Posts Tagged 'Ibnu Burdah'

Menuju Timur Tengah Baru

Oleh Ibnu Burdah

SETELAH beberapa pekan memerintah, garisgaris besar kebijakan Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah mulai tampak jelas, bahkan sebagian mulai dieksekusi.

Seperti diduga, Trump adalah seorang pedagang tulen. Ia tak akan risih dengan konflik asalkan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi AS. Ia adalah seorang realis sejati. Itulah sepertinya yang akan menjadi garis besar petualangan AS di Timur Tengah.

Dan, tentu variabel AS ini akan berpengaruh signifikan terhadap dinamika Timur Tengah, setidaknya dalam beberapa tahun mendatang.

Ada dua hal yang akan dikejar Trump di Timur Tengah, yaitu uang dan keamanan. Terkait dengan uang, Trump tak hanya terpaku pada upaya mengamankan pemenuhan kebutuhan minyak dari negara-negara Teluk sebagaimana lazimnya rezim AS sebelumnya.

Trump sepertinya akan membuat ”terobosan besar” yang benar-benar baru. Intinya, ia akan memeras negaranegara Teluk kaya raya itu dengan imbalan keamanan.

Ia sangat sadar bahwa yang ada dalam pikiran rezim negara-negara Teluk itu adalah besarnya ancaman Iran, di samping potensi gerakan rakyat.

Iran adalah sumber ancaman yang menggelayuti pikiran rezim negara-begara Teluk, khususnya Arab Saudi dan Bahrain.

Iran sudah mulai ditekan oleh Pemerintahan Trump sehingga negara itu bersikap lebih garang yang menyebabkan ”ketakutan” rezimrezim Arab Teluk semakin besar. Apalagi, AS memperoleh alasan baru bagi tindakan itu dengan adanya uji coba rudal balistik Iran, baru-baru ini.

AS terus menggalang dan memperkuat opini bersama rezim Teluk bahwa Iran adalah sumber ancaman bagi kawasan Timur Tengah.

Mereka semakin lantang menyuarakan bahwa Iran adalah sumber destabilisasi kawasan. Kendati mungkin tak sampai membatalkan perjanjian Nuklirnya, hubungan AS dan Iran sepertinya akan memanas.

Dan ini yang terpenting, Trump sepenuhnya sadar bahwa negara-negara Teluk memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap jaminan keamanan AS khususnya saat Iran mulai garang lagi.

Karena itu, Trump tak memasukkan Saudi ke dalam paket kebijakan imigrasinya yang ”rasis” itu padahal keterlibatan warga Saudi terhadap aksi terorisme yang mengancam AS sangatlah besar.

Melalui telepon kepada Raja Salman, Trump dikabarkan telah memberikan tawaran kongkret kepada Arab Saudi dan tentunya negara-negara Teluk lain untuk membangun pertahanan antirudal.

Ia bahkan secara blak-blakan telah menyatakan kerugian AS yang begitu besar dalam petualangannya di Timur Tengah. Dan kali ini, AS tak mau lagi mengulangi bisnis rugi.

Miliaran dolar telah dikeluarkan AS untuk membebaskan Kuwait dari cengkeraman Saddam Husein tanpa imbalan apa-apa.

Setelah berhasil, Kuwait kembali diserahkan kepada keluarga kerajaan al-Shabbah yang konon mengungsi di London dengan kehidupan super mewah di saat perang pembebasan negeri mereka. Sekarang Kuwait adalah negeri super kaya yang konon para miskin papa saja bisa hidup layaknya raja.

Trump secara blak-blakan menyatakan, Kuwait harus memberikan 50 persen kekayaannya untuk AS, setidaknya selama 50 tahun atau bahkan selamanya.

Hal yang sama juga akan dilakukan Trump terhadap Irak yang menurutnya telah ”dibebaskan” dari Saddam Hussein. Sekitar 3 triliun dolar AS telah dihabiskan untuk biaya perang besar itu dan sesudahnya.

Tapi, kini Irak justru ditinggalkan AS dan menurutnya dikuasai oleh Iran. Irak kemungkinan akan menjadi titik paling krusial dalam konflik Iran dan AS pada masa-masa Pemerintahan Trump ke depan. Minyak Irak akan menjadi rebutan kedua negara itu.

Demikian pula, Saudi, Uni Emirat, Bahrain dan negara Arab Teluk lain harus membayar mahal terhadap ”jaminan” keamanan bagi mereka.

Trump juga menyebut- nyebut bahwa gara-gara petualangan AS di Timur Tengah itulah utang AS kini membengkak hingga 20 triliun dolar.

Dan negara-negara Teluk di samping Jepang dan Korea akan menjadi sapi perah penting dalam hal ini. Negara-negara ini menurut Trump harus membantu memikul beban ekonomi AS yang besar itu sebagai ganti ”jasa” keamanan AS selama ini. Sejauh ini belum ada tanggapan jelas dari negara-negara Teluk. (Sumber: Suara Merdeka, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Arab Saudi dan Gerakan Politik Islam

Oleh Ibnu Burdah

“Peristiwa penyerbuan Masjid Haram di Makkah oleh kelompok Juhayman al-Utaybi pada 1979 menandai perubahan hubungan rezim Saudi dengan para aktivis Islam itu”

BEBERAPA tahun ke depan mungkin akan menjadi ujian sejarah sangat berat bagi rezim Kerajaan Arab Saudi. Kapasitas negara itu sebagai pemimpin Dunia Islam sudah sedemikian menurun.

Dukungan terhadap negara itu semakin berkurang baik dari negara super power sebagai patron, negara-negara besar di Timur Tengah dan Dunia Islam, maupun dukungan kelompok-kelompok gerakan politik Islam.

Khusus dengan pihak terakhir, Arab Saudi dahulu adalah destinasi penting bagi para aktivis gerakan politik Islam.

Ketika para pemimpin Timur Tengah didominasi oleh militer berhaluan nasionalis-sosialis, Arab Saudi menjadi tempat berlindung yang aman bagi para aktivis politik Islam. Kebanyakan dari aktivis itu terusir dari negaranya akibat represi penguasa militer dan perlawanan mereka.

Arab Saudi sangat tidak menyukai para pemimpin Arab ”revolusioner” yang keseluruhannya meraih kekuasaan melalui kudeta (revolusi militer) terhadap monarki-monarki Arab pada 1950-1960-an.

Jamal Abdul Nashir (ini tulisan yang benar), sang icon nasionalisme Arab, merebut kekuasaan dari Raja Faruq. Hasan Bakar dan keponakannya Saddam Hussein juga melakukan hal yang sama.

Perwira belia, Muammr al- Qhaddafi, juga naik ke tampuk kekuasaan setelah menjungkalkan kekuasaan Raja Idris di Libya.

Cerita yang hampir sama terjadi di Suriah, Yaman, dan negara lainnya. Rezim Arab Saudi jelas tidak menginginkan kudeta militer terjadi di negaranya sebagaimana yang terjadi di negara-negara ”revolusioner” itu.

Ganasnya ideologi nasionalisme Arab yang diracik dengan sosialisme kala itu memang menjadi ancaman serius bagi monarki-monarki seperti Arab Saudi.

Oleh karena itu, para aktivis politik Islam yang menjadi oposisi di negara-negara tersebut terutama Mesir menjadikan Arab Saudi sebagai camp perlindungan.

Mudah dimengerti pula mengapa Arab Saudi juga membuka pintu lebar-lebar dan memberi ruang aktivitas yang luas bagi para aktivis gerakan itu. Mereka memperoleh posisi strategis dan terhormat di masyarakat Arab Saudi.

Namun, bulan madu itu ternyata tak berjalan mudah. Aktivis politik Islam adalah orang-orang yang sudah jadi secara ideologi.

Mereka memiliki pandangan dasar yang sulit diubah dan agenda tersendiri. Ketika mereka diberi ruang untuk menjadi dosen dan penceramah serta posisi strategis lain di Arab Saudi maka mereka memanfaatkan peluang itu untuk menebarkan gagasan yang diyakininya.

Munculnya kelompok Shahwah yang sangat berorientasi politik tak lain adalah hasil dari pengaruh Abdullah Azzam dari Palestina, Muhammad Qutub dari Mesir, dan Said al-Hawa Suriah, pentolan-pentolan aktivis politik Islam yang kelak sangat berperan bagi lahirnya gerakan- gerakan Islam ekstrem.

Peristiwa penyerbuan Masjid Haram di Makkah oleh kelompok Juhayman al-Utaybi pada 1979 menandai perubahan hubungan rezim Saudi dengan para aktivis Islam itu. Orang-orang yang terlibat dalam aksi Juhayman itu terindakasi terpengaruh oleh pemikiran model Ikhwan Quthubian.

Dilema Hebat

Pada perkembangannya, dunia Islam pada awal tahun 1980-an menyaksikan masuknya pasukan Uni Soviet ke Afghanistan. Arab Saudi yang merasa sebagai pemimpin dunia Islam yang sedang naik daun tentu tak mau diam.

Apalagi saat itu, pengaruh revolusi Iran memberikan tantangan terhadap ”kepemimpinan” Arab Saudi di Dunia Islam. Saudi sangat memerlukan tenaga para mujahid untuk membantu perjuangan mengusir Uni Soviet dari Afghanistan.

Arab Saudi mengalami dilema hebat. Di satu sisi mereka membutuhkan tenaga dan militansi para aktivis politik Islam itu untuk membantu perjuangan melawan Uni Soviet di Afghanistan.

Pada sisi lain, para aktivis itu telah menimbulkan persoalan sangat serius dan berpotensi memberikan ancaman. Beberapa tahun setelah perang Afghanistan, hubungan antara rezim Arab Saudi dan para aktivis Ikhwan belum sepenuhnya terputus.

Bagaimanapun publik Saudi mengganggap para veteran Afganistan terutama para tokohnya sebagai pahlawan Islam. Mereka sangat antusias mendengar ceramah dan pengalaman para mujahid itu termasuk di dalaamnya tokoh yang kemudian bercitra sangat buruk yaitu Osama bin Laden.

Namun, pada 1990-an, kehadiran tentara AS dalam jumlah besar di Arab Saudi menjadi titik pisah antara rezim Saudi dan para aktivis politik Islam.

Para tentara itu didatangkan ke Arab Saudi untuk membendung kebrutalan Saddam Hussein yang saat itu sudah menguasai Kuwait.

Kehadiran tentara kafir itu dipandang sebagai bentuk penghinaan paling telanjang oleh para veteran Afghanistan. Secara perlahan tapi pasti, sebagian veteran Afghanistan yang kemudian mengorganisasi diri sebagai gerakan teror bukan saja berpisah dengan Arab Saudi. Monarki itu berubah menjadi musuh ”dekat” yang harus dihancurkan sebagaimana musuh jauh AS.

Hampir seluruh gerakan politik Islam saat ini sangat antipati terhadap rezim Arab Saudi. Mulai dari jaringan Ikhwan al-Muslimin yang ada di banyak negara Arab, jaringan Hizb al-Tahrir, hingga organisasi-organisasi teror seperti Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman Adz- Dzawahiri dan ISIS di bawah al-Baghdadi saat ini. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Januari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bom Istana dan Metamorfosis ISIS

Oleh Ibnu Burdah

SUNGGUH beruntung, rencana sel teror ISIS untuk meledakkan Istana Negara telah tercium Densus 88. Jika tidak, betapa banyak korban dari aksi yang direncanakan pada saat pergantian Pasukan Pengamanan Presiden itu (11/12).

Dampak lain tentu sangat luas dan besar bagi bangsa ini jika aksi teror istana itu terjadi. Sebab, Istana Negara adalah simbol yang sangat dihormati bangsa ini.

Pelaku rencana jahat ini telah tertangkap. Namun, otak dari semua ini sulit dikejar. Sebab, ia kemungkinan besar berada di wilayah teritorial ISIS di Syria atau Iraq. Kemungkinan terbesar ia berada di Syria.

Masih Ada

ISIS masih menjadi sumber ancaman di mana-mana. Seperti pernah beberapa kali terjadi, peledakan sepertinya direncanakan serentak di sejumlah negara di Dunia.

Jakarta, Istanbul, Kairo, ’Adn (Yaman Selatan), Mogadishu, dan mungkin kota-kota lain dalam ancaman serangan teror dalam waktu hampir bersamaan.

Sebagian besar tudingan mengarah ke sel-sel ISIS atau kelompok-kelompok teror lokal yang bekerja sama dengan ISIS.

Padahal, ISIS sudah jauh melemah. Struktur kenegaraan ISIS pusat, yaitu di Mosul, Iraq, sudah lumpuh. Tak ada kota besar dan penting yang mereka pertahankan secara penuh di Negara Seribu Satu Malam itu. Terbebasnya Mosul, ibu kota ISIS sekaligus pusat kekhalifahannya, tinggal menunggu hari.

Saat ini, kekuatan elite Iraq dibantu sejumlah tentara reguler dan banyak milisi terlibat dalam perang kota yang sengit.

Kekuatan yang bertempur sesungguhnya tidak seimbang. Namun, tentara Iraq menerapkan prinsip sangat hati-hati untuk meminimalkan korban sipil sehingga waktu pertempuran sedikit lebih lama.

Lenyapnya ISIS sebagai kekuatan teritorial di Iraq tak akan lama lagi. Mereka tinggal berkuasa di beberapa daerah pinggiran di Syria.

Akankah kelompok ini kemudian segera bermetamorfosis kembali jadi kelompok teroris global tanpa basis teritorial seperti tandzim Al Qaeda, induknya dahulu? Kemungkinan itu sangat besar, khususnya bagi anasir ISIS di Iraq.

Tak akan mudah bagi mereka melakukan eksodus teritorial ke Raqqa, Syria, misalnya. Sebab, musuh mereka telah mengepung dari berbagai arah.

Perpindahan ke Raqqa yang relatif jauh dari Mosul barangkali hanya terjadi di kalangan para pemimpin teras ISIS dan orang-orang terdekatnya melalui penyamaran yang sangat rahasia.

Raqqa (Syria) adalah wilayah yang paling dekat dengan Mosul yang masih dikuasai secara penuh oleh ISIS. Saat ini, sebagian pentolan ISIS diberitakan sudah berada di Raqqa, Syria.

Entah kapan mereka bergerak dan dengan cara apa bisa mengelabui kekuatan yang mengepung mereka. Yang jelas, ISIS sudah tak lagi mengontrol jalur Mosul-Raqqa.

Mereka harus menghadapi hambatan yang tak mudah untuk bergerak. Akses melarikan diri melalui laut juga tak ada.

Oleh karena itu, banyak eksponen ISIS di Iraq yang kemungkinan sudah menyebar dengan cara menyusup ke dalam barisan pengungsi.

Penyebaran yang paling mungkin adalah ke kota-kota lain di Iraq, termasuk ke wilayah Kurdistan dan juga ke daerah-daerah perbatasan Turki. Wilayah-wilayah ini adalah yang paling dekat secara geografis dan merupakan konsentrasi para pengungsi.

Sebagian mereka bisa saja berhasil mencapai wilayah yang jauh seperti ke negara-negara Arab atau Timur Tengah lain hingga ke Eropa.

Infiltrasi ISIS ke dalam barisan pengungsi menuju Eropa sudah banyak diberitakan. Karena itu, sikap negara-negara Arab dan Eropa terhadap pengungsi sangat waspada.

Para pengungsi itu akibatnya harus melewati proses yang sangat ketat untuk melalui atau masuk negara-negara Arab maupun Eropa.

Namun, ISIS sebagai organisasi teroris terbesar tampaknya tak mau menyerah. Mereka tak mau segera bermetamorfosis kembali jadi kelompok teroris global yang hanya ’’bertamu’’ di banyak negara.

Mereka berupaya habis-habisan untuk mempertahankan basis teritorialnya. Oleh karena itu, kekuatan kelompok ini sepertinya akan dipecah, yakni di Raqqa dan di wilayah-wilayah potensial lain yang mereka kuasai, baik di Libya, perbatasan Mesir-Palestina, Yaman, Pakistan-Afghanistan, dan lainnya.

Bagaimanapun, basis teritorial adalah identitas mereka. Teritorial adalah inti sari ’’ijtihad’’ al-Baghdadi dalam membangun organisasi teror baru bernama ISIS (al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Iraq wa al-Syam) atau IS (al-Dawlah al-Islamiyyah) ini. Ini pula yang menjadi pusat koreksi para jihadis terhadap organisasi teroris lama Al Qaeda yang hanya menjadi ’’tamu’’ di setiap negara.

Bagaimanapun, penguasaan atas wilayah tertentu dan membangun struktur kenegaraan di dalamnya membuat ISIS dipandang para jihadis sebagai kelompok yang lebih kredibel daripada Al Qaeda.

Dengan penguasaan teritorial, mimpi utopia tentang khilafah itu tampak jadi lebih nyata. Karena itu, banyak sekali pengikut Al Qaeda yang eksodus loyalitas ke ISIS begitu ’’negara khilafah’’ itu diproklamasikan.

Para pemimpin ISIS adalah orang-orang yang dikenal ahli dalam strategi. Mereka terdiri atas orang-orang yang sangat berpengalaman di arena-arena ’’jihad’’ di dunia Islam, eks pimpinan teras Partai Baaths masa Saddam Hussein, dan lain-lain.

Banyak di antara mereka sebenarnya bukan tipe manusia ideologis, tapi manusia rasional. Orang-orang ideologis justru biasanya ada di level bawah dalam struktur ISIS. Sedangkan para pemimpin ISIS cenderung rasional dan realistis, apalagi dalam menentukan strategi mereka.

Ada kemungkinan para pemimpin teras ISIS sejak dini mempersiapkan skenario terburuk jika suatu saat seluruh basis teritorial ISIS tumbang.

Faktanya memang demikian. Mereka hampir kehilangan seluruh wilayah di Iraq, terdesak di Syria, Libya, Sinai, dan Yaman.

Mereka sepertinya juga sedang mempersiapkan diri jika harus bermetamorfosis jadi kelompok teroris global, termasuk menyiapkan sel-selnya yang menyebar di Eropa hingga Indonesia.

Mereka harus memiliki jaringan yang lebih banyak sebarannya, lebih kuat, dan lebih mumpuni daripada Al Qaeda. Mereka tentu mempersiapkan diri agar mereka berbeda dari Al Qaeda agar tetap dipandang kredibel oleh para pengikutnya dan jaringan jihadis global.

Sebab, jika mereka tak bisa meyakinkan para pengikut sebagai kelompok teror nomor wahid, mereka hampir bisa dipastikan akan ditinggalkan banyak pengikut sebagaimana nasib Al Qaeda.

Bisa saja para pengikut ISIS itu kembali ke Al Qaeda kendati kemungkinan itu kecil sebab permusuhan ISIS-Al Qaeda itu sudah demikian mendalam.

Kemungkinan lain, para komandan ISIS yang telah memiliki pengikut akan mendeklarasikan organisasi teroris baru. Ini yang paling berbahaya jika organisasi teroris itu kemudian bisa diterima komunitas jihad global dan mampu menghimpun mereka kembali dalam organisasi teror yang lebih menakutkan.

Tetapi, hingga saat ini belum ada berita mengenai kepemimpinan baru yang sangat kuat yang melebihi al-Baghdadi di cabang-cabang ISIS.

Metamorfosis ISIS tampaknya akan sangat ditentukan oleh perkembangan satu dua bulan ke depan di medan tempur Mosul, Syria Utara, dan Libya. (Sumber: Jawa Pos, 15 Desember 2016)

Tentang penulis:

Ibnu Burdah Pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Hambatan Pembebasan Kota Mosul

Oleh Ibnu Burdah

SEPERTI sudah diduga, pembebasan kota Mosul dari cengkeraman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidaklah mudah.

Pada minggu pertama, memang banyak daerah pedesaan dan pinggiran kota itu yang sudah dibebaskan oleh tentara reguler Irak dan pasukan koalisi. Pada awalnya semua seolah berjalan lancar dan mudah.

Namun dalam perkembangan, proses pembebasan kota terakhir Irak ini mengalami hambatan. Meskipun demikian, pada akhir pekan ketiga ini, seluruh pedesaan dan kota-kota kecil sekitar Mosul sudah dibebaskan.

Saat ini, wilayah Irak yang belum dibebaskan dari ISIS praktis tinggal pusat kota Mosul. Namun, hal ini lah yang menjadi titik krusial dalam upaya ini.

Seluruh kekuatan yang terlibat membebaskan Mosul dari ISIS sesungguhnya sudah memperkirakan bahwa ISIS akan menggunakan segala cara untuk bertahan.

Termasuk kemungkinan menggunakan penduduk kota sebagai perisai hidup seperti yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, garda terdepan yang masuk kota sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yakni Garda Emas, pasukan elite militer Irak yang dilatih secara khusus oleh pasukan elite AS untuk menghadapi kekuatan teror.

Jumlah pasukan itu diperkirakan mencapai 1.500 sampai 2.000 orang. Namun, ISIS ternyata membuat skenario bertahan yang sedikit mengejutkan.

Pertama, mereka berupaya memecah konsentrasi pasukan yang mengepung dengan cara mengaktifkan sel-sel untuk membuat serangan di kota-kota yang tak terlalu jauh dari Mosul.

Mereka tiba-tiba melakukan serangan di Karkuk, kota di antara Baghdad dan Mosul. Mereka juga melakukan serangan di Anbar, wilayah bagian barat Irak.

Kedua, mereka menggunakan ”senjata” non-konvensional misalnya membakar pabrik belerang di Misyrak, bagian selatan kota Mosul.

Parit-parit dan kilang minyak juga dibakar. Hal itu mungkin dimaksudkan sebagai strategi untuk menyulitkan musuh dalam memantau gerak mereka.

Langkah itu mungkin dilakukan dalam rangka meracuni musuh dan penduduk dengan zat-zat kimia berbahaya. Yang paling dikhawatirkan tentu jika kelompok itu memiliki bahan kimia yang bisa dipergunakan sebagai senjata.

Mereka juga telah melakukan penyanderaan terhadap ribuan keluarga Mosul sebagai tameng instalasi-instalasi militer.

Hambatan Psikologis

Hambatan lain yang sangat penting adalah koordinasi para pejuang. Kekuatan yang terlibat dalam pembebasan Mosul, punya hubungan kurang baik sejak lama. Taruhlah hubungan antara pasukan reguler Irak dengan Peshmerga Kurdi.

Mereka sejak lama terlibat perselisihan hingga konflik senjata secara terbatas. Peshmerga yang semakin kuat dan mandiri tak mau berada di bawah komando Baghdad.

Mereka merasa sebagai kekuatan tersendiri di bawah komando Pemerintah Federal Kurdistan Irak yang berpusat di Arbil. Namun, sebelum perang Mosul diumumkan, kedua kekuatan mencapai kesepakatan terutama dalam kerja sama dan koordinasi.

Ini tentu dimaksudkan untuk menghindari miskoordinasi dan perselisihan di medan tempur. Namun itu ternyata tak mudah diterjemahkan di lapangan.

Contoh lain adalah hambatan psikologis antara kekuatan al-Hasyd al-Syaíbiy (paramiliter Syiah) dan al-Hasy al- Wathoni (paramiliter Sunni).

Yang pertama konon didukung oleh Iran dan punya hubungan baik dengan pemerintah pusat Irak. Adapun yang kedua punya hubungan kuat dengan Turki dan tak memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat Irak yang cenderung syiah.

Mereka memiliki hubungan kuat dengan pemerintahan daerah Nineveh yang didominasi kaum Sunni. Keduanya bukan hanya terlibat kontestasi yang keras, tetapi juga persaingan dan konflik luas di akar rumput.

Belum lagi ditambah dengan al- Hasyd al-Asyairi (kumpulan Kabilah Sunni) yang juga bermusuhan dengan milisi syiah itu.

Semula ketegangan itu sudah diantisipasi dengan hanya mengizinkan pasukan elite Irak, lalu tentara reguler Irak, yang masuk ke kota Mosul.

Sementara yang lain tak masuk ke kota. Namun situasi di lapangan ternyata tak sepenuhnya sesuai dengan skenario. Semua kekuatan itu termasuk al-Hasyd al-Syaíbiy yang syiah ternyata sudah mengambil peran dalam penyerangan kecuali tentara Turki.

Bagaimanapun kebutuhan bantuan terhadap tambahan pasukan sangat tinggi. Inilah sekarang yang kemudian menjadi persoalan antarkelompok itu.

Semua kelompok berebut agar punya peran besar dalam pembebasan pusat kota ini. Menguasai Mosul berarti menguasai kota kedua terbesar di Irak.

Bahkan pasukan Turki yang sejak semula bersiap di utara Mosul dan tak akan masuk kota itu terus mendesak agar dilibatkan dalam perang.

Namun permintaan itu berulangkali ditolak oleh Haedar al- Ibadi, PM Irak. Terkesan ada semangat sektarian pemerintah pusat Irak dengan mendorong agar al-Hasyd al-Syaíbiy yang terlibat dan masuk Mosul ketimbang Turki, tetapi rakyat Mosul dan kekuatan Sunni lain menolak keras hal itu.

Kontestasi antarkekuatan itu bisa jadi sangat membahayakan kelangsungan pembebasan pusat kota Mosul yang ditunggu-tunggu.

Kendati ISIS sudah sangat terdesak dan hanya perlu sekali dua kali ”pukulan keras” untuk melumpuhkan, konflik antarkekuatan itu bisa mengganggu tahap-tahap akhir pembebasan. (Sumber: Suara Merdeka, 2016)

Tentang penulis:

Ibnu Burdah, pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Irak setelah ISIS

Oleh Ibnu Burdah

PERANG pembebasan Kota Mosul dari cengkeraman ISIS sudah dimulai. ISIS kini sudah terkepung. Tak ada akses laut untuk melarikan diri dari kota terbesar kedua di Irak itu. Menilik situasi saat ini, kecil kemungkinan ISIS mampu bertahan di Mosul.

Selain ketimpangan kekuatan, moral kelompok itu semakin runtuh. Organisasi mereka semakin kacau. Tumbangnya ISIS di Mosul berarti berakhirnya kekuasaan teritorial ISIS dari seluruh wilayah Irak.

Namun, Irak pasca-ISIS kemungkinan menghadapi persoalan yang juga sangat berat. Dua setengah tahun perang melawan ISIS telah membawa kehancuran luas.

Korban nyawa dan kehancuran infrastruktur demikian besar. Keamanan Irak juga harus menghadapi tantangan berat.

Selain potensi konflik akibat keterbelahan sektarian, salah satu sumber pengganggu keamanan adalah penyebaran eks anggota-anggota ISIS.

Saat ini, para kombatan ISIS di Mosul dan kota lain di Irak dicurigai sudah banyak yang melakukan aksi penyusupan setelah terlihat tanda-tanda mereka akan tumbang. Penyusupan itu terutama melalui pengungsi.

Ini akan menjadi persoalan serius di Irak kendati Mosul sudah dibebaskan. Tantangan lain yang sungguh besar adalah mempertahankan keutuhan Irak. Aspirasi warga Kurdi untuk memisahkan diri sepertinya akan sangat sulit dibendung.

Kurdi mengalami trauma akibat persekusi yang demikian menyakitkan di bawah kekuasaan Saddam Husein. Jatuhnya Saddam menjadi momentum mereka untuk memperoleh otonomi yang luas dan peran signifikan dalam pemerintahan Irak.

Kurdi biasanya memperoleh posisi presiden dalam pemerintahan Irak setelah Saddam Hussein. Presiden bukanlah penguasa eksekutif, sebab negara itu berbentuk parlementer.

Pusat kekuasaan eksekutif ada di tangan perdana menteri yang selalu jatuh ke tangan orang Syiah. Tapi, itu pun sudah merupakan sejarah penting bagi mereka.

Di tengah euforia Kurdi menyuarakan otonomi luas, ISIS tampil ke panggung sejarah Irak pada pertengahan 2014. Pasukan Peshmerga Kurdi, akhirnya, menjadi tulang punggung perang melawan ISIS.

Di samping posisi Kurdistan yang berdekatan dengan pusat ISIS, heroisme warga Kurdi dalam perang membuat etnis ini memperoleh tempat terhormat di mata rakyat Irak.

Tak hanya para pemuda, para pemudi Kurdi berada di front-front depan dalam perang melawan ISIS. Di tengah lemahnya tentara Irak, perlawanan Kurdi memberikan harapan bagi Irak dan dunia dalam menghadapi ISIS.

Mereka kemudian memperoleh pelatihan militer secara modern, bantuan peralatan perang, dan logistik. Setelah dua tahun lebih, kekuatan milisi Peshmerga telah menjelma menjadi kekuatan tempur terlatih, berpengalaman, dan disegani kawan dan lawan. Peshmerga saat ini menjadi kekuatan bersenjata yang tangguh di luar struktur dan komando tentara Irak.

Ketegangan dua kekuatan itu semakin kentara menjelang penyerangan ke Mosul. Bahkan, sempat terjadi beberapa insiden bersenjata.

Peshmerga jelas sudah lepas kontrol dari kendali Baghdad. Dengan kekuatan Peshmerga seperti sekarang dan jasa besar menghancurkan ISIS, rasanya sulit untuk membendung aspirasi etnis Kurdi memisahkan diri dari Irak melalui referendum.

Konflik Sektarian

Bisa diduga, konsesi politik yang dijanjikan kepada Kurdi agar bersedia berperang melawan ISIS adalah referendum kemerdekaan.

Sebab semula mereka menolak berperang melawan ISIS, padahal tentara Irak sudah demikian kedodoran. Setelah negosiasi alot antara pemimpin Kurdistan dan Irak, pemerintahan otonomi Kurdi bersedia turun gelanggang.

Tentu, kesediaan mereka berkorban ada konsesi yang tak sederhana, dan yang paling masuk akal adalah referendum.

Tantangan Irak yang lain, negeri ini terbelah oleh sekte sebagaimana Lebanon. Permusuhan yang dalam terjadi antara masyarakat Syiah dan Sunnah.

Bagaimanapun kehadiran ISIS telah menyatukan bangsa Irak. Mereka merasa menghadapi musuh bersama dan oleh karena itu mereka harus bekerja bersama. Mereka sekitar dua setengah tahun berhasil meredam permusuhan ini.

Setelah Irak tanpa ISIS, nampaknya tak mudah kedua pihak bersatu kembali. Tak hanya di level masyarakat. Pada level pemimpin kelompok dan partai pun sulit untuk menciptakan kompromi.

Penetrasi negara-negara kawasan yang sedang berkonflik juga sangat kuat. Jika kemampuan ekonomi Irak tak segera membaik dan ketergantungan kelompok-kelompok itu pada patron makin besar, maka permusuhan antarnegara besar kawasan sangat berpengaruh terhadap Irak khususnya persoalan sektarian.

Saudi, Iran, Qatar, Turki adalah patron- patron kelompok-kelompok sekte dan etnis yang ada di Irak. Hubungan yang tak baik antarnegara itu biasanya berimbas pada hubungan buruk kelompok- kelompok tersebut.

Oleh karena itu, pembebasan Irak dari ISIS di Mosul harus disertai kompromi dan solusi politik yang jelas. Itu semua sangat menentukan nasib Irak pasca-ISIS. (Sumber: Sura Merdeka, 21 Oktober 2016)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kegagalan Gencatan Senjata Suriah

Oleh Ibnu Burdah

KEGAGALAN gencatan senjata di Suriah harus dibayar mahal. Perang di Aleppo dan sekitarnya kembali berkobar. Sungguh miris, hanya dalam beberapa hari, ratusan warga sipil tewas menjadi korban.

Nasib ribuan penduduk Aleppo benar-benar dalam ancaman. Kelompok-kelompok yang berperang di Suriah semakin brutal. Tak hanya bangunan, tapi juga saluran-saluran air bersih dihancurkan.

Dalam perang tradisional Arab, merusak sumber air merupakan pantangan dan tak patut dilakukan dalam situasi apa pun.

Perusakan saluran air dalam perang itu mencerminkan begitu ganasnya perang. Salah satu dampak besar dari kegagalan gencatan senjata adalah mengendurnya perang melawan kelompokkelompok teroris, terutama ISIS dan Jabhah al-Nusra (Fath al-Sham).

Tujuan gencatan senjata sejak awal adalah untuk menyediakan situasi kondusif bagi upaya menghancurkan kelompok-kelompok teroris di Suriah. Faktanya, pelaksanaan gencatan senjata itu gagal di lapangan. Kegagalan ini berarti kegagalan menyatukan barisan untuk mengalahkan teroris.

Dalam situasi demikian, perhatian terhadap upaya memerangi kelompok-kelompok teroris jelas mengendur. Sebab konsentrasi pihak-pihak yang bertikai adalah perang di antara mereka sendiri.

Yaitu oposisi Suriah versus tentara rezim Assad yang masing-masing didukung oleh kekuatan-kekuatan regional dan internasional.

Kelompok-kelompok teroris seperti ISIS, Jabhah al-Nusra (Fath al-Sham), dan lainnya menjadi pihak paling diuntungkan.

Dalam situasi perang yang kembali berkobar, mereka terhindar jadi target bersama. Mereka bukan hanya bisa bertahan, bahkan juga memperkuat barisan dan penetrasi ke dalam faksi-faksi di Suriah.

Kelompok Fath al-Sham bahkan mulai memperoleh simpati dari rakyat berkat perubahan strategi mereka di lapangan.

Seandainya gencatan senjata itu berhasil maka posisi kelompok-kelompok teroris itu pasti akan terjepit. Mereka bukan hanya menjadi target bersama pasukan Rusia, Suriah, Iran, Hizbullah dan paramiliter Syiah yang lain.

Tapi juga jadi sasaran kelompok-kelompok yang semula satu barisan dengan mereka, terutama pasukan negara-negara regional dan internasional di Suriah.

Harapan untuk segera menghancurkan ISIS dan al-Nusra di Irak dan Suriah kembali gagal. Jika gencatan senjata di Suriah ini berhasil maka akan ada langkah yang sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Irak.

Kekuatan ISIS di Irak sudah demikian terkepung di kota Mosul. Pembebasan Mosul di Irak dari cengkeraman ISIS tinggal menunggu waktu.

Lambatnya pelaksanaan pembebasan Mosul terutama terkait dengan upaya menghindari kemungkinan dampak kemanusiaan yang besar.

Pemerintah Irak dan kekuatan-kekuatan lain sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk ambil tindakan itu. Dampak lain dari kegagalan senjata adalah hilangnya momentum bagi lahirnya proses perdamaian.

Ini sungguh hal yang patut disesalkan. Sebab konflik Suriah telah berlangsung selama lima tahun lebih. Korban dari perang itu amat besar, baik itu korban kemanusiaan maupun kehancuran yang lain.

Dampak dari konflik Suriah demikian luar biasa bukan hanya bagi Timur Tengah dan dunia Islam, tapi juga bagi dunia barat secara umum.

Di Timur Tengah dan dunia Islam, konflik panjang di Suriah telah mengeraskan hubungan kaum Sunni dan Syiah. Ini seolah membelah dunia Islam.

Gagasan dan gerakan ekstrem juga terus memperoleh momentum untuk berkembang. Adapun di dunia barat, banjir pengungsi menyebabkan persoalan yang kompleks dan tak terduga di banyak negara Eropa.

Momentum gencatan senjata amatlah penting. Sebab hanya dengan itu, proses perdamaian yang kondusif bisa muncul dan dapat dilaksanakan.

Faktanya, bukan situasi kondusif yang tersedia sekarang, tapi justru perang yang semakin ganas. Kehancuran akibat perang di Suriah semakin tak bisa diterima akal sehat. Untuk memutus semua itu, negosiasi perdamaian di Suriah mutlak diperlukan.

Faktanya, gencatan senjata yang bisa memberi ruang bagi lahirnya inisiatif damai itu telah buyar hanya dalam hitungan hari.

Dan sebagai gantinya, konflik yang lebih destruktif kembali berkobar. Pihak-pihak yang bertikai di Suriah sunggguh telah menyia-nyiakan momentum gencatan senjata yang berpotensi membawa mereka keluar dari lingkaran konflik panjang. Mereka kembali mengambil opsi yang tak masuk akal yakni perang sebagai jalan mencapai tujuan.

Padahal paritas kekuatan saat ini jelas tak memungkinkan bagi pihak mana pun untuk mewujudkan seluruh kepentingan melalui perang.

Proses perdamaian adalah satu-satunya jalan yang bisa diterima akal sehat untuk mencapai tujuan saat ini kendati semuanya harus dinegosiasikan dan masing-masing pihak harus siap mengorbankan sebagian kepentingan.

Jika tidak, apakah masing-masing faksi itu akan terus berperang hingga mereka benarbenar tak mampu untuk berperang lagi? Yang pasti, kegagalan gencatan senjata ini makin membenamkan harapan bagi berlangsungnya negosiasi-negosiasi damai. Harapan Suriah damai semakin jauh dari kenyataan. ( Sumber: Suara Merdeka, 04 Oktober 2016)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA,pemerhati Timur Tengah, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Makna Gencatan Senjata AS-Rusia di Syria

Oleh Ibnu Burdah

AS dan Rusia, dua aktor yang sangat penting dalam konflik Syria, mencapai kesepakatan pelaksanaan gencatan senjata di Syria. Gencatan senjata itu diberlakukan bertepatan dengan jatuhnya Hari Raya Idul Adha.

Gencatan senjata yang dimaksudkan adalah penghentian operasi militer kedua negara di Syria serta penghentian perang antara pemerintah Syria di bawah Assad yang didukung oleh Iran, Hizbullah, milisi Syiah dari Iraq, dan negara-negara lain di satu pihak.

Juga kelompok-kelompok oposisi yang didukung negara-negara kawasan seperti Saudi, Turki, Qatar, dan sebagainya serta sejumlah negara Eropa di pihak lain. Rusia bisa dikatakan merupakan ”patron” pihak pertama, sementara AS ”patron” pihak kedua.

Beberapa faksi oposisi segera menyatakan pesimistis terhadap prospek gencatan senjata itu. Pesimisme tersebut bisa dimengerti. Sebab, beberapa kali gencatan senjata juga tak membawa solusi politik permanen. Padahal, solusi politik itulah yang paling ditunggu-tunggu banyak pihak.

Beberapa kali gencatan senjata juga berakhir dengan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian melahirkan perang yang lebih destruktif lagi. Pesimisme beberapa kelompok oposisi itu bisa dipahami.

Mereka mengharapkan formulasi gencatan senjata yang secara eksplisit menyebutkan ”nasib” Assad pascaperang. Yang diinginkan kelompok oposisi itu tentu tak adanya peran Assad pada masa transisi maupun sesudahnya dalam pemerintahan Syria pascaperang.

Kendati demikian, kelompok-kelompok oposisi itu mengisyaratkan siap mematuhi gencatan senjata tersebut. Hanya faksi Fath Al Syam –yang merupakan metamorfosis Al Nusra– yang secara eksplisit menyatakan sangat berkeberatan dengan gencatan senjata itu. Menurut Al Nusra, kesepakatan itu tak berpihak kepada rakyat Syria.

Bagaimanapun, kelompok-kelompok oposisi pada umumnya juga berupaya mencari solusi atas konflik yang seolah tanpa ujung tersebut. Faktanya, sejauh ini tak ada solusi nyata yang tersedia di atas meja. Kendati bukan ideal, mereka menerima tawaran gencatan senjata yang ada itu.

Namun, mereka menuntut Rusia untuk memastikan bahwa pihak Assad dan para pendukungnya menaati gencatan senjata tersebut dengan tidak melakukan operasi militer di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi.

Sikap pemerintahan Assad secara umum juga mendukung pelaksanaan gencatan senjata itu. Bahkan, sikap pihak Assad lebih jauh daripada itu. Mereka sepertinya siap mendukung formulasi perdamaian apa pun asalkan memenuhi satu syarat. Yakni, tidak menyentuh garis merah mereka: pelengseran Assad pascaperang.

Celakanya, poin itulah yang paling diinginkan oleh pihak oposisi dan para pendukungnya sehingga berkali-kali upaya perdamaian di Jenewa dan tempat lain tak membuahkan hasil.

Signifikan

Kendati pihak-pihak yang bertikai di Syria tampak tidak begitu antusias, kesepakatan itu, bagaimanapun, memiliki arti penting. Pertama, latar dari kesepakatan tersebut adalah menyukseskan perang terhadap kelompok teror ISIS.

Berbeda dengan di Iraq, konflik tajam antara pemerintah dan oposisi beserta para pendukungnya di Syria telah menjadi penghambat besar bagi upaya menghancurkan kelompok brutal ISIS. Bagaimana tidak, mereka berperang melawan suatu kelompok, sementara antarmereka sendiri terlibat konflik bersenjata.

Dengan gencatan senjata itu, perang terhadap ISIS di Syria diharapkan lebih optimal. Pembebasan Iraq dari ISIS mungkin sudah tinggal menghitung hari. Hampir semua pihak di Iraq optimistis Mosul, ibu kota ISIS, segera dibebaskan.

Sementara itu, kekuatan ISIS di Syria masih memungkinkan kelompok tersebut untuk bertahan jauh lebih lama. Karena itu, gencatan senjata antarkelompok yang bertikai di Syria begitu penting untuk mempercepat penghancuran kelompok brutal itu di Raqqa dan kota-kota lain di Syria.

Kedua, gencatan senjata tersebut bisa berarti lebih dari itu. Itu adalah pintu penting bagi upaya-upaya perdamaian yang lebih menyeluruh. Sangat sulit dibayangkan akan ada negosiasi yang cukup ”tenang” ketika perang masih berkecamuk di lapangan.

Entah formulasi apa yang akan dipakai, gencatan senjata adalah momentum yang sangat penting untuk terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang dimaksud tentu berlapis. Bukan hanya pihak domestik di Syria, tetapi juga pihak internasional dan kekuatan-kekuatan regional di balik tiap-tiap kelompok itu.

Ketiga, bagaimanapun, pihak-pihak yang bertikai di lapangan tersebut tentu sudah sangat letih dengan perang. Lima tahun lebih perang dalam skala luas terjadi. Korban kemanusiaan sudah demikian besar. Kehancuran Syria sudah merata. Infrastruktur negara itu sepertinya sudah hancur lebur.

Separo lebih penduduk adalah pengungsi. Hampir setiap hari ada pemberitaan jatuhnya korban sipil secara mengenaskan dalam jumlah besar. Bahkan, Syria telah mengekspor bencana kemanusiaan ke banyak negara Timur Tengah hingga Eropa.

Pihak-pihak yang bertikai pasti juga sudah menyadari situasi itu. Mereka pun tentu mulai mengerti bahwa tujuan mereka sangat sulit tercapai sepenuhnya melalui perang. Sikap realistis, bagaimanapun, harus diambil.

Mereka harus ”berbagi”dalam pengejaran kepentingan dengan pihak lawan. Negosiasi, baik secara langsung maupun melalui mediasi, baik secara rahasia ataupun dalam sorot kamera, harus segera dilakukan untuk mengakhiri tragedi panjang itu.

Juga, gencatan senjata adalah pintu penting untuk mencapai itu semua. Keberadaan ISIS yang masih kuat di Syria diharapkan juga turut memperkuat keinginan pihak-pihak yang bertikai tersebut untuk menaati gencatan senjata dan mengambil jalan damai.(Sumber: Jawa Pos, 20 September 2016)

Tentang penulis:

Ibnu Burdah Pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, supervisor S-3 di Nijmegen University, Belanda



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

KLIK TERTINGGI

  • Tidak ada

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,579,122 hits
Februari 2017
S S R K J S M
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728