Posts Tagged 'Ramdansyah'

RUU Pemilu dan Kepatuhan terhadap Mahkamah Konstitusi

Oleh Ramdansyah

Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan pemerintah yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengabaikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Delegitimasi putusan MK dapat terjadi karena ketidakpatuhan tidak berakibat sanksi. Ketidakpatuhan dengan memasukkan pasal yang sudah dianulir MK hanya berujung putusan mutatis mutandis (otomatis) di MK. Pengabaian putusan MK untuk dimasukkan dalam RUU Pemilu dapat terjadi karena dua bentuk.

Pertama, memasukkan kembali sejumlah pasal yang sudah dibatalkan normanya oleh MK. Kedua, tidak memasukkan putusan MK dalam RUU yang diserahkan ke DPR.

Padahal, publik mencatat selama 2003-2016 tercatat 111 gugatan uji materi tentang kepemiluan diajukan ke Mahkamah. Pengabaian dengan memasukkan kembali pasal yang sudah dianulir MK terjadi pada lembaga survei.

Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif mencantumkan pelarangan ini. Padahal, pencabutan larangan ini pernah diputus MK tiga tahun sebelumnya dalam Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 terhadap UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.

Pada Pemilu 2014, pembuat UU mencoba memasukkan kembali larangan ini di UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif. Mereka yang dirugikan mengajukan uji materi.

Hasilnya, Putusan MK No. 24/PUUXII/ 2014 tanggal 3 April 2014 menyatakan larangan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MK menilai terdapat persamaan prinsip dalam pengujian walaupun redaksional pasalnya berbeda. Sayangnya, larangan kampanye ini muncul kembali di Pasal 428 ayat (2) dan ayat (6) RUU Pemilu saat ini, berikut pasal ancamannya di Pasal 483.

Pengabaian putusan MK juga terjadi pada putusan tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penulis pernah mengajukan uji materi terkait frasa “putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15/2011.

Putusan MK mengabulkan permohonan dan menyatakan frasa ini bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak disamakan sebagai putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya.

Alasannya, DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu sehingga sejajar dengan pejabat tata usaha negara yang dapat digugat putusannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sekali lagi, norma yang sudah diputuskan MK melalui Putusan MK Nomor 31/PUUXI/ 2013 muncul kembali sama persis di Pasal 437 ayat (2) RUU Pemilu sekarang ini.

Pengabaian putusan MK cara kedua adalah dengan tidak dimasukkan putusan MK ke dalam RUU yang diserahkan ke DPR.

Contohnya Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 di mana calon penyelenggara pemilu harus berjarak lima tahun, tetapi Pasal 14 huruf I RUU Pemilu hanya menyebutkan mengundurkan diri saja tanpa minimal jarak lima tahun.

Dengan aturan ini, anggota partai politik dapat mundur seketika dan mendaftar menjadi penyelenggara pemilu. Kerugian demokrasi yang akan terjadi adalah terjadi degradasi kemandirian penyelenggara. Celah inkonstitusional ini seolah memperlihatkan adanya upaya delegitimasi Mahkamah.

Padahal, keberadaan MK di Indonesia seperti halnya di Austria atau negaranegara federal di Amerika, kedudukan dan fungsinya di atas pembuat UU.

Bahkan, MK di Jerman menjadi kekuasaan keempat, setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketaatan terhadap lembaga penguji konstitusi tidak berlaku untuk negara yang menganut superioritas parlemen.

Di negara penganut Supremacy of Parliament maka prinsip yang ada adalah parliament can do no wrong. Negara menolak kehadiran Mahkamah Konstitusi.

Prinsipnya, parlemen dianggap sebagai wakil dari kedaulatan rakyat sehingga ia menjadi satu-satunya lembaga yang membentuk UU serta memutuskan sah atau tidaknya UU. Untuk Indonesia, prinsip ini tidak berlaku.

RUU Pemilu dan Partai Baru

MK bukanlah positive legislator. Ia hanya berwenang dan bertindak sebagai negative legislator (penghapus atau pembatal norma). Putusan MK wajib ditindaklanjuti oleh positive legislator yakni DPR dan pemerintah.

Pengabaian putusan MK adalah pengabaian terhadap konstitusi. Mahfud MD mensinyalir pengabaian ini terjadi karena dua hal.

Pertama, pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif yang membentuk UU adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat UU atas dasar kepentingan politik mereka sendiri.

Kedua, pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berpikir menurut logika hukum.

Hari ini pembuat UU sebagai lembaga politik berusaha untuk tidak membuat UU atas dasar kepentingannya sendiri. DPR RI menjalankan perintah UU untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tulisan dalam penyiapan atau pembahasan rancangan UU.

Oleh karena itu, partai politik baru seperti Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Idaman diminta Pansus DPR RI untuk memberikan masukan terkait RUU Pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Parpol-Parpol baru memiliki kepentingan terhadap substansi RUU Pemilu.

Di samping itu, parpol baru adalah lembaga yang dapat terkena kerugian konstitusional langsung ketika UU Penyelenggaraan Pemilu disahkan.

Pasal 190 dan 192 RUU Pemilu mensyaratkan parpol baru harus bergabung dengan parpol peserta pemilu pada pemilu periode sebelumnya untuk mencalonkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Padahal, MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pembatalan pasal tersebut menjadi dasar pemilu legislatif dan pilpres serentak pada 2019. MK sudah menafsirkan bahwa pemilu serentak mengabaikan ambang batas presiden.

Dengan demikian, parpol baru ketika lolos verifikasi maka KPU punya hak dan kesempatan yang sama dalam Pemilihan Presiden 2019 Keberadaan MK tidak di berada di ruang hampa, tetapi di ranah politik riil.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang belum tentu sejalan dengan MK.

Padahal, putusan MK tak perlu lembaga eksekusi. Sejak putusan MK diberitakan dalam lembaran negara, putusan MK sudah menjadi UU.

Pemerintah atau DPR ketika mengajukan RUU Pemilu tentunya wajib mengakomodasi putusan MK tersebut. Partai-partai baru juga memiliki asa terhadap RUU Pemilu.

Kesamaan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Asa lainnya adalah berharap bahwa DPR RI yang dilengkapi dengan ahli-ahli dapat menutup celah-celah inkonstitusional yang rawan gugatan kembali di MK. ( Sumber : Koran Sindo,08 februari 2017)

Tentang penulis:

Ramdansyah Sekjen Partai Idaman

Iklan

Partai Baru di Pemilu 2019

Oleh Ramdansyah

Pemerintah meminta kepada partai politik (parpol) baru pada Pemilu Presiden 2019 untuk bersabar mengajukan calon presiden pada 2024.

Tjahjo Kumolo sebagai wakil pemerintah akan mengajukan usulan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Harapannya agar UU Pemilu yang tengah digarap di parlemen dapat menetapkan usulan pemerintah tersebut.

Lalu, bagaimana nasib parpol baru yang dapat memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, tetapi tidak bisa mencalonkan calon presidennya di pemilu presiden (pilpres)? Apakah ia akan menjadi raja tanpa mahkota?

Usulan pemerintah terkait nasib parpol baru perlu dihargai karena sejak dini sudah mengingatkan DPR. Wakil rakyat di Senayan diminta untuk membuat regulasi yang jelas untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 mengabulkan uji materi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu.

Mahkamah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal-pasal tersebut mengatur pelaksanaan pemilu presiden tiga bulan seusai pelaksanaan pemilu legislatif. MK membatalkan pasal-pasal tersebut dan menyetujui pelaksanaannya serentak pada 2019.

MK mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, dan ekonomi untuk memutuskan pemilu serentak.

Pertimbangan hukum MK menggunakan batu uji Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 juga menjadi batu uji MK. Pasal ini menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD.

Pemilihan empat lembaga tersebut dimasukkan ke dalam satu rezim pemilu. Pertimbangan MK secara sosiologis menilai bahwa pemilu serentak dapat mengurangi potensi politik uang.

Tidak ada jeda tiga bulan dari pelaksanaan pileg ke pilpres tentu dapat menghindari pragmatisme koalisi politik menjelang pemilihan presiden. Pertimbangan ekonomis MK lebih pada efisiensi anggaran.

Pelaksanaan pemilu serentak tidak membebankan uang rakyat dan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemilu berulang kali. Sayangnya, MK bukanlah positive legislator.

Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Tugas lembaga ini sudah selesai. MK tidak m e m b u a t undang-undang yang bersifat teknis.

Norma yang sudah ditetapkan MK dilanjutkan secara teknis oleh legislator kita di Senayan atau atas usulan pemerintah.

Karena itu, usulan pemerintah yang menggunakan hasil Pileg 2014 sebagai acuan Pilpres 2019 adalah hal yang wajar, tetapi perlu ditolak DPR.

Alasannya, usulan ini tidak memberikan rasa keadilan. Parpol baru tidak diberikan kesempatan yang sama untuk ikut mencalonkan presiden di Pemilu 2019.

Pemerintah berasumsi bahwa seusai penetapan putusan MK, ambang batas masih tetap berlaku. Pilpres 2019 hanya boleh diikuti oleh parpol yang lolos ambang batas Pileg 2014 dan memperoleh kursi di DPR.

Ini berarti ada 10 partai di Senayan yang bisa ikut pilpres dan menegasikan dua partai yang tidak memenuhi ambang parliamentary threshold (PT) seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan Partai Bulan Bintang (PBB).

Bagaimana nasib partai lama yang tidak lolos ambang batas dan partai politik baru? Kalau mengacu pada usulan pemerintah, tidak ada tempat bagi dua kelompok ini untuk ikut serta dalam pemilu presiden dan wakil presiden.

Lalu, apa makna pemilu bagi partai politik baru? Penggunaan hasil Pileg 2014 menjadi acuan Pilpres 2019 adalah tidak tepat.

MK sudah memutuskan tidak ada jeda tiga bulan antara Pileg dan Pilpres 2014, lalu kenapa hasil Pileg2014 menjadi acuan untuk pilpres lima tahun ke depan?

Ini tentu merusak sistem presidensial dan kembali memperkuat sistem parlementer. Sistem parlementer mendahulukan pemilihan parlemen untuk kemudian memilih perdana menteri yang akan diusulkan kepada kepala negara.

Sistem presidensial mendahulukan pemilihan presiden baru kemudian pemilu legislatif. Putusan MK terhadap uji materi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu sudah tidak lagi melihat ambang batas sebagai syarat untuk pemilu serentak, kenapa harus ada perlakuan berbeda terhadap partai politik baru?

Ada yang memberikan alasan bahwa parpol baru belum teruji memiliki basis dukungan di parlemen, jadi tidak dapat mengajukan calon presiden. Berbeda dengan parpol lama yang sudah memiliki kursi di parlemen.

Parpolparpol ini sudah teruji. Asumsi partai lama yang mendapat kursi dipastikan sudah teruji sehingga tidak diverifikasi KPU dibatalkan MK.

Putusan perkara MK No 52/ PUU-X/2012 yang dibacakan pada 29 Agustus 2012 menyatakan bahwa partai politik baru dan partai politik lama wajib mengikuti verifikasi yang dilakukan KPU RI sebelum mengikuti Pemilu 2014. Putusan MK ini membatalkan perlakuan berbeda sebagai persyaratan partai peserta Pemilu 2014.

Pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan secara otomatis peserta pemilu adalah partai politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas peroleh suara dari jumlah suara sah secara nasional. Pasal ini sudah dibatalkan MK.

Implikasinya, verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 dilakukan KPU terhadap parpol yang mendapat kursi di Senayan, parpol yang tidak mendapat kursi dan parpol baru.

Kesamaan hak parpol baru dengan parpol lama sudah dimulai sejak verifikasi KPU. Penyelenggara melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dua jenis parpol ini.

Setelah verifikasi KPU atas perintah putusan MK No 52/ PUU-X/2012 dan dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019, apakah kesamaan hak parpol dicabut kembali.

Parpol baru dibedakan untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan calon presidennya. Berdasarkan dua putusan MK di atas, segala tindakan diskriminasi terhadap partai politik dapat berpotensi gagal di MK.

Uji materi dapat dilakukan oleh parpol-parpol yang tidak lolos Pemilu 2014 dan parpolparpol baru. Agar tidak menghabiskan waktu dan energi membahas keikutsertaan parpol baru dalam pencalonan Presiden 2019, perlu diminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi.

Usulan pemerintah tentu dapat diabaikan DPR apabila MK sudah menafsirkan bahwa Pemilu Serentak 2019 mengabaikan ambang batas parlemen.

Dengan demikian, parpol apa pun selama lolos verifikasi KPU akan mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama di Pilpres 2019.

Kajian naskah akademik tetap perlu dilakukan untuk mengkaji keuntungan dan kerugian perlakuan berbeda terhadap parpol baru di Pilpres 2019.

Dampak biaya sosial yang lebih tinggi akibat munculnya banyak calon terutama dari parpol baru pada Pemilu Presiden 2019 juga perlu dihitung.

Masukan dari penggiat demokrasi yang tengah menggarap kodifikasi pemilu tentu dibutuhkan untuk memberikan masukan kepada DPR RI terkait dengan nasib partai politik baru.

Semoga parpol baru yang lolos verifikasi KPU mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi raja dengan mahkota. ( Sumber: Koran Sindo, 03 Oktober 2016)

Tentang penulis:

Ramdansyah Sekjen Partai IDAMAN

 

Daya Saing Parpol Baru

Ramdansyah Oleh Ramdansyah

Keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak begitu diinginkan oleh partai politik (parpol). Ada yang memperhalus bahasanya dengan calon perseorangan tidak didukung oleh parpol.

Bukti keengganan ditunjukkan parpol yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan isyarat ingin menaikkan persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan. Kenaikan persentase jumlah dukungan KTP yang tengah dirumuskan DPR dalam revisi Undang-undang (UU) Pilkada belum tentu dapat menghambat calon perseorangan. Bisa jadi semakin tinggi persentase syarat dukungan, maka semakin tinggi kualitas dan kualifikasi calon dari jalur perseorangan akan semakin tangguh.

Bila ini terjadi maka citra kemunduran parpol dapat terjadi. Selanjutnya, parpol menjadi tidak menarik di perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Kemunduran parpol atau deparpolisasi semakin menguat, ketika parpol yang memiliki kursi di DPR/DPRD tidak berminat mendorong kadernya untuk menjadi pimpinan eksekutif. Parpol mulai ikut-ikutan mendorong kadernya untuk ikut maju di jalur perseorangan.

Pertimbangannya branding partai tidak cukup menjual di suatu daerah pemilihan. Tindakan pengamanan ini justru semakin mendorong deparpolisasi. Di saat muncul deparpolisasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka pendaftaran partai politik baru yang dimulai pada 24 Mei 2016 dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2016. Ternyata, ada enam partai politik mulai mendaftar.

Keenam partai tersebut Partai Rakyat, Partai Pribumi, Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Beringin Karya. Keenam parpol baru ini akan diverifikasi di Kemenkumham dan akan bergabung dengan parpol baru lainnya seperti Perindo dalam verifikasi KPU usai dinyatakan lolos dari kementerian. Bagaimana parpol baru dapat mengambil hati masyarakat di tengah kecenderungan deparpolisasi? Apakah parpol baru punya ceruk sendiri?

Reposisi

Parpol baru akan sulit bersaing dengan parpol yang sudah menempatkan kaderkadernya di parlemen apabila hanya mengekor jejak klasik dari partai lama. Posisi partai baru akan diperhitungkan apabila dapat menempatkan; figur ketua umum, penguatan ideologi partai, keuangan partai yang modern, kemampuan dalam mengelola konflik dan mengedepankan etika politik.

Parpol lama yang bertahan di parlemen sejak Orde Baru atau awal Orde Reformasi memiliki sosok pemimpin yang sudah cukup dikenal publik. Parpol sangat mudah diasosiasikan dengan ketua umumnya. Sebagai contoh, Megawati identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Prabowo identik dengan Partai Gerindra. Popularitas dan figur ketua umum partai baru menjadi penting ketika hendak bersaing dengan parpol lama. Ideologi parpol di Indonesia biasanya nasionalis sekuler, nasionalis sosialis dan agama. Sayangnya praktek koalisi parpol lebih mengedepankan pragmatisme ketimbang berbasis ideologi.

Kecenderungan pragmatisme ini mendorong munculnya praktek politik transaksional. Akibatnya stereotip muncul terhadap parpol. Parpol baru tentunya harus memiliki basis ideologi yang kuat agar dapat mendapatkan posisi di antara partai lama. Figur kuat ketua umum dibutuhkan parpol, akan tetapi tidak otomatis menjadikannya sebagai kasir partai. Partai modern menghindari monopoli dan oligarki, sehingga mesin partai tidak selalu diintervensi oleh segelintir elite.

Partai organik yang tidak bergantung penuh kepada ketua umum atau pimpinan pusat, tentunya lebih mudah tumbuh dan bertahan diban-dingkan partai nonorganik. Tipe partai organik dengan penguatan kerelawanan pengurus akan memiliki daya tahan untuk hidup. Parpol baru dengan tipe partai organik ini tentunya dapat mengangkat posisinya lebih baik di antara partai lama.

Kemampuan menyelesaikan konflik internal menjadi kata kunci bagi partai baru. Partai Golkar, PPP tengah menyelesaikan kemelut di tubuh mereka. Golkar sudah menyelesaikan konflik dengan Munaslub meskipun akhirnya muncul partai baru dengan warna kuning dan pohon beringin. PPP mulai mengikuti Golkar untuk keluar dari kemelut.

Sementara partaipartai lama lainnya mulai mereposisi pengurus agar tetap solid. Kemampuan partai baru belum teruji dalam menyelesaikan konflik internal. Seleksi hukum alam akan menampilkan nantinya apakah parpol baru bisa terus bertahan atau justru bubar. Rekrutmen selektif pengurus parpol baru menjadi barometer keberhasilan lolos dari jeratan konflik internal.

Parpol baru dengan beraneka ragam karakter pengurus dapat menjadi aset, tetapikalautidakdikeloladengan baik, maka akan membuat potensi konflik. Konflik internal pengurus dapat menjadi senjata dari pihak luar untuk semakin memperuncing keadaan, sehingga parpol sulit tumbuh menjadi partai yang mampu bersaing dengan parpol lama. Persoalan etika dalam berpolitik juga kembali menjadi sorotan publik.

Stereotip terhadap parpol terjadi karena etika parpol di ruang publik dianggap rendah oleh masyarakat. Kecenderungan ini terjadi karena media membutuhkan “situasi tegang” dalam debat di layar kaca sebagai barang dagangan untuk menaikkan rating. Ketika strategi ini diaminkan oleh narasumber parpol, maka ketidakpercayaan publik terhadap parpol semakin meningkat.

Parpol lama dan parpol baru sama-sama punya tugas untuk menaikkan citra partai. Penghapusan stigma negatif partai dilakukan dengan cara mengedepankan etika berpolitik di ruang publik. Parpol baru masih belum banyak mendapat sorotan media, sehingga relatif belum mendapat sorotan negatif.

Namun demikian, parpol baru harus terus melatih dan melakukan pendidikan politik kepada pengurusnya, untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi media di wilayah-wilayah publik. Karena sekali lancung ke ujian, maka seumur hidup orang tidak akan percaya.

Branding

Kemampuan parpol baru untuk mendapat posisi di antara parpol lama perlu dilengkapi dengan branding tersendiri. Parpol baru harus melekat di hati masyarakat berdasarkan branding yang dilakukan. Parpol dapat diidentikkan dengan partai anak muda seperti yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Parpol juga dapat diidentikkan sebagai Partainya Seniman si Raja Dangdut (Idaman). Kemasan parpol menjadi taruhan dalam upaya mendapat simpati publik. Penyelesaian verifikasi Kemenkumham terhadap parpol baru adalah dua setengah tahun menjelang Pemilu 2019 atau di bulan Oktober 2016. Parpol yang dapat menjual imej yang kuat kepada publik memiliki peruntungan yang besar.

Partai baru dengan kekuatan figur ketua umum, ideologi yang kuat, keuangan modern, kemampuan mengelola konflik, beretika dan branding yang kuat, tentunya akan lolos dari verifikasi Kemenkumham, verifikasi faktual KPU dan menjadi pilihan rakyat dalam Pemilu 2019.
(Sumber: Koran SINDO, 30 Mei 2016)

Tentang penulis:
Ramdansyah, Sekjen DPP Partai Idaman.

Pilkada di Tanah Betawi

Oleh Ramdansyah

Sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menonjol ketika hendak mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Keberadaan Ahok menyita perhatian media dan khalayak ramai.

Sebagai petahana, ia punya segalanya untuk eksis di ruang-ruang publik. Simpati, dukungan, dan ada juga arus penolakan berbagai kalangan atas pencalonannya. Hari ini publik menempatkan gubernur DKI sebagai figur sentral sehingga jadilah pilkada di Tanah Betawi ini identik sebagai fenomena Ahok.

Sebenarnya Ahok belum terlalu menyulut kontroversi di ruang publik ketika mendampingi Jokowi sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Namun, sejak menjadi gubernur, ia berkalikali mencuri perhatian karena gaya bicaranya yang spontan, blak-blakan, keras, bahkan dianggap kasar dan kotor.

Dalam waktu tidak terlalu lama Ahok adalah fenomena kontroversi setahun menjelang Pilkada DKI. Tampilsebagaisosokpemimpin fenomenal, Ahok semakin percaya diri dan berani berhadapan dengan siapa pun, tak terkecuali tokoh seperti Prabowo Subianto—yang memberinya ”kereta kencana”—atau Megawati Soekarnoputri sekali pun.

Sparring partner politiknya selama ini semisal H Lulung dan Muhammad Taufik di DPRD DKI terlihat sukses dilangkahinya. Percaya diri yang kian tebal mengantarkannya berani menolak dan menantang seluruh partai politik dengan mendeklarasikan diri sebagai calon independen. Ia lebih tertarik menggandeng ”Teman Ahok” untuk mengusungnya.

Gaya komunikasi politik Ahok sangat khas, spontan tanpa tedeng aling-aling. Pada sisi pendukung, inilah pesona Ahok yang utama. Namun, gaya komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama sepintas lalu tidak berbeda dengan latar budaya komunikasi penduduk asli Jakarta yakni Betawi.

Komunikasi gaya Betawi oleh engkong, encang, enyak, babeh, biasanya membangun komunikasi dengan hal yang ringan, mudah dicerna, dan cenderung blak-blakan. Dialog menjadi mudah dan nyambung melalui sesuatu yang ringan dan terus terang. Tetapi, bicara blakblakan etnis Betawi lebih pada wilayah privat, bukan di wilayah publik.

Di wilayah publik orangorangtuakitatidakmelemparkan tuduhan dan kesalahan orang lain begitu saja. Sikap ini cara komunikasi orang Betawi yang jujur, terbuka, tapi penuh tanggung jawab. Sebetulnya komunikasi dua arah dapat terbangun apabila masing-masing lawan bicara secara enteng menyampaikan maksud dan tujuan.

Sesuatu yang ringan disampaikan akan mudah untuk mencapaikesepakatan. Sakingmudahnya membuat kesepakatan, acapkali orang Betawi dikenal sebagai orang yang paling toleran dalam menghadapi banyak realitas sosial.

Gaya Betawi

Bahasa Betawi bersifat lugas, tetapi santun. Komunikasi santai, tetapi menjaga etika gaya nyak babe sangat pas dengan komunikasi modern. Media komunikasi era modern seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya selalu menampilkan percakapan santai apa adanya.

Seorang Facebooker misalnya, biasanya meng-update statusyangringandandapatdilihat oleh semua teman. Demikian pula pengguna Twitter cukup men-twit kalimat yang sederhana dan mudah ditangkap maknanya oleh semua follower-nya. Sebaliknya, komunikasi gaya Ahok ada yang menganggap sebagai penyakit endemik di DKI. Menular ke tokoh-tokoh kunci dan jejaring sosial.

Akhirnya pada hari-hari ini di Tanah Betawi kita dipertontonkan berbagai komunikasi yang berat dan terkadang sarat caci maki. Apakah ini komunikasi ala Betawi, ketika semua umpatan muncul di ruang-ruang publik dan panggung- panggung politik? Seharusnya semangat warga Jakarta dengan komunikasi lugas, santun, dan santai menjadi cermin bagi elite politik di Tanah Betawi ini.

Mirisnya, hal itu terjadi di tengah semaraknya komunikasi ringan ala Betawi yang menjadi tren komunikasi global dan di Tanah Air. Komunikasi menurut termin ilmu komunikasi adalah percakapan dua arah mengenai suatu persoalan. Dalam termin ilmu politik, komunikasi dapat menjadi komunikasi politik yang juga mengedepankan tujuan politik, tetapi dengan partisipasi keterlibatan dua arah.

Komunikasi di ruang publik tentu akan berbeda dengan ruang privat. Ruang privat biasanya lebih santai dengan celetukan- celetukan yang lebih familier seperti bertutur gaya elugue, elu-gue. Sebaliknya di ruang publik, bahasa formal dan santunlah yang menjadi cara berkomunikasi.

Donald Trump, kandidat calon Presiden AS, menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam Pemilihan Presiden AS 2016 karena isu ini yang paling mudah untuk menarik perhatian pemilih. Di Pilkada DKI 2012 isu SARA menjadi bagian kampanye terselubung di media sosial.

Tren ini dipastikan akan berlanjut lagi pada Pilkada DKI 2017 karena pemanasan terhadap isu ini masih terus berlangsung hingga sekarang. Pilkada merupakan ruang publik. Kampanye dan ucapan kandidat pasangan calon harus memperhatikan keberadaan pasal-pasal larangan untuk bicara menyinggung unsur SARA seperti tertuang dalam UU No 08/2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU No 07/015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahkan mengatur larangan caci maki di ruang publik seperti tertuang dalam Peraturan KPI No 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI No 02/P/KPI/03/ 2012 tentang Standar Program Siaran yang menyatakan program siaran tunduk pada peraturan dan kebijakan teknis tentang pemilu/ pilkada.

Ada anggapan bahwa sebelum masuk masa kampanye, isu SARA dapat dijual dan kemudian akan berhenti ketika masa kampanye. Jika pandangan ini yang menjadi arus utama dari tim pemenangan, dikhawatirkan Pilkada DKI 2017 tidak terwujud karena sudah muncul konflik horizontal di Ibu Kota.

Kembali ke Betawi

Orang Betawi tahu bagaimana menempatkan diri, kapan bicara di ruang publik dan di ruang privat. Karena itu, di Tanah Betawi ini semua etnis dapat tinggal dan berbaur. Warga Betawi boleh bangga. Nenek moyang orang Betawi rajin mengaji, pergi haji, dan tidak korupsi. Mereka juga bertutur bahasa sangat hati-hati.

Etika sebagai orang Betawi seperti dicontohkan dalam film atau sinetron Si Doel Anak Sekolahan tentu menjadi pelajaran buat para elite. Mereka tidak kasar, tidak korupsi, dan rajin mengaji. Hari ini terjadi distorsi makna di ruang publik. ”Lebih baik bicara kotor daripada jadi koruptor”. Padahal, engkong, encang, enyak, babeh tidak bicara kotor dan juga tidak menjadi koruptor.

Saya khawatir publik digiring kepada pemahaman bahwa orang yang rajin mengaji dan bertutur bahasa ramah adalah koruptor. Kesimpulan itu dibangun berdasarkan premis mayor bahwa setiap orang yang bertutur kotor bukanlah koruptor. Ironis dengan premis-premis tersebut, jika si Pulan misalnya bertutur tidak kotor, tapi bisa disimpulkan dia adalah koruptor.

Pilkada DKI 2017 patut dibekali semangat ”Kembali ke Betawi”. Semangat yang berintikan kedamaian dan ketenteraman sehingga banyak orang senang tinggal di Jakarta karena minimnya kerusuhan sosial antaretnis. Variabel budaya Betawi inilah yang menjadikan pendatang betah dan terus membangun kekerabatan dengan warga Betawi yang sudah datang sebelumnya.

Variabel itu adalah sikap toleran dari orang Betawi. Selain itu, ”Kembali ke Betawi” juga berarti kita kembali kepada nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Tujuan untuk menyejahterakan warga Jakarta tidak boleh melupakan cara untuk mencapai kesejahteraan. Berkomunikasilah dengan santun, terutama di ruang publik, karena hal itu diajarkan oleh orang-orang tua kita.

Mereka yang berkomunikasi dengan baik tentu tidak akan marah ketika ditegur karena itu bagian dari komunikasi dua arah. Dengan pendekatan ”Kembali ke Betawi”, setiap orang tidak dengan mudah melabeli orang lain. Demikian juga orang yang marah-marah tidak mudah dicap bahwa ia seorang koruptor.

Begitu sebaliknya buat yang berbicara dengan santun. Seperti si Doel yang rajin mengaji, pergi haji, dan juga tidak korupsi. Menyambut Pilkada DKI, mari kembalilah ke Betawi dalam cara berpikir, bersikap, dan berkomunikasi! Jangan jual isu SARA di area publik. (Sumber: KoranSINDO, 15 Maret 2016)

Tentang penulis:
Ramdansyah, Sekjen Partai Idaman,
Ketua Panwaslu DKI 2009-2012

Kampanye Hitam

Oleh Ramdansyah

Isu kampanye hitam (black campaign) sudah bertebaran sebelum penetapan pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 11 Mei 2012.

Diduga, simpatisan bakal pasangan calon merusak suasana kondusif Jakarta menjadi berpotensi konflik. Suasana panas terbentuk setelah munculnya rentetan peristiwa yang saling menyerang antar kompetitor Pilgub DKI, entah dari mana peristiwa itu muncul, di antaranya adalah kasus pembagian kupon sembako palsu yang membuat warga berbondongbondong mengunjungi rumah kediaman Gubernur DKI yang ikut mencalonkan kembali.

Kemudian, stiker menghujat Jokowi yang ditempelkan pada stiker pasangan calon Hidayat- Didik Rachbini.Belum lagi aksi demo penolakan pasangan calon yang akan ditetapkan. Tampaknya bukan hanya publik yang gelisah dengan fenomena tersebut, melainkan juga para pasangan calon dan tim suksesnya.Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menyampaikan hal ini. Lewat tulisan ini,penulis akan menjelaskan secara gamblang terkait problem black campaign. Mari kita pahami bersama tentang apa itu kampanye? Apa itu sosialisasi?

Lalu, termasuk kategori apakah fenomena di atas? Sosialisasi adalah kegiatan memperkenalkan diri pasangan calon kepada publik. Kegiatan ini tidak ada unsur mengajak pemilih. Sosialisasi dapat berlaku kapan saja tidak bergantung pada tahapan. Sosialisasi dapat dilakukan sebelum dimulainya tahapan, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan pada masa kampanye. Kampanye lebih khusus dibandingkan sosialisasi. Kampanye tentunya mengajak banyak orang agar memilih pasangan calon pada hari-H pemungutan suara. Sejak 11 Mei 2012, enam bakal pasangan calon dinyatakan lolos semuanya dan menjadi pasangan calon.

Dengan penetapan ini, semua pasangan terikat dengan definisi kampanye. Kampanye menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) disebutkan sebagai kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan misi, visi, dan program pasangan calon. Dengan demikian, kampanye yang dimaksudkan dalam UU ini harus memenuhi tiga unsur kegiatan pasangan calon,yakni meyakinkan para pemilih dan menawarkan misi,visi,dan program.

Keputusan KPU DKI No. 13/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pilgub DKI menyebutkan bahwa definisi kampanye bersifat kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye. Sebelum tahapan dimulai, aksi-aksi kampanye hitam tidak dapat dikenakan sebagai pelanggaran pidana pemilukada. Alasannya,karena unsur sebagai pasangan calon tidak terpenuhi. Seusai KPU menetapkan pasangan calon, segala bentuk kampanye hitam dapat dikenakan sebagai tindak pidana pemilukada.

Kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilukada karena Pasal 78 ayat 2 dan 3 menyebutkan larangan kampanye yang menjurus kepada kampanye hitam ini. Pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam kampanye dilarang untuk menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada Pasal 78 ayat 3, kampanye melarang untuk menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan,dan/atau kelompok masyarakat.Ancaman pidana dan dendanya disebutkan dalam Pasal 116 ayat 3.

Kampanye Ideal

Bagaimanakah kampanye yang seharusnya? Kampanye yang ideal adalah ajakan memilih kepada pemilih dengan menekankan penyampaian misi,visi,dan program.Penyampaian misi,visi,dan program ini dapat saja berupa kampanye positif atau negatif. Definisi kampanye negatif tidak ditemukan dalam UU Pemda, tetapi bukanlah kampanye hitam.Kampanye negatif adalah penyampaian misi, visi,dan program pasangan calon tertentu yang positif menurut orang lain, tetapi menjadi negatif pasangan lainnya.

Contohnya kemampuan menyelesaikan problem Jakarta dalam waktu yang sesingkat- singkatnya sebagai hal positif oleh pasangan calon A, dapat menjadi kampanye negatif oleh pasangan calon B. Terlebih kampanye negatif ini dilengkapi oleh bukti-bukti autentik, analisis yang tajam, dan alternatif penyelesaian masalah.Publik dapat melihat kemampuan retorik dan kemungkinan calon untuk memajukan Jakarta dalam waktu lima tahun ke depan. Persoalannya apakah publik dapat mencerna bahwa kampanye negatif tidak dianggap sebagai kampanye hitam?

Pasangan calon tidak perlu tersinggung ketika program- programnya dikritik oleh pasangan calon lain. Persoalannya budaya ewuh pakewuh atau enggan untuk mengkritik saat debat terbuka tampak terlihat dalam acara yang ditampilkan televisi selama ini. Bakal pasangan calon tidak ingin melukai perasaan bakal pasangan calon lainnya. Bisa jadi mereka berasumsi itu adalah kampanye hitam.Padahal, kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam.Kampanye hitam lebih mengedepankan wilayah privat dalam ranah wilayah publik, sementara kampanye negatif mengedepankan wilayah publik sepenuhnya.

Contohnya kampanye hitam seperti mengedepankan urusan pribadi apakah salat subuh dengan qunut atau tidak, enggan merayakan Maulid Nabi SAW atau tidak, punya istri atau tidak,atau etnis minoritas tertentu. Contohcontoh ini adalah wilayah privat yang tidak sepantasnya masuk dalam wilayah publik. Kampanye hitam diharapkan dapat berkurang pada Pemilukada DKI Jakarta 2012.Minimal ada empat alasan untuk menekan penggunaan kampanye hitam dan menunjukkan bahwa kampanye hitam sudah tidak laku di Jakarta. Pertama, warga Jakarta diharapkan sebagai pemilih cerdas yang tidak mudah terpengaruh isu-isu politik yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, publik harus mengetahui perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam.Ketiga, pengawas pemilu dan jajarannya harus tegas untuk menghukum para pelaku kampanye hitam, sehingga membuat jera bagi pelaku. Keempat, pemilih tentunya perlu menghukum peserta pemilukada yang mengedepankan kampanye hitam dibandingkan kampanye negatif dengan tidak memilihnya pada hari H pemungutan suara. (Sumber: Seputar Indonesia, 15 Mei 2012).

Tentang penulis:
Ramdansyah, Ketua Panwaslukada DKI Jakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.100.828 hits
Mei 2019
S S R K J S M
« Nov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan