Posts Tagged 'listrik'

Bisakah Tarif Listrik tidak Naik?

Oleh Eriko Sotarduga BPS

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07/2010 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN (persero) sebesar rata-rata 10%. Penyesuaian tarif listrik tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kekurangan subsidi listrik sebesar Rp4,8 triliun sebagai dampak penetapan kebijakan subsidi listrik dalam APBN-P 2010 yang diperkirakan sebesar Rp55,1 triliun.

Perhitungan kebutuhan subsidi listrik 2010 dihitung berdasarkan realisasi pendapatan PLN Februari 2010 yang di dalamnya sudah mencakup penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sejak 2005, antara lain Dayamax Plus (untuk pelanggan bisnis, industri dan kantor pemerintah), dan tarif multiguna. Dari hasil berbagai kebijakan tambahan tersebut, realisasi rata-rata rekening yang dibayar oleh seluruh pelanggan pada Februari 2010 menjadi Rp671/kwh.

Penyesuaian tarif listrik 2010 dilakukan dengan mengambil acuan realisasi rata-rata rekening Februari 2010 tersebut. Dengan tarif listrik yang baru, rata-rata rekening yang akan dibayar pelanggan secara keseluruhan sebesar Rp735/kwh, atau mengalami penaikan rata-rata 10% dari rekening seluruh pelanggan pada Februari 2010. Akibatnya, harga yang harus dibayar tiap pelanggan dapat berbeda-beda.

Dari hasil simulasi yang telah dilakukan pemerintah dan PLN, ada pelanggan yang mengalami penaikan tagihan lebih besar, tetapi ada juga pelanggan yang mengalami penurunan. Dengan berlakunya tarif listrik 2010, kebijakan-kebijakan Dayamax Plus dan tarif multiguna dicabut.

Kalangan industri paling terkena dampak penaikan tarif listrik ini karena pemerintah tetap tidak menaikkan tarif listrik untuk pelanggan golongan 450-900 volt-ampere (VA). Para pengusaha tidak mau menelan begitu saja perhitungan yang disodorkan PLN dan memilih melakukan simulasi. Hasilnya ternyata sangat mencengangkan. Nilai rekening yang harus dibayar pengusaha melonjak hingga 35%-55% sehingga penaikan itu jelas membebani pelaku usaha.

Forum Asosiasi Nasional yang merupakan gabungan dari lebih dari 25 asosiasi, antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Bakery Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APBI), kemudian mengadu kepada DPR karena merasa dipermainkan pemerintah.

Sedikitnya ada tiga perbedaan penghitungan antara PLN dan pengusaha. Pertama, pelanggan industri memasukkan beban dalam penghitungan tagihan rekening listrik. Kedua, perbedaan basis penghitungan tarif tenaga listrik oleh pelanggan industri. Faktor ketiga, asumsi penggunaan faktor ‘K’ (koefisien) untuk penghitungan tarif waktu beban puncak (WBP) dan tarif luar waktu beban puncak (LWBP).

Ironisnya, pemerintah dan PLN mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan tarif listrik tersebut. Setelah melewati dialog yang alot, pemerintah dan pengusaha telah sepakat menerapkan tarif dasar listrik baru yang telah direvisi berlaku Agustus 2010. Pemerintah berjanji penaikan tarif listrik industri rata-rata berada di kisaran 10%-15% dari tagihan rekening listrik terakhir. Penaikan tarif listrik industri maksimal sebesar 18%.

Pelajaran berharga

Gonjang-ganjing penaikan tarif listrik yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini memberikan pelajaran berharga. Pertama, manajemen pemerintah dan PLN masih lemah. Fakta itu terlihat dari pengakuan pemerintah dalam penghitungan penaikan tarif listrik. Kondisi itu sangat memprihatinkan karena kebijakan tarif listrik sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain, meskipun sudah ada kesepakatan patokan penurunan dan penaikan tertinggi sebesar 18%, kebijakan itu pun masih belum dirinci secara detail untuk tiap kategori pelanggan. Untuk itu, pelaksanaan Permen Nomor 07/2010 selayaknya dibatalkan karena seharusnya dikeluarkan keputusan presiden yang disetujui DPR sebagai fungsi legislasi.

Penulis melihat dibutuhkan waktu yang agak panjang, sedikitnya satu tahun ke depan, untuk menyelaraskan tarif tersebut berdasarkan aturan atau regulasi yang benar. Untuk kepentingan penyelarasan ini, patut diperhatikan komunikasi yang intens antara asosiasi pengusaha, PLN, dan pemerintah.

Kedua, kebijakan penaikan tarif listrik terlalu fokus pada kepentingan internal pemerintah dan PLN serta mengabaikan kepentingan eksternal, yakni kelompok usaha serta masyarakat secara umum. Pada awal Februari 2010, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik karena kondisi masyarakat masih susah. Ternyata, pernyataan tersebut tidak terbukti dengan adanya penaikan tarif listrik saat ini, padahal kondisi masyarakat saat ini pun masih sulit.

Penaikan tarif listrik otomatis bakal mengerek angka inflasi. Menurut perhitungan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono, di Bandung, Selasa (20/7), pengaruh penaikan tarif listrik pada awal Juli akan mendorong inflasi pada Juli ini menjadi sekitar 1%. Inflasi sekitar 1% itu selain disumbang penaikan tarif listrik yang naik sekitar 18% juga karena dorongan dampak penaikan tarif listrik terhadap harga pangan. Sampai akhir tahun, dengan pengaruh kenaikan harga pada masa puasa dan Lebaran, inflasi akan berada di sekitar 5,8% sampai 6%.

Bertambahnya angka inflasi ini akan menyusahkan masyarakat karena kenaikan barang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Akhirnya, meskipun penaikan tarif listrik hanya berlaku bagi kelompok industri, masyarakat kecil juga yang akan menjadi korban karena harga barang makin tak terjangkau.

Bahkan, pekerja terancam kehilangan penghasilan apabila perusahaan gagal melakukan penyesuaian keuangan terhadap penambahan pengeluaran akibat penaikan tarif listrik. Pada kondisi kesulitan keuangan, pengusaha akan lebih memilih mengikuti hukum alam, yakni melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Posisi pengusaha kian terjepit karena saat ini dihadapkan pada persaingan global yang sangat ketat, terutama dengan China, pascapemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada awal tahun ini. Penaikan tarif listrik bakal menekan daya saing produk Indonesia. Maka, jangan heran apabila banyak pengusaha tidak mau lagi memproduksi barang dan beralih menjadi pedagang belaka. Itu artinya bahwa penaikan tarif listrik akan menimbulkan efek baru, yakni meningkatnya jumlah pengangguran di dalam negeri.

Ketiga, PLN gagal melakukan efisiensi. PLN juga beralasan penaikan tarif listrik terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan subsidi dan masih jomplangnya antara harga jual listrik dan angka produksi. Padahal, kekurangan tersebut bisa ditutupi lewat efisiensi yang dilakukan PLN, terutama dalam pemakaian bahan bakar untuk pembangkit.

Efisiensi bahan bakar bisa menutupi subsidi listrik sebesar Rp7,4 triliun yang menjadi alasan pemerintah menaikkan tarif listrik. Efisiensi itu dapat dilakukan, misalnya, dengan adanya penambahan pasokan gas minimal 100 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan penerapan kewajiban pasok ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minimal sesuai besaran royalti 13,5%. Apabila hal itu dilakukan, tidak kurang ada penghematan sebesar Rp7 triliun. Artinya, tarif listrik tidak perlu naik.

Sayangnya, PLN terkesan ogah melakukan efisiensi karena menurut mereka opsi penambahan gas dan DMO batu bara sulit direalisasikan pada 2010. Akibatnya, PLN menilai penaikan tarif listrik hanya satu-satunya jalan untuk menambal kekurangan subsidi. (Sumber: Media Indonesia, 28 Juli 2010)

Tentang penulis:
Ir Eriko Sotarduga BPS, Anggota Komisi VI DPR

Iklan

Listrik Gratis untuk Orang Miskin

Oleh Fabby Tumiwa

Dalam suatu forum diskusi dengan wartawan ekonomi dan moneter akhir minggu, Dirut PT PLN Dahlan Iskan melemparkan gagasan ”listrik gratis bagi orang miskin”.

Pernyataan serupa disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR. Listrik gratis untuk orang miskin dapat mengurangi pendapatan PLN Rp 1,5 triliun. Jika kenaikan diberikan pada kelompok pelanggan rumah tangga (RT) lain, pendapatan tambahan minimal Rp 15 triliun. Andai kata perhitungannya tepat, opsi ini lebih menguntungkan PLN dibandingkan dengan opsi kenaikan 10-15 persen, yang memberikan tambahan pendapatan Rp 6 triliun-Rp 7 triliun per tahun.

Ide ini bukan hal baru. Afrika Selatan telah mempraktikkan dengan cukup berhasil hampir 10 tahun. Tahun 2001, Pemerintah Afrika Selatan menetapkan kebijakan pemberian air dan listrik gratis bagi warga miskin. Kebijakan yang disebut ”Free Basic Electricity” tersebut memberikan RT miskin 50 kilowatt-jam tenaga listrik yang berasal dari jaringan listrik (grid) secara gratis setiap bulan.

Pemakaian listrik yang lebih tinggi dari kuota itu dikenai tarif berundak. Kuota 50 kilowatt-jam ditentukan berdasarkan konsumsi rata-rata 54 persen dari 6,4 juta pelanggan RT. Kebijakan listrik gratis hanya berlaku bagi RT yang memenuhi kriteria miskin. Pelanggan yang tidak masuk kategori ini harus membayar tarif non-subsidi sehingga terjadi subsidi silang antar-golongan.

Sejumlah prasyarat

Apakah kebijakan seperti ini bisa diterapkan di Indonesia? Bisa saja, tetapi dengan sejumlah prasyarat, kondisi, dan pertimbangan. Pertama, perlu filosofi dan tujuan kebijakan jelas dan jangka panjang, tidak seumur jagung. Filosofi yang mendasari Afrika Selatan mengambil kebijakan ini: listrik adalah pelayanan dasar hakiki, kebutuhan dasar warga masyarakat, sehingga akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin harus dijamin. Rendahnya kemampuan ekonomi tak boleh menghalangi masyarakat miskin memperoleh pelayanan listrik yang baik.

Kedua, perlu kejelasan definisi ”miskin”. Penggunaan kata ”miskin” dalam debat kenaikan TDL akhir-akhir ini sesungguhnya bias dan salah kaprah. Baik eksekutif maupun DPR memakai definisi ”miskin” untuk pelanggan listrik 450 VA dan atau 900 VA. Masyarakat yang telah mendapatkan akses listrik dikategorikan orang miskin, padahal masyarakat miskin sesungguhnya adalah yang berpendapatan sangat rendah dan masih belum terjangkau listrik, bahkan pada praktiknya mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan penerangan dengan kualitas yang sangat buruk. Mereka inilah justru ditinggalkan eksekutif, DPR, dan PLN dalam hiruk-pikuk perdebatan kenaikan TDL.

Mayoritas sambungan listrik RT sebelum 1990-an dilakukan dengan daya tersambung 450 VA. Seiring korporatisasi PLN yang salah satunya bertujuan mengurangi beban subsidi, terjadi pembatasan kuota sambungan 450 VA. Maka, alokasi sebagian besar sambungan baru pada akhir 1990-an naik menjadi 900 VA dan saat ini mayoritas kuota sambungan baru yang disediakan PLN adalah 1.300 VA. Hanya sedikit kuota sambungan 450 VA tersedia. Menilik sejarah tersebut, tidak heran jika masih cukup banyak pelanggan dari tahun 1970-an yang masih mempertahankan sambungan 450 VA dan 900 VA. Jumlahnya lebih dari setengah total pelanggan RT. Sangat mungkin sebagian mereka RT berpendapatan rendah, tetapi kurang tepat jika dikategorikan RT miskin jika dibandingkan dengan orang miskin yang sebenarnya berpendapatan rendah dan tidak memiliki akses listrik.

Ketiga, masalah utama adalah rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kelistrikan. Selama 15 tahun terakhir rasio elektrifikasi tumbuh kurang dari 1 persen per tahun. Bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau listrik, kendala utama adalah ketersediaan dan biaya sambungan listrik, bukan tarif listrik. Biaya pasang baru dan instalasi jaringan listrik dalam rumah yang bisa mencapai Rp 1 juta-Rp 2 juta sejatinya sulit terjangkau masyarakat miskin.

Selain itu, kebijakan PLN yang membatasi kuota sambungan daya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, mengakibatkan masyarakat miskin tidak memiliki banyak pilihan. Andai kata sambungan baru tersedia, mereka harus menyambung listrik dengan daya terpasang lebih tinggi, misalnya 1.300 VA. Dampaknya tagihan listrik bulanan akan membebani mereka karena TDL untuk daya tersambung non-450 VA lebih mahal dari 450 VA.

Keempat, ketersediaan infrastruktur terbatas. Rendahnya kapasitas terpasang pembangkit baru dan terbatasnya jaringan distribusi tegangan rendah menyebabkan masyarakat miskin kesulitan akses karena untuk itu mereka akan dibebankan biaya tambahan untuk membangun jaringan distribusi tegangan rendah untuk membuat listrik dapat mencapai lokasi tempat tinggal mereka, yang besarnya mencapai ratusan juta rupiah. PLN beralasan dana yang dimiliki terbatas karena TDL dan subsidi hanya menutupi biaya operasional.

Pengalaman Afsel mengajarkan kebijakan listrik gratis adalah sebuah kebijakan politik yang tidak berdiri sendiri. Free Basic Electricity hanya salah satu bagian dari program intensifikasi elektrifikasi nasional yang dicanangkan sejak akhir 1990-an oleh pemerintah pasca-era apartheid. Selain memberikan listrik gratis bagi masyarakat yang benar-benar miskin, Afsel juga memiliki program jangka panjang untuk memberikan listrik bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat yang jauh dari jaringan listrik konvensional melalui subsidi kepemilikan pembangkit listrik tenaga surya, serta berbagai insentif biaya modal pembangunan pembangkit listrik di pedesaan berbasis energi setempat.

Tantangan dari Dahlan Iskan perlu ditanggapi serius oleh eksekutif dan legislatif karena program listrik gratis untuk orang miskin yang berdasarkan pada tantangan tersebut berpotensi menciptakan distorsi, diskriminasi, dan ketidakadilan bagi masyarakat miskin yang sebenarnya dan mereka belum memperoleh akses tenaga listrik, serta mendorong terjadinya moral hazard dan perilaku boros. Untuk menghindari ini, perlu program komprehensif, jangka panjang, dan tepat sasaran. Agar tidak menimbulkan distorsi pada definisi orang miskin dan untuk mencegah ketidakadilan, sasaran kebijakan ini jika dibuat harus dapat menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan listrik.

Dalam jangka pendek, program ini bisa dimulai dengan pemberian bebas biaya sambungan bagi kelompok miskin serta ekstensifikasi jaringan. Perlu Rp 8 triliun-Rp 11 triliun untuk sambungan listrik gratis bagi RT miskin. Selanjutnya perlu alokasi dana untuk program listrik pedesaan berbasis energi setempat dan terbarukan.

Perhitungan Bank Dunia (2005), program ini perlu Rp 6 triliun-Rp 8 triliun per tahun, belum termasuk biaya pertambahan kebutuhan tenaga listrik dengan membangun pembangkit konvensional dan perluasan jaringan transmisi dan distribusi.

Di tengah keterbatasan dan kompetisi alokasi anggaran, pendekatan rasional untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mulai melakukan rasionalisasi TDL dan restrukturisasi subsidi listrik. (Sumber: Kompas, 16 Juni 2010)

Tentang penulis:
Fabby Tumiwa, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Sebuah LSM di Jakarta, Pengamat Energi dan Kelistrikan

Listrik untuk Rakyat Miskin

Oleh Indah Dwi Qurbani

Ada yang menarik dari rencana Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Dahlan Iskan. Dia mengusulkan listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sementara untuk yang lain tarifnya disesuaikan dengan harga pasar. (Antara, 13/6/2010)

Sekalipun rencana ini ditanggapi guyonan oleh DPR, Dahlan menegaskan bahwa pihaknya benar-benar akan merealisasikan kebijakan Liskin (listrik untuk rakyat miskin) yang ditujukan bagi pengguna listrik 450 Kwh itu. Jumlah mereka diperkirakan 20 juta pelanggan.

Melalui formulasi kebijakan tersebut, PLN diperkirakan bakal rugi sekitar Rp 1,5 triliun. Namun, pendapatan dari masyarakat lain yang membayar sesuai dengan tarif akan meningkat Rp 20 triliun. Cara tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi beragam reaksi yang mengiringi kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Blunder TDL

Usul tersebut sejatinya merupakan alternatif untuk mengurai blunder kebijakan TDL. Mereka yang berdemonstrasi menjelang penetapan kenaikan harga, di satu sisi, selalu beralasan atas nama rakyat miskin. Padahal, di sisi lain, PLN selalu rugi karena biaya produksi mencapai Rp 1.200 per Kwh, sedangkan harga jual rata-rata hanya Rp 650 per Kwh.

Dalam pengesahan APBNP-2010 saja, PLN lagi-lagi harus disuntik dana segar Rp 55,106 triliun. Ini pun TDL masih harus dinaikkan 10 persen per Juli bagi pelanggan golongan 450-900 VA yang mengonsumsi listrik lebih dari 30 Kwh per jam per bulan. Sementara kenaikan tarif listrik untuk 900 VA ke atas ditetapkan secara berjenjang dengan rata-rata kenaikan 15 persen.

Rasionalisasi kenaikan tarif yang disampaikan Direktur Jenderal Listrik J. Purwono juga tidak banyak membantu. Padahal, kenaikan TDL dipercaya menghemat subsidi listrik dalam APBN 2010 sebesar Rp 7,3 triliun. Sebaliknya, jika DPR menolak usul kenaikan TDL itu, akan ada tambahan defisit APBN 2010 sebesar Rp 6,8 triliun.

Pendek kata, kenaikan TDL di satu sisi masih menjadi momok bagi masyarakat, khususnya kalangan usaha. Kekhawatiran akan kolapsnya sebuah perusahaan dan akan di-PHK-nya ribuan buruh menjadi bayang-bayang hitam kenikan TDL.

Meski demikian, harus dipahami, di antara total subsidi listrik Rp 55,106 triliun, justru sekitar 52 persennya dinikmati oleh konsumen yang menggunakan daya listrik tinggi, di atas 450 watt. Artinya, sekitar Rp 28,08 triliun subsidi justru dinikmati oleh mereka yang tidak menjadi sasaran subsidi. Ini perlu dipikirkan sebagai persoalan serius.

Karena itu, kebijakan Liskin layak dipertimbangkan. Apalagi kenaikan TDL selalu berbarengan dengan meroketnya harga minyak mentah dunia dan produk turunannya, termasuk gas dan batu bara yang diprediksi terus meroket hingga 100 dolar AS per barel tahun ini. Padahal, Indonesia memiliki 199 blok minyak dan gas (migas) yang tersebar di 66 cekungan potensial serta memiliki cadangan batu bara yang melimpah yang menghasilkan sekitar 240 juta ton per tahun.

Inilah titik blunder kebijakan energi di negeri ini. Saat membutuhkan bahan baku listrik, perusahaan negara macam PLN justru harus mengimpor. Sebaliknya, produksi energi yang melimpah di negeri sendiri dengan bebas dijual ke luar negeri oleh ratusan perusahaan ekstraktif.

Akar Persoalan

Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang terus memprioritaskan perusahaan asing macam UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menjadi sebab karut-marut kedau¬latan energi nasional. Kebutuhan domestik tidak terpastikan karena rendahnya bargaining pemerintah memaksa perusahaan memasok kebutuhan dalam negeri.

Para investor asing lebih memilih melakukan transaksi internasional dengan cara menjual hasil drilling ke luar negeri (dilindungi pasal 23 UU 22/2001). Kalaupun menjual di dalam negeri, mereka justru menjualnya di SPBU milik pribadi yang kini banyak tersebar di kota besar seperti SPBU kuning (Shell), SPBU Hijau (Petronas), dan SPBU Merah (Caltex).

Dampak selanjutnya sudah dapat ditebak. Tidak hanya kenaikan TDL, krisis listrik merata di hampir seluruh daerah. Sejumlah daerah kaya energi bahkan harus menangung beban, mulai dari rusaknya fungsi fisiologi, seiring dengan tidak terjaminnya konsumsi energi. Tahun 2008 saja di Sumatera Utara tercatat 75.531 daftar tunggu, Sumatera Barat 30.429, Riau 103.192, Sumatera Selatan 100.933, Kalimantan Barat 45.202, Kalimantan Selatan 120.589, Kalimantan Timur 22.086, Jawa Barat 387.864, dan Jawa Timur 207.918.

Membludaknya daftar tunggu itu belum termasuk warga yang selama ini belum pernah menikmati listrik dan belum mendaftar. Bahkan, rakyat yang sudah menikmati listrik pun masih harus mengalami byar-pet alias pemadaman bergilir, penerapan kebijakan tarif insentif dan dis-insentif, kebijakan dayamax plus. Tahukah Anda, hanya 47 persen penduduk Indonesia yang dapat mencecap terangnya listrik. Selebihnya gelap dan hidup dalam suasana mencekam itu.

Beberapa bulan lalu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kalimantan Barat (Kalbar) bahkan mengimpor listrik 200 kilo volt amper (kva) dari Serawak Energy, Malaysia, dan menyalurkannya ke daerah perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas. Memalukan. Benar-benar kita malu sebagai bangsa.

Pendar fakta krisis listrik di atas sejatinya bisa diatasi bila pemerintah mendengar suara hati PT PLN, yakni: pertama, kebutuhan listrik tahun 2010 untuk sektor Jawa-Bali 114.106 Gwh, 130. 855 MW, dengan jumlah pelanggan 29.681 atau meningkat dari tahun 2009 yang hanya 106,641 Gwh, 122, 295 MW, dengan jumlah pelanggan 28.182. (RUPTL, 2006-2015).

Kedua, program diversifikasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) ke non-BBM, seperti batu bara dan gas, yang bertujuan menurunkan biaya produksi, sejatinya harus dibarengi dengan kebijakan kedaulatan energi dengan cara menjamin pasokan gas PT PLN (harus melebihi jumlah minimal yang sekarang ini ada, yakni 50-200 mmscfd) serta membangun pipa dari landing point ke pembangkit.

Tragisnya, hingga kini, dua hal yang diminta PT PLN di atas tidak pernah dipenuhi pemerintah. Akibatnya, TDL akan terus dan terus meroket. Jika demikian, mari berhenti mencerca PT PLN. Sebab, akar masalahnya ada pada KEN yang hingga kini masih belum berpihak pada kepentingan nasional.

Kehadiran listrik untuk rakyat miskin diharapkan menjadi jembatan dari kebuntuan kebijakan energi nasional yang selama ini mengorbankan banyak pihak, terutama rakyat miskin. Dengan cara itu, rakyat miskin yang setiap hari hanya menggunakan lima lampu ditambah dengan TV, radio, VCD, rice cooker bergantian dengan setrika dan kipas angin, kata Dahlan, akan terselamatkan. (Sumber: Jawa Pos, 15 Juni 2010)

Tentang penulis:
Indah Dwi Qurbani, pengajar Hukum Pertambangan, sedang studi S-3 Ilmu Hukum Unair

Mimpi Listrik Murah

Oleh Effnu Subiyanto

PLN rupanya tidak kuat menahan defisit perawatan dan operasional yang terus mendera sejak 2004. Tidak lama lagi (2010), salah satu PSO (public service obligation) energi ini akan menaikkan tarif listriknya untuk industri hingga 20 persen. Sebagai warga negara yang sangat bergantung pada energi listrik, keputusan ini jelas mengecewakan. Baru tersadar bahwa kemampuan APBN kita dalam membiayai BUMN PSO ternyata kembang kempis, anggaran yang pro-poor ternyata jauh dari harapan.

Menyikapi hal ini memang harus hati-hati. Sebab, membiarkan sebuah BUMN menggantungkan operasional dari APBN tentu bukan pendidikan yang baik. Manajemen BUMN seperti ini akan dengan mudah mengalihkan kelemahan dirinya ke pemerintah, menjadikan pemerintah sebagai pagar untuk menutupi buruknya kinerja.

Di sisi lain, potensi penyelewengan dalam tubuh BUMN menjadi semakin leluasa terjadi. Karena sangat percaya diri bahwa apa pun kinerja akan di-backup, manajemen tidak perlu bekerja keras. Jika operasional defisit, yang dilakukan adalah melaporkan ke pemerintah agar subsidi segera dikucurkan atau ditambah.

Ini memang dilematis sekali. Namun, jika PLN sudah bermain dalam psywar akan menaikkan tarif kembali, padahal April 2008 juga sudah meluncurkan kenaikan tarif progresif, kedudukan PSO PLN memang perlu ditinjau oleh pemerintah. Posisi PSO yang tidak dicabut akan menguntungkan manajemen PLN. Padahal, di sisi lain PLN memiliki kebebasan menaikkan tarif yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena merupakan tanggung jawab sosial.

Kendala utama PLN adalah biaya operasional yang tidak tertutup dari hasil penjualan. Untuk memproduksi satu kWh energi listrik dari generator diesel dibutuhkan biaya Rp 3.100. Padahal, energi ini dijual hanya Rp 700. Klaim HPP tahun ini sebetulnya mengherankan. Sebab, setahun silam, ketika harga minyak mencapai titik tertinggi hingga USD 147,27 per barel, PLN pernah mengalkulasi HPP hanya Rp 936 per kWh sesuai Permen ESDM No 269-12/26/600.3/2008 yang ditetapkan Juni 2008.

Hal mengherankan berikutnya adalah mengapa tarif listrik Indonesia ternyata demikian mahal dibanding negara sekawasan? Misalnya, golongan R-1 ternyata harus membayar USD 5,8 sen per kWh, tetangga Vietnam hanya mengenakan tarif USD 5,2 sen per kWh. Untuk pelanggan golongan R-2 (2.200-6.600 VA) PLN memasang tarif USD 6,3 sen per kWh. Tetapi, negeri jiran Malaysia hanya membayar USD 6,2 sen. Bahkan, Thailand hanya mematok USD 6 sen per kWh.

Berbagai macam restrukturisasi sudah dilakukan PLN. Pergantian manajemen bahkan dilakukan sejak Maret 2008. Berbagai program pun dilakukan. Misalnya, menekan susut daya (losses), mengurangi subsidi, dan mencegah pemadaman sistematik. Meski begitu, berita menggembirakan belum terdengar.

Dalam rangka mengurangi subsidi ini beberapa proyek PLTU program 10 ribu MW sudah bisa dipastikan fire-on pada akhir tahun ini setelah beberapa kali mundur. Tiga PLTU, masing-masing PLTU Labuhan, PLTU Rembang, dan PLTU Indramayu akan berkontribusi dalam sistem listrik interkoneksi Jawa-Bali.

Persoalannya, mengapa konsep economic scale dan economic scope tidak mampu melakukan keseimbangan neraca operasional PLN? Lalu untuk apa program 10 ribu MW yang prestisius itu? Haruskah proyek itu menjadi alat legitimasi PLN justru untuk menaikkan tarif?

***

Menguatnya wacana kenaikan tarif PLN ini menyebabkan terbangunnya isu pembangunan PLTN yang sudah tertidur hampir tiga dekade. Beberapa ahli nuklir nasional mengklaim bahwa biaya operasional PLTN lebih murah bila dibandingkan dengan listrik produksi mesin konvensional. Karena itu, PLTN bisa menjadi alternatif energi murah.

Karena pertimbangan keekonomian itu, kini 60 PLTN di seluruh dunia dimatikan, bukan disebabkan faktor risiko, namun lebih karena pertimbangan usia dan daya yang tidak sepadan untuk ukuran PLTN.

Setelah kejadian Chernobyl, negara Eropa justru membangun 21 PLTN baru berdaya besar untuk menggantikan 26 PLTN berdaya kecil yang sudah berusia di atas 20 tahun. AS membangun 26 PLTN baru, menggantikan 18 PLTN-nya yang dimatikan dengan alasan sama.

Menurut Menristek Kusmayanto Kadiman, selisih biaya perawatan dan operasional antara PLTN dengan PLTGU mencapai USD 0,4 per kWh. Padahal, selisih biaya perawatan dan operasional PLTGU dengan PLTU mencapai 1 : 3.

PLTN juga satu-satunya tumpuan harapan yang bisa memenuhi kebutuhan energi listrik nasional yang selalu bertambah bagai deret ukur. Diperkirakan Indonesia memerlukan hingga 100 GWe (gigawatt electric) sampai dengan 2015, sementara kapasitas produksi nasional hanya mampu memenuhi 33 Gwe.

Karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5/2006 tentang kebijakan energi nasional yang memuat kemungkinan pemanfaatan salah satu energi baru, yakni nuklir. Pemerintah juga menciptakan cetak biru energi nasional dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2006-2015. Di sisi lain DPR juga sudah mengesahkan UU No 10/1997 tentang Ketenaganukliran dan UU No 30/2007 tentang Energi yang juga sudah mengatur energi nuklir.

Sangat masifnya pembangunan PLTU memang menyimpan kekhawatiran, di sisi lain menyangkut jaminan pasokan batu bara. Kendati deposit batubara nasional diperkirakan sangat cukup untuk menopang produksi proyek PLTU 10 ribu MW atau lebih hingga 150 tahun ke depan, persoalan transportasi dan ruwetnya implementasi UU Minerba berpotensi menjadi handycap tersendiri.

Namun, PLTN juga memendam potensi masalah menyangkut keamanan pasokan bahan baku. Uranium-235 (U235) yang menjadi bahan baku PLTN sebetulnya lebih parah krisisnya bila dibandingkan dengan batu bara itu sendiri. (Sumber: Jawa Pos, 7 September 2009)

Tentang penulis:
Effnu Subiyanto, alumnus MM UGM, peneliti BUMN



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.164.968 hits
Agustus 2019
S S R K J S M
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Iklan