Posts Tagged 'Kristoforus Bagas Romualdi'

Pilkada Tanpa Provokasi di Medsos

Oleh Kristoforus Bagas Romualdi


Jelang berlangsungnya pilkada serentak 2017 yang diadakan di 101 daerah di Indonesia, masyarakat patut waspada terhadap potensi meningkatnya provokasi di media sosial (medsos).

Provokasi di medsos jelang pemilihan kepala daerah sendiri bukanlah isapan jempol belaka. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyakkabar hoax, status yang berisikan ujaran kebencian, dan fitnah yang beredar luas di tengahtengah masyarakat pengguna medsos. Provokasi di medsos terhitung efektif untuk dilaksanakan.

Selain karena pengguna medsos di Indonesia terhitung cukup besar, hal itu juga bisa dianggap menghemat anggaran ketimbang melakukan provokasi langsung di dunia nyata.

Karena itu, provokasi di medsos sama seperti peredaran narkoba yang harus diberantas, karena dapat merusak pikiran orang banyak terutama menjelang dilakukannya pilkada serentak.

Provokasi di medsos senantiasa mengakibatkan kedamaian yang diharapkan hadir di saat sebelum dan sesudah pesta demokrasi Indonesia seolah-olah seperti mimpi yang sulit dicapai.

Hal tersebut disebabkan dampak provokasi di medsos itu sendiri tidak pernah hanya berhenti saat pemilihan, tetapi berlanjut hingga sesudahnya.

Misalnya saja pasca-Pilpres 2014, yang sampai saat ini provokasi terus merongrong pemerintahan melalui berita hoax dan ujaran kebencian.

Bahkan, ujaran kebencian juga masih dialami oleh Prabowo selaku lawan Jokowi di pilpres melalui bully di medsos. Belajar dari Pilpres 2014 itulah kemudian sangat penting untuk menjauhkan pilkada serentak2017dari upaya provokasi di medsos.

Apalagi, pilkada serentak tahun ini diadakan di 101 daerah di Indonesia. Artinya, jika semua daerah tersebut ikut masuk dalam pusaran provokasi di medsos bisa berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan politik nasional.

Rasionalkah? Tentu saja, hiruk-pikuk yang terjadi jelang Pilkada DKI Jakarta saja ternyata bisa memberikan sedikit pengaruh terhadap kegoyahan stabilitas keamanan dan politik Indonesia.

Sebagian masyarakat pengguna medsos yang berstatus sebagai warga non-Jakarta pun ikut-ikutan saling lempar ujaran kebencian, sehingga hal itu menyebabkan suhu politik memanas, keamanan negara goyah, dan politik Indonesiapunterlihat tidaksehatkarenapraktik- praktik upaya provokasi.

Bayangkan jika 100 daerah di luar Jakarta juga masuk dalam pola yang sama. Oleh karena itu, pilkada serentak 2017 sejatinya harus menjadi ajang pembaruan dari cara merayakan demokrasi yang selama beberapa tahun belakangan berjalan.

Menjadi masyarakat yang cermat agar tidak termakan upaya provokasi di medsos, sangatlah penting agar proses pemilihan dapat berjalan dengan damai. ( Sumber : Koran Sindo,08 februari 2017)

Tentang penulis:

Kristoforus Bagas Romualdi Mahasiswa FKIP Sejarah, Universitas Sanata Dharma

Iklan

Bersama Melawan Hoax

Oleh Kristoforus Bagas Romualdi

Perkembangan internet yang kian pesat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan salah satunya kemudahan untuk mengakses informasi.

Media sosial, terutama Facebook, pun kemudian menjadi wadah bagi setiap orang untuk membagikan informasi yang dianggap menarik yang didapat dari berbagai situs internet tertentu.

Akan tetapi, kemudahan mengakses informasi ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk membuat berita hoax dengan kepentingan tertentu.

Tidak main-main, berita hoax yang beredar lebih banyak berbau provokasi agama, ras, dan isu-isu sensitif lain yang mengancam keharmonisan masyarakat itu sendiri.

Celakanya, berita hoax tersebut sangat mudah dikonsumsi oleh beberapa pengguna media sosial dan kemudian disebarluaskan dengan ditambah caption yang menghasut. Misalnya, pernah beredar isu bahwa 10 juta tenaga kerja asing dari China masuk ke Indonesia.

Berita tersebut kemudian dengan cepat menjadi viral di media sosial, terutama di grup Facebook, yang berbau debat politik.

Berita hoax tersebut pun kemudian dijadikan alat oleh netizen yang kebetulan tidak suka dengan pemerintah untuk mencaci maki pemerintah beserta para pendukungnya.

Memang, dalam beberapa kasus berita hoax dibuat dan disebarkan oleh orang yang kebetulan antipemerintah maupun dari pendukung pemerintahan yang tidak suka dengan kubu oposisi.

Jika dicermati, memang berita hoax ini dapat difungsikan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik yang sangat tidak disukai, bahkan terbilang cukup efektif.

Selain itu, ada pula yang membuat dan menyebarkan berita hoax dikarenakan alasan bisnis. Kebencian yang tumbuh di antara kelompok masyarakat pun menjadi risiko.

Karena itu, harus kita sadari bahwasanyaberita hoax inisejatinya bisa memecah belah persatuan bangsa. Apalagi, di tengah suhu politik yang masih panas pasca pemilu 2014 dan semakin panas menjelang Pilkada 2017, khususnya di DKI Jakarta, berita hoax semakin tak terkendali penyebarluasannya.

Karena itu, seluruh masyarakat harus kompak untuk bersama-sama melawan keberadaan berita hoax. Meskipun pemerintah sudah menyediakan payung hukum berupa UU ITE, tapi perlawanan terhadap berita hoax akan sulit jika masyarakat tidak turut serta.

Hal paling penting, masyarakat harus lebih bijak dalam mengonsumsi informasi yang bertebaran di internet maupun di media sosial.

Misalnya, jangan ragu untuk mencari kebenaran suatu berita melalui media yang kredibel. Selain itu, cermati pula alamat situnya karena biasanya berita hoax disebarkan oleh berbagai website yang sifatnya dadakan dan kerap tidak mencantumkan nama penulis atau wartawan berita tersebut.

Kemudian, periksa juga kesesuaian gambar, judul, dan isi berita. Cara untuk menelisik keabsahan gambar pada suatu website bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur Google Image di mesin pencari Google.

Terakhir, jika menemukan berita yang terindikasi hoax, bisa dilaporkan pada aplikasi Turn Back Hoax di situs data.turnbackhoax.id.

Situs tersebut nantinya akan mengelola berita yang diduga hoax yang dilaporkan oleh masyarakat. Karena itu, kembali lagi, di sini kekompakan masyarakat sangat dibutuhkan guna bersama-sama melaporkan dan menjauhkan Indonesia dari berita hoax yang bisa memecah belah bangsa. ( Sumber: Koran Sindo, 18 Januari 2017)

Tentang penulis:

Kristoforus Bagas Romualdi Mahasiswa FKIP Sejarah, Universitas Sanata Dharma

Mencari Pemimpin Lewat Rekam Jejak

Oleh Kristoforus Bagas Romualdi

Di tengah semarak persiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di masing-masing daerah guna menyongsong pilkada serentak 2017, masyarakat harus bersiap dalam rangka mengenali dan menentukan pilihan calon pemimpin di daerahnya.

Hal tersebut disebabkan pilkada tahun depan yang akan dilaksanakan secara serentak (tahap 2) di seluruh Indonesia, sejatinya merupakan penentuan nasib suatu daerah untuk lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru.

Karena itu perlu disadari bahwa memilih calon pemimpin tidak boleh main-main atau asal coblos apalagi sampai ada niat untuk golput.

Pemimpin yang akan memimpin di suatu daerah akan mempunyai kekuatan yang besar dalam mengatur daerah yang dia pimpin.

Apabila mendapat pemimpin yang ideal seperti jujur, bersih, profesional, dan mau mengayomi rakyat secara utuh, daerah tersebut pasti akan mengalami perkembangan yang diharapkan.

Namun jika yang memimpin adalah orang yang doyan korupsi, membohongi rakyat dengan janji manis saat kampanye, niscaya daerah tersebut akan ”terenggut hartanya” dan masuk ke dalam kocek pemimpin itu beserta kroni-kroninya.

Faktor utama yang perlu menjadi kajian dalam rangka mengenal calon kepala daerah yang hendak kita pilih adalah rekam jejak.

Rekam jejak sederhananya adalah catatan sejarah mengenai tindak tanduk seseorang, dan sangat penting sebagai bahan pertimbangan pokok untuk memilih calon pemimpin ideal yang bisa membangun daerah ke depannya.

Berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 terhadap 1.200 responden di 11 kota, perilaku dan karakter pemimpin menjadi faktor yang paling dominan bagi masyarakat ketika menentukan calon kepala daerah yang hendak dipilih dengan persentase 22,38%.

Faktor selanjutnya yang diperhatikan oleh masyarakat adalah kemampuan calon, kedekatan dengan masyarakat, ketokohan, janji politik, dan faktor agama. Dan yang ketujuh adalah rekam jejaknya dengan persentase sebesar 6,64%.

Sungguh ironis, padahal rekam jejak adalah hal yang sangat penting untuk mendeteksi kemungkinan potensi baik maupun yang buruk dari masing-masing calon kepala daerah yang maju.

Artinya, rekam jejaklah yang justru mampu memperlihatkan kepada mata setiap masyarakat pemilih mengenai kemampuan calon kepala daerah yang maju dalam pilkada.

Karena sejatinya salah besar, jika sampai masyarakat menilai calon kepala daerah mempunyai kemampuan memimpin hanya dari cara berbicara dan mengabaikan rekam jejak.

Melihat rekam jejak, berarti kita melihat apa yang sudah calon kepala daerah lakukan sebelum maju ke Pilkada 2017, apa saja karya nyata yang dihasilkan, dan apakah yang bersangkutan pun bersih dari kasus-kasus yang berkenaan dengan hukum, seperti penipuan, kekerasan, ataupun yang menjadi langganan yakni korupsi. ( Sumber: Koran Sindo, 05 Oktober 2016)

Tentang penulis:

Kristoforus Bagas Romualdi Mahasiswa Jurusan Sejarah. Universitas Sanata Dharma



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.164.947 hits
Agustus 2019
S S R K J S M
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Iklan