Posts Tagged 'Sumaryoto Padmodiningrat'

Bumerang Dana Desa

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

“Kita menyambut baik langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang melibatkan KPK untuk mencegah penyimpangan dana desa.”

ADA dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi: niat dan kesempatan. Ada niat tetapi tak ada kesempatan, tidak jadi korupsi.

Ada kesempatan tetapi tidak ada niat, juga tidak akan terjadi korupsi. Adanya niat dan kesempatan itulah yang menyebabkan banyak kepala desa (kades), misalnya, melakukan korupsi dana desa.

Seperti disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, setelah KPK menerima kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk koordinasi pencegahan penyimpangan dana desa, Rabu (1/2), ada indikasi penyimpangan dana desa yang disebabkan oleh sistemnya.

Bolong-bolong sistem dalam pengelolaan dana desa itulah yang menjadi kesempatan penyimpangan dana desa. Sepanjang 2016, KPK menerima 362 laporan masyarakat terkait dengan dana desa.

Dari 362 laporan itu, 141 laporan direkomendasikan ditelaah, dan dari keseluruhan yang telah ditelaah, ada 87 laporan yang dikaji lebih dalam.

Sebanyak 87 laporan inilah yang akan diusut KPK. Pasal 11 Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang;

a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penagak hukum atau penyelenggara negara;

b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau;

c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Apakah kades termasuk penyelenggara negara?

Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kades tidak termasuk pejabat negara. Adapun Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan, ”Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Apakah kades termasuk ke dalam Pasal 1 angka 1 UU No 28/1999 tersebut? Masih debatable.

Katakanlah tidak termasuk penyelenggara negara, dan nilai korupsinya pun tak sampai Rp1 miliar, namun bila kasusnya menarik perhatian yang meresahkan masyarakat, kades tetap bisa dijerat oleh KPK, bahkan meskipun terjadi di sebuah desa terpencil nun jauh dari Jakarta. Bagaimana dengan niat?

Niat ini relatif, karena adanya di dalam hati. Namun, bila melihat besarnya dana desa, bisa jadi seseorang yang semula tidak berniat korupsi kemudian timbul niat.

Tiap Tahun Naik

Setiap tahun Presiden Joko Widodo dan DPR RI menaikkan anggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2015, dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 46,96 triliun, tahun 2017 ini naik menjadi Rp 60 triliun, dan tahun depan akan naik lagi menjadi Rp 120 triliun.

Saat ini, dana desa yang diterima rata-rata mencapai Rp 800 juta per desa, dan akan ditingkatkan hingga mencapai Rp1 miliar per desa.

Ini belum ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah per desa. Bayangkan, sebuah desa yang biasanya berkutat dengan anggaran puluhan atau ratusan juta rupiah, kini harus mengurus anggaran miliaran rupiah.

Ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kades atau pejabat desa lainnya, sehingga kemudian timbul niat untuk korupsi.

Apalagi, dana yang harus dikeluarkan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini, terutama untuk ”serangan fajar”, ralatif tinggi, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah.

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, misalnya, seorang calon kades bisa menghabiskan uang hingga Rp 3 miliar. Bila dilihat dari gaji atau ìbengkokî dan fasilitas lainnya yang diterima kades, secara logika, tak mungkin dana sebesar itu bisa kembali atau break effent point (BEP) dalam 6 tahun masa jabatan kades. Satu-satunya jalan agar kembali modal adalah korupsi.

Maka tak heran bila saat ini banyak kades yang terlibat korupsi dana desa. Niat dan kesempatan kian sempurna bila berpadu dengan ketidakmampuan kepala desa dalam mengelola anggaran, dan kekuasaan yang dimiliki kepala desa yang hanya dikontrol oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang biasanya anggota dan pimpinannya adalah orang-orang dekat kades.

Kesalahan administrasi saja bisa mengantarkan kades ke penjara. Di sisi lain, kekuasaan yang dimiliki kades, sebagaimana dalil Lord Acton (1834-1902) ìPower tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutelyî (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak cenderung korup mutlak pula), juga bisa mengantarkan kades ke penjara.

Membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah salah satu poin Nawa Cita Presiden Jokowi.

Ini selaras dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa yang sebelumnya tidak punya banyak dana, sekarang berlimpah dana. Akankah melimpahnya dana desa tersebut menjadi bumerang yang mencelakakan kades dan rakyatnya?

Bisa jadi, terutama bila kades kurang berhati-hati. Sebab itu, kita menyambut baik langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang melibatkan KPK untuk mencegah penyimpangan dana desa. KPK juga sudah mengimbau agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dana desa.

Pendampingan harus dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, termasuk dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Di sisi lain, kita berharap para kades membekali diri dengan kemampuan manajemen dan administrasi keuangan. Melawan korupsi tidak hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan pencegahan. Bahkan mencegah lebih baik daripada mengobati. (Sumber: Suara Merdeka, 08 Februari 2017)

Tentang penulis:

Drs H Sumaryoto Padmodiningrat, mantan anggota DPR RI

Iklan

Politikus dan Pungutan Liar Anggaran

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

“Bukan rahasia lagi bahwa untuk maju sebagai kepala daerah atau legislator, para calon dikenai mahar, baik secara diam-diam maupun terang-terangan”

BERMULA dari operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kemenhub pada 11 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober menerbitkan Keppres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Operasi itu dipicu banyaknya keluhan tentang pungli yang datang dari masyarakat dan investor.

Bila tidak segera ditindak, masyarakat akan terus resah, dan investor pun enggan berbisnis di Indonesia. Mendasarkan hasil survei di beberapa negara, Jokowi menyebut kemudahan berusaha di Indonesia berada di posisi 109, Singapura 1, Malaysia 18, dan Thailand di posisi 49. Kondisi itu membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara anggota ASEAN sekalipun. Itu di dunia bisnis.

Di tengah masyarakat, praktik pungli pun tak sedikit menimbulkan kerugian materi. Dari penangkapan tiga PNS di Dishub Sumut yang memungli di jembatan timbang Sibolangit misalnya, terungkap dalam sehari mereka bisa mendapat uang hingga Rp15 juta.

Satgas Saber Pungli, sebagai bagian dari paket pertama kebijakan hukum Jokowi, dipimpin Menko Polhukham Wiranto sebagai penanggung jawab, dan Komjen Pol Dwi Priyatno sebagai ketua pelaksana.

Satgas tersebut mempunyai empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, serta penindakan, dan yustisi. Satgas juga memungkinkan melaksanakan tangkap tangan (OTT) dan fokus menangani kasus pungli di lembaga atau kementerian.

Menurut Wiranto, Satgas juga akan membersihkan pungli oleh calo, preman, dan kader ormas. Seskab Pramono Anung menambahkan, Satgas itu juga akan memberantas pungli yang bersifat politik.

Pungli politik, menurut Wiranto, adalah pungutan tak resmi berkait penyusunan anggaran. Sebagai contoh, sewaktu kepala daerah mengajukan anggaran ke DPRD, ada wakil rakyat meminta jatah untuk meloloskan pengajuan anggaran tersebut.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pungli bisa dikategorikan korupsi sehingga pihaknya dan Polri bisa menangani.

Namun Keppres Nomor 87 Tahun 2016 tidak menyinggung jenis-jenis pungli, atau dengan kata lain tak ada pengkhususan pungli biasa ataupun pungli politik.

Langkah membentuk Satgas Saber Pungli patut diapresiasi. Dengan serius memberantas pungli, Jokowi ingin mengubah budaya.

Bahkan bila pemberantasan pungli berhasil, sesungguhnya Jokowi telah merevolusi mental, sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan.

Masyarakat hanya berharap pemberantasan pungli tak hanya berhenti pada tekad dan wacana, atau hangat-hangat tahi ayam. Upaya itu harus benar-benar terwujud dengan bukti banyak pelaku pungli yang ditangkap dan diproses hukum.

Mahar

Lalu, bagaimana dengan pungli yang dilakukan politikus, semisal pengurus atau kader parpol? Bukan rahasia lagi bahwa untuk maju sebagai kepala daerah atau legislator (DPR/ DPRD), para calon dikenai mahar, baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Ketika pemerintah sudah memulai gebrakan melalui OTT, polisi pun demikian dengan menangkap ratusan personel yang terlibat pungli, bagaimana dengan parpol? Apakah pengurus partai juga siap membersihkan lembaganya dari pelaku pungli? Apakah politikus pelaku pungli bisa dijerat dengan undang-undang antikorupsi sebagaimana dimaksud Jaksa Agung? Rasanya bisa. Apalagi bila dia pejabat negara.

Mayoritas pengurus parpol, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota adalah pejabat negara. Apakah ia menteri, anggota DPR/DPRD, atau kepala daerah. Apakah pemberi pungli juga bisa dijerat dengan UU antikorupsi? Rasanya bisa.

Sebanyak 96% caleg dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, apakah itu DPR atau DPRD adalah wakil rakyat petahana. Begitu pun lebih dari 80% calon kepala daerah adalah gubernur/bupati/wali kota petahana.

Publik menyambut baik pernyataan Pramono Anung bahwa Satgas Saber Pungli akan menindak pungli di dunia politik.

Akan lebih baik bila Satgas menindak pungli yang melibatkan tokoh politik. Penulis yakin bila menggunakan mekanisme pembuktian terbalik, akan terungkap banyak politikus terlibat pungli. (Sumber: Suara Merdeka, 31 Oktober 2016)

Tentang penulis:

Drs KP H Sumaryoto Padmodiningrat, mantan anggota DPR

Urgensi Pendidikan Karakter

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

BERGANTI pejabat, berganti pula kebijakan. Itulah yang lazim terjadi di Indonesia. Makanya, begitu diangkat Presiden Joko Widodo jadi mendikbud menggantikan Anies Baswedan dalam perombakan kabinet pada 27 Juli 2016, Prof Muhadjir Effendy melontarkan wacana sekolah sehari penuh (full day school). Tujuannya, selain mencegah penyimpangan para pelajar seusai pulang sekolah, juga untuk mendukung program Nawacita dalam bidang pendidikan.

Cita kedelapan dari sembilan cita atau Nawacita Jokowi menyebutkan, ”Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.”

Gagasan Menteri Muhadjir yang katanya didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menuai polemik. Bahkan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng menolak gagasan itu yang dinilai membahayakan dunia pendidikan.

Pasalnya, secara psikologis dan sosial, program itu banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Terlepas apakah sistem sekolah sehari penuh jadi diterapkan atau tidak, muatan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan sangatlah penting.

Sedemikian pentingnya, sampai-sampai Jokowi membentuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang tidak ada pada kabinet sebelumnya. Sayang, kinerja Kemenko PMK hingga kini belum memuaskan, antara lain tercermin dari banyaknya suara publik yang mengkritik, termasuk mengenai situs yang dinilai meniru situs Presiden Barack Obama.

Selain itu, penyerapan anggaran relatif rendah sehingga DPR memotong anggaran pada APBN Perubahan 2016 Rp 95,3 miliar atau 19,6% sehingga menciut jadi Rp 392 miliar. Sebagai koordinator, tugas Menko PMK Puan Maharani tidaklah terlalu berat karena cukup mengkoordinasikan kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Secara teknis, revolusi mental dan pembangunan karakter dapat diurus oleh kementerian-kementerian teknis.

Khusus untuk Kemdikbud, muatan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan perlu ditingkatkan. Termasuk kemungkinan kembali menghidupkan mapel Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Rasanya Menko PMK juga perlu ”menyentuh” pondok pesantren, dan yayasan pendidikan non- Islam, dengan mengucurkan anggaran untuk mereka di satu sisi dan di sisi lain memasukkan muatan pendidikan karakter dalam kurikulum. Adanya beberapa lulusan pesantren yang menjadi pelaku teror kemungkinan tidak terlepas dari keminiman ”sentuhan” pemerintah terkait dengan pembangunan karakter bangsa.

Didahulukan

Pembangunan jiwa atau karakter, yang pada era Jokowi disebut revolusi mental, tidaklah kalah penting dibanding pembangunan fisik. Bahkan bila mengacu amanat pada lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”, pembangunan karakter semestinya didahulukan. ”Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.”

Akibat pengarusutamaan pembangunan fisik, karakter bangsa tidak terbangun dengan baik sehingga terjadi dekadensi moral. Hal itu antara lain tercermin dari banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan narkotika. Kemendagri mencatat sejak 2004 hingga sekarang sedikitnya 343 kepala daerah terlibat korupsi, 19 di antaranya gubernur.

Sekitar 75 anggota/mantan anggota DPR, dan sekitar 3.600 anggota/mantan anggota DPRD provinsi/ kabupaten/ kota juga terlibat korupsi. Sementara jumlah pengguna narkotika berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar lima juta orang. Tidak kalah parah, sekadar menghafal sila-sila dalam Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, banyak di antara kita tidak bisa, termasuk penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan figur publik.

Itu semua terjadi karena kita menyepelekan pembangunan karakter. Kembali ke wacana sekolah sehari penuh, apakah jadi diterapkan sebagai kebijakan atau tidak, yang pasti muatan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan harus terus ditingkatkan. (Sumber: Suara Merdeka, 15 September 2016)

Tentang penulis:

Drs KP H Sumaryoto Padmodiningrat, mantan anggota DPR

 

Setelah Novanto Lengser

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

JURUS dewa mabuk yang dilancarkan Setya Novanto ternyata tak mampu menepis kemunculan kebenaran. Ketua DPR itu akhirnya lengser dari kursi empuknya. Sesaat menjelang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan final, pada Rabu (16/12/2015) petang, politikus Golkar itu menyatakan mundur. Akibatnya, meski terbukti melanggar Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, secara formal Setnov, panggilan populernya di Senayan, tak mendapat sanksi apa pun mengingat Ketua MKD Surahman Hidayat langsung menutup kasus itu.

Padahal, sesuai Peraturan DPR Nomor 2/2015 tentang Tata Beracara MKD, kasus yang disidangkan dapat dihentikan apabila teradu meninggal dunia, mundur dari DPR, dan/atau ditarik keanggotaannya dari DPR oleh partainya. Novanto tidak memenuhi satu pun dari tiga kriteria itu mengingat karena hanya mundur dari jabatan ketua DPR, bukan dari anggota DPR. ’’Keanehan’’ kedua, pengunduran diri Novanto ditulis di atas kertas berkop logo DPR yang posisinya di tengah atas, sama dengan kop katabelece yang diduga dikirim Novanto kepada Pertamina. Katabelece tersebut dinyatakan palsu oleh Kabag TU Pimpinan DPR, karena menurutnya kop yang sah adalah yang posisi logo DPR-nya ada di kiri atas.

Bila demikian, palsukah surat pengndururan diri Novanto? Berakhir di MKD, tak demikian di Kejaksaan Agung. Pasalnya, begitu kasus ini diadukan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD pada 16 November 2015, ibarat pedang, kasus ini langsung bermata dua: etik dan hukum. Etik ditangani MKD, sedangkan hukum ditangani Kejagung. Kejagung membidik dia dengan tuduhan permufakatan jahat seperti diatur Pasal 15 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, terkait pertemuan Novanto, ditemani pengusaha Riza Chalid, dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada 8 Juni 2015.

Dalam pertemuan itu, Setnov diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Meski MKD telah memutuskan kasus yang lebih dikenal dengan sebutan ìpapa minta sahamî , Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan tetap melanjutkan kasus ini. Bukan tipikal Novanto untuk mundur. Lihat saja dari sejumlah kasus hukum yang pernah dituduhkan kepadanya, dia selalu lolos dari lubang jarum.

Mengapa kali ini ia mundur? Mungkin ini bagian dari strateginya, seperti strategi yang dilancarkan anggota MKD dari Golkar, PPPdan Gerindra yang menjatuhkan sanksi berat atas Novanto. Padahal dalam sidang-sidang sebelumnya, mereka all out membela Setya Novanto. Dengan sanksi berat, mereka berharap MKD membentuk tim panel, dan di sidang panel inilah Novanto bisa kembali melancarkan jurus-jurus dewa mabuknya.

Jadi, sanksi berat akan menjadi emergency stair penyelamatan Novanto. Jurus Berikutnya Mungkin terinspirasi ahli strategi perang asal Tiongkok, Sun Tzu (544-496 SM) bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang, ibarat banteng ketaton, Setya Novanto pun melancarkan jurus dewa mabuk ke segala penjuru, baik jurus politik maupun hukum. Lewat jurus politik, dia bermanuver di sidang MKD. Mulai dari minta sidang tertutup, mempersoalkan legal standing Sudirman dan legalitas rekaman Maroef, hingga melalui kubunya mengganti beberapa anggota MKD, termasuk menonaktifkan Akbar ßFaizal (NasDem) melalui tangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di menit-menit terakhir pengambilan keputusan. Faizal pun melaporkan Fahri ke MKD. Jurus hukum dilancarkan Setnov dengan melaporkan Jaksa Agung Prasetyo, Sudirman dan Pemred Metro TV Putra Nababan ke Bareskrim Polri.

Hanya itukah? Mungkin tidak. Bisa jadi Setya Novanto bakal melancarkan jurus berikutnya, misal membentuk Pansus Freeport atau mempersoalkan surat izin operasional Freeport yang dikeluarkan Sudirman. Jadi, setelah dia lengser bukan berarti masalah selesai. Selain proses hukum menanti dia, pertarungan poltik di Senayan pun tak akan kalah seru dibanding sebelumnya. Akan terjadi perebutan kursi ketua DPR. Di ranah hukum juga mungkin tak kalah seru, selain dugaan permufakatan jahat, bisa jadi Setya Novanto dibidik dengan kasus katabelece. (Sumber: Suara Merdeka, 18 Desember 2015)

Tentang penulis:
Drs KP Sumaryoto Padmodiningrat, anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014.

Konspirasi Kasus Setya Novanto

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

MENARIK untuk memunculkan teori konspirasi di balik pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, seperti dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), Senin (16/11).

Nama Jokowi-JK diduga ‘’dijual’’ Setnov, panggilan Setya Novanto, ke PT Freeport Indonesia untuk meminta saham ‘’bodong’’ yang katanya buat Jokowi 11% dan JK 9% dari total 20%.

Setnov juga diduga meminta jatah saham bodong 49% proyek PLTA Urumuka, Papua, dan meminta Freeport menjadi investor sekaligus pembeli (off taker) energi listrik proyek tersebut. Mengapa teori konspirasi perlu dimunculkan? Pasalnya, masingmasing pihak membantah dan sekaligus menuduh.

Setnov, yang juga wakil ketua umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, dalam pertemuan dengan JK sesaat setelah dilaporkan ke MKD, membantah mencatut nama Jokowi-JK. Kolega Setnov, yakni dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, bahkan tidak hanya membantah, melainkan pasang badan sekaligus menyerang balik Sudirman.

Menurut keduanya, Sudirman bisa dilaporkan balik ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Transkrip rekaman yang diserahkan Sudirman ke MKD, dinilai Fadli sebagai bukti yang bisa rekayasa. Ancaman bagi pelaku pencemaran nama baik adalah sembilan bulan penjara, seperti diatur Pasal 310 KUHP.

Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra mengaku akan ikut mempelajari materi hingga bukti-bukti yang dilaporkan Sudirman ke MKD. Jika tuduhan Sudirman tak terbukti, Fadli pun mendorong Setnov melaporkan balik Sudirman ke polisi.

Fahri, politikus PKS, pun memunculkan teori konspirasi baru dengan menuding balik Sudirman yang katanya menginginkan perpanjangan kontrak Freeport dilakukan segera, meski kontraknya baru habis pada 2021.

Sudirman, kata Fahri, merasa diserang karena ingin mempercepat perpanjangan kontrak Freeport namun ada yang meminta diperlambat. Ada kecurigaan serangan Sudirman ke Setnov demi ‘’melumpuhkan’’DPR yang lebih dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP), penentang Jokowi-JK.

Bantahan yang menguntungkan kubu Setnov juga datang dari juru bicara Freeport, Riza Pratama. Ia membantah ada lobi tak resmi terkait perpanjangan kontrak di Indonesia, termasuk soal adanya anggota DPR mencatut nama Jokowi-JK dalam lobi itu.

Namun ketika disebut laporan Sudirman berasal dari dokumen tertulis yang disampaikan petinggi Freeport, Riza berdalih mungkin saja, dan ia mengaku tak tahu-menahu. Dalam konteks ini, bisa saja Freeport terlibat konspirasi dengan dua kubu sekaligus; dengan kubu pemerintah diwakili petinggi Freeport, dan dengan kubu DPR diwakili juru bicaranya.

Bila terjadi konspirasi di DPR, di mana para pimpinan DPR saling melindungi satu sama lain, dan di sisi lain bersama- sama mengunci pihak lawan, maka hasil penyelidikan MKD sudah bisa diduga; Setnov tak melanggar Kode Etik DPR atau melakukan perbuatan tak terpuji sebagaimana dituduhkan Sudirman.

Lihat saja hasil penyelidikan MKD terhadap pertemuan Setnov dan Fadli Zon dengan kandidat capres AS Donald Trump yang ternyata keduanya hanya ditegur. Kali ini MKD pun ditengarai akan ‘’masuk angin’’.
Sebab itu, bila bukti yang dimiliki Menteri ESDM kuat maka biarkan saja Setnov melaporkan balik ke polisi. Bahkan Sudirman mestinya senang karena kasus ini dibawa ke arena hukum, bukan arena politik yang kemungkinan besar dimenangi para politikus itu.

Perburuk Citra
Terlepas dari apakah nanti pertarungan Sudirman-Setnov bergeser ke arena hukum atau tidak, dan siapa pemenangnya, yang jelas isu pencatutan nama Jokowi-JK yang diduga melibatkan Setnov memperburuk citra DPR.

Kendati posisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kini berganti nama menjadi P4 (Parpol-Parpol Pendukung Pemerintah), di parlemen bakal menguat, dan sebaliknya posisi KMPmelemah, dengan adanya kasus Setnov secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR akan menurun.

Padahal tanpa kasus ini pun kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR cukup rendah, yakni berkisar 23%-29%. Artinya, sekitar 60% publik tidak percaya. Begitu pun tingkat kepuasan publik terhadap parpol dan DPR. Hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada 18 Mei 2015, persentase kepuasan publik terhadap DPR hanya 23,8% dan kepada parpol 24%.

Kita justru khawatir pada Pemilu 2019 akan lebih banyak golput (golongan putih) ketimbang pemilupemilu sebelumnya. Apalagi bila keputusan MKD nanti kembali mengecewakan publik. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Nopember 2015).

Tentang penulis:
KP Sumaryoto Padmodiningrat, anggota DPR periode 1999- 2004, 2004-2009 dan 2009-2014

Kemunculan Para Satria

Oleh : Sumaryoto Padmodiningrat

Dalam politik, batas antara cerdik dan licik begitu tipis. Begitu pula dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bermain di dua kaki: satu kaki berpijak di pemerintahan yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kaki lain bertahan di Koalisi Merah Putih (KMP) yang kerap berseberangan dengan pemerintah.

Bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Rabu (2/9/15), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, bila selama ini PAN hanya mendukung pemerintah, kini bergabung dengan pemerintah.

Namun seperti ungkapan diculke sirahe digondheli buntute, ia juga mengatakan hal itu tak berarti bergabung dengan KIH mengingat PAN tetap di KMP.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais pun setali tiga uang. Merestui PAN bergabung dengan pemerintah, tapi ia juga menunggu perkembangan. Ini langkah awal untuk jangka panjang. Amien berharap koalisi itu membesar, dan andai tidak maka PAN akan kembali menarik diri.

Terdapat beberapa hal yang bisa kita tangkap dari pernyataan Amien? Pertama, dalam jangka pendek PAN berharap dapat kursi di kabinet. Hal ini juga sudah diyakinkan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah bahwa Jokowi memahami politik take and give.

Maka reshuffle jilid II pun sudah di depan mata, dan di parlemen terjadi kocok ulang pimpinan DPR melalui revisi UU MD3 agar proporsi kepemimpinan dan alat kelengkapan dewan bersifat proporsional sesuai perolehan suara pada Pemilu 2014. Bila PAN tidak diakomodasi, baik di kabinet maupun parlemen, niscaya akan lari.

Kedua, dalam jangka panjang terjadi koalisi lebih besar, yakni bergabungnya parpol-parpol KMPke KIH untuk mengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2019. Bila Jokowi tak jatuh di tengah jalan dan elektabilitasnya cukup lalu kembali maju, PAN berharap bisa menyorongkan Zulkifli sebagai cawapres pendampingnya.

Di pihak lain, Jokowi terlihat menggadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilpres 2019. Ahok pun sebelumnya bisa masuk PDIP. Bila demikian maka Ahok akan menjadi satriya tan kinira (satria yang tak diperkirakan sebelumnya tapi kemudian muncul).

Namun di internal PDIP ada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang konon sudah digadang-gadang ibunya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebagai cawapres Jokowi tahun 2019. Mega tentu mengajukan jago kekudangan-nya yang jauh-jauh hari dipersiapkan bila tahun 2019 PDIP kembali mencapreskan Jokowi, dan Puan harus jadi cawapresnya. Bila ini terjadi maka Puan menjadi satriya kekudangan (satria yang sudah dipersiapkan atau diproyeksikan).

Rakyat ”Menghukum”

Itulah mengapa PAN tetap bertahan di KMP meskipun menyatakan bergabung dengan pemerintah. Bila Prabowo Subianto kembali maju sebagai capres pada 2019, PAN juga menyorongkan Zulkifli sebagai cawapres, sebagaimana 2014 ketika PAN menyorongkan Hatta Rajasa, ketua umum saat itu. Kali ini PAN akan lebih all out, tak mau mengulangi kegagalannya bersama Prabowo.

Bila ini terjadi, Zulkifli pun menjadi satriya jumedhul (satria yang muncul tiba-tiba) baik untuk Jokowi maupun Prabowo. Dalam konteks ini, politik dua kaki yang dilakukan PAN adalah gambling (perjudian) tingkat tinggi.

Andai PAN tidak mendapat kursi di kabinet maka ia akan dicibir oleh KMP. Di parlemen pun, PAN akan jadi bulanbulanan KMP. Bahkan kursi Ketua MPR yang kini diduduki Zulkifli bisa digoyang. PAN juga akan ditinggalkan konstituennya.

Bukankah KMP sudah mengingatkan bahwa rakyatlah yang akan ìmenghukumî PAN? Begitu pun bila 2019 Zulkifli tidak digandeng oleh Jokowi, untuk menjadi cawapres bagi Prabowo pun sangat sulit karena Prabowo bisa saja menganggap PAN tidak loyal, bahkan menjadi petualang. Dalam konteks ini, strategi PAN bisa dibilang licik.

Sebaliknya, bila dalam waktu dekat Jokowi me-reshuffle kabinet dan memberi kursi PAN, partai ini bisa mengumpulkan sumber daya untuk modal Pemilu 2019. Bahkan bila bisa loncat ke atas dari lima besar, posisi yang selalu diduduki PAN empat kali pemilu berturut-turut, Zulkifli bisa dilirik Jokowi ataupun Prabowo menjadi cawapres.

Kombinasi Jawa-Lampung (Jokowi- Zulkifli atau Prabowo-Zulkifli) bisa menjadi duet maut seperti Jawa-Makassar (Jokowi-Jusuf Kalla). Strategi PAN pun akan dibilang cerdik. Bila capres 2019 sudah bisa diprediksi, yakni Jokowi dan Prabowo, lalu siapakah cawapresnya: satriya tan kinira, satriya kekudangan, atau satriya jumedhul? Andai satriya jumedhul, ia akan berpasangan dengan Jokowi ataukah Prabowo? (Sumber : Suara Merdeka, Senin 14 September 2015)

Tentang penulis :
Drs KP H Sumaryoto Padmodiningrat, mantan anggota DPR

Menjawab Panggilan Wonogiri

Oleh Sumaryoto Padmodiningrat

Ibarat lidi, bila berserakan tanpa suh (tali pengikat), tentu tak seberapa kekuatannya. Tapi bila diikat jadi sapu, ia akan berdaya guna. Itulah Ikatan Paguyuban Keluarga Asal Wonogiri Seluruh Indonesia (IPKWSI), induk dari paguyuban orang-orang Wonogiri, yang bertebaran di seluruh Indonesia.
Pada Kamis (14/5) lalu, organisasi yang berdiri sejak 1987 ini menggelar Musyawarah Nasional Anggota (Musta) 2015 di Jakarta untuk memilih pengurus baru. Terpilihlah Drs H Sutarwo sebagai ketua umum periode 2015-2020 menggantikan Prof Dr HC Suprapto MM MBA. Pengurus baru itu akan dilantik pada 23 Mei 2015 dalam sebuah pergelaran wayang kulit dengan dalang Ki Warseno Slenk dengan lakon ”Semar Maneges” di Jakarta. Diagendakan acara itu dihadiri Bupati Wonogiri Ir H Danar Rahmanto dan Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.

Sejumlah program pun dicanangkan, yang merupakan kelanjutan dari program pengurus sebelumnya, di antaranya ”Eling Sedulur” yang perwujudannya antara lain berupa SLJ, yakni sanja (berkunjung/silaturahmi), layat (melayat bila ada warga yang meninggal dunia), dan jagong (kondangan bila ada warga yang menggelar resepsi hajatan.

SLJ ini penting sebagai sarana berbagi rasa dengan sesama warga Wonogiri, baik saat suka maupun duka. Dalam waktu tak terlalu lama, IPKWSI akan membeli ambulans untuk membantu warga Wonogiri di perantauan yang mendapatkan musibah, seperti sakit atau meninggal dunia. Lalu, bantuan air bersih kepada warga Wonogiri bila terjadi kekeringan.

Hampir setiap tahun wilayah Wonogiri yang terdiri atas 25 kecamatan dan dikelilingi gunung kapur atau karst ini mengalami kekeringan, terutama kecamatan di wilayah selatan seperti Paranggupito, Giritontro, Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, Baturetno, Batuwarno, Manyaran dan Nguntoronadi. Dalam konteks ini, kita menyambut baik langkah UNS Surakarta yang menggandeng ilmuwan dari Karisruhe University of Germany, Jerman, untuk menemukan sumber mata air bawah tanah di Wonogiri.

Yang mengejutkan, hasil penelitian yang dirilis akhir Desember 2014 menunjukkan di wilayah gunung kapur (karst), terutama di Pacitan, Jawa Timur, sekitar 350 meter di bawah bebatuan karst ada sungai yang mengalir deras. Untuk wilayah Wonogiri juga ada, namun kedalamannya belum jelas.

Perguruan Tinggi

Yang tak kalah fenomenal adalah program IPKWSI untuk mendirikan perguruan tinggi atau universitas. Dibanding kabupaten/kota tetangga, Wonogiri memang relatif tertinggal di bidang pembangunan lembaga pendidikan, sebut saja Surakarta yang sudah memiliki beberapa universitas, lalu Sukoharjo, dan juga Boyolali.

Penulis berobsesi, bila di Jatinangor, Sumedang, Jabar, ada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang menyiapkan tenaga birokrasi di pemerintahan atau eksekutif, maka di Wonogiri seyogianya ada sekolah tinggi khusus calon pemimpin, untuk menyiapkan kader andal yang akan berkiprah di lembaga legislatif, dan di lembaga eksekutif.

Kini, banyak orang asal Wonogiri yang sukses di perantauan, baik sebagai pengusaha maupun pejabat. Namun, apa hebatnya sukses di perantauan bila tidak bisa berbagi dengan masyarakat daerah asal. Apalagi bila kita menyadari bahwa angka kemiskinan di Wonogiri masih relatif tinggi.

Sebab itu, IKPWSI merasa terpanggil untuk membantu pemda membangun Wonogiri agar lebih baik. Tahun 2015 ini, pusat menganggarkan dana Rp 34 miliar untuk pembangunan desa di Wonogiri, sebagai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana tersebut dibagi untuk 294 desa di 25 kecamatan dengan nilai bervariasi.
Ada desa yang menerima Rp200 juta, ada juga yang menerima kurang dari Rp100 juta. Desa yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi akan menerima dana lebih besar dibanding desa lainnya. Sebaliknya, desa yang tingkat kemiskinannya rendah menerima dana lebih kecil. Masyarakat Wonogiri tentu perlu mengawal dana desa ini supaya tepat guna dan berhasil guna. (Sumber : Suara Merdeka 18 Mei 2015)

Tentang penulis :
Drs KP H Sumaryoto Padmodiningrat, Ketua Umum IPAW, Ketua Dewan Pembina IPKWSI



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.100.804 hits
Mei 2019
S S R K J S M
« Nov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan