dikunjungi warga bangsa dari semua lapisan golongan dan agama.

Gus Dur memang tokoh multidimensional yang dimiliki oleh segenap elemen bangsa.Semua elemen suka mengenang kontribusinya yang membuat beragam etnis dan suku bangsa di Indonesia selalu merasa bersaudara, kendati berbeda.

Di tengah upaya memecah sesama anak bangsa, sebagaimana hari-hari ini, teladan dan pesan Gus Dur terasa kian relevan.

Hidup Gus Dur memang ibarat jembatan yang mencoba menghubungkan banyak orang agar mampu menjalin komunikasi setara.

Bagi Gus Dur, setiap bentuk perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan, tidak menjadi masalah.Karena Gus Dur selalu berangkat dari ajaran Islam yang damai dan universal yang menempatkan manusia pertama-tama sebagai ciptaan Tuhan.

Mengingat manusia adalah ciptaan Tuhan, lanjut Gus Dur, tidak ada pengkotak-kotakan manusia.yang putih, kuning, coklat atau hitam tetaplah manusia yang sama yang dicptakan Tuhan.Tepat bila dalam pidato pemakaman beliau, Presiden SBY menyebut Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme Indonesia.

Sebagai Bapak Pluralisme, kehadiran Gus Dur di manapun selalu mencoba menjadi pohon yang teduh, yang menjadi tempat aman dan nyaman bagi siapapun yang ingin mencari perlindungan.

Siapapun yang pernah berada di dekat almarhum, selalu merasakan aura aman dan “dimanusiakan”. Hal-hal yang membuat hubungan antar anak bangsa renggang, oleh Gus Dur bisa direkatkan kembali.

Pemikiran dan praksis hidup Gus Dur yang menghargai kemajemukan ini jelas cocok dengan negri ini yang amat berbineka ini.

Boleh jadi sebagian dari kita tengah dilanda perasaan rindu berat akan hadirnya sosok seperti beliau. Misalnya di tengah upaya memecah belah bangsa, seperti tafsir Al Maidah 51, Gus Dur dengan tegas menolak penyalahgunaan atau politisasi ayat itu sehingga anak bangsa yang non muslim dan punya kapabilitas untuk menjadi kepala daerah, terpinggirkan.

Pesan itu pula yang dilakukan Gus Dur, ketika menjadi juru kampanye bagi Ahok ketika hendak mencalonkan diri jadi bupati bangka Belitung Timur beberapa tahun silam.

Polemik Ucapan Natal

Kemudian setiap menjelang 25 Desember, selalu terjadi polemik ucapan Natal. Padahal semasa masih hidup, Gus Dur biasa mengucapkan selamat Natal pada sahabat-sahabat kristennya.

Bahkan, Gus Dur mengajak semua uamt beragama merayakan Natal, karena Yesus adalah Juru Selamat bagi semua orang.

Polemik itu hanyalah contoh kecil, karena polemik Natal ini hanya ada di Indonesia. Gus Dur pernah berkisah semasa masih hidup, di Palestina,tempat kelahiran dan hidup serta karya Yesus 2000 tahun silam, tak ada polemik antara umat Islam Palestina dan waga Kristen Palestina.

Memang antara mayoritas warga Palestina yang muslim dengan warga Kristen yang minoritas selalu ada harmoni. Silahkan kisah Gus Dur itu dikonfirmasi ke rombongan koor dari Bethlehem Bible College, yang tengah berkunjung ke Jakarta yang khusus menyanyikan lagu lagu Natal berbahasa Arab.

Bila tidak yakin bisa dicek sendiri di Gereja Nativity Bethlehem, yang menjadi warisan budaya dunia (Unesco 2012). Terkait gereja itu, boleh jadi kita masih ingat kejadian pada 23 Maret 2000, ketika mendiang Paus Yohannes Paulus mempersembahkan misa.

Ketika itu, Predien Arafat dan Suha istrinya juga hadir. Sewaktu mengakhiri khotbahnya, terdengar suara azan dari sebuah masjid dekat Manger Square, di luar Gereja Kelahiran Kristus Betlehem.

Paus yang baru saja mengenakan topi kebesaran kepausan (mitra) untuk meneruskan tahapan misa berikut, kemudian duduk dan diam.

Para pembantunya yang terdiri dari beberapa kardinal, uskup, dan pastor juga berdiam diri mengikuti sikap Paus sampai azan tadi berakhir.

Umat termasuk Presiden Palestina Yasser Arafat dan istrinya Suha yang duduk di jajaran terdepan dari umat, langsung bertepuk tangan.Menghargai perbedaaan dengan jujur itu ternyata indah dan menyentuh hati.

Gus Dur selalu menyadarkan kita bahwa penghargaan pada perbedaan dan toleransi memang harus kita perjuangkan terus.

Kita sadar, Indonesia bisa bertahan 71 tahun lebih, berkat kesadaran untuk berbeda tapi tetap satu (bhineka tunggal ika).

Sikap Menghargai

Di tengah kecenderungan untuk gampang mengkafirkan atau menilai orang sesat , Gus Dur justru selalu penuh sikap penghargaan pada agama lain.

Berulang kali Gus Dur mengungkapkan fakta sejarah di awal Islam bahwa kedua penganut agama samawi ini selalu rukun.

Sikap Gus Dur yang menghargai agama lain, juga senada dengan pesan kekristenan, sebagaimana bisa dibaca dalam dokumen gereja katolik yang berjudul Nostra Aetate (NA) yang disahkan di Roma pada 28 Januari 1965.

Dokumen NA berani mengakui kebenaran agama-agama lain, seperti Islam.

Gus Dur suka menunjuk Nabi Muhammad SAW yang pada abad VI sudah mengajarkan bagaimana kita harus menyikapi perbedaan agama tanpa bersikap diskriminatif terhadap orang yang berbeda agama dengan kita.

Dalam hal interaksi dengan “ahlul kitab”, Nabi Muhammad memang sangat terkenal dengan toleransinya. Ini bisa dilihat dari adanya Pakta Madinah yang terkenal itu.

Harold Coward juga menulis dalam bukunya “Pluralisme-Tantangan bagi Agama-Agama” bahwa “Muhammad memahami wahyunya sebagai kelanjutan dan pemenuhan dari tradisi alkitabiah Yahudi dan Kristen. Rasa hormat beliau terhadap tradisi alkitabiah sungguh diperlihatkan dalam ajarannya”.

Tentu rasa hormat itu, tidak lepas dari sejarah ketika Muhammad memperjuangkan Islam. Dalam perjuangan itu ada ikatan historis tentang persaudaraan Muhammad dengan orang Kristen yang sudah dimulai sejak abad ke 6 Masehi.

Pernah dikisahkan, suatu hari Khadijah mengajak nabi, suaminya mengunjungi saudara sepupunya Waraqah Ibnu Naufal yang menjadi rahib Kristen.

Waraqah inilah yang menjelaskan makna kedatangan Gabriel atau malaikat Jibril sebagai isyarat bahwa Muhammad telah diangkat menjadi seorang nabi. Bayangkan, yang mengatakan tentang kenabian Muhammad pertama kali justru seorang Kristen.

Bahkan ketika Muhammad muda sering ke Syria untuk berdagang, para rahib Kristen, diantaranya Bahira, juga sudah meramalkan tentang kenabian Muhammad.

Dalam perjuangkan lebih lanjut, Muhammad juga pernah meminta perlindungan bagi para pengikutnya pada Raja Negus dari Abissinia atau Ethiopia.

Fakta di atas semoga bisa menjadi pendorong untuk membangun kerjasama dan persaudaraan yang jujur. Ketua Umum PBNU, KH Aqiel Siradj yang biasa mengucapkan selamat Natal pada umat kristiani dan pernah berkhotbah di banyak gereja, juga mengatakan, “Bila kita tahu sejarah dan menjauhi perspektif adu domba, tak akan ada konflik antar agama, khususnya antara Islam dan Kristen”.

Sayang sejak beberapa tahun ini muncul radikalisme dalam Islam, yang dengan agenda intoleransinya, telah merusak harmoni dan persaudaran di banyak tempat.Kampanye mereka cukup berhasil,sehingga terjadi polemik ucapan Natal atau Al Maida 51.

Padahal, banyak pemikir dan ulama besar Islam , seperti Gus Dur tidak keberatan atas ucapan Natal atau diangkatnya pemimpin dari kalangan non muslim. ( Sumber: Koran Jakarta, 26  Desember 2016)

Tentang penulis:

Sumiati Anastasia Penulis, Lulusan S2 Univiersity of Birmingham

Teladan Tokoh NU Menjaga NKRI

Oleh Sumiati Anastasia

Bangsa Indonesia baru memperingati 71 tahun Hari Pahlawan 10 November lalu. Pahlawan dari bahasa Sansekerta “phala-wan”  berarti orang yang menghasilkan buah (phala) dari perbuatan, tindakan atau pengorbanannya  bagi bangsa. Mereka menonjol karena keberaniannya dalam membela kebenaran.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 pahlawan adalah warga negara yang gugur atau tewas dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa.

Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial No 281/PS/X/2006 menguraikan  kriteria tersebut. Misalnya,  perjuangan bukan sesaat,  konsisten seumur hidup. Mereka bersemangat nasionalisme tinggi serta tidak pernah berbuat tercela.

Sedangkan Hari Pahlawan diambil dari perjuangan  ketika ratusan ribu rakyat dari beragam suku, golongan, dan agama bertempur habis-habisan melawan sekutu dalam Revolusi Surabaya 10 November 1945.

Wartawan The London Times (edisi 13-14 November 1945) mengabarkan, “Perlawanan rakyat Surabaya bertambah sengit. Pada hari Minggu tengah malam para perempuan keluar rumah untuk mengumpulkan mayat-mayat.”

Letkol AFJ Doulton, seorang perwira Divisi ke-23 India menyamakan pertempuran Surabaya  sebagai “inferno” atau neraka (The Fighting Cock).

Bangsa  yang masih hidup sekarang harus menundukkan kepala dan berterima kasih atas jasa dan pengorbanan para pahlawan.

Mereka rela memberikan yang paling beharga, nyawa atau hidupnya bagi kemerdekaan bangsa. Para pahlawan bukan berasal dari satu agama atau satu suku tertentu saja, tapi dari beragam suku dan agama, mengingat kemajemukan kita sebagai bangsa.

Sebut saja Adi Sutjipto, Yos Sudarso, Selamet Riyadi, Wolter Monginsidi, Pattimura, Ngurah Rai, Sam Ratulangi, atau John Lie.

Yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional pada dua kyai Nahdlatul Ulama (NU).

Beberapa hari setelah dilantik 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi memberikan gelar kepada KH Abdul Wahab Hasbullah.

Sosok kelahiran  Tambakberas, Jombang 31 Maret 1888 dan wafat 29 Desember 1971 itu dikenal sebagai penjaga fatwa resolusi jihad di lapangan.

Surat itu dikeluarkan Rois Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari, dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, di kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama Jalan  Bubutan VI/2 Surabaya pada 22 Oktober 1945. Ketika itu, Kiai Wahab menjadi Khatib Am PBNU yang bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan.

Fatwa itulah yang memotivasi arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan pada 10 November guna mengusir Belanda yang membonceng NICA (sekutu).

Maka, 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Dengan dinyatakan sebagai pahlawan, Kiai Wahab menyusul  KH Hasyim Asya’ri dan KH  Wahid Hasyim yang lebih dulu  jadi pahlawan.

Sedangkan pada Hari Pahlawan tahun ini, Presiden Jokowi memberikan gelar pahlawan kepada KH Raden As’ad Syamsul Arifin karena jasa-jasanya yang besar semasa  berjuang pada masa kemerdekaan maupun setelahnya seperti di  bidang pendidikan dengan basis pesantren (Salafiyah Assyafi’iyah di Sukorejo, Asembagus, Situbondo).

Di bidang  politik,  Kiai As’ad muda pernah menjadi anggota Konstituante 1955. Dia  berangkat dari Partai NU sebagai pemenang ketiga (setelah PNI dan Masyumi), mengalahkan PKI di posisi keempat.

Komitmen

Yang menarik dari dua kyai pahlawan NU itu komitmennya untuk menomorsatukan kepentingan bangsa di atas pribadi,  golongan, atau agama.

Pada masa Soekarno atau Soeharto masih banyak ormas lain bingung mau mendasarkan ormasnya pada Pancasila atau Islam. Tapi para kyai NU tanpa ragu-ragu memilih Pancasila.

Pada dekade 1980-an, misalnya, Presiden Soeharto melakukan konsolidasi politik. Semua ormas atau parpol berbendera agama harus berasas tunggal Pancasila.

NU sejak awal sudah memilih berideologi Pancasila. Memilih Pancasila sebagai dasar bagi ormas sebesar NU  jelas luar biasa. Sebab dengan demikian mengakhiri segala polemik hubungan Islam dan negara.

Dengan pilihan ini, segenap warga nahdliyin sudah tidak tergoda mendirikan negara Islam atau berideologi agama.

Sejarah juga kemudian mencatat pilihan NU itu ternyata tetap relevan dan kontekstual. Seperti belakangan ini, berbagai aliran keagamaan dari luar negeri yang mengusung semangat radikal dan ekstrem tengah menggoda sebagian anak bangsa untuk meninggalkan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi agama.

Syukurlah dalam kondisi demikian, selalu tampil para kyai NU. Mereka tidak rela NKRI yang majemuk ini tercabik-cabik pemahaman keagamaan sempit dan ekstrem. Ini patut diapresiasi

Habib Muhammad Luthfi bin Yahya,  selalu melantunkan Indonesia Raya dengan bangga sebelum memulai taklimnya.

Guru yang lebih mengedepankan keutuhan bangsa dibanding kepentingan individu maupun golongan itu juga sangat menghargai  seluruh manusia, apa pun agamanya. Sosok satu ini selalu menunjukkan cintanya kepada Indonesia, tanpa kemunafikan.

Terkait aksi 4 November 2016, yang kemungkinan masih akan ada kelanjutannya, kita juga layak mengapresiasi kebijakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Menurutnya, demo minta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk segera diadili telah ditunggangi kelompok radikal. Tujuan utamanya menghancurkan Islam moderat sehingga Indonesia menjadi seperti negara-negara di Timur Tengah.

Kemudian berkaitan penistaan, Said Aqil bahkan di sebuah televisi pada 3 November 2016 menegaskan, “Demi Allah, tindakan ISIS yang menyembelih atau membunuh manusia sudah menistakan Islam.”

Karena itu PBNU selalu mengimbau warganya untuk tidak ikut demo. Lebih baik berdoa bagi keutuhan bangsa yang majemuk ini.

Dalam situasi krusial hari-hari belakangan  memang sangat dibutuhkan jiwa kepahlawanan sekaligus keteladanan model NU yang mampu merekatkan sesama rakyat.

Mereka mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mereka tidak bernafsu untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. (Sumber: Koran Jakarta, 16 November 2016)

Tentang penulis:

Sumiati Anastasia Penulis Lulusan S2  Univiersity of Birmingham

Utang Negara akan Tragedi Mei

Oleh Sumiati Anastasia

Bulan ini, genap 18 tahun Tragedi 13-15 Mei 1998, yang begitu mengoyak sisi kemanusiaan sekaligus mencabik-cabik rasa persatuan dan kohesivitas bangsa. Maka, sejarah, seberapa pun pahitnya, terlebih para korban dan keluarga harus menjadi pembelajaran. Bangsa harus mengapresiasi para korban dan keluarga, yang tiap saat berjuang merebut ruang ingatan pemerintah agar tragedi Mei tidak dilupakan.

Selain kasus Trisaksi dan Semanggi, tentu semua prihatin atas Tragedi 13-15 Mei 1998 yang membawa banyak korban di Jakarta dan beberapa daerah. Menurut Tim Relawan untuk Kemanusiaan, ada 152 wanita korban perkosaan, 20 di antaranya dibunuh

Namun, total korban tragedi Mei 1.188 jiwa terbunuh, 101 luka-luka berat, 40 pusat pertokoan ludes terbakar. Kemudian, 2.479 bangunan  dan ruko hancur, 1.119 motor terbakar, 1.026 rumah warga sipil dihancurkan. Ada 383 perkantoran rusak berat dan sejumlah besar korban perkosaan yang tak teridentiifikasi.

Menurut versi lain, selain ratusan korban diperkosa, Tragedi Mei juga menyebabkan kerugian paling sedikit 2,5 triliun. Tiga belas pasar, 2.479 ruko, 40 mal, 16.604 toko, 45 bengkel, 387 kantor, sembilan SPBU, delapan bus dan kendaraan umum lain. Lalu ada 1.119 mobil, 821 sepeda motor dan 1.026 rumah dirusak selama aksi anarkis itu (Damar Harsanto, May Riots Still Burns Into Victim’s Minds).

Sayang, setelah 18 tahun, negara terkesan mengecilkan prahara kemanusiaan ini. Memang Gubernur DKI Jakarta Basuki sebagai representasi pemerintah Jakarta pernah meresmikan Prasasti Mei 98 di Tempat Pemakamam Umum (TPU) Pondok Rangon, Rabu (13/5/2015) berkat  Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang mengikuti peringatan 18 Tahun Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Pondok Rangon, Jakarta Timur, Sabtu (14/5/ 2016), sempat meneteskan air mata. Awalnya, Djarot mendengarkan curahan hati para orangtua dan keluarga korban. Di antaranya disampaikan Ruyati Darwin (70). Dia minta pemerintah memperbaiki makam putranya, Eten Karyana, di TPU Kober, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebab, keluarga tidak memiliki biaya untuk memperbaiki. Djarot pun menyanggupi permohonan Ruyati. Ia juga minta semua korban kerusuhan menyerahkan data kepada panitia acara.

Namun sebenarnya lebih dari sekadar tetesan air mata pejabat negara yang dibutuhkan para korban. Sebab hingga 18 tahun, negara dan pemerintah  memang tidak bisa berbuat apa-apa. Negara gagal memberi keadilan bagi para korban dan keluarganya. Ada impunitas seolah diberikan negara kepada para aktor intelektual dan para pelaksana lapangan dalam tragedi itu.

Memang sudah pernah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Tregedi Mei oleh Presiden Habibie tahun 1998, namun rekomendasinya menguap, tanpa tindak launjut. Kemudian, pada awal pemerintahan Presiden Jokowi yang dilantik 20 Oktober 2014, beredar  kabar, Istana berjanji menuntaskan beberapa kasus Trisakti, Semanggi, dan para keluarga korban Tragedi 13-15 Mei.

Namun dua tahun terakhir, Tragedi Mei 1998 tampaknya dianggap tidak penting lagi. Penilaian ini jelas menyedihkan korban dan keluarga korban. Penilaian yang mengecilkan tragedi Mei, mengingatkan ungkapan Profesor Elie Wiesel yang selamat dari ruang gas Nazi. Dia menulis, “One Generation After“ (1982). Peraih Nobel Perdamaian yang merupakan saksi korban hidup holocaust Nazi ini, berbicara mengenai ironi kesaksian korban dan tabu masyarakat.

Semakin komunitas keluarga korban mengungkapkan kebenaran akan  penderitaan, masyarakat tambah menutup telinga. Mereka menilai kesaksian korban sebagai kebohongan.

Jangan Cuci Tangan

Presiden Jokowi masih punya sisa waktu untuk tidak cuci tangan guna menuntaskan kasus ini, sebagaimana para pendahulu, sambil berargumen, “aku bukan pelaku.” Para presiden terdahuku juga berkilah, ada banyak urusan negara yang jauh lebih penting daripada mengurus kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Akibatnya dengan mudah, para penguasa menulikan telinga pada jeritan korban.

Memang memprihatinkan, masalah HAM atau yang menyangkut martabat manusia, di negeri ini tidak pernah menjadi prioritas utama. Martabat dan nyawa manusia tidak mendapat penghargaan sepantasnya dari negara atau pemerintah. Rezim sebelum Jokowi, dalam beberapa hal mendasar justru tega menginjak-injak HAM warga. Misalnya terkait martabat lima juta anak balita bergizi buruk atau 30 juta warga miskin, yang dilanggar “ecosoc rights”-nya.

Memang kalau bicara korban, apalagi pelanggaran HAM masa silam seperti tragedi Mei, rasanya ada ketidakadilan ganda. Para korban yang masih hidup, setelah kejadian pun terus menjadi korban. Mereka  masih harus menanggung ketidakadilan akibat kisah dan kesaksian tidak dipercaya. Mereka malah masih disuruh membuktikan bahwa pemerkosaan sungguh-sungguh terjadi, sesuai tuntutan hukum positif.

Kini para korban dan khususnya hanya melakukan yang paling mungkin bisa dikerjakan. Mereka menjaga agar ingatan tragedi tersebut tidak memudar sehingga publik terus mengingat. Jangan sampai perkara tersisihkan beragam isu. Mereka juga tidak ingin para korban yang sudah meninggal, dengan tubuh rusak, terlupakan dalam penyakit amnesia massal bangsa. Jangan sampai tragedi terlupakan.

Ingatan itulah yang ingin mereka perjuangkan sambil berharap muncul  keadilan. Jon Sobrino dalam Where is God? (2004) mengusulkan, solidaritas atau belarasa sebagai paradigma baru komunitas agama di tengah krisis kemanusiaan, seperti Tragedi Mei. Belarasa timbul dari nurani yang terketuk ketika menjumpai  para korban serta berempati dengan penderitaannya.

Namun belarasa saja tidak cukup. Ke depan bangsa perlu memastikan, tragedi memilukan semacam itu tidak terulang. Selama praksis politik tidak menghargai HAM, sebagaimana dipertontonkan selama ini, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara maupun aparat, masih sangat mungkin terulang.

Maka Presiden Jokowi, perlu sesegera mungkin menuntaskan berbagai pelanggaran HAM masa silam seperti Tragedi 13-15 Mei. Ini sesuai mandat Pasal 21 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Semua juga mendesak DPR mengusulkan agar presiden mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, sebagaimana dimandatkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ad hoc inilah yang punya otoritas dan kompetensi mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM masa silam.
(Sumber: Koran Jakarta, 17 Mei 2016)

Tentang penulis:
Sumiati Anastasia, Lulusan S2  University of Birmingham.

“Blue Print” Menghadapi Terorisme

Oleh Sumiati Anastasia

Para teroris memang seolah tak pernah jera. Mereka terus saja melancarkan aksi biadabnya dalam menebar teror atau ketakutan di berbagai tempat di dunia. Yang terbaru adalah serangkaian bom meledak di sekitar Sarinah sekitar pukul 10. 53 WIB, Kamis (14/1). Ledakan tersebut disusul dengan adu tembak antara polisi dan pelaku ledakan. Sedikitnya tujuh orang tewas, termasuk lima terduga teroris dan 24 orang terluka.
Serangan teror ke jantung Indonesia, yang tak jauh dari Istana Negara ini merupakan repetisi, karena sebebelumnya para teroris pernah melakukan aksi di beberapa tempat yang juga menewaskan dan melukai banyak orang.

Kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria/Syam), mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka berada di balik serangan di Jakarta, hari Kamis (14/01). ISIS mengatakan serangan di kafe Starbucks dan pos polisi di Jakarta Pusat, dilakukan oleh apa yang mereka sebut ‘tentara Khalifah’. ISIS mengatakan sasaran mereka adalah ‘warga koalisi negara-negara yang memerangi’ mereka (BBC, 14/1).

Salah satu otak yang di balik serangan teror ke Jakarta kali ini adalah Bahrun Naim, alumnus D3 Ilmu Komputer MIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Dia bukanlah teroris baru. Ia pernah ditangkap pada 2011 dan ditahan atas kasus kepemilikan peluru dan terkait jaringan teror di Jawa Tengah.
Setelah bebas, pada 2014 Bahrun berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS di Raqqa, pusat pemerintahan ISIS. Walau saat ini menetap di Suriah, namun Bahrun Naim mempunyai pengaruh yang cukup besar di sebagian wilayah Jawa Tengah dan pernah bergabung dengan jaringan teroris Santoso di Poso.

Jika benar dilakukan ISIS, berarti ini merupakan serangan pertama ISIS ke Asia Tenggara dan Indonesia. Karena berbagai serangan teror di Indonesia dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi ke Al Qaeda. Kita masih ingat, Satuan khusus Anti Teror Densus 88 yang dibentuk kepolisian pada 24 Agustus 2004, pernah menewaskan dua gembong teroris asal Malaysia, yakni Dr Asahari yang tewas 9 November 2005 serta Noordin M Top yang ditembak mati di Surakarta pada `7 September 2009.
Memang sejak dibentuk, sudah 90 teroris ditewaskan oleh Densus 88. Namun bukan berarti terorisme telah tamat. Sebab di kalangn teroris justru berlaku pepatah, mati satu tumbuh seribu. Itu artinya perlawanan menghadapi terorisme, tak pernah selesai. Simak saja hingga kini, kepolisian masih kesulitan untuk melumpuhkan Kelompok Santoso di Poso, meski anak buahnya baru ditembak mati polisi (Koran jakarta, 16/1).

Merebut Hati dan Pikiran

Bahkan perlawanan menghadapi terorisme memang sudah memasuki kawasan yang lebih substantif lagi, tidak semata-mata konflik fisik, melainkan sudah memasuki kawasan konflik gagasan atau adu kekuatan untuk merebut hati dan pikiran. Maka terorisme memang harus dijadikan musuh bersama.
Sebenarnya memprihatinkan manakala kita merenungkan bahwa pemikiran para teroris justru kian mendapat tempat di masyarakat kita. Contohnya tindakan atau aksi bom bunuh diri yang dulu kita nilai sebagai tindakan biadab dan terkutuk, kini justru diyakini sebagai tindakan kepahlawan demi membela agama. Di beberapa tempat di negeri ini seperti di Solo dan Lamongan, jika ada jenasah teroris hendak dimakamkan, justru disambut seperti pahlawan.

Jelas ada yang salah, jika tindakan terorisme yang kekejamannya atas para korban di luar batas kemanusiaan, justru mendapat dukungan dan pembenaran dari sebagian khalayak kita. Bahkan para konseptor terorisme yang ada di balik layar dan sampai sekarang terus bergentayangan, mungkin akan tertawa terkekeh karena mereka mampu merebut hati dan pikiran sebagian warga kita untuk pro pada terorisme, dengan diam-diam memberi dukungan pada sepak terjang ISIS, bahkan mau menjadi pneyandang dana atau berangkat bergabung dengan ISIS atau justru menjadi teroris sebagaimana lima orang pelaku teror Jakarta.

Karena itu tidak cukup, ketika tengah terjadi tindak terorisme , kita hanya sibuk membuat apologi bahwa terorisme tak terkait agama. Pasalnya para teroris jelas-jelas memakai dalil dan motif agama dalam aksi terornya. Tidak percaya? Tanyakan saja kepada mendiang Imam Samodra, pelaku peledakan bom Bali 12 Oktober 2005 yang menewaskan 202 orang. Tanyakan pada ratusan “ikwan jihadi” atau pendukung ISIS di negeri ini yang selalu memakai argumentasi teologis untuk membenarkan setiap aksi terornya. Para teroris itu juga selalu menyalahkan bukan hanya agama lain, khususnya Kristen, tapi juga penganut mainstream dalam agamanya (Islam) yang dianggap telah sesat karena suka berkolaborasi dengan Amerika dan Barat.
Jadi ada kejahatan yang lebih mengerikan adalah ketika para teroris sudah membajak agama dan menjadikan perjuangannya seolah-olah selaras dan tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, bahkan tindakan kekerasan lewat bom itu sebagai bentuk perjuangan yang mulia atas nama agama, bahkan Tuhan.

Sinergi Banyak Pihak

Jadi mari kita terus berupaya memenangkan wacana bahwa terorisme itu jahat dan biadab, meski upaya deradikalisasi tampak sulit dilakukan di Lapangan. Namun yang penting, kita jangan sampai menyalahkan agama (apapun), yang sudah ada sebelum adanya terorisme. Saling memahami dan kerja sama antarumat beragama akan sangat bermanfaat untuk membasmi akar sosial dan kultural penyebab terorisme, khususnya yang terjadi di negeri kita.

Meski demikian, masalah terorisme tidak bisa diselesaikan oleh para tokoh agama dari satu agama saja. Masalah ini juga tak bisa diatasi hanya oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Tim Densus 88 saja. Perlu sinergi dari banyak pihak,agar terorisme, khususnya dalam peperangan wacana terkait terorisme, kita bisa menang, sehingga akhirnya semua orang dari semua agama akan paham bahwa aksi terorisme itu memang sungguh jahat dan tidak ada tempatnya dalam ajaran agama manapun. Mari kita tidak bosan mempromosikan budaya cinta perdamaian seraya mengutuk setiap aksi kekerasan dan terorisme, sebagaimana ditunjukkan warga Indonesia di media sosial dalam merespons teror di Jakarta.

Pasca serangan teror ke Jakarta ini, jelas menjadi momentum tepat bagi kita yang masih punya kehendak baik untuk menyadari bahwa musuh bersama kita saat ini, bukan umat beragama lain. Musuh kita adalah terorisme yang nota bene merupakan kejahatan luar biasa yang menyebabkan kematian dan kesengsaraan bagi para korban dan keluarga yang ditinggal.
Bayangkan, hingga kini beberapa korban bom Kuningan Jakarta atau Bali I dan II, masih mengalami cacat fisik yang permanen dan tentu saja trauma berkepanjangan di sisa-sia hidup mereka. (Sumber : Koran Jakarta, 19 Januari 2015).

Tentang penulis :
Sumiati Anastasia, lulusan S2 Univiersity of Birmingham, bekerja untuk Relasi Islam- Kristen

Antara Lee Kuan Yew dan Olga

Oleh Sumiati Anastasia

Saat negeri tetangga kita, Singapura, tengah berkabung atas mangkatnya Lee Kuan Yew dalam usia 91 tahun (wafat Senin, 23/3), komedian Indonesia Olga Syahputra meninggal pada Jumat (27/3) di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura setelah setahun dirawat. Dia disebut menderita meningitis. Pria kelahiran Jakarta, 8 Februari 1983, itu terkenal dengan gaya kemayu, kocak, dan sifat lugu yang membuatnya dicintai banyak penggemar.

Antara dua sosok itu boleh jadi tidak bisa dibandingkan. Sebab, yang satu adalah politikus kelas dunia, yang lain komedian. Keduanya juga pasti tidak memiliki hubungan apa-apa. Namun, keduanya adalah sama-sama manusia sehingga kematian mereka juga bisa sama-sama jadi trending topic di media sosial. Juga, banyak yang kehilangan karena keduanya sama-sama menorehkan tinta emas ketika semasa hidup.

Lee mampu membangun dan membuat Singapura yang miskin dan kecil jadi negara maju yang diperhitungkan dan disegani di dunia. Olga juga berangkat dari kelas bawah yang merangkak hingga sampai puncak di jagat hiburan Indonesia. Olga selalu menyisihkan sebagian honornya untuk kaum papa. Jelas, itu lebih mulia daripada kelakuan banyak koruptor Indonesia yang justru membuat kehidupan wong cilik kian menderita. Korupsi juga membuat Indonesia tidak bisa maju seperti Singapura. Jangan lupa, Lee, sebelum jadi perdana menteri (1950–1990), adalah advokat lulusan Cambridge University yang telah menanamkan disiplin dan penegakan hukum yang tidak pilih kasih. Para koruptor takut. Dan, rendahnya korupsi membuat derajat Singapura bisa terangkat sebagai negara maju dan sejahtera.

Jadi, dua sosok itu sungguh telah berjasa. Dan, jasa itulah yang selalu dikenang ketika mereka sudah meninggal. Pepatah Jawa mengingatkan ”urip mung mampir ngombe” (hidup hanya sekadar singgah minum). Ini menunjukkan betapa fana dan kecilnya manusia, serta betapa singkatnya perjalanan manusia di dunia ini.

Dan manusia, apa pun derajatnya, entah penguasa negara atau rakyat jelata, entah kuning atau cokelat, tak bakal lolos dari kematian.
Sayangnya, sejak dulu hingga kini, kematian masih menjadi sumber teka-teki penuh misteri. Para raja Mesir, Babilonia, atau kaisar China kuno malah, sesuai tradisi, memaksa ”mengajak” istri dan segenap pengawal dan dayang-dayang ketika mereka meninggal. Artinya, pada hari pemakaman, orang atau hewan kesayangan yang masih hidup ikut dikubur hidup-hidup bersama si mati. Sebab, ada keyakinan, itu dilakukan agar si mati tidak kesepian di alam kematian.

Yang unik, salah satu sub-etnis Indian di Kanada malah menggelar pesta besar-besaran ketika ada keluarga yang meninggal. Sebaliknya, ketika ada anak yang baru lahir, digelar pesta perkabungan. Jadi, itu menjadi kebalikan dengan kebiasaan kebanyakan manusia dewasa ini.

Namun, pada intinya, manusia modern dewasa ini mencoba melupakan kematian. Simak saja, ketika ada orang lain meninggal, banyak orang merasa kematiannya sendiri masih lama. Tak heran, ketika mengantar jenazah ke kuburan, banyak orang berpikir bahwa dirinya tak akan mungkin meninggal dalam waktu dekat.

Islam mengajarkan bahwa yang mati adalah jasad manusia saja, sedangkan rohnya mengembara dalam perjalanan abadi. Seperti disebutkan dalam dalam Surat Al A’raaf ayat 172, roh manusia menempuh perjalanan panjang yang tidak akan pernah berakhir.

Namun, di tengah semangat zaman yang menuhankan uang sehingga korupsi menjadi kebiasaan, orang sering lupa akan ke mana selanjutnya setelah jasad mereka menua dan tiada.
Malah yang konyol, seperti dikatakan Gus Mus, para koruptor kita kerap kali mencoba menyuap Tuhan dengan memutihkan hasil korupsi dengan mengambil sebagian uang korupsi untuk karya-karya amal dan kemanusiaan. Misalnya, membangun masjid, menyantuni anak yatim, atau pergi haji ke Arab Saudi bagi yang muslim. Atau, mengunjungi tempat lahir dan wafat Yesus di Israel bagi yang nasrani.

Dengan modus operandi seperti itu, para koruptor berharap, bila meninggal kelak, mereka bisa dihindarkan dari siksa kubur. Inilah konyolnya para koruptor Indonesia, seolah Tuhan bisa disuap.
Dalam psikologi agama, perilaku para koruptor seperti itu sebenarnya hanya upaya melarikan diri dari permasalahan. Sebab, dengan cara seperti itu, mereka bisa merasa tenteram. Tentu ketenteraman yang palsu.

Menurut para guru kebajikan seperti Al Ghazali, hanya ada satu resep untuk mendapatkan ketenteraman hidup, yakni membelakangi dunia. Selama masih ada dunia di tangan kita, kekotoran hati dan kegelisahan akan tetap ada. Ibarat mustahil mandi madu tanpa dikerumuni lalat atau semut.
Jadi, mumpung masih diberi waktu, mari kita mengumpulkan bekal berarti untuk perjalanan abadi.

Mari belajar dari Lee atau Olga yang sudah berjasa mengentas sesama yang kurang beruntung sesuai kapasitas masing-masing. Dan, peduli pada yang lemah di tengah berlimpahnya harta adalah investasi abadi yang tak akan mengecewakan (Surat Al Ma’un 107:1–7). (Sumber : Jawa Pos, 30 Maret 2015).

Tentang penulis:
Sumiati Anastasia, Kolumnis dan muslimah di Balikpapan

Gus Dur dan Gelar Pahlawan

Oleh Sumiati Anastasia


Menjelang Hari Pahlawan, media massa kembali diramaikan oleh bursa pencalonan pahlawan. Pencalonan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tinggal selangkah lagi sebagai pahlawan bersama mendiang Presiden Soeharto (Surya, 18/10).


Terkait Gus Dur, sosok satu ini memang selalu menjadi pahlawan dalam hati siapapun yang mengaguminya. Apalagi Gus Dur selalu heroik dalam cara berpikir, meski tetap bersikap moderat. Gus Dur juga selalu bertindak bak pahlawan karena konsistensi perjuangannya pada topik keagamaan, kemanusiaan, pluralitas dan demokrasi. Jika kelak Gus Dur diberi gelar itu, jelas akan memecahkan rekor, karena tiga generasi dari satu keluarga menjadi pahlawan nasional berturut-turut. Pertama Hasyim Asya’ari (Pendiri NU), kedua Wahid Hasyim (ayahanda Gus Dur yang pernah menjabat Menteri Agama) dan ketiga Gus Dur sendiri.


Berdasar sejumlah syarat administrasi penganugerahan gelar sesuai UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda, Gus Dur memang tinggal selangkah lagi. Menariknya nama Soeharto juga muncul bersama Gus Dur. Nama kedua presiden bersama sejumlah nama lain kini sudah masuk ke Istana Negara dan tinggal menunggu pengesahan dari Presiden SBY.


Berdasar UU tersebut, terdapat tiga kriteria untuk penetapan pahlawan nasional yakni warga negara Indonesia, berjasa dalam membela bangsa dan negara, tak pernah cacat dalam perjuangannya. Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial no 281/PS/X/2006 menguraikan lagi kriteria tersebut seperti perjuangan itu bukan sesaat melainkan secara konsisten (hampir) seumur hidup, mempunyai jiwa/semangat nasionalisme yang tinggi, memiliki jangkauan yang luas dan berskala nasional serta tak pernah melakukan perbuatan tercela. Lalu kriteria lain adalah bahwa nama calon pahlawan yang diusulkan sebaiknya sudah wafat seperti Bung Karno.


Polarisasi


Menariknya usulan gelar pahlawan untuk Gus Dur nyaris tanpa polemik. Tapi usulan serupa untuk almarhum Pak Harto (wafat (27/1/2008) dan dikuburkan di Astana Giribangun (28/1/2008), memicu polemik. Bagi yang setuju gelar pahlawan untuk Pak Harto, mereka berargumen Soeharto dipandang sebagai putra terbaik bangsa yang pernah memimpin dan mempertahankan kesatuan Negara Republik Indonesia.


Bagi yang tak setuju berargumen, Soeharto pelanggar HAM berat dan koruptor yang memperkaya diri dan keluarganya. Gelar itu menghina akal sehat dan hati nurani, lontar Fadjroel Rachman, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Kompas.com, 17/10). Jadi gelar pahlawan untuk Pak Harto memang menimbulkan pro-kontra hebat dan polarisasinya tajam sekali.


Yang pasti, sesungguhnya di alam kubur, baik Pak Harto atau Gus Dur dipastikan tak butuh gelar pahlawan nasional. Yang butuh gelar pahlawan itu adalah para pengagumnya yang masih hidup. Namun kalau keduanya perlu diberi gelar pahlawan nasional demi terwujudnya rekonsiliasi nasional, kita seharusnya bisa menerima.


Memang terkait gelar pahlawan, sebaiknya pemerintah mau belajar dari sejarah. Jangan lagi ada penetapan yang ganjil dan diskriminatif. Jangan lagi ada sangkaan orang bisa jadi pahlawan lewat jalur cepat atau jalur lambat seperti di masa lalu. Simak misalnya penetapan Jenderal Basuki Rakhmad. Tokoh yang berjasa dalam mendapatkan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966 itu langsung diangkat menjadi pahlawan nasional sehari setelah meninggal, 8 Januari 1969.


Sebaliknya ada yang perlu waktu lama. Bung Karno (wafat 20 Juni 1970), baru ditetapkan sebagai pahlawan pada 1986. Juga Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo dalam perang 10 November 1945 di Surabaya menjadi tonggak kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi gara-gara berani mengkritik Bung Karno dan Pak Harto, baru pada 2009, Presiden SBY memberi gelar pahlawan nasional pada Bung Tomo.


Heroik


Penulis yakin pahlawan sejati seperti Gus Dur tak haus gelar pahlawan nasional. Penulis justru takut terkait usulan pahlawan ini, dari alam kubur, Gus Dur justru nyeletuk “Gitu aja, kok repot?”


Yang mendesak, negeri ini sebenarnya lebih butuh jiwa kepahlawanan. Apalagi di sekitar kita banyak masalah seperti kemiskinan, tak ada akses pendidikan bagi wong cilik, beragam penyakit seperti HIV-AIDS dan flu burung-flu babi, kerusakan lingkungan, narkoba, korupsi, dan sebagainya.


Dalam kamus bahasa Indonesia (Balai Pusaka, 2005), pahlawan diberi makna sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan sejati jelas tak berpretensi demi gelar pahlawan atau sebuah kavling di Taman Makam Pahlawan. Gus Dur sudah membuktikannya.


Kita tentu senang jika Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional. Syukur-syukur dalam waktu tak lama dari hari mangkatnya. Namun bisa jadi Gus Dur lebih suka bila siapapun yang mengklaim sebagai pengagumnya mau bertindak heroik dengan melanjutkan karya dan pemikirannya di bidang kemanusiaan, keagamaan, pluralitas dan demokrasi. Karena ke depan tantangan memperjuangkan nilai kemanusiaan, pluralitas dan demokrasi jelas akan lebih berat tanpa sosok Gus Dur. (Sumber: Surya, 20 Oktober 2010)


Tentang penulis:


Sumiati Anastasia, Alumnus University of Birmingham/Tinggal di Balikpapan



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.325.326 hits
Maret 2020
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031