Posts Tagged 'Ibnu Burdah'

Blusukan ke Timur Tengah

Oleh Ibnu Burdah

Kendati dalam suasana politik dalam negeri yang belum ideal, kunjungan Presiden Joko Widodo ke luar negeri beberapa waktu lalu telah menumbuhkan harapan bagi masa depan Indonesia dalam pergaulan internasional, terutama dengan negara-negara besar dan ASEAN. Jokowi membuktikan diri sebagai tokoh yang pantas mewakili kepentingan dan harapan besar bangsa Indonesia di kancah internasional.

Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah? Jokowi selama ini dikesankan kurang lekat dengan simbol Timur Tengah. Ia juga belum berbicara banyak mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Namun, ia dan menlunya telah menyampaikan garis besar kebijakan luar negeri secara cukup jelas. Secara khusus dalam debat pilpres (22/6/14), Jokowi menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menilik garis kebijikan umum dan karakter kepemimpinannya, tokoh ini akan membawa hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan itu ke arah hubungan yang lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi Indonesia. Selama ini, hubungan Indonesia dengan kebanyakan negara di Timur Tengah terjalin dalam, penuh emosi, dan kadang dibumbui romantisme sejarah kental. Namun, hubungan itu miskin intensitas dan produktivitas. Salah satu sebab adalah kurangnya “silaturahim” (baca blusukan) pemimpin tertinggi kita ke negara-negara di kawasan itu.

Negara-negara di kawasan itu secara umum sangat paternalistik. Salah satu kunci membangun kerja sama yang luas dan produktif dengan mereka adalah hubungan emosional dan personal pemimpin kita dengan para pemimpin di sana. Setidaknya diperlukan ada kesan baik para pemimpin kawasan itu terhadap pemimpin kita. Dan, itu hanya bisa terjadi jika pemimpin kita mau datang dan memulai silaturahim. Blusukan ke Timur Tengah menjadi wajib jika kita menginginkan hubungan yang membawa kemaslahatan luas dari kawasan itu bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Penulis membayangkan, Jokowi akan melakukan lawatan ke Timur Tengah beberapa bulan ke depan. Ia akan blusukan ke kawasan itu. Blusukan kali ini agak lain, naik kelas dari blusukan di daerah kumuh dan pasar tradisional, berpindah ke kota-kota penentu di Timur Tengah, seperti Riyadh, Doha, Abu Dhabi, Kairo, Rabat, Teheran, Ankara, dan Ramallah. Tujuan utamanya bukan untuk bertemu rakyat kebanyakan, melainkan bertemu para raja dan pemimpin tertinggi sebagaimana saat kunjungannya ke Cina, Myanmar, dan Australia.

Jika hubungan personal antarpemimpin ini menguat, gerbang kerja sama yang sangat produktif akan terbuka secara lebih mudah. Kemampuan Jokowi “menata” diri: tidak sombong dengan lawan bicara, sangat bersahabat dan cair dalam pergaulan, serta tak mudah marah dan terpancing emosi, sangat membantu komunikasi personal dengan para pemimpin kawasan itu.

Lanjutkan Sukarno

Dalam konteks membangun hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, Jokowi memperoleh modal dari nama besar Sukarno. Bagaimanapun, ia dipandang sebagai penerus sosok Sukarno yang begitu mengagumkan di masyarakat Timur Tengah pada umumnya. Kebesaran nama Sukarno di kawasan itu hingga saat ini tak tergantikan.

Dengan modal itu, Jokowi memiliki pintu masuk bagus untuk membuka hubungan personal mendalam dengan para pemimpin di sana. Jika ia berhasil, itu berarti terbukanya gerbang kerja sama yang sangat luas dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia.

Namun, pada saat yang sama, sebagai “penerus” Sukarno, Jokowi diharapkan menjalankan “politik tinggi” sebagaimana Sukarno. Ia harus tegak dan penuh percaya diri di hadapan para pemimpin negara-negara itu, sekaligus menjajaki peran yang bisa diambil dalam isu strategis di kawasan, seperti kemerdekaan Palestina, pencarian solusi perang saudara di Suriah, Irak, Libya, dan Yaman, serta persoalan lain. Perhatian sangat khusus tentu harus diberikan kepada kepentingan krusial bangsa ini di kawasan, khususnya perlindungan dan kesejahteraan para buruh migran kita di sana.

Untuk isu Palestina, di tengah upaya membangun kembali Gaza dan pencarian terobosan damai Palestina-Israel, tak salah jika Jokowi memberi pernyataan lebih lantang untuk membantu rekonstruksi Gaza dan mendesak kedua pihak kembali ke jalur negosiasi. Jokowi perlu menegaskan ulang komitmennya untuk mendorong berdirinya negara Palestina merdeka berdampingan secara damai dengan Israel melalui perundingan sebagai solusi final menyeluruh.

Langkah konkret pembukaan kantor perwakilan Indonesia di Ramallah, ibu kota de facto Palestina sekarang, seperti dijanjikan, perlu segera dijajaki kendati langkah itu memiliki risiko tak mudah. Atau setidaknya, Pemerintah RI segera menunjuk konsul kehormatan di Palestina sebagai langkah awal.

Untuk isu Suriah, Jokowi sebaiknya membangun sikap yang tak terkesan berubah-ubah sebagaimana pemerintahan Indonesia sebelumnya dengan memberi tekanan pada penyelamatan kemanusiaan dan rekonsiliasi sektarian (antarmazhab). Bisa dikemukakan bahwa Islam di Indonesia adalah contoh Islam Suni sekaligus memiliki tradisi yang lekat dengan Syiah. Demikian pula kasus di Yaman, Libya, dan Irak.

Politik tinggi sepertinya bukan tipe “asli” kepemimpinan Jokowi selama ini. Namun, sebagai “penerus” Sukarno, ia diharapkan melanjutkan peran “gagah” semacam itu. Semangat ke arah itu sudah tampak pada dirinya.

Menilik perjalanan ke luar negeri di tiga negara, Jokowi bisa diharapkan. Indonesia memiliki modal besar untuk bergaul secara terhormat dan kepercayaan diri tinggi dengan dunia internasional. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim demokratis terbesar di dunia. Indonesia telah mencapai tahap perkembangan cukup matang dalam menata kehidupan politiknya kendati ada kekuatan yang terus berupaya menarik gerbang demokrasi kita ke belakang. Dan, ini membawa dampak signifikan pada prestasi Indonesia di bidang lain, khususnya ekonomi.

Capaian Indonesia keluar secara meyakinkan dari proses transisi menuju demokrasi adalah pelajaran penting bagi negara yang sedang di persimpangan jalan kehidupan politiknya.

Politik Indonesia yang pragmatis-produktif dan “politik tinggi” itu dua hal yang sering dipertentangkan. Namun, tugas besar Jokowi sebagai pemimpin baru RI mengombinasikan capaian itu sekaligus. Itulah tantangan Jokowi dalam konteks hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Untuk itu, Jokowi memerlukan blusukan tingkat tinggi dan komunikasi yang berkualitas dengan para pemimpin di kawasan itu. (Sumber: Republika, 5 Desember 2014).

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unwahas Semarang.

Nuansa Politis dalam Penistaan Al-Aqsa

Oleh Ibnu Burdah

“Andai Israel benar-benar hendak menghancurkan Al-Aqsa maka tentu dilakukan dengan cara ’’senyap’’
Masalah Al-Aqsha atau secara lebih luas Yerussalem Timur adalah persoalan yang sangat sensitif dalam konflik Palestina-Israel. Kedua pihak selama ini tak berani menyentuh isu tersebut mengingat akan memantik reaksi emosional dan cenderung keras, baik dari masyarakat Yahudi, Kristiani, maupun muslim dunia. Mengapa para petinggi Israel tiba-tiba ’’melecehkan’’ Al-Aqsha?
Sebagaimana diberitakan, Moshe Feiglin, Wakil Ketua Knesset dan orang kedua di partai berkuasa, Likud, mendobrak pintu barat masjid itu, lalu masuk bersama sejumlah ekstremis Yahudi dan melakukan perusakan. Pada saat bersamaan, Uri Ariel, Menteri Perumahan Israel menyatakan umat Yahudi bisa masuk ke kompleks itu untuk menjalankan shalat.

Pada sebagian kalangan umat Yahudi, memang benar ada keyakinan bahwa Kuil Sulaiman itu berada di bawah atau di sekitar Masjid Al-Qsha atau Masjid Umar (Kubbah al-Shahra). Namun perlu dicatat bahwa keyakinan itu bukan mainstream di kalangan rakyat Israel.

Mayoritas penduduk Israel sebenarnya sekuler mengingat sebagian besar berasal dari Eropa baik Eropa Barat maupun Timur. Dari kelompok beragama Yahudi di Israel, ada tiga akar pengelompokan, yaitu Ultra Ortodox, Haredim (Orthodox), dan Mifdel. Kelompok Ultra Orthodox adalah kelompok Yahudi asli yang berada di Palestina jauh sebelum datang kelompok Zionis politik yang kemudian mendirikan negara Israel. Mereka mendukung pendirian negara Palestina dan menolak negara Israel.

Kelompok Haredim hampir memiliki pandangan sama dengan kelompok pertama. Mereka adalah kelompok agama terbesar di Israel, hanya mereka datang setelah rangkaian tragedi pogrom dan holocoust di Eropa. Mereka tidak berideologi Zionis tapi tak memiliki pilihan kecuali mengikuti program Zionis manakala bencana kemanusiaan mengancam mereka di Eropa. Kelompok ini hingga sekarang cenderung pasif terhadap institusi negara Israel seperti tidak mau hormat pada bendera resmi Star David, tidak mau memperingati hari pendirian negara Israel tiap 14 Mei, dan seterusnya.

Kelompok ketiga adalah Mifdel. Kelompok inilah yang memiliki akar ìpenyatuan Zionisme dan agama Yahudiî. Secara mainstream, kelompok ini pun tak mendorong untuk merobohkan Masjid Al-Aqsha atau tindakan kriminal lain. Namun, dari sempalan-sempalannya lahir beberapa kelompok garis keras yang memiliki pandangan begitu rasis terhadap Palestina dan menggunakan cara kekerasan seperti kelompok Kach, kelompok Gush Emunim dan sebagainya.

Kelompok ini pula yang melahirkan orang-orang seperti Baruch Goldstein yang membunuh 30-an warga yang shalat Subuh di Masjid Ibrahim Hebron, Ygal Amir yang membunuh PM Yitzhak Rabin, dan seterusnya. Kelompok sempalan-sempalan inilah yang ngotot untuk mendesakkan pandangan bahwa Kuil Solomon berada di bawah Aqsha dan karena itu mereka menuntut restorasi kuil tersebut, yang berarti merusak Aqsha.

Jadi, tindakan penistaan Al-Aqsha, apalagi andai sampai merobohkan adalah tindakan yang tak populer di kalangan luas umat beragama Yahudi di Israel. Ini penting saya sampaikan agar kita memperoleh pemahaman yang lebih baik dan objektif, bukan yang lebih emosional, tentang Israel-Palestina.

Target Politis

Penulis meyakini tindakan petinggi Israel itu bukan menyasar Al-Aqsha. Pertama; andai mereka benar-benar hendak menghancurkan tempat suci itu maka tentu dilakukan dengan cara ìsenyapî tanpa sorot kamera seperti sekarang. Mereka sengaja mendobrak pintu Al-Aqsha dalam kilat dan sorot kamera, dan pengawalan ketat tentara Israel. Petinggi Israel itu pasti sadar jika penistaan Al-Aqsha dilakukan dalam sorot kamera pasti memantik reaksi luas umat Islam. Reaksi dan emosi inilah sepertinya yang mereka inginkan. Jadi, target mereka sejatinya politis.

Strategi Israel bagi kemerdekaan Palestina adalah mengulur proses perdamaian itu selama mungkin. Tujuannya, supaya Israel memiliki waktu panjang untuk mengubah realitas di lapangan termasuk dalam masalah Al-Aqsha dan Yerussalem Timur. ìMeyahudikanî kawasan itu adalah tema yang mewarnai pemberitaan selama ini sehingga Palestina yang merdeka kelak sangatlah kecil dan tak berdaya.

Kedua; langkah ini juga akan menunda pelaksanaan negosiasi damai yang terus didesakkan pascaperang Gaza. Kondisi setelah perang itu dijadikan momentum banyak pihak untuk kembali mendorong kedua pihak ke meja perundingan. Pemerintahan Netanyahu sejauh ini terus menghindar, atau setidaknya menunda-nunda proses negosiasi damai untuk memperoleh keuntungan dari perubahan realitas di lapangan. Semakin lama tertunda maka keuntungan berada di tangan Israel.

Ketiga; Israel juga makin terancam dengan keberanian langkah Palestina membawa masalah kejahatan perang Gaza ke pengadilan Internasional. Langkah itu memang belum tercapai akibat sedikit perbedaan pandangan tentang waktu antara Hamas dan Fatah. Namun, itu sudah merupakan ancaman serius bagi para tokoh perang Israel. Pasalnya, kehancuran dan korban kemanusiaan perang Gaza luar biasa, dan para penjahat perang itu belum tersentuh hingga sekarang. (Sumber: Suara Merdeka, 17 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang

Membaca Ofensif Israel ke Gaza

Oleh Ibnu Burdah

Ketegangan antara Hamas dan Israel akibat aksi saling culik dan bunuh akhirnya berbuah aksi saling serang. Israel melancarkan serangan udara ke berbagai titik di Jalur Gaza, kota yang sempit, padat, dan terisolasi. Korban tewas dan luka pun berjatuhan. Kehancuran masif di kota itu tak terhindarkan. Sayap militer Hamas, Izzuddin al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islamiy, Saraya al-Quds, akhirnya merespons serangan-serangan Israel.

Mereka menembakkan sejumlah roket ke berbagai titik di perbatasan Israel-Gaza. Sebagian roket Hamas bahkan menjangkau Tel Aviv, ibu kota Israel. Eskalasi kekerasan masih mungkin terjadi. Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengatakan telah memerintah tentara untuk memperluas dan mengintensifkan operasi militer di Gaza. Salah satu anggota kabinet Israel mengecam kebijakan Netanyahu yang terlalu lembek terhadap Hamas. Kecaman dan seruan untuk segera gencatan senjata datang dari banyak pihak. Tapi seruan ini sepertinya tak berpengaruh, bahkan Israel seperti bersiap melakukan ofensif besar-besaran.

Mengapa Israel bersikeras? Apakah korban dari pihak Palestina yang mencapai 61 orang tewas (TV Aljazeera Arab, 10/7/14) itu belum cukup sebagai balasan atas kematian tiga warganya? Apakah mereka tak kapok dengan perang 2008 yang tak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan? Ataukah ada motivasi lain di balik serangan itu? Sejak serangan awal, penulis menduga hal itu buah koordinasi dengan pemerintah baru Mesir. Sebagaimana Israel, pemerintah Mesir sekarang menempatkan Hamas sebagai kelompok teroris yang harus dienyahkan dari kawasan.

Serangan intensif Israel dilakukan tak lama setelah siaran sebuah stasiun radio Israel mengenai kedatangan kepala intelejen Mesir di Tel Aviv. Jatuhnya pemerintahan Ikhwan di Mesir pada Juli 2013 benar-benar petaka bagi Hamas dan rakyat Gaza pada umumnya. Gaza kembali terisolasi dari berbagai sisi. Hamas kehilangan patron ideologis dan strategis.

Bahkan, mereka dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah baru Mesir. Orangorang Hamas, sebagaimana Ikhwan, diburu sebagai musuh negara Mesir. Mesir meyakini, kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap tentara dan polisi mereka di Sinai dan wilayah perbatasan adalah orang-orang Hamas yang berkolaborasi dengan Ikhwan Mesir. Karena itu, melumpuhkan Hamas menjadi keinginan bersama pemerintah Mesir dan Israel. Sejak saat itu, Hamas sebenarnya sudah begitu terjepit.

Kehidupan rakyat Gaza juga kembali ke standar yang begitu memprihatinkan. Gaza adalah ”penjara besar” yang dikepung aparat keamanan Israel, Mesir, dan pasukan otoritas Palestina (Fatah) yang juga rival mereka. Praktis mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat, terutama dari Qatar dan Turki. Pada titik itulah dikabarkan rekonsiliasi Hamas-Fatah tercapai.

Pemerintahan persatuan kendati sempat tertundatunda, akhirnya terbentuk juga. Ancaman Nyata Inilah sesungguhnya yang begitu mengecewakan Israel. Hamas memiliki ruang untuk kembali membangun kekuatan. Rakyat Gaza juga bisa hidup lebih normal sebab mereka terhubung dengan 8 kota di Tepi Barat kendati itu harus melalui kontrol ekstraketat dari pasukan Israel di perbatasan yang dilewati.

Kebangkitanî kembali Hamas inilah yang tak mereka inginkan. Karena itu, seruan untuk kembali menginvasi Gaza sudah terdengar sebelum aksi saling culik dan bunuh yang ramai diberitakan itu. Bagi Israel, terbentuknya pemerintah Fatah-Hamas adalah ancaman nyata. Karena itu, aksi saling culik dan bunuh yang menyita perhatian publik Israel dan Palestina itu menjadi momentum melumpuhkan Hamas sekaligus pemerintah Persatuan Palestina. Aksi itu menjadi tampak beralasan sebab salah satu doktrin militer Israel sangat jelas, yaitu menyerang ke sumber-sumber ancaman di mana pun berada, bukan bertahan di wilayahnya.

Apalagi, ini disangkutkan dengan keselamatan nyawa rakyatnya. Motivasi ini tidaklah penting bagi pemerintah Mesir. Bagi mereka, yang terpenting adalah menghancurkan lawan mereka, yakni jaringan Ikhwani termasuk Hamas. Hamas di mata publik Mesir propemerintah sekarang adalah kelompok yang tak tahu diri. Mereka dibantu orang Mesir tetapi justru mencampuri dan mengacaukan urusan dalam negeri Mesir. Persepsi publik dan media Mesir terhadap Hamas dan Ikhwan tak ubahnya persepsi rakyat Indonesia terhadap PKI pada masa Orba.

Jika tujuan utama Israel melakukan ofensif ke Gaza adalah itu maka sepertinya akan sulit menghentikan operasi militer itu secepatnya. Bahkan, teriakan keras dari pemimpin Fatah, ìmitraî perundingan Israel dalam proyek perdamaian Israel-Palestina, tak berpengaruh apa-apa. Sikap Fatah memang terdengar lebih keras pada saat ini dibandingkan dengan serangan Israel ke Gaza tahun 2008.

Namun, sejauh ini itu hanyalah pernyataan, kata-kata, bukan tindakan. Terlebih kita pun tahu orang Arab berlimpah kata. Di lapangan, Fatah sama sekali tak menurunkan tentaranya untuk menghadapi ofensif Israel terhadap saudaranya. (Sumber: Suara Merdeka, 11 Juli 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Proklamasi Prematur ISIL

Oleh Ibnu Burdah

PROKLAMASI pendirian khilafah Islam di sebagian wilayah Irak dan Suriah menggambarkan kepercayaan diri yang tinggi dari kelompok militan ISIL/ISIS. Mereka memang telah menguasai seluruh Irak utara, kecuali wilayah Kurdistan, sebagian wilayah tengah, dan hampir seluruh Irak bagian barat.

Praktis kelompok garis keras tersebut telah mengepung Baghdad dari berbagai penjuru. Kelompok ini biasa disebut Daisy (akronim dari Daulah Islamiyyah fil Iraq wa Syam/Islamic State in Iraq and Levant/ ISIL). Dari nama itu, tercermin citacita menguasai Irak dan negara-negara Bulan Sabit Subur (Levant/al-hilal al-ahmar).

Wilayah itu menembus sejumlah negara, tak hanya Irak dan Suriah tapi juga sejumlah negara kecil di sekitarnya, termasuk Lebanon. Wilayah operasi awal mereka adalah Irak dan Suriah. Keberlipatan kemampuan dan capaian akhir-akhit ini membuat mereka seperti ”mabuk” kemenangan. Mereka mengambil langkah sangat tak realistis.Mereka membuat proklamasi berdirinya negara Islam dan memperluas wilayah yang dicitacitakan.

Melalui jubirnya al-Adnani, mereka mengumumkan kelahiran negara baru yang dipimpin seorang khalifah.
Mereka mengklaim bahwa ahlul halli wal aqdi (semacam perwakilan) masyarakat Islam, telah membaiat pemimpin mereka, yang mereka sebut al-Syekh al-Mujahid Abu Bakar al-Baghdadi. Ia khalifah yang mesti ditaati oleh seluruh kekuatan dan umat Islam sedunia. Proklamasi negara Islam itu menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bahwa mereka bukan hanya akan memimpin Baghdad melainkan seluruh dunia Islam.

Semua kekuatan umat Islam, menurut mereka, harus memilih antara patuh atau menjadi musuh. Sejatinya, tindakan Daisy tersebut terlalu ceroboh, bahkan menjurus bodoh. Benar bahwa dengan proklamas, militansi pengikut mereka berlipat. Itu berarti positif bagi upaya mereka untuk tak letih merebut wilayah-wilayah yang ada di sekitar kekuasaan mereka.

Tapi mereka mestinya sadar bahwa kekuatan mereka itu tak seberapa dibanding sebuah negara yang cukup mapan. Taruhlah dibanding Iran, Turki, dan negara-negara sekitarnya. Faktanya, mereka tak berdaya berhadapan dengan pasukan Assad di Suriah padahal mereka bekerja sama dengan banyak kekuatan oposisi lain. Mereka berhasil dengan cepat menguasai sebagian wilayah Irak itu karena banyak faktor.

Bukan semata- mata kekuatan mereka melainkan karena kekuatan dalam negeri Irak telah terpecah, dan masing-masing kelompok memiliki tentara atau milisi. Saham kelompok militan Sunni di luar mereka termasuk eks tentara Saddam dan kekuatan suku-suku anti-Maliki sangatlah besar.

Tak ada jaminan mereka dapat menembus Irak utara dengan mudah tanpa bantuan kekuatan-kekuatan itu. Proklamasi pendirian negara Irak ini justru kontraproduktif bagi upaya mewujudkan cita-cita. Hampir bisa dipastikan, sekutu- sekutu mereka, baik di Irak maupun Suriah akan mengambil jarak sejenak untuk mengambil sikap. Sebagian sekutu kemungkinan meninggalkan, dan berbalik memerangi. Pasalnya, kelompok-kelompok militan biasanya memiliki organisasi sangat otonom yang sulit diintervensi, apalagi disuruh tunduk kepada kelompok lain.

Musuh Bersama
Skenario semacam itu telah terjadi di Suriah. Mereka akhirnya menjadi musuh bersama kelompok oposisi moderat, bahkan musuh Jabhah al-Nushrah, organisasi garis keras juga.

Padahal, mereka semua adalah satu barisan dalam menghadapi Assad. Di Irak, sangat mungkin mereka segera ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Milisi Sunni ekstrem yang kebanyakan bekas loyalis Saddam adalah orang-orang berideologi Baathis (nasionalisme Arab sekuler). Demikian pula, kelompok-kelompok suku di Irak juga memiliki struktur otonom yang seringkali otoritas mereka tak bisa ditembus negara.

Bagaimana mereka mau tunduk pada kemauan kelompok agama superekstrem ini? Keberanian mereka mendirikan negara Islam yang menuntut semua kekuatan lain tunduk kepadanya juga bisa menjadi masalah besar dengan tandzim Al- Qaedah pusat atau sayap-sayap lainnya. Tradisi kelompok militan adalah tradisi minus kompromi. Karena itu, sikap sepihak Daisy, kendati sekarang sangat kuat, bisa memicu permusuhan serius dengan jaringan Al-Qaedah yang pada gilirannya memperlemah mereka.

Proklamasi itu justru menyudutkan mereka dalam konteks konstelasi kawasan. Sebagian kekuatan besar kawasan, taruhlah Arab Saudi, Qatar, dan sejumlah negara ”Sunni” anti-Syiah lain selama ini cenderung ”membela” pergerakan kelompok-kelompok yang merebut sejumlah kota di Irak itu. Mereka terus mempersalahkan pemerintah Maliki dan jaringan Syiah kawasan sebagai biang dari apa yang terjadi di Irak.

Bukan sepak-terjang kelompok ini yang dipersalahkan. Gambaran sikap ini dengan sangat mudah dicermati dari ”opini” televisi- televisi resmi negara-negara itu. Dengan sikap yang terlalu PD dan angkuh ini, sikap negara-negara dan kekuatan yang semula memandang positif gerakan mereka melawan Maliki, bisa berubah drastis.

Mereka akan dipandang sebagai ancaman, dan itu bisa berarti isolasi. Yang paling gawat bagi kelompok militan seperti itu adalah diputusnya logistik dan sumber-sumber pendanaan. Jika demikian, proklamasi negara Islam itu menjadi prematur yang bisa menjadi titik awal kelenyapan mereka dari peta kekuatan Timur Tengah dan dunia Islam. (Sumber: Suara Merdeka, 3 Juli 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga, penulis buku Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokratisasi

 

Suriah Pasca-Jenewa II

Oleh Ibnu Burdah

Konferensi damai Jenewa II (22-31/1/14) tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan. Memang ada agenda untuk kembali melanjutkan negosiasi pada 10 Februari mendatang, tetapi proses negosiasi selama sepekan lalu tersebut telah memperlihatkan lebarnya jurang perbedaan persoalan inti bagi kedua belah pihak. Sungguh tinggi pesimisme untuk melanjutkan kembali konferensi tersebut.

Fakta memperlihatkan bahwa konferensi awal pun gagal menghasilkan kesepakatan terbatas, berupa pembebasan sebagian tahanan, gencatan senjata lokal sementara guna memberi jalan bagi distribusi bantuan kemanusiaan, dan mengevakuasi sebagian korban. Tiga masalah itu dianggap memiliki perbedaan ‘’ringan’’ sehingga didahulukan dalam agenda perundingan. Tapi itu pun gagal menemukan titik temu.

Kedua pihak sama-sama kaku pada posisi masing-masing. Kubu oposisi bersikeras Assad harus turun, serta tak terlibat dalam pemerintahan transisi dan proses demokrasi di Suriah ke depan. Tuntutan itu hampir tak banyak berubah sejak menjelang konferensi damai Jenewa I hingga akhir perundingan Jenewa II. Tuntutan ini jelas tak masuk akal menilik paritas kekuatan kedua pihak di lapangan.

Kubu Assad yang masih cukup kuat, mudah ditebak, menolak mentah-mentah, sebagaimana berulang kali disampaikan, dan hampir tanpa perubahan. Menerima tuntutan itu bagi mereka bukan hanya berarti kehilangan kekuasaan melainkan juga ancaman. Mereka bukan hanya akan diseret ke pengadilan dengan tuntutan kejahatan kemanusiaan melainkan juga menjadi antagonis baru Suriah. Sebuah hal yang sangat tidak mereka inginkan.

Penyebab Kegagalan

Namun, penyebab kegagalan sejauh ini bukan karena semata alotnya sikap oposisi melainkan juga kekakuan sikap kubu Assad. Mereka menginginkan Assad sepenuhnya masih memimpin transisi dan berhak ikut dalam proses demokrasi. Ini tentu sama dengan bohong bagi kubu oposisi. Apa pun konsesi lain yang diberikan kepada mereka, tak banyak membawa arti jika hal itu tak dinegosiasikan. Pasalnya, tujuan politik dari gerakan rakyat dan militer oposisi Suriah adalah menjatuhkan rezim Assad.

Kondisi di lapangan sebenarnya sudah sangat memaksa untuk berdamai. Mereka pasti sadar tak bakal memperoleh kemenangan telak, sekali pun dengan pengorbanan lebih besar lagi. Tetapi ada faktor lain yang memperkuat kengototan dua kubu itu, yakni peranan aktor-aktor luar yang mendukung mereka.

Beberapa negara Teluk seperti menyediakan cek kosong kepada oposisi, baik sayap politik maupun militer, asalkan mereka mati-matian menjatuhkan rezim Assad. Ini membuat logistik mereka begitu kuat sehingga bisa bertahan sangat lama. Beberapa negara Eropa dan AS, kendati tidak sengotot negara-negara Teluk, juga terus mendorong agar perjuangan mereka bisa menjatuhkan Assad. Minimal hingga saat ini, oposisi berpikir bahwa mereka tetap mampu melanjutkan perang sebab logistik cukup tersedia.

Sementara pendukung Assad, seperti Iran dan Hizbullah, menunjukkan sikap konsisten seolah-olah siap mati bersama andai rezim Assad dihancurkan. Ini membuat rezim ini merasa lebih tenang menghadapi pasukan militer oposisi dan juga di meja perundingan. Dukungan politik dan militer Rusia yang makin naik daun di bawah Putin juga membuat rezim ini tak mau memberikan konsesi besar dalam perundingan.

Korban Kemanusiaan

Kegagalan perundingan damai berarti keberlanjutan perang. Faktanya, perang berkobar makin kejam begitu perundingan ini tak menghasilkan kesepakatan. Pasukan rezim langsung menabuh genderang perang besar di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi, terutama di kota Aleppo. Kita melihat korban kemanusiaan semakin tak terhindarkan.

Entah sampai kapan perang keji ini akan berakhir menilik paritas kedua pihak yang relatif seimbang. Kapan perang berakhir adalah misteri seperti misteri kematian seseorang. Akan tetapi, skenario yang mengkhawatirkan adalah perang akan berlangsung lama dan berisiko makin destruktif.

Sebenarnya banyaknya korban nyawa yang jatuh, korban terluka, destruksi masif, dan penderitaan panjang jutaan warga Suriah seharusnya sudah cukup membuat pemimpin pihak-pihak yang berseteru untuk ìmemaksakanî ada hasil minimal dalam perundingan tersebut. Hasil minimal itu adalah penghentian perang (gencatan senjata) meski sementara.

Para aktor kawasan yang begitu ambisius, baik yang mendukung rezim maupun oposisi, seharusnya punya hati melihat yang terjadi di Suriah. Senjata dan uang yang mereka berikan telah menjadi bola-bola api yang membunuh banyak orang, termasuk anak-anak dan orang tua, dan menghancurkan kehidupan.

Perlu terus menggelorakan harapan supaya sesi II perundingan bisa digelar. Idealnya, negosiasi itu jangan dilakukan dalam sorot kamera saja. Beban para perunding terhadap ìbosnyaî ataupun para pendukung, terlalu besar. Para perunding sedikit-sedikit jumpa pers ìpribadiî yang bukan cari solusi melainkan ìcari mukaî dari para pendukung. Perundingan harus dilakukan melalui multijalur, multipendekatan, dan dengan tekanan besar kepada masing-masing pihak untuk segera mengambil kesepakatan positif. (Sumber: Suara Merdeka, 5 Februari 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Indonesia dalam Rekonsiliasi Mesir

Oleh Ibnu Burdah

Konflik antara pendukung ”legitimasi” yang dimotori Ikhwanul Muslimin dan kubu pemerintahan- ”militer” di Mesir masih jauh dari selesai. Setelah dikabarkan sedikit mereda, ledakan bom mobil di kota Al-Manshurah terjadi, dan itu menambah ketegangan.

Puluhan warga sipil tewas dan ratusan lainnya lukaluka. Perdana Menteri Hazem al-Beblawi secara tidak langsung menuding Ikhwan berada di balik itu semua. Kantor perdana menteri menyatakan Ikhwan adalah organisasi teroris. Sontak Ikhwan dan kelompoknya menolak tudingan itu.

Lewat pernyataan resmi, Ikhwan juga mengutuk keras kejahatan itu dan berharap pelakunya segera ditangkap dan diadili. Kelompok pendukung Mursi plus antimiliter tersebut masih berupaya mempertahankan dan memperluas gerakan aksi di jalanan kendati posisi mereka makin tersudut. Gerakan mereka tidak hanya terkonsentrasi pada 1 atau 2 titik di tengah ibu kota seperti sebelumnya.

Kini mereka menyebar ke berbagai titik di pelbagi kota, termasuk di pinggiran-pinggiran Kota Kairo dan juga di kampus besar di berbagai kota. Sementara, pemerintahan-”militer” masih terus memburu pemimpin Ikhwan yang belum tertangkap. Beberapa pentolan tokoh 6 April yang paling berjasa menjatuhkan rezim Mubarak kini meringkuk di penjara.

Sebagian besar tokoh Ikhwan yang ditangkap, termasuk Mursi, menghadapi tuduhan berat, yaitu melakukan aksi spionase untuk asing, pengkhianatan terhadap negara, memprovokasi untuk melakukan pembunuhan, tindakan kekerasan, menghasut, dan seterusnya. Pilihan rakyat Mesir pada demokrasi sebagai penentu masa depan sebagaimana telah dinyatakan dalam revolusi rakyat tanggal 25 Januari 2011 sebenarnya sudah tepat.

Sistem tersebut memungkinkan negeri itu mengelola keberagaman dan berbagai perbedaan di masyarakat, terutama mengenai cetak biru negara itu ke depan. Patut disesalkan, sebagian rakyat Mesir seperti menelan ludah sendiri melalui gerakan massa sangat besar pada 30 Juni 2013. Gerakan itu antara lain mengundang kembali militer yang mulai tersisih dari panggung politik untuk memegang lagi kendali kekuasaan.

Kegagalan kekuatan sipil demokratik, termasuk Ikhwanul, saat memerintah, beberapa kelompok Liberal dan Kiri yang terkesan memaksakan kehendak telah membawa kembali militer ke pusaran kekuasaan. Kelompok-kelompok sipil demokratik gagal menjadikan jalan demokrasi damai sebagai saluran menyelesaikan perbedaan dan perselisihan di antara mereka.

Kesalahan paling fatal adalah mengundang kembali militer ke pusaran kekuasaan padahal revolusi 25 Januari lalu jelas mengamanatkan keterbentukan pemerintahan sipil, bukan militer. Tragedi demokrasi dan kemanusiaan di Mesir setelah gerakan massa 30 Juni 2013 hingga sekarang tak lain adalah akibat nyata dari kegagalan itu. Faktanya, militer adalah penguasa de facto sekarang. Kekuatankekuatan sipil-demokratik, baik Islamis maupun sebagian besar kelompok sekuler terpinggirkan dari panggung kekuasaan.

Strategi utama Ikhwan hingga sekarang sepertinya belum berubah, yakni melawan ”pemerintah” militer melalui gerakan massa secara damai, terutama di kampus- kampus besar. Mereka masih meyakini pola itu kendati korban di pihak mereka sudah terlalu besar. Angin segar bagi kelompok ini adalah kemunculan gerakan massa yang menamakan diri al-Ahraar. Gerakan ini menginginkan militer keluar dari ”istana” kendati mereka mengklaim juga tidak berpihak kepada Ikhwan.

Gerakan pemuda pada 6 April, yang beberapa pemimpin terasnya dijebloskan ke penjara beberapa hari lalu memiliki posisi mirip kelompok ini. Kelompok ini akan menggalang demo besarbesaran pada 25 Januari 2014 sebagaimana mereka lakukan terhadap Mubarak 3 tahun lalu.

Peran Indonesia

Rekonsiliasi damai tak akan mudah dicapai di Mesir saat ini kendati banyak cara terus diupayakan untuk mencari terobosan baru atas kebuntuan politik saat ini. Berbagai upaya pihak luar, termasuk AS dan Uni Eropa, untuk mendorong rekonsiliasi, juga gagal padahal mereka aktor-aktor kuat internasional.

Orang Mesir tak akan mudah menerima solusi dan ”nasihat” dari orang lain mengingat konsep diri mereka itu sangat tinggi. Mashr yaa ummal bilaad, kata mereka dalam lagu kebangsaannya. Yang ada pada benak mereka adalah apa yang mereka lakukan akan menjadi perhatian dan diikuti oleh negara-negara Arab dan banyak negara berpenduduk muslim.

Tapi Indonesia dengan segala prestasi dalam hal mengelola perbedaan, menjaga moderatisme agama, dan mengokohkan diri sebagai negara terbesar demokrasi di dunia Islam tak boleh terlalu percaya diri menghadapi Mesir. Kita pasti melogikakan pengalaman Indonesia adalah sesuatu yang pasti menarik dan berharga bagi negeri itu untuk memecahkan segala masalah saat ini.

Logika itu mendasarkan pada banyaknya kemiripan persoalan kedua negara, sekaligus kebersamaan yang panjang dalam sejarah perjuangan. Tapi, dalam waktu yang bersamaan yakinlah logika seperti itu tak akan berguna mengingat orang Mesir tidak akan menerima nasihat dari siapa pun. (Sumber: Suara Merdeka, 27 Desember 2013)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Haluan Baru Mesir

Oleh Ibnu Burdah

Pergeseran haluan luar negeri Mesir akhir-akhir ini sepertinya serius. Mesir (baca rezim kudeta plus) sedikit semi sedikit namun terlihat pasti mulai menjauh dari AS kendati negara adidaya itu akhir-akhir ini berupaya ”memperbaiki” sikapnya. Hal itu tercermin secara jelas dari pernyataan pemimpin dan kebijakan kedua negara.

Bantuan militer AS untuk Mesir yang merupakan pengikat hubungan selama sekitar 30 tahun terakhir mengalami pemangkasan signifikan. Demikian pula dengan jadwal latihan militer bersama. Di sisi lain, rezim baru kudeta sedikit demi sedikit membawa Mesir ke haluan lamanya pada masa Nasser yang sangat dekat dengan Uni Soviet. Pertemuan kepala intelijen Rusia dan Menhan Mesir Abdel Fattah al-Sisi, (penguasa de facto saat ini) beberapa waktu ini menandai babak baru hubungan MesirñRusia yang beku sejak 40 tahun lalu.

Abdel Fatah hampir bisa dipastikan berideologi Nasseris (al-qaumiyyah al-Arabiyyah/Pan-Arabisme dalam pengertian luas). Tapi, pergeseran orientasi luar negeri Mesir sekarang bisa dipastikan tidak dilatari oleh sentimen ideologis itu. Rezim baru Mesir tampak sangat kecewa dengan sikap AS yang tidak mendukung apa yang disebut dengan Revolusi 30 Juni, yang berujung pada penjatuhan Mursi. Kekecewaan itu menguat dengan pernyataan para pemimpin AS yang terus menyudutkan rezim hasil kudeta itu kendati mereka tak sampai mengatakan ”rezim kudeta”. Padahal mereka sangat memerlukan dukungan internasional dari aktor-aktor internasional di tengah krisis legitimasi dan terus berkobarnya perlawanan pendukung Mursi dan penentang pemerintahan Militer.

Kecaman sangat keras AS justru diterima rezim Mesir. Ini terkait dengan tragedi Masjid Rabiíah al-Adawiyyah dan al-Nahdhah yang menurut laporan beberapa televisi jumlah demonstran tewas di atas angka 1.000 orang. Empat jari (rabíah) yang menunjuk pada tragedi itu sekarang menjadi simbol baru bagi perlawanan terhadap rezim militer.

Selama ini, sikap AS terhadap berbagai peristiwa di Mesir tampak sangat berhati-hati. Di satu sisi, sepertinya mereka setuju dengan berakhirnya pemerintahan Ikhwanul Muslimin yang membuat langkah-langkah luar negeri yang juga kurang disukai AS seperti mendekat ke Iran dan menganakemaskan Hamas dan jaringan ikhwaninya.

Di sisi lain, Obama tampak berupaya bersikap konsisten dengan nilai demokrasi yang berarti harus mengecam penjatuhan secara paksa pemimpin yang terpilih secara demokratis itu. Obama tampak sekali berupaya konsisten dengan komitmennya terhadap demokrasi kendati itu tidak mudah sebab ia dikepung oleh kelompok-kelompok kepentingan yang juga tidak kecil di AS.

Di tengah ketidakpastian keberpihakan AS ini, Rusia menjadi daya tarik tersendiri bagi Mesir dan rezim-rezim lain di Timur Tengah. Rusia sejauh ini cukup konsisten membela sekutu-sekutunya di kawasan hingga titik yang amat jauh. Kasus rezim Assad di Suriah menjadi preseden penting. Rusia konsisten membela Assad kendati rezim itu telah melakukan pelanggaran perang dan kemanusiaan sedemikian serius.

Daya tarik lain, Rusia dalam sejarahnya adalah sekutu strategis Mesir pada masa-masa awal berdirinya negeri itu, atau tepatnya pada bagian akhir masa Gamal Abdel Nasser. Situasi rapuh hubungan Mesir-AS sekarang adalah celah yang selama ini dicari oleh Rusia. Rusia bisa dikatakan akan ”habis” di kawasan itu jika rezim Assad jatuh.

Kerapuhan hubungan Mesir-AS segera dimanfaatkan oleh Rusia untuk mengembalikan pengaruh yang terus melemah di kawasan selama 40 tahun terakhir. ”Memegang” Mesir berarti akses Laut Tengah yang sangat luas, dan yang lebih penting adalah Terusan Suez. Itu ”urat nadi dunia”. Isu akses laut di kawasan menjadi krusial bagi Rusia setelah jatuhnya dua sekutu penting, Muammar Gaddafi di Libya dan Saddam Hussein di Irak.

Tidak Sendiri

Kekecewaan Mesir terhadap AS sepertinya tidak sendiri. Arab Saudi, Bahrain, dan sejumlah negara Arab lain yang menjadi sekutu AS sangat khawatir terhadap sikap AS yang tidak berpihak terhadap sekutu-sekutunya di kawasan. Pengalaman rezim Mubarak adalah preseden paling menyakitkan bagi sekutu-sekutu AS di kawasan.

Mubarak yang sangat setia kepada AS itu bukan hanya tidak dibela melainkan juga seolah-oleh didorong ke jurang. Ini sangat mengecewakan Arab Saudi dan negara-negara sekutu AS. Mubarak memiliki arti sangat penting bagi mereka. Saudi, Bahrain, dan beberapa Negara Teluk juga sangat kecewa, aksi mereka untuk menumpas ”gerakan rakyat” di Bahrain yang mereka pandang sebagai propaganda Iran, tak didukung AS. Mereka juga sangat kecewa dengan diurungkannya serangan militer ke Assad.

Jika Mesir benar-benar menjauh dari AS dan kembali ke dekapan Rusia, hal ini sangat mungkin memengaruhi hubungan AS-Saudi yang saat ini ditengarai dalam krisis. Jika kedua negara itu, yang tampak melakukan koordinasi mendalam, dalam menyikapi AS, membelokkan haluan luar negerinya maka pengaruhnya dipastikan tidak kecil terhadap kawasan. Pergeseran peta Timur Tengah bisa terjadi, kendati itu mungkin masih terlalu jauh dikatakan saat ini. Yang pasti, kedua negara itu adalah pemimpin tradisional Arab yang demikian berpengaruh terhadap negara-negara lain Arab. (Sumber: Suara Merdeka, 14 Nopember 2013)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,502,863 hits
Februari 2015
S S R K J S M
« Jan    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.