Posts Tagged 'putusan pemidanaan'

Pergeseran Perspektif dan Praktik Putusan Pemidanaan (Bagian I)

Oleh Lilik Mulyadi

 

Pengantar redaksi:

Artikel ini dimuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 19 Maret 2009. Bagian II, edisi Kamis 26 Maret 2009. Bagian III, edisi Kamis 2 April 2009. Bagian IV, edisi Kamis 9 April 2009. Bagian V, edisi Kamis 16 April 2009. Bagian VI, edisi Kamis 23 April 2009.

 

 

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.[1] Konkritnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan menajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasanya:

                  “Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”[2]

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)[3] maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.[4] Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “vonnis” hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif.

Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[5] Pada asasnya, dapat dikatakan bahwa “kebijakan hukum pidana” pardant dengan istilah “politik hukum pidana”. Lazimnya, istilah “politik hukum pidana”, juga disebut dengan istilah penal policy, criminal law atau strafrechtpolitiek.

 

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (cultural), struktur (structural), dan substansi (substantive) hukum.[6] Dikaji dari perspektif politik hukum maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel maka penal policy merupakan “Ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik”. Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah penal policy menurut Ancel, sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”[7] Konkritnya, menurut Jeremy Bentham, janganlah hukum pidana dikenakan/digunakan apabila groundless, needless, unprofitable or inefficacious.[8]

 

Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan dan digunakan secara paksa (coercively) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (prime threatener).[9] Karena keterbatasan penal, maka dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu kebijakan penal dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (termasuk menggunakan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya). Kedua kebijakan itu dilakukan melalui pendekatan terpadu (integrated approach) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan nonpenal. Akan tetapi, dengan proses litigasi yaitu melalui putusan pemidanaan (veroordeling) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI maka jalur penal yang merupakan ruang lingkup dan dimensi fokus kajian dalam tulisan ini.

 

Tentang penulis:

Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka, Malang, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 


            [1]Kenneth J. Peak, Justice Administration, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hlm. 25 menganalisis lebih jauh apakah komponen sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari proses, network, nonsystem, dan sistem.

           [2]Satjipto Rahadjo,  Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial,  Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.97

           [3]Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Menurut Mardjono Reksodiputro maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. (Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85). Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan (1987) membedakan antara Criminal Justice System dengan Criminal Justice Process. (Vide lebih detail: Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 1982, hlm. 70). Pada dasarnya, Criminal Justice System adalah: “ …is the system by which society, fist determinies what will constitue a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.  Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu Criminal Justice System merupakan substantive law sedangkan Criminal Justice Process menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law. Menurut Allan  Coffey maka ada perbedaan antara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.” (Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, PT. Jambatan, Jakarta, 2007,  hlm. 1-2).

              [4]Pada dasarnya di Amerika Serikat tempat lahirnya Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) seperti dikemukakan oleh Prof Neil C. Chamelin, Phd. terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal dimana ditentukan dengan redaksional: “Basically the American Criminal Justice System is composed of Police, Courts, and Corrections in local, state, and federal levels. These criminal justice components functions separetely and together with majority of activities occuring at the local level of government (city and country). (Vide: Neil C. Chamelin, et.al., Introduction to Criminal Justice, Prentice-Hall, New Jersey, 1975, hlm. 1).

              [5]Ibid, hlm. 26

                    [6]Terhadap pengertian sistem hukum yang terdiri dari cultural, structural dan substantive dapat dilihat pada tulisan Lawrence M. Friedman dalam Legal Culture and Social Development, hlm. 1002-1010 dan Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7

                   [7]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2

                   [8]Ibid,   hlm. 39

                  [9]Herbert L. Packer, The Limits of the Criminals  Sanctions, Stanford University Press, California, 1968,  hlm. 87

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.893.727 hits
Agustus 2018
S S R K J S M
« Nov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan