Posts Tagged 'KPK'

Menunggu Kiprah Ketua KPK Baru

Oleh Ahmad Ubaidillah

Sudah tidak diragukan lagi kebenarannya bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merendahkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Hebatnya, ini sudah membudaya di masyarakat kita.

Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat Pusat, meliankan juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Oleh sebab itu, penanganan yang luar biasa pun mutlak dilakukan, termasuk pemberian hukum mati.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31/1999, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur hukuman mati dapat dijatuhkan, antara lain pada pelaku korupsi saat negara sedang dilanda krisis, saat bencana alam, atau dalam keadaan tertentu. Seharusnya pidana mati bagi korupsi itu bisa diterapkan dengan pertimbangan tertentu. Namun ironisnya, belum ada keberanian majelis hakim untuk menerapkan hukuman mati.

Sementara itu, penanganan yang dilakukan para lembaga penegak hukum permanen, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya tampaknya sudah tidak bisa diandalkan lagi, bahkan nyaris kehilangan kepercayaan di mata publik. Ketidakpercayaan semakin menguat saat penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan setengah-setengah, tak tuntas. Saat ini harapan besar publik atas penanganan korupsi lebih terletak pada komisi pemberantasan korupsi (KPK). Ketua KPK baru perlu mencontoh cara Latvia dan China dalam memberantas korupsi.

Dalam memberantas korupsi di Indonesia, KPK tidak cukup hanya “belajar” saja tetapi perlu “menirukan” cara-cara yang dilakukan kedua negara tersebut. Sebelum tahun 1998, Latvia adalah negara yang korup. Untuk memberantas korupsi yang parah, negara itu menerapkan UU lustrasi nasional atau UU pemotongan generasi. Melalui UU itu, semua pejabat eselon II diberhentikan dan semua pejabat dan tokoh politik yang aktif sebelum tahun 1998 dilarang aktif kembali. Sekarang negara ini menjadi negara yang benar-benar bersih dari korupsi.

Sedangkan di China, dalam buku The China Business Handbook dilaporkan sepanjang 2003 tidak kurang dari 14.300 kasus yang diungkap dan dibawa ke pengadilan yang sebagiannya divonis hukuman mati. Tindakan tegas Pemerintah China terhadap pelakunya bisa dan kerap dijadikan cermin sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hukuman mati memang pilihan yang diambil Pemerintah China untuk menghentikan korupsi. Amnesti internasional memperkirakan sekitar 1.770 orang dieksekusi di China tahun 2005 dan 3.900 orang di antaranya dihukum mati. Beberapa ahli hukum China memperkirakan jumlah sesungguhnya yang dihukum mati jauh lebih besar dan bahkan mungkin mendekati 8.000 eksekusi per tahun.

Sumber lain menyebutkan, angka yang dihukum mati mencapai 10 ribu orang per tahun. Sampai 2007, Pemerintah Cina menghukum mati 4.800 orang pejabat negara yang terlibat praktek korupsi.

Perlu Keberanian

Terpilihnya Mohammad Busyro Muqoddas sebagai ketua KPK yang baru lewat voting yang dilakukan Komisi III DPR diharapkan membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberanian dan integritasnya dalam memimpin KPK ke depan sangat dibutuhkan. Ia diharapkan mampu menjawab kegundahan publik akan perilaku koruptif para pejabat negara yang semakin membabi buta.

Berkenaan dengan harapan. Setidaknya publik memiliki dua harapan. Pertama, harapan baru. Ini tentunya publik sangat mengharapkan pembongkaran kasus-kasus korupsi yang lain bisa segera dilakukan. Namun, yang menjadi pertanyaan, mampukah Busyro dengan jabatan KPK baru yang hanya satu tahun ini mengungkap kasus-kasus korupsi baru? Tampaknya ini sulit dilakukan. Meskipun ini tidak gampang, saya yakin dan percaya rasa optimistis yang disertai keberanian dan keseriusan akan mampu melakukan semua ini.

Kedua, harapan lama. Di samping memendam harapan baru, publik sebenarnya juga menaruh harapan lama. Harapan lama itu terletak pada penanganan secara serius dan penuh keberanian atas kasus-kasus korupsi yang belum tuntas dan butuh penyelesaian, seperti kasus Bank Century, mafia hukum dan lain sebagainya. Inilah harapan lama yang belum bisa dipenuhi oleh KPK.

Dalam kepemimpinannya ini, harapannya, ketua KPK yang baru mampu memenuhi harapan lama dan harapan baru publik. Busyro diharapkan tidak terpengaruh berbagai intervensi pihak-pihak yang mencoba melemahkan integritas, kredibilitas dan independensi KPK. Ketua KPK baru harus menegakkan hukum tanpa mengenal kompromi. Bahkan, Ia perlu bersikap “garang” dan “sadis” kepada mereka-mereka yang terlibat korupsi dan bersedia mengatakan “tidak” untuk bekerja sama kepada pihak-pihak yang ingin mencoba mengelabui hukum. Dan ini merupakan tantangan dan sekaligus tugas berat seorang ketua KPK.

Oleh sebab itu, tantangan dan tugas berat yang harus ditanggung ketua KPK baru perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum. Ketiga komponen ini perlu bersinergi, berniat, dan serius dalam memberantas dan membongkar korupsi di negeri ini hingga ke akar-akarnya.

Akhirnya, ucapan selamat atas terpilihnya Mohammad Busyro Muqoaddas perlu kita berikan. Semoga dengan kepemimpinannya yang relatif singkat ini, ia mampu membangun kinerja KPK yang lebih baik dengan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belum tuntas dan mampu mengungkap kasus-kasus korupsi baru. Kita lihat saja nanti. (Sumber: Lampung Post, 9 Desember 2010)

Tentang penulis:
Ahmad Ubaidillah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta

Iklan

Integritas Pajak Versi KPK

Oleh Chandra Budi

Berita cukup provokatif muncul di Koran Tempo (Rabu, 16 November 2010, halaman A6) yang berjudul “Kepolisian dan Pajak Dinilai Paling Korup”. Koran Tempo mengutip pemaparan dari Transparency International Indonesia (TII) tentang indeks persepsi korupsi di Indonesia. Instansi pajak, Direktorat Jenderal Pajak, ditempatkan pada urutan kedua dari instansi yang korup, setidaknya menurut para responden. Hasil survei ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh karena sebenarnya tidak hanya hasil survei TII yang disampaikan, namun juga ada hasil survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Persoalannya, kenapa hasil survei versi KPK juga tidak diberitakan? Apa karena hasilnya “bagus”, yaitu menempatkan Ditjen Pajak sebagai instansi yang memenuhi standar integritas KPK?

Metodologi

Yang menentukan keakuratan dan keabsahan kesimpulan hasil suatu survei adalah pemilihan metodologi survei tersebut, terutama pemilihan kriteria respondennya. Sebab, kriteria responden akan mempengaruhi jawaban yang mereka berikan. Responden yang berpendidikan, tinggal di kota, dan sering mendapat informasi mengenai kualitas pelayanan publik akan berbeda sekali jawabannya dengan responden yang tingkat pendidikannya kurang, tinggal di pedesaan, dan jarang mendapat informasi mengenai kualitas pelayanan publik.

Kriteria responden yang digunakan dalam survei TII sangat berbeda sekali dengan kriteria responden dalam survei KPK. Survei TII menggunakan 9.237 orang dengan kualifikasi jabatan manajer, pemilik perusahaan, direktur, dan direktur utama. Di sini, TII secara tidak langsung memilih responden yang berpendidikan dan mempunyai akses informasi yang sangat luas. Selain jumlah responden lebih banyak, dalam survei KPK tidak membatasi responden berdasarkan jabatannya. Mereka dipilih karena menjadi pengguna layanan pada unit layanan yang menjadi sampel, kantor pelayanan pajak. Bisa saja individu perseorangan, individu yang mewakili institusi, atau pejabat dalam suatu perusahaan tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dalam survei TII dan KPK berbeda jauh, walaupun mereka mengadakan konferensi pers bersama. Survei TII berfokus pada kota dengan tingkat korupsi yang terjadi, berdasarkan persepsi oleh respondennya. Sedangkan survei KPK memiliki variabel penyusun yang lebih komplet, tidak hanya terdiri atas pengalaman responden, namun juga meliputi potensi integritas yang akan memicu terjadinya korupsi. Karena hanya didasarkan pada persepsi responden, di mana persepsi dapat saja terbentuk dari pengalaman dan akses informasi, hasil survei TII akan rentan dan sensitif apabila digunakan untuk menilai korupsi secara lebih luas.

IPK Pajak

Hasil survei TII tentu tidak menilai indeks persepsi korupsi (IPK) Ditjen Pajak. Hasil survei TII hanya menghasilkan IPK untuk 50 kota yang disurvei. Namun ada satu tambahan pertanyaan yang diajukan, yang tidak berkaitan sama sekali dengan IPK, yaitu lembaga mana yang harus diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi. Di sinilah muncul 29 persen jawaban dari responden yang menyatakan kantor pajak.

Hasil ini tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diragukan dan bias. Selain tidak menggunakan variabel yang lebih lengkap, tidak didukung metodologi teknik sampling dan statistik yang ilmiah. Terlebih lagi, responden yang dipilih sangatlah subyektif. Sebab, hanya pada sekelompok orang yang dipilih tidak secara acak. Padahal ilmu statistik mensyaratkan, untuk mengurangi bias, responden dipilih secara acak dalam segmentasi tertentu. Sehingga hasil survei dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Sebaliknya, survei versi KPK lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain responden yang dipilih lebih banyak, variatif, dan acak, memang dirancang untuk menilai integritas pada instansi yang memiliki unit layanan langsung ke masyarakat. Hasil survei integritas KPK terhadap salah satu bentuk pelayanan pajak, restitusi PPN, menunjukkan hasil 6,77. Hasil ini, selain lebih tinggi dari hasil survei KPK secara nasional, yaitu sebesar 5,42, telah melewati batas standar minimal integritas yang disyaratkan oleh KPK, yaitu 6,0. Artinya, berdasarkan survei KPK, responden menyatakan bahwa integritas di unit layanan yang melayani restitusi pajak cukup baik.

Kalau dilihat lebih detail, variabel pengalaman integritas, yang dibentuk berdasarkan pengalaman responden ketika berhubungan dengan unit pelayanan pajak, nilainya sangat tinggi, yaitu 7,39. Ini mengisyaratkan responden menyatakan dengan tegas bahwa mereka sedikit yang mempunyai pengalaman berkaitan dengan korupsi di unit pelayanan pajak dalam satu tahun terakhir. Pengalaman mereka akan membentuk persepsi mereka. Maka indikator cara pandang terhadap korupsi di unit pelayanan pajak tersebut tinggi. Setidaknya mereka jarang menemukan praktek praktek pemberian gratifikasi, misalnya.

Di lain pihak, survei integritas KPK ini juga menghasilkan nilai di bawah standar untuk variabel potensi integritas, yaitu 5,54. Hasil ini dibentuk dari indikator sistem administrasi, standard operating procedure dan pemanfaatan teknologi informasi, serta indikator upaya atau kampanye pencegahan antikorupsi yang masih rendah. Kalau ini tidak diperbaiki, potensi korupsi di unit layanan tersebut semakin mudah terjadi. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah Ditjen Pajak.

Sekali lagi, persepsi dibentuk karena pengalaman dan akses informasi. Akankah kasus Gayus Tambunan yang “lolos” dari penjara mengakibatkan persepsi masyarakat semakin buruk terhadap Pajak? Walaupun diketahui tingkah laku Gayus Tambunan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pajak, hanya karena Gayus mantan pegawai Pajak, persepsi masyarakat tentang Pajak menjadi buruk. Integritas Ditjen Pajak akan membuktikannya! (Sumber: Koran Tempo, 27 Nopember 2010).

Tentang penulis:
Chandra Budi, Pengamat Perpajakan, Alumnus Pascasarjana IPB

KPK, DPR dan Miranda Goeltom

Oleh Wiwin Suwandi

Tampaknya, optimisme masyarakat dalam menyambut pimpinan KPK yang baru, bisa jadi akan berakhir antiklimaks. Betapa tidak, sebagai pemegang “palu sidang” dalam penentuan siapa yang layak menjadi Pimpinan KPK mendatang, integritas DPR sebagai wakil rakyat dalam mendukung pemberantasan korupsi, tercoreng dengan dugaan suap 26 anggotanya dalam kasus pemilihan Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 lalu.

Selasa, 31 Agustus pekan lalu, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah resmi menyerahkan dua nama calon Pimpinan KPK ke DPR untuk dipilih salah satunya. Sesuai prosedur, penentuan calon terpilih terlebih dahulu harus melalui mekanisme fit and proper test di Komisi III yang membidangi masalah hukum.

Memang terasa sayang jika salah satunya harus tersingkir. Tapi setidaknya, terpilihnya Busyro Muqoddas dan Bambang Widjajanto telah melahirkan asa baru bagi prospek pemberantasan korupsi di Indonesia (di tangan KPK).

Ketika asa itu berkali-kali sirna oleh politisasi kasus korupsi selama ini yang juga melibatkan kalangan penegak hokum, keduanya dianggap kredibel oleh berbagai kalangan, di samping juga jejak rekam mereka dinilai bersih dan mampu menjaga jarak dengan kekuasaan.

Sejak menjadi advokat, Bambang Widjajanto pernah memimpin lembaga bantuan hukum di tanah Papua dan Jakarta. Terkenal gigih dan berani. Selain itu, Bambang adalah salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan ICW. Serta pernah dipercaya memimpin Dewan Pengurus YLBHI periode 1995-2000.

Sedangkan Busyro Muqoddas, lulus Sarjana Hukum dari Fakultas UII Yogyakarta tahun 1977. Mengawali karier di bidang hukum tahun 1983 sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII.

Pada 1995-1998 menjabat sebagai Ketua Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum UII. Sebagai akademisi, Busyro dinilai jujur dan berani. Ketika menjabat ketua Komisi Yudisial, Busro berkomitmen membersihkan lembaga peradilan dari mafia peradilan yang melibatkan hakim koruptif. Sekalipun Pasal 21 UU No 22/2004 tentang KY membatasi kewenangan KY.

Menantang Nyali

Dalam rapor merah DPR terkait korupsi, kasus pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom empat tahun lalu dan terungkap sekarang berkat “nyanyian” Agus Tjondro, mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan, bukanlah yang kali pertama.

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR sudah pernah diungkap oleh media, dan tidak sedikit di antaranya yang berakhir menjadi pesakitan. Seperti Al Amin Nasution, Hamka Yandhu, Anthoni Z Abidin, dan masih banyak lagi. Ironisnya, kasus ini selalu berulang terjadi di DPR tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Minimal dengan memberi sanksi tegas berupa pemecatan dari internal DPR maupun pimpinan parpol sendiri, agar kasus ini tidak terulang.

Di Indonesia, menantang nyali dan ketegasan pimpinan parpol untuk berani mengeluarkan anggotanya yang terlibat korupsi sangat sulit dilakukan. Yang sebenarnya hal itu perlu dilakukan untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Karena salah satu syarat dukungan sebagai ukuran keberhasilan terwujudnya good governance dan clean government adalah dukungan dari lembaga politik, termasuk parpol. Karena, hampir di setiap negara, parpol menjadi penyuplai utama tenaga SDM di sejumlah pos pemerintahan untuk menduduki jabatan strategis.

Selain itu, parpol juga menjadi penyuplai anggota parlemen dan untuk mengisi posisi menteri. Artinya, seratus persen menteri dan anggota legislatif (DPR/DPRD) adalah kader parpol. Karena bagaimanapun juga, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh cara kerja undang-undang.

Namun yang terpenting adalah membangun spirit anti korupsi dari lembaga-lembaga politik seperi parpol dengan menerapkan sanksi tegas kepada kadernya yang terbukti melakukan korupsi. Sampai saat ini, hampir tidak ada berita tentang parpol yang memecat anggotanya yang terlibat korupsi.

Parpol terlihat lebih banyak melindungi anggotanya yang terlibat korupsi. Bahkan sejumlah elite parpol tidak malu-malu meminta penegak hukum untuk mengurangi hukuman atau tidak menahan rekan mereka yang terjerat korupsi.

Semestinya, parpol harus pro aktif mendukung pemerintah dalam program pemberantasan korupsi. Diawali dengan komitmen internal parpol untuk membekali kadernya dengan semangat antikorupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan menandatangani pakta integritas anti KKN.

Penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan penegasan komitmen parpol untuk menciptakan semua penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Melalui pakta integritas tersebut, parpol harus berani memberi sanksi tegas berupa pemecatan kepada kadernya yang terlibat korupsi. Serta mendukung penerapan sanksi pidana dan perdata.

Olehnya itu, kasus Miranda ini bisa menjadi teguran sekaligus awal yang baik bagi sejumlah parpol untuk membenahi diri. Perlu sikap tegas dari para pimpinan parpol untuk berani memecat anggotanya jika melakukan korupsi.

Jika parpol mampu melakukan hal tersebut, maka elektabilitas parpol di mata rakyat akan ikut naik. Rakyat memandang parpol tidak sekadar mesin ATM atau pemburu rente. Namun mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Di samping itu, parpol dianggap memiliki visi pemberantasan korupsi. (Sumber: Harian Fajar, 13 September 2010)

Tentang penulis:
Wiwin Suwandi SH, Pengamat Hukum dan Politik Pemerintahan. Email :pspd_mksr@yahoo.com

Parsel Lebaran dari KPK

Oleh Saldi Isra

Di tengah keraguan publik atas kinerja dan keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (1/9), lembaga yang mempunyai wewenang extra-ordinary dalam memberantas korupsi itu menetapkan 26 anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 sebagai tersangka dugaan penerima cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sebetulnya, dalam hitungan waktu, skandal suap yang berada di sekitar keterpilihan Miranda S Goeltom itu terbilang cukup lama ditangani KPK. Karena lama tidak ada kejelasan, menjadi sulit membedakan antara kehati-hatian dan ketidakberanian KPK.

Bahkan, sebagian kalangan yang concern atas agenda pemberantasan korupsi mengira skandal suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI ini akan tenggelam seiring dengan perjalanan waktu. Perkiraan itu bukan tanpa alasan. Buktinya, setelah KPK melimpahkan kasus empat anggota DPR periode 1999-2004 (yaitu Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin AJ Soefihara, dan Udju Djuhaeri) publik tidak melihat pergerakan dan perkembangan penting dalam menindaklanjuti skandal itu. Padahal, dalam proses persidangan terungkap sebanyak 39 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 menerima cek perjalanan senilai Rp20,65 miliar. Lalu, apakah yang bisa dijelaskan dengan adanya gebrakan KPK menetapkan 26 politikus tersebut menjadi tersangka skandal suap pemilihan Miranda S Goeltom? Dapatkah itu menjadi bukti awal hilangnya ‘urat takut’ KPK menuntaskan skandal-skandal korupsi di negeri ini?

Memulihkan kepercayaan

Dalam hitungan waktu, sulit dibantah, hilangnya keberanian KPK ‘menyentuh’ kasus-kasus besar yang terkategori skandal telah berlangsung cukup lama. Meluruhnya nyali menyentuh kasus-kasus besar mulai terlihat seiring dengan banyak upaya sistematis untuk mengerdilkan KPK. Misalnya, berkembangnya keinginan sejumlah politikus DPR untuk mengkaji ulang posisi KPK dalam sistem penegakan hukum. Bahkan, tidak jarang terdengar suara-suara yang hendak memangkas kewenangan extra-ordinary KPK dalam memberantas korupsi.

Sadar atau tidak, dengan makin bertambahnya suara-suara yang mempertanyakan dan menggugat keberadaannyanya, hari demi hari, kepercayaan diri KPK menjadi semakin berkurang. Bagi KPK, menghadapi opini sejumlah politikus di DPR pasti lebih sulit jika dibandingkan dengan menghadapi serangan balik para pelaku korupsi (corruptors fight back). Bagaimanapun, dalam sebuah negara yang terbilang masif praktik korupsinya, dukungan lembaga perwakilan rakyat merupakan modal besar untuk memberantas korupsi. Tanpa itu, agenda memberantas korupsi hampir pasti akan jalan di tempat. Bahkan bukan tidak mungkin layu sebelum berkembang.

Tidak hanya menghadapi problem sulitnya mendapat dukungan luas dari DPR, upaya pengerdilan yang paling memukul adalah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Nasib ‘naas’ yang menimpa dua pemimpin KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, tidak saja menimbulkan guncangan hebat, tetapi juga menghabiskan energi KPK. Dengan kondisi itu, KPK seperti kehilangan kekuatan sebagai lembaga extra-ordinary dalam memberantas korupsi. Di tengah deraan yang demikian hebat, penegakan hukum pemberantasan korupsi benar-benar mengalami ‘mati suri’. Padahal, jika bicara prestasi pemberantasan korupsi dalam beberapa tahun terakhir, tidak mungkin melepaskan diri dari jerih payah KPK.

Dengan menjadikan 26 politikus itu sebagai tersangka, KPK tengah menunjukkan kepada publik bahwa lembaga itu masih bisa diharapkan untuk melanjutkan pemberantasan korupsi. Meskipun belum tentu akan memulihkan kepercayaan publik secara utuh, langkah KPK terasa ibarat setitik air di tengah gelombang panas badai gurun. Setidaknya, upaya KPK menuntaskan skandal suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI itu menjadi semacam pelipur lara di tengah kekecewaan publik atas grasi dan hujan remisi yang diterbitkan pemerintah ketika peringatan hari kemerdekaan tempo hari.

Jika merujuk kriminalisasi pimpinan KPK beberapa waktu lalu, harapan publik harus tetap dijaga KPK. Setidaknya, ketika lembaga-lembaga formal makin tidak jelas sikap dan dukungannya kepada KPK, publik dan mereka yang concern terhadap agenda pemberantasan korupsi menjadi barisan paling depan yang memberikan dukungan bagi KPK. Agar dukungan itu tidak mengendur, KPK harus membuktikan sebagai garda depan agenda pemberantasan korupsi. Tanpa itu, sulit bagi KPK mempertahankan dukungan publik. Setelah membiarkan dukungan itu meluruh, menggembalikannya bukan pekerjaan mudah. Sekiranya dukungan publik terus tergerus, hal itu bisa menjadi pertanda kiamat untuk agenda pemberantasan korupsi.

Ditunggu publik

Dalam waktu dekat, dukungan publik bisa saja mendekati jumlah seperti yang pernah diterima ketika terjadinya kriminalisasi atas pimpinan KPK. Dukungan serupa potensial diraih kembali jika KPK mampu menuntaskan skandal suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Setidaknya ada tiga perkembangan berikutnya yang sedang ditunggu. Pertama, KPK harus menetapkan status tersangka juga kepada anggota Komisi IX yang lainnya. Jika merujuk vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan sebanyak 39 anggota Komisi IX DPR yang terlibat. Artinya, jika ditambah dengan yang telah divonis bersalah, masih ada beberapa anggota Komisi IX yang belum dijadikan tersangka.

Kedua, menahan mereka yang dijadikan tersangka. Langkah itu penting karena sejauh ini salah satu titik lemah penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tersangka tidak segera ditahan. Padahal, sebelumnya, untuk banyak kasus, penetapan status tersangka segera diikuti dengan tindakan penahanan. Rasanya, untuk menunjukkan keseriusan KPK mengurai dan mengungkap skandal suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI ini, tindakan penahanan menjadi pilihan yang tak terelakkan. Apalagi, tindakan serupa juga diperlakukan bagi mereka yang telah diproses hukum sebelumnya.

Ketiga, sejauh yang dapat diamati, partai politik yang kader mereka tersangkut dengan skandal pemilihan Deputi Gubernur Senior BI itu dapat menerima tindakan KPK menetapkan mereka sebagai tersangka. Yang dipersoalkan, mengapa KPK hanya menetapkan mereka yang menerima suap? Padahal, logika hukumnya, tindak pidana suap tidak mungkin dilakukan satu pihak saja. Suap pasti melibatkan dua pihak, yaitu pemberi suap dan penerima suap. Jika dalam skandal ini KPK berhenti sampai pada penerima suap, tindakan tersebut tidak hanya merusak logika hukum, tapi juga merupakan bukti nyata diskriminasi dalam penegakan hukum.

Bagi publik, dari ketiga hal tersebut, mendudukkan skandal pemilihan Deputi Gubernur Senior BI ini ke logika hukum yang benar merupakan penantian yang menarik. Sejauh ini, praktik penegakan hukum selalu sulit bersikap adil bagi mereka yang powerful. Jika KPK kesulitan berlaku sama kepada pemberi suap, dapat dipastikan bahwa pemberi suap jauh lebih powerful jika dibandingkan dengan 26 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Perlu dicatat, selama KPK gagal menemukan dan memberikan status hukum yang sama kepada pemberi suap, ‘urat takut’ KPK belum dapat dikatakan hilang. Bagi publik, perlakuan diskriminatif tersebut akan dikenang sebagai ‘parsel Lebaran’ yang hambar. (Sumber: Media Indonesia, 14 September 2010)

Tentang penulis:
Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi

Menanti Ketua Baru KPK

Oleh Marwan Mas

Apresiasi kepada Panitia Seleksi (Pansel) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layak diberikan. Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas ditetapkan sebagai calon Ketua KPK untuk menggantikan Antasari Azhar. Di antara sekian tokoh yang diseleksi, dua orang itu yang memang “pantas” untuk duduk di lembaga pemberantas korupsi tersebut. Keduanya dinilai paling sedikit memiliki catatan buruk dalam rekam jejaknya, bahkan relatif memiliki gap yang lumayan jauh dengan birokrasi negara.

Bambang selain dikenal advokat senior, juga aktivis antikorupsi dan pernah memimpin lembaga bantuan hukum di Papua dan Jakarta. Begitu pula, Busyro adalah sosok akademisi yang jujur, dan ketua Komisi Yudisial yang mampu secara terbuka dan mulai membersihkan lembaga peradilan dari hakim koruptif. Sebagai manusia, keduanya bukan tanpa cela atau kekurangan, tetapi paling tidak mendekati sosok ideal. Pilihan Pansel sejalan dengan logika sehat masyarakat yang menghendaki pimpinan KPK bebas dari pengaruh kekuasaan.

Siapa pun dari keduanya dinyatakan layak oleh DPR tentulah sosok yang memang pantas memimpin lembaga pemberantas korupsi yang masih dipercaya rakyat. Keduanya juga diharapkan untuk tidak menjual kredibilitasnya dengan melakukan pendekatan ‘politis atau lobi-lobi’ kepada fraksi DPR. Jika itu dilakukan, sudah pasti akan dimainkan yang pada gilirannya tidak akan mampu melepaskan diri dari jebakan kompromistis. Publik berharap, uji kelayakan dan kepatutan kali ini betul-betul menghasilkan keputusan politik yang tidak mengandung jebakan beracun.

Tanpa kompromi

Setidaknya ketua KPK yang terpilih tidak kompromistis, jujur, berkomitmen tinggi, sekaligus berani. Tanpa itu, dipastikan akan sulit bagi pimpinan baru melaksanakan tugasnya di tengah gelombang dahsyat yang menggempur KPK. Lembaga pemberantas korupsi harus dipimpin oleh sosok yang kuat karena yang akan dihadapi adalah orang-orang kuat, memiliki akses kekuasaan, dan berkantong tebal.

Bentuk kompromi apapun harus dihindari, paling tidak dimulai saat uji kelayakan dan kepatutan dengan tidak melakukan pendekatan hanya karena ingin mendapat dukungan anggota DPR. Begitu katup kompromi dibuka, para tamu akan segera masuk untuk berupaya melemahkan komitmen dan keberanian calon. Ruang kompromi harus ditutup rapat, jika tidak, kasus-kasus korupsi yang terbengkalai seperti kasus Bank Century dan mafia pajak akan terus mengendap di ruang gelap.

Biarlah DPR memilih salah satunya dengan menelusuri rekam jejak dan motif para calon untuk menjadi ketua KPK. Dari sanalah akan diketahui sebesar apa kemampuan calon sehingga berani memimpin institusi yang saat ini sedang oleng. Publik meyakini kalau pemerintah tidak mungkin tidak punya jagoan dari keduanya yang digadang-gadang bisa kooperatif dan diajak kompromis, apalagi penggiat antikorupsi saja punya calon. Apalagi pemerintah punya kepentingan untuk mengamankan skandal Bank Century yang dianggap tidak ada masalah.

Melihat sikap pemerintah selama ini, minimal ketua KPK tidak liar seperti Antasari Azhar yang bisa merambah kemana-mana, termasuk ke dalam lingkungan keluarga istana. Ganjalan yang juga bisa timbul dari DPR, adalah adanya beberapa oknum anggota DPR yang sedang dibidik KPK. Kesemuanya ini bisa menjadi racun jika Bambang-Busyro tidak membentengi diri dengan satu sikap: ‘tidak akan melakukan pendekatan kepada fraksi’. Silakan DPR memilih salah satunya, siapa pun yang terpilih, nilainya tetap sama. Tidak akan tergoda oleh rayuan dan gertakan, karena keduanya adalah pemberani dan tidak kenal kompromi.

Empat tahun?

Kelegaan atas pilihan Pansel dirasakan betul oleh publik, terbukti dari banyaknya dukungan. Tetapi yang juga jadi polemik adalah soal masa jabatan ketua baru, apakah satu tahun saja karena hanya melanjutkan masa jabatan yang ditinggalkan ketua lama, ataukah empat tahun. Mayoritas fraksi di DPR berpendapat, masa jabatan untuk Bambang atau Busyro hanya setahun saja, karena hanya sebagai ‘pengganti’ atau melanjutkan sisa jabatan.

Pengaturan maja jabatan ditegaskan dalam Pasal 34 UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi, bahwa pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Sedangkan pengganti diatur dalam Pasal 33 Ayat (1), bahwa dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR. Artinya, ketua KPK yang akan dipilih hanya melanjutkan masa jabatan yang tersisa dari Ketua KPK sebelumnya, bukan empat tahun seperti pendapat Pansel.

Salah satu argumentasi perlunya empat tahun, adalah masalah efektivitas kerja dan kesinambungan pemahaman bagi pimpinan KPK. Jika sekaligus diganti seperti selama ini, pimpinan terpilih dipaksa untuk menyusuaikan diri yang boleh jadi butuh waktu lama. Alasan ini juga kurang berdasar, sebab masa bagi pimpinan pengganti sudah sangat jelas diatur, sehingga tidak perlu lagi penafsiran terlalu jauh. Kalau diinginkan kelima pimpinan KPK tidak sekaligus diganti demi kesinambungan pemahaman, tentu harus direvisi UU KPK.

Polemik masa jabatan tidak perlu dipertajam karena bisa mengaburkan hal yang substansial, yaitu memilih calon yang paling ideal. Malah bisa memicu pertarungan baru antara pemerintah (presiden) dan DPR, meski keinginan masa jabatan empat tahun bukan keputusan presiden. Yang penting saat ini adalah menyatukan persepsi bahwa keduanya akan diterima DPR dan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Sebab beredar isu, segelintir anggota DPR menilai usulan presiden bisa saja ditolak karena keduanya bukan yang ideal bagi meraka.

Negeri ini harus menangkap momentum untuk menguatkan KPK. Jabatan satu tahun bukan alasan untuk surut dari arena pertempuran melawan korupsi yang belum pernah kita menangi. Jika nantinya ketua terpilih mampu melaksanakan amanah, bisa dilanjutkan dengan syarat mengikuti proses yang diatur dalam UU KPK. Bila performanya baik dalam memimpin KPK, peluang untuk memperpanjang jabatan tentu terbuka lebar. Jangan sampai polemik masa jabatan menghambat proses di DPR atau membuyarkan konsentrasi calon mempersiapkan diri menghadapi gempuran pertanyaan anggota Komisi III DPR.

Kerja KPK ke depan kian berat karena dituntut untuk melakukan perubahan secara sistemik untuk mengerem menjalarnya perilaku korupsi sampai ke daerah. Terutama mengamankan APBN dan APBD dari tangan-tangan koruptor yang bukan hanya bergerilya di Jakarta, tetapi tumbuh subur di daerah-daerah otonom. Karenanya, KPK butuh ketua yang punya nyali besar dan gagasan progresif untuk memburu tikus-tikus sampai ke daerah, tanpa melupakan kasus besar yang selama ini masih mengendap. (Sumber: Media Indonesia, 9 September 2010)

Tentang penulis:
Dr Marwan Mas, Dosen Ilmu Hukum dan Direktur Pascasarjkana Universitas 45, Makassar

Gaya Kepribadian Pemimpin KPK

Oleh Jesse A Monintja

Pemilihan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menarik perhatian karena hasil seleksi mengerucut pada dua individu yang memiliki kepribadian berbeda dalam berinteraksi di orga nisasi dan di masyarakat.

Bambang Widjojanto, merupakan aktivis yang digambarkan sebagai anak muda yang memiliki dinamika dan idealisme kuat dengan tutur sapa yang menekan dalam memberikan keyakinan; dan Busyro Muqoddas, adalah akademisi yang merupakan sosok jujur dan sederhana dilandasi atas pendidikan Islam yang kuat dan ber¬sahaja.

Perbedaan lingkungan antara aktivis jalanan dengan akademikus tentunya memberikan pengaruh kuat pada masing-masing individu dalam memberikan penilaian sesuai dengan keyakinan dan naluri mereka. Gambaran karakter kedua sosok yang dimuat di harian Kompas tanggal 28 dan 29 Agustus 2010, sayangnya belum lengkap karena tidak menampilkan gaya kepribadian yang mengendalikan cara pengambilan keputusan dan problem solving yang sangat dibutuhkan dari seorang ketua KPK.

Karakter menunjukkan integritas seseorang, sedang¬kan gaya kepribadian (personality style) menentukan kepemimpinan (leadership)–kemampuan dan keterampilan dalam membuat keputusan yang cepat dan mengelola problem solving dengan para subordinat (bawahan).

Pengambilan keputusan adalah hak dan kewajiban pemimpin, sedangkan problem solving adalah domain subordinat karena membutuhkan meta-analisis dari berbagai disiplin yang dimiliki oleh bawahan–sebuah proses yang mendukung keputusan pemimpin dan merujuk pada efektivitas dan efisiensi.

Karakter individu yang “baik” tumbuh atau terbentuk dari suatu proses problem sol¬ving diri yang lambat, bahkan life time, karena pertimbangan holistik dan meluas, malahan cenderung memperlambat pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil seorang pemimpin KPK dibutuhkan berdasarkan keadilan untuk tujuan besar dalam membangun bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

Dia harus memiliki obsesi yang kuat atas rasa keadilan dan setiap saat harus merasa takut bila keadilan ini terusik; dalam istilah psikologi modern disebut memiliki gaya kepribadian obsesif dan kompulsif serta paranoia. Obsesi dan ketakutan ini akan menabrak seluruh kepentingan dan pertimbangan yang mengusik rasa keadilan, dan kita akan melihat ini sebagai tindakan pemimpin yang konsekuen.

Gaya Menonjol

Dari berbagai observasi yang dilakukan para pakar kepribadian dan dituangkan dalam buku mereka, seperti David Burns, Robert Leahy, Gazzaniga, Richard Ivry, Aaron Beck, Theodore Millon, Albert Ellis, Albert Bandura, Rasmussen, dan berbagai psikolog modern, disimpulkan bahwa pemimpin yang berhasil dan sukses pada umumnya memiliki gaya kepribadian menonjol.

Seperti obsesif dan kompulsif–yang memiliki idea¬lisme, filosofi, atau tujuan yang kuat dan berusaha mewujudkannya secara obsesif, artinya menjadi tuntutan jiwa mereka, dan secara kompulsif, seperti orang ketagihan, ingin melihatnya menjadi kenyataan dengan menekan subordinat-nya untuk membuat formulasi yang tepat dan efisien untuk segera dilaksanakan.

Contohnya, gerakan-gerakan revolusioner pada tahun 1945-an yang menghasilkan kemerdekaan dalam melawan penjajahan saat itu. Itu adalah obsesi pemerintah China dalam memberantas korupsi dengan menjalankan hukuman mati tanpa pandang bulu untuk tujuan kemakmuran rakyat. Obsesi Bill Gates dan Steve Jobs untuk komputer ukuran kecil (desk top) dengan sistem operasi yang mudah dipakai oleh orang awam. Obsesi Bunda Teresa untuk menolong orang miskin di India karena dia sangat percaya pada ajaran agamanya (Katolik), dengan menabrak seluruh norma umum.

Narsisistis–rasa bangga akan diri sendiri dan keberhasilannya dalam mencapai tampuk kepemimpinan, apa¬lagi melalui sebuah proses yang sangat sulit dan ruwet. Narsisistis sering menjadi dasar percaya diri yang diperlukan bagi seorang pemimpin untuk tampil ke publik, berbicara, bergaul, dalam pertemuan, khususnya ketika menghadapi kritik.

Gaya kepribadian ini didominasi oleh perilaku yang menunjukkan bahwa dia berbeda dengan yang lain. Bila dimiliki secara rasional, ini akan menjadi kekuatan membangun kepribadian yang kita kenal sebagai self-esteem dan self-confidence, yang sangat diperlukan bagi dia untuk mengaktualisasi diri terhadap dunianya sebagai individu yang tepat bagi masyarakat dan bangsa.

Paranoia–pemimpin de¬ngan gaya kepribadian obsesif dan kompulsif, serta memiliki gaya narsisistis. Ia harus memiliki rasa takut yang berlebihan akan gagalnya obsesi mereka dan rusaknya penampilan mereka. Paranoia, obsesif, narsisistis ditunjukkan dengan kepribadian yang kuat dan tidak tergoyahkan, tetapi bila berlebihan dapat menjadi otoriter dan anarkistis.

Sementara itu, histrionik adalah gaya kepribadian yang menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Roger Brand, seorang pengusaha penerba¬ngan sukses Virgin Air, me¬ngatakan apabila semua telah Anda lakukan untuk me¬ngalahkan saingan Anda, maka bikinlah agar dunia itu mengetahuinya dengan heboh besar.

Gaya kepribadian ini akan memperkuat kepercayaan dia bahwa apa yang menjadi obsesinya itu diketahui oleh orang lain dan disukai orang lain. Problemnya, bila dia tidak bisa mengontrol diri maka dia akan terkepung oleh para penjilat yang mengelu-elukan dia secara tidak realistis. Contohnya Hitler, Napoleon, Soeharto, dan hampir semua pemimpin yang jatuh karena para penjilat di sekitarnya.

Semua orang memiliki gaya kepribadian yang cenderung menjadi gangguan psikologis yang kita kenal sebagai gangguan kepribadian dalam konteks psikologi abnormal. Konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial adalah belajar dan memba¬ngun kepribadian dari lingkungan dan dunianya.

Karakter menjadi ukuran individu yang dipakai sebagai mekanisme pertahanan diri dalam menilai lingkungan dan dunianya untuk menghadapi stimulus eksternal. Interaksi antara karakter dan respons terhadap stimulus eksternal dirangkum dalam sebuah pro¬ses pembelajaran yang memba¬ngun “kepribadian”. Apabila sering terjadi dispute (pertentangan) atau kontradiksi antara karakter dan stimulus eksternal, maka kita akan mengalami stres, depresi, dan anxiety, yang akhirnya terbentuk sebagai gangguan personality.

Sebaliknya, bila kita mampu mengatasinya meski hanya sampai tingkat stres, maka dikatakan memiliki gaya kepribadian. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menggunakan gaya kepribadian secara rasional dan memanipulasinya menjadi suatu kekuatan untuk mencapai tujuan. Mungkin inilah yang disebut pemimpin berkarakter. (Sumber: Sinar Harapan, 2 September 2010)

Tentang penulis:
Jesse A Monintja, Psikolog, Pengajar Pascasarjana Psikologi Unisba, Direktur Center of Human Behavior.

Momentum Penguatan atau Pelemahan KPK

Oleh Bambang Soesatyo

Puncak pertarungan kepentingan akan terjadi selama Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadwal fit and proper test baru akan ditetapkan dalam beberapa hari mendatang, tetapi kegiatan elus jago sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan KPK. Intensitasnya pasti meningkat sekarang ini, setelah panitia seleksi memilih Bambang Widjojanto dan M Busyro Muqoddas. Komisi III DPR pada akhirnya harus memilih satu dari dua nama itu, atau menolak dan mengembalikan keduanya kepada pemerintah.

Menolak kedua nama itu rasanya menjadi pilihan teramat sulit bagi DPR, karena, baik nama Bambang maupun Busyro sebelumnya merefleksikan aspirasi sebagian besar masyarakat. Kami di DPR pun bukan hanya senang, tetapi juga menerima dua nama itu sebagai surprise. Sebelumnya, banyak kalangan menduga, dua nama yang dipilih Panitia Seleksi (Pansel) akan merefleksikan format kepentingan birokrasi negara (pemerintah) dan kepentingan kelompok independen. Format itu tak lebih dari sekadar sandiwara karena kepentingan birokrasi negara pada akhirnya akan ditampilkan sebagai pemenang.

Tetapi surprise, karena baik nama Bambang maupun Busyro awalnya tidak merefleksikan aspirasi pemerintah, karena mereka berasal dari komunitas penggiat bantuan hukum bagi rakyat serta akademisi. Ketika Pansel mengumumkan pilihannya, beberapa kalangan sejenak gelagapan dan bingung. Sebab, satu dari dua nama lain yang sempat diduga sebagai calon yang dijagokan pemerintah ternyata tidak dipilih Pansel.

Lalu, muncul pertanyaan, apa mungkin dua nama yang dipilih Pansel tak satu pun yang mencerminkan aspirasi pemerintah? Banyak kalangan yakin, mustahil pemerintah tidak punya jago dalam kompetisi pemilihan ketua KPK. Kalau masyarakat dan penggiat antikorupsi saja punya calon, pemerintah pun mestinya dalam posisi yang sama.

Saya sendiri yakin pemerintah ‘bermain’ sangat hati-hati saat memberi muatan kepentingannya pada kompetisi pemilihan calon ketua KPK. Pemerintah sangat berkepentingan mengegolkan kandidat yang dijagokannya, karena pemerintah ingin KPK dipimpin oleh sosok yang bisa kooperatif dan kompromis.

Pemerintahan sekarang pasti tak mau lagi KPK bergerak liar dan tanpa kendali seperti era kepemimpinan Antasari Azhar yang hampir saja membongkar kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan IT di KPU dan menelanjangi mega skandal korupsi lainnya yang diduga melibatkan jantung kekuasaan. Jangan juga lupa, pemerintah ingin mempertahankan kenyamanan yang sudah terbentuk sekarang setelah KPK saat ini menyatakan proses hukum skandal Bank Century tak dapat dipercepat karena belum cukup bukti. Agar kenyamanan sekarang tidak berantakan, sepak terjang KPK dengan pimpinannya yang baru tetap harus bisa dikendalikan.

Maka, wajar jika muncul dugaan kalau pemerintah telah merubah strategi penentuan calonnya. Bukan tidak mungkin, satu dari dua nama yang dipilih Pansel adalah juga jago pemerintah. Saya, secara terbuka, sudah mengemukakan kemungkinan itu dengan menyebut Busyro sebagai kandidat yang sudah didekati dan dielus pemerintah.

Sebenarnya, tak perlu dipermasalahkan jika pemerintah menjagokan kandidat ter-tentu.

Masalahnya adalah pemerintah menghindar dari pertarungan terbuka sebagaimana dipertontonkan elemen-elemen independen dalam masyarakat. Permainan tertutup yang dipraktikkan pemerintah berpotensi membangun kecurigaan publik. Tidak berlebihan jika beberapa kalangan curiga, pemerintah lebih memilih modus intervensi dalam proses fit and proper test di DPR. Termasuk melalui partai-partai koalisi (sekretariat gabungan).

Karena itulah saya memperkirakan bahwa hari-hari ini dan selama berlangsungnya fit and proper test nanti, terjadi lobi-lobi sangat intensif yang melibatkan berbagai elemen guna meningkatkan derajat keterpilihan atas kandidat yang dijagokan masing-masing pihak. Pertarungan kepentingan ini sesungguhnya sudah dilancarkan kelompok-kelompok independen saat Pansel masih bekerja, dengan cara mengungkap plus minus rekam jejak sejumlah kandidat untuk memperlemah peluang keterpilihan kandidat yang dibidik mereka. Puncak pertarungan itu akan terjadi pada hari-hari mendatang.

Tangguh dan Militan

Mari berpikir positif dan fokus pada kepentingan masa depan yang lebih besar dan luas. Sebagai bangsa, kita masih harus bekerja keras mewujudkan good governance. Kita pun telah bersepakat mengidentifikasi korupsi— yang sudah membudaya di tubuh birokrasi negara—sebagai kejahatan luar biasa yang harus diperangi hingga tuntas tanpa kompromi.

Enam tahun terakhir ini, ketika kita menabuh genderang perang terhadap korupsi, kejahatan luar biasa ini justru tumbuh makin subur dengan aneka modus baru.

Bahkan, belakangan ini, para koruptor mengibarkan bendera serangan balik dengan langsung menghujamkan tombak mereka ke jantung institusi penegak hukum. Kini, kita hanya bisa menyaksikan semua institusi penegak hukum kita bagaikan macan ompong yang lebih sibuk mengurusi diri sendiri, dengan membantah dugaan keterlibatan oknum-oknum mereka pada sejumlah kasus korupsi, rekening gendut, kasus suap, hingga mafia hukum dalam kasus penggelapan pajak. Institusi penegak hukum nyaris sudah menjadi bahan tertawaan.

Karena itu, pemilihan atau pencarian Ketua KPK baru saat ini layak dijadikan momentum penguatan peran dan fungsi KPK. Itulah perlunya semua pihak mau berpikir positif Mengacu pada tantangan yang kita hadapi dalam memerangi korupsi, secara tak langsung kita didorong untuk membangun dan menjadikan KPK petarung tangguh yang militan. Sebab, KPK saat ini tak hanya memburu koruptor, tetapi juga harus kuat menangkal serangan balik para koruptor. Lebih dari itu, di tengah anjloknya kepercayaan dan keyakinan publik akan kosistensi penegakan hukum di negara ini, menjadikan KPK petarung militan bisa menjadi jawaban yang memuaskan rakyat.

Dalam konteks itu, sudah barang tentu pemerintah dan DPR tetap memegang peran sentral, sebab pemerintah mengajukan dua calon dan DPR yang memilih. Tantangannya kini adalah bersediakah DPR memroses pemilihan itu dengan objektif dan independen, sementara pemerintah mau menahan diri untuk tidak melakukan intervensi dan tidak memaksakan kehendaknya. Yakinlah, proses pemilihannya sendiri serta sosok siapa yang terpilih akan menentukan hitam putih citra penegakan hukum kita. Juga menjadi faktor penentu tentang maju-mundurnya langkah kita mewujudkan good governance itu.

Saya dan sejumlah rekan di DPR jelas-jelas ingin memulihkan peran dan fungsi KPK, mengembalikan independensinya dan kuat menghadapi serang balik koruptor. Keinginan ini sudah saya kemukakan setelah nama Bambang dan Busyro diumumkan sebagai calon yang akan dibawa Ke DPR. Saya tegaskan bahwa DPR memfavoritkan sosok calon yang tidak bisa dikendalikan siapa pun, termasuk istana dan kekuatan politik lainnya.

Dengan pernyataan itu, saya tak berniat mendorong KPK sebagai institusi anti pemerintah atau tidak boleh bekerja sama maupun berkoordinasi dengan pemerintah. Jelas bahwa untuk tujuan besar kita, KPK dan pemerintah harus membangun sinergi. Setidaknya, berbagi informasi. Namun, dalam perburuan dan penyergapan koruptor, KPK harus bersih dari tekanan atau intervensi pemerintah, juga DPR.

Sebagai mantan Anggota Pansus Hak Angket DPR untuk skandal Bank Century dan juga anggota Tim Pengawas proses hukum skandal itu, saya dan rekan-rekan tentu saja akan meminta jaminan dari Bambang dan Busyro mengenai tindak lanjut proses hukum skandal itu. Siapa yang jawaban- nya lebih meyakinkan, dialah yang memiliki peluang terbesar untuk menjabat Ketua KPK.

Siapa pun yang memimpin KPK, saya berharap dia tidak menyederhanakan skandal Bank Century. Rakyat memang diam, tetapi semua setia menunggu untuk menyaksikan dan menyimak proses hukum skandal itu. Mudah-mudahan Bambang atau Busyro bisa memenuhi harapan itu. (Sumber: Suara Pembaruan, 30 Agustus 2010)

Tentang penulis:
Bambang Soesatyo, anggota Komisi III/Tim Pengawas Kasus Century DPR



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.999.700 hits
Desember 2018
S S R K J S M
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Iklan