Posts Tagged 'Rakhmat Hidayat'

Di Balik Tragedi Charlie Hebdo

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat Hidayat 1Tragedi penyerangan majalah satir Charlie Hebdo membuat muslim di Prancis pada kondisi yang semakin sulit. Penyerangan terhadap majalah tersebut telah menewaskan 12 orang korban.

Apa pun alasannya, penyerangan tersebut tak bisa diterima karena dilakukan secara anarkistis dan melahirkan efek sosial yang sangat dirasakan oleh muslim di Prancis. Di Prancis satu nyawa hilang siasia dianggap sebagai kecelakaan besar. Apalagi hingga menewaskan 12 orang sekaligus. Ironisnya, hilangnya nyawa sia-sia tersebut dilakukan atas nama Islam untuk membela Nabi Muhammad.

Aksi brutal tersebut juga dikecam oleh Asosiasi Muslim Prancis (le Conseil Francais du Culte Musulman) yang mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan serangan terhadap demokrasi. Berbagai asosiasi muslim di kota-kota Prancis lain juga mengeluarkan pernyataan sikap mengecam tindakan biadab tersebut. Pernyataan sikap tersebut diunggah di website resminya.

Cara ini dianggap sebagai upaya meredakan suasana dan memberikan jaminan keamanan bagi muslim di wilayahnya karena asosiasi tersebut memiliki pengaruh dan menjadi rujukan bagi muslim-muslim di daerah tersebut. Saya kira kecaman serupa juga dilakukan muslim-muslim lain di Prancis yang berpikir jernih bahwa tragedi tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan mereka.

Hari-hari ini dipastikan tayangan televisi, media on line, hingga koran menayangkan pemberitaan tragedi Charlie Hebdo. Saya bisa memastikan keluarga-keluarga muslim di Prancis, khususnya muslimah Indonesia yang menikah dengan muslim Prancis, memantau terus perkembangan kasus ini di media televisi.

Siapa yang dirugikan? Tentu saja muslim di Prancis. Saat ini sulit untuk tidak mengatakan bahwa publik Prancis menjadikan Islam sebagai “musuh bersama” pascatragedi ini. Inilah perjuangan terberat bagi muslim Prancis yang harus dirasakan saat ini.

Efek Sosial Jangka Panjang

Kondisi itu juga kemudian menyebabkan wajah Islam di Prancis semakin akrab dengan kekerasan dan anarkistis. Akibat itu, ruang gerak warga muslim di Prancis semakin terbatas dan membuat mereka berada di bawah tekanan publik yang anti- Islam. Saya bisa merasakan ketakutandankegelisahanmuslimmuslim di Prancis pascatragedi tersebut.
Pengalaman studi dan menetap di Prancis selama 3,5 tahun memberikan suasana kebatinan tersendiri ketika berinteraksi dengan sesama muslim Prancis maupun warga nonmuslim. Selama tinggal di Prancis, saya membawa keluarga. Istri saya berhijab dan anak saya sekolah. Jika keluarga saya masih tinggal di Prancis dalam kondisi mencekam seperti saat ini, pasti secara langsung akan merasakan dampaknya.

Pengalaman tersebut yang membuat saya merasa bahwa tragedi Charlie Hebdo adalah tindakan bodoh dan konyol yang dampaknya dirasakan oleh muslim lain. Selama interaksi dengan warga muslim maupun nonmuslim, saya berusaha meyakinkan bahwa Islam (khususnya Islam Indonesia) adalah agama yang rahmatan lil amin yang menyampaikan pesan-pesan damai dan menghindari kekerasan.

Meski begitu, faktanya, tragedi Charlie Hebdo semakin melegitimasi bahwa kekerasan selalu berkaitan dengan Islam. Tafsir inilah yang kemudian semakin melekat dalam ruang kognitif warga Prancis dan Eropa. Sebagai negara Eropa yang memiliki komunitas muslim terbanyak, wajar jika muslim di Prancis menjadi referensi muslim di Eropa. Suasana hari-hari ini sulit membayangkan bagaimana muslim di Prancis bisa beraktivitas di ruang publik.

Apalagi mereka yang berhijab maupun menggunakan atribut-atribut lain. Gairah Islam yang terjadi di masjid-masjid Prancis dipastikan akan lebih sepi dan berada di bawah bayang-bayang ancaman yang mencoba “balas dendam” dari penyerangan Charlie Hebdo. Di Lyon, misalnya, tempat saya pernah studi, banyak masjid-masjid yang menggelar salat Jumat hingga jalan raya karena kapasitas jamaah tak bisa tertampung di dalam masjid.

Pascatragedi tersebut, fenomena tersebut akan berkurang jamaahnya. Beberapa masjid di beberapa kota dikabarkan diancam teror oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penyerangan Charlie Hebdo. Bagi warga Indonesia di Paris dan beberapa kota-kota lain, mereka sudah dianjurkan oleh KBRI Paris maupun KJRI Marseille untuk tetap waspada dari ancaman-ancaman yang bisa memberikan bahaya bagi keselamatan dirinya.

Mereka dianjurkan tidak keluar rumah jika dianggap tak memiliki keperluan mendesak. Bagi warga Indonesia, khususnya mahasiswi yang berhijab, memang lebih berisiko jika berada di ruang publik karena mereka seringkali menjadi sorotan dari beberapa pihak yang dikenal Islamophobia.

Saya mengikuti berbagai perkembangan di beberapa media sosial seperti Facebook dan Twitter, imbauan dari beberapa teman yang sedang studi maupun warga Indonesia yang tinggal di Prancis untuk mengabarkan berbagai perkembangan terbaru pascatragedi tersebut.

Meski pusat lokasinya terjadi di Paris, dampaknya terasa juga di berbagai kota lain. Di Lyon, Kamis (08/01), terjadi aksi besar-besaran untuk mengecam aksi brutal tersebut. Aksi tersebut berlangsung di Place de Terraaux yang merupakan salah satu ruang publik di Lyon.
Teror Publik

Dalam suasana seperti ini, tentu keselamatan warga Indonesia khususnya dan warga Prancis secara umum harus diprioritaskan oleh Pemerintah Prancis maupun otoritas Pemerintah Indonesia di Prancis. Nyawa mereka tanggung jawab pemerintah yang harus dijamin kepastiannya. Tragedi ini refleksi dari perjuangan muslim Eropa untuk menebarkan wajah Islam yang damai dan antikekerasan.

Tidak mudah memang melakukan ini di negaranegara Barat di mana Islam menjadi minoritas. Apalagi dengan gerakan Islamophobia yang tak pernah surut. Saya mencatat ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian dari tragedi ini. Pertama, kasus ini bisa menjadi titik balik dari Islam Eropa yang sebenarnya semakin hari perkembangannya semakin dinamis dan menggairahkan di berbagai negara Eropa.

Titik balik karena tragedi ini juga memberikan pengaruh bagi muslim-muslim lain di Eropa seperti Jerman, Belanda, atau Inggris yang dikenal memiliki komunitas muslim banyak. Termasuk di dalamnya warga muslim Indonesia yang sedang studi, bekerja, atau menetap di negaranegara tersebut. Serangan balik terhadap komunitas muslim sangat mungkin terjadi dan dialami oleh pihak-pihak yang tak berdosa seperti muslimah maupun anak-anak.

Karena itu, otoritas keamanan di Eropa khususnya bagi komunitas muslim menjadi keniscayaan untuk lebih waspada dari ancaman-ancaman teror sebagai bentuk simpati terhadap korban Charlie Hebdo . Di beberapa negara Eropa terdapat sekolah muslim dan masjid yang tersebar di berbagai kota. Tempat-tempat inilah yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari otoritas setempat.

Kedua, kasus ini membawa muslim Prancis khususnya dan Eropa umumnya untuk semakin terjal menghadapi perjuangan mereka menghadapi gerakan-gerakan Islamophobia. Inilah fase terjadi rekonsolidasi Islamophobia di berbagai pelosok Prancis untuk mengecam Islam dan perlahan-perlahan meminggirkannya dalam peran sosial-ekonomi.

Bukti nyatanya akan dirasakan oleh keluargakeluarga yang anak-anaknya dibullying di sekolah oleh warga asli Prancis atau mereka dipersulit urusan-urusan administrasi, catatansipil, hinggaurusanurusan publik lain. Apalagi di Prancis saat ini masih dililit krisis finansial yang sangat terasa semakin sulitnya kehidupan.

Sementara muslim di Prancis sebagian besar adalah imigran dari negara-negara Maghribi seperti Aljazair, Maroko, maupun Tunisia. Ini akan menyebabkan mereka semakin sulit menjalani hari-harinya. Dalam konteks yang lebih luas adalah semakin buruknya citra Islam di Prancis. Wajah Islam di Prancis berada pada titik nadir terendah. Kita tak bisa membiarkan kasus ini semakin berkepanjangan.
Sambil menunggu penyelesaian dari pihak Kepolisian Prancis, muslim di Indonesia harus memberikan dukungan moral kepada muslim Prancis untuk berada pada barisan terdepan yang mengampanyekan Islam yang damai, ramah, dan jauh dari perilaku barbar. Selain tentunya mengecam perilaku agresif tersebut.

Dukungan moral inilah, meski jauh dipisahkan benua, menjadi suntikan moril dari negara seperti Indonesia yang mayoritas muslim agar muslim di Prancis bisa menjalani hari-harinya yang saat ini berada pada ancaman ketakutan. Satu hal yang pasti, tragedi Charlie Hebdo bisa terjadi di mana pun saja. Karena itu, kita harus semakin waspada kepada pihakpihak yang akrab dengan teror publik atas nama memperjuangkan Islam. (Sumber: Koran Sindo, 10 Januari 2015).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Jurusan Sosiologi UNJ & PhD Sosiologi Lulusan Universite Lumiere Lyon 2 France

Menanti Gebrakan Riset Perguruan Tinggi

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat Hidayat 1Secara resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) sudah dipisahkan dari naungan Kemendikbud dan berada di bawah tanggung jawab Kemenristek yang kemudian nomenklaturnya berubah menjadi Kemenristek-Dikti.

Sebelum perubahan ini, banyak akademisi yang mendesak agar Dikti dikelola satu atap dengan Ristek dan desakan tersebut direspons oleh Pemerintahan Joko Widodo. Saya kira poinnya adalah masyarakat kampus sepakat bahwa Dikti harus dikolaborasikan dalam kebijakan Ristek agar lebih memiliki dampak dan manfaat nyata dan memiliki koneksitas dengan dunia industri.

Setelah pelantikan Kabinet Kerja kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kemenristek- Dikti, kini saatnya kita menagih gebrakan dan terobosan yang akan dilakukan kementerian ini dalam mengakselerasi kebijakan Dikti dalam naungan Kemenristek-Dikti. Kata kuncinya adalah perguruan tinggi, riset, dan dunia industri.

Menristek-Dikti Dr Nasir menuturkan, agenda pertama kementeriannya setelah pelantikan adalah reorganisasi yang menekankan bahwa penggabungan Dirjen Dikti akan berjalan lancar tanpa memberikan efek kepegawaian. Menteri menargetkan reorganisasi akan selesai pada akhir Desember 2014.

Terkait reorganisasi tersebut, Menteri Nasir mengatakan bahwa pegawai di Kementerian Ristek dan Dirjen Dikti tak perlu khawatir. Sesuai arahan Presiden, Menteri Nasir mengatakan akan menggunakan sumber daya yang ada untuk segera memulai program. Tahun 2014 akan berakhir dan masa reorganisasi Kemenristek-Dikti juga akan segera selesai.

Tahun 2015 adalah waktu di mana realisasi program-program riset perguruan tinggi yang dinantikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Ini sekaligus menjadi ekspektasi kita pada 2015 dalam menunggu terobosan riset di perguruan tinggi.

Globalisasi

Pernyataan Gerard Delanty benar dalam bukunya, Challenging Knowledge;The University in The Knowledge Society (2001), bahwa saat ini universitas berada di antara globalisasi dan kapitalisme akademik. Ketika menjelaskan tema ini, Delanty mengatakan bahwa universitas mengalami transformasi yang sangat pesat.

Pertama, universitas, sebagaimana perspektif konvensional, hanya dianggap sebagai agen utama produsen pengetahuan. Hari ini cara pandang itu perlahan-lahan mulai terbantahkan. Bahwa sebagai konsekuensi logis globalisasi, universitas bukan satu-satunya otoritas tunggal produsen pengetahuan.

Selain universitas terdapat korporasi atau media yang juga kian diperhitungkan sebagai produsen pengetahuan. Kedua, saat ini universitas semakin terintegrasikan dengan dunia global. Universitas mengalami persinggungan di antara transnasionalisasi komunikasi, pasar, dan modal. Membaca konteks Indonesia dengan cara pandang Delanty rasanya sangat tepat.

Sebagai bagian dari komunitas global, universitas di Indonesia juga berada dalam kondisi yang sudah dijelaskan Delanty. Dalam praktiknya, kita melihat apa yang disampaikan Delanty, yaitu universitas berada dalam ranah globalisasi.

Meski tesis Delanty relevan dalam melihat posisi universitas di Indonesia dalam ranah globalisasi, kondisi Indonesia masih berkutat dengan setumpuk masalah yang tak kunjung usai. Seolah kita melihat wajah universitas berada dalam posisi yang paradoks. Di satu sisi berada dalam akselerasi globalisasi, di sisi lain masih menghadapi berbagai persoalan internal.

Politik Pendidikan

Paling tidak ada dua masalah utama yang sangat prinsip dalam diskursus universitas di Indonesia. Pertama, kita masih terjebak dengan riuh politik pendidikan yang menjadi acuan pengelolaan universitas. Energi republik ini terkuras habis dalam memikirkan polemik otonomi versus komersialisasi pendidikan.

Dari UU BHP hingga UU Pendidikan Tinggi. Benang merahnya sama: komersialisasi masih dianggap sebagai momok menakutkan dalam manajemen universitas. Otonomi dianggap sebagai zombi yang menyeramkan bagi masa depan universitas. Muncul resistensi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan otonomi bagi universitas. Padahal, secara filosofis, otonomi selalu melekat dalam sosok universitas.

Deklarasi Bologna 18 September 1988, yang kemudian dikenal dengan Magna Charta Universitatum, dengan tegas menyebutkan otonomi sebagai prinsip fundamental universitas. Otonomi dari sistem politik dan birokrasi yang ada di sekitarnya. Polemik komersialisasi yang terjadi selalu terkait dengan posisi universitas.
Rasanya tema selalu bermuara pada perdebatan yang sangat panjang dan melelahkan. Padahal, banyak energi lain yang sejatinya dapat diselesaikan sesegera mungkin. Polemik komersialisasi mencerminkan juga politik pendidikan sebagai salah satu masalah krusial dalam pendidikan di Indonesia.

Peran negara tetap saja tak terbantahkan memiliki kekuatan strategis dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan. Alhasil, seringkali universitas harus melakukan berbagai cara dan mekanisme sebagai strategi merespons globalisasi. Universitas ”dipaksa” melakukan berbagai pola adaptasi melalui berbagai cara.

Salah satu di antaranya peningkatan kapasitas dan perubahan manajemen. Karut-marutnya pendidikan tinggi Indonesia bisa jadi disebabkan tidak jelasnya visi politik pendidikan yang dijalankan di negeri ini. Negara masih dominan dalam manajemen universitas. Tawarannya adalah mempertegas sekaligus ”meluruskan” politik pendidikan dalam konteks Indonesia.

Masalah Riset

Masalah lain yang sangat penting adalah riset universitas. Ada dua hal penting terkait riset. Pertama , pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan pendidikan masih lemah. Penelitian harusnya menjadi faktor utama dalam proses pengambilan kebijakan. Di negara maju, apa pun kebijakan diambil tidak akan ditempuh tanpa penelitian ilmiah yang valid.

Kedua, terkait dengan minimnya anggaran untuk riset. Kita masih jauh tertinggal dari segi alokasi dana riset dibandingkan dengan negara-negara seperti China, Korea, Jepang, India, dan Brasil. Jepang bahkan memiliki anggaran riset teknologi terbesar kedua di bawah Amerika Serikat. Selain itu, negara-negara berkembang lain seperti Brasil dan India juga sangat mendukung pertumbuhan investasi untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Bagi universitas, riset menjadi penggerak penting kemajuan ilmu pengetahuan. Budaya dan peradaban universitas tak bisa hanya dilakukan ibarat business as usual , yaitu dengan mengutamakan pengajaran konvensional. Menurut data Dirjen Dikti, universitas adalah sumber penting penelitian dan pengembangan.

Lebih dari 50 persen penelitian dasar yang menghasilkan terobosan pemikiran dilakukan oleh universitas. Ini sekaligus menjadi kritik bagi universitas dalam memacu produktivitas riset yang bermanfaat bagi kehidupan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset perguruan tinggi? Menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, tentu saja menambah jumlah anggaran riset untuk perguruan tinggi yang mencakup seluruh disiplin maupun multidisiplin. Dalam hal ini penyebaran anggaran harus merata dan tidak termonopoli oleh satu disiplin tertentu. Kedua, terbuka lebarnya akses dan informasi forum-forum internasional berupa konferensi, seminar, workshop, fellowship, short course, yang mendukung kapasitas dosen dan peneliti Indonesia untuk mengembangkan kemampuan meneliti atau mengajar serta mendapatkan pengalaman internasional.

Kesempatan ini juga agar bisa diprioritaskan kepada peneliti/ dosen muda yang memiliki kemampuan dan prestasi. Selama ini faktanya forum-forum internasional banyak didominasi oleh akademisi senior, sementara akademisi muda masih terbatas kesempatannya. Ketiga, memberikan suasana dan iklim kondusif dalam mengembangkan kualitas riset.

Ini bisa dilakukan dengan pemberian insentif maupun penghargaan yang memacu produktivitas hasil riset. Penghargaan bisa diberikan pemerintah, dunia swasta maupun dunia industri. Di Amerika Serikat terdapat sebuah SMA yang bernama Bronx High School of Science. Sekolah ini berada di kawasan New York.

Seperti diberitakan BBC News, sekolah ini menghasilkan delapan alumni yang menjadi pemenang Nobel dalam bidang fisika dan kimia sejak 1972. Sekolah ini memiliki program andalan dalam bidang sains. Bahkan, banyak ilmuwan muda yang tertarik mendaftar di sekolah tersebut. Tentu dengan seleksi yang sangat ketat.

Jika sekolah di Amerika Serikat bisa menghasilkan alu-mninya yang mendapatkan Nobel, seharusnya menjadi motivasi bagi universitas yang ada di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak kalah dalam hal sumber daya manusia. Banyak ilmuwan Indonesia lulusan terbaik dari luar negeri.

Mereka punya prestasi cemerlang ketika di luar negeri. Saatnya membuktikan bahwa universitas menjadi ujung tombak dalam pengembangan riset dan teknologi. Tidak sekadar sibuk mengurus perdebatan yang sangat melelahkan. (Sumber: Koran Sindo, 27 Desember 2014)

Tentang penulis:
Rakhmat hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & PhD Lulusan Universit Lumire Lyon 2 France

Kompleksitas Perjuangan HAM

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat HidayatIsu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sudah menjadi isu global yang menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Dua isu itu menjadi strategis selain masalah kesetaraan gender dan pemanasan global (global warming).

Abad ke-20 oleh sebagian kalangan merupakan sebuah periode di mana kesadaran tentang pentingnya HAM sangat menonjol dibandingkan dengan abadabad sebelumnya. Momentum hari hak asasi internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Desember menjadi penting untuk mengingatkan pentingnya isu HAM dalam praktik pembangunan sekaligus merefleksikan pelaksanaan HAM dalam konteks pembangunan sosial.

Paling tidak ada beberapa alasan yang mendukungnya. Pertama, abad ke-20 ditandai dengan merebaknya berbagai kasus pelanggaran HAM oleh berbagai pihak terhadap kelompok-kelompok marginal dan minoritas di seluruh dunia. Tiga aktor penting pelaku pelanggaran HAM tersebut antara lain negara, militer, perusahaan multinasional. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang marak pada abad ke-20 antara lain kekerasan dan konflik etnis, konflik separatis, konflik ekonomi.

Kedua, perjuangan untuk mengakui dan menghormati hak-hak, baik hak-hak individu maupun hak-hak kelompok etnis, kultural, dan religius serta bangsa-bangsa yang diungkapkan secara tegas dan nyata baik pada tataran teoritis-spekulatif maupun pada tataran keterlibatan moral-praktis, menandai secara mencolok kesadaran sejarah manusia masa kini.
Sebagai isu global, masalah HAM masih harus diperjuangkan agar perlindungan HAM benarbenar menjadi kenyataan. HAM adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan HAM lahir dari keyakinan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama.

Umat manusia dikaruniai akal dan hati nurani sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan. Perjuangan menegakkan HAM melalui perjalanan panjang. Pertama kalinya dimulai sejak sejumlah perjanjian (traktat) dimasukkan ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa pada 1945. Namun, usaha perlindungan HAM yang telah dilakukan oleh suatu negara telah dimulai jauh sebelum memasuki abad ke-20.

Di Inggris usaha untuk melindungi HAM telah dimulai sejak abad ke-13. Ditandai dengan peristiwa Magna Charta oleh Raja John Lackland pada 1215. Piagam ini berisi beberapa hak yang diberikan Raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gereja atas sejumlah tuntutan yang diajukan mereka.

Perkembangan HAM di Amerika Serikat ditandai dengan deklarasi kemerdekaan (Declaration of Independence) pada 4 Juli 1776 yang mengakui bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki sejumlah hak yang melekat secara kodrati. Hak-hak tersebut adalah hak hidup (life), kebebasan (liberty), dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan (pursuit of happiness).
Di Prancis, momentum revolusi Prancis membawa perubahan besar bagi masyarakat Prancis saat itu. Pada 1789 dikeluarkan pernyataan HAM dan warga negara (Declaration des droits de LDeclaration des droits de L homme et du citoyen).

Deklarasi itu menegaskan bahwa manusia dilahirkan senantiasa berada dalam keadaan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama menurut hukum. Puncak dari perjuangan penegakan HAM adalah ada pernyataan umum HAM (Universal Declaration of Human Rights ) yang diproklamasikan Sidang Umum PBB, 10 Desember 1948.

Konsolidasi Demokrasi

Pasca akhir 1990-an seiring penguatan demokratisasi di negara-negara dunia ketiga memberikan ruang baru bagi penghormatan dan penghargaan HAM bagi masyarakat sipil. Terbukanya ruang ini karena terjadi transformasi kekuasaan dari rezim otoritarian ke rezim transisi demokrasi.

Dalam konteks otoritarianisme, kecelakaan sejarah terbesar negara-negara tiran adalah pelanggaran HAM sebagai bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan status quo. Dalam pandangan Samantha Besson (2009) era 1990-an memberikan harapan baru bagi kelahiran kebebasan memilih, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat yang diakui sebagai hukum HAM internasional.

Dalam penjelasannya, Besson menekankan kelahiran berbagai kebebasan ini memungkinkan kelahiran partisipasi demokratis dalam negara-negara yang baru terbebas dari cengkeraman kekuasaan otoriter. Pada periode otoritarianisme tersebut, berbagai pelanggaran HAM terjadi secara vertikal antara negara dan rakyat sebagai masyarakat sipil.

Negara melakukan berbagai pelanggaran HAM menggunakan aparat keamanan sebagai bagian dari kekuasaan negara. Sejatinya pascaperiode tersebut pelanggaran HAM semakin berkurang dan kita memiliki harapan akan penegakan HAM secara masif.

Faktanya, pelanggaran HAM bergeser tidak lagi secara dominan dilakukan negara, melainkan banyak dilakukan sesama masyarakat dengan berbagai isu dan kepentingan yang bermain di belakangnya. Pada periode ini kita dapat menyebutnya pelanggaran HAM secara horizontal. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara masih ada meski dengan frekuensi yang berkurang dibandingkan periode tiran.

Kekuasaan Horizontal

Indonesia sebenarnya dikenal sebagai negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi dengan baik sehingga menjadi rujukan dunia. Banyak pengamat luar negeri yang menempatkan Indonesia sebagai model demokratisasi di Asia dan dunia umumnya. Meski demikian, keberhasilan demokratisasi tersebut harus diuji di lapangan dengan masih maraknya kasus pelanggaran HAM.

Pola pelanggaran HAM yang bersifat horizontal sering terjadi di masyarakat. Dalam pola ini hubungan kekuasaan terjadi antarkelompok masyarakat, antargolongan rakyat, atau sesama masyarakat. Kebebasan bersuara dan beribadah seringkali menjadi modus terjadi pergesekan antarsesama warga yang kemudian menodai esensi hak setiap warga negara.

Pola ini hanyalah salah satu varian yang berkembang sejak 1999. Kekuasaan horizontal yang berkembang di masyarakat semakin mengkhawatirkan karena masyarakat melakukannya dengan berbagai mekanisme represif. Nyawa menjadi sia-sia karena dominasi kelompok masyarakat. Lebih ironis lagi, negara dalam beberapa kasus tampak melakukan pembiaran.

Negara seolah tak berdaya menghadapi otoritas kekuasaan masyarakat. Dalam berbagai kasus, negara justru tidak hadir. Masyarakat melakukan pilihan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan jalannya sendiri. Kita dihadapkan pada hegemoni kekuasaan masyarakat yang mendegradasikan nilainilai asasi yang melekat dalam setiap individu.

Negara tetap berperan dalam pelanggaran hak asasi tersebut meski bukan lagi aktor tunggalnya. Kekuasaan masyarakatlah yang menjadi aktor dominannya. Berbagai kasus di masyarakat menempatkan isu HAM pada perjuangan akses mereka dalam keadilan pembangunan yang seharusnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Bukan lagi dimonopoli sekelompok masyarakat yang memiliki akses kapital dan akses politik lebih. Masyarakat harus bisa menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, maupun kesempatan kerja.

Negara tentu saja harus bertanggung jawab sebagai aktor yang mengelola hasil-hasil pembangunan agar bisa dinikmati masyarakat secara merata. Berbagai pemangku kepentingan harus terus mendorong agar pemerintah bisa mendistribusikan pembangunan secara merata dan berkeadilan. Dengan cara ini sebenarnya, berbagai pelanggaran HAM yang berbasiskan isu pembangunan bisa diminimalisasi. (Sumber: Koran Sindo, 10 Desember 2014).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PhD Sosiologi Lulusan Universite Lumiere Lyon 2, France

Robohnya Moralitas Kampus

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat HidayatSaya sungguh kaget dengan penangkapan Prof Musakkir (M), guru besar FH Universitas Hasanudin (Unhas) karena dugaan pemakaian narkoba di sebuah hotel, di Makassar. Di kalangan koleganya, mereka tak percaya dengan kasus penangkapan M. Apalagi, M dikenal sebagai sosok yang religius. Meski mereka tak percaya, pihak kepolisian mengatakan bahwa M sudah lama diincar sebagai target operasi.

Sebagai komitmen hukum, tentu kita harus menempatkan dan menghormati kasus ini pada proses hukum yang berlaku. Rektor Unhas langsung bergerak cepat dengan mencopot M dari jabatannya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Selagi proses hukum berlaku, kita bisa memberikan beberapa analisis di balik kasus tersebut. Prof M bukan sekadar dosen biasa yang terjerat dugaan kasus narkoba. Dia adalah akademisi yang menyandang guru besar, otoritas tertinggi di universitas. Dari keilmuan, M adalah ahli dalam bidang hukum yang seharusnya sudah di luar kepala mengenai kasus dan hukuman narkoba. M juga menjadi pejabat kampus Unhas, kampus terbesar di Indonesia timur. Kurang apalagi yang melekat dalam diri M.

Dengan berbagai keterlekatan ini, kasus yang menimpa M boleh dikatakan sangat fenomenal dan menyedihkan di dunia kampus sepanjang tahun 2014. Kasus-kasus yang terjadi di kalangan akademisi sejauh ini biasanya terjadi karena plagiarisme dan kasus korupsi yang melanda akademisi dengan tugas sebagai pejabat publik. Tidak mengherankan jika kasus M membuat kita tersentak karena menjadi tamparan keras bagi kalangan akademisi.

Posisi guru besar

Kasus M menjadi sorotan publik karena pelakunya adalah seorang guru besar. Kasus yang terjadi adalah pemakaian narkoba yang notabene menjadi musuh bersama. Selain itu, pelaku ketika tertangkap tangan didampingi mahasiswi. Kontan membuat kasus ini menjadi perhatian publik.

Guru besar adalah posisi seorang akademisi yang paripurna dalam karier akademiknya. Tak semua akademisi bisa meraih guru besar. Apalagi dengan berbagai kasus plagiarisme yang terjadi belakangan, pengusulan guru besar semakin diperketat. Salah satu persyaratan mengajukan guru besar adalah melakukan publikasi internasional di sebuah jurnal internasional. Ketatnya persyaratan ini menjadikan guru besar lebih selektif sebagai upaya akselerasi akademik di Indonesia.

Guru besar di sebuah kampus adalah otoritas akademik tertinggi yang disegani dan dihormati. Mereka dihormati karena memiliki basis keilmuan yang sangat lengkap sebagai ilmuwan sejati. Keberadaan guru besar bisa menjaga dan mempertahankan tradisi akademik sekaligus menjadi benteng moral kampus.

Kasus M yang bukan hanya mencoreng wajah kampus tetapi juga mencoreng korps guru besar yang sejatinya menjadi garda depan penjaga moral dan integritas kampus. Dengan basis ilmu dan integritas yang dimilikinya, guru besar harusnya menjadi role model akademisi muda dalam mengembangkan keilmuannya. Dengan cara ini, kampus bisa menjalankan transfer keilmuan secara konsisten.Tidak ada ketimpangan generasi antara guru besar dengan akademisi muda.

Moralitas kampus

Kasus yang menimpa M adalah bentuk lain dari rapuhnya moralitas kampus yang digawangi guru besar. Kampus kehilangan fungsi elan vitalnya di tengah masyarakat. Kampus mulai tergerus cita-cita luhurnya sebagai kekuatan transformasi sosial di tengah kepungan nilai-nilai pragmatisme. Kampus dihadapkan pada setumpuk masalah yang terus menggelayutinya. Mulai dari kekerasan mahasiswa, korupsi, plagiarisme, hingga narkoba.

Kasus yang menimpa M tak lain adalah kritik keras terhadap wajah pendidikan tinggi Indonesia. Kita bertanya, jangan-jangan kampus sudah kehilangan arahnya jika membaca kasus M sebagai gunung es. Jika kita menyimak dengan saksama kasus-kasus pemakaian narkoba di kalangan mahasiswa di dalam kampus, apakah kasus M menjustifikasi sekaligus merefleksikan bahwa narkoba sudah akrab dan bersarang di kampus termasuk mahasiswa dan akademisinya.

Saya tak ingin menggeneralisasi kasus M dalam konteks akademisi secara lebih luas karena kasus ini masih dalam penyelidikan.Tetapi, kita patut bertanya, jika M benar menggunakan narkoba, berarti kita patut curiga bahwa kampus sudah sedemikian parahnya terjangkit virus narkoba. Kasus M ini akan menjadi preseden buruk bagi warga kampus lainnya, terutama mahasiswa. Mahasiswa akan berpikir mengonsumsi narkoba adalah hal biasa karena seorang professor seperti M juga melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian bisa mereproduksi realitas sosial yang sama.

Kasus M sejatinya tak hanya membawa nama pribadinya di lingkungan Unhas. Tetapi juga membawa posisi kampus sebagai ruang sosial yang masih dipercaya publik sebagai kekuatan dalam pembangunan sosial. M tidak sedang menjadi pemain tunggal. M berada pada ruang yang sangat kompleks. Ia berhadapan bukan hanya dengan rektor yang menjadi atasannya dan warga kampus Unhas. M adalah elite penting dari kampus yang memiliki otoritas politik kampus dan otoritas akademik. Keduanya bersenyawa dalam sosok M.

Kasus M adalah cara lain menelanjangi kebobrokan kampus dengan perlahan-lahan membuka topengnya yang selama ini berada di menara gading. M membuka cara berpikir kita bahwa kampus bukan malaikat. Ekspektasi terhadap kampus dan sosok profesor setidaknya terbantahkan dengan kasus M. Bahwa profesor pun bisa tersandung kasus apalagi dugaan kasus narkoba.

Apa yang harus dilakukan? Tentu kasus M harus menjadi pelajaran penting bagi kampus, khususnya elite-elite kampus yang mengemban amanah. Jabatan dan kekuasaan adalah titipan sementara. Kasus ini harus dituntaskan secara komprehensif dan proporsional agar menjadi terang benderang.

Kampus harus kembali mengokohkan visi dan nilai-nilai luhur yang dianutnya. Tak mudah memang melakukan ini di tengah gempuran nilai-nilai pragmatisme yang menjangkiti seluruh masyarakat. Mengembalikan kepercayaan publik kepada kampus sebagai agen pembangunan sosial rasanya menjadi agenda penting yang harus dilakukan.

Jika rakyat sudah tak percaya kepada kampus, kepada siapa lagi harapan rakyat akan disalurkan sementara lembaga politik kita masih tersandera dengan konflik yang sudah tertanam dengan kuat. Dalam konteks perang terhadap narkoba, kampus harus kerja keras untuk terus bersih-bersih warganya dari narkoba. Gerakan tes urine secara temporer mungkin bisa dilakukan untuk mengurangi narkoba di kampus.

Perang terhadap narkoba di kampus tak cukup dilakukan secara seremonial tetapi juga harus melibatkan contoh dan teladan dari elite-elitenya.Teladan dari elite kampus akan memberikan pengaruh kepada warga kampus lainnya. Dengan cara ini, kampus tetap konsisten memerangi narkoba. (Sumber: Republika, 17 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), PhD lulusan Universite Lumiere Lyon 2 France

Reproduksi Kekuasaan Dinasti Atut

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat HidayatSetelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut sebagai tersangka pada Selasa (17/12), banyak pengamat memperkirakan dinasti Atut perlahan-lahan akan tumbang.

Faktanya, oligarki dinasti Atut semakin terlembagakan dengan kemenangan Ratu Tatu Chasanah sebagai ketua DPD Golkar Banten. Ratu Tatu adalah adik kandung Atut dan menggantikan posisi suami Atut, Hikmat Tomet, yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Terpilihnya Ratu Tatu seolah menegaskan bahwa dinasti Atut tetap bertahan dalam politik lokal Banten.

Terpilihnya Tatu juga menggambarkan kemenangan rezim Atut di tengah kritik keras terhadap hegemoni kekuasaan Atut di wilayah Banten. KPK menetapkan Atut menjadi tersangka atas dua kasus, yakni Pilkada Lebak terkait Akil Mochtar dan Alkes Banten. Penetapan Atut sebagai tersangka disambut rasa syukur dan sorak gembira oleh gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil Banten.

Atut menjadi simbol rezim politik lokal yang korup di bawah pembangunan Banten yang jalan di tempat. Sebagai simbol musuh bersama, posisi Atut yang menjadi tersangka adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh gerakan masyarakat sipil Banten. Keberanian KPK menetapkan Atut sebagai tersangka dianggap sebagai gebrakan membongkar kebobrokan rezim Atut.

Solidnya kekuasaan Atut nyaris tak tersentuh oleh kekuatan sipil di Banten. Pesta dan sorak merayakan penetapan Atut hanyalah langkah awal yang belum mencapai substansi dan perjuangan redemokratisasi di Banten masih jauh dan memerlukan kerja kolektif dari seluruh elemen Banten. Posisi Atut sebagai gubernur Banten memang terancam dengan keberadaan Rano Karno yang siap menjadi penggantinya jika Atut ditetapkan sebagai terdakwa.

Namun, permasalahannya tidak selesai di sana. Peta dan konsolidasi rezim Atut terlalu kuat dan sudah tertanam hingga akar birokrasi sejak pembentukan Provinsi Banten. Pertama, Atut sudah memperkuat pengaruh politiknya dengan penyebaran keluarganya mulai ibu tiri, adik kandung, adik ipar, menantu, hingga anak kandung dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif di wilayah Banten yang mencakup posisi wali kota, bupati, wakil bupati, anggota DPRD, hingga posisi-posisi strategis di luar legislatif dan eksekutif seperti Kadin, PMI, karang taruna, dan sebagainya.

Desain politik rezim Atut sudah terlembaga sedemikian kuat dalam struktur politik Banten. Strategi dipastikan adalah bagian dari pelembagaan kekuasaan rezim Atut yang diproyeksikan bisa mewariskan dan merawat kekuasaannya hingga beberapa tahun mendatang.

Kedua, kekuasaan Atut juga sudah masif menanamkan pengaruhnya pada level birokrat yang menjadi ujung tombak implementasi kebijakan Atut. Mari kita lihat, sejak Atut menjadi wakil gubernur pada saat Banten pertama kali resmi menjadi provinsi, kekuasaan dan pengaruhnya memungkinkan untuk memobilisasi birokrasi secara ideologis dalam dominasi dan peran sentralnya Atut sebagai “anak emas” dari tokoh penting Banten yang juga adalah ayah kandungnya Atut.

Secara perlahan, dominasi dan mobilisasi ini terus dilakukan hingga Atut terpilih kembali sebagai gubernur Banten periode kedua yang berpasangan dengan Rano Karno. Desas-desus mundurnya Rano sebagai wakil gubernur karena dianggap tak diberi peran penting oleh Atut, seolah mengamini bahwa Atut terlalu dominan dalam ranah kekuasaannya. Pola dominasi ini sejatinya sudah dilakukannya sejak dia menjadi wakil gubernur.

Suksesor dan Kapital Politik

Jika diringkas, akar masalah di Banten bermuara pada dua level yaitu level elite politik yang sudah terdistribusikan dalam mayoritas daerah kekuasaan Banten. Level kedua adalah birokrasi akar rumput yang menjadi ujung tombak pembangunan Banten. Dua masalah inilah yang menjadi agenda penting transformasi demokrasi di Banten. Demokrasi di Banten baru saja dimulai.

Atut boleh saja lengser sebagai gubernur, tetapi kita harus lebih membaca peta kekuasaannya secara kritis bahwa sangat mungkin suksesor Atut siap meneruskan rezim politiknya dalam kontestasi politik berikutnya. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat sipil Banten. Suksesor Atut yang menempati posisi politik di wilayah kota/ kabupaten berpeluang menggantikan posisi Atut karena mereka sudah diuntungkan dengan solidnya basis politik yang menyebar dari level elite hingga level birokrasi.

Kesiapan keluarga Atut untuk menggantikan posisinya sebagai gubernur Banten adalah bagian dari strategi meneruskan kekuasaan dinasti Atut. Munculnya suksesor Atut yang berasal dari klan keluarganya adalah bagian dari terjadinya mekanisme reproduksi kekuasaan yang sudah didesain Atut, dengan menyebarkan anggota keluarganya di berbagai posisi politik. Reproduksi kekuasaan menjadi masalah serius demokrasi di Banten karena sumber daya politik dan sumber daya ekonomi yang dimiliki keluarga Atut sangat melimpah ruah.

Kedua sumber daya ini (politik dan ekonomi) berbanding terbalik dengan kompetitor-kompetitor Atut yang mencoba melawan pengaruhnya di berbagai level kontestasi politik. Agenda ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tulisan adalah agenda dan tantangan besar bagi gerakan demokratisasi di Banten. Gerakan masyarakat sipil di Banten tidak bisa lengah dengan solidnya kekuasaan Atut.

Jika tesis reproduksi kekuasaan terbukti dalam ranah kekuasaan Banten pasca lengsernya Atut, kita harus mengakui bahwa strategi politik yang dilakukan Atut sangat cerdas dalam menguasai Banten. Tesis ini bisa dibantah jika kekuatan masyarakat sipil Banten mengusung cetak biru demokrasi Banten pascarezim Atut.

Di dalamnya termasuk mengusung tokoh yang mampu melakukan penetrasi perubahan sosial politik di Banten. Cetak biru demokrasi menjadi penting sebagai platform gerakan demokrasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Banten.

Redistribusi Kekuasaan

Penetapan tersangka Atut oleh KPK selain menjadi pintu masuk transformasi demokrasi di Banten, juga bisa menjadi momentum terjadi redistribusi kekuasaan dalam level elite maupun level akar rumput. Terlalu lama Atut dan keluarganya memonopoli sumber daya politik, sosial, dan ekonomi. Menjadi penting juga adalah melakukan redistribusi kekuasaan yang mampu meng-counter hegemoni kekuasaan Atut di semua level.

Dekonstruksi kekuasaan bisa dilakukan dalam wilayah politik, ekonomi hingga sosial kultural. Dekonstruksi bisa dilakukan dengan menempatkan figur-figur reformis yang tidak tersangkut dosa-dosa politik dengan rezim Atut dan juga bisa menghapuskan budaya “Atutisme” yang sudah mengakar dalam wilayah birokrasi Banten.

Atutisme adalah representasi dari cara berpikir, gaya kekuasaan, dan pengaruh Atut yang melembaga dalam pemikiran aparat birokrasi. Bisa dibayangkan jika di level pengambil kebijakan sudah berganti, tetapi akar birokrasi tidak bisa menyesuaikan dengan dinamika perubahan, maka Banten hanya akan jalan di tempat.

Jalan panjang demokrasi di Banten masih jauh. Redistribusi pembangunan sosial ekonomi juga masih menyisakan berbagai masalah yang sangat kronis. Langkah awal sudah dilakukan dengan penetapan tersangka. Namun, agenda yang lebih substansi masih memerlukan kerja kolektif bagi masyarakat sipil Banten. (Sumber: Koran Sindo, 2 Januari 2014)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Kandidat PhD Sosiologi Pendidikan Université Lumière Lyon 2 France

Hegemoni Dinasti Politik

Oleh Rakhmat Hidayat

Pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (AM) pada selasa (3 Oktober 2013), bukan hanya MK yang menjadi sorotan publik.

Selain menangkap AM, KPK menangkap Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang terkait dengan Pilkada Lebak. Wawan adalah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang juga menjadi suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani. Sorotan publik tertuju kepada MK dan Banten. Pihak yang disorot adalah posisi politik Atut dan keluarganya yang mendominasi peta politik di Banten. Kekuasaan dinasti Atut menguasai empat wilayah kota/ kabupaten di Banten, yaitu wali kota Tangerang Selatan (adik ipar), wali kota Serang (adik tiri), wakil bupati Serang (adik kandung), wakil bupati Pandeglang (ibu tiri).

Daerah yang tidak dikuasai dinasti Atut adalah bupati Tangerang, wali kota Tangerang, dan bupati Lebak. Inilah babak baru perlawanan masyarakat Banten terhadap rezim Atut. Rezim Atut menjadi musuh bersama dari berbagai masyarakat sipil di Banten. Sejalan dengan sorotan terhadap rezim Atut, istilah dinasti politik menjadi marak digunakan oleh berbagai kalangan untuk menjelaskan dominasi keluarga Atut dalam persebaran kekuasaan di wilayah Banten. Atut berhasil memenangkan Pilkada Banten 2006 dan 2011. Sebelumnya dia wakil gubernur.

Tidak bisa dimungkiri jika kekuasaan Ratu Atut karena nama besar dan pengaruh ayahnya, Tubagus Chasan Sochib. Dua kredit penting harus kita sematkan kepada KPK, yaitu bisa membongkar korupsi dan suap di MK, sekaligus membuka borok dan bobroknya rezim Atut yang mengendalikan roda ekonomi politik. Ironisnya, gebrakan KPK yang disambut meriah oleh masyarakat sipil di Banten adalah kado pahit bagi Hari Ulang Tahun ke-13 Banten. Gebrakan KPK menangkap Wawan dan mencekal Atut dianggap sebagai pintu masuk untuk membuka tabir sesungguhnya praktik politik yang hegemonis.

Seumur Banten menjadi provinsi, nyaris kekuasaan Atut dan dinastinya tak tersentuh. Masyarakat sipil di Banten juga tak bisa bergerak kritis mengawal kepemimpinan Atut beserta dinastinya. Cengkeraman kekuasaannya begitu kuat dan mengakar dalam postur politik di level elite daerah. Secara sosial juga, pengaruh Atut juga mampu mengonstruksikan pengaruhnya kepada masyarakat hingga lapisan bawah. Pengaruh Atut diterima dalam kesadaran sosial masyarakat yang semu. Buktinya, masyarakat Banten nyaris menerima kepemimpinan Atut tanpa reserve. Dia berhasil memenangkan Pilkada Banten

Dua Makna Penting

Gebrakan KPK menangkap Wawan bisa dipahami dalam dua makna penting. Pertama, ini membangkitkan kembali memori kita pada konsepsi dinasti politik yang berada dalam struktur sosial politik masyarakat. Dinasti politik yang dipraktikkan oleh Atut dan keluarganya membawa kita pada kasus-kasus menyebarnya dinasti politik di berbagai negara. Sejarah sosial-politik menunjukkan dengan gamblang bahwa hegemoni dinasti politik dalam berbagai kasus selalu berakhir dengan kisah pahit, buruk, dan memilukan.

Kita bisa melihatnya pada kekuasaan Soeharto di Indonesia, kekuasaan Muammar Khadafi di Libya, Husni Mubarak di Mesir, Ben Ali di Tunisia. Beberapa kasus tersebut semuanya berakhir dengan cerita yang buruk dalam sejarah kekuasaannya. Akhir cerita mereka juga ditandai dengan bangkitnya gerakan perlawanan dari rakyat untuk mendongkrak kekuasaannya yang tiran. Tanpa sadar bahwa rezim Atut sedangberada dalamspiralsejarah rezim politik seperti mereka.

Sadar atau tidak, kekuasaan Atut diyakini tidak bisa bertahan lama. Atut hanya menghitung hari untuk mempertahankan kekuasaannya di Banten. KPK sudah melakukan langkah progresif dengan mencekal Atut dan menangkap Wawan. Sebuah gerakan yang nyaris mustahil dilakukan kelompok masyarakat sipil di Banten. Makna kedua yang harus kita baca dalam gebrakan KPK, yaitu munculnya sebuah momentum dan kesadaran kolektif bagi masyarakat Banten khususnya gerakan masyarakat sipil untuk mengonsolidasikan gerakannya dalam mengakhiri hegemoni kekuasaanAtut.

Pemantiknyasudah dilakukan KPK. Agenda berikutnya adalah merapikan barisan di kalangan simpul-simpul masyarakat sipil Banten untuk mendekonstruksi kekuasaan Atut. Ini saatnya membangkitkan kembali kontrol sosial di kalangan masyarakat Banten yang selama ini tidak berdaya menghadapi kepongahan kekuasaan Atut. Pascapenangkapan Wawan, beberapa aktivis LSM di Banten melakukan cukur gundul dan sujud syukur di alun-alun Serang sebagai simbol dukungan terhadap KPK membongkar borokborok politik rezim Atut. Euforia ini tidak salah dalam merespons tindakan KPK.

Tetapi yang menjadi mendesak adalah melakukan rekonsolidasi dengan elemenelemen masyarakat sipil di Banten seperti gerakan mahasiswa, akademisi, pers, tokoh masyarakat untuk mendesain wajah sosial politik Banten pasca- Atut agar lebih demokratis, berkeadilan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Banten. Gerakan rekonsolidasi ini diperlukan sebagai upaya mengawal tindakan hukum yang dilakukan KPK.

Dekonstruksi Struktur Sosial-Politik

Dinasti politik memang menjadi salah satu isu penting dalam studi politik maupun sosiologi politik. Dinasti politik tidak sekadar terkait dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada keluarganya, tetapi juga terkait bagaimana konstruksi sosial masyarakat didesain dalam sebuah relasi sosial yang berkeadilan dan lebih humanis.

Dalam hal ini, dinasti politik tidak hanya dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah sosiologis dalam realitas masyarakat. Kekuasaan hanyalah sebagai pintu masuk bagaimana alat-alat kekuasaan ekonomi politik dikuasai oleh keluarga aktor tersebut. Justru yang menjadi masalah akut adalah kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahansosialekonomikepada masyarakat banyak. Kekuasaan hanyalah menjadi tameng bagi keluarganya untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan hanya untuk memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran keluarganya.

Dinasti Atut memberikan cerminpentingbagaimanaproyekproyek ekonomi di Banten dikuasai Wawan yang menjadi operator kekuasaan Atut di lapangan. Monopoli kekuasaan yang dijalankan Atut membawa dampak sosial yang parah yaitu terjadinya ketidakadilan sosial-ekonomi di Banten. Kue pembangunan tidak bisa disebar kepada masyarakat Banten karena dikuasai oleh keluarganya.

Akses masyarakat dalam kontestasi politik tersumbat karena semua keluarga Atut (suami, ibu tiri, adik kandung, adik ipar,anak) terlibat dominan dalam berbagai kontestasi politik. Inilah wajah ketimpangan ekonomi politik Banten sebagai produk dari kapitalisasi dinasti politik Atut. Dinasti Atut adalah contoh menarik dalam realitas sosial politik Indonesia pasca-Orde Baru.

Di tengah upaya seluruh bangsa menata ulang postur sosial-politik yang lebih demokratis dan berkeadilan, Indonesia dihadapkan dengan masifnya kekuasaan keluarga Atut. Ini adalah tantangan demokrasi yang bisa mengancam kontinuitas demokratisasi di Indonesia. Selain dinasti Atut, kita juga dihadapkan kembali munculnya dinasti keluarga yang mendominasi kepemimpinan lokal di berbagai daerah.

Kekuasaan lokal terus berputar dari suami, istri, anak, adik ipar, dan sebagainya. Lagi-lagi, wajah sosial politik Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam merawat demokratisasi yang telah kita rintis pascaruntuhnya kekuasaan Orde Baru.

Dinasti politik Atut sejatinya bukan hanya menjadi kepentingan kolektif warga Banten, melainkan juga menjadi agenda bangsa dalam mendekonstruksi gejala-gejala kekuasaan yang hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya lokal. Dalam spektrum yang lebih luas, kasus dinasti Atut adalah masalah serius bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia dan tidak kalah pentingnya juga menjadi masalah dalam distribusi keadilan pembangunan sosial ekonomi di daerah. (Sumber: Koran Sindo, 16 Oktober 2013)

Tentanng penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kandidat PhD Université Lumière Lyon 2 France

Dari Banjarsari ke Tanah Abang

Oleh Rakhmat Hidayat

RAKHMAT HIDAYATAkhirnya relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang berjalan dengan lancar dan damai. Tanpa kekerasan. Tanpa pentungan. Apalagi tanpa tetesan darah sebagaimana yang sering terjadi di berbagai daerah dalam penertiban PKL di berbagai daerah.

PKL Tanah Abang yang membuat macet dan kota semrawut berhasil direlokasi ke Blok G. Masa depan PKL di Blok G memang masih panjang. Tetapi sebagai langkah awal, upaya penertiban PKL di Tanah Abang yang mencakup hampir 1.000 PKL merupakan langkah berani dan harus diapresiasi dalam politik kota yang digalakkan Jokowi- Basuki. Menariknya, dilihat dari kompleksitas PKL di Tanah Abang, inilah relokasi terbesar yang terjadi di Indonesia.

Ini sekaligus menjadi kasus terbaik dalam penataan dan relokasi PKL di berbagai daerah. Kita memang masih menunggu hari-hari panjang PKL di Blok G. Tetapi kasus ini menjadi contoh bahwa penertiban PKL bisa dilakukan nirkekerasan. Dilihat dari pendekatan yang dilakukan Jokowi selama merelokasi PKL Tanah Abang, ini adalah prestasi kedua Jokowi dalam merelokasi PKL.

Kasus relokasi di Banjarsari dianggap menjadi best practise dalam hal penataan kelembagaan di Asia oleh beberapa akademisi dan peneliti luar negeri. Relokasi di Banjarsari dilakukan tanpa kekerasan, melalui dialog dan bahkan berbasiskan kultural. Keberhasilan Kota Solo menata sektor informal, menjadikan kota ini sebagai pusat percontohan bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia-Pasifik.

Tentu suasana dan kondisi Banjarsari dengan Tanah Abang berbeda jauh. Tanah Abang dikenal sebagai daerah keras yang sudah rahasia umum dikuasai oleh tokoh-tokoh lokal yang puluhan tahun menggantungkan kehidupannya dari wilayah Tanah Abang. Ada ribuan orang yang nasibnya juga bergantung dari Pasar Tanah Abang. Sudah berapa gubernur Jakarta berganti, Tanah Abang tetap saja macet dan semrawut. Premanpreman berkeliaran dengan leluasa.

Menertibkan Tanah Abang sebenarnya sangat berisiko. Ibarat membangunkan macan dari kandangnya. Berbagai pihak mengkhawatirkan dan menolak relokasi tersebut. Karena dianggap bisa mengganggu urusan dapur orangorang di belakangnya. Tetapi, pendekatan dan komunikasi bisa dilakukan oleh Jokowi-Basuki dalam proses relokasi ini.

Pemberdayaan PKL

PKL adalah salah satu contoh keberadaan sektor informal yang marak dihadapi kota-kota negara dunia ketiga. Keberadaan PKL banyak dialami oleh kota-kota di Asia dan Afrika. Bahkan, di Prancis misalnya, karena pengaruh krisis ekonomi, jumlah PKL mulai bertambah banyak. Jika Anda bepergian ke pusat-pusat wisata di Paris seperti kawasan Menara Eiffel, pasti dijumpai PKL yang menjual berbagai hiasan dan suvenir khas Paris.

Masalahnya sama, PKL dianggap ilegal dan membuat kota semrawut. Mereka dihadapkan pada berbagai operasi penertiban PKL. Berbagai studi tentang sektor informal di kota-kota Asia menunjukkan perlawanan yang regulatif dari rezim kota terhadap eksistensi sektor informal. Padahal, sektor informal juga memiliki peran dalam menyerap surplus angkatan kerja. Faktanya di lapangan sektor informal masih menjadi sektor kelas kedua.

Di perkotaan, sektor informal sering kali tak pernah terakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan penataan ulang kota. Sektor informal sering dianaktirikan bahkan dianggap sebagai “penyakit” dalam sistem perekonomian sebuah kota. Sektor informal dianggap hanya melahirkan kawasan kumuh yang menggunakan jalur hijau. Rezim kota juga menolak sektor informal karena mendorong lahirnya kriminalitas dan aksi premanisme yang membahayakan bagi warga kota.

Penataan Kelembagaan

Menurut Alisjahbana dalam bukunya Urban Hidden Economy; Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan, sektor informal memiliki daya serap tinggi dan tidak bertitik jenuh. Di Indonesia, jumlah sektor informal bisa mencapai 70% dari tenaga kerja di perkotaan. Hal tersebut didukung data BPS yang menyebutkan jumlah penduduk yang bekerja di kegiatan informal pada 2005 mencapai 63,9% dari total penduduk yang bekerja.

Sektor informal perkotaan dapat menjadi katup pengaman ekonomi nasional. Hal itu dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (buffer) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban PHK. Keberadaan PKL membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan.

Dengan peran ini, pemerintah tidak seharusnya memarjinalkan PKL dalam kebijakan pembangunan ekonomi kota. Agenda yang diperlukan adalah penataan kelembagaan dengan mengakomodasi sektor informal dalam struktur ekonomi kota. Strategi ini dilakukan dengan beberapa cara. Memberikan lahan khusus untuk sektor informal dengan melibatkan paguyuban/organisasi sektor informal dan pihak swasta.

Kebijakan pemberian lahan khusus bagi sektor informal juga dilihat contoh Pemerintah Prancis di seluruh kotanya. Prancis adalah salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi kuat di Eropa selain Jerman. Meski ekonomi negaranya ditopang dominan oleh sektor formal, pemerintah kota tidak mengabaikan peran sektor informal. Pemerintah kota mengakomodasi sektor informal dengan memberikan lahan khusus kepada sektor informal.

Biasnya disediakan lahan khusus dengan luas yang cukup besar. Pedagang kaki lima bisa melakukan kegiatan ekonominya secara kondusif. Pedagang sektor informal ini tidak berjualan setiap hari tetapi ada hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah kota setempat. Waktu berjualan juga dibatasi. Secara umum mulai buka pukul 06.00 hingga pukul 14.00. Setelah kegiatan ekonomi di lahan tersebut selesai, petugas kebersihan membersihkan lokasi tersebut.

Tidak kalah pentingnya adalah menghilangkan strategi represif yang sering dilakukan dengan penggusuran di berbagai kawasan. Memberdayakan sektor informal sebagai salah satu aktor pentingpembangunanekonomi rasanya adalah sebuah strategi yang rasional. Pemberdayaan yang dilakukan dengan berbagai strategi penataan sejatinya menjadi kebijakan kolektif di seluruh pemerintah kota. Dengan cara ini, ada tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar sektor informal bisa lebih berperan mengorganisasi dirinya dalam menggerakkan dinamika ekonomi kota.

Pengorganisasian sektor informal juga menjadi hal penting untuk menghilangkan berbagai stigma negatif yang selama ini melekat. Berbagai pendekatan dan strategi konvensional menghadapi sektor informal sudah tidak lagi relevan dilakukan. Era pemberdayaan menjadi keniscayaan dalam konteks pembangunan sosial. (Sumber: Koran Sindo, 02 September 2013)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Dosen Sosiologi Perkotaan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Kandidat PhD Universite Lumiere Lyon 2 Fance



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,514,657 hits
Mei 2015
S S R K J S M
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.