Posts Tagged 'kawasan hutan'

Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan

Oleh Siti Kotijah

 

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan sebagai sumber kekayaan alam, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hutan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa hutan.

 

Tujuan dan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004,  yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa dan lain-lain.

           

Kawasan hutan wilayah perbatasan RI meliputi: Kawasan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dalam perkembangan 3 (tiga) kawasan tersebut yang dapat dilakukan pemerintah hanya pada pengelolaan kawasan hutan produksi. Ini dimulai pada tahun 1960 dengan pengelolaan kawasan hutan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan diserahkan kepada ABRI oleh Menteri Pertanian. Kemudian dengan beberapa pertimbangan wilayah sepanjang perbatasan sebanyak 20 km ditutup untuk eksploitasi di luar kepentingan ABRI.

 

Selanjutnya Menteri Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1967 menyerahkan wilayah perbatasan kepada Jajasan Maju Kerja (Jamaker) untuk mengusahakan hutan (pada Hutan Produksi) di wilayah perbatasan Kalimantan. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 79/II/1967  ditetapkan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada Yayasan Maju Kerja (PT. Jamaker) pada areal sepanjang wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yang meliputi areal di Provinsi Kalimantan Barat seluas + 843.500 ha dan Provinsi Kalimantan Timur seluas + 265.000ha.  

           

Untuk  meningkatkan pengendalian pembangunan wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan, maka terbitlah Keppres No. 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan (BP3WPK). Yang tindak lanjutan dengan Keputusan Menteri Pertahanan  No. Skep/894/VII/1994 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan.

           

Namun dalam perkembangannya, pengelolaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana dan maksimal, sehingga  Keppres No. 44 Tahun 1994 dicabut.

 

Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di Kalimantan, sesungguhnya pemerintah hanya melakukan kebijakan setengah hati, Ini dilakukan dan mulai serius dilakukan setelah bangsa ini kehilangan 2 pulau yang sekarang menjadi milik Malaysia, ditambah lagi kasus Ambalat.

 

Telah banyak usaha dilakukan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Wilayah Perbatasan RI oleh Departemen Kehutanan. Salah satunya denagn menunjuk PT Perhutani sebagai pengelola Hutan Produksi eks areal HPH  PT Jamaker melalui Surat Keputusan Menhutbun No. 376/KPTS-II/1999 dan surat Menhutbun No. 1007/Menhutbun-II/2000 tentang penunjukan PT. Perhutani/Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan eks HPH  PT Jamaker di dalam wilayah kerja mereka.

 

Pengaturan kebijakan wilayah perbatasan yang ada pada UU No. 25 Tahun 2000 meliputi:

  1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan;
  3. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan

           dengan negara lain.

 

Dengan posisi wilayah perbatasan antara Indonesia yang dibatasi hutan dengan  Malaysia, upaya  strategis, terpadu dan sistematis sangat dibutuhkan segera. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengaturan tersendiri terhadap peraturan undang-undang untuk wilayah perbatasan kaitan dengan hutan .

 

Bukan rahasia umum, kalau hutan kita tiap tahun banyak dibabat dan dibawa lari kenegri jiran. Belum lagi masalah patok perbatasan yang terus berpindah. dan terakhir ada lapangan helipat di kawasan kita, yang diklaim punya Malaysia.

 

Bangsa ini sudah terlalu penat dengan masalah dalam negeri, dari harga minyak, sembako, pendidikan, kemiskinan dan bencana alam yang silih berganti. Sehingga melupakan masalah perbatasan. Dan  celakanya kita punya tetangga yang tahu benar memanfaatkan kelemahan dan kelengahan bangsa kita.

 

Ke depan nilai-nilai kebangsaan yang dimilki bangsa ini, harus semakin dimantapkan, khususnya pada anak cucu kita kelak. Dan secepatnya dipikirkan membuat undang-undang untuk pengelolaan wilayah perbatasan. Jangan tunggu habis hutan kita dimanfaatkan negara  tetangga .

 

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

 

Iklan


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1.946.628 hits
Oktober 2018
S S R K J S M
« Nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Iklan