Posts Tagged 'pers'

Pers, “Hoax”, dan Kebenaran

Oleh Endang Suryadinata

Hari ini, 9 Februari, merupakan Hari Pers Nasional (HPN). Di tingkat global, ada Hari Pers Internasional (HPI) tanggal 3 Mei. HPN didasarkan pada Keppres No 5/ 1985, tanggal 23 Januari 1985, era Orba.

Kepres di antaranya menyebut, “Pers nasional mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.”

Tanggal 9 Februari 1946 merupakan hari terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo. Wartawan Manai Sophiaan pernah harus datang dari Makasar dan berhari-hari mempertaruhkan nyawa melawan ombak untuk sampai ke Surabaya. Selanjutnya ke Solo menghadiri Kongres Pertama PWI pada 9 Februari 1946.

Jadi seharusnya awak pers juga mengapresiasi HPN, tanpa menyepelekan HPI. Munculnya beragam organisasi wartawan pascareformasi juga patut disyukuri. Tapi keberadaan PWI sebagai organisasi pertama layak dihormati dan dihargai, setidaknya dari sisi sejarah.

Entah kebetulan atau tidak, dari sekian banyak peristiwa negeri ini satu dekade terakhir, ada dua peristiwa besar yang amat menentukan dan menantang pers.

Pertama terkait wafat dan kesudahan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008. Kedua, peristiwa menjelang Pilpres 2014 hingga saat ini yang ditandai dengan maraknya pemberitaan hoax. Akibatnya, kebenaran yang bertumpu pada fakta diabaikan. Kepalsuan dan kebohongan merajela.

Kerja pers atau wartawan sedikit banyak mirip kerja sejarawan. Tantangan terbesar kerja bidang sejarah atau pers, godaan untuk melebih-lebihkan atau mengurangi peran seorang tokoh sehingga yang muncul bukan realitas objektif utuh.

Hanya potongan-potongan kebenaran yang ada. Kebenaran termanipulasi. Objektivitas melemah dan publik sangat dirugikan.

Ini tampak menonjol pada pemberitaan media yang berlebihan pascawafat Soeharto Januari 2008. Media, khususnya televisi, ketika itu terjebak membuat rekonstruksi berlebihan yang mengingkari prinsip kebenaran.

Dalam konteks inilah, sesungguhnya kredibilitas sejarawan atau wartawan dipertaruhkan. Sejarawan memang harus ahli dalam detail rekonstruksi peristiwa yang melibatkan para pelaku sejarah.

Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membuat sejarah sesuai dengan keinginannya. Sejarah, termasuk para sejarawan, harus melayani kekuasaannya.

Misalnya, sejarawan Taufik Abdullah yang integritas keilmuannya sudah teruji, mengakui peristiwa sejarah yang melibatkan mendiang Presiden Soeharto, termasuk peristiwa G-30-S, begitu sensitif.

Jadi, sejarah era Orba ternyata harus melayani kekuasaan sehingga kebohongan pun ditempuh, asal tidak membahayakan kekuasaan dan mengancam stabilitas nasional.

Tidak heran, era reformasi bermunculan aneka penulisan sejarah untuk melawan sejarah yang ditulis era Orba. Misalnya, berbagai buku sejarah yang ditulis dari sudut pandang korban.

Akibat penulisan sejarah ala Orba, banyak orang bingung melihat beragam versi. Di satu sisi, belum selesai peristiwa 1965, kini bangsa malah sibuk isu kebangkitan komunis.

Tentang Soeharto, lembaga pembelaan pers di New York menempatkannya sebagai salah seorang dari 10 kepala negara yang menjadi musuh terbesar kebebasan pers.

Ini dilakukan “Committee To Protect Journalists” (CPJ) dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei 1996. Ini tentu saja terkait dengan pembredelan sejumlah media pada 21 Juni 1994.

Era “Hoax” 

Anehnya, kecenderungan membuat berita yang mengabaikan fakta di era reformasi justru makin menggila dengan maraknya berita-berita hoax. Ini seiring maraknya medsos dan situs online.

Maraknya kabar palsu secara khusus terlihat menjelang Pilpres 2014. Saat itu ada kasus tabloid Obor Rakyat yang dengan menggebu-gebu membuat berita memojokan capres Jokowi.

Dan kini, menjelang Pilkada serentak juga banyak bermunculan hoax menyerang petahana di Pilkada DKI. Jadi, bila sejarah dimanipulasi di zaman Orba demi kepentingan penguasa, demikian juga hoax sekarang jelas juga demi kepentingan tertentu, demi politik, atau ekonomi para pembuatnya.

Bahkan, hoax juga muncul di ranah sejarah. Misalnya, ada yang menulis Gajahmada beragama tertentu. Tulisan sejarah juga untuk memojokkan penganut agama tertentu.

Mirip hoax untuk menyudutkan Presiden, oleh penulis buku “Jokowi Undercover” yang mendasarkan tulisannya pada sumber-sumber hoax.

Anehnya, ada sementara kalangan justru menyebut pemerintah sekarang sebagai rezim hoax. Ini kemudian ramai-ramai dibantah.

Maraknya hoax jelas bertentangan dengan amanat pers dalam hukum positif. UU No 40/1999 tentang Pers, di antaranya menyebutkan fungsi pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran-saran berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maraknya hoax jelas menjadi tantangan tersendiri awak pers yang hendak menegakkan fungsi-fungsi tersebut.

Memang zaman edan seperti sekarang, prinsip kebenaran seolah hanya menjadi pemanis di bibir. Inilah tantangan besar awak pers dan setiap pribadi yang masih mencintai kebenaran. ( Sumber: Koran Jakarta, 09 Februari 2017)

Tentang penulis:

Endang Suryadinata Penulis lulusan Erasmus Universiteit Rotterdam

Iklan

Cile dan Pers Penyidikan

Oleh Atmakusumah

Cile, negeri yang sempit tapi panjang di sepanjang pantai Amerika Selatan, diberitakan secara luas tahun ini setidaknya karena dua peristiwa.

Pertama, bulan Oktober ketika berhasil menyelamatkan 33 pekerja tambang yang hampir tiga bulan hidup terperangkap di kedalaman lebih dari 600 meter.

Kedua, Monica Gonzalez Mujica, wartawan, yang mendapat Penghargaan Kebebasan Pers Dunia Guillermo Cano dari UNESCO, organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya, pada 3 Mei.

Surat kabar Australia The Courier-Mail di Brisbane, ibu kota Negara Bagian Queensland, tempat penghargaan di atas diserahkan, menggambarkan perjuangan wartawan Cile itu sebagai berikut: ”Dituduh melanggar hukum pidana, dua kali dijatuhi hukuman penjara, dan disiksa selama dalam kurungan tidak merintangi Monica Gonzalez Mujica untuk menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi oleh rezim Augusto Pinochet di Cile”.

Jiwa wartawan terancam

Monica ditetapkan oleh UNESCO sebagai wartawan yang paling sulit menanggulangi pekerjaan dalam peliputan penyidikan (investigative reporting) di Cile. Jiwanya sering terancam ketika meliput dan menyiarkan pemberitaan yang sangat kritis, terutama pada masa kekuasaan Jenderal Pinochet.

Namun, negeri itu beberapa tahun terakhir sudah memiliki tingkat kebebasan pers yang sangat baik. Tahun ini, Cile berada pada peringkat ke-33 dari 178 negeri yang diteliti oleh lembaga pengamat pers internasional yang berbasis di Paris, Reporter Tanpa Perbatasan (Reporters Sans Frontières/RSF).

Bandingkan dengan Indonesia yang tahun ini berada pada peringkat ke-117. Ini adalah kemerosotan sangat tajam dibandingkan tahun 2002, ketika kebebasan pers di negeri kita berada pada peringkat ke-57 di antara 139 negeri yang waktu itu diteliti RSF. Itu adalah peringkat terbaik kebebasan pers di Indonesia selama hampir satu dasawarsa terakhir, menurut RSF.

Seperti Indonesia, lebih dari 15 negeri Amerika Latin sudah memiliki undang-undang informasi publik. Hanya dalam waktu empat tahun belakangan ini Cile dan Uruguay, Nikaragua, Honduras, serta Guatemala berhasil menyepakati perundang-undangan kebebasan informasi.

Kebebasan pers

Walaupun demikian, Monica memeringatkan dalam kata sambutannya di Brisbane pada Hari Kebebasan Pers Dunia, 3 Mei 2010, bahwa perjuangan bagi kebebasan pers masih terus berlangsung di banyak negara Amerika Selatan. Juga di negara-negara yang pemerintahannya pura-pura demokratis.

”Sementara kemabukan demokrasi masih terus menguasai wacana di kalangan para pejabat, tetapi rasa takut dan bahkan kematian muncul lagi di beberapa negara,” kata Monica.

”Wartawan telah menjadi korban-korban pertama dan terus- menerus menghadapi ancaman dari kejahatan terorganisasi, yang melalui teror berusaha mencegah orang untuk mengetahui jaringan mereka dengan polisi, tentara, anggota parlemen, para hakim, dan juga dengan yang lain-lain—yang menamakan dirinya wartawan.”

Lahir tahun 1949, Monica mengungsi selama empat tahun ke luar negeri ketika di Cile terjadi kudeta militer pada 1973. Ia pulang ke Tanah Airnya pada 1978, tapi berkali-kali mengalami usikan dari petugas dinas rahasia sehingga berulang kali pula dia kehilangan pekerjaan. Sebagai wartawan, ia melakukan peliputan penyidikan pelanggaran hak asasi manusia dan keuangan yang menyangkut Jenderal Pinochet dan keluarganya.

Monica mengalami siksaan ketika masuk penjara pada 1984 sampai 1985 karena kegiatan jurnalistiknya. Namun, setelah dibebaskan, ia terjun lagi dalam peliputan penyidikan dan menerbitkan tulisan serta buku mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah militer. Ia ditahan lagi dan beberapa kali dituntut di pengadilan.

Sejak Cile kembali ke demokrasi pada 1990, Monica tetap bekerja sebagai wartawan dan redaktur surat kabar. Ia juga memimpin Pusat Jurnalisme dan Investigasi di Santiago sejak 2007, selain mengadakan lokakarya jurnalisme penyidikan di dalam dan luar negeri.

Monica, seperti juga banyak wartawan profesional di negeri-negeri lain, tidak mungkin melepaskan diri dari jurnalisme penyidikan untuk meliput dan menyiarkan informasi tentang masalah-masalah penting bagi kehidupan masyarakat. Walaupun di suatu negeri sudah lahir undang-undang kebebasan atau keterbukaan informasi, pers masih perlu didorong membongkar informasi penting yang masih sering tersembunyi.

Di Indonesia setidaknya dikenal satu lembaga dan satu perusahaan yang selama beberapa tahun terakhir mendorong pers kita untuk mengembangkan peliputan penyidikan. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan dan PT HM Sampoerna Tbk setiap tahun menyelenggarakan perlombaan karya jurnalistik investigatif dengan menyediakan penghargaan Mochtar Lubis Award dan Anugerah Adiwarta Sampoerna.

Pilihan juri

Monica dipilih dari 34 calon, yaitu perseorangan atau lembaga yang membela atau memajukan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers, terutama jika kegiatannya dapat membahayakan jiwa. Para calon diseleksi dari usulan negara-negara anggota UNESCO serta organisasi-organisasi kawasan dan internasional yang juga membela kebebasan berekspresi serta mendukung kebebasan informasi.

Tahun ini, para calon diteliti oleh 12 juri yang dihimpun UNESCO dari berbagai negeri dan diketuai oleh Joe Thloloe, Ombudsman Pers pada Dewan Pers Afrika Selatan. Ke-11 juri lain adalah wartawan dan pengamat pers dari Austria, Indonesia, Polandia, Latvia, Argentina, Malaysia, Italia, Etiopia, Guatemala, Persatuan Emirat Arab, dan Lebanon.

Penghargaan tahunan ini, diadakan sejak 1997, dinamakan UNESCO-Guillermo Cano World Press Freedom Prize sebagai penghormatan kepada almarhum Guillermo Cano, wartawan Kolombia yang meninggal saat menjalankan tugas. Yayasan Cano, yang dibangun keluarga almarhum, menyumbangkan dana bersama beberapa lembaga bagi penyelenggaraan ini.

Para peraih penghargaan ini sebelum Monica adalah Lasantha Wickrematunge (Sri Lanka, 2009), Lydia Cacho (Meksiko, 2008), Anna Politkovskaya (Federasi Rusia, 2007), May Chidiac (Lebanon, 2006), Cheng Yizhong (China, 2005), Raul Rivero (Kuba, 2004), Amira Hass (Israel, 2003), Geoffrey Nyarota (Zimbabwe, 2002), U Win Tin (Myanmar, 2001), Nizar Nayyouf (Suriah, 2000), Jesus Blancornelas (Meksiko, 1999), Christina Anyanwu (Nigeria, 1998), dan Gao Yu (China, 1997). (Sumber: Kompas, 27 Nopember 2010).

Tentang penulis:
Atmakusumah, Pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo, Ketua Dewan Pengurus Voice of Human Rights (VHR) News Center, Anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum Pers

‘Playboy’: Antara KUHP dan Pers

Oleh Eddy Rifai

Peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Todung Mulya Lubis, penasihat hukum Erwin Arnada, Pemimpin Redaksi Majalah Playboy yang telah dipidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan dalil bahwa Majelis Hakim MA dinilai telah khilaf dan keliru karena seharusnya menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) untuk mengadili Erwin dan bukan dengan KUHP menampilkan kembali persoalan penggunaan KUHP dan UU Pers dalam kasus-kasus tindak pidana pers.

Pada masa yang lalu terutama pada masa Orde Baru, banyak kasus tindak pidana pers diadili dengan menggunakan KUHP sehingga banyak wartawan dipenjara karena melaksanakan pekerjaan profesinya. Tetapi memasuki era reformasi dan diadakan penyempurnaan UU Pers dengan undang-undang yang baru, majelis hakim pengadilan mulai menggunakan UU Pers sebagai lex specialis derogat legi generali untuk mengadili para wartawan yang terlibat kasus tindak pidana pers, antara lain kasus majalah Tempo di Jakarta dan tabloid Koridor di Lampung.

Setelah sekian waktu berlalu dan wartawan merasa sedikit nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya putusan MA yang memidana wartawan dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, sekalipun terdapat alasan dari Majelis Hakim MA bahwa putusan terhadap kasus Playboy karena menyangkut tindak pidana kesusilaan yang tidak diatur dalam UU Pers. Persoalan penggunaan KUHP dan UU Pers inilah yang perlu mendapat kajian, termasuk apabila tindak pidananya adalah tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan media pers.

Tindak Pidana Pers

Tindak pidana pers dalam KUHP bukanlah suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu bab tertentu, melainkan tindak pidana-tindak pidana yang tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP, dalam hal mana tindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana pers. Tindak pidana-tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyiaran kabar bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946);

2. Pembocoran rahasia negara dan rahasia pertahanan keamanan negara (Pasal 112 dan 113 KUHP);

3. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, terhadap raja atau kepala negara sahabat, dan terhadap wakil negara asing (Pasal 134, 134 bis, 137, 142, 143 dan 144 KUHP);

4. Permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah, terhadap agama dan terhadap golongan (Pasal 154, 155, 156, 156a, dan 157 KUHP);

5. Penghasutan (Pasal 160 dan 161 KUHP)

6. Penawaran tindak pidana (Pasal 162 dan 163 KUHP);

7. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 207 dan 208 KUHP);

8. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 282 KUHP);

9. Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang (Pasal 310, 311, 315 dan 316 KUHP);

10. Pemberitahuan palsu (Pasal 310 KUHP);

11. Penghinaan atau pencemaran nama orang mati (Pasal 320 dan 321 KUHP);

12. Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 519 bis, 533 dan 535 KUHP).

Di samping KUHP, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan media massa antara lain adalah Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman; Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dan sebagainya.

Dalam kaitan dengan tindak pidana pers, Undang-undang yang perlu disoroti adalah UU Penyiaran (Pasal 36 ayat (5) dan (6)). UU Penyiaran mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggaran sebagai berikut:

Pasal 36:

(5) Isi siaran dilarang:

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

Rumusan pasal-pasal di atas tidak jelas, tegas dan limitatif. Ketentuan tentang SARA lebih mengadopsi “pasal-pasal penyebar kebencian” (haatzaai artikelen) dari KUHP yang sering diistilahkan juga “pasal-pasal kolonial”. Menurut Adnan Buyung Nasution (2005), “pasal-pasal penyebar kebencian” itu berasal dari British Indian Penal Code yang kemudian diterapkan pada WVSNI (KUHP Hindia Belanda), tetapi tidak diberlakukan pada WVS (KUHP Belanda). Setelah Indonesia merdeka, kita tetap memberlakukan pasal-pasal tersebut sampai dengan sekarang.

Kebebasan Pers

Dengan banyaknya rambu-rambu perundang-undangan membuat pekerjaan wartawan menjadi terancam sehingga kebebasan pers tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apalagi, terdapat sanksi-sanksi pidana baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya membuat wartawan dapat dipenjara karena melaksanakan pekerjaan profesinya.

Meskipun demikian, pers juga tidak dapat menjalankan kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pers yang menyatakan: “Pers nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pers Indonesia adalah menganut tanggung jawab sosial, yaitu mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong, pemupuk ide ide kemasyarakatan dan untuk pembangunan masyarakat. Penjabaran tanggung jawab sosial mempunyai enam bidang fungsi yaitu:

a. Menghimpun informasi, membahas dan mengadakan pertukaran pikiran tentang peristiwa peristiwa umum;

b. Memberikan penerangan kepada rakyat sehingga mereka memiliki kecakapan untuk ikut mengatur negara;

c. Mengawal dan mengamankan hak hak pribadi;

d. Melayani sistem ekonomi dengan menggunakan iklan;

e. Pemeliharaan kesejahteraan dan memberi hiburan;

f. Pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri supaya ia bisa membebaskan diri dari pengaruh pengaruh serta tekanan dalam keuangan.

Fungsi fungsi tersebut secara jelas menyatakan bahwa pers mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan kemasyarakatan yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fungsi fungsi tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Pers diuraikan sebagai berikut: “Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.”

Pers Indonesia menganut teori kebebasan pers yang bertanggung jawab. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai kemerdekaan pers dan tanggung jawab antara lain diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum” (Pasal2). “(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial; (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi” (Pasal3). ”(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak” (Pasal 4). ”(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; (2) Pers wajib melayani hak jawab; (3) Pers wajib melayani hak koreksi” (Pasal 5). ”Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran” (Pasal 6).

Adanya UU Pers inilah yang membatasi kebebasan pers. Tetapi pembatasannya dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UU Pers. Dalam kasus Tempo dan Koridor, terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang didakwakan kepada pemimpin redaksinya ditolak oleh Majelis Hakim, karena Majelis Hakim mempertimbangkan adanya UU Pers sebagai “lex specialis derogat legi generali”, antara lain ketentuan Pasal 5 yang mengatur tentang Hak Jawab dan Hak Koreksi. Tetapi, dalam kasus Playboy, Majelis Hakim tidak menggunakan UU Pers dengan alasan UU Pers tidak mengatur tentang tindak pidana kesusilaan. Padahal, secara jelas hal-hal mengenai kesusilaan juga diatur dalam UU Pers. (Sumber: Lampung Post, 1 November 2010)

Tentang penulis:
Eddy Rifai, Staf Pengajar Fakultas Hukum Unila

Nasib Buku Sekarang Sebaik Pers

Oleh Atmakusumah

Nasib buku sekarang sudah sebaik media pers setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan mencabut undang-undang pelarangan barang cetakan karena bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UU ini pada awalnya berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Penpres ini, yang berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada 23 April 1963, membolehkan Kejaksaan melarang peredaran barang cetakan ”yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum”.

Barang cetakan yang dimaksud termasuk buku, brosur, buletin, surat kabar harian, majalah, terbitan berkala, pamflet, poster, serta surat untuk disebarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak. Pada tahun 1969 Penpres itu dijadikan UU No 4/PNPS/1963.

Seperti diumumkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada 13 Oktober lalu, pelarangan barang cetakan, termasuk buku, kini hanya dapat dilakukan melalui proses hukum dan diputuskan oleh pengadilan. Putusan ini merupakan tanggapan Mahkamah Konstitusi atas permintaan uji materi terhadap UU No 4/PNPS/1963 yang diajukan oleh sejumlah penulis, penerbit, dan peminat bahan bacaan sejak akhir tahun lalu sampai awal tahun ini.

Ketika diminta oleh Tim Advokasi Tolak Pelarangan Buku dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) untuk memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni lalu, saya mengingatkan bahwa media pers cetak pernah bernasib sama dengan terbitan buku karena sama-sama dianggap ”isinya dapat mengganggu ketertiban umum”. Akan tetapi, nasib pers cetak kemudian berubah total karena tidak lagi dapat disensor dan dilarang beredar sejak berlaku UU Pers tahun 1999. UU ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 September 1999 dan disahkan Presiden BJ Habibie 10 hari kemudian.

Buku dan pers cetak

Perbedaan pers cetak dengan buku terletak pada bentuk atau formatnya. Isi kedua jenis terbitan ini pada dasarnya tidak berbeda. Keduanya mengandung informasi dan pendapat. Dengan demikian, yang satu tidak lebih berbahaya dari yang lain.

Selain itu, media pers cetak dikelola dengan tenggat waktu atau deadline yang sangat ketat sehingga isinya dapat ”sangat instan” atau dangkal, sedangkan isi buku pada umumnya jauh lebih mendalam karena diproses dengan tenggat waktu yang jauh lebih fleksibel. Dengan demikian, isi buku pada umumnya merupakan produk dari hasil renungan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tidak sedikit pula dari terbitan buku, termasuk yang dilarang beredar, merupakan hasil penelitian selama bertahun-tahun sehingga akurasi isinya dapat lebih dipercaya daripada laporan pers cetak.

Dilihat dari segi pengaruh, isi pers cetak jauh lebih luas pengaruhnya daripada isi buku. Tiras media pers cetak dapat mencapai puluhan sampai ratusan ribu eksemplar, sedangkan tiras buku hanya beberapa ribu eksemplar. Harian Kompas, misalnya, bertiras 500.000 eksemplar atau lebih, sedangkan terbitan buku di negeri kita rata-rata hanya 2.000-5.000 eksemplar. Hanya ada sejumlah kecil terbitan buku yang pernah dicetak 10.000-50.000 eksemplar dalam waktu satu tahun.

Pada masa reformasi selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, baik publik maupun pejabat negara mengkritik sejumlah laporan media massa—termasuk cetak—yang dianggap provokatif bagi wilayah konflik, seperti di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat. Sebaliknya, perlu dipertanyakan, seberapa banyak terbitan buku yang pernah menjadi sasaran kritik serupa dalam satu dasawarsa belakangan ini?

Seperti para pembaca pers cetak, demikian pula para pembaca buku umumnya memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Mereka harus mampu membaca dan memahami jalan pikiran yang tertuang dalam kalimat-kalimat tertulis yang kadang-kadang kompleks. Dengan demikian, intelektualitas mereka dapat berbeda dari, umpamanya, para pendengar siaran radio dan para penonton siaran televisi yang tidak harus memiliki kemampuan membaca. Maka, reaksi para pembaca lazimnya tidak seemosional para pendengar siaran radio dan para penonton siaran televisi.

Tidak efektif

Dalam pengalaman saya, larangan peredaran buku tidak pernah efektif dalam situasi politik apa pun. Termasuk pada 30 tahun masa pemerintahan otoriter Orde Baru dan dalam suasana yang sama selama 10 tahun terakhir masa Orde Lama.

Buku-buku karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer, misalnya, beredar luas di negeri kita pada masa Orde Baru walaupun dilarang oleh Kejaksaan Agung. Meski seorang penjual eceran buku Pramoedya di Yogyakarta ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri, ada keluarga pembaca yang memiliki tiga sampai empat eksemplar dari setiap karya Pramoedya. Ini karena semua anggota keluarga berminat membaca buku—yang terbit selama masa pelarangan—pada waktu bersamaan tanpa harus bergiliran.

Buku-buku Pramoedya yang dilarang beredar di Indonesia pada masa Orde Baru menjadi bacaan wajib bagi para mahasiswa jurusan sastra di Malaysia. Salah satu novelnya, yang diterbitkan di Malaysia, memasang foto Wakil Presiden Adam Malik di halaman kulit belakang dan komentarnya yang memuji karya sastra Pramoedya.

Pada masa Orde Lama, novel karya sastrawan dan wartawan Mochtar Lubis, Senja di Jakarta, semula hanya dapat diterbitkan di luar negeri dalam bahasa Inggris, Twilight in Jakarta, dan dalam bahasa Melayu.

Dengan demikian, publik di negara-negara lain lebih beruntung karena dapat lebih cepat dan lebih lapang memperoleh pengetahuan tentang alam pikiran yang sedang berkembang di Indonesia. Sebaliknya, masyarakat kita sendiri seolah-olah sedang terisolasi di negeri asing dari perkembangan intelektual di tanah airnya sendiri.

Masih dapat digugat

Seperti isi pers cetak, juga isi buku tentulah masih dapat digugat melalui proses hukum di pengadilan. Akan tetapi, tidak harus berarti serta-merta dilarang secara keseluruhan untuk semua isi buku tanpa proses hukum yang adil.

Proses hukum yang dilalui oleh novel sastrawan Inggris, DH Lawrence, pada awal abad lalu, dapat kita jadikan contoh. Bukunya, Lady Chatterley’s Lover, hanya dilarang di Inggris dalam bentuk yang lengkap karena sejumlah alinea dianggap mengandung pornografi, sedangkan novel yang tidak memuat alinea itu boleh bebas beredar. Akan tetapi, dalam kurun waktu 30 tahun sejak buku ”Kekasih Lady Chatterley” itu diterbitkan, masyarakat—dan para hakim—berubah pandangan.

Penerbit buku bergengsi, Penguin Books Limited di London, menerbitkan novel itu secara utuh pada 16 Agustus 1960. Dengan kata lain, penerbit itu melawan hukum. Karena itu, penerbit Penguin diadili di Pengadilan Old Bailey, London, selama enam hari (20, 27, 28, 31 Oktober dan 1, 2 November 1960). Setelah mengerahkan sejumlah saksi yang memberikan pandangan yang mendukung novel ini, Penguin memenangi perkara dan buku itu pun dalam bentuknya yang utuh boleh beredar di Inggris.

Pembebasan novel karya Lawrence dari jerat hukum dipandang sebagai awal penghancuran kekuasaan pihak berwajib untuk menyensor novel di Inggris. (Sumber: Kompas, 18 Oktober 2010)

Tentang penulis:
Atmakusumah, Pengajar Lembaga Pers Dr  Soetomo; Anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum Pers

Nasib Pers bila Diktator Muncul Lagi

Oleh Atmakusumah

Ada pertanyaan paling unik diungkapkan oleh anggota delegasi Uganda dalam diskusi tentang ”Media bebas, independen, dan pluralistik: Peranan yang dapat dilakukan Negara” di Paris, baru-baru ini. Ia bertanya kepada para panelis: ”Apa yang akan terjadi dengan media pers jika muncul diktator baru di suatu negara yang belum lama menikmati kebebasan pers dan berekspresi?”

Saya harus menjawab pertanyaan ini sebagai salah seorang dari tiga panelis di depan sidang ke-27 delegasi 39 negara anggota Intergovernmental Council untuk International Programme for the Development of Communication (IPDC) UNESCO yang diselenggarakan pada 24-26 Maret. Dua panelis lainnya adalah Lumko Mtimde, direktur eksekutif Media Development and Diversity Agency di Afrika Selatan; dan Gabriel Kaplun, Dekan Communication Sciences Faculty pada Universidad de la Republica di Uruguay.

Diktator sulit muncul lagi

Jawaban saya bagi pertanyaan itu adalah bahwa sangat sulit bagi seorang diktator baru untuk muncul dan berkuasa di suatu negara setelah masyarakat secara luas menikmati dan menghargai kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi—yang mencakup pula kebebasan pers dan menyatakan pendapat. Di Indonesia sekarang boleh dikatakan setiap orang dapat mengutarakan keluhan dan pengaduan.

Akan tetapi, sebaliknya, media pers harus terus-menerus melakukan upaya untuk meningkatkan mutunya agar tidak ada alasan bagi pemerintah dan publik untuk menindas kebebasan pers dan berekspresi.

Sejak awal Dewan Pers independen berdiri pada April 2000, para anggotanya memandang sangat penting berkembangnya pemahaman publik terhadap makna kebebasan pers dan berekspresi. Publik bukan hanya masyarakat luas di luar kekuasaan negara, melainkan juga pejabat pemerintah—yang sama-sama terperanjat menyaksikan kelahiran media pers yang demikian cepat dan sangat bervariasi.

Dalam pernyataannya yang pertama pada 22 Mei 2000, Dewan Pers menunjukkan kerisauan terhadap timbulnya konflik antara media pers dan kelompok masyarakat yang tidak menyenangi atau merasa dirugikan oleh pemberitaan tentang mereka atau pemimpin mereka. Selama beberapa tahun pada awal masa Reformasi, kantor media pers di beberapa kota didemonstrasi, diduduki, dan malahan ada pula yang dirusak.

Ini mencerminkan ketidakpahaman di kalangan sebagian masyarakat terhadap makna kebebasan pers. Ketidakpahaman juga terjadi di kalangan para penegak hukum karena polisi kadang-kadang seolah-olah ”lepas tangan” dalam menghadapi peristiwa kekerasan terhadap pers dan wartawan dengan tidak melindungi kantor media pers yang diduduki atau dirusak oleh para demonstran. Malahan polisi di Medan akan menuntut para pengelola satu surat kabar karena memuat karikatur yang digugat oleh sejumlah demonstran.

Tidak takut berekspresi

Baik para politisi dan para pejabat negara, termasuk penegak hukum, maupun perundang-undangan sebaiknya mendukung dekriminalisasi—atau tidak mengkriminalkan—pikiran-pikiran kreatif yang muncul dalam berbagai forum dan media, misalnya, karya jurnalistik dalam media pers, pernyataan pendapat yang kritis dalam pertemuan terbuka, serta ekspresi yang keras sekalipun dari publik dalam demonstrasi atau forum lain, seperti surat pembaca di media massa dan media internet.

Seandainya pernyataan dan ekspresi itu melanggar hukum, tersangka dapat diproses melalui jalur hukum perdata, bukan dengan menggunakan hukum pidana yang mengkriminalkan karya atau pernyataan mereka. Akan tetapi, jalur hukum apa pun yang ditempuh, perdata ataupun pidana, hendaknya tidak berakhir dengan vonis berupa hukuman badan atau penjara, melainkan ganti rugi (dalam kasus perdata) atau denda (dalam kasus pidana) yang proporsional.

Ganti rugi atau denda proporsional, yang sekarang semakin menjadi perhatian para pengamat hukum di berbagai negara demokrasi, dimaksudkan agar terhukum tidak mendapat kesulitan ekonomis karena pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Sama pentingnya adalah bahwa mereka tidak mengalami tekanan batin akibat beban pembayaran ganti rugi atau denda yang sangat berat, atau eksesif, sehingga tidak lagi memiliki keberanian untuk menyuarakan isi hati nuraninya.

Lembaga Bantuan Hukum untuk Pers (LBH Pers) pada 23 Juli 2008 sudah mengajukan usulan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus beberapa pasal hukum yang dapat membelenggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Akan tetapi, sejauh itu, Mahkamah Konstitusi masih menolak usulan ini. Alasannya bahwa tuntutan warga yang merasa dirugikan oleh suatu pernyataan, misalnya yang dianggap mencemarkan nama baik, adalah konstitusional atau dilindungi oleh UUD kita.

Pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia tahun lalu, 3 Mei 2009, yang diadakan di Doha, Qatar, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO, menyerukan agar negara anggotanya ”menyingkirkan pasal hukum pencemaran nama baik atau penistaan dari undang-undang pidana.”

Kebebasan media eksesif

Pernyataan lainnya yang menarik dalam diskusi di Paris adalah kekhawatiran terhadap apa yang disebut ”kebebasan media yang eksesif, yang dapat mengganggu kestabilan negara”. Ini merupakan pandangan klasik yang juga beredar luas di Indonesia.

Saya menanggapinya dengan mengemukakan pengamatan selama ini di Indonesia bahwa upaya untuk ”mengontrol” media massa oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan media watch dapat memperkecil sensasionalisasi pemberitaan dan penyiaran. Lebih penting lagi adalah upaya selama satu dasawarsa terakhir oleh Dewan Pers untuk mengembangkan ”melek media” di kalangan masyarakat, termasuk para penegak hukum, dengan mengadakan diskusi bersama mereka tentang makna dan manfaat kebebasan pers dan berekspresi. Program ini kemudian diikuti oleh LBH Pers yang lebih memusatkan kegiatannya pada pendekatan kepada para penegak hukum.

Pemahaman publik terhadap profesionalisme pers sangat penting karena merekalah yang menjadi penguji terakhir bagi kelangsungan kehidupan media massa. Selama masa euforia kebebasan pada awal Reformasi pernah beredar 1.200 media pers cetak—surat kabar harian dan mingguan, tabloid, dan majalah. Namun, separuhnya, sekitar 600, hanya berumur kurang dari satu atau dua tahun karena, antara lain, ditinggalkan oleh para pembaca.

Program-program yang dijalankan oleh Dewan Pers, baik dalam pengembangan ”melek media” maupun sebagai mediator antara publik dan media pers dalam konflik akibat pemberitaan, mendapat perhatian pengamat pers internasional. Beberapa bulan yang lalu, Aiden White, Sekretaris Jenderal International Federation of Journalists (IFJ) di Brussels, Belgia, menyebut Dewan Pers Indonesia sebagai salah satu dewan pers yang terbaik di dunia.

Dalam pengamatan selama ini, saya tidak melihat terjadinya gejala buruk dari kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia yang dapat mengganggu kestabilan negara. Sebaliknya, para pemimpin negara memperoleh banyak informasi dari pemberitaan pers yang terbuka dan jujur sehingga dapat lebih mudah memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. (Sumber: Kompas, 12 April 2010)

Tentang penulis:
Atmakusumah, Pengamat Pers dan Pengajar Jurnalisme Lembaga Pers Dr Soetomo

Pers, Pengawasan, Pendidikan

Oleh Hendardi

Reformasi politik yang telah berlangsung sejak 1998 serta kemajuan teknologi informasi dan digital yang semakin pesat belakangan ini telah menimbulkan dampak positif terhadap hak atas kebebasan berpendapat (right to freedom of opinion), khususnya kebebasan pers (freedom of press).

Hari pers yang diperingati setiap 9 Februari harus tetap diisi dengan spirit untuk terus memajukan kebebasan pers dan kebebasan lain dalam masyarakat. Kemajuan ini bukan saja menunjukkan peran tak resmi pers sebagai pengawas penyelenggara negara, tetapi juga kontribusinya bagi pendidikan politik publik.

Tak bisa dipungkiri, perkembangan pers telah begitu pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pers ditunjang begitu rupa oleh media elektronik. Bukan saja radio dan televisi, tetapi juga internet yang juga bisa diakses dan di-input dari mana saja dengan komputer dan telepon genggam yang terkoneksi. Kebebasan pers yang dinikmati hingga kini adalah buah dari reformasi. Format politik demokratis melalui pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang setara satu sama lain telah dipenuhi meski independensi yudikatif masih dinilai lemah mengingat masalah ”mafia peradilan” yang tak lekang.

Dengan format baru yang teraduk dalam masalah warisan masa lalu, tampaknya demokrasi yang ditata dilumuri oleh korupsi yang merajalela. Menguatnya kewenangan parlemen diikuti dengan korupsi, suap, dan pemerasan. Berperannya partai-partai juga terkuak korupsi. Dengan membesarnya otonomi daerah telah terbentuk desentralisasi korupsi.

Aparat penegak hukum—kepolisian dan kejaksaan—masih tetap tak banyak berubah kendati upaya reformasi telah dilakukan. Hal serupa juga terus berlangsung dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui sistem yang menggurita mereka selama ini, ”mafia peradilan”. Melalui peran yang independen—bebas dari kepentingan politik—pers bisa menjelma sebagai pilar keempat demokrasi. Uniknya, pilar ini bukan sebagai aparat negara, melainkan suatu golongan swasta yang bergerak pada batas-batas kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran.

Pilar yang dimaksud adalah fungsinya secara tak resmi sebagai pengawas berbagai perilaku aparat negara dan para pejabatnya. Pers bisa mengungkapkan suatu kasus atau skandal ataupun menyarankan perlindungan hak-hak bagi mereka yang lemah dan terdiskriminasi serta perbaikan lainnya.

Pers jelas dapat berfungsi sebagai penunjuk suatu peristiwa, seperti kelaparan di Yahukimo yang mengakibatkan 222 orang meninggal, sejumlah pekerja rumah tangga diperkosa di Arab Saudi, polisi menembak sopir angkot di Depok, penggusuran paksa atas warga Suluk Bongkal (Riau) yang melibatkan pasukan Brimob, dan skandal Bank Century.

Penunjukan suatu peristiwa memerlukan penanganan pemerintah dan penegak hukum, tindakan yang harus diambil agar kejadian atau kesalahan sama tak berulang. Fungsi pengawasan dapat berlangsung berkat dukungan atas kebebasan pers dari publik, termasuk protes mereka jika muncul tekanan terhadap pers.

Pendidikan politik

Kebebasan pers yang telah berkembang ini tak hanya berfungsi melakukan pengawasan, tetapi juga pendidikan politik. Melalui pers yang bebas, kreativitas pers mengalami inovasi dan menampilkan rancangan yang lebih menarik, dan dari isinya pula pendidikan politik bisa dipetik.

Pertama, pendidikan politik tak bisa direduksi hanya berdasarkan prosedur dan mekanisme setiap putaran lima tahun sekali, baik secara nasional maupun lokal. Pers dapat memberikan kontribusi dalam memberitakan berbagai aktivitas publik sehari-hari termasuk aktivitas dan isi politik mereka. Kedua, pers tak hanya memberitakan dan menunjuk apa yang terjadi, hingga ke persoalan yang disembunyikan, tetapi juga memberikan ulasan yang bisa bermanfaat bagi pembaca. Begitu juga para pendengar radio dan penonton televisi dapat memanfaatkan sejumlah wawancara dan forum debat.

Ketiga, belakangan pers telah meningkat kemampuannya untuk menjadi salah satu ruang partisipasi publik dalam politik secara langsung. Mereka menggelar diskusi dan debat mengenai tema sosial-politik. Perkembangan ini bahkan diikuti format pers yang disebut citizen journalism dan tambahan ruang komentar.

Keempat, hampir semua media cetak, radio, dan televisi mempunyai website atau situs internet. Jangkauan publik atas informasi, berita, dan pandangan tertentu telah dipermudah dengan keberadaan media online itu yang bisa diakses dan di-input dari mana saja. Publik pun dapat menggalang dukungan secara online, seperti yang terjadi melalui Facebook.

Peran pers yang unik lebih sebagai institusi swasta telah memberikan kontribusinya atas partisipasi publik dalam merespons silang sengketa antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri-Kejaksaan Agung. Kemudian, disusul dengan respons publik terhadap skandal aliran dana Bank Indonesia ke Bank Century. (Sumber: Kompas, 9 Februari 2010)

Tentang penulis:
Hendardi Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Menggugat (Hari) Pers

Oleh Mukhtaruddin Yakob

Hari Pers Nasional atau HPN 2010 menjadi tonggak sejarah baru. Pada acara puncak di Palembang, Sumatera Selatan, 9 Februari, para pemimpin perusahaan pers nasional akan meratifikasi Piagam Palembang. Piagam ini berisi kesepakatan menerapkan empat produk Dewan Pers: standar perusahaan pers, standar kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

Ini tentu langkah maju bila benar-benar dijalankan dan dijalankan dengan benar. Selebihnya, HPN diisi dengan seremoni dan mungkin sedikit renungan. Namun, pers tetap saja tak beranjak dari berbagai persoalan yang melilitnya selama ini: modal, sumber daya manusia, hingga keredaksian. Sistem penggajian dan upah layak masih merupakan persoalan mendasar. Organisasi pers, seperti PWI, tak bisa berbuat banyak. Organisasi pers tertua di Indonesia ini sebatas menjembatani persoalan pekerja pers dengan publik, bukan terhadap perusahaan. Demikian pula AJI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Melonjak

Jumlah media massa di era reformasi luar biasa melonjak. Semasa Orde Baru terdapat 289 media cetak, enam stasiun televisi, dan 740 radio. Setahun sesudah reformasi, media cetak melonjak menjadi 1.687 penerbitan, hampir enam kali lipat. Kira-kira empat media terbit saban hari dalam setahun itu.

Era reformasi belum bisa menumbuhkan pers profesional sebagaimana diharapkan para sesepuh pers di Tanah Air. Wartawan masih merupakan pekerjaan sampingan sebelum seseorang dapat pekerjaan lain. Gejala ini terutama bagi pers daerah yang kesulitan mengembangkan diri.

Profesionalisme dan kesejahteraan bagai dua sisi mata uang. Sebagian berpendapat, pekerja pers akan profesional bila kesejahteraan terpenuhi. Betul bahwa bisa dihitung dengan jari perusahaan yang menggaji wartawannya dengan bagus.

Lebih dari 10 persen perusahaan pers membayar karyawannya sesuai dengan standar upah minimum regional. Selebihnya memprihatinkan. Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara pada seminar HPN 2009 di Jakarta, mengutip wartawan senior Rosihan Anwar, mengatakan bahwa 80 persen wartawan adalah ”pemeras”. Namun, kata Leo, biasanya yang diperas para pemeras juga!

Banyak pekerja pers yang dikenal sebagai kontributor sama sekali tak bergaji. Jangankan gaji tetap, mereka tak menerima selembar kontrak kerja pun meski telah bertahun-tahun bekerja pada perusahaan pers tertentu. Padahal, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 59 menyebutkan status kontrak hanya bisa diperpanjang sekali dalam setahun, selebihnya seseorang harus diberhentikan dengan pesangon atau diangkat sebagai karyawan tetap.

Namun, siapa peduli? Organisasi pers tak berkutik: apakah PWI, AJI, atau IJTI. Maka, kampanye anti-amplop yang ditawarkan AJI tidak efektif. Toh, AJI tidak memiliki konsep kompensasi pengganti amplop sebab kelindan organisasi tidak jalan antara organisasi pers dan perusahaan pers.

Wajah kita

Para pekerja pers dalam pemberitaan selalu mempersoalkan buruh yang tidak digaji layak atau sejumlah pekerja yang dipecat. Mungkin mereka lupa akan nasib sendiri yang tidak digaji atau bekerja tanpa ikatan hukum. Jadi, apa beda pekerja pers dengan buruh?

Euforia pers masa reformasi memudarkan citra pers sebab pada masa ini berbagai ”perusahaan” pers didirikan dengan maksud tertentu. Perusahaan penerbitan semacam ini memperdagangkan kartu pers. Mereka sama sekali tak membayar para pekerja pers. Selembar ”kartu pers” menjadi senjata ampuh untuk mendapat keuntungan. Dengan itu, para ”pekerja pers” mengancam dan mendapat imbalan (baca: amplop). Anehnya, pejabat atau perusahaan yang diperas tak risih menyodorkan sejumlah uang kepada mereka. Gerombolan ini hidup enak dari hasil sweeping ke kantor-kantor pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Bisa dibayangkan, pendapatan mereka justru lebih besar daripada gaji seorang karyawan perusahaan pers yang sesungguhnya.

Moral dan etiket tidak lagi jadi acuan. Boro-boro profesional, ”pekerja pers” jenis ini menulis berita saja belum becus. Wajar saja apabila citra pers model inilah yang dominan di mata masyarakat. Seharusnya, hal ini perlu disadari para pencetus pers Indonesia: memperbaiki citra pers dan menjadikan pers sebagai pekerjaan yang bergengsi dan bisa memberi penghidupan layak. HPN seharusnya langkah inovatif menaikkan nilai tawar bagi profesi wartawan. (Sumber: Kompas, 9 Februari 2010)

Tentang penulis:
Mukhtaruddin Yakob, pekerja pers, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.766 hits
Desember 2018
S S R K J S M
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Iklan