Posts Tagged 'Moh Tojjib'

Pembinaan Sentra PKL Untuk Warga Keputih Tegal Timur Surabaya

Oleh Moh Tojjib

  1. LATAR BELAKANG

Organization’s identity and mission?

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta yang memiliki penduduk hampir tiga juta jiwa pada malam hari dan mungkin lebih dari tujuh juta pada siang siang hari, dimana berbagai potensi yang dapat menarik pendatang dari daerah sekitar maupun kota lain. Sebagai kota metropolitan yang memiliki Pelabuhan Tanjung Perak yang cukup penting untuk  perputaran barang yang bernilai ekonomi, Bandara Internasional Juanda walaupun lokasinya di Sidoarjo, Stasiun Kereta Api Gubeng, Pasar Turi dan Terminal Purabaya, kota ini memang layak disebut sebagai salah satu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia timur.

 

Jumlah pendatang dari luar kota Surabaya yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan masalah kota di Surabaya bertambah. Sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat membuat mereka memilih suatu alternatif usaha di sektor informal dengan modal yang relatif kecil untuk menunjang kebutuhan yaitu usaha di sektor informal dengan modal relatif kecil adalah menjadi pedagang kaki lima.

Permasalahan PKL bukan hanya permasalahan Pemerintah Kota Surabaya dan pedagang kaki lima, akan tetapi merupakan masalah masyarakat umum. Hal ini dikarenakan keberadaan PKL telah mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan dan fasilitas umum tidak dapat digunakan secara optimal. Misalnya di Jalan Pahlawan kini disesaki kaum PKL yang menimbulkan kesemerawutan kota. Namun bila pedagang kaki lima digusur begitu saja, masyarakatpun akan sulit memenuhi kebutuhan mereka yang biasa disediakan oleh pedagang kaki lima tersebut. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh  Pemerintah kota Surabaya belum dapat diterapkan dengan baik artinya tujuan untuk menciptakan sebuah kota yang indah, tertib dan teratur belum dapat terpenuhi karena keberadaan mereka, sedangkan pemerintah sendiri belum dapat memberikan solusi yang tepat bagi persoalan pedagang kaki lima.

  1. PENUNJANG SEKTOR EKONOMI ALTERNATIVE

Why is the project important?

Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan sering dipandang sebelah mata,  mereka tidak pernah dilihat sebagai penunjang sektor riil di perkotaan yang tahan terhadap badai krisis ekonomi yang pernah melanda negara Indonesia seperti yang terjadi pada  tahun 1998 – 2008.  Sektor informal khususnya pedagang kaki lima dianggap membawa masalah bagi wilayah perkotaan terutama persoalan klasik, yakni keindahan kota, mengganggu ketertiban, medatangkan kekumuhan serta mengganggu ketertiban lalu lintas.

Meningkatnya jumlah mereka yang bekerja pada sektor informal tidak terlepas dari kecenderungan pembangunan yang lebih fokus ke perkotaan daripada pedesaan (urban bias), sehingga kesempatan kerja di pedesaan makin sempit. Meskipun upah mereka rendah, pendapatan rata-rata setiap tahun bisa mencapai 2,5 kali dari yang mereka peroleh di pedesaan (Majundar, 1978:41). Sektor informal dipandang sebagai alternatif pilihan yang menguntungkan bagi pendatang yang berpenghasilan rendah agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya (Moir dan Sardjono, 1977).

Untuk tetap dapat bertahan hidup di tengah-tengah maraknya penggusuran yang dilakukan aparat pemerintahan kota, maka para pekerja sektor informal khususnya pedagang kaki lima harus pandai melakukan berbagai strategi, yang sering dilakukan oleh para PKL adalah strategi “balik kucing”, yakni menghilang ketika mendengar akan dilakukan penertiban dan kembali lagi pada saat situasi telah “tenang”.  Namun pada saat ini ada beberapa kelompok PKL yang melakukan upaya “negosiasi” dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yakni melalui pembentukan paguyuban PKL. Pembentukan paguyuban tersebut bukan bermaksud sebagai bentuk pembinaan manajemen perdagangan mereka melainkan lebih sebagai upaya negosiasi secara halus terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah kota yang bertujuan menggusur keberadaan mereka.

Formalisasi PKL ke dalam pusat-pusat perbelanjaan (Mall) sudah dilakukan sejak lama, namun terbatas pada jenis usaha tertentu yang tidak menghasilkan sampah, khususnya sampah basah. Sementara itu PKL makanan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan PKL “kering” seperti penjual perhiasan imitasi, surat kabar dan majalah dan lain-lain tidak dapat menikmati formalisasi tersebut. Oleh sebab itu mereka berupaya mencari berbagai strategi agar dapat terhindar dari penggusuran yang dilakukan oleh Tramtib.

  1. KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH

Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945  pada Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperanan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Pemerintah harus menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan & kebijaksanaan guna  menentukan  peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

terlepas dari beberapa keunggulan yang dimiliki kelompok usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan di atas, namun hasil pra-survei menunjukkan bahwa dari banyaknya pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai kota  ternyata memperoleh pendapatan rata-rata per-tahun masih tergolong rendah. Indikasi rendahnya tingkat pendapatan mereka dapat ditelusuri melalui kepemilikan rumah tinggal, di mana sebagian besar rumah mereka masih mengontrak, bahkan ada di antara mereka yang masih tinggal di rumah keluarga.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi ini diduga bersumber dari dua hal pokok, yaitu :

(1)       faktor internal kelompok pedagang kaki lima itu sendiri; dan

(2) faktor ekternal, yakni kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima).

Masalah yang berkaitan dengan faktor internal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam berusaha; perilaku konsumtif (konsumerisme), kebanyakan dari mereka belum mempunyai modal sendiri (sumber modal sebagian dari rentenir, dan sebagian dari barang-barang yang dijajakan adalah barang-barang komisi). Sedangkan faktor ekternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima yang hingga saat ini baru sebagian kecil saja yang telah memperoleh pembinaan pihak-pihak terkait. Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan masalah pemberdayaan sektor informal, khususnya pengelolaan pedagang kaki lima, yakni masalah pengelolaan unsur manusia (pelatihan), pengelolaan unsur uang (modal kerja) dan pengelolaan unsur metode (manajemen usaha) dalam upaya meningkatkan pendapatan guna memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

  1. PENYEDIAAN LOKASI

Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal yakni pedagang kaki lima harus memiliki lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Richardson ( 1991) berpendapat bahwa penentuan lokasi yang memaksimumkan penerimaan bila memenuhi kriteria pokok, yakni :

  1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak;
  2. Tempat yang luas ruang ingkupnya untuk kemungkinan perluasan unit produksi
  3. MAKSUD DAN TUJUAN

The proposed programs’ title, purpose, and target population?

  1. LEMBAH NAN LESTARI bermaksud ikut mendukung program pemerintah guna meningkatkan pembangunan daerah umumnya serta ikut mengembangkan perekonomian daerah pada khususnya, peran swasta sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan usaha walaupun pada tataran sebagaimana usaha pedagang kaki lima (PKL), sebagai berikut :
  2. Mengamati kantong-kantong di daerah pinggiran Kota Surabaya masih relative banyak PKL yang belum tertampung atau kebagian tempat seperti teman-teman mereka lainnya yang sudah lebih dahulu mendapatkan falisitas dari Pemerintah Kota Surabaya;
  3. Lebih bijaksana ketika pihak swasta ikut memikirkan nasib mereka dengan langkah-langkah konkrit atau memberikan pembinaan nyata untuk PKL dimaksud sesuai bidang usaha masing-masing sebagai bentuk mitra kerja yang saling menguntungkan;
  4. Bahwa lahan seluas ± 8.165,00 m2 di Jalan Keputih Tegal Timur Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 2268 atasnama SIRMAN   dan kepemilikan secara sah telah beralih kepada SUWANTO KARYONO yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Utama PT. LEMBAH NAN LESTARI, sebagaimana tercatat dalam turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 43  tanggal 23  Juli 2012 yang  dibuat oleh Notaris & PPAT DEDI WIJAYA, SH. MKn.
  5. Bahwa 60% dari luas tanah tersebut di atas atau 60/100 x 8.165,00 m2 = 4.866,45 m2 akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya guna fasilitas umum, sedangkan kegunaan fasilitas umum dimaksud dapat dilaksanakan sesuai ketentuan persyaratan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.
  6. Bahwa permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) 40% dari luas tanah dimaksud atau 40/100 x 8.165,00 m2 = 3.298,55 m2 yang merupakan sisa dari penyerahan fasilitas umum tersebut  akan digunakan sebagai lokasi sentra PKL dan fisilitas penunjang dengan bangunan semi permanen.
  7. Bahwa PT. LEMBAH NAN LESTARI yang saat ini bergerak di bidang usaha developer property bermaksud ikut berpartisipasi dan penyediaan prasarana dan sarana ruang berupa lahan kosong dengan luasan + 3.298,55 m2 sekaligus mendirikan bangunan semi permanen untuk pembinaan sentra PKL bagi warga disekitar lokasi Jalan Keputih Tegal Timur Surabaya Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.
  8. ASPEK TEKNIS
  9. PETA LOKASI

Peta lokasi areal tanah Jl. Keputih Tegal Timur Surabaya

  1. SITE PLAN :

Site Plan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2268

  1. GAMBAR DENAH
  2. GAMBAR POTONGAN
  3. GAMBAR TAMPAK
  4. GAMBAR DETAIL

KESIMPULAN

PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Oleh karena itu diperlukan kesamaan gerak dan langkah pedagang kaki lima melalui keberadaan organisasi-organisasi pedagang kaki lima. Pemberdayaan melalui organisasi pedagang kaki lima perlu diupayakan.

Temuan menarik di lapangan menunjukkan perhatian organisasi pedagang kaki lima kepada anggota cukup besar, namun demikian perhatian yang diberikan belum optimal karena masih sebatas mengorganisir dan mengatur keberadaan pedagang kaki lima dan dalam kondisi krisis ekonomi ini organisasi kurang mampu melakukan pemberdayaan (empowerment) pedagang kaki lima.

Berbagai kinerja yang dihasilkan pedagang kaki lima pada saat krisis ekonomi menunjukkan tidak ada kaitan yang jelas antara upaya organisasi pedagang kaki lima dengan perubahan kinerja usaha. Bagaimanapun organisasi pedagang kaki lima belum mampu membantu pedagang kaki lima dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi dan keadaan ini sebenarnya menjadi tantangan yang masih harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.

 

 

 

 

 

Para pedagang kaki lima mempunyai peran yang luar biasa. Mereka mampu menggerakan roda perokonomian di tingkatan akar rumput. Mereka dapat membantu pengguna jalan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Para pengguna jalan tanpa harus mampir ke toko-toko untuk membeli barang yang mereka inginkan. Di samping itu para pedagang kaki lima menjadikan jalan tidak sepi. Para pedagang kaki lima tanpa diatur oleh pemerintah, dapat mengorganisir diri mereka mencari lahan pekerjaan tanpa ketergantungan atas kebijakan  pemerintah. Mereka bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Keunggulan-keunggulan yang ditunjukan oleh para pedagang kaki lima inilah yang membantu pemerintah dan masyarakat luas.

Maka, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakannya untuk tidak menggusur mereka. Pemerintah harus melakukan dialog dengan pedagang kaki lima untuk menelorkan kebijakan bersama yang saling menguntungkan. Para pedagang kaki perlu diajak untuk membuat aturan yang menyangkut kelayakan hidup mereka.

Tentang penulis:

Drs H Moh Tojjib MSi, mantan Sekretaris Kecamatan Jambangan Surabaya. Tinggal di Medokan Asri Utara IV/25 (MA IIIC/17) Surabaya. Kontak person: 0822 100 063 84 dan 081 232 063 84. Email : moh.tojjibnabil@yahoo.com

Iklan

Politik Dinasti dan Politik Uang

Oleh Moh Tojjib

Moh TojjibI. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

a. Sistem yang terdiri atas berbagai sub sistem antara lain : sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya; dan dalam eksistensinya akan terus berkembang sesuai dengan kondisi tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan serta perkembangan sejalan dengan adanya faktor lingkungan.

b. Sistem politik dalam cakupan yang lebih luas adalah bentuk dari Pemerintahan dan juga merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi rakyat secara efektif dalam pemilihan umum berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan berpolitik.

c. Bahwa demokrasi sebagai sistem politik ketika para pembuat keputusan kolektif itu merupakan hasil dari sistem politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dalam sistem yang bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberi suaranya.
d. Sistem politik juga diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

II. Pengertian Sistem Politik Indonesia

a. Sistem Politik Indonesia adalah semua lembaga negara yang tersebut didalam konstitusi negara termasuk fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dimana dalam penyusunan keputusan kebijakan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalin kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

b. Badan-badan yang ada pada lingkungan masyarakat seperti Parpol, Ormas, Media massa, kelompok kepentingan, kelompok penekan, Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, dan melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan.

Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
1. Pembagian kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berada pada badan yang berbeda
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Pemerintah berdasarkan konstitusi
4. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
5. Pemerintahan mayoritas
6. Pemilihan Umum yang bebas
7. Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan masing-masing fungsinya

c. Sistem politik yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang dapat memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu, individu dengan pemerintah dan individu dengan kelompok; juga dapat memberikan dan menyediakan mekanisme yang mengatur konflik sampai pada titik penyelesaian, dan segala kebijakan pemerintah harus berdasarkan keputusan musyawarah atau bersama yang dilakukan secara arif dan bijaksana sesuai dengan jiwa Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam menyelenggarkan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya/dana demi tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

d. Bentuk partisipasi rakyat pada politik dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah terpilihnya perwakilan rakyat pada lembaga DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
Sedangkan perwujudan hak dan wewenang warga Indonesia dalam Demokrasi Pancasila yaitu seperti menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat yang sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian ikut aktif dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memperoleh pendidikan, ikut menangani serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

III. Oligarki Mengancam Demokrasi Indonesia

a. Politik oligarkis adalah suatu konfigurasi politik yang didominasi kelompok elite yang bergerak di bidang politik melalui transaksi yang saling menguntungkan antara elite itu sendiri. Di dalam konfigurasi politik yang oligarkis dimana keputusan-keputusan penting kenegaraan ditetapkan oleh para elite negara secara kolutif dan koruptif sehingga keberadaan mereka ibarat di negeri kleptokrasi.

b. Indonesia setelah mamasuki era reformasi seharusnya melahirkan demokrasi yang hakiki, tapi sayang demokrasi yang lahir tidak diikuti dengan penegakan hukum; oleh karena itu sebagai konsekwensinya maka sistem ekonomi, politik dan pemerintahan dikuasai oleh para oligarki.

c. Dalam konteks sesungguhnya Indonesia tidak demokratis melainkan bergeser ke oligarkis itu, dimana pusat kekuasaan oleh sekelompok orang yang berkepentingan, pada gilirannya agenda-agenda politik akan ditentukan dan diperjualbelikan melalui transaksi politik dengan uang atau jabatan sehingga mayoritas yang menduduki jabatan publik adalah orang-orang itu-itu saja dan lebih parah lagi keberadaan mereka tidak dapat menciptakan perubahan yang signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyat.

d. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem politik Indonesia yang saat ini telah dikuasai oleh para oligarki yang tidak tunduk pada hukum, maka cepat atau lambat nantinya dapat menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia, dimana kekayaan yang mereka miliki membuat mereka berkuasa dan bahkan lebih kuat daripada institusi hukum yang ada.

IV. Demokrasi Slogan dan Dinasti Politik

a. Demokrasi yang mengedepankan partisipasi publik dengan slogan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat sesungguhnya berjalan ditempat atau malah bisa dikatakan berjalan buruk karena pelaksanaan demokrasi di Indonesia cuma pada kulitnya saja sedangkan substansi dari demokrasi belum tercapai. Dapat dilihat pada produk legislasi DPR yang seharusnya melindungi masyarakat bawah atau kaum proletar melalui produk hukum malah banyak mengabaikan hak-hak mereka sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks, padahal DPR merupakan representasi semua rakyat Indonesia bukan representasi masyarakat kelas atas atau kaum borjuis.
Politik hukum nasional seharusnya ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni :
(a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia,
(b) memajukan kesejahteraan umum,
(c) mencerdaskan kehidupan bangsa,
(d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,

b. Beda lagi pada pelaksanaan pemilihan umum yang penuh dengan kecurangan serta para elite politik yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi masing-masing atau kelompoknya daripada kepetingan umum dengan selalu mangatasnamakan rakyat untuk mendapatkan melegitimasi;money politic-pun menjadi sesuatu yang lumrah disamping karena penegakan hukum yang lemah tapi juga karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan sehingga stimulus berupa uang sangat berharga bagi mereka.

c. Semakin mereka merasa nyaman dengan jabatan atau kekuasaan yang diemban maka mereka akan cenderung mempertahankan kekuasaan tersebut sehingga berakibat pusat-pusat kekuasan hanya berputar dikalangan mereka dan secara alamiah akan menutup peluang kaum muda yang memiliki visi dan misi untuk berkiprah, seolah-olah partai politik itu merupakan satu-satunya sumber kepemimpinan.
Suatu contoh konkrit pada para kepala daerah yang begitu selesai masa jabatannya, mendorong kuasa gono-gini seperti pada istri, saudara atau anaknya untuk menggantikan posisinya yang habis masa jabatan selama 2(dua) periode ataupun malah mencalonkan diri lagi untuk jabatan berbeda seperti wakil kepala daerah demi melanggengkan kekuasaan (politik dinasty), padahal seyogyanya dalam berpolitik diperlukan kebijaksanaan karena modal dasar dalam berpolitik adalah etika dan moral.

V. Demokrasi Politik dan Uang

a. Politik dan uang mungkin merupakan dua hal berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya; untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah politik uang yang dalam bahasa Inggrisnya money politic mungkin istilah yang sudah sangat sering didengar, dan menunjukkan pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu entah dalam Pemilihan Umum ataupun dalam hal lainnya yang berhubungan dengan keputusan penting; dalam pengertian seperti ini uang merupakan alat untuk mempengaruhi seseorang untuk menentukan keputusan yang tentunya dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik-tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.

b. Istilah politik uang juga dapat dipakai untuk menunjukkan pada pemanfaatan keputusan politik tertentu untuk mendapatkan uang, artinya kalangan tertentu yang memiliki akses pada keputusan politik dapat memanfaatkan keputusan tersebut untuk mendapatkan uang, dimana pemerintah atau penguasa ikut bermain dalam seluruh tindakan ekonomi masyarakat dengan melakukan sebuah system ekonomi tertutup dan protektif. Keterlibatan pihak pengambil kebijakan dalam system ekonomi seperti ini menghasilkan ekonomi biaya tinggi yang tidak menguntungkan bagi rakyat ketika sekelompok orang tertentu melindungi kepentingan pribadi dan kelompok mereka masing-masing dengan mengendalikan arus suplai barang kebutuhan masyarakat.

c. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, politik dan uang merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, dimana uang itu sangat penting untuk membiayai kampanye karena kampanye berpengaruh pada hasil pemilihan umum itu sendiri, karena faktanya kampanye tidak akan berjalan tanpa uang meski uang tidak merupakan faktor satu-satunya untuk memperoleh keberhasilan.

d. Dalam sistem politik yang tidak demokratis ini, maka korupsi politik akan tumbuh subur dan menjadi tabiat kebanyakan politisi. Sama halnya dalam partai politik yang tidak sehat, mereka akan mencari sumber-sumber pendanaan instan untuk menjalankan mesin politiknya, salah satunya melalui korupsi uang negara.

e. Seperti diketahui bahwa para calon anggota legislatif menyebarkan berbagai sogokan kepada masyarakat yang berbalut bantuan, dan pada saat yang bersamaan ramai pula ditemukan masyarakat berbondong-bondong mengejar para calon legislatif itu dengan berbagai proposal, mulai dari proposal acara keramaian hingga pembangunan fisik sarana umum.

VI. Penutup

a. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar tidak perlu diragukan lagi, tetapi fakta banyak masyarakat yang  justru merasa tertindas oleh pemerintah itu sendiri, oleh karena masalah ketidakadilan pemerintah menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa, maka sistem politik Indonesia kedepan diharapkan dapat kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

b. Terdapat 3(tiga) pelajaran penting yang seharusnya dipahami para kandidat dalam pemilu mendatang, yaitu Pertama, masyarakat sudah semakin fahan tentang politik, walaupun diberi uang atau sogokan dalam berbagai bentuk, masyarakat relatif tetap memilih kandidat sesuai dengan keinginannya. Kedua, uang suap dari kandidat sering kali menguap, justru yang untung atau curang sering kali tim suksesnya sendiri atau lembaga survei. Ketiga semakin cerdasnya pemilih dalam pemilihan umum tentu kabar baik bagi seluruh pihak yang ingin dalam pelaksanaan pemilihan umum berjalan bersih dan jujur.

c. Beberapa sebab yang mengakibatkan maraknya politik uang, antara lain : Pertama, karena persaingan yang cukup ketat antara peserta calon legislatif dimana mereka seharusnya saling mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran, justru saling berlomba untuk melakukan politik uang itu. Kedua, minimnya jumlah dan kemampuan pengawas lokal maupun pengawas asing, seperti Pemilihan Umum Legislatif atau Presiden yang dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Ketiga, kurangnya partisipasi media untuk mengungkap kasus-kasus yang kebanyakan media takut disebut partisan karena terlalu menyoroti peserta.

d. Karena potensi masalah justru semakin kuat akan bergeser dari pemilih kepada penyelenggara pemilu, yang artinya dahulu kandidat menebar uang kepada pemilih, namun sekarang ini yang bakal terjadi justru kandidat menebar uang kepada oknum penyelenggara pemilu.

e. Sejumlah kasus politik uang yang ditemukan, nyaris tidak terdengar adanya sanksi tegas, baik pihak yang menebar politik uang itu sendiri maupun pihak yang menerimanya. Praktek politik uang yang dilakukan secara sistematis, tersamar, melibatkan sejumlah tokoh penting partai yang menduduki jabatan politis tinggi masih sangat sulit dibawa ke Pengadilan.

Tentang penulis:
Drs H Moh Tojjib MSi, mantan Sekretaris Kecamatan Jambangan Surabaya. Tinggal di Medokan Asri Utara IV/25 (MA III-/17) Surabaya. Kontak person: 031 777 063 84 dan 081 232 063 84. Email : moh.tojjibnabil@yahoo.com

Independensi KPU dan Suksesnya Pemilu

Oleh Moh Tojjib

Moh TojjibI. Latar Belakang
a. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia sejak dibentuk tahun 1946 mengalami pasang surut, dimana anggota-anggotanya semula independen kemudian berubah menjadi partisan dan kembali lagi menjadi independen. Pada dasarnya tingkat independensi dan netralitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum teersebut tergantung pada rezim yang berkuasa dan aturan hukum yang mendasarinya.

b. Setidaknya ada Lima persyaratan dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu : Pertama Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga Pemilu harus inklusif. Keempat Pemilih harus diberi keleluasaan memiih dalam suasana bebas atau demokratis, Kelima Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai penyenggara harus independen dan netral.

c. Bahwa berhasil baik dan tidaknya penyelenggaraan Pemilihan Umum tergantung pada bagaimana Lembaga Penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional, berdasarkan asas netralitas dan independen.

d. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri adalah bermakna bahwa Konstitusi Indonesia telah dinyatakan betapa pentingnya eksistensi KPU, dan pada akhirnya mengharuskan dibentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri, yang kemudian diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.

II. Fakta Pelaksanaan
Bahwa yang berkepentingan dengan Pemilihan Umum tidak semata-mata partai politik, tetapi semua komponen bangsa ini yang juga mempunyai kepentingan, oleh karena itu membuat kita yakin bahwa independensi KPU tidak bisa direduksi hanya semata-mata karena pengaruh partai politik. Itu bukan masalah yang sederhana karena menyangkut kepentingan seluruh komponen bangsa yang ada di republik ini; oleh karena itulah mengapa DPR memutuskan, anggota KPU boleh saja berasal dari anggota partai politik.

Alasan lain, karena faktor yang menentukan sukses tidaknya Pemilihan Umum bukan semata-mata karena soal independensi KPU tapi lebih karena faktor profesionalitas dan kejujuran serta keadilan. Melihat pengalaman sebelumnya, yang membuat Pemilihan Umum menjadi carut-marut lebih banyak disebabkan karena kurangnya profesionalitas, kejujuran, dan keadilan.

1. Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh KPU, antara lain :

(1) sistem aturan yang membutuhkan stabilitas, oleh karena itu KPU harus memenuhi semua ketentuan yang telah digariskan;

(2) memperhatikan citra KPU pada periode sebelumnya yang dapat dikatakan kurang menguntungkan, maka untuk masa yang akan datang KPU harus lebih profesional dan juga menjaga kepercayaan yang telah diberikan; dan

(3) sistem pengawasan pada masa yang akan datang pastilah berkembang lebih independen,kuat dan efektif, bahkan juga memungkinkan jika berakhir dengan ancaman pemberhentian terhadap anggota KPU itu sendiri.
2. Di mata hukum KPU merupakan satu kesatuan institusi kenegaraan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud oleh pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar 1945; demikian juga di mata Mahkamah Konstitusi (MK), dimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU Nasional. Oleh karena itu ketika terdapat perkara di MK, maka yang menjadi pihak yang berkaitan dengan tanggungjawab dan pembuktian wilayah kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah KPU Nasional atau KPU Pusat.

III. Faktor Profesionalitas
Bahwa dengan diselenggarakan Pemilihan Umum diharapkan menjadi jalan menuju perubahan politik yang konstruktif dan menjadi titik awal penilaian apakah kualitas demokrasi yang akan berjalan selama 5 (lima) tahun ke depan lebih baik dari kualitas demokrasi selama 5(lima) tahun sebelumnya. maka keberhasilan penyelenggaraan Pemilu menjadi sasaran penting yang artinya secara teknis dan legalitas keberhasilan Pemilihan Umum berada pada tanggung jawab KPU, maka faktor profesionalisme, kejujuran dan keadilan dari anggota-anggota KPU adalah muklak.

Profesionalisme ada dua kategori, yaitu bersifat teknis dan non-teknis. Yang teknis berkaitan langsung dengan detail juklak dan juknis penyelenggaraan Pemilu, sedangkan yang non-teknis menyangkut penanganan masalah sosial yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

IV. Faktor Independensi
Bahwa faktor independensi KPU ikut berpengaruh sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu; perlu diketahui bahwa independen atau tidaknya anggota-anggota KPU bukan semata karena berasal dari partai politik. Justru ketika anggota-anggota KPU berasal dari partai politik independensi mereka lebih terjaga karena semua partai terwakili dalam tubuh KPU maka sesama anggota KPU sendiri terdapat upaya saling kontrol.
Bahwa independensi yang dimaksudkan disini adalah dari aspek kelembagaan dalam arti seluruh infrastruktur dan staf yang ada di KPU termasuk perangkat lunak yang digunakan harus bisa difungsikan untuk kepentingan semua partai politik peserta Pemilu tanpa memihak.

V. Kontrol Publik
Menurut para pengamat bahwa aspek kelembagaan dan independensi KPU pada Pemilu tahun 1999 lebih terjaga, hal ini karena adanya kontrol secara ketat dan melekat oleh anggota partai yang menjadi anggota KPU, sedangkan pada Pemilu tahun 2004 dan Pemilu tahun 2009, kontrol semacam itu tidak terjadi lagi sehingga menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat khususnya dari aspek kelembagaan dan aspek penggunaan IT.

Untuk mengontrol penggunaan alat-alat teknis kelembagaan KPU berada pada anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga bukan berasal dari partai politik. Selain itu pada akhirnya kita juga tetap berharap kepada publik untuk melakukan kontrol secara ketat agar anggota KPU bisa bekerja secara fair, profesional, dan independen. Kontrol yang ketat juga harus diarahkan pada penggunaan infrastruktur dan alat-alat kelengkapan kelembagaan KPU.

Bawaslu merupakan satu kesatuan lembaga negara dengan jajaran Panwaslu di seluruh Indonesia sebagai institusi pengawas pemilihan umum. Oleh karena itu jajaran pejabat Bawaslu di seluruh Indonesia dapat mengambil peran yang penting sebagai orang yang menyaksikan sendiri ataupun mengalami sendiri peristiwa-peristiwa faktual di lapangan yang menyebabkan timbulnya perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Di samping peran sebagai saksi, Bawaslu juga dapat berperan sebagai pihak terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara memberi keterangan yang memperkuat bukti-bukti yang diajukan pihak peserta pemilu atau pihak penyelenggara pemilu untuk dinilai sebagaimana mestinya.

VI. Penutup
Pemilihan Umum adalah kompetisi untuk memperebutkan suara rakyat dalam rangka mendapatkan jabatan-jabatan politik, oleh karena itu Pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara Pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Pemilu merupakan perhelatan politik yang kompleks untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi, sehingga penyelenggara Pemilu harus orang-orang profesional yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus serta menaati kode etik.

Ada jaminan secara hukum bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus bisa bekerja independen dan profesional yang merupakan hal mutlah, karena penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Lembaga tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu cukup, memiliki sumberdaya mumpuni. Jaminan independensi kelembagaan harus dituangkan dalam undang-undang, demikian juga dengan netralitas dan profesionalitas.

Tentang penulis:
Drs H Moh Tojjib MSi, mantan Sekretaris Kecamatan Jambangan Surabaya. Tinggal di Medokan Asri Utara IV/25 (MA III-/17) Surabaya. Kontak person: 031 777 063 84 dan 081 232 063 84. Email : moh.tojjibnabil@yahoo.com

Sistem Pemerintahan Negara (Bagian II)

Oleh Moh Tojjib

Moh TojjibPengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 20 Maret 2014. Bagian II, edisi Kamis 27 Maret 2014.

IV. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu :

1. Sistem Pemerintahan Parlementer.

a. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana perlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlementer memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang bewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Biasanya negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut, karena sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Di negara Inggris misalnya dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen, bahkan disebut sebagai Mother of Parliaments atau induk parlemen, dimana kedudukan raja tidak dapat diganggu gugat, ketka terjadi perselisihan raja dengan rakyat, menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja.

Sebagai contoh pada masa Raja Karel I salah seorang menteri yang bernama Thomas Wentworth dituduh melakukan tindak pidana oleh majelis rendah, kemudian karena terbukti menteri tersebut dijatuhi hukuman mati oleh majelis tinggi; begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara akan tetapi kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi, sedangkan negara Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankan. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer, sedangkan Amerika Serikat juga sebagai pelopor pertama dalam sistem pemerintahan presidensial, maka kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahan, dimana dari dua negara tersebut, kemudian diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Sedangkan negara-negara yang menganut sistem parlementer sampai sekarang adalah : Inggris, Jepang, Malaysia dan Belanda.

b. Sistem parlementer terlahir karena ada pertanggung jawaban menteri dimana kedudukan perdana menteri beserta menteri-menterinya sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pertanggung jawaban menteri terhadap parlemen dapat berakibat kabinet meletakan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara ketika parlemen tidak lagi mempercayai kabinet. Parlemen adalah lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan besar sebagai lembaga perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana menteri dan menteri-menterinya dipilih melalui suara terbanyak di parlemen. Oleh karena itu sering terjadi bahwa kabinet yang terpilih adalah orang-orang yang berasal dari kalangan mereka sendiri yang berasal dari satu partai atau koalisi.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer :

1). Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yang memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Raja / ratu atau presiden adalah kepala negara. yang tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet.

2). Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum, dimana partai politik yang menang akan memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan kekuasaan besar di parlemen. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan, karena kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memiliki kekuasaan pemerintahan, tetapi hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.

3). Pemerintah atau kabinet terdiri dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet, dimana mereka dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan anggota kabinet pada umumnya berasal dari parlemen. Kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau perdana menteri beserta para menteri-menterinya.

4). Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet ketika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif yang artinya ketika kabinet menerima mosi tidak percaya dari parlemen maka kabinet harus meletakan atau mengembalikan mandat kepada kepala negara.

5). Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen, selanjutnya dapat diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.

6). Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

7). Dalam sistem multi partai, formatur harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

8). Kepala negara dapat membubarkan parlemen ketika parlemen dinyatakan melanggar konstitusi dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu.

Dalam hal terjadi suatu krisis karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif, kadang-kadang dialami kesukaran untuk membentuk kabinet baru, oleh karena itu pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan; dalam hal keadaan semacam ini terpaksa dibentuk suatu kabinet ekstra-parlementer yaitu suatu kabinet yang dibentuk tanpa formatur terikat kekuatan politik dalam badan legislatif.

Dengan demikian formatur kabinet memiliki cukup peluang untuk menunjuk menteri berdasarkan keahlian yang diperlukan tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai atau tidak, kalaupun ada menteri yang merupakan anggota partai, secara formal dia tidak dapat mewakili partainya. Biasanya suatu kabinet ekstra-parlementer mempunyai program kerja terbatas dan mengikat untuk menangguhkan pemecahan masalah yang bersifat fundamental.

d. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer :

1). Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif, oleh karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

2). Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public lebih jelas.

3). Pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan tugas pemerintahan.

e. Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

1). Kedudukan eksekutif atau kabinet tergantung dukungan mayoritas parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2). Kabinet sewaktu-waktu dapat dibubarkan tergantung dukungan mayoritas dari parlemen.

3). Kabinet yang berasal dari partai pemenang pemilihan umum dapat menguasai parlemen.

4). Parlemen adalah tempat pengkaderan bagi jabatan eksekutif. Anggota parlemen merangkap menteri atau kabinet.

f. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Parlementer ada 2 yaitu :

1). Rangkap jabatan karena anggota parlemen adalah para menteri.

2). Dominasi resmi parlemen merupakan lembaga legislatif tertinggi, yang memiliki kekuasaan membuat, merivisi, mencabut Undang-undang dan juga dapat menentukan suatu Undang-undang itu konstitusional atau tidak.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, maka kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemen masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka menteripun tidak bisa diberhentikan oleh DPR.

Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, dimana kedudukan tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lainnya secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan (check and balance). Kekuasaan membuat undang-undang berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat atau Congress, sedangkan Presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat itu. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan kabinet-kabinetnya yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif hanya bertanggung jawab kepada rakyat.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab supreme court atau Mahkamah Agung, dan kekuasaan legislatif berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat atau Conggres (senat dan parlemen kalau di Amerika). Sistem presidensial yang menerapkan Trias Politica Montequieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan (separation of power) adalah Amerika Serikat dengan check and balance, sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (distribution of power).

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah :

a) Penyelenggaraan negara berada ditangan presiden, dimana sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.

b) Kabinet atau para menteri diangkat atau dibentuk oleh presiden, sekaligus nantinya bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan kepada rakyat karena tidak dipilih oleh parlemen. d) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

e) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan, anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat.

f) Presiden tidak berada dibawah langsung parlemen.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, maka eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen, karena kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, karena mereka dipilih secara terpisah. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Sistem presidensial juga disebut dengan sistem kongresional. Dalam sistem ini, posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali jika presiden melakukan tindakan pelanggaran konstitusi atau tindakan kriminal lainnya. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan,seperti negara-negara : Amirika Serikat, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.

Berikut ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial :

1). Penyelenggara negara berada ditangan presiden, dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan Presiden tidak dipilih oleh parlemen, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.

2). Kabinet atau para menteri diangkat atau dibentuk oleh presiden, dan bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

3). Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen, karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.

4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

5). Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan, dan anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

6). Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial

a) Kedudukan eksekutif lebih stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen.

b) Masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun.

c) Penyususnan program kabinet lebih mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan.

d) Legislatif bukan tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh dirangkap pejabat eksekutif.

Kekurangan sistem pemerintahan presidensial

a) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

b) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

c) Pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu lama.

Prinsip-perinsip sistem pemerintahan presidensial

a) Pemisahan jabatan karena ada larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri atau kabinet.

b) Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain.

3. Sistem Pemerintahan Semi-Presidensial

Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan antara dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem semi-presidensial ini memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama-sama dengan perdana menteri. Sistem pemerintahan semi-presidensial juga disebut Dual Eksekutif atau Eksekutif Ganda. Meskipun Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial juga dipengaruhi oleh sistem parlementer, namun Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, karena secara resmi sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Negara yang menganut sistem semi-presidensial : Prancis

4. Sistem Pemerintahan Komunis

Komunisme sebenarnya merupakan suatu ideologi, namun perkembangan berikutnya ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan. Sistem komunis ini juga sangat anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Negara yang menganut sistem komunis : Korea Utara, Kuba, Vietnam

5. Sistem Pemerintahan Referendum

Referendum berasal dari kata “refer” yang berarti mengembalikan, dimana sistem pemerintahan referendum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama kebijakan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan oleh eksekutif atau legislatif. Sistem pemerintahan referendum adalah merupakan variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Di negara Swiss misalnya, tugas pembuat undang-undang berada dibawah tangan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum yang terdiri dari referendum obligatoir, referendum fakultatif, dan referendum konsultatif.

a). Referendum Obligatoir adalah merupakan referendum yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan rakyat tersebut bersifat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat pada seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. Contoh persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar.

b). Referendum Fakultatif adalah merupakan referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakan referendum, ketika rakyat menghendaki undang-undang tersebut dilaskanakan, maka undang-undang itu terus berlaku, akan tetapi apabila undang-undang itu ditolak dalam referendum tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi.

c). Referendum Konsultatif adalah merupakan referendum yang menyangkut masalah teknis dan biasanya rakyat kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan persertujuaan. Sistem pemerintahan referendum, biasanya jarang terjadi pertentangan antara eksekutif atau bundesrat dan legislatif, karena anggota-anggota dari bundesrat ini dipilih oleh bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya.

Kelebihan sistem pemerintahan referendum

a) Setiap ada masalah terhadap negara, maka rakyatnya langsung ikut serta dalam menanggulanginya.

b) Kedudukan pemerintahan biasanya lebih stabil sehingga pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Referendum

a) Tidak semua masalah dalam sistem pemerintahan referendum itu mampu diselesaikan oleh rakyat karena untuk mengatasi masalah itu perlu pengetahuan yang cukup yang harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri.

b) Sistem ini tidak bisa dilaksanakan jika terdapat banyak perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif karena menyangkut kebijakan politik.

V. Pengaruh Sistem Pemerintahan Terhadap Negara

Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negara itu sendiri, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, seperti sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Dari dua model tersebut kemudian diadopt oleh negara-negara lainnya. Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain, salah satu kegunaan penting adalah sistem pemerintahan di suatu negara dapat menjadi perbandingan oleh negara lainnya, juga dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antar sistem pemerintahan guna dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lainnya. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

VI. Kesimpulan

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lainnya menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilihan umum, dan dewan menteri.

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahan adalah presidensial.

Dalam sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.

Perubahan pemerintah di suatu negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam suatu negara. Perubahan pemerintahan seperti di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Hal itu karena krisis moneter dan krisis ekonomi.

Tentang penulis:
Drs H Moh Tojjib MSi, mantan Sekretaris Kecamatan Jambangan Surabaya. Tinggal di Medokan Asri Utara IV/25 (MA III-/17) Surabaya. Kontak person: 031 777 063 84 dan 081 232 063 84. Email : moh.tojjibnabil@yahoo.com

Emansipasi Wanita dalam Politik

Oleh Moh Tojjib

Moh TojjibI. Latar Belakang

a. Isu emansipasi wanita selalu tidak pernah habis dibicarakan. Apalagi di sebagian negara di dunia termasuk Indonesia, masalah kesetaraan gender, persamaan derajat / hak antara wanita dan pria, kebebasan wanita, gerakan feminisme dan sebagainya yang semuanya itu berkaitan dengan emansipasi wanita adalah isu-isu yang sifatnya status quo. Artinya belum ada kesepakatan secara regional ataupun internasional tentang konsep dan implementasi emansipasi wanita tersebut.

b. Indonesia misalnya, dengan mayoritas penduduk muslim apakah implementasi dari emansipasi wanita ini sudah bisa dianggap berjalan. Apakah idiologi dan budaya yang dianut oleh suatu bangsa dan praktik-praktik keseharian di antara penduduknya sudah memenuhi hak-hak wanita dan mengangkat kedudukan mereka, misalnya ada suatu tradisi yang berlaku di daerah tertentu menurut pandangan khalayak ramai dianggap merendahkan martabat wanita, namun justru di daerah barsangkutan dianggap sebagai hal biasa, merupakan tradisi yang terpelihara selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad.

c. “Rahmatal lil’alamin” begitu istilah dalam ajaran Islam untuk menghapus seluruh bentuk kezhaliman, termasuk yang menimpa kaum perempuan dan untuk mengangkat derajat perempuan sebagai manusia mulia. ukuran kemulian dan tingginya martabat manusia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa (Lihat di Qur’an Surah Al Hujurat:33). lebih dari itu Allah menegaskan dalam Al Qur’an, “barangsiapa yang mengejarkan amalan shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pula kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Qur’an Surah An Nahl:97)

Apabila ada yang menyatakan bahwa perempuan dalam posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki itu adalah salah, karena dalam Al Qur’an telah ditegaskan, “wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa” (Qur’an Surah Hujurat:13). ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara; perlu ditekankan juga bahwa emansipasi bukanlah pembebasan diri wanita. Yang selama ini emansipasi lebih cenderung diartikan sebagai persamaan gender yang berimplikasi pada bentuk kebebasan memilih. misalnya memilih menjadi wanita karir, pada dasarnya diperbolehkan yang tentu tidak melanggar syar’i. sebagaimana firman Allah, “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf” (Qur’an Surah Al Baqarah:228)

II. Istilah dan Pengertian Emansipasi

Emansipasi berasal dari bahasa Latin “emancipatio”, artinya adalah pembebasan dari tangan kekuasaan. pada zaman Romawi dahulu istilah ini dipakai terhadap upaya seorang anak yang belum dewasa agar lepas dari kekuasaan orang tua mereka dengan maksud untuk mengangkat derajat atau haknya.

Istilah itu secara luas digunakan untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh persamaan derajat atau hak-hak politik, lazimnya digunakan bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik, atau secara lebih umum dibahas dalam hal-hal berkaitan masalah persamaan derajat.

Istilah ini kemudian lebih sering dikaitkan dengan emansipasi wanita atau persamaan hak dan kedudukan bagi wanita untuk memperoleh persamaan hak, derajat, dan kebebasan seperti halnya kaum lelaki. Sejak abad ke-14 Masehi sudah ada gerakan untuk memperjuangkan persamaan bagi wanita yang sekarang orang lebih mengenalnya sebagai emansipasi wanita.

Dunia Barat dan negara-negara sekuler lebih cenderung memakai dengan istilah feminism (feminisme) yang artinya adalah sebuah upaya atau gerakan yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan persamaan hak politik, ekonomi, sosial dan memiliki kesempatan yang sama bagi wanita. Konsep tersebut sering tumpang tindih dan rancu dengan konsep hak-hak kaum wanita.

Para penyeru emasipasi wanita atau feminis menginginkan agar para wanita disejajarkan dengan kaum pria di segala bidang kehidupan tanpa terkecuali, misalnya pendidikan, pekerjaan, perekonomian, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya.

III. Emansipasi Wanita di Bidang Politik dan Pemernitahan

Kiprah wanita di bidang politik dan pemerintahan di Indonesia mulai bersinar semenjak lahirnya reformasi politik pada tahun 1998 yang menandai jatuhnya rezim orde baru. Kaum hawa kini sudah banyak duduk di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, meskipun prosentasenya belum begitu signifikan. Sudah ada kemajuan berarti, paling tidak produk-produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan kini sudah banyak yang berpihak kepada wanita. Dalam susunan kabinet sendiri sudah lama ada Kementerian Pemberdayaan Wanita.

Emansipasi bagi perempuan di Indonesia diatur secara formal dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d Undang-Undang No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan pasal 53 Undang-Undang mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, secara khusus tertulis pada pasal 65 ayat (1); dalam Tata Cara Pencalonan Anggota DPR Pusat, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Pasal 65 adalah :

(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

(2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.

(3) Pengajuan calon anggota DPR Pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: calon anggota DPR disampaikan kepada KPU; calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Sayang hingga saat ini banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai, walaupun ada jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di bidang pemerintahan dan hukum telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), namun sejatinya sistem nilai yang masih mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum hilang,hal ini menjadi tugas partai politik untuk melakukan rekrutmen para calon legislatif perempuan untuk memenuhi kuota 30%, bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi underbow atau ormas-ormas dan melalui perwakilan-perwakilan daerah; dengan adanya perwakilan 30% perempuan di parlemen, harapan akan dapat menyuarakan banyak kepentingan perempuan. Jangan sampai hal yang menyangkut keberadaan perempuan, tetapi keputusan masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

Fakta politik menunjukkan bahwa perempuan hampir diseluruh belahan dunia tidak terwakili secara proporsional yaitu hanya menduduki sekitar 14,3% dari keseluruhan anggota parlemen. di Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia dan Denmark memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi, yaitu mencapai 40%, sedangkan jumlah terendah diduduki oleh negara-negara Arab, yang hanya mencapai sekitar 4,6% (International Idea, 2002).

Menurut data pada Badan Pusat Statistik tahun 2000 perempuan memiliki populasi 51% dari 177 orang anggota MPR, perempuan berjumlah 18 orang anggota, yang berarti mencapai hanya 9,2%. Hampir serupa perempuan di DPR berjumlah 45 orang anggota dari 455 orang anggota, yang berarti mencapai 9%. Tingkat partisipasi perempuan Indonesia di lembaga perwakilan rakyat lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia Tengara lainnya, yaitu 12,7%.

Di Indonesia pada pemilu pertama digelar Maret 2001, setelah amandemen konstitusi diberlakukan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam representasi perempuan di parlemen yaitu hampir dua kali lipat dari 25% ke 47% di tingkat National Assembly (MPR).

Bagaimanapun juga kita harus belajar banyak dari pengalaman negara lain, terutama terhadap negara-negara Skandinavia yang representasi perempuan di parlemen mencapai 40% Sebagai contoh, di Swedia pada tahun 1994, Partai Sosial Demokratik Swedia memperkenalkan zipper principle sebagai regulasi internal partai.

Prinsip mengatur nomor urut yang mengharuskan partai tersebut memuat nama kandidat perempuan setelah atau sebelum laki-laki secara bergantian. Apabila nama caleg pertama dalam daftar adalah perempuan, pada urutan kedua adalah laki-laki, selanjutnya perempuan, dan seterusnya berselang-seling.

Diharapkan partisipasi dan keterwakilan perempuan signifikan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Untuk itu regulasi kuota di Indonesia yang tidak wajib sifatnya tidak cukup karena tidak menjamin meningkatnya akses perempuan di parlemen. Terlebih lagi terkesan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh parpol-parpol di negara Indonesia „hanya“ merupakan bentuk respons dari regulasi pemerintah, bukan mekanisme internal parpol yang mereka buat sendiri, oleh karena itu masih diperlukan aturan yang lebih „memaksa“, baik dari pemerintah maupun dari internal partai, agar regulasi kuota menjadi efektif.

VI. Penutup

Emansipasi wanita adalah sebuah istilah atau terminologi yang sangat populer di Indonesia. Artinya kalau ingin membahasnya secara tuntas, persoalan ini tidak akan pernah selesai, sebab masing-masing pihak bertolak dari sudut pandang berbeda.

Emansipasi wanita atau persamaan antara lelaki dan wanita bahkan merendahkan martabat wanita. Padahal dalam Islam antara lelaki dan wanita bukanlah untuk dipersamakan dalam segala hal, sebab secara qodrat, fitrah, dan asal kejadian, antara lelaki dan perempuan tidak bisa dipersamakan ataupun dibedakan. Masing-masing memiliki kelebihan dan keistimewan sendiri-sendiri. Sehingga tidak relevan kalau isu emansipasi wanita ini dikaitkan dengan upaya mempersamakan hak-hak dan kedudukan wanita dengan kaum lelaki.

Sejatinya sistem nilai emansipasi wanita dalam politik dan pmerintahan menjadi tugas partai politik untuk melakukan rekrutmen para calon legislatif perempuan untuk memenuhi kuota 30%, bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi underbow atau ormas-ormas dan melalui perwakilan-perwakilan daerah; dengan adanya perwakilan 30% perempuan di parlemen, harapan akan dapat menyuarakan banyak kepentingan perempuan. Jangan sampai hal yang menyangkut keberadaan perempuan, tetapi keputusan masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

Adanya kelebihan lelaki atas perempuan dalam hal kepemimpinan baik dalam rumah tangga, negara, ataupun kepemimpinan lainnya adalah menunjukkan sifat keadilah Allah SWT yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia, bagi seorang individu sesuai dengan keadaan yang bersangkutan.

Tentang penulis:
Drs H Moh Tojjib MSi, mantan Sekretaris Kecamatan Jambangan Surabaya. Tinggal di Medokan Asri Utara IV/25 (MA III-/17) Surabaya. Kontak person: 031 777 063 84 dan 081 232 063 84. Email : moh.tojjibnabil@yahoo.com

Sistem Pemerintahan Negara (Bagian I)

Oleh Moh Tojjib

Moh TojjibPengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 20 Maret 2014. Bagian II, edisi Kamis 27 Maret 2014.

 

I. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan pada suatu negara di duinia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara yang meliputi tiga institusi pokok besar yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Pada umumnya pemerintahan negara didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara, seperti tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi atas tiga hal pokok, yaitu : presidensial, parlementer dan referendum, dimana pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif seperti di negara Inggris. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial seperti di negara Amerika Serikat. Sedangkan Sistem pemerintahan referendum adalah variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, seperti terjadi di negara Swiss, dimana tugas pembuat undang-undang berada di bawah tangan rakyat yang mempunyai hak pilih.

Setiap menjalankan pemerintahan, negara memiliki sistem yang berbeda-beda walaupun namanya sama seperti sistem presidensial atau sistem parlementer, dimana sesungguhnya keduanya berakar dari nilai sama, yaitu : “demokrasi“.

Istilah pemerintahan itu mempunyai pengertian yang tidak sama, sebagai berikut :

(a) bahwa pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa di memerintahan, dimana badan-badan kenegaraan disini bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, suatu misal badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif.

(b) bahwa pemerintahan sebagai gabungan dari badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah satu negara, misalnya raja, presiden, atau yang dipertuan Agung seperti negara Malaysia.

(c) bahwa pemerintahan dalam arti kepala negara yaitu presiden bersama-sama dengan para kabinetnya.

II. Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan satu dengan bagian-bagian lainnya yang berakibat ketika salah satu sistem atau bagian tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Sedangkan pemerintahan adalah merupakan suatu lembaga yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat suatu negara baik dari segi ekonomi, sosial budaya dan politik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan seperti Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara, sedangkan dalam arti sempit, adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Jadi secara keseluruhan sistem pemerintahan adalah merupakan suatu cara untuk mengatur bagian-bagian fungsional yang saling ketergantungan di suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.

III. Istilah dan Bentuk Pemerintahan

Ada banyak istilah dan bentuk dalam pemerintahan di belahan dunia ini, namun yang dapat disajikan dalam tulisan ini antara lain :

1. Pemerintahan Klasik

a. Ajaran-ajaran dari Plato yang diperkirakan lahir sekitar tahun 429 – 347 Sebelum Masehi, banyak pula macam dan ragamnya antara lain :

a.1. Aristokrasi.

Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu aristo yang berarti “terbaik” dan kratia yang berarti “untuk memimpin”, maka Aristokrasi yang dapat pula diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik, maka Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan umum, dan bentuk pemerintahan ini baik dan ideal artinya pemerintahan dipegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan.

a.2. Timokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan.

a.3. Oligarki yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan yang tidak ada keadilan.

a.4. Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata, dan

a.5. Tirani yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) demi kepentingan pribadi sehingga jauh dari cita-cita keadilan. Bentuk pemerintahan ini buruk dan merupakan kemerosotan.

b. Ajaran-ajaran Aristoteles yang diperkirakan lahir sekitar tahun 384 – 322 Sebelum Masehi, banyak pula macam dan ragamnya antara lain :

b.1. Monarki yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal.

b.2. Pliteia yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini lebih baik dan ideal.

c. Ajaran Polybios yang diperkirakan lahir sekitar tahun 204-122 Sebelum Masehi, banyak pula macam dan ragamnya antara lain :

c.1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang mulanya didirikan kekuasaan atas rakyat dengan baik dan dapat dipercaya, namun ketika pada perkembangan berikutnya, para penguasa dalam hal ini raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani.

c.2. Pemerintahan tirani yang sewenang-wenang itu muncullah kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan, dimana mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan beralih pada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang yang memperhatikan kepentingan umum, serta sifat baik,. Pemerintahan berubah dari tirani menjadi aristokrasi.

c.3. Pemerintahan oligarki yang tidak ada keadilanm rakyat berontak mengambil alih kekuasaan umtuk memperbaiki nasib. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat, maka pemerintahan bergeser menjadi demokrasi; namun pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama-lama diwarnai kekacauan, kebrobokan dan korupsi sehingga hukum sulit ditegakkan. Dari pemerintahan okhlorasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan kembali di pegang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki.

c.4. Pemerintahan Monarkhi atau Kerajaan dalam buku Leon Duguit Traite de Droit Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara pemerintahan bentuk “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun-temurun, maka mereka berhadapan dengan monarki, namun ketika kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun-temurun tetapi dipilih, maka mereka berhadapan dengan republik.g.Monarkisme.

2. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara, dapat dijelaskan sedikit sebagai berikut :

a. Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang biasanya dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas, dimana perintah raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyat-rakyatnya. Pada diri raja juga terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh di negara Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi atau negara adalah saya.

b. Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dimana kekuasaan raja masih dibatasi oleh undang-undang dasar konstitusi.

c. Monarki Parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan fungsi raja hanya sebagai kepala negara atau sebagai simbol kekuasaan yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer semacam ini sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di negara Inggris, Belanda dan Malaysia.

3. Pemerintahan Republik

Dalam pelaksanaan pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional dan republik parlementer, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemerintahan Republik Absolut

Dalam sistem pemerintahaan republik absolut adalah pemerintahan bersifat diktator tanpa ada batasan kekuasaan, dimana penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaan digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada namun tidak berfungsi.

b. Pemerintahan Republik Konstitusional

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan republik konstitusional ini, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi, dan disamping itu pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.

c. Pemerintahan Republik Parlementer

Dalam sistem pemerintahan republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat; sedangkan kepala pemerintahan berada ditangan perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlementer. Sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

4. Pemerintahan Demokrasi.

Demokrasi adalah mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warganegara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara, dimana salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif dan untuk mewujudkan tiga jenis pilar lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

5. Pemerintahan Demokrasi Totaliter.

Demokrasi Totaliter adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarawan Israel bernama J.L. Talmon yang merujuk pada suatu sistem pemerintahan dimana wakil rakyat yang terpilih secara sah untuk mempertahankan kesatuan negara kebangsaan meskipun warga negaranya memiliki hak untuk memilih tetapi sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

6. Pemerintahan Emirat.

Emirat berasal dari bahasa Arab yang artinya imarah, jamak imarat adalah sebuah wilayah negara yang diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah, yang merupakan sebuah negara terdiri dari tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah seorang emir.

7. Pemerintahan Federal.

Federal adalah kata sifat atau adjektif berasal dari kata Federasi yang merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasi dari bahasa Belanda, federatie, berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang artinya “perjanjian”, federasi pertama dari arti ini adalah “perjanjian” Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi, ketika itu mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama tetapi untuk bekerja sama saja.

8. Pemerintahan Meritokrasi.

Meritokrasi yang berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada siapa saja yang berprestasi atau berkemampuan lebih. Meritokrasi sering dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada siapa saja yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin.

9. Pemerintahan Negara Kota.

Pemerintahan Negara Kota adalah pemerintahan negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah dan rakyat serta pemerintahan berdaulat penuh, dimana biasanya memiliki wilayah negara yang kecil yang luasnya sebesar kota pada umumnya. Negara-negara kota dewasa ini adalah seperti negara Singapura, Monako dan Vatikan.

10. Pemerintahan Oligarki

Oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu Ὀλιγαρχία, Oligarkhía adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil masyarakat, yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk “sedikit” (ὀλίγον óligon) dan “memerintah” (ἄρχω arkho).

11. Pemerintahan Otokrasi

Pemerintahan Otokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang, dimana istilah ini berasal dari bahasa Yunani autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa sendiri” atau “penguasa tunggal”. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki yaitu kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil dan demokrasi atau kekuasaan oleh mayoritas rakyat.

12. Pemerintahan Plutokrasi

Plutokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan, dimana sejarah keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia; jadi Pemerintahan Plutokrasi itu adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang dimiliki.

Tentang penulis:
Drs H Moh Tojjib MSi, mantan Sekretaris Kecamatan Jambangan Surabaya. Tinggal di Medokan Asri Utara IV/25 (MA III-/17) Surabaya. Kontak person: 031 777 063 84 dan 081 232 063 84. Email : moh.tojjibnabil@yahoo.com



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.164.981 hits
Agustus 2019
S S R K J S M
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Iklan