Posts Tagged 'Mutamimah'

Rencana Go Public UKM

Oleh Mutamimah

PRO-KONTRA tentang rencana UKM akan go public sangat menarik untuk dikaji. UKM mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena secara mayoritas unit usaha di Indonesia bergerak pada kelompok UKM. Namun secara umum, sebagian besar UKM mengalami kendala modal, sehingga sebagian UKM tumbuh stagnan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui OJK dan pasar modal mendorong UKM untuk go public di Bursa Efek Indonesia. Melalui go public diharapkan UKM dapat meningkatkan modal dalam jumlah besar tanpa ada beban untuk mencicil bunga secara periodik seperti halnya pinjam ke perbankan.

Namun siapkah UKM untuk go public? Satu sisi merupakan angin segar bagi UKM dan investor, namun di sisi lain menjadi momok menakutkan bagi UKM. Persoalannya, bagaimana agar UKM sukses go public?

Go public merupakan penawaran saham melalui pasar modal kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan dana dalam jumlah besar.

Jika UKM go public, akan dapat menambah pemain baru dalam jumlah besar di pasar modal, sehingga banyak pilihan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Hal ini akan menggerakkan sektor ekonomi serta menurunkan pengangguran. Asumsinya, jika dana sudah terkumpul dalam jumlah besar melalui go public, maka UKM akan dapat berkembang, termonitor oleh masyarakat dengan baik serta dapat bersaing secara global.

Go public bagi UKM merupakan strategi jangka panjang, perlu persiapan dalam waktu yang cukup lama, karena persyaratan untuk go public sangat rigit.

Beberapa konsekuensi UKM go public, antara lain: Pertama, ciri khas UKM salah satunya bahwa usaha itu merupakan bisnis yang dimiliki individu atau keluarga yang bersifat turuntemurun.

Dalam kepemilikan individu, semua pengambilan keputusan dilakukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sehingga tingkat konfliknya rendah.

Namun jika UKM go public, maka UKM harus bersedia ìshare atau berbagiî kepemilikan bisnis, share pengambilan keputusan, share keuntungan dan share informasi internal dengan pihak lain. Apabila peran masing-masing pihak tidak dipahami dan disadari dengan baik, maka akan muncul konflik berkepanjangan.

Nilai Strategis

Undang-undang Pasar Modal tahun 1995, one share one vote, artinya satu saham satu suara, jika jumlah saham yang dimiliki oleh investor semakin banyak (mayoritas) maka UKM akan dimiliki oleh masyarakat dalam porsi besar.

Apalagi pemillik saham UKM adalah asing, maka mau tidak mau dan siap tidak siap, UKM akan dikendalikan asing. Pihak asing akan terdorong untuk membeli saham yang mempunyai nilai strategis dan prospek bagus.

Kedua, UKM harus bersedia terbuka dan transparan dalam mengelola bisnis. UKM yang go public wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya kepada investor.

Ketiga, UKM harus mempunyai SDM yang kompeten dan andal dalam bidang pasar modal. Namun selama ini tingkat pemahaman atau literasi sebagian besar UKM terhadap pasar modal masih rendah, misalnya pemahaman tentang saham, konsekuensi go public, mekanisme go public dan sebagainya.

Juga lemah dalam membuat laporan keuangan dan implementasi sistem informasi. Hasil temuan OJK menunjukkan bahwa indeks literasi pasar modal di Indonesia tahun 2016 hanya sebesar 4,40 persen.

Keempat, diperlukan tingkat indeks inklusi (akses) pasar modal yang tinggi, namun saat ini baru sebesar 1,25 persen. Artinya bahwa akses UKM terhadap pasar modal masih rendah, karena lokasi perwakilan agen pasar modal belum menyebar secara merata ke semua wilayah di Indonesai.

Oleh karena itu untuk mendorong agar UKM berkembang secara maksimal, maka diperlukan literasi dan inklusi keuangan terhadap pasar modal melalui sinergi dengan pihak lain.

Agar rencana go public tidak menjadi momok yang menakutkan bagi UKM, maka jenis usaha yang satu ini perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan terutama pasar modal.

Literasi dan inklusi keuangan UKM tidak bisa dilakukan sendirisendiri, tetapi harus bersinergi empat pihak, yaitu

a). UKM sebagai pelaku bisnis harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang pasar modal, bahkan diperlukan sertifikasi kompetensi UKM terkait pasar modal. Investor akan ”trust” kepada UKM go public yang mempunyai prospek bisnis yang bagus serta SDM yang kompeten.

b). Pemerintah sebagai pembuat aturan dan kebijakan sebaiknya mempermudah aturan UKM go public sesuai dengan karakter UKM di Indonesia,

c). perguruan tinggi sebagai pihak yang melakukan riset dan edukasi tentang literasi dan inklusi keuangan terkait pasar modal baik kepada UKM maupun masyarakat,

d). Investor, pihak yang akan melakukan transaksi di pasar modal, perlu diberikan sosialisasi dan eduksai terutama di daerah-daerah tentang cara investasi di pasar modal serta instrumen investasnya.

Berdasarkan pertimbangan dan deskripsi di atas, maka UKM harus didorong untuk go public dengan tujuan pengembangan bisnisnya serta bisa bersaing secara global. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Maret 2017)

Tentang penulis:

Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Unissula

Iklan

Dana Haji dan Islamic Governance

Oleh Mutamimah

“Untuk mengurangi risiko penyimpangan dan masyarakat lebih tenang karena ada trust, pengelolaan dana haji perlu dilakukan melalui Islamic governance”

PRO dan kontra pendapat mengenai penempatan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dibayar lebih awal oleh calon haji (calhaj) belum juga usai.

Sebagian muslim setuju dana haji diinvestasikan pada infrastruktur, namun sebagian menolak, dan bahkan mengkhawatirkan keamanannya.

Sebenarnya di mana triliunan rupiah dana haji itu disimpan? Beberapa waktu lalu, Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan dana BPIH disimpan di tiga instrumen keuangan, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan deposito berjangka.

Ketiganya dipilih dengan alasan aman, bermanfaat, dan mempunyai tingkat likuiditas tinggi. Dana haji 2016 yang ditempatkan di SBSN Rp 35,65 triliun, SUN 10 juta dolar AS, dan deposito berjangka syariah Rp 54,57 triliun.

Keputusan ini sangat mengusik karena sebagian dana haji diinvestasikan pada SUN yang imbal hasilnya berupa bunga, kendati jumlah dana yang diinvestasikan pada instrumen keuangan itu sedikit.

Juga ditanamkan dalam deposito berjangka yang berlikuiditas rendah. Bagaimana supaya masyarakat percaya, tidak khawatir atau curiga mengenai dana haji yang sudah disetor?

Bagaimana pula pengelolaannya agar dana itu aman, mempunyai tingkat likuiditas tinggi, bermanfaat, dan dijalankan sesuai prinsip syariah? Teori portofolio menyatakan jangan menempatkan dana hanya pada satu jenis instrumen investasi tapi diversifikasikan pada dua jenis instrumen atau lebih. Tujuannya untuk menghasilkan keuntungan tertentu sekaligus mengurangi risiko.

Misalnya ditempatkan pada sukuk yang penerbitnya sangat kredibel sehingga lebih aman, atau perbankan syariah, serta investasi lain yang mempunyai prospek bagus dan berbasis syariah.

Dalam pengelolaan dana haji timbul hubungan kontrak antara calon haji sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.

Namun adanya asymetric information antara agen dan prinsipal sangat mungkin mendorong terjadinya penyimpangan, yang menyebabkan masyarakat khawatir dan curiga dengan pengelolaan dana tersebut.

Untuk mengurangi risiko penyimpangan dan masyarakat lebih tenang karena ada trust, pengelolaan dana haji perlu dilakukan melalui Islamic governance.

Yakni sistem dan struktur tata kelola investasi berbasis nilai-nilai Islam. Hal itu sesuai dengan prinsip Islamic governance, yaitu tansparansi, fairness, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan syariah compliance.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pengelola dana haji untuk selalu menginformasikan pengelolaan dana itu secara jelas, akurat, serta mudah diakses publik.

Misalnya ada laporan penghimpunan, pendistribusian, bagi hasil, serta peruntukannya yang disampaikan secara jelas dan publik mudah mengakses.

Mematuhi Prinsip

Fairness atau keadilan artinya pemerintah sebagai pengelola dana harus adil dalam memenuhi hak para stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola dana sehingga pengelolaannya efektif, efisien, dan sesuai prinsip syariah.

Responsibilitas merupakan kesesuaian pengelolaan dana haji dengan peraturan perundangundangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip itu diperlukan untuk menjamin keterpeliharaan pengelolaan dana dalam jangka panjang. Pengelola dana haji harus mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan prinsip kehatihatian.

Independen adalah pengelola dana harus bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan dana haji sesuai prinsip-prinsip syariah.

Syariah compliance berarti bahwa pengelola dana haji harus menerapkan prinsip kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Artinya mulai dari penentuan jenis instrumen investasi, proses pengelolaan, sampai bagi hasilnya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Hal itu pula berarti dana haji dikelola dengan menempatkan pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta berbasis pada keuntungan yang halal serta mempunyai prospek bagus.

Dana haji harus dikelola secara profesional dan ditempatkan pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip syariah, berprospek bagus, aman, serta berlikuiditas tinggi.

Harapannya, bagi hasil dari penempatan dana itu dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pelaksanaan berhaji sehingga biaya makin murah tapi kualitas layanan makin prima.

Hal itu dapat terwujud bila ada komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, ulama, dan masyarakat. (Sumber: Suara Merdeka, 20 Februari 2017)

Tentang penulis:

Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Membenahi Tata Kelola Pengiriman TKI

Oleh Mutamimah

“Semestinya alternatif solusi adalah membenahi tata kelola (governance) pengiriman TKI ke luar negeri”
DI tengah kelesuan ekonomi dan kemenurunan daya beli masyarakat, kita dikejutkan oleh keputusan pemerintah melalui SK Menteri Tenaga Kerja tertanggal 4 Mei 2015 yang menghentikan secara permanen pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke 21 negara di Timur Tengah. Kebijakan ini berlaku untuk penempatan baru, sedangkan TKI yang sudah bekerja di sana tidak akan dipulangkan sebelum kontraknya berakhir.

Ke-21 negara itu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Jordania. Apakah kebijakan menghentikan pengiriman TKI solusi tepat saat ini? Adakah solusi pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka?
Terlebih pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan pengiriman TKI ke luar negeri. Tahun 2014 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menempatkan 429.872 TKI ke berbagai negara.

Jumlah itu terdiri 219.610 (58%) TKI formal dan 182.262 (42%) TKI informal. Pada tahun itu TKI didominasi perempuan, yaitu 243.629 orang (57%), sedangkan laki-laki 186.243 orang (43%). Mayoritas berpendidikan rendah (SD dan SMP), yakni lulusan SD 138.821 orang (32,29%) dan SMP162.731 orang (37,86%). Namun perjuangan keras mereka di luar negeri mampu menyumbang devisa sangat besar, di atas Rp 100 triliun, dan hal itu berarti mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan.

Persoalan yang kerap dihadapi TKI kita di luar negeri karena adanya asymetric information. Artinya, ada ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia/ TKI dan pihak luar negeri. Informasi tersebut menyangkut aturan, budaya, kebiasaan, standar (kualifikasi) dan nilai-nilai.
Hal ini memicu terjadinya penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih parah lagi, data BNP2TKI 2014 menunjukkan bahwa mayoritas TKI yang dikirim ke luar negeri berpendidikan SD dan SMP. Mekanisme perekrutan TKI pun sering tanpa prosedur jelas sehingga lebih mengesankan seperti perdagangan manusia.

Buruh migran itu diperlakukan seperti komoditas yang bisa diperas dan dijadikan objek yang menghasilkan uang. Dengan protret seperti itu, tentu kualitas mereka sangat rendah dan kalah bersaing dari tenaga kerja dari negara lain. Akibatnya, posisi tawar TKI sangat lemah.

Tata Kelola

Adanya permasalahan yang tidak berkesudahan itu membuat pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke 21 negara Timur Tengah. Tapi solusi itu tidak menyelesaikan akar masalah.
Pasalnya perekonomian di dalam negeri belum kondusif, serta angka kemiskinan dan pengangguran belum turun secara signifikan. Semestinya alternatif solusinya adalah membenahi tata kelola (governance) pengiriman TKI ke luar negeri.

Dengan memperbaiki tata kelola pengiriman, pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa melakukan beberapa langkah preventif dan antisipatif. Pertama; mengidentifikasi permasalahan pengiriman TKI keluar negeri. Kedua; merekrut dengan seleksi ketat dan perlu membuat standar kualifikasi TKI yang bertaraf internasional.
Kualifikasi tersebut meliputi keterampilan sesuai dengan karakteristik pekerjaan, kemampuan berbahasa asing yang memadai, kemampuan memahami budaya dan aturan-aturan hukum negara lain, termasuk nilai-nilai dan etika.

Ketiga; pemerintah harus meningkatkan komitmen, aturan yang jelas dan tegas. Perlu menindak tegas oknum yang memanfaatkan TKI sebagai objek pemerasan. Keempat; perlu transparansi dalam penempatan dan pengelolaan TKI di luar negeri sehingga keluarga, masyarakat, dan pemerintah mudah mendapatkan akses informasi.

Kelima; perlu meningkatkan peran lembaga pengawasan dan perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri. Keenam; memberikan asuransi, termasuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja. Ketujuh; memberikan penjelasan yang memadai dalam tata kelola TKI sehingga mereka bisa memahami hak sekaligus kewajibannya. (Sumber : Suara Merdeka, 23 Mei 2015)

Tentang penulis :
Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Mimpi Kesejahteraan 2014

Oleh Mutamimah

Mendekati pengujung tahun, banyak pihak menganalisis kinerja perekonomian Indonesia 2013 untuk memprediksi perekonomian nasional 2014. Ada yang optimistis dengan nilai pertumbuhan ekonomi 6,3%, namun ada yang pesimistis dengan nilai ”hanya” sekitar 5,9%.

Apakah pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pihak asing mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan? Bagaimana pembangunan ekonomi ke depan bisa tercapai sesuai dengan harapan? Prestasi ekonomi Indonesia 2013 masih menyisakan berbagai persoalan yang tidak berujung, seperti pengangguran dan kemiskinan belum terselesaikan dengan baik, kemenurunan IHSG sebagai cermin investasi, kemelemahan rupiah, dan kemeningkatan angka inflasi.

Fenomena itu konsekuensi dari terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan negara lain. Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi globalisasi ekonomi sehingga sangat rentan terhadap gejolak ekonomi luar negeri.

Fakta menunjukkan IHSG turun ketika krisis ekonomi melanda Eropa dan Amerika Serikat. Investor asing mendominasi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan proporsi di atas 50%. Dengan kepemilikan mayoritas asing maka ketika terjadi krisis keuangan di luar negeri bisa dipastikan akhir tahun 2013 IHSG turun.

Selain itu, rupiah terus melemah, bahkan menembus angka sekitar Rp 12.000 per dolar AS, yang disebabkan antara lain pendanaan pembangunan ekonomi lebih dominan menggunakan utang luar negeri, yang ternyata terus naik menjadi Rp 2.600 triliun lebih sehingga menguras cadangan devisa. Pembangunan ekonomi nasional kita sangat didominasi asing, apalagi baru-baru ini ada informasi yang membuat dahi berkernyit, yaitu diperluasnya kesempatan pihak asing untuk terlibat pada bidang-bidang strategis.

Berdasarkan hasil revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) per Desember 2013, ada 5 sektor yang sebelumnya tertutup bagi investor asing, nantinya dibuka seperti pengelolaan pelabuhan 49%, operator bandara 100%, jasa kebandaraan pihak asing 49%, terminal darat untuk barang 49%, dan periklanan 51%. Masuknya investasi asing ke Indonesia memang tidak bisa dihindari karena pengaruh globalisasi.

Tapi hal itu mengandung konsekuensi Indonesia tak lagi punya kedaulatan ekonomi utuh. Bahkan tujuan esensial pembangunan ekonomi yaitu kualitas kesejahteraan rakyat, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, dikhawatirkan sulit tercapai. Dominasi asing dalam pembangunan ekonomi bisa kita lihat selama 2013 semisal banyak mal megah, hypermarket, hotel berbintang, bahkan perusahaan pertambangan asing yang dibangun di Indonesia.

Tiap hari kita dicekoki produk dan jasa asing, b a h – k a n hampir semua bahan pangan diimpor seperti beras, kedelai, gula, dan sayur. Padahal pembangunan diharapkan bisa meningkatkan product domestic bruttosehingga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Namun secara riil, berapa persen penduduk miskin yang bisa sejahtera dengan kehadiran investasi asing? Masyarakat lokal di sekeliling perusahaan asing, mal, dan hypermarket hanya menjadi buruh dengan upah yang tidak sepadan dengan keuntungan mereka. Kerusakan lingkungan dan ekologi sangat masif. Selain itu banyak petani tergusur karena sawah mereka untuk pembangunan hotel dan mal.

Paradigma pembangunan ekonomi kini lebih memprioritaskan kaum kapitalis, yang kaya modal. Dengan paradigma seperti itu banyak petani tergusur karena lahan mereka dipakai untuk membangun mal, hotel, industri dan sebagainya. Beberapa pihak berpendapat kehadiran mal dan sejenisnya dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Namun realitasnya hanya tenaga kerja terdidik dan sesuai dengan kebutuhan industri itu yang bisa terserap. Hanya sebagian kecil penduduk yang bisa terserap pada angkatan kerja tersebut. Berarti pula pembangunan ekonomi yang didominasi asing tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan kehadirannya menyisakan persoalan tidak berujung.

Daya Saing UMKM

Pemerintah perlu melakukan beberapa langkah supaya pembangunan ekonomi benar- benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Pertama; terus meningkatkan daya saing UMKM secara berkesinambungan dan konsisten sehingga mereka punya daya saing tinggi dan tentu bisa survive walau di luar negeri terjadi krisis keuangan dahsyat. Selain itu, UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional dapat menyerap 99,04% lapangan kerja dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5% atau Rp 1.451,4 triliun.

Sementara usaha besar seperti hotel-hotel berbintang, hypermarket dan sejenisnya hanya mampu menyumbang 42,5%. Asapun UMKM bisa menyerap 97,2% atau 107 juta orang dari total angkatan kerja nasional, dan sisanya yaitu 2,8% diserap oleh usaha besar.

Dengan kata lain, UMKM lebih mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar dan lebih mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran dibanding usaha besar seperti bidang-bidang usaha yang didominasi asing. Kedua; mengurangi campur tangan asing dalam industri strategis.

Dominasi negara asing dalam kepemilikan aset strategis memudahkan mereka mengendalikan perekonomian kita. Sebagaimana regulasi PPM 1995 yang menyebutkan bahwa dalam RUPS one share one votesehingga pemegang saham mayoritas asing punya kendali kuat dalam ekonomi. Ketiga; memberi kesempatan kepada investor domestik untuk ikut terlibat dalam investasi.

Pemerintah perlu membuat komitmen dengan pihak asing supaya investasi yang mereka bangun bisa menyejahterakan rakyat Indonesia, dan tidak merusak lingkungan. Harus ada sanksi tegas bila investasi asing itu terbukti melanggar peraturan. (Sumber: Suara Merdeka, 2 Januari 2014)

Tentang penulis:
Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi, Wakil Rektor 2 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Divestasi Saham Asing

Oleh Mutamimah

Di tengah hiruk-pikuk rencana kenaikan harga BBM yang akhirnya menuai kemarahan masyarakat sekaligus kebingungan dan ketidakpastian pasar atau lambannya penanganan kasus korupsi, kita masih dihadapkan dengan permasalahan lain, yaitu banyaknya aset strategis yang kepemilikannya didominasi asing yang makin menuai konflik, seperti kerusakan lingkungan, limbah, serta konflik ekonomi dan sosial yang merugikan masyarakat.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan asing maupun domestik sebagian besar telah beroperasi secara enclave, dan melahirkan apa yang dalam perspektif Booke disebut sebagai dual society, yakni tumbuhnya dua karakter ekonomi dalam satu wilayah yang para-doks.

Konsekuensi kepemilikan asing yang dominan ini antara lain kendali aset-aset strategis ada di pihak asing, ke-tergantungan kita terhadap pihak asing sangat tinggi, sering terdapat perlakuan diskriminatif dari manajemen asing, bahkan mereka punya kekuatan dalam menguasai perekonomian kita. Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya alam, namun posisi tawar di hadapan negara-negara asing tetap saja lemah.

Beberapa data menunjukkan bahwa Freeport-McMoran Copper & Gold Corp dari Amerika Serikat menguasai 81,28% produksi emas di Papua; Banpu Public Company Ltd, perusahaan pertambangan batu bara Thailand menguasai 73,22% saham tersebar di 5 dari 8 daerah tambang di Kalimantan.

Di sektor tembaga, Newmont Mining Corp perusahaan Amerika menguasai 80% saham.

Kepemilikan asing yang bersifat mayoritas atas aset-aset strategis tersebut secara umum memicu berbagai permasalahan klasik, antara lain kerusakan lingkungan, konflik ekonomi dan sosial dengan masyarakat sekitar, dan sebagainya.

Fenomena ini menggugah pemerintah mengambil langkah untuk menyelamatkan aset-aset strategis tersebut, melalui divestasi saham asing. Akankah langkah itu memberikan kemakmuran lebih luas kepada masyararat Indonesia atau sebaliknya? Konsekuensi apa yang harus disiapkan agar divestasi itu sukses?

Berita Bagus

Pemerintah telah merespons permasalahan pertambangan, batu bara dan mineral dengan mengeluarkan peraturan tentang kewajiban divestasi saham. Upaya itu merupakan berita bagus, dan diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan pengelolaan aset-aset strategis dan memperluas lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Divestasi saham merupakan pengalihan atau penjualan saham-saham yang dulu dimiliki pihak asing, diwajibkan menyerahkan kepemilikannya kepada Indonesia dengan porsi minimal 51%.

Peraturan divestasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang saat itu hanya mewajibkan divestasi sebesar 20%.

Divestasi saham tersebut merupakan berita menggembirakan dan menjadi peluang serta angin segar bagi tumbuhnya perekonomian Indonesia, sekalius mendorong kesejahteraan masyarakat.

Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam divestasi saham perusahaan asing, baik dalam pertambangan, energi, batu bara, dan mineral.

Divestasi saham sebaiknya dilakukan secara fair dan transparan. Dikhawatirkan jika dicampuri kepentingan politik, divestasi saham tidak memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Sangat mungkin terjadi kepemilikan semu atau silent ownership, artinya nama pemiliknya Indonesia tetapi pemilik riilnya orang asing.

Perlu menyiapkan SDM yang cerdas, kreatif, serta kompeten dalam pengelolaan pertambangan, mineral, energi, dan batu bara.

Para ahli dalam bidang pertambangan, mineral, dan energi tentu yang berakhlak mulia saatnya dibukakan keran untuk mengoptimalkan potensi andal yang mereka miliki sehingga bisa memberikan kontribusi demi keselamatan aset strategis bangsa. (Sumber: Suara Merdeka , 9 April 2012).

Tentang penulis:
Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi, Ketua Program Magister Manajemen Unissula



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.918.988 hits
September 2018
S S R K J S M
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Iklan