Posts Tagged 'Lilik Mulyadi'

Eksistensi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Bagian III)

Oleh Lilik Mulyadi

Liliik MulyadiPengantar redaksi:
Artikel ini makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, “Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya”, pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta dan kemudian dilakukan beberapa perubahan. GagasanHukum.WordPress. Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 April 2013. Bagian II, edisi Senin 22 April 2013. Bagian III, edisi Senin 29 April 2013.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan diatas, maka Hakim dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan selalu dihadapkan pada beban tugas riil yaitu: pertama, sarana peraturan perundang-undangan pidana yang ada tidak cukup memadai karena hanya mengatur ketentuan yang bersifat umum saja.Tidak mengatur secara konprehensif ketentuan yang dibutuhkan dalam proses peradilan. Kedua, setiap kasus memiliki keunikan tersendiri (kasuistis) yang pada akhirnya harus diperlakukan secara khusus pula. Sejalan dengan beban tugas riil Hakim yang dikemukakan di atas, maka polarisasi pemikiran pembentuk UU SPPA melalui ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tersebut dapat dinilai bertentangan dengan akal sehat dan tidak mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta melebihi kapasitas atau kemampuan daya kerja dari Hakim.

Penerapan mekanisme pertanggungjawaban Hakim dalam penegakan hukum pidana formal (prosedur hukum acara) melalui sarana hukum pidana mengabaikan hak konstitusional Hakim sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman. Dikaji dari perspektif sistem hukum nasional yang berlaku di negara Indonesia, tugas justicial Hakim Indonesia berpedoman pada rambu-rambu penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam melaksanakan tugas justicialnya dituntut untuk melakukan 3 (tiga) hal: Pertama, menerapkan dan menegakkan hukum (UU) yang sejalan dengan asas kepastian hukum (menegakkan hukum demi hukum itu sendiri). Kedua, menerapkan dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila yang sejalan dengan asas kepastian hukum yang adil (menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Ketiga, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertolak dari tugas justicial Hakim di atas yang dihubungkan dengan asas peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” maka apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan kepastian hukum demi keadilan, maka Hakim wajib mendahulukan kepastian hukum demi keadilan. Konkritnya, demi tegaknya kepastian hukum yang adil maka Hakim dapat menyimpangi asas kepastian hukum, dalam hal ini UU.

Sejalan dengan tugas dan wewenang Hakim yang dikemukakan di atas, maka polarisasi pemikiran pembentuk UU melalui ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tersebut dapat dinilai bertentangan dengan Prinsip Independensi Peradilan dan Independensi Hakim. Misi suci (Mission sacree) lembaga peradilan Indonesia hakekatnya bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri (menegakkan UU) seperti yang dikemukakan oleh Oliber Wendell Holmes, “The supreme court is not court of justice, it is a court of law”, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan baik bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang dimaksud adalah bersifat ketuhanan. Hal ini tercermin dari irah-irah keputusan Hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yaitu: “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Hal ini menimbulkan implikasi yuridis, yaitu Hakim sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman dituntut untuk menjunjung tinggi asas “equality before the law” (asas kesamaan hukum) dan asas “equality before the justice” (asas kesamaan hukum yang adil). Mengingat, sistem hukum nasional negara Indonesia telah menentukan dengan tegas bahwa peradilan di Indonesia dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, maka secara yuridis, normatif ilmiah, dan religius seharusnya asas “equality before the justice” (asas kesamaan hukum yang adil) memiliki derajat yang lebih tinggi daripada asas “equality before the law” (asas kesamaan hukum) yang lahir dari budaya hukum negara barat berbasis kodifikasi atau undang-undang tersebut.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya apabila Hakim Indonesia berhak atas jaminan, perlindungan, perlakuan yang khusus dan pelayananan yang berbeda didalam menjalankan misi suci lembaga peradilan di Indonesia tersebut. Salah satu bentuk jaminan, perlindungan, perlakuan yang khusus dan pelayananan yang berbeda bagi Hakim dalam menjalankan misi suci lembaga peradilan di Indonesia tersebut dapat berupa Hak Imunitas Hakim. Salah satu konsekuensi logis dari adanya Hak tersebut adalah kesalahan Hakim dalam menjalankan prosedur hukum acara formal dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bukan terrmasuk dalam ranah hukum pidana. Selain itu, perlu dipahami pula bahwa Hak Imunitas Hakim dalam konteks di atas tidak secara otomatis menjadikan Hakim sebagai pihak yang tidak dapat diawasi oleh lembaga manapun.

Pengawasan terhadap Hakim hal yang sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip Independensi terus ditegakkan sehingga peradilan yang adil dapat terwujud. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa pengawasan tersebut dapat dilakukan terhadap Hakim hanya terbatas pada ranah etika dan perilaku, bukan pada ranah memeriksa dan memutus suatu perkara karena wilayah tersebut merupakan ruang privat yang dimiliki Hakim untuk secara obyektif memberikan pandangan dan pertimbangan atas suatu perkara, yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk oleh KY, DPR bahkan MA sekalipun. Oleh karena itu, kriminalisasi Hakim dapat dipandang sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 1 angka (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan sanksi pidana bagi Hakim pada dasarnya dapat berdampak pada pengurangan derajat independensi Hakim dalam melaksanakan tugas justicialnya, sehingga apabila dilihat dari konteks hubungan antar lembaga negara berdasarkan sistem cheks and balances, keputusan pembentuk UU tersebut bertentangan dengan konsep pembagian kekuasaan dalam Negara hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

1. Pemenuhan Kewajiban Adat

Pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA diatur mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Pidana tambahan ini merupakan sebuah langkah maju jikalau dibandingkan dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA disebutkan yang dimaksudkan dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Selintas ketentuan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan.

Pertama, apakah pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat ini identik akibat Anak telah melakukan tindak pidana adat sehingga dikenakan “denda adat” atau “obat adat”. Apabila dianggap sebagai bagian akibat Anak telah melakukan tindak pidana adat sebagai upaya untuk melakukan pemulihan keseimbangan magis dari akibat melakukan tindak pidana adat yang imperatif harus dilakukan maka bagaimana konsekuensinya jikalau Anak tersebut tidak melakukan “kewajiban adat” ini.

Kedua, apakah tidak sebaiknya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat ini dapat disepadankan dengan “pidana denda” sehingga pemenuhan pidana tambahan relatif ditemukan jalan keluarnya seperti ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang menentukan, “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Apabila ditelusuri, sebenarnya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat orientasi normanya mengacu kepada dimensi hukum pidana adat dengan lebih mengkedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Soepomo menyebutkan dalam sistem hukum pidana adat tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera akan tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. Perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.

Konsepsi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam UU SPPA eksistensinya dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Tegasnya hakim bebas dalam menentukan pidana tambahan baik bersama dengan pidana pokok atau sebagai pidana berdiri sendiri atau juga dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain, meskipun tidak dicantumkan sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.

Pada RUU KUHP masa mendatang (ius constituendum) juga dirumuskan norma pemenuhan kewajiban adat yang dianggap setara atau sebanding dengan pidana denda Kategori I dengan besaran sejumlah Rp. 1. 500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat tidak dilaksanakan terpidana maka dapat dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana pengganti kerugian. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat di dalam konsep RUU KUHP merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap korban dimana jenis pidana ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi korban di sini adalah masyarakat adat.

Konsekuensi logis diakui dan adanya dasar hukum yang tegas eksistensi hukum yang hidup (hukum pidana adat) dalam UU SPPA akan memberikan tugas, tanggung jawab dan beban relatif lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus benar-benar memahami perasaan masyarakat, keadaan masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dengan pelbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda yang tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup. Soedarto menyebutkan bahwa mata, pikiran dan perasaan hakim harus tajam untuk dapat menangkap apa yang sedang terjadi dalam masyarakat, agar supaya keputusannya tidak kedengaran sumbang. Hakim dengan seluruh kepribadiannya harus bertanggung jawab atas kebenaran putusannya baik secara formal maupun materiil.

B. Konklusi

Pengaturan norma diversi dalam UU SPPA memerlukan dimensi penunjang agar relatif tidak menimbulkan beberapa problema apabila diterapkan dalam praktik peradilan. Kemudian terhadap kriminalisasi penegak hukum (Polisi/Jaksa/Hakim) dan Pejabat Pengadilan dalam ketentuan Pasal 96, 98, 99, 100 dan 101 UU SPPA hendaknya norma tersebut tidak diatur dan dihilangkan dalam UU SPPA karena jelas melanggar Indepedensi Peradilan dan Indepedensi Hakim serta juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum dan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu, pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat dalam UU SPPA memerlukan kejelasan lebih rinci dari perspektif perumusan normanya agar tidak menimbulkan problema baru nantinya jikalau diterapkan dalam praktik peradilan.

Daftar Pustaka

  • Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
  • Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya, CV Mandar Maju, Bandung, 2005
  • ——————-, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010
  • Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 1983

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara.Dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Universitas Muhammadyah (Malang). Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 

Iklan

Eksistensi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Bagian II)

Oleh Lilik Mulyadi

Liliik MulyadiPengantar redaksi:
Artikel ini makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, “Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya”, pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta dan kemudian dilakukan beberapa perubahan. GagasanHukum.WordPress. Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 April 2013. Bagian II, edisi Senin 22 April 2013. Bagian III, edisi Senin 29 April 2013.

2. Kriminalisasi Penegak Hukum Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012

UU SPPA juga mengatur ketentuan pidana bagi penegak hukum (Polisi/Jaksa/Hakim) dan Pejabat Pengadilan yang terdapat ketentuan Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96:

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 98:

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99:

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100:

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101:

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Terhadap perumusan norma kriminalisasi penegak hukum (Polisi/Jaksa/Hakim) dan pejabat pengadilan ini Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dimana penulis selaku kuasa hukumnya dimana putusan MK dengan Nomor Perkara Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ketentuan Pasal 96, 100 dan 101 UU SPPA. Akan tetapi, sangat disayangkan putusan MK tersebut bersifat global dan tidak menyawab secara tuntas tentang materi Judicial Review tersebut. Bercermin dari dimensi konteks di atas, menurut penulis ada beberapa catatan penting yang dapat dijadikan bahan renungan serta atensi pasca putusan MK tersebut, yaitu:

Pertama, terhadap rumusan ketentuan Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101, apabila dilihat dari perspektif labeling terlihat bahwa Pembentuk UU telah memberi label terhadap perbuatan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pejabat Pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya (menjalankan prosedur hukum acara) sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana. Konsekuensi logisnya maka terlihat jelas keputusan (decisions) Pembentuk UU untuk mengkriminalisasi perbuatan penegak hukum dalam melaksanakan tugas justicialnya tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (policy oriented approach) maupun pada nilai (value judgment approach), melainkan lebih ditekankan pada penilaian emosional (the emosionally laden value judgment approach). Proses kriminalisasi seperti ini mengakibatkan timbulnya: (a) Krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over criminalization), dan (b) Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal law) dalam keseluruhan UU SPPA. Kebijakan pembentuk UU SPPA lebih berorientasi pada perlindungan pelaku (anak), namun meniadakan perlindungan bagi penegak hukum (Polisi/Jaksa/Hakim) dan pejabat peradilan ketika menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga pembentuk UU SPPA tidak menganut ide keseimbangan, keselarasan dan keserasian sehingga materi muatan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan serta juga tidak pula didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik khususnya asas kejelasan tujuan ( Pasal 6 Ayat (1) huruf j, huruf g dan Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Apabila dilihat dari kerangka konsepsional UU SPPA, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 62 merupakan hukum pidana formal (hukum acara) anak, sedangkan ketentuan Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99,Pasal 100, dan Pasal 101 bukan merupakan hukum pidana materiil Anak, melainkan hukum pidana materiil bagi penegak hukum (Polisi/Jaksa/Hakim) dan pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan hukum pidana formal anak (prosedur hukum acara) sehingga pengaturan tersebut mencerminkan adanya intervensi pembentuk UU yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa tekanan, paksaan, ancaman terhadap penegak hukum dalam melaksanakan tugas justicialnya. Politik kriminalisasi demikian berpotensi melanggar prinsip Indepedensi Peradilan dan Indepedensi Hakim sebagaimana tercermin dalam kretaria pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006, Putusan Nomor 28/PUU-IX/2011 dan Putusan bertanggal 31 Juli 2012 dan Putusan Nomor 37/PUU-X/2012 bertanggal 31 Juli 2012.

Hakikatnya, implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99 UU SPPA terhadap penegak hukum pada umumnya terlebih khusus melanggar Prinsip Indepedensi Peradilan dan Independensi Hakim, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 96 UU SPPA dapat menimbulkan kebimbangan bahkan rasa takut bagi Hakim dalam mengadili. Perasaan bimbang atau takut Hakim tersebut dalam beberapa kasus (didaerah) sangat mempengaruhi putusan Hakim. Hal ini melanggar Prinsip Independensi Hakim yang lazimnya diikuti pula dengan hak konstitusional Hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity) sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Selain itu, frasa “dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)” dalam rumusan ketentuan Pasal 96 tersebut, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan dapat menimbulkan multi penafsiran karena pembentuk UU SPPA sama sekali tidak mengatur dengan tegas dalam ketentuan tersebut apa indikator, parameter, batasan yang jelas (pedoman pemidanaan) untuk menentukan “suatu perbuatan dapat diduga memenuhi kualifikasi unsur dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut”. Ketidakjelasan frasa ini berpotensi mengandung sifat yang lebih berbahaya (sebagai faktor kriminogen) daripada perbuatan yang akan dicegah sehingga dapat merugikan Hakim didalam menjalankan tugas justicialnya mengadili perkara, mengingat secara teori maupun praktik sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) Hakim tidak pernah bekerja seorang diri, dan sebab musabab terjadinya penyimpangan terhadap hukum acara pidana formil adalah bersifat relatif (nisbi) bukan semata-mata timbul dari perbuatan Hakim yang tidak profesional dalam menjalankan tugas justicialnya saja. Oleh karena itu, ketidakjelasan frasa ini telah melanggar Prinsip Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil bagi setiap warga negara, dalam hal ini bagi Hakim dalam melaksanakan tugas justicialnya, sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kemudian terhadap Hakim yang dengan sengaja melakukan pelanggaran prosedural hukum acara pidana formal anak mengenai “wajib diupayakan diversi” dikenakan secara kumulatif 2 (dua) jenis ancaman sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif (ketentuan Pasal 95 UU SPPA). Kebijakan pembentuk UU SPPA demikian itu dapat dinilai tidak bijak, dikarenakan:

 Tidak mencerminkan prinsip Subsidairitas dari hukum pidana, yaitu sebagai sarana/upaya pengganti yang terakhir apabila sarana atau upaya-upaya lain tidak memadai;

 Hukum pidana formal (anak) adalah instrumen bagi Hakim untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum pidana materiil (anak). Instrumen ini berpegang teguh pada prinsip Independensi Peradilan maupun Independensi Hakim. Konsekuensi logisnya, guna (kepentingan) menegakkan hukum demi hukum itu sendiri maka kesalahan prosedur hukum acara pidana formil (anak) mengenai “wajib diupayakan Diversi” dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim in casu bukan ranah pidana;

 Pengawasan terhadap pelanggaran pidana formal (prosedur hukum acara) inipun telah dilakukan oleh lembaga yang masih berada dalam cabang kekuasaan yang sama yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

 Sikap ketidakhati-hatian dalam menyusun maupun melaksanakan mekanisme akuntabilitas yang dituntut dari Hakim dapat berdampak buruk terhadap proses peradilan yang sedang berjalan;

Konklusinya bahwa sekalipun, kenyataannya Hakim tidak kebal hukum dan keadaan yang tidak sehat dalam proses penegakan hukum atau peradilan pada umumnya merupakan keadaan yang tak terbantahkan lagi. Akan tetapi, bagaimanapun bentuk kenyataan tersebut, bukan berarti di peradilan Indonesia tidak tersedia sumber daya penegak hukum dan penegak keadilan yang tetap menjunjung tinggi integritas maupun kejujuran, dan bukan berarti pula Hakim harus dipidanakan, ketika melakukan kesalahan dalam tugas justicialnya (judicial error).

Sanksi administratif dalam UU SPPA saja sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana, karena eksistensi sanksi pidana tersebut justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan Hakim dalam memutus perkara. Hal ini jelas melanggar Prinsip Independensi Hakim yang lazimnya diikuti pula dengan Hak Konstitusional Hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity), sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kedua, Implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 100 UU SPPA pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat dikategorisasikan bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dari perspektif normatif, atas dasar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (ius constitutum) apabila Hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa Anak, kemudian masa penahanan tersebut telah berakhir, maka terdakwa Anak dengan sendirinya harus dikeluarkan demi hukum. Tegasnya, bila masa penahanan terdakwa Anak telah berakhir maka berlakulah asas peradilan bahwa terdakwa Anak tersebut harus dikeluarkan demi hukum tanpa perlu adanya Penetapan Hakim yang memerintahkan agar terdakwa Anak dikeluarkan dari tahanan demi hukum, dan apabila terhadap terdakwa Anak masih dilakukan penahanan padahal masa penahanan tersebut telah berakhir maka seharusnya yang bertanggung jawab secara yuridis bukan Hakim melainkan pihak extra judicial yang tetap mempertahankan penahanan tersebut.

Dari konstruksi hukum demikian maka pembentuk UU SPPA telah melakukan error in subjecto dengan melakukan kriminalisasi terhadap Hakim atas perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukannya. Kemudian tindakan pembentuk UU SPPA dengan melakukan kriminalisasi terhadap Hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan/atau kesalahan yang tidak dilakukannya tersebut melalui ketentuan Pasal 100 UU SPPA pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dapat dikategorisasikan bersifat diskriminatif sehingga dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Selain itu, ketentuan Pasal 100 UU SPPA yang mengatur tentang kriminalisasi terhadap Hakim tersebut sifatnya berlebihan (overbodig) dan kontradiktif oleh karena seharusnya yang bertanggung jawab secara yuridis bukan Hakim melainkan pihak extra judicial yang tetap mempertahankan penahanan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU SPPA. Selanjutnya, pengaturan ketentuan sanksi pidana bagi Hakim, Pejabat Pengadilan dalam UU SPPA tersebut, akan melahirkan legisme Badan Peradilan, dimana Hakim ditempatkan sebagai la bouche de la loi atau Hakim sebagai sub sumptie autoomat (sebagai mesin semata). Ancaman pidana bagi Hakim, akan menjebak bahkan memenjarakan cara berpikir Hakim menjadi absolutisme yang sangat legal positivistic dalam menyelesaikan tugas justisialnya. Sehingga persidangan dalam SPPA akan menjadi persidangan Undang-Undang/prosedur dan bukan persidangan keadilan. Begitu juga dengan putusan yang akan dihasilkan oleh Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana anak, akan lebih menekankan keadilan prosedural daripada keadilan substantif.

Selain itu, polarisasi pemikiran pembentuk UU SPPA melalui ketentuan Pasal 100 tersebut melanggar Hak Konstitusional Anak. Pada satu sisi, pembentuk UU SPPA secara expresis verbis mengatur tentang batas waktu (limitasi) proses penyelesaian perkara terdakwa Anak yang dilakukan penahanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) Jo. Pasal 100 UU SPPA yang mendatangkan akibat adanya kriminalisasi terhadap Hakim. Sedangkan, disisi lainnya pembentuk UU SPPA tidak secara expresis verbis mengatur dalam UU SPPA tersebut mengenai batas waktu (limitasi) proses penyelesaian perkara terdakwa Anak yang tidak dilakukan penahanan. Pada konteks ini, pembentuk UU telah bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan yang berbeda dalam menangani Anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketiga, Implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 101 UU SPPA melanggar Prinsip Indepedensi Peradilan dan Independensi Hakim, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Terhadap Hakim yang dengan sengaja melakukan pelanggaran prosedural hukum acara pidana formil anak mengenai kewajiban “pemberian petikan putusan pada hari putusan diucapkan” dalam rumusan ketentuan Pasal 101 juncto Pasal 62 ayat (1) UU SPPA yang dipaksakan melalui perspektif hukum pidana tersebut dikenakan secara kumulatif 2 (dua) jenis ancaman sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif (ketentuan Pasal 95 UU SPPA). Kebijakan pembentuk UU SPPA demikian dapat dinilai tidak bijak karena tidak mencerminkan asas subsidairitas dari hukum pidana sebagai sarana terakhir apabila sarana atau upaya lain tidak memadai, kesalahan prosedur hukum acara pidana formil anak dikategorisasikan sebagai pelanggaran terhadap Kode etik dan Perilaku Hakim in casu bukan ranah pidana sehingga pengawasannya merupakan ranah MA dan KY.

Selain itu, implikasi politik kriminalisasi dalam Pasal 101 UU SPPA melanggar Prinsip Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil bagi setiap warga negara, dalam hal ini bagi Hakim dalam melaksanakan tugas justicialnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penerapan kewajiban “pemberian salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan” dalam rumusan ketentuan Pasal 101 juncto Pasal 62 ayat (2) UU SPPA yang dipaksakan melalui perspektif hukum pidana tersebut, apabila benar-benar diterapkan berpotensi menimbulkan banyak kendala maupun kegoncangan-kegoncangan dalam praktik peradilan, karena Pembentuk UU SPPA melalui ketentuan ini telah mengabaikan realitas-realitas sosial bahwa dalam praktik peradilan pidana, faktor perbuatan Hakim bukan satu-satunya pendukung terjadinya penyimpangan atas prosedur hukum acara pidana formal,. Akan tetapi, dapat didukung pula oleh faktor-faktor lain, seperti halnya: kendala peraturan perundang-undangan yang tidak jelas/kabur, kendala sarana dan prasarana yang tidak mendukung, kendala kondisi empiris peradilan di Indonesia yang hanya mempunyai kurang lebih 17 (tujuh belas) Lapas Anak, kendala keadaan alam/geografis Indonesia yang tidak mendukung, serta kendala prosedur administrasi perkara pada Pengadilan, Kejaksaan, Lapas (Pembimbing Kemasyarakatan) dan Sosial Profesional yang proses penegakan hukum pidana formal. Penerapan kewajiban “pemberian salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan” dalam rumusan ketentuan Pasal 101 juncto Pasal 62 ayat (2) UU SPPA yang dipaksakan melalui perspektif hukum pidana tersebut tanpa memperhatikan realitas-realitas sosial yang ada jelas melanggar Prinsip Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil bagi setiap warga negara, dalam hal ini bagi Hakim dalam melaksanakan tugas justicialnya, sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Keempat, polarisasi pemikiran Pembentuk UU melalui ketentuan Pasal 96, 100 dan 101 UU SPPA bertentangan dengan Hak Konstitusional Hakim sebagai warga negara maupun sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman. Menurut Poltaris: “Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan”. Apabila dijabarkan, permasalahan tersebut terjadi antara lain karena rumusan undang-undang serangkali sulit dipahami (elusive term), tidak jelas artinya (unclear term), kabur dan samar (vague outline), mengandung pengertian yang mendua (ambiguitas), undang-undang bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), melanggar atau mengancam hak asasi individu, bertentangan dengan akal sehat (contrary to common sense), dan ada kalanya pula ketentuan undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak karena undang-undang tersebut terlampau formalistik, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberi kepastian.

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara.Dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Universitas Muhammadyah (Malang). Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Email: lilikmulyadi@yahoo.com


 

Eksistensi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Bagian I)

Oleh Lilik Mulyadi

Liliik MulyadiPengantar redaksi:
Artikel ini makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, “Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya”, pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta dan kemudian dilakukan beberapa perubahan. GagasanHukum.WordPress. Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 15 April 2013. Bagian II, edisi Senin 22 April 2013. Bagian III, edisi Senin 29 April 2013.

A. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Selayang Pandang.
UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 (TLNRI 2012-153) merupakan pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti UU tersebut dikarenakan UU Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dikaji dari perspektif masyarakat Internasional terhadap perlindungan hak-hak Anak, antara lain terlihat dari adanya Resolusi PBB 44/25 – Convention on the Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 – UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (the Beijing Rules), Resolusi PBB 45/113 – UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, Resolusi PBB 45/112 – UN Guidelines for the Prevention of Junivele Delinquency (The Riyardh Guidelines) dan Resolusi PBB 45/110 – UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules). Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran Anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 hasil amandemen, dimana Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan mengenai hak-hak anak tersebut kemudian diwujudkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SPPA bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaran SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, yang menyatakan: The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders an offence.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, UU SPPA memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana materiel dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversi, batas umur pertanggungjawaban pidana Anak, pidana dan tindakan. Sedangkan mengenai aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Aspek dan dimensi pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian penjatuhan putusan, dilanjutkan dengan penandatanganan petikan dan salinan putusan dilakukan Hakim sebagai proses menjalankan hukum acara pidana. Sedangkan, menyangkut aspek hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat dari diaturnya ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas (Balai Pemasyarakatan), LPAS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Selain itu dalam UU SPPA juga mengatur ketentuan pidana bagi Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat Pengadilan dan Penyebar Informasi yang terdapat ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA.

Dari dimensi demikian, dalam rangka menyongsong berlakunya UU SPPA maka makalah berikut mencoba mengkaji lebih mendalam tentang seraut wajah tentang eksistensi UU SPPA dari dimensi normatif, praktik dan permasalahannya yang mungkin akan menimbulkan beberapa implikasi terhadap eksistensi UU SPPA.

B. Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya.

1. Diversi Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012
Dalam UU SPPA diatur tentang eksistensi diversi. Ketentuan Pasal 1 angka 7 menyebutkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian dalam Pasal 6 UU SPPA diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pada dasarnya, kelima tujuan UU SPPA tersebut berkarakter non-represive, yaitu hanya semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi Anak. Merujuk pada karakter dan mekanisme proses SPPA tampak nyata terdapat suatu “contradictio in terminis” di dalam pengaturan proses peradilan Anak tersebut karena di satu sisi perlakuan terhadap Anak yang menghadapi SPPA harus diutamakan Keadilan Restoratif (KR) dan sejauh mungkin demi dan untuk kesejahteraan Anak (bersifat “non-repressive”); akan tetapi di sisi lain UU SPPA meletakkan kewajiban kepada unsur-unsur SPPA (Penegak Hukum) disertai ancaman sanksi pidana yang justru bersifat “represive”, yang tidak perlu dan berlebihan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah seorang Penegak Hukum sebagai unsur penentu dalam KR dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas (imparsial) tanpa khawatir dan ketakutan dan selalu dibayang-bayangi ancaman sanksi yang bersifat represif; sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal 8 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA jelas bahwa keberhasilan proses diversi tidak semata-mata karena unsur penegak hukum saja, melainkan melibatkan unsur-unsur lain, seperti, hasil penelitian Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, pelaku dan korban-nya. Selain unsur-unsur penentu tersebut, juga sangat menentukan, faktor-faktor kategori tindak pidana, dan faktor recidive (Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a).

Kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dikaji dari perspektif praktik peradilan dan politik hukum maka kewajiban diversi harus juga mempertimbangkan terhadap realitas sosial lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Apabila diabaikan maka justru akan bersifat kontra produktif dalam penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga dalam implementasinya relatif menimbulkan implikasi karena akan menghasilkan cara berhukum mengedepankan keadilan prosedural sehingga akan memperpanjang proses penyelesaian perkara dan peradilan cenderung tidak dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tindakan pembentuk UU SPPA memaksakan penerapan kewajiban diversi melalui perspektif hukum pidana adalah tidak bijak, karena dapat berimplikasi membuka celah bagi pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan penilaian atas tugas justicial hakim atau setidak-tidaknya tentang telah dilakukan atau tidaknya upaya diversi oleh hakim bersangkutan. Hal ini jelas melanggar prinsip Independensi Peradilan dan Independensi Hakim yang lazimnya diikuti pula dengan Hak Konstitusional Hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity), yang menentukan dengan tegas bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Tuntutan wajib diupayakan diversi yang dipaksakan melalui perspektif hukum pidana bersifat klasik, imperatif, sangat kaku, tidak elastis (fleksibel). Ancaman sanksi pidana bagi penegak hukum in casu hakim yang tidak mengupayakan diversi selain berpotensi menghalangi kebebasan hakim untuk melakukan terobosan hukum (judicial activism) apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan kepastian hukum yang adil (keadilan substantif), berpotensi pula merancang bangun hakim Indonesia mempunyai polarisasi pemikiran terlalu formil legalistic yang selalu menempatkan kepentingan penegakan hukum demi hukum itu sendiri (keadilan prosedural/kepastian hukum) di atas kepentingan penegakan hukum demi keadilan (keadilan substantif/kepastian hukum yang adil), padahal dalam praktik peradilan pidana tidak jarang terjadi ketentuan normatif (das Sollen) tidak seiring dengan kenyataan (das Sein) karena kebenaran justru berada di luar UU, dan dalam praktik peradilan pidana setiap kasus memiliki keunikan yang pada akhirnya harus diperlakukan secara khusus pula. Jika generalisasi perlakuan terjadi, justru akan melukai rasa keadilan sebagaimana diungkapkan dalam slogan summun ius summa injuria (hukum yang mutlak adalah ketidakadilan terbesar),

Dari perspektif saya, dalam penyelesaian perkara Anak terhadap pemilihan dan penetapan melakukan diversi ataukah tidak adalah lebih bijak apabila diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan para penegak hukum (Polisi/Jaksa/Hakim) karena mereka yang progresif dengan melihat mengenai manfaat diversi dalam penyelesaian perkara pidana Anak tanpa adanya kewajibanpun (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA) dan ancaman sanksi pidanapun (Pasal 96 UU SPPA) pasti akan melakukan pendekatan diversi dan keadilan restoratif bila hal demikian dipandang merupakan cara terbaik untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaksaan penggunaaan diversi dan keadilan restoratif sebagaimana dipositifkan dalam pasal-pasal UU SPPA, justru akan membelenggu penegak hukum dalam melaksanakan praktik peradilan.
Kemudian dikaji dari perspektif normatif ketentuan diversi UU SPPA tersebut cenderung menimbulkan adanya beberapa kelemahan, yaitu:

 Berpotensi melanggar hak Anak yang berhadapan dengan hukum karena Pembentuk UU SPPA tidak mengatur secara eksplisit klausula, “Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan” sebagai salah satu syarat penentu/pertimbangan untuk dilakukannya diversi.
 Kewajiban pelaksanaan diversi senyatanya melanggar hak Anak atas asas praduga tidak bersalah (asas presumption of innocence).

 Kewajiban pelaksanaan diversi melanggar hak Anak atas pengadilan yang adil.
Selain itu, terdapat pula ambiguitas polarisasi pemikiran pembentuk UU SPPA, yaitu pada satu sisi ketentuan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA). Namun disisi lainnya, ketentuan diversi tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pada konteks ini, pembentuk UU SPPA telah bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani Anak yang berhadapan dengan hukum. Sikap pembentuk UU SPPA demikian dapat dikatakan tidak menjiwai bunyi, “Konsiderans Menimbang” huruf a, b, c dan d dari UU SPPA, dan tidak pula mencerminkan asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (Pasal 6 Huruf g, i dan j UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) serta tidak berlandaskan pada asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan (Pasal 2 Huruf a, b, d, h, i, j UU SPPA) disamping itu juga Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak (Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara.Dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Universitas Muhammadyah (Malang). Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Bagian III)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 26 Juli 2012. Bagian II, edisi Kamis 2 Agustus 2012. Bagian III, edisi Kamis 9 Agustus 2012. 

 

 

A. SISTEM PERADILAN PIDANA KONTEMPORER TANPA “BAP” DAN “BAS”

Dari beberapa dimensi dan dilema dalam SPP yang bisa menjadi bahan renungan sehingga memerlukan adanya pembaharuan tentang SPP maka relatif mendesak dan sangat diperlukan adanya SPP yang bersifat kontemporer di depan sidang pengadilan. SPP tersebut lebih menempatkan kedudukan yang sederajad, neben dan aqual terhadap komponen SPP. SPP kontemporer ini ingin menempatkan posisi dan sudut pandang yang lebih bersifat sinergi dan saling berkepentingan bagaimana menempatkan posisi terdakwa, korban kejahatan, masyarakat, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan) yang turut serta dan berperan dalam SPP.

SPP Kontemporer ini ingin melepaskan dari belenggu formal legalistik, menempatkan keseimbangan “daad-dader strafrecht” dalam komponen SPP. Tegasnya, komponen SPP Kontemporer ini ingin memberikan posisi seimbang terhadap setiap proses peradilan dalam komponen SPP.

Dalam SPP Konvensional sekarang ini dengan mengacu pada model-model keadilan yang dikemukakan oleh J.W. La Patra, Michael King dan Herbert L. Packer dalam praktik persidangan telah menimbulkan ketidakseimbangan antara posisi terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dengan Jaksa Penuntut Umum. Eksistensi BAP dengan SPP yang bersifat legal positivistik dianggap sebagai hal yang bersifat sakral, dianggap bahwa BAP tersebut adalah benar sehingga pengingkaran terhadap BAP adalah dianggap merupakan upaya terdakwa dalam melepaskan diri dari jeratan hukum. Harusnya, BAP merupakan bukti petunjuk yang harus diuji dalam proses persidangan. Bila hakim menganggap BAP merupakan aspek dan hal yang berisfat sakral, kemudian pengingkaran terhadap BAP dianggap merupakan pengingkaran terdakwa untuk lolos dari jeratan hukum hakikatnya SPP dianggap sebagai tolok ukur bersifat sentral maka dimensi ini mengakibatkan hakimnya sudah tidak mungkin lagi dapat bersifat netral. Padahal kunci utama dari SPP adalah hakim harus bersifat netral. Pada dasarnya, apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, dimana menurut Mr. TRAPMANN :

 Pandangan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif ;

 Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif ; dan

 Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula ;

Kemudian Mr. A.A.G. PETERS berpendapat bahwa : “Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit” ;

Dari apa yang dikatakan Mr. TRAPMANN dan Mr. A.A.G. PETERS yang menempatkan posisi obyektif hakim dengan posisi obyektif menginginkan dalam SPP hakim berdiri netral, tidak memihak dan ditengah-tengah antara Terdakwa/Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum. Apabila seorang hakim sampai menganggap BAP sebagai hal yang sakral maka menimbulkan implikasi-implikasi sebagai berikut:

 Posisi hakim dalam SPP yang seharusnya netral yang dalam putusannya bertitik tolak dari sudut pandang terdakwa/penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, akan menjadi bias. Dalam praktik, hakim cenderung mengejar pengakuan terdakwa dan mempercayai serta menganggap sakral BAP dimana hal ini terlihat ketika seorang saksi atau terdakwa menyangkal isi BAP, mencabut BAP tersebut, keterangan tersebut berbeda dalam BAP ternyata kebanyakan hakim cenderung mengganggap saksi/terdakwa tersebut berbohong, bukannya malah menggali kebenaran materiil dari kasus tersebut. Hakim cenderung tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/Pid/1992 tanggal 8 Nopember 1994 maka pencabutan tersebut dibenarkan. Dimensi demikian, mengindikasikan bahwa komponen SPP cenderung bersifat legal formal, positivistik, mencari aman, mengagungkan keadilan prosedural dibandingkan keadilan substantif. Konsekuensi logisnya, maka BAP dianggap sebagai sakral yang dicari adalah pengakuan terdakwa dibandingkan keterangan terdakwa, padahal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959 serta pendapat Mahkamah Agung dalam Tanya Jawab Hukum Pidana Tahun 1984 serta Tanya Jawab Mahkamah Agung dengan Peradilan Tingkat Banding di Daerah Dalam 4 Lingkungan Peradilan Tahun 1987 menggariskan bahwa BAP merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

 Bahwa akibat dianggapnya BAP hal sakral dan yang dikejar adalah kebenaran prosedural maka posisi hakim dalam SPP secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari yang seharusnya berdiri dari posisi obyektif ke posisi obyektif sudah berada dalam posisi subyektif ke obyektif sebagaimana posisi jaksa penuntut umum. Adanya “kabolarasi” antara hakim dengan jaksa penuntut umum di satu sisi dengan posisi terdakwa/penasihat hukum di sisi lainnya, baik akan menafikan keadilan subtansial dan malah lebih mendekatkan pada keadilan formal atau keadilan prosedural.

 Bahwa dengan adanya BAP akan membatasi para pihak dalam SPP khususnya untuk hakim dan terdakwa/penasihat hukum untuk mengajukan dan menilai alat bukti, karena selain dibatasi waktu, maka keterangan para saksi tersebut cenderung dapat direkayasa dalam BAP, kemudian belum lagi apabila keterangan saksi yang seharusnya ada tapi tidak dicantumkan dalam BAP akan menjadi dilema dan polemik apabila hendak dihadirkan dalam persidangan.

 Dalam praktik peradilan, khususnya untuk pengadilan relatif ramai, kadang kala BAP dijadikan acuan (terminologinya: copy paste) terhadap keterangan para saksi dalam putusan. Dengan volume perkara yang tinggi, maka Berita Acara Sidang (BAS) kadang kala tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hingga tak jarang, putusan dibuat terlebih dahulu dengan titik tolak BAP. Selain itu pula, kadang kala antara BAP, BAS dan Putusan relatif kurang sinkron dan menimbulkan saling pertentangan.

Dimensi sebagaimana tersebut di atas, menggariskan dan menuntut mau tidak mau SPP konvensional sekarang ini harus dilakukan perubahan dengan mengkedepankan asas aquality before the law, imparsialitas, akuntabilitas, obyektif dan tetap bertitik tolak due process of law. Dalam komponen SPP tersebut yang berkorelasi langsung dengan dimensi HAM maka hendaknya SPP kontemporer menafikan dan tidak menganggap sakral eksistensi BAP. Tegasnya, BAP tetap ada akan tetapi sepanjang hanya untuk pegangan Jaksa Penuntut Umum saja. Hakim dan terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mendapatkan BAP. Mengajukan alat bukti (saksi, ahli, sumpah dan lain-lainnya) seluas mungkin dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, dan Hakim juga. Dengan demikian, maka yang dikejar adalah kebenaran materiil, substansial dan bersifat progresif. Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Hakim (Majelis Hakim) sedari awal tidak mengetahui posisi kasusnya dalam Hakim dan Terdakwa/Penasihat Hukum baru mengetahui pasal apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika sidang mulai dilaksanakan dengan pembacaan dakwaan. Hakim berusaha mencari dan menggali kebenaran materiil karena tidak ada BAP yang dijadikan bahan pegangan sedari awal, akan tetapi Hakim harus menggalinya berdasarkan fakta-fakta yang timbul di depan persidangan. Kemudian secara psikologis, karena tidak adanya BAP maka hakim berusaha menempatkan posisinya sebagaimana yang dikatakan Mr. TRAPMANN dan Mr. A.A.G. PETERS menempatkan posisi obyektif hakim dengan posisi obyektif menginginkan dalam SPP hakim berdiri netral, tidak memihak dan ditengah-tengah antara Terdakwa/Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum. Model SPP Kontemporer ini telah banyak diterapkan dan untuk sekedar contoh Philiphina dan Italia.

Kemudian erat korelasinya dengan BAP maka BAS kadang kala juga menimbulkan problematika tersendiri. Kemampuan manusia ic Panitera Pengganti (PP) adalah terbatas sehingga tidak semua keterangan saksi maupun ahli dapat dicatat dalam BAS. Seyogyanya, apa yang terjadi dalam persidangan harusnya dicatat dan terdapat dalam BAS. Akan tetapi, kadang kala karena kurang lengkap maka ketika inzage akan menimbulkan protes dan ketidakpuasan para pihak di depan persidangan. Seharusnya, apa yang ditanyakan oleh Penasihat Hukum, dianggap urgen, akan tetapi menurut PP tidak dianggap urgen, sehingga tidak tercantum dan dicatat dalam BAS. Begitu juga sebaliknya, menurut Jaksa Penuntut Umum dianggap urgen, akan tetapi menurut PP tidak dianggap urgen, sehingga tidak ada dalam BAS. Tak terkecualipun bagi Hakim, idem dito. Dalam dimensi ini, sidang tanpa BAS ternyata negara Australia telah melakukannya. Apabila para pihak ingin mendapatkan BAS maka pengadilan memberikan soft copy dari persidangan tersebut dan silakan para pihak untuk mempelajarinya baik dalam rangka untuk melakukan pembelaan (pledooi), maupun untuk mengajukan memori dalam upaya hukum terhadap perkara tersebut pada pengadilan yang lebih tinggi. Dari dimensi ini, maka para pihak dalam SPP tidak merasakan dirugikan akibat keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) peradilan khususnya PP yang kurang lengkap dalam mencatat BAS setiap jalannya persidangan.

B. KONKLUSI

Paradigma Menuju “Sistem Peradilan Pidana” Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS) seolah seperti sebuah mimpi. Akan tetapi, walaupun namanya sebuah mimpi bukan merupakan sebuah keniscayaan dapat dilakukan dan terwujud. Sekarang tergantung kepada kita bagaimana mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan seperti dahulu orang bermimpi dapat terbang, yang kala itu merupakan keniscayaan, akan tetapi sekarang bukanlah merupakan mimpi lagi, yang akhirnya dengan menaiki pesawat terbang telah memperpendek jarak antar benua dan ternyata ilmu dan teknologi selalu ada dalam genggaman tangan manusia.

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Universitas Muhammadyah (Malang). Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Bagian II)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 26 Juli 2012. Bagian II, edisi Kamis 2 Agustus 2012. Bagian III, edisi Kamis 9 Agustus 2012.

Ada beberapa dimensi dan dilema dalam SPP yang bisa menjadi bahan renungan sehingga memerlukan adanya pembaharuan tentang SPP, yaitu:

Pertama, SPP dengan model-model keadilan yang dikemukakan oleh J.W. La Patra, Michael King dan Herbert L. Packer sifatnya lebih “positivis” sehingga membuat jarak dengan dimensi keadilan. Pada model SPP, baik pada Crime Control Model (CCM), Due Proses Model (DPM), Medical Model (diagnosis, predection and treatment selection), Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model dan Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment) SPP tersebut bersifat prosedural dimana yang dituju adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan, memprosesnya dan berusaha secepat mungkin diadili dalam sidang pengadilan dengan mekanisme SPP. Pada CCM tindakan represif merupakan fungsi terpenting dari proses peradilan, sehingga efisiensi penegak hukum dalam menyeleksi tersangka, penetapan kesalahannya dan perlindungan hak tersangka dari proses peradilan merupakan tujuan utama. Konsekuensi logisnya maka proses penegakan hukum berlandaskan prinsip cepat (speedy), tuntas (finality), dan model yang dapat mendukung bersifat model administratif. “Speedy” tergantung informality. Informality tergantung informaty ((keseragaman) sedangkan finality tergantung chalenge (bebas hambatan). Kemudian pada DPM maka model ini mengutamakan “formal adjudicative” dan “adversary fact-findings” sehingga model ini menolak “informal fact-finding process”, kemudian lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana serta DPM mengganggap proses peradilan sebagai coercive (menekan), restricting (membatasi), dan merendahkan martabat (demeaning) sehingga proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara. Berikutnya CCM dan DPM tidak lain merupakan suatu “decision making”. CCM merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan “excessive leniency”, sedangkan DPM mengutamakan ketetapan dan persamaan. Akan tetapi walaupun demikian, di lain pihak Muladi mengemukakan kelemahan-kelemahan CCM dan DPM. Adapun kelemahan CCM tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana sedangkan DPM tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti-outhoritarian values”.

Kedua, SPP relatif kurang memberikan posisi “korban kejahatan” dalam peradilan pidana. Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka terminologis korban dapat diartikan sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP, Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo UU 15 Tahun 2003), Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), pengadu (Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP), dan perseorangan, masyarakat dan negara (Pasal 18, 41, 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Akan tetapi praktiknya dalam SPP, korban sebagai pihak yang dirugikan ternyata relatif kurang diperhatikan dan tidaklah mengherankan jikalau perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Sthepen Schafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana. Robert Reif melihat perhatian terhadap korban dalam proses peradilan pidana relatif kurang diperhatikan dimana disebutkan, bahwa :

“The problem of crime, always gets reduced to “what can be done about criminals”. No body asks, “what can be done about victims?” Ery one assumes the best way to help the victim is to catch the criminal as though the offender is the only source of the victims trouble”.

Dari perspektif SPP ternyata menempatkan kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Menurut SPP kepentingan korban kejahatan diwakili Jaksa Penuntut Umum sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori solidaritas sosial (social solidary argument). Menurut pandangan doktrin dikenal ada dua model perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

Pertama, model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (the procedural rights model) atau di Perancis disebut partie civile model (civil action system). Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses peradilan pidana seperti membantu JPU, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, memberi pertimbangan dalam menentukan pidana (victim opinion statement) dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum seperti memenuhi semangat pembalasan korban serta meningkatkan arus informasi kepada hakim. Akan tetapi ada juga segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan terciptanya konflik antara kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi korban yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada “secondary victimization”. Pada hakikatnya, model ini pada negara-negara Anglo Saxon yang sistem peradilan pidananya dibangun atas dasar “Adversary or Battle Model” akan menimbulkan kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ketiga (korban). Dalam sistem Eropa Kontinental dimana berlaku sistem Inquisitur lebih terbuka kemungkinan untuk memberikan ruang gerak kepada kontribusi korban selama persidangan karena persidangan bukan merupakan “legal contest” antara jaksa dan pengacara/pelaku.

Kedua, model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Ketiga, SPP lebih mementingkan, mengkedepankan dan menetapkan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan “prosedural” dan bukan keadilan yang bersifat “substantif”. Kondisi ini menjadikan jarak antara “keadilan formal” dengan “keadilan materiil”, sehingga komponen dalam SPP rentan untuk dilakukan rekayasa, adanya kecendrungan untuk melakukan pembuktian bersifat sumir dan akhirnya pengadilan merupakan pusat legitimasi. Karena lebih mengkedepankan “keadilan prosedural” yang membuat jarak dengan “keadilan substantif” atau “keadilan materiil”, maka sifat formal legalistik yang selalu dikedepankan. Para komponen dalam SPP relatif enggan untuk mengkedepankan “keadilan”. Padahal di sisi lainnya, harusnya hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum dan hakim yang bersifat progresif merupakan mata rantai untuk mendekatkan law in book dengan law in action, untuk mendekatkan keadilan prosedural dengan keadilan yang bersifat substantif yang menjungjung tinggi hukum responsif.

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Universitas Muhammadyah (Malang). Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Email: lilikmulyadi@yahoo.com 

Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Bagian I)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 26 Juli 2012. Bagian II, edisi Kamis 2 Agustus 2012. Bagian III, edisi Kamis 9 Agustus 2012.

 

A. SISTEM PERADILAN PIDANA DIPERSIMPANGAN JALAN

Secara teoretis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Terlepas dari aspek tersebut di atas maka pada asasnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Advokat mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya mengacu kepada KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan hukum materiilnya juga mengacu kepada KUHP maupun di luar KUHP.

Pada hakikatnya SPP itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan menajemen. Aspek ini dikatakan demikian oleh karena pada SPP termaktub anasir yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Oleh Satjipto Rahardjo aspek ini dideskripsikan lebih detail, bahwasanya:

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”

Dikaji dari perspektif SPP (Criminal Justice System) pada dasarnya SPP dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa SPP merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan membedakan antara Criminal Justice System dengan Criminal Justice Process. Pada dasarnya, Criminal Justice System adalah: “ …is the system by which society, fist determinies what will constitue a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.” Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu Criminal Justice System merupakan substantive law sedangkan Criminal Justice Process menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law. Selanjutnya menurut Allan Coffey ada perbedaan atara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.”

SPP di Indonesia dikenal ada 5 (lima) institusi yang merupakan sub SPP. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. SPP yang merupakan proses peradilan pidana itu sebagai suatu sistem dengan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai suatu sub-sub sistem tersebut lebih detail dideskripsikan oleh J.W. La Patra , dengan bagan sebagai berikut:

Bagan: Lapisan-lapisan dalam sistem peradilan pidana

Pada dasarnya, lapisan 3 sub SPP hakikatnya berkorelasi dan lahir melalui proses lapisan 1 (masyarakat) dan lapisan 2 (ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik) karena lapisan tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang akhirnya berpengaruh terhadap sub sistem peradilan pidana. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh J.W. La Patra sebagai berikut:

“Many different sosietal system have an impacton an individual before he has contact with the Criminal Justice System. He is born with in certain mentaal is physicil abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the familiy. Which important roles in his life other societal system-economic, educational, technology play and politicalamong others-have a substantial influence on his life”.

Sedangkan dikaji dari terminologi SPP atau criminal justice system merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan aspek sebagai berikut:

“criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Kemudian, dikaji dari perspektif teoretis dan komparatif menurut Michael King ada 7 (tujuh) model SPP yang secara implisit mengemukakan adanya “model keadilan” yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam hal menjatuhkan suatu putusan. Pada hakikatnya, model SPP ini merupakan model ideal sesuai tolok ukur dari dimensi, paradigma dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi heteroginitas, liberalisasi dan demokrasi.

Adapun tabel “model keadilan” yang dikemukakan oleh Michael King itu pada hakekatnya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

Bagan: 7 (tujuh) Model Sistem Peradilan Pidana oleh Michael King

Nomor Model Sistem Peradilan Pidana Tujuan yang ingin dicapai dari Sistem Peradilan Pidana Tersebut

1. Due Proses Model (DPM) Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.

2. Crime Control Model (CCM) Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.

3. Medical Model (diagnosis, predection and treatment selection) Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.

4. Bureaucratic Model Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

5. Status Passage Model Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman. Hukuman perlu dijatuhkan untuk menggambarkan pencelaan moral masyarakat. Pengadilan publik dan hukuman perlu untuk menunjukkan bahwa masih terdapat nilai-nilai hukum yang kebal dari masyarakat. Hukum publik dan ungkapan pencelaan dalam rehabilitasi dapat menyebabkan perasaan malu para pelanggar.

6. Power Model Bahwa Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya memperkokoh peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus menerapkannya di masyarakat. Hukum Pidana dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepentingan dari golongan yang dominan, seperti ras, jenis kelamin dan lain-lain.

7. Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment) Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Pada dasarnya, ketujuh model SPP tersebut mendeskripsikan “model keadilan” yang ingin dicapai dalam takaran kebijakan aplikatif bagi hakim di pengadilan khususnya saat proses penjatuhan putusan. “Model Keadilan” sesuai dimensi Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM) yang juga dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul: The Limits of Criminal Sanction dimana disebutkan bahwa dimensi dari Crime Control Model bertitik tolak kepada keadilan dengan titik tolak tindakan represif merupakan keadilan yang ingin dicapai guna menekan angka kejahatan sedangkan pada Due Process Model lebih menekankan pada keadilan dengan orientasi kepada eksistensi tentang hak-hak terdakwa, lebih mengkedepankan dimensi hukum dan hak asasi manusia.

Apabila diperinci dengan lebih detail, cermat dan terperinci maka “model keadilan” sebagaimana dikemukakan oleh Michael King sesuai konteks di atas yakni “model keadilan” yang berupa Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment) mulanya relatif selaras, cocok diterapkan dalam SPP Indonesia yang berciri Eropa Kontinental. Pada model keadilan ini maka hakikatnya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bersifat selektif dalam artian kepada orang yang bersalah saja yang harus dijatuhi pidana. Kemudian penjatuhan pidana tersebut haruslah sesuai dengan tingkat dan bobot kesalahan yang dilakukannya. Berikutnya dalam menjalani proses peradilan tersebut maka hak-hak dari terdakwa berupa asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) harus dilindungi dan dijunjung tinggi serta juga bagi korban diberikan ganti kerugian. Konkretnya, pelaku tindak pidana diwajibkan memberi ganti kerugian kepada korban akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Akan tetapi selaras kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata SPP telah berada di “persimpangan jalan” dalam artian SPP belum dapat menjawab secara tuntas dimensi dan dilema dalam SPP.

Tentang penulis:
Dr Lilik Mulyadi SH MH, dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Merdeka (Malang), dan Universitas Muhammadyah (Malang). Penulis Buku Ilmu Hukum dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Email: lilikmulyadi@yahoo.com

 

Penal Mediation dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian IX)

Oleh Lilik Mulyadi

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan makalah yang dipresentasikan dalam rangka Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil MARI) pada bulan April-Mei Tahun 2011. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Kamis 17 Maret 2011. Bagian II, edisi Kamis 24 Maret 2011. Bagian III, edisi 31 Maret 2011). Bagian IV, edisi 7 April 2011. Bagian V, edisi 14 April 2011. Bagian VI, edisi 21 April 2011. Bagian VII, edisi 28 April 2011. Bagian VIII, edisi 5 Mei 2011. Bagian IX, edisi 12 Mei 2011.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987 tersebut maka terdakwa menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 pada pokoknya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian yudex factie dinilai telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara tersebut. Pada hakikatnya pendirian Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

 Bahwa terdakwa yang oleh Kepala Adat harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci karena telah melakukan pelanggaran adat itu adalah merupakan suatu hukuman adat (sanksi adat). Hukuman mana telah dijalani terdakwa.

 Bahwa hukuman adat tersebut adalah sepadan dengan kesalahan terhukum sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan.

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan tuntutan penuntut umum pada kejaksaan negeri Kendari tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan “sanksi adat” terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan “sanksi adat” terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana.

Berikutnya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal dalam bentuk lain pada praktik peradilan tingkat pertama terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor: 46/Pid/78/UT/WAN tanggal 17 Juni 1978 dimana dalam perkara Ny. Ellya Dado, lazim disingkat sebagai “Kasus Ny. Elda”, adanya penyelesaian secara “perdamaian” maka perbuatan diantara para pihak tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Dalam dimensi lain, ternyata pada saat kini ratio decidendi putusan tersebut juga dipergunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam mengadili perkara pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 107 PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007.

D. KONKLUSI DAN REKAPITULASI

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari perspektif pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik eksistensinya antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.

Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kemudian dalam Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Kemudian dalam praktek ternyata penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal pernah dilakukan. Hal ini misalnya, dilakukan oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) melalui Persidangan Dayak Maniring Tuntang Menetes Hinting Buceh Banu terhadap Tamrin Amal Tamagola, budaya “bakar batu” di Papua, Peradilan Gampong atau Peradilan Damai di Aceh Nanggroe Darussalam, dan melalui putusan badan peradilan (Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri).

Melalui dimensi perspektif pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik maka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sudah waktunya apabila penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur secara tegas dalam produk undang-undang khususnya terhadap perkara yang sifatnya ringan, kecil, bersifat pribadi dan dilakukan oleh pelaku dalam masa psikologis relatif baru berkembang sehingga kedepan diharapkan dapat menekan penumpukan perkara kebadan peradilan.

Malang/Kepanjen, 7 Februari 2011

DAFTAR KEPUSTAKAAN

  • Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia, Makalah.


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,849,390 hits
Juni 2018
S S R K J S M
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Iklan