Posts Tagged 'Ibnu Burdah'

Peran RI di Timur Tengah

Oleh Ibnu Burdah

Gelombang kekacauan di Timur Tengah sangat berpengaruh ter hadap jalan perjuangan Palestina untuk merdeka. Perhatian negara-negara kawasan terhadap perjuangan Palestina tiba-tiba menurun drastis.
Mesir yang sejak lama jadi motor terdepan seolah absen selama lebih lima tahun terakhir. Negara ini sibuk dengan ancaman keamanan, stabilitas, dan merosotnya kemampuan ekonominya akibat konflik politik begitu tajam. Proses pembangunan demokrasi di negara itu seperti menabrak jalan buntu.
Secara umum, peran Mesir di fora regional maupun internasional menurun drastis.

Arab Saudi yang biasanya juga memainkan peran strategis mengalami hal yang kurang lebih sama. Kerajaan ini sibuk untuk mempertahankan survival-nya.
Turki juga menghadapi persoalan serupa.

Mereka terlibat perang yang luas di perbatasannya di selatan. Yang mereka hadapi adalah ISIS dan separatis Kurdi.Sedikit tenaga tersisa untuk perhatian pada Palestina.
Perhatian negara-negara berpenduduk Muslim di luar Timur Tengah juga tertuju ke Yaman, Suriah, danLibya. Mereka harus bekerja keras menghadapi ancaman imbas perpecahan sektarian dan ekstremisme. Demikian pula aktor-aktor internasional, seperti AS, Rusia, Uni Eropa, PBB, dan seterusnya.

Mereka adalah “langganan sponsor” proses perdamaian Palestina-Israel selama dua dekade lebih. Mereka yang kini lebih memerhatikan isu mendesak perdamaian Suriah itu seperti sudah frustrasi dengan kegagalan- kegagalan di meja negosiasi Palestina-Israel.

Kendati ada arah Prancis akan mengambil peran mendorong proses perdamaian, “rating” isu Palestina begitu dominan kini terjun bebas. Sedikit sekali aktor penting di kawasan maupun dunia internasional memberi perhatian besar.
Di tengah miskinnya perhatian terhadap Palestina itulah, upaya yang terus digalang Pe merintah Indonesia beberapa bulan terakhir begitu signifikan. Setelah KTT Luar Biasa OKI di Jakarta (6-7 Maret 2016) dan pembukaan konsul kehormatan di Ramallah, kini Indonesia berupaya keras turut serta proses perdamaian yang diinisiasi Prancis.

Isu Palestina juga menjadi salah satu pembicaraan dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa kali ini. Dalam KTT OKI di Istanbul, Turki (14-15 April), Indonesia juga akan menyuarakan kembali hasil-hasil dari Deklarasi Jakarta. Bahkan, hasil KTT Luar Biasa di Jakarta pada Maret lalu disebut-sebut akan menjadi rujukan bagi upaya OKI mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Indonesia dipandang memiliki kapasitas untuk mengembalikan isu Palestina ke atas meja diplomasi internasional. Ketegasan dan sikap “galak” Menlu RI terhadap Israel selama ini adalah tepat. Kita berharap saat ini awal bagi Indonesia memainkan peran strategis dalam upaya penyelesaian damai di Palestina dan di Timur Tengah secara umum.

Di tengah terpuruknya aktor-aktor lain, capaian Indonesia dalam banyak hal khususnya pembangunan demokrasi, stabilitas keamanan, dan ekonomi menjadi modal penting. Indonesia layak berdiri tegak, mengerek posturnya setinggi mungkin dalam pergaulan internasional khususnya di Timur Tengah.
Peran itu bisa dimulai dari sekarang.

Masalah Palestina khususnya rekonsiliasi Hamas-Fatah bisa menjadi pintu penting sebab komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina sudah tak diragukan lagi. Indonesia mungkin menjadi negara yang paling mampu menjaga netralitasnya terhadap perselisihan Hamas-Fatah.
Peluang itu, meski pasti tak mudah, terbuka lebar bagi Indonesia saat ini.
Namun, harus disadari persoalan Palestina sungguh pelik. Sudah terlalu banyak aktor-aktor besar terlibat dalam upaya mewujudkan Palestina merdeka melalui perundingan damai dengan Israel. Sudah banyak formula yang dicoba dalam upaya perdamaian mulai dari Madrid 1989, Oslo I 1993, Oslo II 1995, Camp David 2000, dan seterusnya.

Hasilnya tentu ada, tetapi sangat minimal. Sejak Oslo II 1995, hampir tak ada lagi kemajuan signifikan di lapangan sehingga Palestina kemudian memilih jalan politik unilateral di PBB. Jalur perjuangan ini memang sedikit membawa hasil, bendera Palestina bisa berkibar di luar markas PBB.

Namun, Palestina merdeka yang jadi tujuan utama masih sangat jauh dari nyata. Mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui PBB mungkin mendekati mustahil. Persoalannya dua lapis sekaligus, yakni anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto dan implementasinya di lapangan.
Persoalan pertama terkait dengan AS, salah satu pemilik hak veto, yang sejauh ini merasa dikecewakan oleh Palestina yang memilih jalur unilateral. Persoalan kedua terkait dengan Israel yang secara de facto masih mengontrol wilayah-wilayah Palestina.

Keduanya berkukuh tak menerima kemerdekaan Palestina kecuali melalui meja perundingan. Padahal, Israel selama sekitar enam tahun terakhir hampir tak memberi tawaran konsesi atau terobosan penting bagi penyelesaian damai itu. Mereka bahkan mem bangun permukiman baru di wilayah- wilayah konflik secara ekstensif.

Di tengah kebuntuan itu, penting bagi Indonesia untuk membuat terobosan kreatif dan realistis dalam dukungannya terhadap perjuangan Palestina merdeka. Setidaknya mendorong rekonsiliasi Hamas-Fatah bisa menjadi agenda penting pertama.

Menggemakan lagi dukungan perjuangan Palestina tentu penting. Tapi, itu jangan hanya jadi rutinitas tanpa langkah nyata. (Sumber: Republika, 16 April 2016)

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Pengamat Timur Tengah

Menakar Juru Damai Timur Tengah

 Oleh Ibnu Burdah

Apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi peace maker di Timur Tengah? Mampukah negeri kita memainkan peran strategis dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, baik sebagai mediator, fasilitator, ataupun peran strategis lain?

Rencana pembukaan konsulat kehormatan RI di Ramallah dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta (6-7/3) adalah sedikit jawaban atas pertanyaan di atas. Indonesia telah berhasil melakukan konsolidasi awal dunia Islam untuk mendukung perjuangan Palestina dan menggemakan kembali isu itu ke fora internasional di tengah mengecilnya perhatian negara-negara Arab.

KTT itu menghasilkan dua dokumen penting, yakni resolusi yang berisi prinsip umum dan Deklarasi Jakarta yang berisi langkah konkret OKI untuk mendukung perjuangan Palestina. Konferensi segera disusul dengan langkah lebih konkret, yakni pembukaan perwakilan kita di tanah Palestina sepekan kemudian.

Pihak Palestina begitu berterima kasih atas dukungan konsisten dan riil dari Indonesia terhadap perjuangan mereka selama ini, termasuk penyelenggaraan konferensi dan rencana pembukaan perwakilan ini. Semua itu begitu berharga bagi Palestina di tengah ketidakpedulian negara-negara Arab beberapa tahun terakhir akibat meluasnya pergolakan di kawasan itu.

Hal itu memperlihatkan kemajuan penting posisi Indonesia di kalangan negara-negara berpenduduk Muslim. Indonesia seolah telah menjadi pemimpin poros baru negara-negara Muslim di luar kelompok Arab Saudi dan Iran. Posisi itu sangat strategis mengingat kedua kelompok itu terlibat dalam konflik yang dalam di mana-mana dan membawa persoalan serius di dunia Islam. Kepemimpinan Indonesia bisa menjadi alternatif baru bagi masa depan dunia Islam yang lebih baik.

Semakin mantabnya posisi Indonesia ini juga membuka peluang peran Indonesia yang lebih besar dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Selama ini, negara-negara Muslim seolah hanya menjadi penonton dalam proses damai di kawasan itu.

Kuartet yang begitu dominan dalam proses perdamaian justru bukan berasal dari negara Muslim. Mereka adalah AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB. Apakah Indonesia punya kapasitas untuk memainkan peran itu, setidaknya menjadi salah satu pemain kunci bersama pihak-pihak lain sebagaimana “hasil” dari KTT tersebut?

Jika dicermati, capaian Indonesia saat ini dan dibandingkan dengan negara-negara di dunia Islam yang lain khususnya di Timur Tengah, maka kita akan mengambil sikap optimistis. Kita juga berargumen bahwa permintaan Presiden Abbas kepada Indonesia untuk menghelat acara itu memang didasarkan pada bobot objektif Indonesia sebagai negara dan bangsa dalam pergaulan internasional saat ini.

Sejak dulu, Indonesia memang negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, hal ini bukan modal utama untuk memainkan peran penting dalam perdamaian Timur Tengah. Faktanya, selama ini Indonesia lebih memainkan peran “pinggiran” dalam penyelesaian damai di Timur Tengah atau tepatnya “penonton”.

Tentu ada alasan lain mengapa Indonesia tiba-tiba berpeluang masuk ke tengah arena. Jawabannya adalah postur Indonesia di fora internasional terkerek naik berkat capaian pembangunan Indonesia dalam bidang keamanan, demokrasi, ekonomi, dan sosial keagamaan, setidaknya dibandingkan negeri-negeri Muslim lain.

Dalam bidang pembangunan demokrasi, misalnya, Indonesia mencapai tahap yang dalam takaran berbagai teori demokratisasi sebagai matang. Kita telah menyelenggarakan empat kali pemilu parlemen dan beberapa kali pemilu presiden secara langsung. Bahkan, pemilu kepala daerah diselenggarakan secara langsung dan serentak. Tak ada guncangan berarti dalam proses itu sejauh ini.

Kendati di sini kita menganggap itu biasa, tapi itu sungguh kemewahan bagi negara-negara berpenduduk Muslim yang lain. Dari 57 anggota OKI, hanya beberapa gelintir negara yang mampu melandingkan demokrasi dengan nyaris tanpa guncangan seperti Indonesia.

Indonesia telah mampu membuktikan dalam teori dan praktik bahwa Islam dan demokrasi bisa seiring sejalan. Indonesia telah mampu membuktikan bahwa militer bisa diajak kembali ke barak dan berfokus pada persoalan pertahanan, bukan mengurus politik ataupun ekonomi sebagaimana di kebanyakan negara Timur Tengah. Indonesia juga telah membuktikan bahwa suara masyarakat sipil dan media adalah pilar-pilar penting yang menentukan arah dan masa depan bangsa.

Indonesia juga mampu membangun perekonomian yang relatif stabil di tengah-tengah euforia demokrasi di masyarakat. Sejauh ini, perekonomian kita cukup tahan dari guncangan akibat proses-proses politik yang kadang dramatis. Kemakmuran yang benar-benar adil memang masih jauh dari kenyataan. Tapi, perbaikan tingkat kesejahteraan, terutama di bidang akses pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah mulai terasa.

Berbeda dengan kebanyakan dunia Islam lain, ekstremisme dan perpecahan sektarian di Indonesia juga relatif bisa diredam kendati ancaman itu tetap tak bisa diremehkan. Keislaman Indonesia yang moderat hingga saat ini masih mampu meredam arus dan gelombang yang biasanya datang dari kawasan-kawasan konflik di dunia Islam itu.

Bahkan, banyak dari kita yang mulai euforia dalam menyikapi pengalaman keislaman Indonesia dalam bermasyarakat dan berbangsa. “Pengalaman keislaman Indonesia patut menjadi model bagi negara-negara Muslim lain,” demikian sebagian ekspresi euforia itu.

Dengan tetap mengakui kekurangan dalam banyak hal, capaian Indonesia saat ini memang menjadikannya sebagai negara paling tepat untuk mengambil peran penting dalam perdamaian di Timur Tengah. Apalagi, negara-negara Timur Tengah yang biasanya terdepan dalam perjuangan Palestina melalui jalur politik tengah menghadapi gelombang masalah di dalam negeri dan kawasan dan justru terlibat secara mendalam dalam konflik.

Tak hanya masalah Palestina sebagaimana yang didorong dalam KTTLB OKI kemarin, tapi juga dalam upaya penciptaan perdamaian di negara-negara lain di kawasan itu, seperti Suriah, Yaman, Libya, dan lainnya. . (Sumber: Koran SINDO, 14 Maret 2016).

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Koordinator Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

RI dan Rekonsiliasi Palestina

Oleh Ibnu Burdah

Dalam perhelatan penting KTT LB OKI di Jakarta 6-7 Maret lalu, Presiden RI Joko Widodo menyatakan siap membantu terwujudnya rekonsiliasi internal Palestina. Pernyataan itu menunjukkan arah yang riil dan tepat sebagai tindak lanjut secara nyata dari konferensi itu.

Dikatakan tepat, sebab persatuan Palestina adalah modal terpenting bagi perjuangan Palestina. Tanpa persatuan, perjuangan Palestina untuk merdeka bisa semakin lemah. Peran mediasi Hamas-Fatah adalah yang paling masuk akal dilakukan RI sebab kedua faksi itu memiliki hubungan sangat baik dengan Indonesia.

Mendorong persatuan Palestina adalah salah satu agenda terpenting dalam perjuangan Palestina saat ini. Keterpecahan Palestina adalah faktor signifikan bagi kegagalan perjuangan Palestina sejauh ini baik melalui jalur diplomasi, politik unilateral di PBB maupun perlawanan di lapangan.

Sebagaimana diketahui perselisihan politik pada tahun 2007 menghasilkan keterpecahan Palestina. Situasi itu bertahan hingga saat ini dan belum tercapai rekonsiliasi ”tuntas” yang menyatukan keduanya.

Fatah memerintah Tepi Barat dan Hamas memerintah Gaza. Kedua faksi itu juga memiliki sayap ”militer” yang sudah saling berhadapan sejak tahun 2007. Setiap kali, perselisihan politik terjadi setiap kali itu pula kekhawatiran akan pecahnya kontak senjata antara kedua pihak meningkat.

Menyatukan mereka bukan perkara mudah dan faktanya hingga kini persatuan itu belum tercapai. Pada tanggal 6-7 Maret lalu, KTT Luar Biasa Ke-5 OKI digelar di Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan itu adalah menggemakan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina di tengahtengah semakin kecilnya perhatian negara- negara Arab terhadap isu itu seiring dengan pergolakan hebat di Timur Tengah.

Tidak Mudah
Dan, benar upaya menyatukan faksifaksi Palestina menjadi salah satu pembahasan dalam KTT itu. Dukungan internasional yang sangat besar sekali pun tak akan pernah cukup tanpa adanya penyatuan dan kesepahaman antara faksi-faksi utama di Palestina.

Celakanya, penyelesaian perselisihan itu tidak akan mudah. Beberapa perbedaan yang kemudian menjadi perselisihan kedua faksi antara lain: Pertama, sikap terhadap upaya perdamaian dengan Israel melalui meja perundingan.

Fatah didirikan oleh para pejuang Palestina. Mereka menghadapi Israel dengan gerilya dan berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Fatah tak berhasil menundukkan Israel melalui jalan senjata murni.

Berbekal pengalaman perjuangan panjang yang pahit itulah, mereka sejak tahun 1990-an mengubah strategi perjuangan. Mereka memilih meletakkan senjata dan mulai berjuang melalui negosiasi. Palestina merdeka sebagaimana yang dicita-citakan hingga sekarang belum terwujud meskipun era negosiasi Israel-Palestina telah berumur 27 tahun.

Hamas, barisan muda yang penuh semangat, sejak awal tidak setuju dengan jalan negosiasi. Mereka menyebut pilihan Fatah itu sebagai pilihan orang tua yang frustasi karena gagal dalam perjuangan.

Oleh karena itu, mereka hingga sekarang memilih jalan senjata dalam menghadapi Israel. Akan tetapi, apa yang mereka hasilkan dari perlawanan senjata itu yang merenggut nyawa anak-anak belia itu? Tak ada juga kecuali kebanggaan saat prosesi-prosesi pemakaman para syuhada dan penderitaan panjang warga Gaza.

Sementara jalan negosiasi Fatah masih lumayan membawa hasil antara lain Otoritas Palestina yang memiliki kekuasaan cukup luas di sejumlah kota Palestina, atau pemerintahan Palestina saat ini. Otoritas Palestina memang bukan negara Palestina, tetapi ia adalah cikal bakal yang penting untuk secara perlahan menuju ke sana. Akan tetapi, capaian negosiasi itu seperti tak bergerak maju sejak Oslo II 1995 hingga sekarang.

Kedua, mengenai sejumlah perjanjian internasional Palestina-Israel yang telah diratifikasi. Hamas memandang, itu semua tak mengikat mereka. Mereka memiliki hak yang sah dan legal untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Israel. Sementara Fatah melihat sikap Hamas itu sebagai penghalang bagi upaya mereka untuk mewujudkan Palestina Merdeka melalui meja perundingan.

Perbedaan dalam masalah ini adalah yang paling menonjol selama dua dasawarsa terakhir termasuk dalam pemerintahan persatuan yang akan dibentuk itu. Ketiga, mengenai cetak biru negara Palestina yang diinginkan, batas-batas wilayahnya, dan juga hubungan dengan Israel kemudian.

Kendati tak banyak muncul dalam perdebatan, perbedaan paling serius Hamas-Fatah sesungguhnya terletak pada ideologi negara Palestina ke depan, apakah nasionalis atau Islam?
Apakah perbatasan wilayah Palestina mencakup wilayah pra-1967 (sebelum dianeksasi Israel) atau tidak? Apakah negara Palestina kemudian akan hidup berdampingan dengan Israel atau tetap tidak mengakui hak hidup dan eksistensi negara Yahudi itu? Hal-hal dasar ini sepertinya sulit untuk dinegosiasikan dalam waktu dekat.

Namun, sekali lagi upaya rekonsiliasi dua faksi Palestina itu harus segera didorong kembali jika kita menginginkan kemajuan dalam perjuangan Palestina untuk merdeka. Pemerintah RI tak boleh pesimistis kendati sudah berkali-kali usaha rekonsiliasi ini gagal.

Setidaknya Indonesia telah melakukan ikhtiar secara sungguh-sungguh dan nyata dengan bersikap aktif menciptakan perdamaian dunia dan melepaskan dunia dari belenggu penjajahan sesuai dengan amanat konstitusi kita. Wallahu a’lam. (Sumber : Suara Merdeka, 10 Maret 2015)

Tentang penulis :
Dr Ibnu Burdah MA, koordinator Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogykarta.

Saudi dan Problem Suksesi

Oleh Ibnu Burdah

Sepak terjang luar negeri Kerajaan Arab Saudi berubah menjadi demikian agresif. Setidaknya, itu terjadi lima tahun terakhir seiring dengan perubahan situasi lingkungan kawasan Timur Tengah.

Sejak sekitar lima tahun lalu, mereka memimpin “intervensi” negara-negara Arab Teluk di Bahrain. Tujuannya jelas, yakni membendung arus “musim semi Arab” agar menjauh dari kawasan Teluk. Sulit dinalar, demonstrasi rakyat yang memang berbau Syiah di negeri kecil itu kemudian dihadapi dengan kekuatan gabungan tentara koalisi Teluk dengan persenjataan lengkap.

Pada waktu hampir bersamaan, mereka juga menggalang oposisi bersenjata di Suriah untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. Suplai persenjataan dan logistik Arab Saudi begitu besar, sehingga konflik itu bertahan dalam waktu yang lama.

Dukungan yang begitu besar dari Saudi terasa hingga saat ini termasuk terkait kegagalan perdamaian Jenewa III. Sebagian pihak melihat kegagalan perundingan itu baru-baru ini, salah satunya disebabkan keinginan Saudi untuk tak memberi konsesi penting terhadap Assad.

Pada Maret 2015 menandai perilaku luar negeri yang begitu agresif dari Arab Saudi. Kerajaan itu merespons sangat keras pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok Syiah Houtsi di Yaman. Mereka memimpin apa yang mereka sebut sebagai koalisi Arab untuk menggempur kelompok Houtsi di Yaman melalui udara.

Operasi itu disebut sebagai ‘Ashifah al-Hazm (badai penentuan). Istilah itu mengandaikan bahwa sikap keras itu adalah respons tegas dari Saudi atas intervensi Iran di sejumlah negara Arab. Saudi merasa mereka sudah terlalu lama menahan diri dari sikap campur tangan Iran di kawasan.

Kegagalan menekuk kelompok Houtsi dalam hampir setahun ini membuat negara itu kemungkinan mengambil opsi yang lebih keras lagi. Padahal, serangan udara Saudi dan koalisi Arabnya menggunakan persenjataan tercanggih saat ini.

Anggaran kerajaan kaya raya pada tahun lalu pun jebol karena mereka harus membiayai perang di mana-mana di samping karena harga minyak menurun drastis. Ada indikasi kuat Saudi akan mengirimkan pasukan darat ke Yaman untuk menopang gelombang serangan udaranya.

Pasukan darat Arab Saudi diperkirakan juga akan berderap di wilayah Suriah dalam waktu tak lama lagi. Bahkan, Saudi mendorong apa yang disebutnya sebagai aliansi Islam untuk bergabung dalam rencana itu. Baru-baru ini, mereka menyatakan, siap untuk melakukan serangan darat ke Suriah dalam koordinasi internasional pimpinan AS. Kerajaan itu berdalih mengirimkan pasukan darat untuk menghadapi ISIS.

Seiring dengan liarnya lingkungan baru Timur Tengah dan besarnya tantangan eksternal, Saudi tahun-tahun ini menghadapi hajatan sangat penting di dalam negeri, yaitu kemungkinan peralihan kekuasaan dari generasi kedua ke generasi ketiga. Generasi kedua adalah anak-anak pendiri kerajaan itu, yakni Abdul Aziz bin Saud. Sedangkan, generasi ketiga adalah cucu-cucunya.

Generasi kedua yang tersisa sebenarnya masih 11 pangeran dari sekitar 37 anak bin Saud. Putra pendiri ada yang mengatakan 35, tapi juga ada yang menyebut hingga 45 pangeran. Yang menonjol dari 11 anak itu, di samping Raja Salman adalah Muqrin bin Abdul Aziz yang sempat jadi putra mahkota.

Enam raja Saudi setelah bin Saud ada dua yang dari Sudairi, yaitu Fahd bin Abdul Aziz dan Salman bin Abdul Aziz raja sekarang. Sementara, dari keluarga non-Sudairi yang tersisa ada nama yang cukup menonjol, yaitu Muqrin bin Abdul Aziz.

Peralihan kekuasaan ini santer diberitakan dan jadi bahan diskusi penting di dunia Islam mengingat arti penting wilayah Saudi bagi umat Islam. Terutama, di saat-saat Raja Salman bin Abdul Aziz yang telah berusia sekitar 80 tahun itu beberapa kali harus menjalani operasi medis.

Tantangan internal ini sungguh berat ketika Raja Salman nanti meninggal. Sebab, Raja baru yang dikenal populer di kalangan penduduk Riyadh ini “mengabaikan” 11 pangeran anak-anak bin Saud yang juga saudaranya. Dan by pass, ia mengangkat pangeran Muhammad bin Nayif (generasi ketiga dan tak memiliki keturunan laki-laki) dan Muhammad bin Salman (anaknya sendiri) sebagai waliyyul ‘ahdi (putra mahkota) dan waliyu waliyyul ‘ahdi (deputi putra mahkota).

Ancaman paling besar tentu dari klan Muqrin yang “dipecat” dari posisinya sebagai putra mahkota dan “kroni” Raja Abdullah. Tak hanya itu, klan lain yang sangat menonjol, seperti klan Faishal dan klan Sulthan dipreteli kekuasaannya.

Klan Sulthan (anak-anak Sulthan bin Abdul Aziz) dikenal sangat kuat. Bandar bin Sulthan, salah satunya, adalah bekas kepala intelijen negeri itu. Ia pernah dituduh berencana melakukan kudeta oleh Raja Abdullah dan sempat diusir dari Saudi. Khlaid bin Sulthan, saudaranya, juga menjabat kepala intelijen, tapi kemudian dipecat oleh Raja Salman.

Dari jalur klan Faishal juga mengalami hal yang sama. Saud bin Faishal yang menjabat menlu sekitar 40 tahun juga disingkirkan. Dan, gantinya bukan dari klan itu, tetapi dari jalur nonkeluarga. Ini sungguh mengejutkan dalam tradisi kerajaan itu. Belum lagi, anak-anak Raja Abdullah beserta “kroninya” yang juga dipreteli kekuasaannya oleh Raja Salman.

Praktis kekuasaan Saudi sekarang ada di tangan dua pangeran, yaitu dua putra mahkota. Mereka adalah Muhammad bin Nayif dan Muhammad bin Salman. Tapi, kekuasaan strategis dan de facto ada di tangan pangeran Muhammad bin Salman yang masih berusia 30 tahun. Dengan berbagai cara, kekuasaan Muhammad bin Nayif dibatasi dan ia sendiri tak mungkin mewariskan kekuasaan, sebab tak punya anak laki-laki.

Kini, Muhammad bin Salman adalah pemegang kendali Saudi, termasuk dalam perang di Yaman, Suriah, dan lainnya. Langkah agresif Saudi di luar wilayahnya menjadi pertaruhan besar pangeran muda ini dan kekuasaan ayahnya.

Agresivitas di luar itu memang bisa mengurangi persaingan keras antarpangeran untuk sementara waktu. Raja Salman terkesan kuat mengeksploitasi persoalan luar negerinya untuk membangun dominasi klan. Sejauh ini, isu itu berhasil mengonsolidasikan kekuasaan Raja Salman dan sang pangeran.

Namun, jika itu gagal, taruhannya sangat besar. Perebutan kekuasaan antarklan keluarga bani Saud akan jadi ancaman masa depan monarki itu. (Sumber: Republika, 23 Februari 2016)

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, Koordinator Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Serangan Darat Lawan ISIS

Oleh Ibnu Burdah

Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) benar-benar telah jadi sumber ancaman terbesar bagi dunia saat ini. Aksi teror di Jakarta, Paris, Tunisia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Yaman, Nigeria, dan lainnya menunjukkan luasnya pengaruh kelompok keji ini. Celakanya, perang terhadap “pusat” ISIS di Irak dan Suriah hingga kini tak membuahkan hasil yang signifikan.

Sejauh ini, kekuatan-kekuatan negara besar tak bersedia menerjunkan kekuatan daratnya untuk terlibat langsung dalam perang melawan ISIS. Amerika Serikat pemimpin koalisi sejumlah negara sejak awal menolak opsi itu. Para analis menduga, hal itu diakibatkan pengalaman buruk mereka di Irak. Akan tetapi, sangat mungkin ada alasan lain.

Yordania, Rusia, Turki, dan Prancis yang begitu geram juga tak mengirimkan pasukan darat untuk bertempur langsung melawan ISIS. Padahal, keterlibatan mereka dalam perang dipicu oleh kemarahan yang luar biasa. Pemerintah dan rakyat Yordania geram atas pembunuhan keji seorang pilot pejuang mereka dengan cara dibakar hidup-hidup dalam kerangkeng. Rusia geram karena pesawat sipil mereka dijatuhkan di Sinai, Mesir, yang memakan korban ratusan jiwa.

Prancis juga marah karena aksi brutal ISIS di sejumlah tempat strategis dan simbolik di ibu kotanya. Turki juga geram setelah meledaknya bom di Kota Suruc yang menewaskan korban sipil dalam jumlah besar. Bagaimana dengan Indonesia? Saya kira Indonesia tak akan terlibat sejauh itu setidaknya dalam waktu dekat ini.

Negara-negara yang dihajar serangan bom ISIS ini “hanya” melakukan serangan melalui udara bersama sejumlah kekuatan internasional dan kawasan yang lain. Koalisi 34 negara Islam versi Saudi juga belum menunjukkan arah ke situ. Mereka tidak mengirimkan pasukan darat.

Iran yang merupakan musuh ideologis ISIS dan yang sehaluan juga tak melakukan hal serupa. Mereka hanya mengirimkan para ahli strategi dan bantuan-bantuan secara terbatas kepada Pemerintah Irak dan para milisi Syiah, tidak menerjunkan kekuatan darat secara langsung.

Praktis, kekuatan yang berperang di darat hanyalah kekuatan militer Irak yang belum lama dibangun, “milisi” Peshmarga Kurdi, dan milisi-milisi Syiah dan oposisi yang juga saling berperang, dan kabilah-kabilah pendukung. Tak ada kekuatan darat yang besar untuk menghadapi negara ISIS yang memiliki kemampuan persenjataan kuat, militansi pengikut yang seolah tanpa batas, dan penguasaan teknologi modern yang luar biasa.

Penolakan hampir seluruh negara besar kawasan dan internasional untuk mengirim pasukan darat menyisakan tanda tanya serius. Apa sesungguhnya yang membuat mereka tak mau mengirimkan pasukan daratnya? Padahal, kegeraman mereka dan keinginan bersama untuk melenyapkan ISIS dari muka bumi sudah demikian besarnya.

Abdul Bari’ ‘Athwan, Pemred al-Quds al-Araby dan Ra’y al-Yawm, membuat analisis yang sangat mengejutkan, tetapi masuk akal. Peneliti yang saat ini paling banyak dirujuk terkait Tandzim Alqaidah dan ISIS ini mengaitkan sikap negara-negara besar itu dengan kemampuan persenjataan ISIS.

Dalam bukunya al-Dawlah al-Islamiyah: al-Judzur, al-Tawakhkhush, al-Mustaqbal (2015), ia menyebut adanya kemungkinan kuat negara horor ini memiliki senjata nonkonvensional. Bahkan, dengan menilik kemampuan para pakar teknologi yang dimiliki negara ini, mereka dimungkinkan juga memiliki ahli yang memiliki pengalaman memproduksi senjata-senjata nonkonvensional.

Hal ini memang cukup logis. Sebab, penguasaan berbagai wilayah, seperti Mosul, Karkuk, dan sebagainya disertai dengan penguasaan gudang-gudang senjata Pemerintah Irak. Mereka juga berhasil merebut gudang senjata di Libya. Mereka juga diyakini memiliki senjata-senjata berat canggih, bahkan pesawat tempur yang memadai.

Dari sisi sumber daya manusia, mereka tak diragukan lagi. Di samping para ahli militer bekas pentolan militer masa Saddam Husein, para pengikut dan simpatisan ISIS ternyata juga meliputi orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi canggih.

Salah satu contohnya adalah ketua bidang media mereka, Ahmad Abu Samra, warga Suriah kelahiran Paris yang dikenal sebagai jebolan MIT dan pakar di bidang teknologi informasi. ISIS diyakini memiliki pakar dalam berbagai bidang strategis itu dalam jumlah yang memadai. Dan mereka di pos yang tepat dan dengan perencanaan dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana layaknya di sebuah negara modern.

Analisis Abdul Bari ‘Athwan itu barangkali ada benarnya. Negara-negara besar dan kawasan menolak terlibat langsung dalam perang darat akibat kalkulasi kepemilikan ISIS atas senjata berbahaya itu. Sebab, kepemilikan terbatas atas senjata nonkonvensional oleh kelompok yang demikian keji tentu sangat mengerikan.

Keselamatan tentara dalam jumlah besar akan menjadi taruhan. Oleh karena itu, sebagian besar negara kawasan dan internasional memilih opsi serangan udara secara terbatas.

Sebagian besar serangan udara itu pun tak menyasar target-target ISIS. Ada target lain dari setiap aktor di kawasan dalam kampanyenya melawan ISIS. Turki dituduh hanya menyasar pasukan Kurdi, padahal pasukan ini berada di garda depan melawan ISIS. Suriah dan Rusia dituduh lebih banyak menyerang kelompok oposisi untuk mempertahankan Assad daripada menyerang ISIS. Insiden penembakan pesawat Rusia oleh Turki jelas akan memperburuk situasi ini.

Demikian pula negara-negara Arab yang terlibat, condong mengadang laju Hizbullah dan milisi Syiah, padahal dua kekuatan terakhir ini adalah pasukan yang sangat militan dalam perang melawan ISIS. Jadi, benar-benar ruwet.

Tanpa ada kekuatan darat yang memadai dan barisan yang cenderung terpecah, harapan untuk segera melenyapkan negara teror ini semakin kecil. Sebab, kekuatan ini sudah cukup lama menguasai wilayah teritorial yang demikian luas, mengeksploitasi sumber daya alamnya terutama minyak secara maksimal, membangun sistem pertahanan sedemikian rupa di tengah-tengah jutaan warganya, dan merekrut semakin banyak kombatan yang tak hanya terkonsentrasi di Suriah dan Irak Utara, tapi juga menyebar ibarat sel di hampir semua negara di dunia.

Semua sumber daya ekonomi dan manusia itu tentu dioptimalkan pertama-tama untuk mempertahankan diri mereka dari serangan musuh yang mengepung dari segala arah baik darat, “laut”, maupun udara. (Sumber : Republika, 19 Januari 2015).

Tentang penulis :
Ibnu Burdah, Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, Koordinator S2 dan S3 Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Kekuatan Bahasa Arab

Oleh Ibnu Burdah

JURJI Zaydan dalam bukunya al-Lughah al- Arabiyyah Kain hay mendefinisikan bahasa sebagai ka’in hay (entitas atau organisme yang hidup). Kekhawatiran akan masa depan bahasa Arab yang hari ini diperingati hari internasionalnya (18 Desember) menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan dan ahli di negara-negara Arab dan sebagian dunia muslim. Diskusi, seminar, serta publikasi mengenai hal ini juga kerap terdengar dari kawasan itu terutama dalam konteks ’’al-nahdhah’’, kebangkitan Arab.

Keterpinggiran bahasa Arab tidak lepas dari sejarah yang panjang. Kekalahan demi kekalahan imperiumimperium Arab-Islam membawa dampak signifikan terhadap nasib bahasa itu. Bahasa Arab tak lagi menjadi bahasa pemerintahan dan birokrasi imperium-imperium besar. Ini tentu berdampak sangat luas terhadap posisi masyarakat yang saat itu didominasi kehidupan politik dan militer. Yang saya maksudkan adalah militer menjadi faktor sangat penting terhadap sektor kehidupan lain. Pada masa selanjutnya terutama di masa tiga kerajaan besar, bahasa Arab memang tetap dihormati sebab itu adalah bahasa agama.

Namun, kesalahan ucap atau semacamnya berkembang sangat kuat dalam pengunaan bahasa Arab pada masa itu. Ini terutama akibat dominannya bahasa non Arab milik penguasa dalam kehidupan terutama di sektor-sektor strategis. Yang lebih penting lagi adalah pergerseran pusat peradaban yang tak lagi di wilayah-wilayah negeri Arab- Muslim. Peralihan pusat ’’peradaban’’ dari Timur ke negeri-negeri Eropa Barat semakin meminggirkan nasib bahasa Arab. Bahasa Arab secara perlahan tak lagi menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang strategis, apalagi di bidang teknologi. Ini memang kekalahan telak dalam proses peminggiran bahasa Arab. Derita bahasa Arab belum berhenti sampai di situ.

Pada awal abad 20, seluruh wilayah penutur bahasa Arab sudah dikuasai penjajah Eropa terutama Inggris dan Perancis. Sebagai negeri yang terjajah oleh orang asing, nasib bahasa ’’pribumi’’ semakin mengenaskan. Penjajah tentu berupaya mendesakkan bahasa dan kebudayaan mereka secara masif dan ektensif. Itu berarti penggunaan bahasa Arab semakin tergerus.

Demikian pula dengan nasib negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim yang rata-rata memiliki perhatian dan kepedulian terhadap bahasa Arab, setidaknya karena alasan agama. Mereka sudah masuk ke dalam dekapan penjajah lebih awal. Pada abad ke 19, seluruh negeri berpenduduk mayoritas Muslim di luar Timur Tengah sudah berada dalam dekapan penjajah Eropa. Dan yang lebih memprihatinkan adalah proses intensifkasi dan masifikasi interaksi global akibat mediamedia baru saat ini.

Banjir informasi yang menggunakan bahasa asing yang lebih kuat masuk ke wilayah-wilayah publik dan prifat bangsa Arab dan juga umat Islam secara mudah. Istilah-istilah asing bahkah rangka bahasanya (sintaksis-morfologis) demikian dominan dalam kehidupan kebahasaan di negeri-negeri Arab sekarang.

Pertahanan bahasa Arab praktis hanya pada statusnya sebagai bahasa agama Islam. Bahasa Arab standar (klasik) dipakai dalam ritus-ritus keagamaan dan juga kajian-kajian keislaman di lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Sementara di luar itu, penutur Arab pun sudah menggunakan bahasa non-standar seperti bahasa Mesir, Saudi, Darijah untuk mereka yang berada di Arab Barat, dan sebagainya.

Pertahanan

Namun, bahasa Arab memiliki kekuatannya sendiri. Di samping kekuatan intrinsik bahasa itu yang cukup simpel, konsisten, dan mampu meyerap perkembangan peradaban. Ada faktor ektrinsik yang mendukungnya ketahanannya. Pertama, fanatisme orang Arab terhasap bahasanya sangat kuat. Bahasa Arab adalah identitas utama kultur Arab. Dan, masyarakat Arab sangat membanggakan itu. Menurut Bernard Luwis, tak ada bangsa di dunia ini yang begitu terpukau dengan bahasanya sendiri melampaui orang Arab. Bahasa Arab bagi mereka adalah identitas dan kebanggaan.

Kedua, sebagaimana disebutkan di atas, bahasa Arab adalah bahasa agama. Ketiga, ada upaya serius dan sistematis dari negaranegara Arab kontemporer untuk menangkis penetrasi budaya asing yang semakin kuat.

Kebijakan di Suriah misalnya menerbitkan undang-undang bahwa pelanggaran terhadap penggunaan bahasa ini untuk tempattempat umum seperti institusi pemerintah atau tempat usaha bisa berakibat sangsi berat seperti penutupan tempat usaha atau pencabutan izinnya. Demikian pula di sejumlah negara Arab lain seperti Irak, Mesir, dan seterusnya. Kendati di dalam praktik, memang hal ini tak mudah apalagi di negeri-negeri yang aparatnya mudah disuap.

Keempat, globalisasi memang menciptakan pergaulan masif antar penutur Arab dengan warga lainnya baik melalui dunia virtual maupun nyata. Hal ini ternyata tak mendorong pada peleburan identas bahasa mereka. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu menguatnya kesadaran dengan identias mereka.

Siapa sesungguhnya mereka di tengah pergaulan itu, maka jawabannya adalah ’’saya berbahasa Arab’’, suatu kesadaran baru mengenai bahasa mereka. Dan ini bahkan terjadi di kalangan orang Arab yang telah bermigrasi ke berbagai wilayah di dunia terutama Eropa dan Amerika Serikat.

Kelima, dukungan bahkan inisiatif awal sangat kuat datang para ilmuwan dan ahli bahasa mereka. Pemikiran dan gerakan mereka terinstitusionalisasi dalam banyak kebijakan pemerintah untuk membela bahasa Arab, serta termanifestasi dalam lembaga-lembaga semacam Majma al-Lughah. Tugas lembaga itu adalah mengontrol ’’membanjirnya bahasa asing’’ dalam bahasa Arab dengan tujuan mempertahankan bahasa Arab.

Keenam, cepatnya perkembangan populasi Arab. Sejauh ini, populasi Arab termasuk yang paling cepat. Tak hanya di negeri-negeri Arab tetapi juga di Eropa dan Amerika. Bahkan, kelompok nasionalis Eropa dan Amerika sangat cemas dengan ’’ancaman’’ demografis Arab.

Hal itu juga terjadi di Israel di mana jumlah penduduk Arab bertambah secara cepat sementara mereka sangat lambat. Ketujuh bahasa Arab telah memeroleh pengakuan sebagai salah satu bahasa resmi PBB. Ini sesuai dengan ketetapan MU PBB No 3190 yang diterbitkan pada tahun 1973. Bahkan tanggal tersebut (18) Desember kemudian juga ditetapkan sebagai hari internasional bahasa Arab. Ini tentu fakta yang sangat penting bagi pengembangan bahasa Arab ke depan.

Mempertimbangkan itu semua, survival bahasa Arab sebagai bahasa ’’yang hidup’’(dalam terminologi) Jurji Zaydan, sangatlah kuat. Kendati penetrasi bahasa-bahasa kuat dunia seperti Inggris dan Perancis dan mungkin tak lama lagi China dan India demikian gencar. (Sumber: Suara Merdeka, 18 Desember 2015)

Tentang penulis:
DrIbnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tragedi Paris, Islam, Dan Barat

Oleh Ibnu Burdah

Di tengah-tengah upaya Eropa menangani pengungsi dari Timur Tengah, Paris diguncang aksi kekerasan yang mengerikan (13/11). Celakanya, sebagian besar pelaku diyakini berasal dari Timur Tengah.

Salah satu implikasi dari tragedi Paris adalah menguatnya sentimen negatif warga Prancis khususnya dan Eropa pada umumnya terhadap Muslim, Arab, dan Islam. Pandangan kelompok ultranasionalis yang anti-Muslim memperoleh momentum. Menurut salah satu narasumber Al-Jazeera dalam acara Ma Wara al-Khabar, retorika anti-Muslim menguat drastis di media-media sosial di Prancis dua hari terakhir. Bahkan, respons sebagian kalangan mengarah pada tindakan-tindakan keras terhadap lembaga-lembaga keislaman.

Tak sedikit warga Prancis beretorika bahwa seolah-olah warga Muslim di sana bukan lagi sebagai warga Prancis. Padahal, mereka sudah berasimilasi dan menjadi warga negara negeri itu secara turun-temurun. Dan tak sedikit dari mereka memberikan kontribusi penting bagi negeri itu di berbagai bidang. Tema hubungan Barat dan Islam pascatragedi Paris ini menjadi isu yang kembali krusial.

Hubungan Islam dan Barat telah berlangsung dalam waktu yang panjang, namun hingga kini belum mampu menciptakan kebersamaan yang sungguh-sungguh, tulus, dan produktif. Sebaliknya, saling kebencian masih menghinggapi sebagian masyarakat Barat dan dunia Islam. Tragedi 11 September dan rangkaian tragedi Paris ini bagaimanapun merupakan potret kebencian luar biasa sebagian kecil umat Islam terhadap Barat. Umat Islam yang memiliki sikap dan pandangan sebagaimana pelaku barangkali sangat sedikit. Tetapi, tindakan mereka telah cukup menodai seluruh umat Islam.

Sebaliknya juga demikian. Kebencian Barat terhadap Islam tampaknya masih terpelihara. Pelarangan pemakaian jilbab tertentu, film penghinaan terhadap Nabi, pembakaran mushaf Alquran, hingga pembantaian rasial yang berulang kali terjadi menunjukkan sebagian orang Barat juga memendam kebencian amat dalam kepada orang lain, termasuk kepada umat Islam.

Ketidak-fair-an timbal balik
Hubungan Barat-Islam selama ini juga diwarnai oleh ketidak-fair-an secara timbal balik. Barat yang saat ini berada di depan mengklaim bahwa apa yang dicapainya selama ini murni hasil peradaban Barat, tidak terkait dan tidak ada andil dari orang lain. Mulai dari bidang-bidang ilmu pengetahuan, hasil-hasil teknologi, hingga nilai-nilai humanitarian yang tengah menggenangi dunia saat ini, didaku sepenuhnya. Jika kita mencoba sedikit saja mencari tahu mengenai sejarah bidang-bidang pengetahuan atau teknologi versi Barat dan sekarang banyak kita ikuti, selalu bertitik tolak dari Yunani Kuno yang kemudian melompat begitu saja ke masa modern.

Sejarah versi mereka menggambarkan seolah-olah dunia ini sunyi senyap dalam waktu lebih dari satu milinium. Padahal, pada masa itu sejarah umat Islam sedang menjulang dengan mengkreasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan baru dan berbagai hasil peradaban. Bagaimana kemegahan, iklim akademik, dan tumbuhnya nilai-nilai kosmopolit di Baghdad, Andalusia, Cordova, Kairo, hingga Istanbul sama sekali terhapus dari sejarah versi Barat. Padahal, mereka pada awalnya “menyusu” dari peradaban di kota-kota ini.

Sikap tidak mengakui bahkan membuang peran orang lain adalah tindakan yang tercela. Ibarat seorang ilmuwan, maka ia telah melakukan plagiarisme yang menjiplak tanpa menyebut sumbernya dan dengan angkuh menyebutnya sebagai gagasannya sendiri. Ibarat anak, ia adalah anak durhaka. Celakanya, sikap itu tampaknya merupakan mainstream di dunia Barat, bahkan di kalangan para ilmuwannya. Lahirnya orang-orang semacam Karen Armstrong di Eropa atau John L Esposito di AS yang relatif lebih fair memandang umat Islam dan warisannya merupakan harapan bagi masa depan hubungan Barat-Islam. Tetapi, harus diakui keduanya masih anomali bagi masyarakat Barat sekarang.

Sikap dan pandangan sebagian umat Islam sekarang juga setali tiga uang. Di satu sisi, mereka mencaci maki habis Barat, memusuhi, bahkan berupaya menghancurkannya, bahkan tidak sedikit yang menggunakan cara-cara sadis untuk mencapai tujuan itu. Barat bukan hanya dituding selalu berupaya melakukan penghancuran sistematis dan terencana dalam skala besar terhadap umat Islam, melainkan juga melakukan penetrasi konspiratif ke dalam setiap relung kecil kehidupan setiap umat Islam.

Barat bukan hanya dituding berada di balik tragedi dunia Islam di Bosnia, Afghanistan, Pakistan, Irak, Bahrain, Libya, bahkan kelaparan di Tanduk Afrika, namun juga dianggap telah meracuni secara sengaja setiap generasi Muslim dengan berbagai cara. Bruinessen dalam penelitiannya di Bima pernah menemukan pandangan yang sulit dimengerti dari sebagian umat Islam di sana bahwa salah satu bentuk konspirasi Barat dan Yahudi terhadap Islam adalah penyebaran kaset-kaset Alquran. Menurut mereka, Barat dan Yahudi sengaja menyebarkan kaset-kaset itu untuk menjauhkan umat Islam dari para tuan guru atau ustaznya.

Pada sisi lain, hampir seluruh umat Islam menikmati hasil-hasil peradaban yang dikembangkan Barat saat ini, baik ilmu pengetahuan, hasil-hasil teknologi, seni, maupun sebagian nilai-nilai. Hampir di segala bidang ilmu dan teknologi modern, umat Islam sekarang bukanlah penemu atau “penciptanya”, sebagian memang berupaya mempelajari dan mengembangkannya, namun sebagian besar hanya mengonsumsinya. Bahkan, tidak jarang mereka menggunakannya secara “ilegal” seperti tidak memenuhi kewajiban hak cipta atau hak meng-copy-nya. Sikap semacam itu jelas tidak fair dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.

Kesatuan kemanusiaan
Sebagai seorang Muslim biasa (bukan ilmuwan, tokoh, atau aktivis), penulis berpendapat bahwa perbaikan seharusnya dimulai dari diri sendiri, dari pandangan dan sikap umat Islam sendiri. Pengakuan umat Islam bahwa mereka sekarang jauh tertinggal dari Barat dan tidak lagi memegang supremasi dalam berbagai bidang sebagaimana masa lalu jauh lebih penting daripada mencaci maki dan menebar benci. Kita tidak berdosa mengucapkan selamat kepada Barat atas capaian-capaiannya saat ini, bahkan umat Islam secara fair pantas berterima kasih kepada mereka. Sebab, umat Islam juga banyak memanfaatkan temuan mereka sekaligus berterima kasih atas “kesediaan” mereka melanjutkan sebagian capaian-capaian umat Islam di masa kejayaannya. Pengakuan yang tulus tanpa mengurangi sikap kritis terhadap residu-residu peradaban Barat inilah yang justru akan menciptakan pandangan dan sikap yang fair dan produktif dalam mendorong umat Islam keluar dari berbagai ketertinggalan.

Di sisi lain, Barat idealnya juga mengembangkan sikap yang fair, adil, tidak eksploitatif, dan menindas. Bagaimanapun mereka tidak akan mencapai “kematangan” peradaban (bidang ilmu dan teknologi) seperti sekarang jika tidak didahului oleh peradaban-peradaban yang lain, seperti peradaban Cina, India, Mesir, Babilonia, Baghdad, Cordova, Andalusia, Yunani, Persia, dan lainnya. Peran peradaban Islam dalam hal ini tidak bisa diremehkan. Tak satu pun berhak mengklaim peradaban maju manusia saat ini sebagai miliknya sendiri. Semua hasil peradaban adalah simbol kesatuan umat manusia (al-wahdah al-insaniyyah), bukan umat Islam dan Barat saja, namun juga seluruh manusia. (Sumber : Republika, 16 Nopember 2015).

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Pemerhati masalah Timteng dan Dunia Islam, Dosen Fak Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,554,676 hits
Mei 2016
S S R K J S M
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 93 pengikut lainnya