Posts Tagged 'Siti Kotijah'

Perma 13 Tahun 2016, Harapan Buat Keadilan Lingkungan Akibat Pertambangan Batubara

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oleh Siti Kotijah

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama NKRI bagian timur yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam melimpah. terutama batubara. Kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap perkembangan perekonomian nasional diperhitungkan hingga saat ini. Pengelolaan pertambangan batubara menjadi fokus utama dalam menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan isu strategis internasional dalam menghadapi global warming. Di sisi lain banyak aspek negative dari lingkungan akibat pertambangan batubara yang membawa bencana, derita, arimata, dan korban dilubang bekas tambang.

Pertambangan batubara menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa lepaskan dari bumi etam, aspek positip dan negative menjadi hal yang saling berkejaran untuk mencapai kesejahteraan dan penderitaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Sistem penambangan yang di terapkan di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya menggunakan sistem Tambang Terbuka (Surpace Mining) dengan metode gali tutup (Backfilling), kecuali Perusahaan PT. Gerbang Daya Mandiri yang berencana menggunakan sistem Tambang Bawah Tanah (Underground).

Sistem tambang terbuka, memberi dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar selama ini, sehingga melampau batas daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kalimantan Timur, yang pada akhirnya ada gerakan samarinda mengugat yang pertama adanya gugatan warga Negara atas nama kerusakan lingkungan.

Korelasi Perma 13 Tahun 2016 dengan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara

Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, menjadi dasar dalam penegakan hukum dalam mengenakan tindak pidana pada pelaku badan hukum yang disebabkan kerusakan akibat pertambangan batubara. Pasal 163 UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sudah diatur sanksi yang dilakukan suatu badan hukum. Namun tata cara belum ada sampai sekarang. Perma menjadi penegaskan dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan badan hukum sebagai pelaku, maka pertanggungjawab pidana dapat dilihat langsung pada akta korporasi yang sudah didaftarkan, misalnya direktur utama atau dewan direksi dari pemegang IUP Batubara tersebut.

Perma ini mengatur sanksi pidana berupa denda, seperti dijelaskan Pasal 163, apabila pelakunya badan hukum, pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurusnya, berupa denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan maksimun pidana denda yang dijatuhkan. Lebih lanjut badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
b. Pencabutan status badan hukum

Perma ini menjadi titik terang untuk penegakan hukum pada aspek lingkungan akibat pertambangan batubara untuk menindak pelaku yang berbentuk badan hukum. Masalah lingkungan menjadi tanggungjawab pemegang IUP batubara untuk mengembalikan pada rona awal atau minimal sesuai dengan kaidah konservasi dan prinsip good mining.

Sudah saatnya badan hukum harus dapat diminta pertanggungjawab atas kerugian atas lingkungan yang rusak akibat pertambangan batubara. Pada hakekatnya supaya keadilan atas lingkungan dapat terwujud atas nama hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perma ini menjadi harapan baru dalam mewujudkan penegakan pidana bagi pelaku badan hukum, untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan lingkungan yang baik di wilayah pertambangan.

Tindak lanjut kasus-kasus lingkungan akibat pertambangan batubara

Perma memberi titik anjak untuk penegakan hukum pidana, bagi pelakunya badan hukum, dalam kontek ini pelaku yang dikenai sanksi badan hukum, yang hal ini pemegang IUP usaha pertambangan. Lebih lanjut akibat kerusakan lingkungan, tidak hanya dibebankan pada level penjaga, staff, masyarakat, namun apabila dugaan pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP batubara, maka dengan dasarnya ini dapat dituntut dipengadilan. Ini memberi warning pada badan hukum dari pemegang IUP batubara untuk lebih berhati-hati untuk tetap menjaga aspek lingkungan dipertambangan batubara.

Banyak kasus lingkungan akibat pertambangan batubara di Kaltim yang belum maksimal pada tingkat pengadilan, saatnya penegak hukum mulai berani menegakkan aturan pada aspek subyek hukum yang pelakunya badan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Untuk itu penegak hukum, dapat menjadikan perma sebagai langka awal untuk memulai menangani kasus-kasus lingkungan yang belum terselesaikan.

Tentang penulis :
Siti Kotijah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mularman

Iklan

Langkah Maju Perma 13 Tahun 2013 Terhadap Pelaku Korporasi Lingkungan Hidup

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pendahuluan

Korporasi selama ini sangat mudah lolos dalam penegakan hukum pidana, khususnya masalah-masalah lingkungan hidup, kehutanan dan pertambangan. Pada sisi lain pengaturan tentang korporasi sudah diatur dalam Pasal 116-119 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 103-104 UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pasal 20 UU N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Dipengujung tahun 2016, MA memberi sesuatu yang ditunggu oleh penegak hukum, dengan dikeluarkan Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini, menjadi dasar bagi aparat penegak hukum, dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan pelakunya korporasi. Korporasi sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun tata cara belum ada sampai sekarang. Perma ini menegaskan dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku, maka pertanggungjawab pidana dapat dilihat langsung pada akta korporasi yang sudah didaftarkan, misalnya direktur utama atau dewan direksi.

Pada hakaketnya pertanggungjawaban pidana dalam pelakunya korporasi hanya dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, korporasi tidak dikenakan hukuman badan (penjara). Korporasi dikenakan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Apabila korporasi tidak sanggup membayar denda, maka penegak hukum dapat menyita asset korporasi itu sebagai ganti kerugian Negara yang ditimbulkan akibat tindak pidanannya untuk kemudian dilelang.

Perumusan tindak pidana lingkungan

Meskipun UU PPLH tidak ada penjelasan tentang pengertian delik lingkungan, tetapi berdasarkan, berdasarkan Pasal 10 UU ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam rangka perlindungan hukum, Yannacone menyatakan, “equity also furnishes us with the simplest method on environment proctection, saying to the courts of the land, ‘let no wrong be without a remedy.

Masalah perumusan delik lingkungan yang selama diperdebatkan dapat diselesaikan dengan memahami pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasuknnya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lai ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusai sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 angka 16 UU PPLH, perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampui kreteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Eksistensi peraturan perundang-undangan lingkungan memuat sanksi pidana tetapi tidak menjelaskan perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai tindak pidana (delik) lingkungan. Merumuskan delik lingkungan tidak mudah, seperti dijelaskan Mardjono Reksodiputra, bahwa perumusan yang dipaksa bersifat umum, kurang tegas, dan terinci akan mengandung bahaya, bahwa ketentuan pidana yang perumusanya umum itu akan dapat menghilangkan makna asas legalitas. Unsur-unsur delik lingkungan yaitu
a. Setiap orang;
b. Dengan sengaja atau karena kelaliannya;
c. Perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau
d. Perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup;
e. Diatur dalam undang-undang ini atau;
f. Diatur dalam undang-undang lain.
Mengenai unsur delik siapa orang dalam pasal UU PPLH dapat dimaknai adalah seorang, kelompok orang, atau badan hukum
Kontruksi hukum korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana lingkungan
Pada umumnya sanksi pidana dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Faktanya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dilakukan badan hukum misalnya pemegang IUP Pertambangan batubara, Tempat usaha atau industri. Perkembangan hukum pidana memungkinkan badan hukum dikenai sanksi pidana, sebagaiman dijelaskan Mardjono Reksodiputro” pidana berupa denda harus dapat dijatuhkan terhadap badan hukum, suatu perseroaan, suatu perserikatan orang yang lain atau suatu yayasan misalnya suatu perusahaan yang berbentuk korporasi, dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas kejadiannya pencemaran lingkungan tersebut. Sebagai perbandingan di Belanda, badan hukum dapat dipidana dilakukan dengan perubahan Pasal 50a (Pasal 59KUHP) menjadi Pasal 51 Wv.S baru (Stb. 1976 No.377). hal ini dituangkan pula dalam artikel 95 lid (1) Wet Luchtverontreininging.

Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi lingkungan hidup.

Perma ini terhadap tindak pidana yang melibatkan korporasi (badan hukum) sebagai pelaku. Pelaku dalam UU PPLH dapat sanksi pidana jatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional yakni badan hukum atau badan usaha. Terkait dengan itu pertanggungjawabanya tuntutan pidana dikenakan terhadap pimpinan badan hukum atau badan usaha, hal ini mengingat badan hukum atau badan usaha memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik.
Seperti dijelaskan perma tersebut, badan usaha atau badan hukum dikenai sanksi pidana berupa denda. Namun Pasal 199 UU PPLH, badan hukum atau badan usaha selain dapat dikenai pidana, juga dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. Perbaikan akibat tindak pidana;
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalikan tanpa hak; dan/atau
e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lambat 3 (tiga) tahun.

Kesimpulan.

Perma ini dapat menjadi pintu masuk terhadap penanganan kasus lingkungan hidup, illegal logging, pertambangan yang melibatkan korporasi. Ketegasan penegakan hukum untuk melaksanakan delik formil menjadi kunci keberhasilan membrantas masalah-masalah lingkungan hidup yang selama ini pelakunya hanya kelas pejaga, sopir, staff bukan direksi dari suatu pimpinan korporasi. Saatnya Indonesia berbenah atas lingkungan hidup, atas nama generasi yang akan datang, atas nama hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
Ditunggu penegak hukum

Tentang penulis :
Siti Kotijah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mularman

Mengkritisi Izin Pelabuhan Khusus Kutai Timur

Oleh Siti Khotijah

OLYMPUS DIGITAL CAMERALatar Belakang

Dari laporan akhir tahun 2010, PBB dibidang Program Lingkungan (UNEP) menyebutkan, saat ini sebaran hutan mangrove berada di 132 negara, yang meliputi areal seluas 150 ribu km2. Luas hutan mangrove tersebar ada di Indonesia 21% (2010:86). Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam bagian Selat Makasar yang merupakan kawasan dengan kekayaan terumbu karang dan ikannya termasuk salah satu yang terbaik di dunia, dan sudah menjadi bagian integral ekosistem Segitiga Karang Dunia (World Coral Triangle).

Keberadaan mangrove, sebagai sebagai kekayaan alam yang di aturdalamPasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dan UU No. 27 Tahun tentang Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil. Dalam filosofinya bahwa hutan mangrove sebagai bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yangdikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yangakan datang. Hal ini yang diabaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dengan menjamurnya izin pelsus.

Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai 152,5 kilometer, yang membentang dari kawasan Teluk Pandan hingga Tanjung Mangkaliat. Indahnya mangorve dipinggar pantai dan akar yang kokok menahan ombang pantai, akan hilang dan diganti beton-beton baja yang berdiri kokoh lebih dari 24 titik pelabuhan untuk kepentingan pengusaha tambang batubara, crude palm oil (CPO), semen, dan BBM yang dibangun pihak swasta, serta sisanya pelabuhan milik pemerintah.

Pemberian izin pelsus secara besar-besar saat ini berimplikasi pada pembukaan kawasan mangrove disepanjang pantai. Pemerintah lupa bahwa pembukaan besar-besar kawasan mangrove secara tidak langsungakan berakibat pada lingkungan sekitar pantai yang terdegradasi. Hilang penyangga pantai, dan tsunami, hilang ikan, rusaknya terumbu karang, hilang mata pencarian nelayan serta hilangnya keindahny kawasan bawah laut (terumbu karanng) yang sudah diakui dunia. Apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini dan menjadi polimek dimasyarakat, mengisyratkan keresahan akan kawasan sepanjang pantai yang akan beralih fungsi menjadi pelabuhan, pemerintah daerah seakan tidak peduli kerusakan ekologi yang ditimbulkan dan kepentingan generasi yang akan datang.

Logika berpikir pejabat yang berkuasa, bahwa pelsus dibutuhkan, dan hanya merusak sedikit kawasan penyangga terhadap pantai.Kawasan penyangga mangrove dari data awal 2013, banyaknya pelsus dapat dipetakan zonasi antara lain: untuk 2 kawasan industri, 1 pabrik semen, 4 pelabuhan pemerintah, 20 pelsus, dan 10 jalan hauling. Luas area pelabuhan umum dan pelsus di pesisir Kutim mencapai 3.666,2 hektar. Ini membuktikan terjadinya pengabaian tata kelola pemerintahan yang baik, melahirkan maladministrasi, terkait rusaknya ekosistem dan kesimbangan ekologi pada kawasan mangrove. Harus diketahui bahwa kedudukan pemerintah daerah, sebagai lembaga yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan hutan mangrove yang ada di daerahnya, ini sesuai perintah Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Kewenangan mengelola mangrove ada di pemerintah daerah, juga izin untuk pemanfaatan kawasan mangrove. Meskipun ada larangan mengkonversi/merusak ekosistem dan menebang mangrove, pada pasal penjelasan undang-undang tersebut, membolehkan penebangan asalkan dialokasikan dalam perencanaan wilayah/tata ruang. Pusat tidak bisa memaksa.

Permasalahan dilapangan, kabupaten Kutim belum memiliki peraturan di daerah tentang pengelolaan mangrove, khususnya di kawasan berstatus Area Pemanfaatan Lain (APL). Juga belum ada Perda RTRW, sehingga pemerintah pusat dengan mudahnya memberi izin pelsus.

Pemerintah daerah dengan kewenangan melekat dan dipunyai. Pemerintahkab,Kutim berdasar pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, dalam hal ini kewenangan pengendalian lingkungan hidup. Seharusnya pemerintahdaerah dapat mengajukan keberatan atas izin pensus tersebut. Ini dengan melihat bahwa dalam tata kelola pemerintahan, berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) ini, sebagai reaksi atas adanya kekhawatiran masyarakatakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap warganya. Pengabain terhadap tata pengelolaan pemerintah yang baik ini, secara umum akan merugikan Kabupaten Kutim sendiri, apalagi masyarakat sekitar, yakni para nelayan.

Permasalahan marahnya izin pelsus di Kutim, membuktikan miskomunikasi, ego sektor diantara para instansi baik pemerintah pusat dan daerah. Preseden buruh buat pengelolaan lingkungan, seharus terintergrasi kawasan pelabuhan khusus dengan pelabuhan besar sebagai penopang. Bukan perusahaan jalan sendiri, atas nama penghematan ongkos produksi dan mengurangi biaya, dan seenaknya membabat kawasan mangrove yang masih asri.

Sudah dapat diprediksi, pengusaha hanya mementingkan keuntungan secara ekonomi, bukan kepentingan kerusakan ekologi yang akan dihadapi di masa akan datang. Berbagai kalangan menilai kondisi ini bakal mengancam ekosistem pesisir Kutim. Mulai dari pembangunan hingga pemanfaatan pelabuhan, rentan untuk merusak dan mengkonversi kawasan mangrove, yang memiliki peran sangat penting secara ekologis. Kita seharusnya bisa belajar dari Kota Bontang, telah degradasi hutan magrovenya disana, pada tahun 2002 luasanya sekitar 7.000 ha, sudah rusak hampir 3.000 ha (Bappelda provensi Kaltim 2002).

Belum ada kata terlambat untuk berbuat demi kebaikan generasi yang akan datang, demi menjaga ekosistem dari kerusakan lingkungan, demi melestarikan terumbu karang, dan tempat ikan berkembang dan bertelur. Pemerintah daerah sudah saatnya membuat langkah yang tegas dan tepat, untuk menjaga alam, dari murkanya, dengan iklim estrim sekarang yang terjadi dibelahan dunia, berupa banjir, longsor, temperum dingin, hawa panas. Jangan jadikan Kutim daerah bencana karena keserakatan sesaat, batalkan izin pelsus.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Stigma Negatif Pertambangan

Oleh Siti Kotijah

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPendahuluan
Indonesia secara geografis dan geologis membawa keuntungan, sehingga Indonesia merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam bahan galian tambang mineral dan batubara (minerba). Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, pemanfaatan sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan ada yang tidak dapat diperbaharui (unrenewale resources).

Kedudukan dan fungsi pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaanya harus dikuasai oleh negara, untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilalan, serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dari data Jatam, Februari tahun 2013, sudah ada 10.677 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Untuk sasaran pembangunan pertambangan, ditetapkan tahapan dan skala prioritas untuk mencapai rencana pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioal Tahun 2004-2009 (RPJMN 2004-2009), dan Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioal Tahun 2004-2009 (RPJMN 2004-2009).

Pertambang sudah di atur pada tahun 1967 sebagai dasar hukum, dengan diundangkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan Umum. Kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (UU Minerba).

Dua sisi mata uang pertambangan

George W. (Rock) Pring, menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) perkembangan penting yang terjadi dalam usaha pertambangan dan hubungannya dengan program sumber daya alam oleh pemerintah diseluruh dunia. Salah satu bersifat positif, yang lainnya bersifat problematika. Pertambangan dua mata uang yang memiliki sisi negatif dan positif.

Sisi positif pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, penyerapan tenaga kerja, sebagai sumber devisa negara dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Usaha pertambangan memperkenalkan teknologi, melatih tenaga terampil, dan memasukkan pola manajemen modern.

Pada sisi negatif pertambangan juga menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap masalah lingkungan, antara lain berupa pembabatan hutan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengupasan/penggalian tanah, kebisingan mesin-mesin pertambangan, pencemaran udara oleh debu-debu mesin pertambangan dan pencemaran air akibat pembuangan limbah/tailing kesungai atau laut. Dampak buruk lainnya, usaha pertambangan dapat pula memicu terjadinya konflik sosial antar pengusahan pertambangan dengan masyarakat sekitar kawasan pertambangan atau antara sesama masyarakat disekitar tambangan. Bahkan sudah menyebabkan terjadinya korban 13 jiwa meninggal akibat pertambangan (Jatam: 2013).

Menuju Pertambangan Ramah Lingkungan

Pengembangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan adalah kegiatan dari pembangunan tanpa merusak lingkungan yang dikampayekan secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat dihampir seluruh dunia. Pentinganya pembangunan berlanjutan, dengan menyimbangkan atau mengharmonisasikan antara pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan mengacu pada prinsip The Rio Declaration on Environment and Development, 1992, Chapter 8 Agenda 21, The World Conservation Union.

Pengelolaan pertambangan minerba yang berkelanjutan, berpedoman pada pengelolaan usaha pertambangan yang ramah lingkungan, diatur dalam perlindungan lingkungan hidup dalam Energy Charter Treaty (ECT) mengatur arti pentingnya efesiensi dalam eksplorasi, produksi, konversi, penyimpangan, pengangkutan distribusi dan penggunaan energi. Kemudian dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup, mengatur instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungah akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungann (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen Ekonomik dan Audit Lingkungan. Hukum lingkungan juga mengenal dua instrumen yaitu instrumen pengaturan langsung, dan instrumen ekonomik.

Pengaturan UU Minerba terhadap pertambangan yang berkelanjutan

UU minerba dalam upaya melindungi lingkungan dan pengelolaan pertambangan ramah lingkungan menuju pada pada upaya pemulihan berupa reklamasi dan pasctambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Sedangkan kegiatan pascareklamasi adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Upaya lain dalam menghilang stigma negatif pertambangan adalah, dengan CSR dan Comdev yang program-programnya dapat dirasakan masyarakat sekitar tambang. hal yang menarik dan patut ditiru adalah wisata tambang pada daerah bekas pertambangan seperti yang dilakukan pemerintah daerah di Sawah Lontoh, pada bekas pertambangan niekel.

Dengan pendekatan sejarah, budaya, dan sosiologis masyarakat terhadap pengenalan pertambangan sejak dini pada masyarakat dengan visuali dan realita, nampak berusaha mengakali bahwa tambang juga berdampak. Penyampaian yang tepat dan kejujuran dalam memberi informasi terhadap dampak tambang, akan merubah cara pikir terhadap tambang yang berakhir pada dampak pada masyarakat secara luas.

Pada akhirnya perubahan dalam pola membangun pertambangan yang ramah lingkungan perlu kita peran serta masyarakat, baik pihak pengusaha tambang, masyarkat, dan pemerintah. Kita menyadari butuh waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, untuk sesuatu yang lebih baik untuk pertambangan ramah lingkungan kedepan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Bisnis Hijau Pada Pertambangan Batubara

Oleh Siti Kotijah

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPertambangan batubara merupakan dua sisi mata uang yang ada sisi negatif dan positif sebagai aktivitas bisnis. Dampak negatif yang ditimbulkan akan bisnis pengelolaan batubara menurut Micheal Erward, Business can certainly help to extend acces to usuful goods and services, and for that we should be grateful, but claims that business will save the world are a dengerous case of hubris.

Sisi negatif bisnis pertambangan batubara yakni dapat menimbulkan pencemaran/kerusakan terhadap lingkungan sekitarnya. Menciptakan aktivitas bisnis tanpa merusak lingkungan atau bisnis pertambangan batubara yang ramah lingkungan atau yang lebih poluler disebut bisnis hijau atau green business.

Nilai-nilai bisnis hijau sektor pertambangan, dalam hal ini didasari bahwa lingkungan merupakan syarat mutlak bagi makhluk hidup untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya. Mahkluk hidup membutuhkan air, udara, pangan, dan sinar matahari yang adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan makhluk hidup, ini senada yang dikemukakan Gareth Kane” so why should you take the envinronment seriously when you have a business to run? . the most basic driver is survival. Without the clear air we breathe, the clear water we drink and the materials we require for clothisng and shelter, there will be no business, no economny, no nothing. The next level is the need for business to subsistion a sustainable sources of raw materials and energys. Some industries, such as a sustainable supply of material directly, but all companies require energy and raw materials, even in the service sector (2010:8).

Untuk itu upaya yang dilakukan, salah satu menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis, dengan lingkungan adalah melalui sarana hukum lingkungan. dalam hukum lingkungan dan bisnis hijau berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai:

a. Perlindungan dan kepastian (social control), yang berperan sebagai “ agen of stability’.

b. Sarana rekayasa social ( a tool of social enginering), yang berperan sebagai “ agent of developtmen.

Dengan memakna fungsi hukum, pengelolaan pertambangan batubara didorong pada bisnis yang mencerminkan etika lingkungan dan upaya perubahan dalam bisnis bidang pertambangan. Logika yang dibangun, kita menyadari tambang pasti merusak lingkungan, namun bukankah bisa diantisipasi dampak kerusakan yang timbulkan dengan berbagai model-model atau cara-cara pemulihan. Sinergi dalam penataan ruang suatu wilayah dalam bisnis hijau sangat menentukan, dampak penting yang akan ditimbulkan, sehingga dikemudian hari dapat perkirakan dampak lingkungan yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Hal yang harus diperhatikan, masalah peranan hukum lingkungan dan aktivits bisnis, seperti yang dikemukakan David M. Ong, “ hukum lingkungan sekarang mengatur banyak aspek aktivitas perusahaan. Strategi perusahaan harus mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan juga menerapkan prinsip-prinsip lingkungan pada samua langka-langka inovasi, pemilihan bahan-bahan baku, pembuatan produk, distribusi, pemasaran, transportasi dan pembuangan. Menurut Lal Kurukulasuriya and Nicholas A. Robinson, ada beberapa macam hukum lingkungan dan pendekatan peraturan perundang-undangan nasional untuk pengelolaan lingkungan, berupa:

a. Konstitusi;

b. Undang-undang sektoral’

c. Kerangka/kumpulan prinsip-prinisp peraturan perundang-undangan lingkungan;

d. Kodifikkasi peraturan perundang-undangan lingkungan yang komprehensif;

e. Kita undang-undang hukum pidana; dan

f. Penerapan instrumen hukum lingkungan internasional.

Bisnis hijau (green business) yang ramah lingkungan dalam pengelolaan batubara harus ditanamkan dalam membangun sektor pertambangan. Dengan bisnis hijau yang sudah diakomedasi dalam konstitusi, memberi harapan bagi kemanfaatan generasi yang akan datang. Perlu diingat bumi tidak hanya untuk nenek moyang, kita hari ini, tetapi anak cucu kita akan yang akan kita lahirkan. Jangan warisankan bencana dengan lubang-lubang penuh tailing dan merkuri, jangan wariskan padang paser karena habisnya hutan karena alih fungsi lahan guna untuk tambang, jangan wariskan pekat udara, karena pencemaran, jangan warisan lubang kematian akibat ulah kita untuk mencari untung dari bisnis emas hitam ini.

Ada hal yang harus diperhatikan dalam bisnis. Keserakan menguasai, eksploitasi yang berlebihan membawa petaka bagi kehidupan banyak orang dan nasib bumi ini. Untuk itu perlu diperhatikan dalam bisnis pertambangan dalam hal ini etika lingkungan. gunakan sumber daya alam yang ada, sesuai kapasitas, jangan mengambil lebih apalagi berlebihan, alam akan marah dan murka. Dalam hal ini ditandai dengan bencana dan petaka. Nilai-nilai etika lingkungan sudah ada, sebelum ada negara, karena agama kita mengatur hal itu. Berbuat baik dengan sesama manusia, juga makhluk lain, termasuk alam itu sendiri. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk katogori langka bisnis sebagai berikut:

1. Mengurangi secara langsung dampak lingkungan yang mereka miliki, baik itu yang berlangsung atau tidak langsung;

2. Mengurangi dampak terhadap lingkungan oleh konsumen mereka dan meningkatkan pemahaman kepada konsumen tentang zat-zat yang tidak tepat;

3. Meningkatkan untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi;

4. Meningkatkan efesiensi energi mereka, atau konsumen mereka;

5. Meningkatkan produktivitas sumber daya mereka, atau konsumen mereka;

6. Menerapkan sistem indentifiasi untuk mengurangi limbah, pencegahan pencemaran, efisiensi energi dan/atau peluang produktivitas sumber daya melalui fasilitas perusahaan;

7. Mengumpulkan dan menyebarkan banyak informasi tentang dampak lingkungnan oleh perusahaan dan melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

8. Menyediakan peluang yang lebih kepada para stakeholders untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan sesuai dengan yang diisyaratkan undang-undang;

9. Pembiayaan dan investasi dalam bentuk bisnis dan produk hijau seperti diatas.

Bisnis hijau kedepannya menjadi pilihan bagi semua pelaku bisnis, mengingat seperti yang dikemukakan oleh Eric G. Olson, aktivitas bisnis menghasilkan emisi korbon berupa gas rumah kaca yang sangat penting yang mengakibatkan global yang merupakan salah satu ancaman global.

Untuk Indonesia kedepan harus memulai kesadaran lingkungan secara menyeluruh, terpadu, dan intergal semua lini serta melibatkan semua stekeholder penting lingkungan. Untuk itu upaya dapat dilakukan menurut Eric G. Olson, : Many people believe that every business, government, enterpise, and evan individual contributor can do something to reduce waste, improve the environment, and play an important role in acrhieving environmental sustainability.

Dinegara maju Eropa dikenal dengan ecolabeling and ecolabel di negara tersebut dikenal dnegan cleaner production Inspektur atau pejabat pengawas dan pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan lingkungan dapat merundingkan dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan cleaner production.

Sejak otonomi daerah dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tercatat diseluruh Indonesia ada 3.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluar pemerintah kabupaten dan kota. Menurut Ridwan usaha pertambangan terus dimasalahkan dalam perizinan, bahkan ada rencana nasionalisasi, maka industri pertambangan akan kolaps 10-15 tahun lagi, yang harus dilakukan dalam usaha pertambangan adalah pembenahan.

UU Minarba tidak mencantunkan kewajiban divertasi saham bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia, sebab Undang-undang ini tidak lagi menganut Sistem Kontrak Karya (KK), tetapi menggunakan bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP). Filosofi UU Minerba adalah negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, yang memposisikan diri lebih tinggi dibanding pelaku usaha. Dalam artinya pemegang IUP atau PUP melakukan kesalahan, negara bisa langsung mencabut izin tersebut. Hal ini bisa dilakukan pada sistem KK. Filosofi yang ada dalam UU Minerba adalah seluruh cadangan minyak batubara sepenuhnya milik negara yang pengelolaanya diprioritaskan kepada BUMN, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dengan kewajiban pengelolaan bahan tambang di dalam negeri, meningkatkan local contents, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam rangka menghindari terjadinya pencemaran dan gangguan keseimbangan ekosistem, baik itu yang berada di dalam lingkungan pertambangan batubara maupun diluar lingkungan sekitarnya, maka perlu adanya pengawasan lingkungan terhadap:

1) Cara pengelolaan pembangunan pertambangan;

2) Kecelakaan dipertambangan;

3) Penyehatan lingkungan pertambangan; dan

4) Pencemaran dan penyakit-penyakit yang mungkin timbul.

Bisnis hijau dalam pengelolaan pertambangan sudah selayaknya harus menjadi garda dalam merubah wajah buruh tata kelola pertambangan batubara, khusus didaerah akibat eferio otonomi daerah.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Tanggung Gugat Pejabat Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan

Oleh Siti Kotijah

OLYMPUS DIGITAL CAMERALatar Belakang
Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara menimbulkan berbagai problematika terhadap lingkungan hidup. Pencemaran atau perusakan lingkungan akibat pertambangan batubara begitu berdampak pada kehidupan warga masyarakat dan menimbulkan kerugian. IUP yang ada di Kota Samarinda telah ada 68 IUP. Sehingga keberadaan IUP berdampak pada kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kasus-kasus IUP di Kota Samarinda, seperti ilegal mining, PETI, reklamasi, pencemaran seolah melekat dalam dinamika pengelolaan pertambangan batubara dalam kehidupan warga kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan, karekter dan fungsi izin, disalahgunakan atau diabaikan dalam pemberian IUP oleh pejabat pemerintah daerah Kota Samarinda. Akibat IUP batubara pada kenyatanya tidak sesuai dengan penataan ruang dalam koridor RTRW Kota Samarinda. Disinilah secara hukum ada tanggung gugat pejabat Wali Kota Samarinda untuk dituntut dan diminta bertanggungjawab terhadap terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat IUP batubara yang telah dikeluarkan.

Perizinan dan Pejabat Pemerintah

Izin adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku warga masyarakat. Secara yuridis suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah sebagai perwakilan dari negara kepada suatu badan atau perorangan untuk melakukan aktivitas tertentu. Pada prinsipnya izin adalah memperbolehkan, menyetujui suatu badan atau perorangan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal jika seseorang mendapat izin usaha pertambangan batubara, maka seseorang itu secara hukum boleh melakukan aktivitas pertambangan batubara. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa perizinan merupakan kategori dari keputusan administrasi negara (beschikking) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.

Pejabat Walikota Kota Samarinda memiliki dua kedudukan hukum yakni sebagai wakil badan hukum dan wakil pejabat. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan tanggung gugat, dua kedudukan pemerintah ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tanggungjawab dapat dibedakan dalam bentuk tanggungjawab dan tanggung gugat jabatan dalam bidang publik dan dalam bidang perdata, yang menimbulkan karena tindakan pemerintah itu bertentangan dengan norma hukum publik dan hukum privat. Dalam hal-hal tertentu tanggungjawab dan tanggung gugat juga dapat muncul meskipun tindakan pemerintah itu sah menurut hukum

Tanggung Gugat Pejabat Pemerintah

Tanggungjawab dan tanggung gugat jabatan pemerintah dibidang publik, dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (regeling), peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan tata usaha negara (beschikking), serta tindakan faktual (feitelijke hendeling), berupa tindakan pemerintah yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan yang berbeda-beda, jika tindakan pemerintah itu menimbulkan kerugian bagi warga negara. Termasuk dalam tanggung gugat Pejabat Wali Kota Samarinda terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan batubara.

Gugatan terhadap tindakan pemerintah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ditempuh melalui judicial review oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Khusus untuk peraturan perundang undangan tingkat daerah pengujian oleh Mahkamah Agung dilakukan setelah ditempuh proses penyelesaian oleh pemerintah pusat dan daerah menerima keputuasan pembatalan dari pemerintah pusat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun gugatan yang terkait dengan tindakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditempuh upaya administratif atau PTUN. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahaan atas Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradialan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk proses pemberian dan penentuan ganti rugi diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan pada PTUN. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan pada PTUN

Untuk kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan batubara yang terjadi Di Kota Samarinda, dalam hal merujuk pada Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Akibat pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup, inilah yang menjadi dasar adanya gugatan dalam sengketa lingkungan. Tanpa adanya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, tidak ada gugatan sengketa lingkungan. Subjek dalam gugatan sengketa lingkungan adalah pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan atau pencemar dan//atau perusak lingkungan sebagai pihak tergugat serta penderita atau korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagai penggugat.

Penggugat dalam masalah percemaran dan/atau perusakaan lingkungan hidup, yang dituntut ganti kerugian diatur dalam Pasal Pasal 87 ayat (1) UUPPLH mengatur lebih lanjut mengenai tata cara menggungat ganti kerugian, sehingga berlaku Pasal 1365 BW. Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strick Liabillity) yang ada di dalam UUPPLH, mengatur pembuktian terbalik sebagaimana yang terdapat dalam hukum acara pidana, Pertanggungjawab jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti AMDAL , pemilikan dan pengoperasian UPL/UKL dan persyaratan-persyaratan lainnya. Beberapa faktor kesulitan mengindentifikasi luasan kerusakan/pencemaran lingkungan yang menjadi obyek tanggung jawab, terkait pada faktor-faktor

1. Menelusuri aspek kausalitas dari kasus kerusakan/pencemaran lingkungan tidaklah mudah karena media-media pencemaran/kerusakan bisa sangat (sustances) khusus dan teknis;

2. Sifat kerusakan tergantung pada media lingkungan yang tercemar atau rusak, jadi ada karekter lingkungan yang spesifik dan tidak bersifat mendasar (general)

3. Sifat bekerjanya media-media penyebab pencemaran ada yang menimbulkan akibat seketika (direct effect) tetapi tidak jarang pula sifat kemudian (long term effect), artinya baru diketahu setelah berselang lama, misalnya setelah setahun atau lebih; dan

4. Terkait pula pada faktor-faktor perubahan ekologis (ecological effect) yang memerlukan bantuan pengetahuan teknis.

UUPPLH memuat dan merumuskan asas tanggungjawan mutlak (strict liability) kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain adalah dampak besar dan penting, penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan yang menghasilkan limbah B3. Asas strict liability ini tercantun dalam Pasal 88 UUPPLH.

Seorang pejabat, termasuk pejabat Wali Kota Samarinda bertindak untuk dan atas nama jabatan, memiliki imunitas pribadi, artinya jika tindakan yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, beban kerugian itu dibebankan pada jabatan. Dalam penyelenggaran pemerintahan ada norma pemerintahan dan norma perilaku aparat pemerintah. akan maladaministrasi.

Badan atau pejabat atau tata usaha negara yang terlibat dalam kegiatan dibidang perdata atau menggunakan instrumen keperdataan dalam penyelenggaran pemerintahan. Dalam kedudukan badan atau pejabat tata usaha negara itu sama dengan seorang badan hukum perdata, sehingga suatu tindakan pemerintah akan dianggap menyimpang jika bertentangan dengan norma-norma hukum perdata. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.

Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Untuk tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Beberapa ketentuan yang memuat sanksi bagi pejabat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Untuk hal ini dapat merujuk pada Pasal 151-153 UU Minerba. Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam UUPPLH, juga diatur sanksi bagi pejabat atau pegawai yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, antara lain:

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 UUPPLH

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas ini jelas Wali Kota Samarinda, yang mengeluarkan izin usaha pertambangan yang melanggar RTRW Kota samarinda dan penataan ruang, memikul tanggungjawab pribadi sebagai pejabat kepala daerah/walikota. Mari tegakan Hukum Untuk menuntut keadilan atas rusak lingkungan akibat tambang.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

Tanggung Gugat Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Pencemaran Lingkungan

Oleh Siti Kotijah

OLYMPUS DIGITAL CAMERALatar Belakang

George W. (Rock) Pring, menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) perkembangan penting yang terjadi dalam usaha pertambangan dan hubungannya dengan program sumber daya alam oleh pemerintah diseluruh dunia. Salah satu bersifat positif, yang lainnya bersifat problematika. Pertambangan batubara, khususnya di Kota Samarinda, menjadi penting bagi kehidupan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

 

Pertambangan batubara di Kota Samarinda, menjadi titik klimaks dan berdampak kerusakan terhadap lingkungan yang parah baik berupa pencemaran udara, air dan tanah, banjir lumpur. Kemudian juga menghilangkan sumber kehidupan mata air, hutan, bukit, dan tanah pertanian atau perkebunan. Hal ini yang mencerdai essensi hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang secara mendasar sudah dijamin negara. Pemerintah dan pemerintah kota/Kota di samarinda, telah menyalagunakan atas hak menguasai negara atas kekayaan sumber daya alam oleh negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana konsep menguasai menjadi konsep memiliki yang dipegang pemerintah Kota Samarinda atas sumber daya alam berupa batubara.

 

Pertambangan batubara saat ini, yang menimbulkan dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, sebagai contoh yang dilakukan PT. Nuansa Coal Invesment telah, dalam kasus pencemaran lingkungan disekitar warga. Settling pond belum memadai, sehingga pengelolaan limbah mencemari sumur warga. Kerugian yang ditimbulkan akibat pertambangan batubara, dalam hal ini pertanggungjawaban kepada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

Tanggung Gugat Perusahaan Batubara

Dalam beberapa istilah tanggunggugat, menurut Agus Yudha Hernoko, tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atua resiko. Y. Sogar Simammora, bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula, pada intinya dari suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), yaitu tidak ada hubungan kontratual antara pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melanggara hukum terjadi apabiila salah satu pihak merugikan pihak lain dengna suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

 

Pasal 1365 BW tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, juga kepada kesalahan pada si pembuat. Tanggung gugat tanpa kesalahan, suatu hal yang didalam beberapa undang-undang asing diatur sebagaimana harusnya (tanggung gugat asal orang yang bersangkutan mempunyai cukup daya pikul finansial dan kerugiannya tidak dapat dituntut penggantinya dari pihak ketiga yang berkewajiban untuk mengawasi).

 

Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah onrechmatige daad dalam bahasa Belanda yang diartikan“perbuatan melanggar hukum” ditujuhkan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan sebagian tersebut merupakan hukum adat. Pasal 1365 BW menyatakan: setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibakan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian..etentuan Pasal 1365 BW, dalam hal ini seseorang harus bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika:

a. Adanya suatu perbuatan

b. Perbuatan tersebut bersifat melangggar hukum.

c. Adanya kerugian kepada pihak lain

d. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal):

e. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan)

 

Ganti rugi dalam hal perbuatan diatur dalam Pasal 1243 BW sampai Pasal 1252 BW terkait wansprestasi. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi, biaya, dan bunga. Ganti rugi ini sebagai kompesasi terjadi pencemaran lingkungan yang diakibat pertambangan batubara. Pada praktik di Kota Samarinda, proses ganti rugi yang dilakukan perusahaan dilakukan dengan penyelesaian sengketa diluar lingkungan, tidak melalui mekanisme Pengadilan Negeri, yang diisyaratkan dalam Pasal 1365 BW.

 

Tanggung gugat perusahaan pertambangan batubara Terhadap pencemaran lingkungan

Tanggung gugat untuk lingkungan hidup, di Indonesia dikenal dengan tanggung gugat mutlak yang mulai dikenal/diatur secara tegas dalam UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup, dan masih dipertahankan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau (PPLH).

Penggugat dalam masalah percemaran dan/atau perusakaan lingkungan hidup, yang dituntut ganti kerugian. Dalam Pasal Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, menyatakan “ setiap penanggung jawan kegiatan/usaha melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib memikul ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.” Essensi dari Pasal 87 ayat (2) UUPPLH, sudah ditentukan pihak yang bertanggungjawan secara yuridis dalam gugatan sengketa lingkungan, yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan setiap orang yang melakukan pemindahan tangan, pengubahaan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.Secara yuridis ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara menggungat ganti kerugian, sehingga berlaku Pasal 1365 BW.

 

Konsep Pasal 1365 BW dengan tanggung gugat berdasarkan kesalahan, mengalami berbagai masalah seperti diatas, UUPPLH memperkenal konsep tanggung gugat mutlak (ricisoaansprakelijkheid) atau yang dalam sistem hukum Anglo Amerika disebut sebagai asas strict liabilty. Dengan asas tanggung gugat mutlak penggugat tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan tergugat, tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan.

 

Prinsip tanggung gugat mutlak (no fault liability or liability without fault), pada prinsipnya dimaksud tanggung gugat keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dalam bidang lingkungan, termasuk dalam hal ini bidang pertambangan batubara, asas tanggung gugat mutlak dikenal seiring dengan begitu rumit (complicated) mengenai aspek tanggung jawab perdata dibidang lingkungan. beberapa faktor kesulitan mengindentifikasi luasan kerusakan/pencemaran lingkungan yang menjadi obyek tanggung jawab terkait beberapa faktor.

 

Dalam kaitan dengan sengketa lingkungan, termasuk bidang pertambangan batubara, tanggung gugat dalam sengketa, untuk itu mutlak diperlukan untuk menciptkan rasa keadilan bagi korban yang manjadi korban pencemaran perusakan lingkungan hidup, hal mengingat korban pencemar-perusak adalah masyarakat awam dan ekonomi lemah, sedangkan pelaku pencemaran-perusakan lingkungan adalah perusahaan-perusahaan yang puya kekuatan ekonomi yang kuat. Untuk sosialisasi dan penegakan hukum harus dapat memberi rasa keadilan bagi mereka yang terkena dampak pengelolaan pertambangan, terkait percemaran/ kerusakan lingkungan.

 

Untuk tanggung gugat mutlak diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, disebutkan:Penerapan asas tanggung gugat mutlak biasanya didampingi dengan ketentuan beban pembuktian terbalik (omkering der bewijslast), kewajiban asuransi dan pembuktian plafond (ceiling) yaitu batas maksimum ganti kerugian. Tujuan dari tanggung gugat mutlak adalah perlindungan bagi korban pencemaran-pencemaran lingkungan, sedangkan beban pembuktian terbalik adalah perlindungan bagi pelaku usaha dan /atau kegiatan usaha dan/atau kegiatannya memenuhi ketentuan Pasal 88 UUPPLH .

 

Pasal 1365 BW para pihak tidak diwajibkan untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa lingkungan diluar pengadilan, dapat langsung menuntut kepengadilan. Dalam prakteknya dalam rumusan Pasal 84 ayat (3) UUPPLH menimbulkan salah pengertian dikalangan penegak hukum terutama hakim Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa gugatan ganti kerugian dalam sengketa lingkungan hanya dapat diajukan setelah selesai ditempuh prosedur penyelesian sengketa lingkungan dipengadilan. Hal ini terbukti dari ditolaknya gugatan lingkungan (niet ontvankelijk verklaard) dinyatakan tidak dapat diterima oleh:

a. Pengadilan Negeri Medan, dalam putusannya tanggal 11 July 1989 Nomor: 154/Pdt.G/1989/PN.MDN (Samidun cs); dna

b. Putusan Negeri Surabaya terhadap kasus PT SSS dengan Putusan Nomor: 373/PDT.G/1991/PN.SBY, tanggal 18 Juli 1983.

Dalam ketentuan secara subtansi UU Minerba, tidak mengatur terkait dengan gantirugi terhadap pencemaran yang disebabkan ada pengelolaan pertambangan batubara. UU Minerba secara umum bersifat pengaturan terhadap pertambangan terkait proses perijinan, jenis pertambangan and prosedurnya. Pada ketentuan pidana, juga tidak diatur makanisme gantirugi, ketentuan pidana mengatur terkait sanksi terhadap perizinan yang dilakukan. Untuk pertanggungjawab bagi pengusaha dalam hal pemegang izin perusahaan yang berbadan hukum, dapat dikenai ketentuan pidana, yang diatur dalam Pasal 164 UU Minerba

 

Kesimpulan

Tanggung gugat perusahaan pertambangan batubara Terhadap pencemaran lingkungan, dalam UU No.32 Tahun 2009 dikenal dengan tanggung gugat mutlak yang berbentuk ganti rugi, dengan prosesnya melalui Pengadilan Tinggi Setempat. Perusahaan batubara yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dikenai pertanggujawaban yang diatur dalam Pasal 116-119 UUPPLH, sedangkan UU Minerba, terkait perusahaan, hanya mengatur tindak pidana dalam pengaturan perizinan tambang.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.726 hits
Desember 2018
S S R K J S M
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Iklan