Posts Tagged 'Romli Atmasasmita'



Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia

Romli Atmasasmita Oleh Romli Atmasasmita

Perkembangan hukum Indonesia merupakan hasil adopsi hukum termasuk sistem hukum asing (Belanda) selama masa penjajahan tiga setengah abad yang lampau dan kentara pengaruhnya ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik masyarakat Indonesia.

Pengaruh tersebut terbukti nyata karena sampai kini baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana masih diberlakukan sistem hukum warisan kolonial di Indonesia. Pandangan saya tentang keadilan yang selama ini kita pahami adalah, ”justinian concept of justice”, bukan ”Indonesian concept of justice” yang bersumber pada Pancasila yang merupakan filosofi bangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Pancasilaadalah sumber hukum Indonesia, dan sistem hukum kita (Indonesia) masih terbelenggu oleh pengaruh kolonialisme dan sebagian terbesar ahli hukum—tidak terbangun dari ”mimpi buruk” jiwa kolonialisme baik dalam konsep maupun praktik di mana solusi lebih mengutamakan konflik dalam menemukan/mencari keadilan daripada perdamaian.

Kita sudah terlalu lama terlena dalam fatamorgana keadilan berdasarkan ”justinian concept” dan selalu memberikan harapan semu bahwa keadilan hanya dapat tercapai di depan hakim majelis pengadilan. Pertentangan (konflik) tersebut terjadi karena kekuatan pengaruh paham individualistik dan liberalistik yang bukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Pandangan barat tentang keadilan hanya menentukan ”who is the winner and who is the losser”.

Bahkan dalam sistem kekuasaan eksekutif yang korup, pengadilan hanya menjadi ajang untuk memperkuat ”the powerful” dan mengesampingkan ”the powerless”. Pertanyaan yang mencuat dari keadaan tersebut adalah di manakah kita dapat temukan semangat dan jiwa Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang berintikan pada asas musyawarah dan mufakat (negotiated and agreed) karena pandangan barat yang berkonflik dilandaskan pada paham ”the survival of the fittest” (Machiavelli, Hobbes, Mill).

Saya tidak menolak kenyataan selalu ada perbedaan kepentingan di antara kita. Akan tetapi, perbedaan tersebut bukan untuk diselesaikan melalui ”berkonflik” melainkan seharusnya diselesaikan melalui perdamaian. Arti kata perdamaian dalam pandangan saya bukanlah harus berkepentingan yang sama, tetapi mendekati kesamaan di tengah perbedaan kepentingan.

Mendekati kesamaan kepentingan itulah yang saya sebut ”a common denominator”, yang dapat mencegah konflik. Konflik merupakan sisi buruk dari perbedaan yang tidak dipahamidalamkonteksmenemukan ”common denominator” yang saya maksudkan. Tujuan hukum yangcocokdengansemangat dan jiwa Pancasila adalah perdamaian untuk semua pihak (peace for all) tanpa kecuali. Tujuan ini cocok dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 adalah ”kepastian hukum yang adil dalam wadah musyawarah dan mufakat”.

Peristiwa dalam masyarakat terkait penerapan hukum pidana tidak menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat bahkan bagi negara. Ini terjadi sebagai akibat pola pikir penjeraan yang dijadikan tujuan melalui konflik justru telah menghasilkan kerugian materiil dan imateriil yang lebih besar daripada kemanfaatan yang maksimal.

Contoh, perbandingan keberhasilan menyelamatkan keuangan negara dari pemberantasan korupsi selama lima tahun, kejaksaan mencapai Rp6 triliun, kepolisian Rp2 triliun, dan KPK, Rp728 miliar dengan total Rp8,728 triliun. Sedangkan biaya lembaga penegak hukum tersebut dan operasional penegakan hukum mencapai kurang lebih Rp50 triliun.

Biaya tersebut belum ditambah dengan biaya komisi-komisi terkait penegakan hukum yang mencapai Rp4 triliun setiap tahun anggaran. Jika merujuk data tersebut, saya berpendapat bahwa nilai (values) dari kemaslahatan memenjarakan setiap pelaku kejahatan tidak sebanding dengan aspek nilai filosofis, sosial, dan ekonomi eksistensi dan tujuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Terkait hal ini, OW Holmes prihatin keadaan yang sama di AS, ”What have be better than a blind guess to show that the criminal law in its present form does more good than harm? I do not stop to refer to the effect which it has had in degrading prisoners and in plunging them further into crime, or to the question whether fine and imprisonment do not fall more heavily in a criminal’s wife and children than on himself. I have in mind more far-reaching questions. Does punishment deter? Do we deal with criminals with proper principles?”

Fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia telah dengan tepat dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Alm Satjipto Rahardjo dan penulis sampai pada premis yang kemudian disebut teori hukum integratif: ”Hukum yang mengutamakan sistem norma dan logika kehilangan arti dan makna jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku birokrasi dan masyarakat yang sama-sama taat hukum.

Sebaliknya hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan perilaku saja dan digunakan sebagai mesin birokrasi, akan kehilangan Rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum harus diterjemahkan sebagai ratio efisiensi, keseimbangan dan maksimalisasi baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penerapan hukum.

Dalam arti lain, para ahli hukum memiliki keinginan kuat untuk memasukkan faktor efisiensi, keseimbangan dan maksimalisasi ke dalam keduaprosestersebut, dan hanya dengan cara tersebut, hukum Indonesia adalah hukum masa depan, bukan hukum masa lalu semata.

Keberhasilan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, perilaku aparatur hukum, dan sebagai sistem nilai diletakkan bukan hanya pada output melainkan juga outcome. Sehingga hukum pidana Indonesia memiliki ukuran/parameter yang jelas dalam menjalankan fungsinya turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip analisis ekonomi mikro sebagaimana diuraikan di atas.

Untuk menguatkan pandangan dan keyakinan mengenai parameter keberhasilan tersebut dalam bingkai sistem nilai Pancasila, ternyata terdapat interelasi dan interdependensi tujuan hukum dan prinsip-analisis ekonomi mikro. Beranjak dari interelasi dan interdependensi tujuan hukum berbasis prinsip analisis ekonomi mikro tersebut, saya lebih optimis untuk menegaskan bahwa dari persandingan tersebut fungsi dan tujuan akhir (ultimate goals) hukum pidana Indonesia adalah perdamaian.

Tujuan terakhir ini merupakan kristalisasi dari keempat tujuan hukum yang telah secara universal, tetapi berakar pada Pancasila yang merupakan puncak nilai kesusilaan bangsa Indonesia. Dalam pandangan saya, tujuan hukum terakhir tersebut (perdamaian) merupakan solusi dari konflik abadi antara tujuan kepastian hukum dan keadilan yang sering terjadi baik dalam doktrin dan praktik di Indonesia yang berakar dari asas musyawarah dan mufakat; asas hukum Indonesia masa kini dan masa depan.

Untuk dapat memperkuat dan mewujudkan tujuan terakhir dalam proses peradilan pidana di Indonesia, dituntut perubahan asas hukum pidana klasik yaitu asas legalitas, yaitu dari semula, asas tiada pidana tanpa kesalahan, diubah menjadi asas ”tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”.

Asas legalitas baru dalam sistem hukum pidana ini merupakan hasil abstraksi yuridis dan konkretisasi pemikiran saya terhadap situasi empiris pemberlakuan dan penerapan hukum di dalam kehidupan sehari- hari masyarakat Indonesia. Asas legalitas baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang saya usulkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

”Hukum pidana yang bertumpukan pada ada dan tidak adanya kesalahan (schuld) dari suatu perbuatan (daad) yang digunakan sebagai sarana untuk menentukan perlu/ tidaknya sanksi pidana bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan (output) melainkan harus diuji sejauh mana ancaman pidana atas kesalahan pada perbuatan tersebut berdampak konstruktif dan positif baik bagi pelaku maupun korban dan masyarakat secara keseluruhan (outcome)”.
(Sumber: Koran SINDO, 26 April 2016)

Tentang penulis:
Prof Dr Romli Atmasasmita SH LLM, Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran.

Iklan

Tenggelamnya Kapal Keadilan Hukum

Oleh Romli Atmasasmita

SALAH satu media nasional pada 12 Februari 2016 menampilkan berita “KPK Dukung Jaksa Agung“; “Polisi Serahkan ke Jaksa”, dan dalam berita tersebut terselip berita Jaksa Agung berkirim surat tertanggal 4 Februari 2016 kepada Ketua DPR RI untuk minta pendapat DPR RI mengenai penghentian kasus AS dan BW.

Berita mengenai kasus mantan pimpinan KPK dan penyidik KPK mengisi kolom harian nasional sungguh mem-prihatinkan sekaligus mengecewakan. Di samping tentunya sukacita bagi mereka yang berhasil “menenggelamkan perahu keadilan hukum” baik bagi korban maupun dari sudut pelaku tindak pidana, di negeri yang katanya berdasarkan Negara Hukum (Bab I Pasal 1 ayat 3-UUD 1945).

Tenggelamnya Kapal Keadilan hukum mendekati kenyataan dengan berita KORAN SINDO (17/2) yang memberitakan hampir pasti Jaksa Agung mengeluarkan SKPP terhadap terdakwa NB, disusul berita media nasional lain pada 18 Februari dengan judul “JA akan pilih SKP2“.

Sejak awal perlu dicermati bahwa Pasal 144 KUHAP perihal penarikan kembali surat dakwaan hanya bisa dilakukan jika pengadilan belum menetapkan tanggal/hari sidang, sedangkan perkara NB sudah ditetapkan tanggal sidangnya dan telah ada penunjukan majelis hakim.

Beberapa keberatan penulis terhadap langkah Kejaksaan Agung disebabkan beberapa pertimbangan yaitu: Pertama , bahwa tuduhan kriminalisasi dan rekayasa terhadap Polri dalam kasus NB dengan merujuk pada tempus delicti yang telah lama dan mengapa baru tahun 2015 diproses kembali, bukan alasan yang tepat secara hukum. Karena tenggat waktu kedaluwarsa (Pasal 78 KUHAP) belum terlampaui.

Kedua, jika benar Polri di Bengkulu merekayasa atau mengkriminalisasi, tidak mungkin kejaksaan telah menetapkan P-21 dan pelimpahan perkara ke PN Bengkulu tanggal 29 Januari 2016. Ketiga, dugaan kriminalisasi dan rekayasa terhadap NB mengada-ada karena telah terbukti ada korban mati dan cacat/luka berat akibat penganiayaan yang diduga telah dilakukan NB ketika menjabat sebagai kasatserse Polres Bengkulu.

Jumlah korban mati satu orang, dan luka serta cacat fisik sebanyak lima orang di ILC telah disampaikan oleh korban sendiri dan bahkan orang yang tidak tahu dan ikut serta dalam pencurian sarang walet pun dipaksa harus mengakui melakukan pencurian.

Keempat, tudingan kriminalisasi atau rekayasa atas NB bukan hanya ditujukan terhadap Polri Bengkulu, tetapi secara tidak langsung terhadap kejaksaan Bengkulu yang telah menyatakan P-21 dan bahkan perkara NB telah dilimpahkan ke pengadilan.

Kelima, gerakan “perlawanan” LSM antikorupsi dan pimpinan KPK III dan IV terhadap penegakan hukum dalam kasus NB merupakan “insubordinasi” masyarakat sipil dan lembaga negara KPK terhadap kekuasaan negara. Aksi tersebut dapat digolongkan ter-hadap tindakan menghalang-halangi proses peradilan dan melanggar ketentuan perundang-undangan, dan sekaligus contoh buruk penegakan hukum di negeri ini.

KPK dalam posisi sebagai lembaga negara adhoc dan didanai oleh APBN telah tidak menunjukkan integritas, akuntabilitas dan profesionalitas sebagai pejabat negara/ penegak hukum dengan cara “turut serta” melakukan perlawanan penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang telah dilakukan oleh NB.

Keenam, hasil penelitian Ombudsman bukan penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat projustisia sehingga isi laporan patut diragukan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan bukan alasan untuk penghentian proses peradilan atas perkara NB.

Ombudsman tidak transparan menjelaskan kepada publik secara terbuka, kecuali terhadap kelompok masyarakat yang pro NB. Ketujuh, perlawanan sekelompok masyarakat atas nama koalisi LSM anti Korupsi dengan “dukungan” KPK III dan IV mencerminkan “kekuasaan absolut kelompok tersebut dan KPK” dan telah mempertontonkan “imunitas” terhadap tuntutan pidana.

Kedelapan, absolutisme pemikiran/ pandangan/pendapat sekelompok orang dalam Koalisi LSM Anti Korupsi dan pimpinan KPK terhadap benar/ tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh anggota kelompok mereka dan pimpinan/pegawai KPK telah mencederai dan menjungkirbalikkan tatanan sistem hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam Negara Hukum RI. Cara itu tidak bisa diambil; sekalipun telah diperoleh bukti permulaan yang cukup berdasarkan UU yang berlaku.

Kesembilan, cara dan strategi “mencegah dan menghindarkan” NB dari jeratan hukum oleh sekelompok masyarakat dan Pimpinan KPK III dan IV telah menciderai rasa keadilan dan intervensi terhadap prinsip kekuasaan kehakiman: Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan (termasuk proses penyidikan dan penuntutan) guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009)

Kesepuluh, turut campurnya Presiden Joko Widodo memperumit jalannya penegakan hukum terhadap tersangka NB. Kesebelas, dengan turut campurnya Presiden dalam perkara NB maka perkara ini bukan lagi masalah penegakan hukum, melainkan masalah politik yang mencerminkan ketidakadilan struktural yang sejak lama ditentang keras oleh tokoh-tokoh pendiri YLBHI dan LBH se-Indonesia.

Ekses negatif yang muncul bukannya meredakan “kegaduhan” yang dirisaukan oleh Presiden Joko Widodo akan tetapi kinerja penegakan hukum oleh Polri menjadi stagnan dan tidak memiliki kewibawaan di hadapan rakyat jelata. Ekses yang sangat buruk di dalam pandangan masyarakat bawah adalah hukum identik dengan kekuasaan.

Hukum nyata sebagai alat kekuasaan pemerintah dan pengadilan bukan lagi menjadi tempat mencari dan menemukan keadilan, melainkan “tempat keadilan” berada dalam genggaman tangan kekuasaan yang didukung oleh mereka yang mengatasnamakan masyarakat sipil.

Peristiwa “campur tangan kekuasaan” dalam kasus NB, BW dan AS, menyebabkan penulis sendiri merasa diperlakukan sebagai “warga negara kelas dua” di
republik ini jika menoleh ke belakang tuduhan terhadap penulis dalam kasus Sisminbakum.

Membaca berita di Majalah Tempo , Senin (15/2) di halaman 29-36 dengan judul berita:“Buyar Rencana karena Istana “; “Berhenti Perkara di tangan Jaksa“, dan “Kebut-kebutan Menggergaji Kuningan “; jelas sekali penulis dalam majalah tersebut telah menyatakan keberpihakan 100% terhadap oknum-oknum KPK yang tengah didera masalah hukum.

Dengan sendirinya sang penulis menegasikan kinerja Bareskrim Polri dan penyidik polda setempat dan dikesankan rekayasa terencana Polri seperti apa yang telah dikatakan penasihat hukum Muji Kartika Rahayu; “tujuannya memang supaya mereka berhenti dari pimpinan KPK”.

Semakin menyedihkan bagi kita termasuk saya, bahwa ada skenario penghentian penanganan perkara NB diwarnai barter status posisinya di KPK dan yang tidak kalah mengecewakan. Di dalam berita majalah Tempo tersebut ditulis “dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Basaria Panjaitan, justru berusaha meyakinkan Novel bahwa, dari informasi yang mereka peroleh, perlawanan Novel di pengadilan akan sia-sia”.

Dalam pandangan saya-jika benar informasi ini-kedua pimpinan KPK bukan penegak hukum sejati karena seharusnya mereka menganjurkan agar NB mematuhi hukum yang berlaku apalagi dengan tawaran “barter” asalkan NB tidak bertugas di KPK lagi. Sungguh cara-cara tidak etis dan memalukan bagi kalangan hukum jika informasi dalam majalah Tempo ini benar adanya.

Preseden yang telah dibangun pada masa pemerintahan SBY dalam kasus Bibit-Chandra, bukan preseden yang baik, namun jelas keliru karena sejatinya putusan pengadilan yang menentukan seseorang bersalah dan tidak bersalah. Penghentian perkara NB. Jika terjadi pada dua oknum mantan pimpinan KPK merupakan bentuk kesewenangan kekuasaan dengan menegasikan kepentingan korban penganiayaan.

Ratifikasi konvensi internasional tentang HAM-ICCPR (1996) dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2005, dan Konvensi Anti Penyiksaan (1984) dan Declaration Principles of Protection of Crimes and Abuse of Power -1985 dan Pengakuan RI atas Declaration Principles of Use of Firearms- semata-mata ditujukan untuk melindungi korban kejahatandan penyalahgunaan kekuasaan oleh alat-alat negara, menjadi tidak bermakna, bahkan bertentangan secara diametral dengan UUD 1945-Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. (Sumber: Koran SINDO, 23 Februari 2016)

Tentang penulis:
Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Unpad, Guru Besar Tetap Unpas

Perintah Presiden Selesaikan Kasus Novel Baswedan

Oleh Romli Atmasasmita

Koran Tempo (6/2) menurunkan berita berjudul ”Jaksa Agung Stop Kasus Novel” yang isinya tentang Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengambil alih kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Dalam berita tersebut dikatakan Jaksa Agung akan segera memutuskan perkara itu tidak dilanjutkan. Pada bagian lain pemberitaan disebutkan, ”Keputusan ini diambil setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kasus-kasus yang menjerat mantan pemimpin dan penyidik KPK yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan segera diselesaikan.

Perintah ini disampaikan Jokowi kepada Prasetyo dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti di Istana Negara .” Berita Koran Tempo tersebut disambut dengan sukacita oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat antikorupsi, khususnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM.

Dua LSM tersebut vokal menyerukan Presiden Jokowi untuk menghentikan penyidikan kasus tiga warga negara Indonesia tersebut. Saya pribadi–sebagai ahli hukum pidana, penggiat antikorupsi, ketua tim penyusun UU KPK, serta ketua tim persiapan pembentukan KPK dan UU Pemberantasan Korupsi–merasa berdukacita. Di balik kesukacitaan kelompok tersebut terselip masalah hakiki terkait tujuan hukum yaitu kepastian hukum serta keadilan dan kemanfaatan.

Prinsip-prinsip hukum pidana yang sangat dimuliakan juga terganggu yaitu due process of law, presumption of innocence, dan fair trial, serta teramat penting adalah prinsip hukum umum yaitu equality before the law. Semua prinsip hukum umum dan hukum pidana pada khususnya adalah perlindungan hak asasi manusia dan keadilan hukum (justice by law ).

Bukan saja terhadap pelaku, tetapi juga lebih penting lagi dan mendasar terkait perlindungan hak asasi korban tindak pidana. Termasuk korban dugaan tindak pidana penganiayaan, yang diduga telah dilakukan oleh Novel Baswedan, terlepas dari tempus delicti kasus yang bersangkutan yang telah terjadi sebelum yang bersangkutan menjadi pegawai/ penyidik KPK.

Dalam doktrin hukum pidana, sekalipun seseorang telah melepaskan jabatan dan kedudukannya, perbuatan pidana tetap melekat pada yang bersangkutan, kecuali karena asas kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP). Tidak berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 5 ayat ( 2) KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan perkara dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara lain (yang telah mengangkat sumpah setia pada negara yang bersangkutan) sesudah melakukan perbuatan.

Aturan ini harus dimaknai bahwa bahkan masalah perpindahan kewarganegaraan saja tidak menghapuskan penuntutan. Kemudian tidak berbeda juga halnya dengan ketentuan Pasal 4 UU Tipikor tahun 1999 yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan penuntutan. ***

Dalam berita Koran Tempo tersebut (halaman 2) terdapat juga berita dengan judul ”Seponering Dinilai sebagai Jalan Keluar Terbaik” . Padahal, Jaksa Agung masih belum memutuskan cara yang tepat untuk ”melepaskan” Novel Baswedan dari jeratan hukum atas perintah Presiden sebagaimana tercantum dalam berita Koran Tempo tersebut.

Pertanyaan yang masih mengganjal dalam diri penulis adalah siapakah Novel Baswedan? Ada yang mengatakan, berkat dialah koruptor kakap dapat ditangkap dan ditangani serta berhasil membawa mereka ke penjara. Ada yang mengatakan bahwa yang bersangkutan pahlawan antikorupsi. Kita semua tidak menampik kerja keras yang bersangkutan dalam penyidikan dan penindakan kasus korupsi.

Meski demikian, persoalannya bukan terletak pada masalah kerja keras Novel Baswedan. Keberhasilan KPK bukan ditentukan oleh yang bersangkutan sendiri, melainkan oleh semua pegawai penyidik dan penuntut KPK. Bukan juga hasil kerja keras pimpinan KPK perorangan karena setiap kasus harus diputuskan oleh lima pimpinan secara kolektif.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui telah terjadi rekayasa kasus Novel Baswedan dan mengapa yang bersangkutan mencabut kembali upaya hukum praperadilan yang telah tersedia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dan, mengapa kesimpulan Ombudsman RI yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang penyidikan dan penuntutan, yang tidak dapat diajukan gugatan tata usaha negara terkait penyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum kecuali praperadilan.

Gugatan praperadilan yang telah diperluas sejak putusan praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo, serta putusan Mahkamah Konstitusi RI (MKRI), merupakan mekanisme hukum lebih dari cukup, tetapi tidak digunakan oleh yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan telah menggunakan sarana di luar mekanisme hukum sebagaimana seharusnya dalam negara hukum, dan tampaknya menurut berita Koran Tempo telah diamini oleh Presiden sendiri.

Situasi ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan kasus Antasari Azhar, mantan ketua KPK, yang kemudian harus mendekam dalam penjara karena dinyatakan bersalah dalam tindak pidana pembunuhan dan dihukum selama 18 tahun. Tidak ada satu pun penggiat antikorupsi, pimpinan KPK, berdemo ria untuk membela ”pahlawan”-nya.

Sangat berbeda ketika Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagaitersangkaolehBareskrimPolri. Tetapi, di situlah kebenaran bahwa hukum tidak membedakan seseorang dalam kedudukan dan jabatannya. Antasari Azhar tidak meminta pertolongan dan bantuan ke mana pun hanya demi menghormati nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan.

Saya terheran-heran dan merasa kaget ketika membaca berita yang secara eksplisit disebutkan ada perintah Presiden terkait Novel Baswedan. Dalam pandangan saya, seorang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat perhatian khusus terhadap ”nasib” seorang pelaku Novel Baswedan, tetapi tidak adil terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang diduga telah dilakukan oleh Novel Baswedan.

Alangkah bahagianya jika setiap orang ”diperhatikan Presiden” ketika mendapat musibah sebagai tersangka, sekalipun kebahagiaan semu karena sejatinya ”perhatian” tersebut adalah pelanggaran hukum. Namun, ada seorang ahli hukum tata negara yang mengatakan bahwa Presiden sebagai kepala negara dapat ikut campur dalam proses penegakan hukum.

Mungkin pandangan ahli hukum tata negara itu benar, tetapi dari sudut hukum pidana memang aneh dan ganjil karena pernyataan ahli hukum tata negara tersebut tidak teliti dalam membaca UUD 1945. Bahwa satu-satunya hak prerogatif yang terkait dengan penegakan hukum tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. Dari sudut hukum pidana khususnya ketentuan KUHAP UU RI Nomor 8 Tahun 1981, surat penghentian penyidikan perkara atau dikenal dengan SP3 dikeluarkan hanya jika tidak terdapat cukup bukti.

Atau, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP) atau dalam tingkat penuntutan, maka penuntutan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) a KUHAP).

Cara lain adalah saponering sesuai dengan Pasal 35 huruf c UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kendati demikian, cara terakhir masih dipertanyakan ”demi kepentingan umum”. Bagian mana yang dapat dijadikan alasan Jaksa Agung harus mengeluarkan saponering, sedangkan perkara Novel Baswedan adalah dugaan tindak pidana penganiayaan.

Cara terakhir yang bersifat administrasi projustisia adalah menggunakan Pasal 144 KUHAP yang menyatakan penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan, dengan tujuan penyempurnaan atau tidak melanjutkan penuntutan, cara yang mungkin dapat dilakukan Kejaksaan Agung.

Namun, masih tersisa pertanyaan. Alasan-alasan hukum penuntut untuk tidak melanjutkan penuntutan harus diketahui publik secara jelas sehingga tidak terkesan diskriminatif dan melanggar UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Konvensi PBB Antipenyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Perlakuan dan Penghukuman yang Merendahkan (1985) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI.

Selain itu, ”perintah Presiden” melalui Jaksa Agung juga berlawanan dengan Briefing Paper RUU KUHAP Seri IV -Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana jaringan LSM untuk Advokasi RUU KUHAP (2009) khusus untuk perlindungan korban. Jika perintah Presiden benar diwujudkan oleh Jaksa Agung dengan ”mencari-cari” cara yang pas dengan bersandar pada KUHAP, jelas cocok dengan pendapat Satjipto Rahardjo (alm).

Dari sisi kepentingan hukum korban dan dapat digolongkan kepada ” miscarriage of justice ” dari sudut perlindungan hak asasi korban kejahatan. Cara tersebutdari sudutkepentingan hukum korban hanya akan menghasilkan ketidakadilan struktural yang telah sejak lama dijadikan jargon kalangan LSM di Indonesia.

Di sinilah letak keganjilan sikap LSM di Indonesia, khususnya LSM yang bersifat ambigu, ketika berhadapan dengan kasus aquo dibandingkan dengan kasus Antasari Azhar yang notabene pimpinan KPK.

Dalam pandangan saya, penyelesaian kasus Novel Baswedan–jika terjadi penghentian apa pun nama dan caranya– justru merupakan antiklimaks terhadap upaya pemerintah menghasilkan banyak instrumen ratifikasi atas Konvensi Internasional tentang Prinsip Perlindungan (HAM) Khusus Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Victims of Crime and Abuse of Power , 1985).

Hal ini sekaligus preseden buruk negara hukum bahwa telah terjadi imunitas–bukan kriminalisasi– terhadap pimpinan dan pegawai KPK terhadap penegakan hukum yang sangat menyinggung hati nurani dan keadilan sesama warga negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945. (Sumber : Koran Sindo, 9 Pebruari 2016)

Tentang penulis:
Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran

Revisi UU Antiterorisme

Oleh Romli Atmasasmita

Usul perubahan undangundang dalam banyak hal disebabkan peristiwa yang terjadi (ex ante ), bukan dampak terhadap masyarakat, begitu pula selalu tidak luput terdapat kelemahan-kelemahan dari sisi asas lex certa .

Berbeda dengan peristiwa tindak pidana lain, khusus untuk terorisme sekalipun informasi intelijen mengetahui gerakan dan jaringannya, tetapi tempus dan locus delicti peristiwa terorisme selalu tidak terduga; berbeda dengan kejahatan narkotika dapat dilacak secara online gerakan dan penyerahan narkotika serta jaringan organisasinya. Contoh nyata keberhasilan pemberantasan jaringan narkotika terorganisasi daripada terorisme telah diketahui umum.

Peristiwa Bom Bali, Kuningan, dan Marriot di Jakarta serta Gedung WTC di New York merupakan contoh nyata sulitnya mencegah peristiwa terorisme di semua negara. Peristiwa bom di Starbucks, Thamrin dua minggu lalu telah membangkitkan ingatan kita peristiwa yang sama 12 tahun yang lampau. Satu-satunya andalan semua negara untuk mencegahnya adalah, selain sarana perundang- undangan juga, kesiapan personel dan peralatan aparat intelijen merupakan prasyarat keberhasilan mendeteksi setiap aktivitas kelompok teror.

Perubahan UU Antiterorisme 2003 bukan prasyarat sukses tanpa koordinasi dan kerja sama bebas kepentingan antara Polri dan aparat intelijen serta aparatur hukum, termasuk hakim. Mengapa hakim juga penting dan relevan karena selain independensi juga diperlukan hakim-hakim yang nasionalis dan tidak menjadi corong UU.

Dalam perkara terorisme, selain prasyarat pembuktian dengan bukti permulaan yang cukup, juga pemahaman hakim tentang seluk beluk kegiatan dan jaringan terorisme tetap merupakan prakondisi untuk menemukan keadilan, bukan hanya bagi pelaku, tetapi jauh lebih penting dan harus diutamakan korban-korban tanpa sebab (indiscriminate victims ) tidak terbatas pada usia dan jenis kelamin, bahkan mungkin korban adalah kerabat pelaku.

Dari aspek hukum internasional, belum ada konvensi internasional yang telah menetapkan terorisme sebagai ”international crimes ”, dan sampai saat ini masih dipandang sebagai ”crime of international concerned ”. Sehingga, implikasi ke dalam hukum nasional di beberapa negara beragam pengakuannya dan pola pemberantasannya. Sampai saat ini yang termasuk internationalcrimes adalah genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

***

Berbeda dengan tindak pidana narkoba dan korupsi, terorisme selalu terkait atau dikaitkan dengan agama lazim dalam perundang-undangan Barat seperti Inggris, AS, dan Australia. Keterkaitan atau pengaitan terorisme dengan agama khususnya agama Islam diperkuat tujuan pembentukan-pembentukan Daulah Islamiyah oleh organisasi teroris seperti Al Qaeda dan ISIS telah menimbulkan senativisme, bahkan kegamangan banyak negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam untuk dapat segera menangkalnya dengan tindakan hukum yang efektif dan menguatkan efek jera.

Selain itu, isu perlindungan HAM juga telah memberikan pengaruh yang tidak kecil untuk efektivitas pemberantasan terorisme. Penegasan berdasarkan UU bahwa terorisme tidak ada kaitan dengan politik dalam UU Terorisme Indonesia 2003 bertujuan untuk meminimalisasi atau bahkan menghapuskan kegamangan (ambiguity ) atau keengganan (reluctance ) untuk menuntaskan setiap aktivitas ormas di Indonesia yang telah secara terbuka menolak Pancasila sebagai asas ormasnya dengan tindakan yang telah menimbulkan suasana teror.

Selain hambatan psikologis dan sosial, keragaman aktivitas terorisme dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, agama, dan letak geografis juga telah mempersulit kebersamaan dan komitmen masyarakat internasional dalam baik pencegahan maupun penindakannya.

Di negara seperti Uni Eropa dan AS dengan mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan dan Katolik pola pencegahan preventif (preventive justice ) dengan strategi ”preventive detention ” tidak mengalami hambatan sosial yang berarti dibandingkan dengan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. ***

Persoalan pertama yang penting dijawab secara hukum dengan tepat dan pasti adalah pemisahan kelompok radikal dan nonradikal sekalipun dengan basis agama yang sama. Persoalan tersebut terletak pada ideologi yang didasarkan kepada akidah (agama) tertentu yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya sekalipun oleh kaum ulama Indonesia.

Untuk memperoleh solusi yang memenuhi asas lex certa pembentuk revisi UU Terorisme 2003 harus dapat menyusun konstruksi hukum yang tepat mengenai konsep radikalisme yang dapat dibedakan secara tepat dan pasti dengan pemikiran nonradikalisme. Tanpa ketentuan yang memenuhi asas lex certa, akan menimbulkan ”moral hazard ” yang tidak perlu terjadi kasus salah tangkap terduga atau tersangka teroris yang pada gilirannya rentan pelanggaran HAM.

Pendekatan hukum bukan satu-satunya solusi dalam penanggulangan terorisme, melainkan harus dilengkapi bersamaan dengan pendekatan agama, sosial, dan budaya yang harus diarahkan pada landasan filsafat Pancasila yang telah diakui sebagai ideologi bangsa Indonesia dan ajaran agama yang benar dan dianut mayoritas penduduk beragama Islam. ***

Strategi penanggulangan terorisme hampir di semua negara selalu berpijak sematamata pada kekuatan UU dengan fokus hanya pada penindakan/ penghukuman. Tetapi, selama dalam tenggat waktu menjalani hukuman belum tampak aktivitas pemerintah untuk merehabilitasi/memulihkan pemikiran radikalisme. Sehingga, dalam praktik tidak dapat mencegah tumbuhnya ”generasi baru teroris”; ”hilang satu tumbuh seribu” atau bahkan menjadi residivis seperti kasus Afif dalam Teror Bom Sarinah.

Masalah laten dalam pencegahan dan penindakan terorisme adalah tentang tempus dan locus delicti yang tidak pernah terdeteksi sejak awal seolah terorisme identik dengan ”sudden- death ” atau serangan jantung dalam dunia kesehatan. Tidak berbeda dengan keharusan untuk mencegah; analog dengan kesehatan adalah selalu ”generalcheckup ” rutin; begitu pula dengan terorisme.

Cara ini perlu untuk melaksanakan secara konsisten dan profesional UU tentang Ormas; UU ITE khusus konten radikal, dan UU TPPU khusus aliran pendanaan terorisme sesuai UU Nomor 9 Tahun 2013, dan UU Kepabeanan untuk mencegah penyelundupan senjata; dan UU Perseroan Terbatas untuk mencegah yayasan atau perseroan digunakan sebagai sarana (vehicle ) pendanaan terorisme.

Selain cara tersebut, juga perlu diperkuat UU Keimigrasian khusus untuk mencegah ”migrant smuggling ” asal Timur Tengah, dan termasuk WNI yang mengikuti pelatihan terorisme di negara lain. Intinya diperlukan koordinasi kelembagaan di bawah BNPT dan harmonisasi serta sinkronisasi peraturan perundangundangan terkait di bawah supervisi Kemenhukham. ***

Solusi pertama dan kedua jelas memerlukan dukungan landasan hukum antiterorisme yang relevan dengan perkembangan gerakan terorisme dan radikalisme karena keduanya saling berhubungan satu sama lain: radikalisme akar terorisme jika terdeteksi secara dini. Pola pertumbuhan terorisme internasional tidak beda jauh pada level nasional karena telah digunakan sistem ”patronclient relationship ” yang kuat.

Pola pertumbuhan tersebut harus diantisipasi oleh hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai ”ultimum remedium ”, melainkan harus difungsikan dengan alternatif ”primum remedium ” tidak lagi berbasis bukti permulaan cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP, tapi pemikiran/ ajaran radikalisme harus diupayakan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dapat melaksanakan tindakan hukum penetapan tersangka diikuti penahanan.

Penahanan terduga terorisme yang semula bersifat pasif diubah menjadi aktif-represif dikenal dengan ”preventive detention ”. Pola hukum ini tetap harus didasarkan pada profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi dan prinsip proporsionalitas. Selain prinsip proporsionalitas, juga perlu didasarkan prinsip subsidiaritas dalam arti bahwa tindakan hukum dalam proses penyelidikan bertujuan juga untuk seoptimalnya memulihkan hubungan sosial terduga pelaku dengan lingkungan masyarakat di luar kelompoknya dengan meminimalisasi risiko sekecil mungkin jika tidak diperlukan penindakan represif.

Strategi preventive detention harus dinormakan dalam revisi UU Terorisme 2003 yaitu bahwa ”mens-rea ” dalam bentuk ucapan, pemikiran, dan konsep-konsep radikalisme merupakan bukti permulaan yang cukup telah terjadi suatu tindak pidana terorisme dengan mengkriminalisasi menjadi tindak pidana persiapan (KUHP Belanda 1996-Preparatory Crimes-Title IV ).

KUHP Indonesia tidak terdapat tindak pidana persiapan kecuali percobaan (Pasal 53 KUHP). Dalam revisi UU Terorisme 2003 patut dipertimbangkan selain unsur dengan sengaja juga unsur ”patut dapat menduga” (should have known-test ) untuk menemukan bukti permulaan yang cukup hanya dengan terbukti ada ”mens-rea ” sekalipun tanpa actus reus (perbuatan).

Untuk melengkapi kriminalisasi pada mens-rea, tindak pidana terorisme khususnya tindak pidana persiapan harus dirumuskan sebagai delik formil saja, tidak sebagai delik materiil. Perkembangan terkini adalah muncul foreign terrorist fighters (FTF), termasuk yang telah dilakukan sekelompok warga negara Indonesia yang telah bergabung dalam kelompok makar ISIS.

Sehingga, perlu dicermati untuk memperkuat ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP (Pasal 55-Bab V KUHP) karena tidak mudah untuk menerjemahkan persiapan tindak pidana atau tindak pidana penyertaan atau permufakatan jahat yang terjadi dan dilakukan di mana tempus dan locus delicti terjadi di negara lain. Selain itu, perlu juga diperkuat dengan perubahan UU Keimigrasian khusus dalam kelompok tindak pidana keimigrasian atau hanya merupakan tindakan keimigrasian.

Penulis setuju untuk revisi saja UU Terorisme 2003 bukan perppu karena perppu memiliki implikasi ekonomi dan sosial terkait fokus pemerintah meningkatkan penanaman modal asing dan dalam negeri di Indonesia. (Sumber : Koran Sindo, 25 Januari 2016)

Tentang penulis :
Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional

Masalah Krusial Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Oleh Romli Atmasasmita

Romli AtmasasmitaPerjuangan memberantas korupsi di Tanah Air telah terjadi sejak 1950-an, dilanjutkan pada 1970-an dengan UU RI Nomor 3 Tahun 1971, diganti pada 1990-an dengan memberlakukan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 menguatkan pembuktian terbalik, tetapi terbatas (limited reversal of burden of proof).

Kemudian aturan tersebut diperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dengan menambah ketentuan gratifikasi dan gugatan perdata atas harta kekayaan terdakwa/ terpidana yang diduga masih ada dan terkait tindak pidana korupsi dan perintah pembentukan KPK. Penguatan pemberantasan korupsi mulai sarana perundang-undangan sampai pada penganggaran dan pembentukan organisasi baru dalam sistem peradilan pidana di luar konstitusi.

Contohnya KPK dan struktur organisasi baru di instansi penegak hukum seperti unit-unit Tipikor di Bareskrim Polri, Satgasus di Kejaksaan Agung; serta diperkuat lembaga pengadilan khusus untuk perkara tindak pidana korupsi. Penguatan-penguatan tersebut terjadi terutama sejak era reformasi 1998 lampau. Hibah asing sejak saat itu mengalir deras ke instansi penegak hukum terutama KPK mencapai jutaan dolar ditambah sumber pendanaan dari APBN semuanya tertuang dalam bentuk proyek-proyek dan kegiatan kerja sama dengan organisasi dalam dan asing.

Dalam konteks ini berbagai LSM yang beraktivitas dalam kegiatan tersebut tidak luput kecipratan dana-dana tersebut. ICW tampaknya meraih banyak bantuan donor mencapai hampir Rp100 miliar sejak 2006 hingga 2013. Kedatangan ahli-ahli asing tidak terhitung jumlahnya dengan frekuensi kedatangan yang sangat intensif dengan tujuan turut membantu membebaskan Indonesia dari penyakit KKN dengan satu tujuan untuk membantu bangsa ini keluar dari keterpurukan karena korupsi.

Bukan main idealisme yang terselip di balik semua proyek dan kegiatan termasuk bantuan asing tersebut. Jika dihitung saja sejak era reformasi 1998, telah tumpah ruah dana APBN dan hibah asing mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, tanpa terasa bahwa keberhasilannya (output) sebatas kuantitas perkara setiap tahun yang cenderung meningkat dengan efek jera yang masih dalam perdebatan serta nilai signifikan pengembalian kerugian keuangan negara yang masih diragukan kebenarannya.

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat di bawah Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, juga Vietnam dan Filipina. Outcome dalam bentuk dampak dan manfaat pemberantasan korupsi sampai hari ini belum jelas karena indikator kinerja penegakan hukum (IPH) sampai saat ini di KPK saja belum digunakan sehingga menjadi pertanyaan apakah keberhasilan kinerja dapat dicapai atau diklaim tanpa IPH tersebut?

***

Pengembalian kerugian keuangan negara yang merupakan tujuan utama pemberantasan korupsi pascapemberlakuan UURI Nomor 31 Tahun 1999 sering diabaikan karena telah terjadi “overvalued“ dalam proses penangkapan, penahanan, dan penghukuman tersangka/ terdakwa korupsi. Dengan begitu, parameter keberhasilan nyata (riil) tidak mempertimbangkan “cost and benefit ratio “(CBR), melainkan berdasarkan polling yang sering menyesatkan.

Polling untuk mengukur keberhasilan kinerja penegakan hukum pada umumnya dan khusus pemberantasan korupsi masih diragukan validitasnya apalagi digunakan responden dengan pedoman kuesioner yang bersifat tertutup. Polling juga tidak tepat untuk tujuan keberhasilan (output) dan dampak (outcome) pemberantasan korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangan negara secara riil dan terbangunnya “mindset“ antikorupsi pada penyelenggara negara; begitu pula tidak cukup dengan hanya proyek “pakta integritas” dan “pulau-pulau integritas” karena diselimuti pencitraan belaka tanpa wujud nyata dan terukur.

*** Kini dan ke depan sudah saatnyapemberantasankorupsi yang dimotori oleh KPK dengan koordinasi dan supervisi dan fungsi trigger mechanism serta proses “take-over“ menghentikan gaya kepemimpinan pencitraan dan rasajemawa. karenasemuasikap itu tidak bermakna secara signifikan di hadapan jutaan rakyat khususnya pada golongan menengah (intelektual).

Gaya kepemimpinan KPK ke depan harus seperti “padi merunduk” dan paham tatakrama pergaulan sesama anak bangsa khusus dengan lembaga penegak hukum lainnya. Pidatopidato Presiden Joko Widodo menanggapi “kegaduhan” dalam penegakan hukum seharusnya dipahami bukan sebagai bentuk antipati terhadap penegakan hukum, melainkan seharusnya dipahami sebagai sinyal gestur gaya kepemimpinan Jawa yang berpedoman pada prinsip kehidupan: “sepi ing pamrih rame ing gawe “dan prinsip hidup orang Sunda, “handap asor“, serta “silih asah, asuh, dan asih“.

Jika pedoman hidup itu saja diamalkan, tentu akan membawa kemaslahatan dalam niat bersama kita memberantas korupsi tanpa harus membuat “air kolam ikan menjadi keruh dan kotor” karena pedoman hidup tersebut adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak perlu dengan gaya “koboi”, cukup dengan gaya “supir sado” saja; alon-alon asal kelakon ; tidak juga perlu terburu-buru dengan jargon “the big fish “ yang tidak sehat karena mencerminkan diskriminasi perlakuan hukum dalam tatanan hidup berdemokrasi.

*** Aspirasi 250 juta rakyat tentunya bukan monopoli KPK sendirian, melainkan juga menjadi “sense of belonging “ seluruh aparatur hukum termasuk para hakim. Begitu juga aspirasi keadilan jangan hanya dilihat dari kaca mata kepentingan 250 juta rakyat, melainkan juga harus dipertimbangkan rasa keadilan tersangka/terdakwa ketika harus terpaksa “dipisahkan” dari anak dan istrinya.

Janganlah karena perlakuan yang melanggar hukum, status tersangka/terdakwa berubah menjadi “korban” perlakuan negara yang tidak luput dari kekeliruan sehingga merupakan “abuse of power “ dan “miscarriage of justice“. Ada manfaatnya sekiranya setiap aparatur hukum sebelum memulai bekerja secara bersama-sama dipimpin oleh atasannya berdoa kepada Tuhan YME agar diberi kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

Cara ini baik untuk introspeksi diri bahwa penyidik, penuntut, dan hakim serta birokrasi hanyalah pemegang amanah untuk bekerja secara profesional dan akuntabel baik terhadap diri sendiri, tersangka, dan keluarganya serta masyarakat luas terutama kepada Tuhan Maha Pencipta alam semesta. KPK jilid III sejak Plt pimpinan KPK telah kembali ke khitah dan amanat UU KPK yang mungkin kurang disukai oleh penggiat antikorupsi yang menyukai kebebasan tanpa batas dalam keterbukaan terkait penegakan hukum daripada sunyi senyap yang sering dianggap tidak bekerja.

Perjalanan pemberantasan korupsi oleh KPK dengan fungsi korsup dan “trigger mechanism“ perlu dievaluasi secara benar dengan standar evaluasi yang tepercaya di bawah koordinasi Kantor Kemenpan karena telah mencapai usia selama kurang lebih dua belas tahun untuk menilai keberhasilan dalam artian riil dan komprehensif sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan UU KPK, termasuk strategi pencegahan dan penindakan serta pemantauan K/L.

KPK kini dan ke depan perlu menguatkan dan meningkatkan fungsi koordinasi dan supervisi dalam pencegahan untuk tujuan membangun sistem integritas nasional yang kokoh sehingga diharapkan dapat mengurangi KKN dan menekan kuantitas dan kualitas korupsi secara signifikan.

Outcome KPK yang efektif, efisien, proporsional dan akuntabel yang diharapkan adalah, (1) optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, (2) perubahan mindset efek jera fisik kepada finansial dan sosial, (3) berkurangnya laporan pengaduan masyarakat, (4) menurun signifikan jumlah perkara korupsi.

Outcome tersebut diharapkan hanya akan berhasil dicapai jika kesadaran nasional dalam pemberantasan KKN telah merata kepada seluruh elemen birokrasi pada ketiga pilar kekuasaan, dan begitu juga pada pilar “civil society “ sehingga kita tidak perlu bertanya lagi “who control the controller ?”.

Last but not least, mutlak diperlukan perubahan atas UU KPK untuk menguatkan fungsi dan peranan koordinasi dan supervisi KPK dalam strategi pencegahan dibandingkan dengan fungsi penindakan. (Sumber: Sindo, 06 Oktober 2015).

Tentang penulis:
Romli Atmasasmita, Guru Besar (Em) Universitas Padjadjaran/Universitas Pasundan, Bandung

Pidato Megawati: KPK Bisa Dibubarkan!

Oleh : Romli Atmasasmita

Pernyataan Megawati, mantan presiden, pada seminar kebangsaan di DPR RI memang mengejutkan.

Tetapi jangan sampai pernyataan tersebut terburu-buru dinilai membabi buta, karena Megawati mengatakan ada syaratnya, yaitu jika korupsi telah tidak ada lagi di bumi pertiwi. Tidak ada satu pun dari mantan presiden dan presiden yang tengah berkuasa berani mengeluarkan pernyataan tersebut.

Penulis sangat mengapresiasi pernyataan tersebut karena, pertama, ia seorang wanita dan kedua ia mengetahui kapan harus menyatakan pendapatnya ke hadapan publik, dan ia bukan seorang pengecut dan pecundang. Namun demikian, di balik pernyataan tersebut kita harus mengkritisi dengan objektif tanpa berburuk sangka bahwa mutatis mutandis PDI Perjuangan antipemberantasan korupsi dan anti-KPK karena di bawah kepemimpinan Megawati-lah KPK dilahirkan. Penulis yang menyampaikan draf RUU KPK kepada Megawati ketika itu.

Hasil penelitian penulis dan berasal dari sumber data yang dipercaya, sejak tahun 2009-2013, Kejaksaan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih sebesar Rp6 triliun; kepolisian sebesar Rp2 triliun, dan KPK sebesar Rp716 miliar. Asumsi dalam bagian menimbang UU KPK 2002 justru keberadaan KPK diperlukan karena kinerja kepolisian dan kejaksaan tidak efektif dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara sejalan dengan unsur ”kerugian keuangan negara” di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tahun 1999.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja KPK 2012/2013 dicantumkan bahwa hasil implementasi fungsi pencegahan (bukan penindakan) korupsi di sektor hulu migas adatemuanyangtakkalahmenarik. Laporan itu disampaikan di bawah ”catatan penting lainnya” denganjudul,”PenyelamatanKeuangan dan Kekayaan Negara yang berasal dari fungsi Pencegahan yang dimiliki oleh KPK pada sektor hulu migas”.

Di sana tertulis: ”Penyelamatan keuangan dan kekayaan negara dari sektor Hulu Migas dari Tahun 2009 sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp186.629.439.310.000,- dan USD1.570.358.610.99 berasal dari inventarisasi aset KKKS, koreksi pembebanan Investment Credit Subhan Phase II, penempatan dana Abandonment and Site Restoration (ASR) ke rekening bersama BP Migas-KKKS, pembayaran pajak migas yang tertunggak, dan penyelamatan atas dugaan penyimpangan alokasi gas bumi Program Anumera II.

Sedangkan, khusus untuk Tahun 2013 terdapat penyelamatan keuangan negara dari sektor hulu migas sebesar USD74.629.71 yang berasal dari dana penempatan ASR dan sebesar USD757.623.62 yang berasal dari penyelamatan atas dugaan penyimpangan alokasi gas bumi program Anumera II”. Total penyelamatan keuangan negara dari sektor hulu migas adalah Rp205.473.742.630.000 (dengan kurs USD1=Rp12.000). Penulis tidak yakin bahwa strategi sektor pencegahan KPK dapat menyelamatkan kerugian keuangan negara secara riil (nyata).

Karena dalam UU KPK 2002 fungsi pencegahan tidak ditujukan untuk melakukan tindakan recovery kecuali strategi penindakan (represif). Sekalipun dari sudut teori ekonomi, tindakan KPK benar akan tetapi secara normatif di dalam UU KPK 2002, tindakan tersebut menjadi tidak benar karena bertentangan dengan UU KPK 2002 itu sendiri. Dalam struktur organisasi KPK hanya diakui dua strategi penting yaitu strategi pencegahan dan strategi penindakan.

Namun di dalam LHP BPK RI 2011, dicantumkan bahwa KPK dapat dan telah menggunakan strategi pencegahan dan penindakan terintegrasi sehingga klaim ”penyelamatan keuangan negara” dari sektor hulu migas dapat diakomodasi. Dari sudut hukum pidana, KPK hendak menegaskan bahwa unsur melawan hukum dari perbuatan penyimpangan dan pembayaran pajak tertunggak hapus seketika digunakan strategi pencegahan dan penindakan terintegrasi sekalipun jelas dan nyata bahwa perbuatan penyimpangan dan pembayaran pajak tertunggak selama lima tahun dan kerugian negara secara nyata telah terjadi. UU KUP 1983/ 2009 hanya mengakui/mengenal istilah ”pajak terutang atau pajak kurang bayar”.

Pertanyaan penulis dari LHP BKR RI 2013 atas kinerja KPK tersebut, mengapa KPK RI tidak menggunakan strategi pe-nindakan sebagaimana perintah UU Tipikor 1999 yang diubah 2001 dan perintah UU KPK 2002? Sedangkan untuk kasus Rudi Rubiandini atau kasus korupsi lainnya bersikap se-baliknya sekalipun nilai kerugian keuangan negaranya tidak sebanding dengan ”kerugian keuangan negara” di sektor hulu migas.

LHP BPK RI Tahun 2013 tentang KPK juga mencantumkan bahwa terdapat pendapatan penerimaan bukan pajak (PNBP) fungsional KPK sebesar Rp691.318.214 belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan (28 Mei 2014) sehingga terjadi kelambatan setor antar 7 hari sampai dengan 458 hari.

Jika ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, maka total wajib setorPNBP fungsional KPK menjadi Rp857.234.585,36.

Fakta dan data berdasarkan LHP BKPRI atas Kinerja KPK 2012/2013 menunjukkan bahwa layaknya suatu organisasi pemerintah pada umumnya, KPK juga tidak melaksanakan prinsip ”good governance” bahkan telah melakukan pelanggaran hukum. Fakta dan data tersebut sungguh memprihatinkan penulis–sebagai salah satu pendiri KPK.

Diperlukan objektivitas penilaian/ pandangan kita terhadap KPK. Tentunya bukan dengan maksud meruntuhkan kepercayaan 250 juta rakyat kepada KPK akan tetapi untuk dijadikan cermin bagi langkah pimpinan KPK IV selama 2015-2019.

Isi pidato Megawatiterkaitdengan fakta dan data LHP BPR RI atasKPKamat relevandikajilebih jauh oleh kita semua. Pengalaman masa lalu adalah cermin melangkah dan bertindak kini dan masa yang akan datang bak pepatah, ”keledai tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama”. Persoalan bagi penulis, dan juga mungkin anda semua, siapa yang harus mengawasi siapa (who control the controllers) dan bagaimana bentuk dan cara pengawasannya?

Penulis yakin bahwa jika saja UU KPK direvisi maka bagian penting daripadanya adalah pembentukan Komite Pengawas di dalam struktur organisasi KPK. Dewan tersebut akan meliputi pengawasan di sektor pencegahan, penindakan, SDM dan keuangan.

Dengan cara demikian, KPK terhindar dan dapat dicegah dari sekecil apapun celah negatif sehingga kita dapat bersamasama menempatkan KPK pada tempat yang layak untuk dihargai dan sebagai lembaga yang berwibawa, baik di hadapan institusi penegak hukum lain dan pimpinan K/L maupun di hadapan publik. (Sumber : Koran SINDO, Jum’at 21 Agustus 2015)

Tentang penulis :
Romli Atmasasmita, Guru Besar (Emeritus) Unpad dan Unpas; Direktur LPIKP

Pencemaran Nama Baik melalui Media Pers

Oleh : Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita

Harian Kompas, Jumat, 24 Juli 2015 dan Sabtu, 27 Juli 2015 berturut-turut telah mengetengahkan topik mengenai laporan pengaduan dugaan pencemaran nama baik oleh Hakim Sarpin dan penulis ke Bareskrim Polri.

Kompas tanggal 24Juli2015 memuat artikel yang ditulis Agus Sudibyo dan dalam Kompas tanggal 27 Juli 2015 memuat pemberitaan pers sebagai karya jurnalistik. Ada tiga inti artikel dalam harian Kompas tersebut. Pertama, pengadu/pelapor telah keliru memahami muatan berita pers yang mencatat/mengutip pendapat/pernyataan terlapor.

Kedua, pelapor “salah alamat” karena seharusnya melapor ke Dewan Pers dengan alasan bahwa muatan berita dianggap sebagai karya jurnalistik. Ketiga, Dewan Pers memiliki tugas dan wewenang untuk “turut serta” menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers dan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.

UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan pada 23 September 1999 telah membuka pintu kebebasan pers seluas-luasnya, namun masih tetap dalam batas-batas norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1)). UU Pers 1999 merupakan UU yang sangat protektif terhadap wartawan (jurnalis), bukan terhadap setiap orang.

Hak jawab dan hak koreksi hanya berlaku bagi setiap orang yang telah dirugikan kepentingannya oleh pemberitaan pers, bukan oleh pernyataan seseorang, bukan wartawan yang dikutip oleh dalam pemberitaan pers. Yang dilaporkan penulis kepada Bareskrim Polri adalah pernyataan/pendapat/penilaia n para terlapor terhadap nama baik dan harkat martabat penulis terkait calon pansel KPK.

Padahal, penulis sendiri tidak pernah tahu atau dihubungi untuk dicalonkan pemerintah serta tidak ada klarifikasi para terlapor atas informasi pencalonan tersebut kepada penulis sebagai pelapor.

Fakta tersebut memberikan petunjuk awal bahwa laporan pengaduan pencemaran nama baik penulis oleh para terlapor tidak ada relevansi dan keterkaitannya dengan UU Pers 1999 in casu fungsi Dewan Pers yang hanya menjaga dan mengawasi kode etik jurnalis dan memberikan pertimbangan jika terjadi sengketa atas pemberitaan pers. Subjek hukum UU Pers 1999 adalah jurnalis dan perusahaan pers; objek hukum UU Pers 1999 adalah pemberitaan pers. Emerson dan Adnan bukan subjek hukum UU Pers, termasuk Said Z Abidin.

Merujuk perkembangan terakhir terkait pelaporan penulis tersebut ke Bareskrim, jelas bahwa kini pemberitaan pers dan opini yang berkembang tengah diarahkan untuk “menggagalkan” harapan penulis, seorang warga negara Indonesia memperoleh keadilan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dalam ketatanegaraan RI di bawah UUD 1945.

Upaya penggagalan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi sebagaimana tercantum dalam berita Kompas 27 Juli 2015: “Penggunaan delik defamasi untuk menjerat para penggiat antikorupsi merupakan ancaman baru bagi demokrasi di Indonesia”.

Dengan kata lain, upaya penulis untuk memperoleh keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 dinilai dan “dihakimi” sebagai ancaman terhadap demokrasi dan khususnya terhadap kebebasan berekspresi dan bertukar pendapat. Tulisan wartawan Kompas 27 Juli 2015 jelas telah dengan sengaja dan direncanakan untuk “membenturkan/ mengonflikkan” penulis dengan dunia pers dan sistem demokrasi menurut pandangan jurnalis.

Pernyataan tersebut amat keliru dan menyesatkan sekaligus merupakan “pembunuhan karakter” yang telah menyimpang dari kode etik jurnalistik. Namun, penulis tidak akan mempersoalkannya, tetapi tetap fokus pada kelanjutan proses pengaduan penulis atas pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Emerson Yuntho, Adnan Topan Husodo, dan Said Z Abidin.

Yang penting diketahui publik bahwa antara penulis dan pihak terlapor tidak ada pertukaran pendapat dan yang terjadi bahwa terlapor membuat pernyataan sepihak yang telah “menista” pelapor di muka umum.

Pernyataan terlapor telah bertentangan dengan asas dan tujuan (Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 6 jo Pasal 1 angka 1) UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Hukum (UU KMPU 1998) bahwa penyampaian pendapat di muka umum wajib dan bertanggung jawab untuk a.l. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang berlaku umum, dan menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam artikel Agus Sudibyo danberita Kompas tanggal27Juli 2015, UU KMPU 1998 tidak pernah dikutip dan dibahas UU KMPU 1998 secara rinci karena sesungguhnya di dalam UU tersebut tercermin spirit dan jiwa kebebasan menyampaikan ekspresi dan berpendapat. Berita Kompas 27 Juli 2015 juga telah menempatkan posisi penulis berhadapan dan berlawanan dengan penggiat antikorupsi.

Berita tersebut provokatif dan sangat berlebihan serta naif karena penulis yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun berjuang menyusun strategi perundang- undangan antikorupsi di Indonesia dan pada level internasionalsebagai expert UNDOC untuk UNCAC dan ikut serta menyusun “International Implementing Guide for the UNCAC”, serta penulis satu-satunya ahli hukum yang mewakili Indonesia pada forum ahli tersebut. Tuduhan tersebut jelas telah mendiskreditkan penulis di hadapan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional.

Laporan pengaduan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri tengah berproses dan tidak ada alasan untuk menunda pemeriksaan terlapor sampai tuntas dengan alasan menunggu keputusan Dewan Pers. Jika Bareskrim tidak menindaklanjuti laporan pengaduan pencemaran nama baik tanpa bukti hukum yang jelas dan kuat, ada ancaman pidana pelanggaran Pasal 216 KUHPdanancamanpidanayang sama juga bagi pihak-pihak yang menggagalkan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tidak terkecuali.

Pertimbangan Dewan Pers terkait permohonan para terlapor tidak bersifat pro-justisia dan hanya didasarkan pada bentuk MoU yang tidak mengikat secara hukum dan Bareskrim Polri dapat menindaklanjuti laporan pengaduan pencemaran nama baik penulis berdasarkan KUHP sampai tuntas. (Sumber: Koran SINDO, Senin 3 Agustus 2015)

Tentang penulis :
Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar (Em) Unpad dan Unpas, Direktur LPIKP



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,682,251 hits
Oktober 2017
S S R K J S M
« Agu    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031