Posts Tagged 'Rokhmin Dahuri'

Kemiskinan, Ketimpangan Dan Reformasi Birokrasi

Oleh Rokhmin Dahuri
Kita bersyukur bahwa sejak merdeka 71 tahun lalu, bangsa Indonesia secara umum mengalami perbaikan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sampai ekonomi.

Namun, hingga kini Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang berpendapatan-menengah bawah dengan PDB per kapita USD4.200 (Bank Dunia, 2017), dan kapasitas iptek hanya di kelas-3 (UNESCO, 2016).

Padahal, suatu negara bisa dinobatkan sebagai negara maju dan makmur (berpendapatan tinggi), bila kapasitas ipteknya berada di kelas-1 dan PDB per kapitanya di atas USD11.750.

Akan tetapi, persoalannya adalah jumlah pengangguran dan rakyat miskin hingga kini masih tinggi. Data BPS mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2016 sekitar 7,02 juta orang (5,5% total angkatan kerja sebanyak 127 juta orang) dan pengangguran semi-terbuka (disguished unemployment ) sekitar 30 juta orang.

Banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan(Rp361.000/orang/ bulan) mencapai 27,76 juta jiwa (10,7% total penduduk).

Bila kita menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia, yakni U S D 2 / o r a n g / h a r i (USD60/orang/bulan), maka rakyat Indonesia yang miskin sekitar 120 juta orang atau 47% total penduduk.

Dan, yang lebih mencemaskan bahwa kesenjangan antara kelompokpendudukkaya vsmiskin kian melebar. Hal ini dapat dilihat dari rasio GINI yang pada 2004 sebesar 0,31 meningkat menjadi 0,41 pada 2014 dan 2015, lalu sedikit turun menjadi 0,397 tahun lalu.

Itu pun karena perhitungannya berdasarkan pada pengeluaran individu. Bila perhitungannya atas dasar pendapatan, maka rasio GINI tahun lalu sekitar 0,46.

Menurut laporan Credit SuisseCredit Suisses Global Wealth Report 2016 , 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kue ekonomi nasional.

Dalam hal kesenjangan kaya vs miskin, Indonesia merupakan negara terburuk keempat di dunia. Rusia merupakan negara terburuk, di mana 1% orang terkayanya menguasai 74,5% total kekayaan negaranya, diikuti oleh India dan Thailand di mana 1% orang terkayanya menguasai 58,4% dan 58% dari total kekayaan negaranya.

Implikasi buruk

Sejumlah data dan fakta sosial-ekonomi di atas menunjukkan dua kesimpulan yang sangatpenting.

Pertama, meskipun PDB Indonesia saat ini menempati peringkat 10 di dunia, tetapi karena penduduknya banyak, 256 juta jiwa (terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan AS), maka PDB per kapitanya masih rendah (USD4.200).

Kedua, kue pertumbuhan ekonomi selama ini rupanya sebagian besar (lebih dari 75%) hanya bisa dinikmati sekitar 20% penduduk kaya dan superkaya yang umumnya tinggal di kota-kota besar dan Jabodetabek .

Menurut Oxfam (2017), saat ini kekayaan kolektif dari empat orang terkaya di Indonesia sekitar USD25 miliar (Rp335 triliun) melampaui total kekayaan 40 persen penduduk termiskin, sekitar 100 juta orang.

Tingginya pengangguran dan kemiskinan dipastikan merupakan penyebab utama dari masalah gizi buruk dan rendahnya kualitas SDM yang terus menghantui bangsa ini.

Penderita gizi buruk kronis atau stunting growth, jika tidak segera ditolong, fisiknya akan lemah, mudah sakit, dan perkembangan otaknya terganggu.

Dengan begitu akan melahirkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan inovatif (a lost generation). Selain rendahnya kualitas sistem pendidikan dan belum terwujudnya masyarakat meritokrasi, gizi buruk dan rendahnya status kesehatan mayoritas rakyat Indonesia akibat kemiskinan telah menyebabkan produktivitas dan kapasitas inovasi bangsa Indonesia berada di papan bawah di antara bangsa-bangsa di dunia.

Di kawasan ASEAN, produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya setara dengan USD9.200/tahun. Sementara itu, produktivitas tertinggi diraih Singapura sekitar USD92.000/tahun, diikuti oleh Malaysia (USD33.000/tahun).

Rata-rata produktivitas tenaga kerja di tingkat ASEAN sebesar USD10.700/tahun. Kapasitas inovasi bangsa Indonesia hanya berada di peringkat 97 dari 141 negara yang disurvei.

Sebagai perbandingan, Singapura menempati peringkat 7, Malaysia ke-32, Thailand ke-55, Brunei Darussalam ke-62, Filipina ke- 83, dan Kamboja ke-83 (Cornel University, INSEAD danWipo, 2015).

Apabila buruknya kualitas SDM dan rendahnya kapasitas inovasi akibat pengangguran dan kemiskinan yang masif itu tidak segera diperbaiki, maka peluang kita untuk dapat mengapitalisasi bonus demografi pada 2020-2032 bakal terbuang percuma.

Alih-alih, Indonesia bakal terjebak terus sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income trap ), alias tidak bisa naik kelas menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berdaulat.

Membumikan kebijakan

Sangat tepat bila Presiden Jokowi pada Rapat Kabinet Terbatas 7 Februari lalu memutuskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi.

Komitmen pemerintah ini ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi ketika dalam pidato sambutannya di acara pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari, yang mengusung tema “Kedaulatan dan Kesenjangan SosialMenujuIndonesiaYang Berkemajuan”.

Secara garis besar, kebijakan tersebut meliputi: (1) reformasi agraria (land reform) dan redistribusi aset, (2) peningkatan kesempatan berusaha bagi rakyat miskin untuk bisa hidup sejahtera, dan (3) peningkatan kapasitas SDM. Secara umum, tiga kebijakan itu sudah baik. Namun, masih ada sejumlah kelemahan yang bisa mengganjal, bahkan menggagalkannya. Supaya sukses, perlu penajaman ketiga kebijakan itu sehingga lebih operasional dan mencapai tujuannya. Selain itu perlu penambahan substansi dan cakupan kebijakan.

Pertama, tiga paket kebijakan pemerintah itu jelas hanya menyasar warga negara miskin yang berwirausaha alias bekerja untuk dirinya sendiri.

Padahal, dengan UMR tertinggi hanya Rp3,3 juta/bulan (di DKI Jakarta) dan besaran serta struktur gaji PNS seperti sekarang, rakyat Indonesia yang miskin itu juga banyak yang profesi (mata pencaharian)- nya sebagai PNS, pegawai (karyawan) perusahaan swasta nasional atau multinasional, pegawai koperasi atau UMKM, pembantu rumah tangga, atau pegiat LSM.

Pasalnya, berdasarkan pada garis kemiskinan versi Bank Dunia (pengeluaran sedikitnya USD2/ orang/hari atau USD60/ orang/ bulan), maka seorang tenaga PNS atau profesi lainnya digolongkan sudah sejahtera (tidak miskin) bila pendapatannya minimal Rp4 juta/bulan.

Bagi pemerintah dan BUMN mestinya tidak sulit untuk meningkatkan gaji terendah bagi PNS dan karyawan BUMN sebesar Rp4 juta/bulan bagi yang sudah berkeluarga dan Rp2 juta/bulan bagi yang masih lajang.

Pasalnya, banyak sekali dana APBN/APBD yang digunakan dengan efisien, efektif, dan produktif atau dikorupsi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, tingkat korupsi itu diperkirakan sekitar 30% dari total APBN (Soemitro Djojhadikusumo, 1989).

Pada masa reformasi, malah lebih parah, sekitar 45 persen. Artinya, uang negara yang dikorupsi atau digunakan secara tidak efisien ini sejatinya cukup untuk membuat seluruh PNS dan karyawan BUMN hidup sejahtera secara berkeadilan.

Kedua, para konglomerat (pengusaha besar) harus meningkatkan gaji (kesejahteraan) semua karyawannya secara berkeadilan, dan membayar pajak lebih besar dan patuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sampai sekarang banyak sekali karyawan perusahaan besar, swasta nasional maupun asing, yang gajinyakurangdari Rp4juta/bulan.

Pajak ini sangat penting, sebab berkontribusi sekitar 85 persen dari total pendapatan negara, dan diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan keperluan pembangunan lainnya.

Malangnya, sampai saat ini kinerja penerimaan pajak Indonesia masih di bawah rerata penerimaan pajak negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) sebesar 25% PDB, dan jauh di bawah negara-negara maju sebesar 35% PDB.

Selanjutnya, sejalan dengan agenda pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental di kalangan pemerintahan, gaji PNS dengan golongan yang lebih tinggi dan pejabat tinggi negara (bupati, wali kota, gubernur, menteri, wapres, dan presiden) pun sudah saatnya ditingkatkan.

Dengan begitu, mereka bisa hidup sejahtera, berwibawa, dan tahan godaan untuk korupsi atau menerima sogokan. Supaya reformasi birokrasi dan revolusi mental di lembaga pemerintahan berhasil, selain peningkatan gaji seperti diuraikan di atas, juga secara simultan harus dilakukan rewards and punishment (hukuman dan penghargaan) serta penegakan hukum yang keras, tegas, dan adil; serta keteladanan dari atasan, mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, kepala daerah sampai kepala desa.

Melalui reformasi birokrasi dan revolusi mental semacam ini, niscaya etos kerja dan produktivitas birokrasi akan meningkat secara signifikan.

Lebih dari itu, birokrasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah bakal lebih kreatif, inovatif, melayani masyarakat, dan mampu menciptakan iklim investasi dan kemudahaan berbisnis (ease of doing business).

Dengan demikian, mereka akan mampu melaksanakan dan menyukseskan kebijakan pemerintah untuk memerangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial ini serta kebijakan pemerintah lainnya.

Tanpa reformasi birokrasi dan reformasi mental berbasis peningkatan kesejahteraan secara adil semacam ini, maka negara ini hanya didominasi oleh para pemimpin, birokrasi, dan kehidupan yang serbapencitraan dan kemunafikan.

Kinerja pemerintah tidak akan membaik seperti di negara-negara maju dan makmur. Lihat skandal megakorupsi proyek e-KTP yang telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp2,4 triliun (49% total nilai proyek), yang uangnya dijadikan bancakan oleh puluhan nama besar di DPR, Kementerian, dan pengusaha.

Demikian juga, skandal mega korupsi kasus Bank Century, BLBI, Hambalang, IT KPU 2009, SKK Migas, dan lainnya. Mau bukti mana lagi, bahwa negara kita selama ini dipenuhi oleh kepura-puraan dan kemunafikan. (Sumber: Koran Sindo, 14 Maret 2017)
Tentang penulis:

PROF DR IR Rokhmin Dahuri MS Guru Besar IPB, Ketua Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI)

Iklan

Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

Oleh Rokhmin Dahuri
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Filipina dengan jumlah pulau 7.100 menempati peringkat kedua terbesar di dunia (Arroyo, 2012).

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (200.000 ha) beserta kesatuan ekosistemnya (UU Nomor 1/ 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Atas dasar definisi tersebut, sekitar 90% dari seluruh pulau milik Indonesia berupa pulau kecil.

Selain lima pulau besar utama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; pulau-pulau besar lainnya antara lain adalah Sabang, Simeleu, Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Natuna, Enggano, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Lembata, Rote, Buton, Ternate, Tidore, Buru, Seram, Waigeo, dan Biak.

Sebelum berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 1999, pemerintah kurang peduli dengan pulau-pulau kecil.

Namun, sejak adanya KKP, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kelautan; dilakukanlah pendataan pulau-pulau kecil yang meliputi luasnya, potensi pembangunan (sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan), kependudukan, kegiatan ekonomi yang ada, dan berbagai aspek lainnya.

Sejak tahun 2000 KKP menyusun naskah akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Karena melibatkan begitu banyak instansi, baru pada 2007 DPR akhirnya menyetujui UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 1/2014.

Dengan anggaran terbatas KKP bekerja sama dengan Kementerian lain, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah.

Kerja sama ini mulai membangun infrastruktur dan fasilitas pembangunan serta menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan pembangunan sejumlah pulau kecil.

KKP juga sangat aktif mengajak investor nasional maupun internasional (asing) untuk membangun, berinvestasi, dan melakukan usaha ekonomi di pulau-pulau kecil secara produktif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Hasilnya, pada 2012 Pemerintah RI melalui KKP dan Kementerian Luar Negeri berhasil mendaftarkan 13.466 pulau berikut namanya ke PBB, tepatnya United Nations Group of Experts on Geographic Names (UNGEGN), dan baru 2014 PBB mengesahkan seluruh pulau yang didaftarkan oleh Indonesia tersebut.

Dengan demikian, hingga kini jumlah pulau yang belum resmi memiliki nama sekitar 4.038 lagi. Selama 2017 ini pemerintah menargetkan untuk mendaftarkan 1.106 pulau lagi ke PBB.

Akan tetapi, di balik kerja keras pemerintah untuk membangun pulau-pulau kecil sebagai wilayah yang lebih maju, sejahtera, nyaman, dan aman, jujur saja harus dikatakan perkembangannya boleh dibilang sangat lambat.

Betapa tidak, sampai sekarang baru 6.000 pulau (34%) yang sudah berpenghuni, dan dari tahun 2000 sampai sekarang baru 54 pulau kecil yang telah dikembangkan oleh swasta yang sebagian besar untuk pariwisata bahari, dan sebagian kecil untuk perkebunan, pertambangan, dan penampungan (storage) minyak bumi.

Dari 54 pulau itu, investor 33 pulau dari luar negeri, dan investor di 21 pulau lainnya dari dalam negeri (nasional). Sebenarnya, ketika KKP mengeluarkan kebijakan diizinkannya investor nasional maupun asing untuk berinvestasi dan mengembangkan ekonomi pulau-pulau kecil di Indonesia pada medio 2001, sejumlah investor dari Kuwait, Qatar, Jepang, dan Taiwan menyatakan minat.

Sayang, saat itu beberapa LSM dan tokoh nasional menolak kebijakan tersebut. Akibatnya, sejumlah investor asing dan nasional yang bonafide mengurungkan minat investasinya.

Rupanya reaksi sejumlah LSM dan tokoh nasional serupa terkait optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang terjadi sekitar 16 tahun lalu sekarang terulang kembali ketika di awal tahun ini Menko Maritim dan Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan rencana kebijakannya untuk mengundang pihak asing berinvestasi di pulaupulau kecil Indonesia.

Urgensi Pembangunan Pulau Kecil

Sedikitnya ada empat alasan utama bagi bangsa Indonesia untuk segera mendayagunakan pulau-pulau kecil. Pertama, dari sekitar 17.504 pulau yang kita miliki, baru sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Itu pun pola pembangunannya sebagian besar kurang produktif dan tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Hasilnya, hampir semua pulau kecil yang berpenghuni dan/atau sudah ada kegiatan pembangunan (ekonomi) di sana tetap saja tidak maju. Kebanyakan penduduknya hidup miskin dan kualitas lingkungan hidupnya buruk.

Umumnya penduduk yang menghuni pulaupulau kecil dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote adalah para lansia, anak-anak, dan kelompok usia kerja yang kurang terdidik dan produktif.

Orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi yang terlahir di pulau kecil seperti Prof Adrianus Moy, Prof Herman Johanes, Prof Laode Kamaludin, Dr Yasona Laoly, dan Ir Saleh Husin kebanyakan hijrah ke Jakarta atau Pulau Jawa.

Padahal, potensi pembangunan (ekonomi) yang terdapat di pulau-pulau kecil luar biasa besar. Kedua, dengan membangun pulau-pulau kecil secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Berarti kita mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI.

Jutaan lapangan kerja baru bakal tersedia dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Bila kita mampu membangun rata-rata 100 pulau baru dalam satu tahun, pertumbuhan ekonomi nasional yang sejak 2015 hanya sekitar 5% per tahun diperkirakan bisa meningkat sampai 7% per tahun.

Dengan demikian, masalah utama bangsa berupa tingginya pengangguran dan kemiskinan serta rendahnya daya saing dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) bakal dapat diatasi.

Demikian juga halnya dengan masalah disparitas pembangunan antarwilayah yang sangat timpang, khususnya Jawa vs luar Jawa secara otomatis akan terkoreksi.

Sebab, dengan tersebarnya pusatpusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru di pulau-pulau kecil diyakini bakal mengurangi laju urbanisasi dari luar Jawa ke Jawa.

Ketiga, dengan membangun pulau-pulau kecil, terutama 111 pulau terluar (terdepan) secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan baru berarti kita membangun semacam sabuk kemakmuran (prosperity belt).

Wilayah-wilayah pulau-pulau kecil terdepan yang maju dan makmur secara otomatis akan menjadi semacam sabuk pengaman (security belt) yang turut memperkokoh dan menegakkan kedaulatan NKRI.

Keempat, pemanfaatan pulau- pulau kecil oleh investor asing maupun nasional, seperti untuk pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan penampungan minyak bumi sejak masa Orde Baru sampai sebelum adanya KKP hanya kecil sekali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat lokal.

Lebih dari itu, acap kali menimbulkan kerusakan lingkungan, memarginalkan masyarakat lokal, dan mengancam kedaulatan NKRI.

Karena itu, kita harus menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI di atas segalanya dalam proses pembangunan pulau-pulau kecil, terutama ketika melibatkan investor asing.

Kita harus berpedoman pada UU Nomor 27/ 2007 jo UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dan peraturan perundangundangan lainnya yang relevan di dalam membangun dan mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

Pedoman Pembangunan dan Investasi

Tantangan dalam membangun pulau-pulau kecil untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa adalah bagaimana kita meramu dan mengimplementasikan paket kebijakan supaya para investor (nasional atau asing) yang bonafide mau menanamkan modalnya dan mengembangkan usaha ekonomi, dan pada saat yang sama kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI pun bisa ditegakkan.

Kepentingan nasional itu antara lain berupa manfaat ekonomi bagi negara dan rakyat, kelestarian lingkungan, dan alih teknologi.

Investor dan pengusaha itu sangat penting dalam membangun ekonomi wilayah, termasuk pulau-pulau kecil. Pasalnya, fungsi utama anggaran pemerintah (APBN/APBD) di seluruh negara di dunia adalah untuk pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (kesehatan, pendidikan, dan agama), peraturan dan perundang-undangan, dan kelembagaan.

Untuk mengembangkan usaha ekonomi, menggerakkan bisnis, dan modal kerja (working capital) di suatu wilayah atau negara adalah merupakan peran para investor, pengusaha, dan entrepreneur. Bagi para investor, tentu mereka ingin investasinya aman dan menghasilkan untung secara berkelanjutan.

Sesuai dengan UU Nomor 1/2014 di atas, kepentingan nasional, kedaulatan NKRI, dan kepentingan investor, maka pembangunan dan investasi pulau-pulau kecil oleh swasta nasional maupun asing seyogianya mengikuti pedoman (guidelines) sebagai berikut.

Pertama, baik swasta nasional maupun asing tidak boleh memiliki pulau, tetapi diizinkan memiliki hak guna usaha (HGU) di pulau tersebut untuk jangka waktu 35 – 50 tahun, dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah RI dengan pihak investor.

Sebaiknya investasi dan bisnis swasta (baik nasional maupun asing) ditempatkan di pulau-pulau kecil yang tidak ada penduduknya.

Kedua, sedikitnya 40 persen dari total luas daratan pulau harus dialokasikan untuk kawasan lindung (protected area) seperti garis sempadan pantai (set back zone), hutan lindung, dan ruang terbuka hijau.

Luas daratan sisanya, maksimal 60% dari total luas daratan pulau, boleh dikembangkan untuk kawasan pembangunan (usaha ekonomi), seperti pariwisata, properti dan bangunan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri yang ramah lingkungan.

Ketiga, semua kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis di pulau-pulau kecil harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui pemerintah pusat, didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),

building code (bangunan tertinggi tidak boleh melebihi tingginya pohon tertinggi yang ada di pulau termaksud), menggunakan energi terbarukan (energi solar, angin, arus laut, dan lainnya), usahakan tidak membuang limbah maupun emisi gas rumah kaca dengan menerapkan teknologi 3 R (reduce, reuse, dan recycle), dan mitigasi serta adaptasi terhadap bencana alam.

Keempat, dalam memanfaatkan wilayah perairan sekitar pulau harus mengikuti prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dan semua ketentuan peraturan perundangun dangan RI yang relevan.

Kelima, selain royalti dan pajak, pihak investor juga harus menyimpan dana jaminan (deposit money) di kas negara selama masa HGU.

Besaran dana jaminan per pulau di AS itu berkisar antara USD100 juta sampai USD1 miliar, bergantung pada luas pulau dan potensi pembangunan (ekonominya).

Bayangkan, bila kita mampu menarik investor untuk 100 pulau setiap tahun, maka kita dapat dana segar antara USD10 miliar-100 miliar (Rp130 triliun- 1.300 triliun) per tahun.

Keenam, tenaga kerja asing hanya boleh di bidang-bidang yang belum mampu dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, dan jumlah tenaga kerja asing maksimal 10% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan. Gaji atau upah karyawan harus yang bisa menyejahterakan diri dan keluarganya.

Ketujuh, untuk menjamin keamanan dan kedaulatan NKRI, Pemerintah RI bisa menempatkan polisi dan/ atau tentara di pulau yang investornya dari luar negeri.

Kedelapan, harus ada alih teknologi dari pihak asing kepada tenaga kerja Indonesia, dari swasta nasional kepada masyarakat lokal.

Kesembilan , seperti di Mauritius, Maldives, AS, beberapa negara di Karibia dan Pasifik Selatan yang berhasil mengelola pulau-pulau kecilnya bisa juga diterapkan konsep One Island, One Company.

Artinya perencanaan, investasi dan bisnis, pemasaran, dan pengelolaan satu pulau diserahkan kepada satu perusahaan dengan mengikuti kedelapan persyaratan di atas. ( Sumber : Koran Sindo,08 februari 2017)

Tentang penulis:

PROF DR IR Rokhmin Dahuri MS Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Kelautan untuk Pacu Ekonomi

Oleh Rokhmin Dahuri

Dalam pengantar Rapat Terbatas tentang Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Rabu(15/6), Presiden Jokowi menegaskan, program pembangunan kelautan harus dipercepat agar Indonesiadapat memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar.

Presiden juga mewanti-wantibahwakebijakan dan program pembangunan kelautan jangan hanya bagus di atas kertas (sekedar wacana), tetapi harus betul-betul membuahkan dampakpositifbagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan kesejahteraan rakyat kita.

Penegasan Presiden itu sangat tepat karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga-perempat wilayahnya berupa laut, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar, sekitar USD1,2 triliun per tahun (tujuh kali APBN 2016) dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang alias 33% total angkatan kerja (Dahuri, 2014).

Sesungguhnya, sejak awal masa kampanye capres-wapres awal 2014, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sangat meyakini tentang potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besarnya ini. Sebab itu, kemaritiman dijadikan program pembangunan prioritas Kabinet Kerja yang dipimpinnya bersama dengan program pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan danenergi, industrimanufaktur, pariwisata dan ekonomi kreatif, sertakesehatandanpendidikan.

Lebih dari itu, Presiden Jokowi dan Wapres JK juga bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Yakni, Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan dan hankam serta budaya maritim. Dengan potensi ekonomi yang luar besarnya, ekonomi kelautan mestinya bisa menjadi penyelamat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional akibat pelemahan sektor-sektor ekonomi daratan tersebut.

Dari perspektifekonomidankesejahteraan, sektor perhubungan laut, pariwisata bahari, ESDM, dan industri dan jasa maritim pada umumnya sudah pada jalur yang tepat (on the track). Revitalisasi sejumlah pelabuhan laut dan kapal-kapal muatan barang maupun penumpang berjalan sesuai target.

Dwelling-time Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan laut utama sudah lebih pendek (cepat). Kapal penumpang dan kapal barang untuk melayani trayek baru maupun menambah frekuensi pelayanan trayek lama (existing) sudah berjalan cukup baik. Secara keseluruhan program pembangunan Tol Laut dan konektivitas maritim menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Selain memperbaiki aksesibilitas, prasarana dan sarana, sistem perizinan dan pelayanan (seperti visa on arrival), dan promosi serta pemasaran sejumlah objek (destinasi) wisata yang sudah ada; Kementerian Pariwisata juga secara elegan mengembangkan berbagai objek (destinasi) pariwisata bahari yang baru.

Tak mau ketinggalan, Kementerian ESDM sejak pertengahan 2015 bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-IPB dan semua kementerian terkait telah menyiapkan infrastruktur dan suplai energi bagi Kluster Industri dan Ekonomi Maritim di sejumlah kawasan pesisir seperti Aceh Jaya, Pulau Enggano, Mandalika, Larantuka, dan Pulau Morotai.

Kementerian ESDM sangat aktif mengembangkan energi baru dan terbarukan dari laut seperti pasang-surut, gelombang, Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), dan biofuel berbasis algae laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNIAL, Polri, kejaksaan, danBakamla sudah di jalur yang tepat di dalam memberantas illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing oleh nelayan asing, dan penegakan kedaulatan.

Sayang, kebijakan ekonominya yang merupakan tugas dan fungsi utama KKP justru menghambat atau mematikan iklim investasi dan bisnis kelautan-perikanan. Akibat kebijakan yang terlalu restriktifdanmendadak(sudden death), tanpa sosialisasi dan alternatif solusi seperti itu, banyak pabrik pengolahan hasil perikanan di hampir semua kawasan industri perikanan, mulai dari Tual, Ambon, Bitung, Benoa, Muara Baru, Jakarta sampai ke Belawan megapmegap atau gulung tikar karena kekurangan bahan baku ikan.

Ratusan ribu nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pedagang ikan menganggur. Nilai ekspor perikanan turun drastis, dari USD4,7 miliar pada 2014 menjadi sekitar USD2 miliar pada 2015. Demikian juga halnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) perikanan, pada 2004 mencapai Rp350 miliar, pada 2014 sebesar Rp250 miliar, dan tahun lalu terkumpul hanya sekitar Rp70 miliar.

Sementara itu, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, dan sumber daya kelautan nonkonvensional yang potensi produksi dan ekonominya puluhan sampai ratusan kali lipat dari perikanan tangkap kurang mendapat perhatian.

Yang juga memprihatinkan, sudah hampir dua tahun Kabinet Kerjarupanya Kemenko Maritim belum mempunyai Peta Jalan Pembangunan Kemaritiman Indonesia. Tak heran bila sampai sekarang Kemenko Maritim tampak “gagap” di dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

Yang meliputi: (1) koordinasi dan sinkronisasi; (2) akselerasi pembangunan; (3) kebijakan terobosan(breakthrough policies); (4) menyamakan “playing field“ (iklim investasi, kemudahan berbisnis, suku bunga bank, infrastruktur, dan variabel lainnya) dengan negara-negara maritim tetangga atau kompetitor; dan (5) memberi arahan (direction) jangka panjang dan berkelanjutanbagi bangsaIndonesiamenuju PMD.

Program Jangka Pendek

Sebab itu, dalam jangka pendek-menengah (mulai sekarang sampai 2020), pemerintah harus merevitalisasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi kelautan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (di atas 7% per tahun), menyerap banyak tenaga kerja, menyejahterakan rakyat, pasarnya tersedia, dan memerlukan modal dan teknologi yang relatif kecil dan mudah.

Sektor-sektor ekonomi kelautan yang dimaksud adalah: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budi daya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri farmasi dan kosmetik dari laut, (5) pariwisata bahari, (6) industri galangan kapal, dan (7) industri mesin dan peralatan perikanan.

Di sektor perikanan tangkap, kita mesti mengembangkan armada kapal ikan modern dengan ukuran kapal di atas 50 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan sebanyak 5.000 unit kapal sampai 2019. Ini untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah perairan di atas 12 mil, laut dalam, laut lepas, dan ZEEI yang selama ini menjadi ajang pencurian (illegal fishing) oleh nelayan asing atau masih underfishing seperti Laut Natuna, ZEEILaut China Selatan, Laut Sulawesi,

Teluk Tomini, Laut Banda, Laut Arafura, serta ZEEI Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Setiap 100 kapal ikan dikawal oleh kapal TNI-AL atau Coastguard. Dengan cara seperti ini diyakini IUU fishing oleh nelayan asing akan dapat diatasi secara tuntas. Dan, pada saat yang sama kita mendapatkan jutaan ton ikan untuk menghidupkan kembali industri pengolahan hasil perikanan yang mati suri selama dua tahun terakhir ini.

Kita bangun Pelabuhan Perikanan Samudera yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan dan maritim terpadu sebagai tempat pendaratan ikan armada kapal ikan modern tersebut, industri pengolahan, dan jaringan pemasaran.

Nelayan tradisional yang selama ini beroperasi di wilayahwilayah laut dangkal, di bawah 12 mil mesti ditingkatkan kapasitas dan produktivitas penangkapan ikannya dengan menyediakan teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan sesuai dengan potensi produksi lestari (MSY=maximum sustainable yield ) sumber daya ikan di setiap wilayah perairan.

Di sektor perikanan budi daya, kita tingkatkan produksi berbagai jenis ikan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha perikanan budi daya ramah lingkungan di perairan laut, payau, dan tawar. Jenis-jenis ikan budi daya laut yang relatif mudah dibudidayakan sangat dibutuhkan untuk pasar domestik maupun ekspor, dan keuntungan (profit)-nya lumayan besar antara lain berbagai jenis kerapu, kakap, bawal bintang, bandeng, gobia, abalone,

kerang hijau, gonggong, teripang, dan lobster. Untuk di perairan payau antara lain meliputi udang windu, udang vanamme , kerapu lumpur, bandeng, nila salin, dan berbagai jenis kepiting termasuk kepiting soka. Di perairan tawar, kita bisa budi dayakan ikan nila, patin (dori), lele, emas, gurame, belida, baung, bawal air tawar, udang galah, dan lobster air tawar (cerax spp).

Program Jangka Panjang

Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD, seluruh sektor ekonomi kelautan (seperti Kelautan dan Perikanan, ESDM, Pariwisata Bahari, Perhubungan Laut, dan Industri dan Jasa Maritim) dituntut untuk mampu mendayagunakan ruang, SDA, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing bangsa secara ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kawasan-kawasan industri atau KEK baru harus diprioritaskan dikembangkan di luar Jawa, khususnya di kawasankawasan pesisir di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan pulau-pulau terluar. Hal ini sangat strategis supaya Indonesia mampu menikmati keuntungan sebagai pemasok barang dalam sistem rantai global, bukan sebagai pembeli (konsumen) seperti yang terjadi selama ini.

Pasalnya, sekitar 45% total barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai sekitar USD1.500 triliun per tahun dikapalkan melalui ALKI. Secara simultan, diplomasi serta kekuatan hankam maritim juga harus diperkuat dan dikembangkan guna memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.

Selain itu, diplomasi dan kekuatan hankam maritim Indonesia juga harus secara signifikan mampu berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di wilayah laut dunia, khususnya di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur, tol laut, dan konektivitas kemaritiman yang ada harus direvitalisasi, dan bangun yang baru sesuai kebutuhan. SDM kelautan yang profesional, berkualitas, dan punya dedikasi tinggi mesti kita tingkatkan jumlahnya.

Kita juga mesti memperkuat dan lebih mengembangkan research and development (R&D) agar kita mampu membangun kelautan secara mandiri, menjadi produsen bukan konsumen teknologi. Akhirnya, “playing field“ pembangunan dan bisnis kelautan harus sama atau lebih baik ketimbang yang ada di negara-negara tetangga atau kompetitor.

Dengan peta jalan pembangunan kelautan seperti ini, niscaya kita akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), inklusif, banyak menyerap tenaga kerja, dan menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia bisa menjadi Poros Maritim Dunia dalam waktu tidak terlalu lama, 2030 insha Allah. (Sumber : Koran Sindo, 28 Juni 2016)

Tentang penulis:
Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman

Puasa dan Kemajuan Bangsa

Oleh Rokhmin Dahuri

Seluruh rakyat Indonesia mendambakan kehidupan bangsa yang maju, adil-makmur, damai, dan berdaulat. Tapi, sudah

71 tahun merdeka, Indonesia masih menjadi negara berkembang dengan rata-rata produk domestik bruto (PDB) per kapita 4.200 dolar AS dan kapasitas teknologi pada kelas 3 (technology adaptor country).

Padahal, suatu bangsa bisa dinobatkan sebagai negara maju dan makmur bila rata-rata PDB per kapitanya lebih dari 11.750 dolar AS dan kapasitas teknologinya mencapai kelas 1 (technology innovator country) (Bank Dunia dan UNESCO, 2012).

Angka pengangguran dan kemiskinan pun masih sangat tinggi. Saat ini, pengangguran terbuka 7,24 juta orang (6,1 persen total angkatan kerja) dan tenaga kerja yang setengah menganggur 35 juta orang. Jumlah penduduk miskin 32 juta orang (11,5 persen total penduduk).

Kesenjangan antara kelompok kaya versus miskin pun semakin melebar. Kondisi ini terkonfirmasi dari koefisien gini yang pada 2004 sebesar 0,3 kemudian meningkat menjadi 0,42 pada tahun lalu.

Dalam hal kesenjangan kaya versus miskin, Indonesia merupakan negara terburuk ketiga di dunia. Satu persen orang kaya menguasai 50,3 persen total kekayaan Indonesia (Bank Dunia, 2016).

Pada 2014 sebanyak 38 persen dari seluruh anak balita mengalami kurang gizi kronis dan delapan juta anak (kelima terbanyak di dunia) mengalami pertumbuhan terhambat (stunted growth) yang dapat mengakibatkan cacat permanen pada fisik dan kecerdasan alias a lost generation (Kemenkes, 2014).

Pencapaian pembangunan seperti ini sangat ironis. Sebab, Indonesia dikaruniai Allah dengan potensi pembangunan yang sangat lengkap dan besar. Pertama, berupa 255 juta jiwa penduduk (terbesar keempat di dunia) merupakan potensi pasar domestik dan human capital.

Kedua, kekayaan sumber daya alam yang beragam dan besar, baik di daratan, apalagi di laut. Ketiga, posisi geoekonomi yang sangat strategis. Sebanyak 40 persen total barang yang diperdagangkan di seluruh dunia senilai 1,5 triliun dolar AS per tahun diangkut oleh ribuan kapal melalui laut Indonesia.

Yang lebih menyesakkan dada, negara-negara di Asia dengan potensi pembangunan yang jauh lebih kecil, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand jauh lebih makmur dan maju ketimbang kita.

Oleh sebab itu, pasti ada yang salah dengan kita. Entah itu konsep pembangunannya atau etos kerja (akhlak) kita yang buruk. Yang pasti, tujuh presiden RI (Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi) telah bekerja keras untuk memajukan dan menyejahterakan bangsa ini dengan konsep pembangunan, mulai dari trisakti, trilogi pembangunan, pembangunan berbasis iptek, sampai Nawacita.

Pada bulan suci Ramadhan ini, sangat tepat kita umat Islam Indonesia untuk mentadaburi kiat dari Allah tentang cara memajukan dan menyejahterakan bangsa. Di antaranya, adalah firman Allah dalam QS al-A’raf (7) ayat 96, “Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”

Apa hubungannya ketakwaan dengan kemajuan bangsa? Secara prinsip, takwa artinya menjalankan seluruh yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangan-Nya karena iman dan ikhlas kepada Allah.

Perintah Allah sejatinya bukan hanya berupa ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi, juga mencakup muamalah, seperti berbuat baik dan adil kepada sesama insan serta makhluk lainnnya (rahmatan lil ‘alamin), bekerja keras, mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, jujur, amanah, dan etos kerja unggul.

Allah SWT mewajibkan umatnya untuk menuntut, menguasai, dan menerapkan iptek dalam menjalani roda kehidupan. Rasulullah SAW bersabda di banyak hadis, antara lain, “Menuntut ilmu itu wajib bagi mukmin dan mukminat”; “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina”; dan “Apabila engkau ingin hidup sukses/bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu, jika engkau ingin hidup bahagia di akhirat pun harus dengan ilmu”.

Begitu banyak ayat Alquran yang memerintahkan manusia menuntut ilmu dan memuliakan ilmuwan. Contohnya, “Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu (mengetahui) dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.” (QS az-Zumar: 9). “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu (berilmu) beberapa derajat.” (QS al-Mujadalah: 11).

Islam juga sangat menganjurkan umatnya bekerja keras dan profesional. Bertebaran ayat-ayat Alquran yang menganjurkan manusia bekerja keras, profesional dan tidak menyia-nyiakan waktu. “Apabila shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah (bekerjalah) kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya.” (QS al-Jumu’ah: 10).

Suatu hari, Muhammad, Rasulullah SAW, mengangkat tangan sahabatnya, Saad, yang lebam karena seharian bekerja memahat batu dengan mengatakan, “Demi Allah bahwa tangan ini tidak akan pernah tersentuh api neraka.” Singkatnya, sedemikian hebat Islam memuliakan mukmin yang bekerja keras dan profesional.

Sementara itu, larangan Allah selain berupa meninggalkan shalat, puasa, dan ibadah mahdhah lainnya. Juga semua jenis kemaksiatan dan akhlak buruk, seperti membunuh orang tidak sesuai syar’i, mencuri (korupsi), berjudi, mengonsumsi narkoba dan minuman keras, berzina, memakan riba, malas, boros (konsumtif), tidak mencintai ilmu, pembohong, zalim, dan tidak menyayangi serta menghormati sesama insan.

Di dalam banyak ayat Alquran dan hadis juga dinyatakan dengan tegas tentang implikasi (siksaan) bagi mereka yang melanggar larangan Allah, baik berupa penderitaan di dunia, seperti perasaan gelisah, sakit-sakitan, dan keluarga menjadi berantakan maupun di akhirat berupa sikasaan api neraka. Dan, bentuk siksaan yang paling ringan di neraka adalah berupa “seseorang dipasang terompah di kakinya dan mendidih ubun-ubunnya.” (Hadis).

Bagi Muslim yang benar-benar beriman dan bertakwa tidak mungkin berbuat jahat (zalim) terhadap sesama, membunuh orang lain tanpa alasan syar’i (teroris), melakukan korupsi, membohongi orang lain, malas, dan enggan menuntut ilmu. Sebaliknya, dia akan menjadi insan pekerja keras, rajin menuntut ilmu, produktif, ikhlas, senang menolong dan berbagi kelebihan kepada sesama insan, dan merawat lingkungan hidup.

Bagi Muslim dengan kualitas iman dan takwa yang tinggi, yakin betul bahwa hanya iman, takwa, dan amal saleh (etos kerja unggul dan akhlak mulia) yang menjamin keberhasilan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak beriman, melakukan yang dilarang Allah, dan berbuat maksiat (dosa) maka bukan hanya sengsara di dunia, di akhirat akan menjadi penghuni neraka, penderitaan, dan siksa abadi.

Bayangkan, sebuah negara yang semua atau mayoritas pendukuknya beriman, takwa, beretos kerja unggul, dan berakhlak mulia, niscaya negara semacam ini akan menjadi maju, sejahtera, damai, dan berdaulat (baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur).

Itulah negara-negara Muslim di masa kejayaan umat Islam (the golden age of Muslim) dari Fatuh Makkah (656 M) sampai sebelum 1750-an. Sayang, sejak runtuhnya kekhilafahan Islam terakhir di Turki pada 1924 sampai sekarang, belum ada satu pun negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Muslim yang penduduknya benar-benar beriman, takwa, dan berakhlak karimah.

Semoga, ibadah puasa kita diterima Allah SWT, sehingga kita menjadi mukmin yang takwa dan membantu secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil-makmur, damai, berdaulat, dan diridhai Allah SWT.
(Sumber: Koran Republika, 9 Juni 2016)

Tentang penulis:
Rokhmin Dahuri, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat.

Kualitas SDM Nasional

Oleh Rokhmin Dahuri

Dunia perbankan nasional kehilangan tokoh Robby Djohan (78 tahun) yang meninggal dunia, Jumat (13/5) di Jakarta. Tak hanya dunia perbankan nasional dan flag carrier penerbangan nasional Garuda Indonesia kehilangan dia, tapi juga rakyat.

Pria kelahiran Semarang ini dikenal sebagai pribadi tegas, efektif, dan visioner. Robby – The Best CEO Tahun 2000 – dalam dunia manajemen keuangan mendapat julukan the right man for crisis solutions. Ketika perusahaan penerbangan nasional Garuda Indonesia Tbk mengalami multikrisis karena krisis moneter dan kerugian sangat besar, Robby ditugaskan Meneg BUMN Tanri Abeng membenahi.

Saat itu, Garuda Indonesia tak hanya bangkrut secara finansial, tapi juga manajerial dan infrastruktur organisasi. Garuda Indonesia nyaris ambruk. Bayangkan, perseroan memiliki utang hingga 1,2 miliar dollar AS dan arus kas minus 158 juta dollar AS. Valuasi asetnya pun minus.

Robby melakukan berbagai cara untuk mengubah wajah korporasi. Salah satunya menguatkan posisi para manajer distrik. Mereka diminta menggenjot penjualan. Robby juga menghapus rute-rute domestik dan internasional yang merugi. Dia pun meningkatkan ketepatan waktu penerbangan.

Ia juga mengoptimalkan pesawat-pesawat Garuda untuk terbang kembali. “Saya ubah image, tutup rute yang merugi, dan ganti orang,” jelasnya. Ia tidak segan memberhentikan pegawai yang tidak produktif. Robby mengaku gajinya turun drastis saat menjadi Dirut Garuda. Gaji Robby sebagai seorang bankir di Bank Niaga mencapai 1,8 juta dollar AS per bulan. Sedangkan di Garuda dia hanya menerima gaji 16 juta rupiah per bulan. Saat itu kurs dollar AS sekitar 8.000.

“Gaji saya 1,8 juta dollar AS di Bank Niaga. Waktu di Garuda hanya 16 juta rupiah. Saya nggak pernah ambil gaji,” ujar Robby dalam sebuah wawancara. Dalam kondisi seperti itulah Djohan ditugaskan pemerintah mengatasi krisis Garuda.

Hanya dalam waktu enam bulan (Juni-November 1998), Garuda berhasil mengepakkan sayapnya kembali dan mendapat kepercayaan dunia penerbangan internasional. Valuasi asetnya yang nyaris nol, bahkan minus (dibandingkan utang-utangnya) kembali pulih.

Hal yang sama dilakukan Robby ketika ditugaskan memimpin Bank Mandiri – hasil merger Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Dagang Negara, dan Bapindo. Tanri Abeng, Menteri Negara BUMN pada waktu itu, dalam suatu kesempatan mengatakan, dia mengusulkan Robby Djohan kepada Presiden BJ Habibie untuk mengatasi problem perbankan Indonesia.

Tanri Abeng percaya Robby mampu mengatasi karena manajer andal, kritis, cepat, dan berani mengambil keputusan dalam kondisi sesulit apa pun. Robby sendiri meyakini bahwa seorang pemimpin baru bisa dikatakan leader jika berhasil saat krisis.

“Crisis can test your skill as a leader,” kata Robby. Dan memimpin dalam situasi krisis, lanjut Robby, tidaklah sama dengan dalam situasi normal. Krisis mengharuskan seorang pemimpin bekerja lebih keras, dan membuat keputusan tepat secara cepat. Dia harus  mengimplementasikannya secara tegas. Krisis harus ditangani oleh a no nonsense leader – pemimpin bukan formal-birokrat.

Menjamin

Kelebihan lain Robby Djohan sangat pandai memilih orang. Bagusnya lagi, ketika dia sudah menentukan seseorang menjadi anggota tim akan mempercayainya secara  penuh. Dia akan memberi kewenangan penuh. Bahkan jika anggota timnya salah, Robby menjamin akan bertanggung jawab.

Jaminan seperti ini menyebabkan anak buahnya tenang dan percaya diri dalam bekerja. Robby tahu kapasitas setiap anak buahnya sehingga selalu memberi tugas yang tepat. Kualitas kepemimpinan semacam ini sangat jarang dijumpai sekarang, bahkan di kalangan perbankan besar swasta nasional sekalipun. Yang banyak terjadi justru pemimpin  membiarkan anak buah menanggung beban kesalahan sendiri.

Pemimpin seperti itu ibarat raja duduk di menara gading dan mengaku selalu benar perkataannya (can do no wrong). Robby tidak mau kondisi feodal itu berada dalam timnya. Itulah sebabnya ketika Bank Mandiri terpaksa harus menerima “orang-orang” Deutsche Bank sebagai konsultan merger (baca: konsekuensi syarat IMF untuk restrukturisasi perbankan nasional yang di masa krisis moneter nyaris kolaps), Robby minta mereka harus ikut bekerja.

Mereka tak boleh hanya memberi perintah. Robby juga memberi syarat lain, orang Deutsche Bank harus menjadi anak buah timnya, bukan sebagai atasan. Robby terus meyakinkan orang Deutsche Bank bahwa anggota timnya orang-orang terpilih yang sangat mengetahui pekerjaannya.

Itulah “kelebihan” Robby – percaya diri, nasionalis, dan tidak rendah diri di hadapan pakar manajemen perbankan asing. Robby pernah bekerja di Citibank, yang sangat peduli dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kemudian diterapkan setiap memimpin institusi baik perbankan maupun lainnya.

Bagi Robby, kualitas SDM, adalah nyawa institusi, apalagi perbankan. Itulah sebabnya ketika dia memimpin Bank Niaga, pertama yang dilakukan memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM tanpa kompromi. Robby ingin, setiap “alumnus” Bank Niaga bisa berkarir di mana-mana dengan kualitas terbaik. Selama periode kepemimpinannya (1984-1994), Niaga tumbuh menjadi bank swasta terbaik dalam pelayanan, efisiensi, maupun SDM.

Kini Robby telah tiada. Jika kita menengadah, melihat pesawat Garuda terbang gagah, jangan lupa jasanya. Begitu juga ketika melihat gedung-gedung pencakar langit berlogo Bank Mandiri juga ada jejaknya. Obsesi Robby akan kualitas prima SDM Indonesia juga harus menjadi harapan semua.
(Sumber: Koran Jakarta, 23 Mei 2016)

Tentang penulis:
Prof Rokhmin Dahuri, Guru Besar IPB/Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2004).

Sinergi Kelautan RI-Malaysia

Oleh Rokhmin Dahuri

Indonesia dan Malaysia, kerap disebut sebagai negara serumpun. Hubungan yang naik dan turun kerap kita lalui dengan berbagai peristiwa yang memicu. Tapi, layaknya saudara, kita selalu bisa mengatasi dan kembali rukun.

Dua negara ini adalah negara besar di ranah Benua Asia dan sepatutnya bergandeng tangan, bahu-membahu, dan saling jaga. Sebelum 1980-an, Malaysia banyak belajar dari Indonesia. Kini, mungkin tiba masanya kita belajar pada Malaysia.

Pada 23-25 Februari tahun ini penulis diundang ceramah oleh empat lembaga ternama di Kuala Lumpur. Ceramah dan diskusi pertama adalah tentang “Indonesian Maritime Axis Policy: Achievements and Challenges” (Kebijakan Indonesia tentang Poros Maritim Dunia: Pencapaian dan Tantangan) di Institute of Strategic and International Studies, sebuah lembaga think tank tersohor di negeri jiran untuk berdiskusi hal-hal strategis di antara dua negara. Hal yang didiskusikan mulai dari pokok-pokok kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, potensi ekonomi kelautan, sampai dengan percik konflik Laut Cina Selatan.

Ceramah kedua di Malaysian Armed Force Defence College, semacam Universitas Pertahanan yang kita miliki di Indonesia, tetapi khusus untuk jenjang S-2 dan kursus-kursus yang diikuti oleh peserta militer atau polisi berpangkat perwira menengah, baik dari Malaysia maupun mancanegara. Topik yang dibawakan tentang “Enhacing Maritime Cooperation Among East Asian Nations for Regional Peace, Prosperity, and Sustainability” (Mengembangkan Kerja Sama Maritim di Antara Bangsa-Bangsa Asia Timur untuk Perdamaian, Kesejahteraan, dan Keberlanjutan Regional). Beberapa tahun lagi, para perwira ini bakal menempati posisi-posisi penting di negara masing-masing.

Ceramah ketiga tentang “Strengthening Indonesia and Malaysia Cooperation in Maritime Education and Technology” (Memperkokoh Kerja Sama Indonesia dan Malaysia di Bidang Pendidikan dan Tekonologi Kemaritiman) saya sampaikan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang dihadiri sekitar 300 mahasiswa S-2 dan S-3 serta para dosen dan pimpinan universitas. Yang menarik, dari diskusi yang berkembang, mereka berpendapat dalam hal pendidikan dan iptek kelautan, Indonesia lebih maju ketimbang Malaysia.

Di bawah kepemimpinan PM Najib, Malaysia sangat serius merancang dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategisnya, terutama di bidang kelautan. Meski semua diskusi di berbagai instansi tersebut sangat menarik, perhatian penulis tersita ketika berkunjung dan berdiskusi dengan para pemimpin negara yang bertugas di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), setingkat Direktorat Jenderal Perikanan, KKP Indonesia.

Lembaga ini, meski tidak setingkat kementerian seperti di Indonesia, mempunyai tugas yang sangat fokus, yakni mengembangkan sektor perikanan tangkap dan meningkatkan taraf hidup nelayan Malaysia. Saat pertama kali tiba, kami disambut dengan berbagai hidangan laut yang telah disiapkan. Pimpinan LKIM menjelaskan satu per satu produk yang dihidangkan. Mulai dari makanan ringan hasil olahan laut, nasi ikan dalam kemasan, mi instan dari rumput laut, gamat (ekstrak teripang) yang dijadikan obat dikemas rapi dengan kualitas ekspor ke luar negeri.

Para petugas menjelaskan proses pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh LKIM bagi para nelayan dan pengusaha produk olahan laut. Tak hanya mendampingi, mereka juga membangun dan menyiapkan pasarnya. Pelayanan terhadap nelayan juga terasa extraordinary. LKIM bahkan punya sebuah video yang diputar luas di semua kawasan permukiman nelayan tentang pentingnya menggunakan pelampung dan sarana keamanan laut lainnya di saat melaut dan mencari ikan.

Total nelayan Malaysia hanya sekitar 200 ribu orang, sedangkan nelayan Indonesia mencapai 2,7 juta orang. Tapi, kita bisa belajar apa yang baik sebagai inspirasi. Setiap bulan, nelayan Malaysia mendapatkan tunjangan sekitar 300 RM sebagai cost of allowence yang ditanggung oleh negara. BBM khusus untuk nelayan pun mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Di bawah administrasi PM Najib Tun Razak, Malaysia menetapkan penghasilan minimal nelayan sekurang-kurangnya 2.000 RM per orang tiap bulan (setara Rp 6 juta per orang tiap bulan). Bandingkan dengan rata-rata pendapatan nelayan Indonesia yang hanya Rp 1,5 juta per orang tiap bulan. Bahkan, secara berkala LKIM diberi tugas untuk mencetak sekurang-kurangnya 50 nelayan dalam setahun yang naik taraf menjadi usahawan di bidang kelautan dan perikanan. Ini belum lagi hal-hal seperti perbaikan kapal hingga santunan kematian bagi nelayan yang mengalami kecelakaan di laut, negara memberikan santunan hingga 2.000 RM.

Malaysia mengetahui persis jumlah nelayan mereka yang bujang, berkeluarga, atau duda. Bahkan, diketahui pula jumlah nelayan pria yang melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Data tentang istri nelayan dan rumah tangga mereka diketahui secara pasti oleh negara.

Secara berkala, Malaysia melakukan pembaruan data sensus nelayan yang mereka miliki agar pelayanan bisa dilakukan dengan lebih baik. Karena itu pula, Malaysia mengetahui dengan pasti berapa jumlah nelayan yang hidup di bawah garis ekonomi standar dan melakukan tindakan yang tepat guna. Selain memberikan bantuan melalui program Makanan Nelayan 1 Malaysia (MN1M) program-program lain juga dilakukan berdasarkan temuan sensus. Mulai dari pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, hingga membangun dan menyiapkan pasar bagi produk yang dihasilkan.

Tentu, tidak mudah dan perlu waktu untuk meneladani sejumlah kebaikan negara Malaysia bagi para nelayannya seperti di atas. Tapi, harus dimulai dari sekarang. Seiring waktu, bisa kita perbaiki dan sempurnakan.

Kehidupan laut adalah kehidupan yang berat dan menantang. Kehadiran negara sangat diperlukan sebab nelayan adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera sesuai amanat konstitusi. Agar, para nelayan juga merasa apa artinya menjadi rakyat dari sebuah negeri besar yang bernama Indonesia Raya.
(Sumber: Koran Republika, 16 Mei 2016)

Tentang penulis:
Rokhmin Dahuri, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman.

Pembangunan Perikanan Menuju Poros Maritim Dunia

Oleh Rokhmin Dahuri

Salah satu program pembangunan utama Kabinet Kerja adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yakni sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim.

Selain itu, Indonesia juga kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, iptek, hankam, sampai cara menata pembangunan kelautan (ocean governance). Dalam jangka pendek-menengah (2015-2020), sektor-sektor ekonomi kelautan dituntut untuk mampu memecahkan permasalahan internal sektornya masing-masing, dan secara simultan berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi sejumlah permasalahan bangsa.

Sebagai bagian integral dari ekonomi kelautan, ruang lingkup ekonomi dari sektor perikanan tidak hanya perikanan tangkap, tetapi juga perikanan budi daya, industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan serta industri dan jasa terkait. Selain illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah pesisir dan laut, ada beberapa permasalahan yang lebih serius yang tengah dihadapi sektor perikanan.

Pertama, kemiskinan nelayan dan pembudi daya ikan. Kedua, rendahnya tingkat pemanfaatan potensi budi daya laut (mariculture), tambak, dan industri bioteknologi kelautan. Ketiga, rendahnya daya saing sektor ini menghadapi MEA dan rezim perdagangan bebas lainnya.

Sedangkan permasalahan kronis bangsa yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya berupa tingginya pengangguran dan kemiskinan, kesenjangan kelompok kaya vs miskin yang kian melebar, disparitas pembangunan antarwilayah yang sangat timpang, gizi buruk, rendahnya pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama tim Kabinet Kerja dengan Nawacitanya bertekad untuk mengatasi sejumlah permasalahan di atas. Dan, bila pada akhir Oktober Indonesia berstatus sebagai negara berpendapatan menengah bawah dengan rata-rata GNP per kapita USD4.200, pada akhir 2019 ditargetkan naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah-atas dengan GNP per kapita sekitar USD7.000.

Alih-alih, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I hanya 4,7%, terendah dalam enam tahun terakhir; nilai tukar rupiah turun drastis ke Rp13.400 per USD; IHSG juga turun signifikan; harga bahan pangan pokok melambung tinggi; daya beli masyarakat tergerus; dan pengangguran bertambah 400.000 orang.

Sebab itu, pembangunan sektor perikanan mestinya ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, daya saing, dan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, serta masyarakat lainnya secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sayangnya, gebrakan pemerintah dalam delapan bulan ini justru telah mengakibatkan mayoritas industri pengolahan perikanan gulung tikar, pengangguran ratusan ribu nelayan, pembudi daya, karyawan pabrik, dan membuat iklim investasi sangat menakutkan. Dengan dalih untuk menegakkan kedaulatan dan memelihara kelestarian lingkungan.

Padahal, banyak teknik manajemen perikanan yang dapat mengawinkan antara tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan dengan kepentingan memperkokoh kedaulatan dan konservasi lingkungan.

Jalan Keluar

Kita seluruh komponen bangsa mendukung upaya pemerintah untuk menumpas IUU fishing dan mafia perikanan sampai akar-akarnya. Namun, tidak bijaksana bila upaya tersebut melumpuhkan ekonomi dan bisnis perikanan. Harusnya yang dibabat habis itu yang jahat dan tidak bisa diperbaiki.

Pengusaha, nelayan, pembudi daya, dan industriawan, serta pedagang perikanan yang baik atau sedikit nakal mestinya justru lebih dibesarkan dan dibina. Mulai sekarang kita harus merevitalisasi seluruh unit usaha (bisnis) perikanan yang ada dengan cara meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan (sustainability)- nya melalui aplikasi iptek dan manajemen yang tepat.

Secara simultan, kita buka usaha perikanan di kawasan pesisir, pulau kecil, dan lautan yang belum tersentuh pembangunan; dan kita kembangkan usaha dan ekonomi perikanan baru seperti budi daya di laut lepas (offshore mariculture), budi daya tambak dengan produktivitas tinggi dan ramah lingkungan (seperti BUSMITEK, probiotik, danbioflock), industri pengolahan dan pengemasan produk perikanan yang tanpa limbah dan berdaya saing tinggi, dan industri bioteknologi kelautan.

Ke depan setiap unit usaha perikanan harus memenuhi skala ekonominya supaya keuntungan (pendapatan)-nya bisa menyejahterakan pelaku usaha, khususnya nelayan dan pembudi daya yakni minimal Rp4 juta/orang/bulan. Selain itu, usaha perikanan juga mesti menerapkan pendekatan sistem rantai suplai terpadu yakni produksi-pengolahan (pascapanen)- pasar dengan aplikasi teknologi mutakhir pada setiap mata rantai suplai.

Yang tidak kalah penting, semua usaha perikanan harus bersifat ramah lingkungan dan inklusif guna menjamin kelestarian sumber daya dan keadilan sosial. Pemerintah wajib menyediakan infrastruktur (seperti pelabuhan perikanan, jaringan irigasi tambak, listrik, telkom, jalan, dan air bersih) yang berkualitas dan mencukupi.

Demikian halnya dengan sarana produksi perikanan (seperti alat tangkap, bahan bakar minyak (BBM), atau energi terbarukan, benih, pakan, dan perbekalan melaut) yang berkualitas, relatif murah, dan mencukupi. Pemerintah bekerja sama dengan swasta atau melalui BUMN juga harus menjamin pasar komoditas perikanan dari hasil tangkapan nelayan maupun pembudi daya, dengan harga sesuai nilai keekonomiannya.

Visi mulia Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk menjadikan bidang kelautan sebagai primemover perekonomian bangsa menuju Indonesia sebagai PMD harus pula didukung dengan dana APBN dan perbankan yang mencukupi.

Selain itu, karena ekonomi kelautan ini merupakan frontier industry, perlu disediakan skim kredit khusus seperti kredit likuiditas (policy banking) yang telah sukses mendukung ekonomi dan industri sawit dan tekstil di masa Orde Baru sampai sekarang.

Mengembangkan Potensi

Sebagai ilustrasi betapa besarnya potensiekonomisektor perikanan adalah industri bioteknologi kelautan, yang menurut Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Korsel (2002) nilai ekonominya sekitar empat kali lipat industri teknologi informasi, yang meliputi:

(1) ekstraksi senyawa bioaktif (natural products) dari biota laut untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, serta puluhan jenis industri lain; (2) perbaikan genetik untuk menghasilkan induk dan benih unggul; dan (3) bioremediasi.
Lalu, bila kita mampu mengusahakan 600.000 ha tambak (27% dari total luas lahan pesisir Indonesia yang cocok untuk budi daya udang dan rumput laut) dengan alokasi: untuk budi daya udang Vanammei intensif seluas 200.000 ha, untuk budi daya Vanammei semi-intensif 100.000 ha; dan untuk budi daya udang windu semi-intensif 200.000 ha, dan 100.000 ha untuk budi daya rumput laut Gracillaria spp.

Maka itu, pendapatan kotor (besarnya perputaran ekonomi wilayah) yang dihasilkan sekitar USD70 miliar (Rp910 triliun, hampir separuh APBN 2015), dan tenaga kerja yang terserap mencapai sembilan juta orang. Belum lagi kalau kita mampu mengembangkan usaha mariculture yang potensi produksinya sekitar 45 juta ton/tahun dan hingga kini baru diproduksi sekitar 15%- nya.

Untuk perikanan tangkap, kita kembangkan sedikitnya 5.000 unit kapal ikan nasional berukuran di atas 100 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan sumber ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing atau yang masih underfishing seperti Laut Arafura, Laut Banda, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Natuna, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudera Hindia dan Pasifik.

Kapal-kapal ikan dan nelayan yang selama ini beroperasi di wilayah laut yang telah overfishing seperti perairan Pantura dan perairan pantai lainnya harus dilatih supaya mampu beroperasi di wilayahwilayah laut yang masih underfishing atau laut lepas (oceangoing fisheries).

Nelayan tradisional yang sebagian besar masih miskin harus ditingkatkan kapasitas dan etos kerjanya sehingga pendapatannya minimal Rp4 juta)/nelayan/bulan. Angka ini berasal dari USD2/ orang/hari (garis kemiskinan versi Bank Dunia) dikalikan dengan lima orang (rata-rata ukuran keluarga nelayan) dan dikalikan dengan 30 hari dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekitar Rp13.000.

Dengan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan( sustainable fisheries development) yang mengharmoniskan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan proteksi lingkungan seperti itu.

Maka itu, sektor perikanan tidak hanya akan mampu berkontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan kekinian bangsa seperti pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk, tetapi juga bagi terwujudnya Indonesia sebagai PMD pada 2025. (Sumber: Koran SINDO, 11 Juli 2015).

Tentang penulis:
PROF DR IR Rokhmin Dahuri MS, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.164.994 hits
Agustus 2019
S S R K J S M
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Iklan