Posts Tagged 'Rakhmat Hidayat'

Delegitimasi Sosial Pajak

Oleh Rakhmat Hidayat

Minggu ini marak penggunaan hashtag #stopbayarpajak di media sosial Twitter. Para netizen yang merasa kecewa dengan program tax amnesty ramairamai mengampanyekan agar berhenti untuk membayar pajak.
Wacana ini sebenarnya bukan pertama kali muncul. Sebelumnya pada 2010 muncul juga gerakan Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan gara-gara kasus Gayus Tambunan yang menggelapkan uang pajak dan memiliki rekening Rp25 miliar.

Hashtag #stopbayarpajak muncul karena polemik tax amnesty yang tidak jelas target sasarannya dan hanya dianggap merugikan kelas bawah. Namun, banyak netizen beranggapan kalau implementasinya salah sasaran.
Mereka beranggapan tax amnesty harusnya ditujukan kepada WNI yang menyimpan hartanya di luar negeri, sekarang malah menyasar kepada seluruh rakyat yang menyimpan hartanya di dalam negeri, tanpa ada pembatasan jumlah, sehingga menyulitkan keuangan rakyat yang tidak atau kurang mampu.

Jika melihat secara umum munculnya wacana tolak bayar pajak dapat bermuara pada dua hal. Pertama, kredibilitas pengelola pajak yang sering bermasalah. Kasus Gayus adalah gunung es dari lemahnya pengawasan terhadap pengelola pajak. Kasus lainnya menimpa Dhana Widyatmika, Tomy Hindratmo, hingga Pargono Riyadi.

Mereka semuanya adalah aparatur pajak yang seharusnya mengamankan uang rakyat, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima uang suap tersebut. Pascakasus Gayus, masih muncul kasus sejenis. Pada 15/5/2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap dua penyidik pajak yang sedang menerima uang suap. KPK menangkap mereka melalui operasi tangkap tangan.

Jumlah uang suap yang diterimanya di atas Rp2 miliar. Kasus ini kembali menambah daftar panjang pelaku suap yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak. Kedua, mengenairedistribusi hasil pajak untuk pembangunan yang masih belum merata bagi masyarakat. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam meredistribusikan hasil pajak bagi pembangunan bukan malah digelapkan oleh pengelola pajaknya.

Rekomendasi PBNU

Wacana tolak bayar pajak kembali mengingatkan kita pada rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengusung wacana boikot pajak kepada masyarakat karena penerimaan pajak banyak dikorupsi oleh oknum pajak.

Rekomendasi itu terkait pemboikotan pajak yang muncul dalam Munas dan Konferensi Bersama (Konber) Nahdlatul Ulama di Cirebon, Jawa Barat pada 15-17 September 2012. Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, menilai selama ini duit pajak yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah banyak yang tak kembali ke masyarakat karena dikorupsi. Rekomendasiboikotpajakdari Munas dan Konber Nahdlatul Ulama hanyalah salah satu dari empat rekomendasi lainnya yang dihasilkan dari forum tersebut.

Ketika itu, wacana boikot pajak menjadi wacana yang menarik dan sempat membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak nyaman. Ada kekhawatiran dari pemerintah jika wacana ini terus menggelinding dan bergerak lebih masif di akar rumput.

Tidak salah jika kasus korupsi pajak ini kembali membuka memori kita untuk menyegarkan rekomendasi PBNU tersebut sebagai upaya kritik keras terhadap manajemen pajak yang sangat mengkhawatirkan tersebut. Wacana PBNU yang mengusung boikot pajak dalam perspektif gerakan sosial adalah sebagai sebuah pemikiran progresif.

Meskipun bukan pemikiran baru dalam studi gerakan sosial, dalam konteks Indonesia, wacana ini relatif baru dan tentu saja layak diapresiasi. Ada beberapa argumen yang bisa menjelaskan progresifnya gagasan ini. Pertama, lahirnya wacana ini didasarkan pada dekonstruksi tata kelola pajak yang amburadul dan sarat dengan perilaku korupsi.

Ada kesadaran transformasional yang dilakukan oleh PBNU sebagai kekuatan masyarakat sipil dalam perannya sebagai kontrol sosial. Kesadaran itu salah satunya karena pajak yang seharusnya dikembalikan untuk pembangunan rakyat, tapi malah dikorupsi oleh aparatnya sendiri. Banyak kemudaratan yang terjadi.

Tidak salah jika PBNU melihat jika mekanisme zakat lebih memberikan maslahat dan sesuai syariah Islam dibandingkan dengan mekanisme pajak yang diatur oleh negara. Jika melihat manajemen dan tata kelola pajak yang masih sarat dengan korupsi, pilihan mengganti pajak dengan zakat lebih rasional. Kedua, berangkat dari kesadaran ideologis PBNU yang kemudian dikapitalisasi dengan kesadaran teologis yang diusungnya, wacana ini tampak radikal karena melihat reformasi pajak yang dilakukan Ditjen Pajak belum tampak mengakar pada perilaku dan mentalitas aparaturnya. Faktanya, kasus korupsi pajak terus berlangsung dengan berbagai modus yang dilakukan oleh aparatnya.

Masih adanya pegawai pajak yang memeras atau menerima pemberian menunjukkan persoalan bukan pada tidak terpenuhinya kebutuhan, melainkan masalah mental. Persoalan mental ini menjadi persoalan yang sulit ditemukan solusinya. Perbaikan kesejahteraan dalam bentuk lainnya dipastikan tidak bakal memperbaiki mental tersebut. Diberikan gaji berapa pun, rasanya masih akan ada aparat yang mencoba merongrong penerimaan negara.

Pembangkangan Sipil

Produksi wacana boikot pajak sejatinya merupakan salah satu varian dari diskursus pembangkangan sipil(civil disobedience). Diskursus ini secara historis dapat ditelusuri secara komprehensif dalam bukunya Henry David Thoreau (1817-1862) yang berjudul Resistance to Civil Government yang terbit pertama kalinya pada 1849. Buku ini kemudian menjadi rujukan klasik gerakan sosial khususnya pembangkangan sipil di berbagai dunia.

Bisa dibayangkan jika wacana PBNU terlaksana, jamaahnya yang tersebar di berbagai daerah Indonesia bisa menjadi kekuatan sosial baru yang melawan rezim pajak di Indonesia. NU dikenal memiliki jamaah yang loyal dan fanatik. Apa yang disampaikan oleh ulama dan kiainya akan dengan otomatis diikuti oleh ribuan jamaahnya.

Terkait dengan diskursus pembangkangan sipil, secara spesifik wacana boikot pajak sering disebut dengan tax resistance atau resistensi pajak. Sederhananya ini adalah turunan gerakan dari pembangkangan sosial. Tax resistance adalah gerakan penolakan untuk membayar pajak karena mereka menentang pemerintah dan menganggap pajak tidak memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakatnya.

Tax resistance dapat dipahami sebagai penolakan untuk membayar pajak karena oposisi terhadap pemerintah yang memberlakukan pajak atau kebijakan pemerintah atau sebagai oposisi terhadap konsep perpajakan itu sendiri. Salah satu gerakan fenomenal ini dilakukan oleh Mahatma Gandhi yang menggalang rakyat India untuk menolak pajak yang dikenakan Pemerintahan Inggris ketika terjadi kolonialisasi di India pada tahun 1930- 1934.

Sebelum gerakan Gandhi, sebenarnya gerakan sejenis sudah lebih awal dilakukan oleh TheWomenThe Womens Freedom League yang gerakannya dikenal dengan The WomanThe Womans Tax Resistance League (1909- 1918). Gerakan menolak pajak dilakukan gerakan ini sebagai bentuk protes terhadap pencabutan hak politik perempuan di Inggris.

Redistribusi Pajak

Konteks Indonesia tentu sulit melakukan gerakannya, Gandhi maupun liga perempuan. Paling banter sebagai sebuah wacana, rekomendasi PBNU sudah dianggap revolusioner. Akan lebih praksis dan ideologis tentunya jika wacana tersebut bisa diterapkan di masyarakat akar rumput. Meski sangat kecil ruang eksistensinya di lapangan, kita harus terus merawat wacana tersebut sebagai sebuah gerakan kontrol pajak secara konsisten.

Pajak apapun jenis dan bentuknya di seluruh negara harus diredistribusikan untuk kepentingan rakyatnya. Tidak ada alasan, negara menyimpangkan redistribusi pajak tersebut. Ambil contoh di Prancis yang dikenal memiliki potongan pajak sangat besar bagi warganya. Banyak warga terutama mereka yang berpenghasilan besar dan orang-orang kaya berteriak karena potongan pajak sangat besar jumlahnya. Tetapi karena manajemen dan tata kelola yang sangat rapi dan zero corruption , hasil pajak tersebut dikembalikan dengan berbagai pembangunan sosial ekonomi untuk rakyatnya.

Pembangunan taman kota dan ruang publik semakin dipelihara sebagai kebutuhan warga. Penataan infrastruktur transportasi publik seperti kereta bawah tanah, tram way, bus kota, sepeda terus ditingkatkan dan dipelihara dengan sangat baik.
Pemeliharaan infrastruktur sosial pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah terus ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai strategi dan kebijakan.

Tentu saja yang dirasakan juga adalah bentuk subsidi silang kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah standar pemerintah dan juga bagi warga asing seperti untuk asuransi kesehatan, biaya persalinan, tunjangan warga cacat fisik, maupun tunjangan bagi lansia.

Semua itu adalah bentuk-bentuk yang dirasakan dalam redistribusi pajak. Ini rasanya sulit dilakukan oleh Indonesia. Di Indonesia kita melihat pajak terus diambil pemerintah, sementara aparat pajaknya terus mengorupsi uang pajaknya. (Sumber: Koran Sindo, 3 September 2016)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Sekolah Membelenggu atau Mencerahkan?

Oleh Rakhmat Hidayat

Saya kembali teringat sosok dan pemikiran Ivan Illich (1996-2002) yang tertuang dalam karya monumentalnya Deschooling Society (1971) sebagai kritik keras terhadap institusi sekolah yang dianggap mengekang murid-muridnya.

Sekolah menjadi ruang yang tidak memberikan kebebasan dan kehilangan nilai-nilai humanisnya. Apa yang mengingatkan saya tersebut? Tidak lain karena perdebatan tentang gagasan full day school yang dilontarkan mendikbud baru, Muhadjir Effendy. Ingatan tersebut rasanya relevan untuk menggambarkan sejauh mana gagasan Mendikbud diuji di lapangan dan penuh dengan problematik yang mengitarinya.

Gagasan Mendikbud menjadi penting kita uji, sekaligus kita perdebatkan dalam ruang publik karena itu menjadi bagian dari dunia kita sehari-hari. Sekolah adalah entitas yang tak bisa lepas dari individu dan masyarakat.

Problematik

Gagasan Mendikbud memiliki beberapa sisi masalah yang prinsipiil. Pertama, ini adalah (rencana) kebijakan baru Mendikbud setelah reshuffle jilid kedua. Kebijakan yang terkesan instan/ spontan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. Buktinya, gagasan ini disampaikan Mendikbud kepada Wapres. Proses ini justru sangat lemah dari segi dukungan publik.

Sejatinya, program ini bisa dibahas atau digodok dalam sebuah tim ahli atau diujipublikkan dalam forum seperti Focus Group Discussion (FGD). Kedua, gagasan ini dilontarkan secara parsial dalam berbagai pernyataan Mendikbud di media massa secara terpotongpotong. Tidak utuh apa yang menjadi tawaran dan konsepnya. Sekolah mau apa dan bagaimana juga tidak jelas.

Publik yang disuguhkan dengan repetisi pernyataan yang terpotong-potong dan tidak menjawab akar permasalahannya. Misalnya, publik malah memaknai pernyataan Mendikbud bahwa full day school membantu kedua orang tua yang sama-sama bekerja. Ini pernyataan yang bias ekonomi dan tidak pada tempatnya. Hal ini menyebabkan gagasan itu kehilangan konteksnya dan lagi-lagi terkesan, tidak jelas apa orientasinya.

Ketiga, yang menjadi kekhawatiran saya adalah Mendikbud sibuk dan terlena dengan gagasan yang sangat prematur ini sementara abai dengan agendaagenda penting lainnya. Sebut saja bagaimana penguatan kapasitas dan kompetensi guru atau masa depan Kurikulum 2013 yang justru itu menjadi lebih penting. Kompetensi guru adalah keniscayaan untuk membangun sekolah seperti apa pun. Kekhawatiran saya tentunya beralasan, karena Mendikbud baru terkesan ingin memiliki ”pembeda” dengan pendahulunya.

Tetapi ia lupa bahwa kompetensi guru adalah elan vital pendidikan yang harus terus ditingkatkan terlepas dari pergantian menteri atau rezim. Inilah yang kemudian menjadi lebih problematik karena tak ada keberlanjutan program dari pergantian Mendikbud ini. Mendikbud baru berpegang teguh dengan alasan pendidikan karakter dapat diejawantahkan dengan penerapan full day school.

Tetapi dia luput bahwa yang berada di depan kelas dan yang menyambut murid-murid di depan pintu gerbang adalah guru yang harus terus disegarkan kapasitasnya. Keempat, setali tiga uang dengan penjelasannya sebelumnya. Kenapa gagasan ini sangat prematur karena yang harus dilihat adalah ”Indonesia” bukan Jakarta.

Bukan pula Jawa. Pendidikan adalah milik ”Indonesia” bukan sekadar Jakarta atau Jawa. Bayangkan, jika sekolah-sekolah di pedalaman Indonesia Timur juga dipaksakan menerapkan kebijakan ini, apa yang akan terjadi? Sementara di pelosok-pelosok pedalaman, masalah utamanya masih berkutat dari keterbatasan guru. Saya berpikir, jangan-jangan hal ini belum dipikirkan secara lebih jauh karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak memiliki bangunan argumentatif yang memadai.

Di balik argumentasi di atas, dengan wacana ini, saya kembali bertanya: apakah terjadi kontinuitas atau diskontinuitas pembangunan pendidikan setelah reshuffle jilid kedua? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Penjara Sekolah?

Tanpa konsep dan visi yang jelas apalagi dengan kesiapan yang matang, gagasan ini hanya akan menjadi wacana kosong. Yang ada hanyalah sebuah kebijakan yang dipaksakan dan sekolah harus siap menerimanya. Apa yang terjadi? Warga sekolah (guru dan murid) hanya menjadi robot-robot mekanis yang digerakkan oleh negara. Anak-anak kita akan kehilangan waktu bermain dan bersosialisasi dengan keluarga atau lingkungannya karena waktunya habis di sekolah.

Yang perlu diperhatikan adalah pendidikan karakter sebagaimana menjadi turunan dari Nawacita tidak selamanya dilakukan dengan ”melokalisasi” anak-anak bertahan di sekolah lebih lama. Pendidikan karakter bisa lebih ditanamkan/ difokuskan baik secara formal dalam kurikulum maupun nonkurikulum, yang disebut dengan hidden curriculum seperti melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler.

Justru Mendikbud baru ditantang lebih kreatif mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengembangan pendidikan karakter, seperti yang sudah dilakukan pendahulunya yaitu penghapusan Masa Orientasi Sekolah (MOS) yang berbau perploncoan. Atau misalnya kewajiban membaca selama 15 menit yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 21/ 2015. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk literasi bahasa. Para siswa dibiasakan membaca dan memahami isi bacaannya serta mampu menjadikan bacaan sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi.

Biarkanlah anak-anak berinteraksi di sekolah pada proporsionalnya waktunya sesuai dengan perkembangan sosial dan psikologis mereka. Sejak pagi hingga siang hari, anakanak sudah terkuras tenaga dan pikirannya untuk belajar. Sementara guru-guru juga sudah lelah dengan tugas mengajar, administratif ,dan tugas-tugas tambahan lainnya.

Guru-guru juga perlu ruang interaksi dengan keluarga dan lingkungannya. Mereka perlu menyegarkan pikiran dan energinya untuk kesiapan mengajar esok harinya. Memaksakan gagasan ini bagi perkembangan sosial dan psikologis murid hanyalah memuaskan hasrat pemerintah, bukan kepentingan warga sekolah. Pada gilirannya, jika ini terjadi di lapangan, sekolah kehilangan nilai-nilai humanisnya.

Sekolah tercerabut dari kekuatan filosofisnya untuk mencerahkan manusia. Sekolah malah hanya menjadi belenggu bagi murid dan guru-gurunya. Inilah yang dikatakan Ivan Illich bahwa sekolah sebagai penjara akan menjadi ancaman bagi kita. (Sumber: Koran Sindo, 11 Agustus 2016).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Kota Mudik

Oleh Rakhmat Hidayat

Beberapa hari ke depan Jakarta dan beberapa kota besar lainnya akan menjadi kota lengang seiring dengan mudiknya warga Jakarta ke berbagai kota di Indonesia.

Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, tahun ini diperkirakan lebih dari 9 juta warga Jakarta akan melakukan tradisi mudik ke berbagai daerah. Jumlah ini meningkat sebanyak 12,8% dibandingkan dengan musim mudik tahun lalu. Artinya, sepertiga warga Jakarta tahun ini akan mudik. Paling tidak diperkirakan selama satu minggu setelah lebaran Idul Fitri Jakarta akan menjadi kota antimacet.

Warga yang tidak mudik akan menikmati dengan sepuasnya jalanjalan di Jakarta. Tidak terdengar lagi suara klakson mobil dan motor yang menderu-deru. Sesaat kita tak lagi melihat perilaku-perilaku kasar dan beringas bagaimana menembus jalanan Jakarta yang sangat semrawut tersebut. Sebuah fenomena tahunan yang menjadikan kota ini istirahat sejenak dari gegap gempita ancaman kemacetan total.

Berbagai kantor swasta, pemerintah maupun industri akan libur sejenak selama liburan lebaran. Fasilitas pelayanan publik akan rehat sejenak dalam rangka merayakan Idul Fitri. Di sisi lain, jutaan warga Jakarta akan secara masif berpindah untuk sementara waktu ke berbagai daerah di Indonesia.

Mereka meninggalkan ingarbingar Jakarta untuk merayakan dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga tercinta di kampung halamannya. Mereka lepas dari rutinitas ala Jakarta yang mengekang mereka, berangkat pagi dan pulang malam dengan berjam-jam di jalanan.

Fenomena Universal

Fenomena mudik sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di beberapa negara lainnya. Di Prancis misalnya, umat Islam yang minoritas juga banyak melakukan mudik ke negara asalnya. Muslim di Prancis sebagian besar berasal dari Aljazair, Maroko, Tunisia, Turki, dan beberapa negara Afrika lainnya.

Meski dilahirkan dan dibesarkan di Prancis, mereka merayakan Idul Fitri di negara leluhurnya. Pelaksanaan puasa sering kali bersamaan dengan liburan musim panas. Pada liburan musim panas, anak-anak sekolah libur selama lima minggu. Banyak juga karyawan yang menggunakan jatah cutinya selama liburan musim panas.

Bahkan, mereka pulang kampung negara leluhurnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Di kampung halamannya, mereka berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga besarnya seperti orang tua, kakek/ nenek, dan keluarga lainnya. Bagi muslim yang berkecukupan, mereka mudik menggunakan pesawat terbang.

Sementara keluarga yang terbatas keuangannya, mereka menggunakan mobil pribadi dengan melalui jalur kapal laut selama dua hari di perjalanan. Mereka menggunakan jalur pelabuhan di Marseille untuk menyeberang ke Aljazair, Maroko, maupun Tunisia. Mereka yang membawa mobil pribadi dapat berkeliling bersilaturahmi dengan keluarga besar di kampung halamannya.

Menariknya, warga Prancis yang mudik membawa mobil memasang bagasi tambahan di atas mobilnya. Kondisi ini tidak jauh beda dengan warga Indonesia yang mudik menggunakan mobil pribadi. Beberapa hari setelah Idul Fitri, mereka kembali ke Prancis.
Di Malaysia, tradisi mudik lazim disebut balik kampong. Setiap tahunnya kegiatan ”Balik Kampung” juga menjadi tradisi warga negeri jiran ini terutama mereka yang bekerja di kota besar seperti Kuala Lumpur yang kembali ke kampung halamannya.

Tradisi mudik juga dilakukan warga Bangladesh dan Pakistan. Bahkan, di dua negara tersebut kondisi mudik warganya tidak jauh berbeda dengan warga Indonesia dalam menggunakan transportasi publik, seperti kereta api. Di beberapa tayangan televisi, ribuan warga dua negara tersebut berjejal dan tumpah ruah menggunakan sarana kereta api.

Perspektif Ruang Sosial

Sementara ditinggal warganya, Jakarta menjadi ruang sosial yang nyaman, kondusif, lebih humanis dan tentu saja sangat manusiawi bagi warganya. Meski lengang dan sepi, itu menjadi penting bagi berlangsungnya metabolisme kehidupan Jakarta itu sendiri. Dalam satu tahun, Jakarta memang memerlukan waktu rehat sejenak untuk menyusun kembali energi baru dinamika kehidupan warga kotanya.

Meski hanya berlangsung satu minggu selama liburan Idul Fitri, maknanya terasa sangat penting terhadap keberlangsungan kota Jakarta itu sendiri. Sesungguhnya, selain momentum Idul Fitri, Jakarta juga menjadi sedikit lebih lengang karena momentum liburan Natal dan Tahun Baru. Apalagi, momentum tersebut bersamaan juga dengan liburan sekolah.

Meski jumlahnya tak sefantastis dengan fenomena Idul Fitri, fenomena itu membuat warga Jakarta lebih menikmati sarana transportasi dibandingkan hari-hari biasa. Kemacetan dan dinamika Jakarta selama liburan tersebut akan pindah ke berbagai kota di Indonesia. Kota-kota dan kampungkampung di daerah akan bergeliat dan penuh dengan dinamikanya.

Kehidupan akan berpindah di kota-kota para pemudik. Macetnya Jakarta untuk sementara akan pindah di daerah-daerah tempat para pemudik. Di berbagai daerah, pelat nomor kendaraan pribadi dipastikan akan dipadati pelat nomor B (Jakarta). Hal yang positif juga adalah terjadi perputaran uang di daerah selama mudik berlangsung. Kota di daerah akan menjadi ruang perputaran kapital yang signifikan selama mudik.

Maklum, para pemudik membelanjakan uangnya untuk berbagai kebutuhan selama mudik. Di kota-kota pemudik, berbagai ATM akan dipenuhi dengan antrean panjang warga pendatang. Berbagai mal, pusat perbelanjaan, dan pusat hiburan akan dipenuhi dengan warga pendatang.

Mereka membelanjakan uangnya dengan mengunjungi berbagai pusat wisata dan hiburan, menikmati suguhan kuliner khas kampung halamannya, ataupun membeli oleholeh untuk kerabat dan relasi di Jakarta. Kota-kota pemudik akan mengalami geliatnya selama tradisi mudik tersebut. Pada level ini, kita sebenarnya dapat berharap bahwa pusat pertumbuhan akan bergerak secara masif di berbagai kota yang lain.

Tidak lagi bertumpu pada Jakarta yang sudah melebihi kapasitasnya. Pertumbuhan kota ini kita harap tidak hanya berlangsung secara instan selama tradisi mudik tersebut, tetapi juga dapat berlangsung secara konsisten di luar tradisi mudik tersebut. . (Sumber: Koran SINDO, 11 Juli 2015).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Dosen Sosiologi Perkotaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Ketua Laboratorium Sosiologi (LabSos) UNJ

Urgensi Dialog Barat dan Dunia Muslim

Oleh Rakhmat Hidayat

Saya baru saja mengikuti kegiatan International Joint Conferenceyang diselenggarakan Universitat Leipzig dan Universiti Sains Malaysia (USM) pada 3-5 Juni 2015. Judul seminarnya adalah ”Pupils’ Diversity and Success in Science Education in Germany and Muslim Countries”.

Dalam seminar tersebut disajikan presentasi beberapa hasil riset dosen Jerman dan Malaysia yang terkait pendidikan, Islam, dan sosial dari perspektif Jerman dan Malaysia. Mereka yang hadir adalah profesor, dosen, dan mahasiswa doktoral. Selama tiga hari kami berdiskusi dan bertukar pikiran dalam suasana yang hangat, bersahabat, dan setara. Saya satu-satunya peserta dari Indonesia.

Saya hadir ke acara tersebut secara tidak sengaja. Satu hari sebelum konferensi dimulai secara kebetulan saya melihat sebuah poster yang dipasang di papan pengumuman Kampus Leipzig terkait acara tersebut. Saya kemudian langsung mendaftar ke panitia dan secara resmi diterima sebagai peserta aktif. Banyak hal yang saya dapatkan selama berlangsungnya acara tersebut.

Secara lebih khusus saya banyak memperbaharui berbagai perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya di Malaysia melalui presentasi dan diskusi informal dengan peserta dari Malaysia. Tetapi, yang lebih menarik adalah kegiatan yang melibatkan akademisi dari Malaysia itu juga baru saja kami ikuti dalam waktu dekat. Jadi, kegiatan yang melibatkan akademisi Malaysia itu kerja sama antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitat Leipzig dan Universiti Sains Malaysia (USM).

Sementara delegasi Indonesia diwakili oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Brawijaya dengan partnernya adalah Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial-Filsafat Universitat Leipzig. Kegiatan kami bertajuk Exploring Legal Culture (ELC 2015). Jika dosen dan mahasiswa tinggal di Leipzig selama dua minggu, tetapi saya tinggal di Leipzig selama satu bulan karena menjadi research fellow.

Sponsor dan payung kegiatannya sama yaitu dari German Academic Service Change (DAAD) dalam payung kegiatan Higher Education Dialog with Muslim World. Kegiatan kami hanya berbeda host-nya yaitu fakultas yang berbeda. Tetapi, jenis kegiatan dan peserta kegiatannya adalah sama yaitu dosen yang melibatkan mahasiswa.

Kehadiran saya di konferensi Jerman-Malaysia tersebut tentu sangat bermanfaat buat saya karena selain dari segi substansi konferensi, saya juga banyak berdiskusi dengan kolega-kolega dari Malaysia maupun dari Universitat Leipzig. Pada posisi ini sekaligus saya banyak juga menjelaskan posisi Islam di Indonesia dalam beberapa sesi diskusi atau tanya jawab.

Menurut saya, setelah saya menghadiri konferensi tersebut, Islam di Indonesia lebih menarik dan dinamis dibandingkan dengan Malaysia. Paling tidak secara demografis, jumlah penduduk Indonesia hampir 85% adalah muslim. Sementara Malaysia memiliki 50% muslim yang mayoritasnya adalah warga Melayu.

Alasan demografis ini kemudian didukung dengan konteks sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia. Pada akhir konferensi ketika saya berbincang singkat dengan ketua konferensi yaitu Prof Anatoli Rakhochkine bahwa Islam Indonesia memiliki tingkat dinamika dan kompleksitas dibandingkan Malaysia. Tentu saya tidak asal berbicara.

Beberapa data tambahan saya jelaskan singkat ke profesor asal Rusia tersebut seperti berbagai riset tentang Islam, budaya, politik, hukum, ekonomi, hingga kelompok-kelompok garis keras/ fundamentalis yang marak di Indonesia. Singkatnya, pesan saya ke profesor muda tersebut adalah Islam Indonesia itu seksi bagi dunia Barat.

Simbiosis Mutualisme

Jika ditelusuri secara lebih jauh, dunia Islam saat ini perlahan- lahan menunjukkan transformasinya dari objek menjadi subjek. Paling tidak saya melihatnya dari perspektif akademik. Keberadaan negara-negara muslim yang diwakili akademisinya menjadi partner yang dibutuhkan oleh dunia Barat sebagai upaya dan jembatan dialog dunia Barat dan dunia muslim.

Sejauh ini saya menangkap kesan ada batas ideologis yang jelas seolah vis a visantara dunia Barat dan dunia muslim. Dunia Barat direpresentasikan sebagai sekularisme dan dunia Islam diperlihatkan sebagai religiusitas. Cara pandang yang dikotomis dan menurut saya menyesatkan karena produksi tipologi tersebut dalam konteks masyarakat yang terus berubah drastis dan sudah semakin cair dengan revolusi teknologi.

Kita tak bisa lagi untuk menegaskan diri bahwa Barat adalah sekularisme. Tesis ini sebenarnya terbantahkan dengan sendirinya melalui hasil riset tentang negara-negara diduniabaikEropamaupun Amerika yang justru sekuler, tetapi menerapkan nilai-nilai islami. Jauh lebih islami praktik hidupnya dibandingkan dengan negara-negara muslim sendiri.

Mari kita lihat hasil riset yang dilakukan dua akademisi di George Washington University USA, Hossen Askari dan Scherherazde S Rehman. Hasil riset ini dipublikasikan tanggal 11 Juni 2014. Hasilnya sangat mengejutkan bagi kita. Irlandia adalah negara yang paling islami di dunia. Berikutnya menyusul Denmark, Swedia, dan Inggris.

Mereka mempraktikkan nilainilai dan perilaku-perilaku islami yang justru tidak dilakukan di negara-negara muslim seperti korupsi, kolusi, disiplin, dan sebagainya. Dengan demikian, akar soalnya adalah bukan semata-mata perspektif teologis yang sering kita pahami secara serampangan. Kita terjebak pada teologi yang simbolik, tetapi defisit dengan teologi sosial budaya yang justru lebih implementatif dalam ruang sosial masyarakat Indonesia.

Itulah yang kita alami dengan defisit teologi sosial. Agama kehilangan visi sosial budayanya. Kita terlalu sibuk dengan urusan fikih yang justru tak pernah habisnya. Dalam konteks itulah, keberadaan dialog-dialog yang menghubungkan dengan akademisi Barat harus ditempatkan sebagai pintu masuk untuk merajut cara pandang yang salah tentang Barat, termasuk juga tentang Islam misalnya, isu-isu tentang terorisme, Islamophobia, fundamentalisme Islam atau dalam konteks Indonesia adalah wacana tentang hukuman mati atau poligami.

Tema-tema ini yang bisa kita perdebatkan dalam suasana dialog yang hangat, setara, dan membumi. Tak ada posisi superior dan inferior. Dialog yang dibangun adalah berdasarkan simbiosis mutualisme. Mereka berkepentingan dengan dunia Islam untuk ”belajar” tentang dunia muslim langsung dari akademisi yang dianggap memiliki pengaruh kepada publik.

Selama ini mereka yang membaca dunia Islam dengan varian isunya dari media terutama media online yang seringkali juga bias kepentingan. Tetapi, dengan berdialog langsung secara formal dan informal (melalui makan siang, makan malam, minum kopi bersama) cara pandang mereka tentang Islam yang terbentuk perlahan-lahan mulai terbangun cara pandang yang baru.

Bagi akademisi negara muslim, dialog ini menjadi penting karena mereka bisa belajar langsung bagaimana masyarakatnya mempraktikkan nilai-nilai dan budaya yang berbeda dengan dunia muslim, tetapi lebih islami. Misalnya terlihat dari ketertiban lalu lintas, ketaatan asas birokrasi, dan sebagainya.

Mereka bisa mencairkan suasana kebekuan tentang Barat yang ditempatkan secara diametral dengan Islam. Ternyata dengan kehadiran langsung ke negaranya, mereka bisa menjumpai suasana yang cair dan bisa menjadi sumber pembelajaran bagi dosen maupun mahasiswanya.

Dalam konteks itulah, saya melihat ini sebagai upaya dialog peradaban yang harus terus dipupuk untuk menghapus berbagai distorsi tentang dunia Barat dan dunia Islam karena keduanya menjadi bagian penting dalam peradaban dunia (Sumber: Koran Sindo, 25 Juni 2015)

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & Research Fellow di Universitat Leipzig, Jerman

Di Balik Tragedi Charlie Hebdo

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat Hidayat 1Tragedi penyerangan majalah satir Charlie Hebdo membuat muslim di Prancis pada kondisi yang semakin sulit. Penyerangan terhadap majalah tersebut telah menewaskan 12 orang korban.

Apa pun alasannya, penyerangan tersebut tak bisa diterima karena dilakukan secara anarkistis dan melahirkan efek sosial yang sangat dirasakan oleh muslim di Prancis. Di Prancis satu nyawa hilang siasia dianggap sebagai kecelakaan besar. Apalagi hingga menewaskan 12 orang sekaligus. Ironisnya, hilangnya nyawa sia-sia tersebut dilakukan atas nama Islam untuk membela Nabi Muhammad.

Aksi brutal tersebut juga dikecam oleh Asosiasi Muslim Prancis (le Conseil Francais du Culte Musulman) yang mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan serangan terhadap demokrasi. Berbagai asosiasi muslim di kota-kota Prancis lain juga mengeluarkan pernyataan sikap mengecam tindakan biadab tersebut. Pernyataan sikap tersebut diunggah di website resminya.

Cara ini dianggap sebagai upaya meredakan suasana dan memberikan jaminan keamanan bagi muslim di wilayahnya karena asosiasi tersebut memiliki pengaruh dan menjadi rujukan bagi muslim-muslim di daerah tersebut. Saya kira kecaman serupa juga dilakukan muslim-muslim lain di Prancis yang berpikir jernih bahwa tragedi tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan mereka.

Hari-hari ini dipastikan tayangan televisi, media on line, hingga koran menayangkan pemberitaan tragedi Charlie Hebdo. Saya bisa memastikan keluarga-keluarga muslim di Prancis, khususnya muslimah Indonesia yang menikah dengan muslim Prancis, memantau terus perkembangan kasus ini di media televisi.

Siapa yang dirugikan? Tentu saja muslim di Prancis. Saat ini sulit untuk tidak mengatakan bahwa publik Prancis menjadikan Islam sebagai “musuh bersama” pascatragedi ini. Inilah perjuangan terberat bagi muslim Prancis yang harus dirasakan saat ini.

Efek Sosial Jangka Panjang

Kondisi itu juga kemudian menyebabkan wajah Islam di Prancis semakin akrab dengan kekerasan dan anarkistis. Akibat itu, ruang gerak warga muslim di Prancis semakin terbatas dan membuat mereka berada di bawah tekanan publik yang anti- Islam. Saya bisa merasakan ketakutandankegelisahanmuslimmuslim di Prancis pascatragedi tersebut.
Pengalaman studi dan menetap di Prancis selama 3,5 tahun memberikan suasana kebatinan tersendiri ketika berinteraksi dengan sesama muslim Prancis maupun warga nonmuslim. Selama tinggal di Prancis, saya membawa keluarga. Istri saya berhijab dan anak saya sekolah. Jika keluarga saya masih tinggal di Prancis dalam kondisi mencekam seperti saat ini, pasti secara langsung akan merasakan dampaknya.

Pengalaman tersebut yang membuat saya merasa bahwa tragedi Charlie Hebdo adalah tindakan bodoh dan konyol yang dampaknya dirasakan oleh muslim lain. Selama interaksi dengan warga muslim maupun nonmuslim, saya berusaha meyakinkan bahwa Islam (khususnya Islam Indonesia) adalah agama yang rahmatan lil amin yang menyampaikan pesan-pesan damai dan menghindari kekerasan.

Meski begitu, faktanya, tragedi Charlie Hebdo semakin melegitimasi bahwa kekerasan selalu berkaitan dengan Islam. Tafsir inilah yang kemudian semakin melekat dalam ruang kognitif warga Prancis dan Eropa. Sebagai negara Eropa yang memiliki komunitas muslim terbanyak, wajar jika muslim di Prancis menjadi referensi muslim di Eropa. Suasana hari-hari ini sulit membayangkan bagaimana muslim di Prancis bisa beraktivitas di ruang publik.

Apalagi mereka yang berhijab maupun menggunakan atribut-atribut lain. Gairah Islam yang terjadi di masjid-masjid Prancis dipastikan akan lebih sepi dan berada di bawah bayang-bayang ancaman yang mencoba “balas dendam” dari penyerangan Charlie Hebdo. Di Lyon, misalnya, tempat saya pernah studi, banyak masjid-masjid yang menggelar salat Jumat hingga jalan raya karena kapasitas jamaah tak bisa tertampung di dalam masjid.

Pascatragedi tersebut, fenomena tersebut akan berkurang jamaahnya. Beberapa masjid di beberapa kota dikabarkan diancam teror oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penyerangan Charlie Hebdo. Bagi warga Indonesia di Paris dan beberapa kota-kota lain, mereka sudah dianjurkan oleh KBRI Paris maupun KJRI Marseille untuk tetap waspada dari ancaman-ancaman yang bisa memberikan bahaya bagi keselamatan dirinya.

Mereka dianjurkan tidak keluar rumah jika dianggap tak memiliki keperluan mendesak. Bagi warga Indonesia, khususnya mahasiswi yang berhijab, memang lebih berisiko jika berada di ruang publik karena mereka seringkali menjadi sorotan dari beberapa pihak yang dikenal Islamophobia.

Saya mengikuti berbagai perkembangan di beberapa media sosial seperti Facebook dan Twitter, imbauan dari beberapa teman yang sedang studi maupun warga Indonesia yang tinggal di Prancis untuk mengabarkan berbagai perkembangan terbaru pascatragedi tersebut.

Meski pusat lokasinya terjadi di Paris, dampaknya terasa juga di berbagai kota lain. Di Lyon, Kamis (08/01), terjadi aksi besar-besaran untuk mengecam aksi brutal tersebut. Aksi tersebut berlangsung di Place de Terraaux yang merupakan salah satu ruang publik di Lyon.
Teror Publik

Dalam suasana seperti ini, tentu keselamatan warga Indonesia khususnya dan warga Prancis secara umum harus diprioritaskan oleh Pemerintah Prancis maupun otoritas Pemerintah Indonesia di Prancis. Nyawa mereka tanggung jawab pemerintah yang harus dijamin kepastiannya. Tragedi ini refleksi dari perjuangan muslim Eropa untuk menebarkan wajah Islam yang damai dan antikekerasan.

Tidak mudah memang melakukan ini di negaranegara Barat di mana Islam menjadi minoritas. Apalagi dengan gerakan Islamophobia yang tak pernah surut. Saya mencatat ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian dari tragedi ini. Pertama, kasus ini bisa menjadi titik balik dari Islam Eropa yang sebenarnya semakin hari perkembangannya semakin dinamis dan menggairahkan di berbagai negara Eropa.

Titik balik karena tragedi ini juga memberikan pengaruh bagi muslim-muslim lain di Eropa seperti Jerman, Belanda, atau Inggris yang dikenal memiliki komunitas muslim banyak. Termasuk di dalamnya warga muslim Indonesia yang sedang studi, bekerja, atau menetap di negaranegara tersebut. Serangan balik terhadap komunitas muslim sangat mungkin terjadi dan dialami oleh pihak-pihak yang tak berdosa seperti muslimah maupun anak-anak.

Karena itu, otoritas keamanan di Eropa khususnya bagi komunitas muslim menjadi keniscayaan untuk lebih waspada dari ancaman-ancaman teror sebagai bentuk simpati terhadap korban Charlie Hebdo . Di beberapa negara Eropa terdapat sekolah muslim dan masjid yang tersebar di berbagai kota. Tempat-tempat inilah yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari otoritas setempat.

Kedua, kasus ini membawa muslim Prancis khususnya dan Eropa umumnya untuk semakin terjal menghadapi perjuangan mereka menghadapi gerakan-gerakan Islamophobia. Inilah fase terjadi rekonsolidasi Islamophobia di berbagai pelosok Prancis untuk mengecam Islam dan perlahan-perlahan meminggirkannya dalam peran sosial-ekonomi.

Bukti nyatanya akan dirasakan oleh keluargakeluarga yang anak-anaknya dibullying di sekolah oleh warga asli Prancis atau mereka dipersulit urusan-urusan administrasi, catatansipil, hinggaurusanurusan publik lain. Apalagi di Prancis saat ini masih dililit krisis finansial yang sangat terasa semakin sulitnya kehidupan.

Sementara muslim di Prancis sebagian besar adalah imigran dari negara-negara Maghribi seperti Aljazair, Maroko, maupun Tunisia. Ini akan menyebabkan mereka semakin sulit menjalani hari-harinya. Dalam konteks yang lebih luas adalah semakin buruknya citra Islam di Prancis. Wajah Islam di Prancis berada pada titik nadir terendah. Kita tak bisa membiarkan kasus ini semakin berkepanjangan.
Sambil menunggu penyelesaian dari pihak Kepolisian Prancis, muslim di Indonesia harus memberikan dukungan moral kepada muslim Prancis untuk berada pada barisan terdepan yang mengampanyekan Islam yang damai, ramah, dan jauh dari perilaku barbar. Selain tentunya mengecam perilaku agresif tersebut.

Dukungan moral inilah, meski jauh dipisahkan benua, menjadi suntikan moril dari negara seperti Indonesia yang mayoritas muslim agar muslim di Prancis bisa menjalani hari-harinya yang saat ini berada pada ancaman ketakutan. Satu hal yang pasti, tragedi Charlie Hebdo bisa terjadi di mana pun saja. Karena itu, kita harus semakin waspada kepada pihakpihak yang akrab dengan teror publik atas nama memperjuangkan Islam. (Sumber: Koran Sindo, 10 Januari 2015).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Pengajar Jurusan Sosiologi UNJ & PhD Sosiologi Lulusan Universite Lumiere Lyon 2 France

Menanti Gebrakan Riset Perguruan Tinggi

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat Hidayat 1Secara resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) sudah dipisahkan dari naungan Kemendikbud dan berada di bawah tanggung jawab Kemenristek yang kemudian nomenklaturnya berubah menjadi Kemenristek-Dikti.

Sebelum perubahan ini, banyak akademisi yang mendesak agar Dikti dikelola satu atap dengan Ristek dan desakan tersebut direspons oleh Pemerintahan Joko Widodo. Saya kira poinnya adalah masyarakat kampus sepakat bahwa Dikti harus dikolaborasikan dalam kebijakan Ristek agar lebih memiliki dampak dan manfaat nyata dan memiliki koneksitas dengan dunia industri.

Setelah pelantikan Kabinet Kerja kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kemenristek- Dikti, kini saatnya kita menagih gebrakan dan terobosan yang akan dilakukan kementerian ini dalam mengakselerasi kebijakan Dikti dalam naungan Kemenristek-Dikti. Kata kuncinya adalah perguruan tinggi, riset, dan dunia industri.

Menristek-Dikti Dr Nasir menuturkan, agenda pertama kementeriannya setelah pelantikan adalah reorganisasi yang menekankan bahwa penggabungan Dirjen Dikti akan berjalan lancar tanpa memberikan efek kepegawaian. Menteri menargetkan reorganisasi akan selesai pada akhir Desember 2014.

Terkait reorganisasi tersebut, Menteri Nasir mengatakan bahwa pegawai di Kementerian Ristek dan Dirjen Dikti tak perlu khawatir. Sesuai arahan Presiden, Menteri Nasir mengatakan akan menggunakan sumber daya yang ada untuk segera memulai program. Tahun 2014 akan berakhir dan masa reorganisasi Kemenristek-Dikti juga akan segera selesai.

Tahun 2015 adalah waktu di mana realisasi program-program riset perguruan tinggi yang dinantikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Ini sekaligus menjadi ekspektasi kita pada 2015 dalam menunggu terobosan riset di perguruan tinggi.

Globalisasi

Pernyataan Gerard Delanty benar dalam bukunya, Challenging Knowledge;The University in The Knowledge Society (2001), bahwa saat ini universitas berada di antara globalisasi dan kapitalisme akademik. Ketika menjelaskan tema ini, Delanty mengatakan bahwa universitas mengalami transformasi yang sangat pesat.

Pertama, universitas, sebagaimana perspektif konvensional, hanya dianggap sebagai agen utama produsen pengetahuan. Hari ini cara pandang itu perlahan-lahan mulai terbantahkan. Bahwa sebagai konsekuensi logis globalisasi, universitas bukan satu-satunya otoritas tunggal produsen pengetahuan.

Selain universitas terdapat korporasi atau media yang juga kian diperhitungkan sebagai produsen pengetahuan. Kedua, saat ini universitas semakin terintegrasikan dengan dunia global. Universitas mengalami persinggungan di antara transnasionalisasi komunikasi, pasar, dan modal. Membaca konteks Indonesia dengan cara pandang Delanty rasanya sangat tepat.

Sebagai bagian dari komunitas global, universitas di Indonesia juga berada dalam kondisi yang sudah dijelaskan Delanty. Dalam praktiknya, kita melihat apa yang disampaikan Delanty, yaitu universitas berada dalam ranah globalisasi.

Meski tesis Delanty relevan dalam melihat posisi universitas di Indonesia dalam ranah globalisasi, kondisi Indonesia masih berkutat dengan setumpuk masalah yang tak kunjung usai. Seolah kita melihat wajah universitas berada dalam posisi yang paradoks. Di satu sisi berada dalam akselerasi globalisasi, di sisi lain masih menghadapi berbagai persoalan internal.

Politik Pendidikan

Paling tidak ada dua masalah utama yang sangat prinsip dalam diskursus universitas di Indonesia. Pertama, kita masih terjebak dengan riuh politik pendidikan yang menjadi acuan pengelolaan universitas. Energi republik ini terkuras habis dalam memikirkan polemik otonomi versus komersialisasi pendidikan.

Dari UU BHP hingga UU Pendidikan Tinggi. Benang merahnya sama: komersialisasi masih dianggap sebagai momok menakutkan dalam manajemen universitas. Otonomi dianggap sebagai zombi yang menyeramkan bagi masa depan universitas. Muncul resistensi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan otonomi bagi universitas. Padahal, secara filosofis, otonomi selalu melekat dalam sosok universitas.

Deklarasi Bologna 18 September 1988, yang kemudian dikenal dengan Magna Charta Universitatum, dengan tegas menyebutkan otonomi sebagai prinsip fundamental universitas. Otonomi dari sistem politik dan birokrasi yang ada di sekitarnya. Polemik komersialisasi yang terjadi selalu terkait dengan posisi universitas.
Rasanya tema selalu bermuara pada perdebatan yang sangat panjang dan melelahkan. Padahal, banyak energi lain yang sejatinya dapat diselesaikan sesegera mungkin. Polemik komersialisasi mencerminkan juga politik pendidikan sebagai salah satu masalah krusial dalam pendidikan di Indonesia.

Peran negara tetap saja tak terbantahkan memiliki kekuatan strategis dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan. Alhasil, seringkali universitas harus melakukan berbagai cara dan mekanisme sebagai strategi merespons globalisasi. Universitas ”dipaksa” melakukan berbagai pola adaptasi melalui berbagai cara.

Salah satu di antaranya peningkatan kapasitas dan perubahan manajemen. Karut-marutnya pendidikan tinggi Indonesia bisa jadi disebabkan tidak jelasnya visi politik pendidikan yang dijalankan di negeri ini. Negara masih dominan dalam manajemen universitas. Tawarannya adalah mempertegas sekaligus ”meluruskan” politik pendidikan dalam konteks Indonesia.

Masalah Riset

Masalah lain yang sangat penting adalah riset universitas. Ada dua hal penting terkait riset. Pertama , pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan pendidikan masih lemah. Penelitian harusnya menjadi faktor utama dalam proses pengambilan kebijakan. Di negara maju, apa pun kebijakan diambil tidak akan ditempuh tanpa penelitian ilmiah yang valid.

Kedua, terkait dengan minimnya anggaran untuk riset. Kita masih jauh tertinggal dari segi alokasi dana riset dibandingkan dengan negara-negara seperti China, Korea, Jepang, India, dan Brasil. Jepang bahkan memiliki anggaran riset teknologi terbesar kedua di bawah Amerika Serikat. Selain itu, negara-negara berkembang lain seperti Brasil dan India juga sangat mendukung pertumbuhan investasi untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Bagi universitas, riset menjadi penggerak penting kemajuan ilmu pengetahuan. Budaya dan peradaban universitas tak bisa hanya dilakukan ibarat business as usual , yaitu dengan mengutamakan pengajaran konvensional. Menurut data Dirjen Dikti, universitas adalah sumber penting penelitian dan pengembangan.

Lebih dari 50 persen penelitian dasar yang menghasilkan terobosan pemikiran dilakukan oleh universitas. Ini sekaligus menjadi kritik bagi universitas dalam memacu produktivitas riset yang bermanfaat bagi kehidupan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset perguruan tinggi? Menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, tentu saja menambah jumlah anggaran riset untuk perguruan tinggi yang mencakup seluruh disiplin maupun multidisiplin. Dalam hal ini penyebaran anggaran harus merata dan tidak termonopoli oleh satu disiplin tertentu. Kedua, terbuka lebarnya akses dan informasi forum-forum internasional berupa konferensi, seminar, workshop, fellowship, short course, yang mendukung kapasitas dosen dan peneliti Indonesia untuk mengembangkan kemampuan meneliti atau mengajar serta mendapatkan pengalaman internasional.

Kesempatan ini juga agar bisa diprioritaskan kepada peneliti/ dosen muda yang memiliki kemampuan dan prestasi. Selama ini faktanya forum-forum internasional banyak didominasi oleh akademisi senior, sementara akademisi muda masih terbatas kesempatannya. Ketiga, memberikan suasana dan iklim kondusif dalam mengembangkan kualitas riset.

Ini bisa dilakukan dengan pemberian insentif maupun penghargaan yang memacu produktivitas hasil riset. Penghargaan bisa diberikan pemerintah, dunia swasta maupun dunia industri. Di Amerika Serikat terdapat sebuah SMA yang bernama Bronx High School of Science. Sekolah ini berada di kawasan New York.

Seperti diberitakan BBC News, sekolah ini menghasilkan delapan alumni yang menjadi pemenang Nobel dalam bidang fisika dan kimia sejak 1972. Sekolah ini memiliki program andalan dalam bidang sains. Bahkan, banyak ilmuwan muda yang tertarik mendaftar di sekolah tersebut. Tentu dengan seleksi yang sangat ketat.

Jika sekolah di Amerika Serikat bisa menghasilkan alu-mninya yang mendapatkan Nobel, seharusnya menjadi motivasi bagi universitas yang ada di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak kalah dalam hal sumber daya manusia. Banyak ilmuwan Indonesia lulusan terbaik dari luar negeri.

Mereka punya prestasi cemerlang ketika di luar negeri. Saatnya membuktikan bahwa universitas menjadi ujung tombak dalam pengembangan riset dan teknologi. Tidak sekadar sibuk mengurus perdebatan yang sangat melelahkan. (Sumber: Koran Sindo, 27 Desember 2014)

Tentang penulis:
Rakhmat hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) & PhD Lulusan Universit Lumire Lyon 2 France

Kompleksitas Perjuangan HAM

Oleh Rakhmat Hidayat

Rakhmat HidayatIsu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sudah menjadi isu global yang menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Dua isu itu menjadi strategis selain masalah kesetaraan gender dan pemanasan global (global warming).

Abad ke-20 oleh sebagian kalangan merupakan sebuah periode di mana kesadaran tentang pentingnya HAM sangat menonjol dibandingkan dengan abadabad sebelumnya. Momentum hari hak asasi internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Desember menjadi penting untuk mengingatkan pentingnya isu HAM dalam praktik pembangunan sekaligus merefleksikan pelaksanaan HAM dalam konteks pembangunan sosial.

Paling tidak ada beberapa alasan yang mendukungnya. Pertama, abad ke-20 ditandai dengan merebaknya berbagai kasus pelanggaran HAM oleh berbagai pihak terhadap kelompok-kelompok marginal dan minoritas di seluruh dunia. Tiga aktor penting pelaku pelanggaran HAM tersebut antara lain negara, militer, perusahaan multinasional. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang marak pada abad ke-20 antara lain kekerasan dan konflik etnis, konflik separatis, konflik ekonomi.

Kedua, perjuangan untuk mengakui dan menghormati hak-hak, baik hak-hak individu maupun hak-hak kelompok etnis, kultural, dan religius serta bangsa-bangsa yang diungkapkan secara tegas dan nyata baik pada tataran teoritis-spekulatif maupun pada tataran keterlibatan moral-praktis, menandai secara mencolok kesadaran sejarah manusia masa kini.
Sebagai isu global, masalah HAM masih harus diperjuangkan agar perlindungan HAM benarbenar menjadi kenyataan. HAM adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan HAM lahir dari keyakinan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama.

Umat manusia dikaruniai akal dan hati nurani sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan. Perjuangan menegakkan HAM melalui perjalanan panjang. Pertama kalinya dimulai sejak sejumlah perjanjian (traktat) dimasukkan ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa pada 1945. Namun, usaha perlindungan HAM yang telah dilakukan oleh suatu negara telah dimulai jauh sebelum memasuki abad ke-20.

Di Inggris usaha untuk melindungi HAM telah dimulai sejak abad ke-13. Ditandai dengan peristiwa Magna Charta oleh Raja John Lackland pada 1215. Piagam ini berisi beberapa hak yang diberikan Raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gereja atas sejumlah tuntutan yang diajukan mereka.

Perkembangan HAM di Amerika Serikat ditandai dengan deklarasi kemerdekaan (Declaration of Independence) pada 4 Juli 1776 yang mengakui bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki sejumlah hak yang melekat secara kodrati. Hak-hak tersebut adalah hak hidup (life), kebebasan (liberty), dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan (pursuit of happiness).
Di Prancis, momentum revolusi Prancis membawa perubahan besar bagi masyarakat Prancis saat itu. Pada 1789 dikeluarkan pernyataan HAM dan warga negara (Declaration des droits de LDeclaration des droits de L homme et du citoyen).

Deklarasi itu menegaskan bahwa manusia dilahirkan senantiasa berada dalam keadaan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama menurut hukum. Puncak dari perjuangan penegakan HAM adalah ada pernyataan umum HAM (Universal Declaration of Human Rights ) yang diproklamasikan Sidang Umum PBB, 10 Desember 1948.

Konsolidasi Demokrasi

Pasca akhir 1990-an seiring penguatan demokratisasi di negara-negara dunia ketiga memberikan ruang baru bagi penghormatan dan penghargaan HAM bagi masyarakat sipil. Terbukanya ruang ini karena terjadi transformasi kekuasaan dari rezim otoritarian ke rezim transisi demokrasi.

Dalam konteks otoritarianisme, kecelakaan sejarah terbesar negara-negara tiran adalah pelanggaran HAM sebagai bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan status quo. Dalam pandangan Samantha Besson (2009) era 1990-an memberikan harapan baru bagi kelahiran kebebasan memilih, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat yang diakui sebagai hukum HAM internasional.

Dalam penjelasannya, Besson menekankan kelahiran berbagai kebebasan ini memungkinkan kelahiran partisipasi demokratis dalam negara-negara yang baru terbebas dari cengkeraman kekuasaan otoriter. Pada periode otoritarianisme tersebut, berbagai pelanggaran HAM terjadi secara vertikal antara negara dan rakyat sebagai masyarakat sipil.

Negara melakukan berbagai pelanggaran HAM menggunakan aparat keamanan sebagai bagian dari kekuasaan negara. Sejatinya pascaperiode tersebut pelanggaran HAM semakin berkurang dan kita memiliki harapan akan penegakan HAM secara masif.

Faktanya, pelanggaran HAM bergeser tidak lagi secara dominan dilakukan negara, melainkan banyak dilakukan sesama masyarakat dengan berbagai isu dan kepentingan yang bermain di belakangnya. Pada periode ini kita dapat menyebutnya pelanggaran HAM secara horizontal. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara masih ada meski dengan frekuensi yang berkurang dibandingkan periode tiran.

Kekuasaan Horizontal

Indonesia sebenarnya dikenal sebagai negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi dengan baik sehingga menjadi rujukan dunia. Banyak pengamat luar negeri yang menempatkan Indonesia sebagai model demokratisasi di Asia dan dunia umumnya. Meski demikian, keberhasilan demokratisasi tersebut harus diuji di lapangan dengan masih maraknya kasus pelanggaran HAM.

Pola pelanggaran HAM yang bersifat horizontal sering terjadi di masyarakat. Dalam pola ini hubungan kekuasaan terjadi antarkelompok masyarakat, antargolongan rakyat, atau sesama masyarakat. Kebebasan bersuara dan beribadah seringkali menjadi modus terjadi pergesekan antarsesama warga yang kemudian menodai esensi hak setiap warga negara.

Pola ini hanyalah salah satu varian yang berkembang sejak 1999. Kekuasaan horizontal yang berkembang di masyarakat semakin mengkhawatirkan karena masyarakat melakukannya dengan berbagai mekanisme represif. Nyawa menjadi sia-sia karena dominasi kelompok masyarakat. Lebih ironis lagi, negara dalam beberapa kasus tampak melakukan pembiaran.

Negara seolah tak berdaya menghadapi otoritas kekuasaan masyarakat. Dalam berbagai kasus, negara justru tidak hadir. Masyarakat melakukan pilihan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan jalannya sendiri. Kita dihadapkan pada hegemoni kekuasaan masyarakat yang mendegradasikan nilainilai asasi yang melekat dalam setiap individu.

Negara tetap berperan dalam pelanggaran hak asasi tersebut meski bukan lagi aktor tunggalnya. Kekuasaan masyarakatlah yang menjadi aktor dominannya. Berbagai kasus di masyarakat menempatkan isu HAM pada perjuangan akses mereka dalam keadilan pembangunan yang seharusnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Bukan lagi dimonopoli sekelompok masyarakat yang memiliki akses kapital dan akses politik lebih. Masyarakat harus bisa menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, maupun kesempatan kerja.

Negara tentu saja harus bertanggung jawab sebagai aktor yang mengelola hasil-hasil pembangunan agar bisa dinikmati masyarakat secara merata. Berbagai pemangku kepentingan harus terus mendorong agar pemerintah bisa mendistribusikan pembangunan secara merata dan berkeadilan. Dengan cara ini sebenarnya, berbagai pelanggaran HAM yang berbasiskan isu pembangunan bisa diminimalisasi. (Sumber: Koran Sindo, 10 Desember 2014).

Tentang penulis:
Rakhmat Hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PhD Sosiologi Lulusan Universite Lumiere Lyon 2, France



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,563,338 hits
September 2016
S S R K J S M
« Agu    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930