Posts Tagged 'Muhamad Imron'

Soal Freeport, Acuannya Konstitusi

Oleh Muhamad Imron

Perusahaan multinasional telah menggurita ke banyak negara. PT Freeport Mc Mooran adalah contoh nyata. Sejak 1967, perusahaan tersebut telah resmi menancapkan bendera di bumi Indonesia.

Melalui kedekatannya dengan rezim saat itu, mereka telah memesan berbagai regulasi agar posisi kokoh berdiri di tanah Papua.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing contoh konkret cara mereka dapat bertahan hingga sekarang dengan izin kontrak karya.

Di era Orde Baru, pemerintah lebih mengambil peran sebagai fasilitator korporasi-korporasi internasional daripada membuat sistem tata kelola pertambangan yang ideal.

UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum telah menjadi karpet merah bagi investor asing untuk sektor ekstraktif di Indonesia.

Mekanisme Kontrak Karya (KK) yang disediakan undang-undang tersebut menjadikan interaksi yang sama tinggi antara pemerintah dan korporasi (bovernment to business), sehingga pola interaksi dan dinamika yang terbangun pada sektor pertambangan hanya ditentukan hasil “main mata” kedua aktor tersebut. Sistem KK memungkinkan relasi dominatif korporasi terhadap masyarakat.

Seiring dinamika pemikiran dan situasi di lapangan yang terus berkembang, terutama pascareformasi, UU No 11 Tahun 1967 dianggap telah usang dan tidak lagi sesuai dengan pilihan politik ekonomi pemerintah.

Maka, UU tersebut diubah menjadi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Oleh banyak kalangan, UU ini dianggap telah menyajikan wajah baru pertambangan Indonesia.

Di antaranya, ketentuan-ketentuan baru yang memang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, misalnya tentang hubungan negara dan pemodal (investasi asing).

Rezim KK yang diterapkan saat Orde Baru kini menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memiliki aturan durasi penggunaan lahan lebih singkat.

Selain itu, UU ini juga menyajikan sudut pandang divestasi saham investasi asing sebagai instrumen menegakkan kedaulatan ekonomi.

Reformasi kebijakan dari rezim KK ke arah IUPK merupakan terobosan strategis. Keduanya memiliki perbedaan mendasar.

Menurut Spelt dan Ten Berge, izin merupakan tanda persetujuan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk subjek hukum dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Dengan memberi izin, berarti pemerintah memperkenankan pihak yang mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (NM Spelt:1993).

Pada dasarnya, pola perizinan semacam ini memberi kedudukan lebih tinggi (dominan) pada pemerintah. Dia juga memberi kedudukan lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin. Tentu berbeda dengan pola KK yang memosisikan sejajar antara pemerintah dan korporasi.

Namun, apakah praktiknya akan selalu demikian (pemerintah lebih dominan)? Sebab, acap kali pemerintah selalu lemah menghadapi lobi-lobi korporasi-korporasi besar pengelola tambang.

Interaksi yang terbangun State-Multi National Corporation dan pemerintah selalu terlihat mesra, sedangkan civil society lebih pada posisi didiamkan begitu saja.

Tekanan yang sering muncul dari pihak MNC ke pemerintah atas keberlanjutan aktivitas eksploitasi sumber daya mineral sering kali tidak dapat ditolak.

Bahkan, pemerintah justru mengambil posisi sebagai penyedia regulasi yang lapang dan longgar bagi keberlangsungan operasi pertambangan.

Nakal

Ke depan, wajah kebijakan pertambangan masih akan sama selama pemerintah tidak dapat menciptakan suasana interaksi antaraktor yang ideal.

Upaya yang kini tengah dilakukan pemerintah berupa penerapan IUPK kepada PT Freeport Indonesia sebagai pengganti KK harus mendapat apresiasi.

Posisi pemerintah sebagai pemberi izin tentu bakal menjadi lebih kuat daripada korporasi pemegang izin. Jika IUPK ini tidak disepakati Freeport, perusahaan tersebut tidak akan dapat mengekspor konsentrat tembaga serta aktivitas operasi pertambangannya pasti akan terganggu.

Tampaknya, pemerintah telah belajar banyak dari kenakalan yang sering ditunjukkan perusahaan multinasional ini. Freeport Indonesia hingga kini masih mengulur-ulur waktu untuk membuat smelter (fasilitas untuk mengolah hasil tambang yang berguna guna meningkatkan kandungan logam).

Padahal, menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, smelter harus dibangun paling lambat lima tahun setelah UU tersebut disahkan.

Upaya mendikte pemerintah pun juga nyata-nyata mereka lakukan. Aturan divestasi 51 persen hingga kini masih saja tidak dihiraukan.

Bagi Perusahaan multinasional, kebijakan pemerintah mengubah KK menjadi IUPK dinilai tidak memberi kepastian, terutama soal pajak yang dapat berubah mengikuti aturan perpajakan. Ini berbeda sistem KK di mana pajaknya tidak berubah hingga masa akhir kontrak.

Namun bagi pemerintah, sesungguhnya situasi ini merupakan kesempatan mengembalikan kedaulatan negara bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Di negara ini, perundang-undangan memang sering kali tampil berbenturan. Perusahaan multinasional acap kali berusaha mendikte pemerintah agar regulasi lama yang menguntungkannya dapat terus berlaku.

Freeport Indonesia, misalnya, selalu memaksakan kehendak agar sistem KK dapat terus berlangsung. Mereka menganggap ini sebagai produk hukum yang sah dan harus diterapkan pemerintah. Situasi semacam ini tampaknya tidak akan pernah terjadi saat negara mengambil sikap teguh dan taat konstitusi.

Konstitusi sudah sangat jelas, sumber daya alam di dalam perut bumi harus dikuasai negara dan didistribusikan bagi kesejahteraan rakyat. Persoalannya, konstitusi negara ini masih diperlakukan hanya sebagai dokumen formal. Konsekuensinya, sering kali diabaikan dan diterobos begitu saja demi melayani kepentingan kuasa modal.

Formalisme dalam proses tata pemerintahan di negara-negara berkembang sangat dipengaruhi struktur korporasi global. Menurut Ali Farazmand, formalisme terjadi ketika regulasi formal dilengkapi norma dan perilaku informal dan tidak resmi dalam politik. Juga dipengaruhi tata pemerintahan dan administrasi untuk melayani tujuan khusus.

Padahal seharusnya, konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi paling penting atas sistem tata pemerintahan agar interaksi negara dan perusahaan multinasional makin jelas. (Sumber: Koran Jakarta, 28 Februari 2017)

Tentang penulis:

Muhamad Imron, Sap, Map Penulis mengajar di Universitas Islam Raden Rahmat Malang

 

Iklan

Optimalisasi Pelayanan Masyarakat

Oleh Muhamad Imron

Seiring dengan bergulirnya reformasi, dan keinginan penyelenggara negara, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka otonomi daerah (otda) menjadi pilihan terbaik. Penerapan kebijakan itu, termasuk di Jateng, menumbuhkan harapan besar pada masyarakat, terutama terkait peningkatan pelayanan publik.

Beberapa hasil penelitian mengenai dampak otda terhadap pelayanan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian Smeru di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lombok Barat (2002) misalnya, menunjukkan pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum menunjukkan perubahan nyata.

Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Laskar) Batang kerja sama dengan Transparency International Indonesiadan Indonesian Corruption Watch (2012) terhadap pelayanan publik bidang kesehatan dan pendidikan memperlihatkan pelayanan dua ranah tersebut belum optimal, kurang transparan, dan masih jauh dari harapan masyarakat.

Penyebabnya adalah manajemen pelayanan yang semata-mata berdasarkan pada pendekatan formalistik, bukannya mencoba menerapkan pelayanan secara kontekstual berdasarkan perkembangan aspirasi masyarakat pengguna pelayanan.

Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batang (2012-2017) Yoyok-Sutadi mengarah pada keterwujudan pemerintahan yang efektif, bersih, profesional untuk penguatan ekonomi daerah, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang.

Penanganan Terpadu

Visi misi tersebut selanjutnya dijabarkan melalui beberapa prioritas agenda kegiatan, antara lain bidang kesehatan, pendidikan, kesmas, sosbud, ekonomi kerakyatan (http://batangkab.go.id). Bentuk transparansi pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat juga diwujudkan lewat berbagai kegiatan Bupati, salah satunya Bapak Bupati Mendengar (BBM) tiap malam Jumat Kliwon di rumah dinas.

Upaya lain untuk mengawal program tersebut, Bupati menggandeng beberapa LSM antikorupsi, antara lain TII dan ICW. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati menerbitkan Perbup Nomor 90 Tahun 2012, dengan membentuk Unit Peningkatan Kuaiitas Pelayanan Publik (UPKP2).

Lembaga ini secara terpadu melayani penanganan pengaduan mengenai pelayanan publik supaya dapat terselesaikan dengan baik. Lembaga ini sekaligus sarana partisipasi bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Unit itu beranggotakan unsur tenaga profesional, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh LSM pemerhati pelayanan publik.

Mereka bekerja sama dengan SKPD terkait yang ditugaskan melayani pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Unit itu merupakan bagian integral dari program kerja Pemkab yang membantu Bupati mengoordinasi, melaksanakan, dan mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat. Pengaduan yang ditangani dari bidang kesehatan, pendidikan, kesmas, pelayanan administrasi/ perizinan, pelayanan barang dan jasa, hingga pengaduan atas kebijakan pemda.

Hasil penelitian Pattiro (2004) terkait pelayanan publik menyebutkan, rendahnya respons instansi penyelenggara pelayanan terhadap keluhan mengakibatkan kemunculan sikap skeptis dari publik. Masyarakat jera dan enggan mengadu sehingga angka pengaduan di beberapa instansi pelayanan publik relatif rendah. Tapi angka rendah ini tidak menggambarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.

Melalui pembentukan UPKP2, tentunya Pemkab Batang harus lebih serius dan lebih cermat, mengidentifikasi pengaduan sekaligus menangani keluhan tersebut. Hal itu supaya unit tersebut benar-benar dapat menjadi media pelayanan publik, berbeda dari lembaga yang sama di beberapa kabupaten/ kota di Jawa.

Keterwujudan itu akan mengantarkan visi misi yang menjadi proyek percontohan Bupati-Wakil Bupati Batang periode 2012-2017 benar-benar terlaksana dengan baik. Good governance cepat terwujud ditambah peningkatan ekonomi masyarakat. (Sumber: Suara Merdeka, 19 Maret 2013)

Tentang penulis:
Muhamad Imron, Divisi Litbang Lakpesdam NU, pegiat pada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Laskar) Batang



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.713 hits
Desember 2018
S S R K J S M
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Iklan