Posts Tagged 'Ibnu Burdah'

Peringatan KAA dan Nasib TKI

Oleh Ibnu Burdah

“Selembar kertas atau bahkan secarik kertas berisi keberatan tak diberi tahu diganti dengan dua nyawa warga negara”
KAA (Konferensi Asia-Afrika) yang baru saja diperingati secara besar-besaran adalah ”monumen” historik peran besar Indonesia di kancah internasional. Bersama pemimpin besar Soekarno, Indonesia adalah negara hebat yang begitu disegani baik oleh kawan maupun lawan. Negara-negara dunia ketiga menganggap Indonesia dan Soekarno sebagai rujukan dan ”pemimpin” bagi upaya mereka untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Alih-alih negara di Asia Tenggara semacam Singapura atau Malasyia, negara super power pun begitu respek terhadap kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, menjadi perhatian banyak pihak di dunia termasuk negara adidaya dunia waktu itu.
Besarnya peran itu masih terlihat jelas dalam jejak-jejak yang ditinggalkan sang pemimpin besar mulai dari Asia Timur hingga Maroko, bahkan menyebrang samudera hingga Amerika Latin. Sukarno adalah kata yang masih melekat dalam ingatan sejarah bangsa-bangsa itu bahkan diabadikan hingga sekarang.

Itu semua adalah kisah dahulu kala. Sekarang, lain sama sekali ceritanya. Dua warga negara kita, para penyumbang devisa, baru-baru ini dihukum mati tanpa ada pemberitahuan resmi. Siti Zaenab, TKI asal Bangkalan, dieksekusi mati pada 14 April. Lalu, dua hari kemudian Karni binti Medi Tarsim, TKI asal Brebes, Jawa Tengah, juga dieksekusi mati. Eksekusi yang terakhir dilakukan pada 16 April di Penjara Kota Yanbu. Jumlah WNI terutama TKI yang menunggu eksekusi mati jumlahnya sudah ratusan orang, terutama di Malasyia dan Arab Saudi.

Ironisnya, dua eksekusi itu dilaksanakan di tengah gebyar persiapan peringatan KAA yang menunjukkan kehebatan bangsa kita dahulu kala. Masalah nyawa warga negara adalah hal sangat asasi. Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi hidupnya. Namun, Arab Saudi mengeksekusi mati itu tanpa ada pemberitahuan resmi mengenai waktunya.

Penulis meyakini, mereka sudah tahu kita ini negara seperti apa dan sekelas apa sekarang. Kuatnya persepsi di Saudi bahwa Indonesia identik dengan pembantu rumah tangga dan pekerja kasar sulit untuk dibantah. Mereka tentu juga sadar sepenuhnya bahwa kita tak akan melakukan hal-hal serius yang bisa mengganggu kemewahan hidup mereka. Normatif Cobalah kita bayangkan seandainya yang dihukum mati itu adalah orang-orang negara maju di Eropa atau Amerika, apa pun kasusnya. Pasti yang terjadi berbeda sama sekali. Faktanya memang demikian. Untuk meresponsnya, kita juga cukup melayangkan nota protes saja. Normatif-normatif saja. Selembar kertas atau bahkan secarik kertas berisi keberatan tak diberitahu diganti dengan dua nyawa warga negaranya.

Itu pun sebagian kita sudah merasa luar biasa, berani melakukan protes terhadap negara tempat kita mengemis tambahan kuota haji dan kadang modal. Hari-hari ini dua hal yang benar-benar kontras itu, gebyar peringatan KAA dan eksekusi mati TKI kita, terjadi. Kita dengan bangga mengundang ratusan pemimpin negara di dunia untuk memeringati KAA dengan segala kemegahannya. Sebab KAA memang cermin kebesaran bangsa Indonesia dahulu kala. KAA 60 tahun lalu itu memang kebanggaan kita. Itu nyata tapi dahulu kala. Tapi pada saat dan hari yang hampir bersamaan, dua TKI kita dieksekusi mati tanpa ada berita sebelumnya.

Kita seperti menjadi bangsa yang aneh bin nyata. Di satu sisi, kita merayakan kebesaran masa lalu dengan gegap gempita. Di sisi lain, kita entengkan persoalan yang sangat penting, mendesak, nyata, dan ada di depan mata. Yaitu masalah nyawa anak bangsa. Dengan inspirasi KAA, seharusnya kita benarbenar menjadi bangsa besar yang bisa berdiri tegak di hadapan siapa pun. Bukan bangsa yang maniak perayaan kebesaran masa lalu tapi lupa dengan aktualisasinya di masa sekarang. (Sumber: Suara Merdeka, 30 April 2015)

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, koordinator Program Internasional S3 Kajian Timur Tengah, Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Pentingkah Restorasi Khilafah?

Oleh Ibnu Burdah

Bulan Maret 2015 ini adalah haul ke-88 peristiwa historik runtuhnya khilafah Islam terakhir, yakni Utsmaniyyah. Banyak kalangan umat Islam termasuk di Tanah Air mengenang kembali peristiwa itu guna mengambil pelajaran penting.

Pembubaran khilafah Utsmaniyah pada Maret 1924 memang membawa dampak serius pada nasib sejarah dunia Islam, khususnya Timur Tengah, hingga sekarang. Dampak buruk itu begitu nyata dan terasa.

Dampak paling nyata segera terpecah-pecahnya wilayah dunia Islam bagian “tengah” ke sejumlah negara-bangsa. Secara bertahap, wilayah Turki Utsmani itu terpecah jadi lebih dari 20 negara. Pemecahan itu tak lepas dari upaya penjajah terutama Inggris dan Prancis untuk mengavling bekas wilayah Turki Utsmani setelah kejatuhannya.

Idealnya, wilayah itu menjadi satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial. Sebab, wilayah itu adalah satu lempengan daratan yang hampir menyatu. Pemisahan perairan hanya beberapa saja. Secara historis, mereka juga memiliki sentimen yang sama terhadap zaman kejayaan Islam masa lalu. Kesamaan lain di antara mereka begitu banyak.

Faktanya, setelah Perang Dunia I mereka terpecah ke dalam unit-unit politik, ekonomi, dan sosial yang sangat kecil dan terpisah ke dalam sejumlah negara. Dampak ekonomi menjadi persoalan paling nyata. Sebab, saling ketergantungan ekonomi antara wilayah Utsmaniyah yang berada di ujung barat dan timur, dan antara ujung utara dan selatan sudah demikian kuat, setidaknya delapan abad mereka menyatu.

Pengkavlingan wilayah jadi banyak negara-bangsa telah menghambat pergerakan barang dan orang serta meningkatkan ongkos ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Kepentingan ekonomi rakyat di kawasan itu demikian dirugikan.

Dari sisi politik, pengkavlingan menjadi negara-negara kecil juga memperlemah posisi tawar mereka terhadap siapa pun. Faktanya, mereka bukan hanya tak bisa disatukan, tetapi justru terus terlibat ke dalam konflik di antara mereka sendiri. Demikian pula, mereka secara sosial juga terpecah mengikuti pengkavlingan politik itu.

Singkatnya, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah adalah bencana besar bagi masyarakat Timur Tengah. Dampak itu masih terasa dengan perpecahan keras di kalangan para pemimpin kawasan itu yang membawa dampak kemanusiaan serius hingga saat ini.

Penulis berpendapat, gagasan mengenai pentingnya restorasi khilafah masuk akal muncul kembali di tengah kerasnya perpecahan Timur Tengah yang membawa tragedi kemanusiaan masif dan berkepanjangan sekarang. Fakta sejarah menunjukkan, khilafah di Timur Tengah itu membuat mereka relatif menyatu secara politik, sosial, maupun ekonomi.

Khilafah juga membuat kawasan itu menjadi sangat disegani oleh kekuatan dunia yang lain. Karena itu, gagasan restorasi khilafah di Timur Tengah memiliki daya tarik dan relevansinya. Khilafah di Timur Tengah bisa jadi solusi jitu kendati gagasan itu sangat kecil penerimaannya hingga sekarang di kalangan ilmuwan, para pemimpin kawasan, maupun masyarakat awam.

Namun, gagasan itu tetap memiliki daya tarik yang kuat bagi sebagian orang di sana bahkan di belahan dunia Islam lain. Karena itu, ketika ada “kelompok” keji sekalipun –seperti ISIS– mengusung gagasan ini, tak sedikit orang yang mau mengikutinya.

Bagaimana dengan negara-bangsa Indonesia? Relevankah kita membicarakan khilafah di Tanah Air tercinta? Penulis berpandangan, pengalaman berdirinya Indonesia sangatlah berbeda dengan pengalaman berdirinya negara-bangsa di Timur Tengah.

Jika berdirinya negara-bangsa di Timur Tengah itu menandai sebuah tragedi, keperihan, dan kekalahan, sebaliknya dengan sejarah berdirinya negara-bangsa Indonesia. Berdirinya negara-bangsa Idonesia adalah simbol kebebasan dan kedaulatan menentukan nasib sendiri serta enyahnya penjajahan, setidaknya secara fisik dan birokrasi. Berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah simbol keagungan dan harapan kejayaan.

Jika berdirinya negara-bangsa di Timur Tengah itu menandai perpecahan yang menyedihkan, berdirinya negara Indonesia justru sebaliknya, menyatukan yang terpisah-pisah dan yang berbeda. Masyarakat Timur Tengah khususnya para pengikut Pan-Arabisme meratapi tragedi berdirinya negara-bangsa itu hingga sekarang. Sementara kita bangsa Indonesia merayakan dengan penuh syukur dan suka cita atas terbebas dan bersatunya bangsa Indonesia.

Kita patut bersyukur mampu menyatukan diri di tengah kenyataan geografis yang terpisah-pisah ini, dan di tengah-tengah kenyataan etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang demikian beragam. Indonesia adalah anugerah bagi anak bangsanya. Kita harus mensyukurinya.

Sementara, pengalaman saudara-saudara kita di Timur Tengah begitu berbeda. Mereka bisa dikatakan menyatu secara geografis, daratan begitu luas, dan hampir tak terpisahkan oleh perairan. Mereka secara umum berasal dari satu etnis khususnya 22 negara Arab kendati ada campuran secara terbatas di beberapa negara. Sebagian besar mereka juga memiliki kesamaan bahasa dan agama. Di tengah persamaan kuat dalam banyak hal itu, mereka justru terpecah.

Karena itu, penulis ingin mengatakan, wacana khilafah pada tingkat tertentu relevan dibicarakan bahkan diperjuangkan di wilayah Timur Tengah, khususnya wilayah Bulan Sabit Subur dan sekitarnya. Sebab, itu bisa jadi salah satu solusi, kendati sepengetahuan penulis gagasan itu sama sekali tak populer di masyarakat sana hingga sekarang.

Dan ini yang penting, pembicaraan tentang restorasi khilafah di Indonesia tidaklah begitu urgen. Penulis dengan tulus dan kerendahan hati mengajak segenap umat Islam di Tanah Air untuk mensyukuri anugerah Allah berupa negara dan Tanah Air Indonesia yang sendi-sendinya berdiri di atas tetesan darah para syuhada yang bangga menjadi Muslim sekaligus bangsa Indonesia. Wallahu a’lam. (Sumber : Republika, 20 Maret 2015)

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Pemerhati Timur Tengah, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Blusukan ke Timur Tengah

Oleh Ibnu Burdah

Kendati dalam suasana politik dalam negeri yang belum ideal, kunjungan Presiden Joko Widodo ke luar negeri beberapa waktu lalu telah menumbuhkan harapan bagi masa depan Indonesia dalam pergaulan internasional, terutama dengan negara-negara besar dan ASEAN. Jokowi membuktikan diri sebagai tokoh yang pantas mewakili kepentingan dan harapan besar bangsa Indonesia di kancah internasional.

Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah? Jokowi selama ini dikesankan kurang lekat dengan simbol Timur Tengah. Ia juga belum berbicara banyak mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Namun, ia dan menlunya telah menyampaikan garis besar kebijakan luar negeri secara cukup jelas. Secara khusus dalam debat pilpres (22/6/14), Jokowi menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menilik garis kebijikan umum dan karakter kepemimpinannya, tokoh ini akan membawa hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan itu ke arah hubungan yang lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi Indonesia. Selama ini, hubungan Indonesia dengan kebanyakan negara di Timur Tengah terjalin dalam, penuh emosi, dan kadang dibumbui romantisme sejarah kental. Namun, hubungan itu miskin intensitas dan produktivitas. Salah satu sebab adalah kurangnya “silaturahim” (baca blusukan) pemimpin tertinggi kita ke negara-negara di kawasan itu.

Negara-negara di kawasan itu secara umum sangat paternalistik. Salah satu kunci membangun kerja sama yang luas dan produktif dengan mereka adalah hubungan emosional dan personal pemimpin kita dengan para pemimpin di sana. Setidaknya diperlukan ada kesan baik para pemimpin kawasan itu terhadap pemimpin kita. Dan, itu hanya bisa terjadi jika pemimpin kita mau datang dan memulai silaturahim. Blusukan ke Timur Tengah menjadi wajib jika kita menginginkan hubungan yang membawa kemaslahatan luas dari kawasan itu bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Penulis membayangkan, Jokowi akan melakukan lawatan ke Timur Tengah beberapa bulan ke depan. Ia akan blusukan ke kawasan itu. Blusukan kali ini agak lain, naik kelas dari blusukan di daerah kumuh dan pasar tradisional, berpindah ke kota-kota penentu di Timur Tengah, seperti Riyadh, Doha, Abu Dhabi, Kairo, Rabat, Teheran, Ankara, dan Ramallah. Tujuan utamanya bukan untuk bertemu rakyat kebanyakan, melainkan bertemu para raja dan pemimpin tertinggi sebagaimana saat kunjungannya ke Cina, Myanmar, dan Australia.

Jika hubungan personal antarpemimpin ini menguat, gerbang kerja sama yang sangat produktif akan terbuka secara lebih mudah. Kemampuan Jokowi “menata” diri: tidak sombong dengan lawan bicara, sangat bersahabat dan cair dalam pergaulan, serta tak mudah marah dan terpancing emosi, sangat membantu komunikasi personal dengan para pemimpin kawasan itu.

Lanjutkan Sukarno

Dalam konteks membangun hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, Jokowi memperoleh modal dari nama besar Sukarno. Bagaimanapun, ia dipandang sebagai penerus sosok Sukarno yang begitu mengagumkan di masyarakat Timur Tengah pada umumnya. Kebesaran nama Sukarno di kawasan itu hingga saat ini tak tergantikan.

Dengan modal itu, Jokowi memiliki pintu masuk bagus untuk membuka hubungan personal mendalam dengan para pemimpin di sana. Jika ia berhasil, itu berarti terbukanya gerbang kerja sama yang sangat luas dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia.

Namun, pada saat yang sama, sebagai “penerus” Sukarno, Jokowi diharapkan menjalankan “politik tinggi” sebagaimana Sukarno. Ia harus tegak dan penuh percaya diri di hadapan para pemimpin negara-negara itu, sekaligus menjajaki peran yang bisa diambil dalam isu strategis di kawasan, seperti kemerdekaan Palestina, pencarian solusi perang saudara di Suriah, Irak, Libya, dan Yaman, serta persoalan lain. Perhatian sangat khusus tentu harus diberikan kepada kepentingan krusial bangsa ini di kawasan, khususnya perlindungan dan kesejahteraan para buruh migran kita di sana.

Untuk isu Palestina, di tengah upaya membangun kembali Gaza dan pencarian terobosan damai Palestina-Israel, tak salah jika Jokowi memberi pernyataan lebih lantang untuk membantu rekonstruksi Gaza dan mendesak kedua pihak kembali ke jalur negosiasi. Jokowi perlu menegaskan ulang komitmennya untuk mendorong berdirinya negara Palestina merdeka berdampingan secara damai dengan Israel melalui perundingan sebagai solusi final menyeluruh.

Langkah konkret pembukaan kantor perwakilan Indonesia di Ramallah, ibu kota de facto Palestina sekarang, seperti dijanjikan, perlu segera dijajaki kendati langkah itu memiliki risiko tak mudah. Atau setidaknya, Pemerintah RI segera menunjuk konsul kehormatan di Palestina sebagai langkah awal.

Untuk isu Suriah, Jokowi sebaiknya membangun sikap yang tak terkesan berubah-ubah sebagaimana pemerintahan Indonesia sebelumnya dengan memberi tekanan pada penyelamatan kemanusiaan dan rekonsiliasi sektarian (antarmazhab). Bisa dikemukakan bahwa Islam di Indonesia adalah contoh Islam Suni sekaligus memiliki tradisi yang lekat dengan Syiah. Demikian pula kasus di Yaman, Libya, dan Irak.

Politik tinggi sepertinya bukan tipe “asli” kepemimpinan Jokowi selama ini. Namun, sebagai “penerus” Sukarno, ia diharapkan melanjutkan peran “gagah” semacam itu. Semangat ke arah itu sudah tampak pada dirinya.

Menilik perjalanan ke luar negeri di tiga negara, Jokowi bisa diharapkan. Indonesia memiliki modal besar untuk bergaul secara terhormat dan kepercayaan diri tinggi dengan dunia internasional. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim demokratis terbesar di dunia. Indonesia telah mencapai tahap perkembangan cukup matang dalam menata kehidupan politiknya kendati ada kekuatan yang terus berupaya menarik gerbang demokrasi kita ke belakang. Dan, ini membawa dampak signifikan pada prestasi Indonesia di bidang lain, khususnya ekonomi.

Capaian Indonesia keluar secara meyakinkan dari proses transisi menuju demokrasi adalah pelajaran penting bagi negara yang sedang di persimpangan jalan kehidupan politiknya.

Politik Indonesia yang pragmatis-produktif dan “politik tinggi” itu dua hal yang sering dipertentangkan. Namun, tugas besar Jokowi sebagai pemimpin baru RI mengombinasikan capaian itu sekaligus. Itulah tantangan Jokowi dalam konteks hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Untuk itu, Jokowi memerlukan blusukan tingkat tinggi dan komunikasi yang berkualitas dengan para pemimpin di kawasan itu. (Sumber: Republika, 5 Desember 2014).

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unwahas Semarang.

Nuansa Politis dalam Penistaan Al-Aqsa

Oleh Ibnu Burdah

“Andai Israel benar-benar hendak menghancurkan Al-Aqsa maka tentu dilakukan dengan cara ’’senyap’’
Masalah Al-Aqsha atau secara lebih luas Yerussalem Timur adalah persoalan yang sangat sensitif dalam konflik Palestina-Israel. Kedua pihak selama ini tak berani menyentuh isu tersebut mengingat akan memantik reaksi emosional dan cenderung keras, baik dari masyarakat Yahudi, Kristiani, maupun muslim dunia. Mengapa para petinggi Israel tiba-tiba ’’melecehkan’’ Al-Aqsha?
Sebagaimana diberitakan, Moshe Feiglin, Wakil Ketua Knesset dan orang kedua di partai berkuasa, Likud, mendobrak pintu barat masjid itu, lalu masuk bersama sejumlah ekstremis Yahudi dan melakukan perusakan. Pada saat bersamaan, Uri Ariel, Menteri Perumahan Israel menyatakan umat Yahudi bisa masuk ke kompleks itu untuk menjalankan shalat.

Pada sebagian kalangan umat Yahudi, memang benar ada keyakinan bahwa Kuil Sulaiman itu berada di bawah atau di sekitar Masjid Al-Qsha atau Masjid Umar (Kubbah al-Shahra). Namun perlu dicatat bahwa keyakinan itu bukan mainstream di kalangan rakyat Israel.

Mayoritas penduduk Israel sebenarnya sekuler mengingat sebagian besar berasal dari Eropa baik Eropa Barat maupun Timur. Dari kelompok beragama Yahudi di Israel, ada tiga akar pengelompokan, yaitu Ultra Ortodox, Haredim (Orthodox), dan Mifdel. Kelompok Ultra Orthodox adalah kelompok Yahudi asli yang berada di Palestina jauh sebelum datang kelompok Zionis politik yang kemudian mendirikan negara Israel. Mereka mendukung pendirian negara Palestina dan menolak negara Israel.

Kelompok Haredim hampir memiliki pandangan sama dengan kelompok pertama. Mereka adalah kelompok agama terbesar di Israel, hanya mereka datang setelah rangkaian tragedi pogrom dan holocoust di Eropa. Mereka tidak berideologi Zionis tapi tak memiliki pilihan kecuali mengikuti program Zionis manakala bencana kemanusiaan mengancam mereka di Eropa. Kelompok ini hingga sekarang cenderung pasif terhadap institusi negara Israel seperti tidak mau hormat pada bendera resmi Star David, tidak mau memperingati hari pendirian negara Israel tiap 14 Mei, dan seterusnya.

Kelompok ketiga adalah Mifdel. Kelompok inilah yang memiliki akar ìpenyatuan Zionisme dan agama Yahudiî. Secara mainstream, kelompok ini pun tak mendorong untuk merobohkan Masjid Al-Aqsha atau tindakan kriminal lain. Namun, dari sempalan-sempalannya lahir beberapa kelompok garis keras yang memiliki pandangan begitu rasis terhadap Palestina dan menggunakan cara kekerasan seperti kelompok Kach, kelompok Gush Emunim dan sebagainya.

Kelompok ini pula yang melahirkan orang-orang seperti Baruch Goldstein yang membunuh 30-an warga yang shalat Subuh di Masjid Ibrahim Hebron, Ygal Amir yang membunuh PM Yitzhak Rabin, dan seterusnya. Kelompok sempalan-sempalan inilah yang ngotot untuk mendesakkan pandangan bahwa Kuil Solomon berada di bawah Aqsha dan karena itu mereka menuntut restorasi kuil tersebut, yang berarti merusak Aqsha.

Jadi, tindakan penistaan Al-Aqsha, apalagi andai sampai merobohkan adalah tindakan yang tak populer di kalangan luas umat beragama Yahudi di Israel. Ini penting saya sampaikan agar kita memperoleh pemahaman yang lebih baik dan objektif, bukan yang lebih emosional, tentang Israel-Palestina.

Target Politis

Penulis meyakini tindakan petinggi Israel itu bukan menyasar Al-Aqsha. Pertama; andai mereka benar-benar hendak menghancurkan tempat suci itu maka tentu dilakukan dengan cara ìsenyapî tanpa sorot kamera seperti sekarang. Mereka sengaja mendobrak pintu Al-Aqsha dalam kilat dan sorot kamera, dan pengawalan ketat tentara Israel. Petinggi Israel itu pasti sadar jika penistaan Al-Aqsha dilakukan dalam sorot kamera pasti memantik reaksi luas umat Islam. Reaksi dan emosi inilah sepertinya yang mereka inginkan. Jadi, target mereka sejatinya politis.

Strategi Israel bagi kemerdekaan Palestina adalah mengulur proses perdamaian itu selama mungkin. Tujuannya, supaya Israel memiliki waktu panjang untuk mengubah realitas di lapangan termasuk dalam masalah Al-Aqsha dan Yerussalem Timur. ìMeyahudikanî kawasan itu adalah tema yang mewarnai pemberitaan selama ini sehingga Palestina yang merdeka kelak sangatlah kecil dan tak berdaya.

Kedua; langkah ini juga akan menunda pelaksanaan negosiasi damai yang terus didesakkan pascaperang Gaza. Kondisi setelah perang itu dijadikan momentum banyak pihak untuk kembali mendorong kedua pihak ke meja perundingan. Pemerintahan Netanyahu sejauh ini terus menghindar, atau setidaknya menunda-nunda proses negosiasi damai untuk memperoleh keuntungan dari perubahan realitas di lapangan. Semakin lama tertunda maka keuntungan berada di tangan Israel.

Ketiga; Israel juga makin terancam dengan keberanian langkah Palestina membawa masalah kejahatan perang Gaza ke pengadilan Internasional. Langkah itu memang belum tercapai akibat sedikit perbedaan pandangan tentang waktu antara Hamas dan Fatah. Namun, itu sudah merupakan ancaman serius bagi para tokoh perang Israel. Pasalnya, kehancuran dan korban kemanusiaan perang Gaza luar biasa, dan para penjahat perang itu belum tersentuh hingga sekarang. (Sumber: Suara Merdeka, 17 Nopember 2014).

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang

Membaca Ofensif Israel ke Gaza

Oleh Ibnu Burdah

Ketegangan antara Hamas dan Israel akibat aksi saling culik dan bunuh akhirnya berbuah aksi saling serang. Israel melancarkan serangan udara ke berbagai titik di Jalur Gaza, kota yang sempit, padat, dan terisolasi. Korban tewas dan luka pun berjatuhan. Kehancuran masif di kota itu tak terhindarkan. Sayap militer Hamas, Izzuddin al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islamiy, Saraya al-Quds, akhirnya merespons serangan-serangan Israel.

Mereka menembakkan sejumlah roket ke berbagai titik di perbatasan Israel-Gaza. Sebagian roket Hamas bahkan menjangkau Tel Aviv, ibu kota Israel. Eskalasi kekerasan masih mungkin terjadi. Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengatakan telah memerintah tentara untuk memperluas dan mengintensifkan operasi militer di Gaza. Salah satu anggota kabinet Israel mengecam kebijakan Netanyahu yang terlalu lembek terhadap Hamas. Kecaman dan seruan untuk segera gencatan senjata datang dari banyak pihak. Tapi seruan ini sepertinya tak berpengaruh, bahkan Israel seperti bersiap melakukan ofensif besar-besaran.

Mengapa Israel bersikeras? Apakah korban dari pihak Palestina yang mencapai 61 orang tewas (TV Aljazeera Arab, 10/7/14) itu belum cukup sebagai balasan atas kematian tiga warganya? Apakah mereka tak kapok dengan perang 2008 yang tak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan? Ataukah ada motivasi lain di balik serangan itu? Sejak serangan awal, penulis menduga hal itu buah koordinasi dengan pemerintah baru Mesir. Sebagaimana Israel, pemerintah Mesir sekarang menempatkan Hamas sebagai kelompok teroris yang harus dienyahkan dari kawasan.

Serangan intensif Israel dilakukan tak lama setelah siaran sebuah stasiun radio Israel mengenai kedatangan kepala intelejen Mesir di Tel Aviv. Jatuhnya pemerintahan Ikhwan di Mesir pada Juli 2013 benar-benar petaka bagi Hamas dan rakyat Gaza pada umumnya. Gaza kembali terisolasi dari berbagai sisi. Hamas kehilangan patron ideologis dan strategis.

Bahkan, mereka dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah baru Mesir. Orangorang Hamas, sebagaimana Ikhwan, diburu sebagai musuh negara Mesir. Mesir meyakini, kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap tentara dan polisi mereka di Sinai dan wilayah perbatasan adalah orang-orang Hamas yang berkolaborasi dengan Ikhwan Mesir. Karena itu, melumpuhkan Hamas menjadi keinginan bersama pemerintah Mesir dan Israel. Sejak saat itu, Hamas sebenarnya sudah begitu terjepit.

Kehidupan rakyat Gaza juga kembali ke standar yang begitu memprihatinkan. Gaza adalah ”penjara besar” yang dikepung aparat keamanan Israel, Mesir, dan pasukan otoritas Palestina (Fatah) yang juga rival mereka. Praktis mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat, terutama dari Qatar dan Turki. Pada titik itulah dikabarkan rekonsiliasi Hamas-Fatah tercapai.

Pemerintahan persatuan kendati sempat tertundatunda, akhirnya terbentuk juga. Ancaman Nyata Inilah sesungguhnya yang begitu mengecewakan Israel. Hamas memiliki ruang untuk kembali membangun kekuatan. Rakyat Gaza juga bisa hidup lebih normal sebab mereka terhubung dengan 8 kota di Tepi Barat kendati itu harus melalui kontrol ekstraketat dari pasukan Israel di perbatasan yang dilewati.

Kebangkitanî kembali Hamas inilah yang tak mereka inginkan. Karena itu, seruan untuk kembali menginvasi Gaza sudah terdengar sebelum aksi saling culik dan bunuh yang ramai diberitakan itu. Bagi Israel, terbentuknya pemerintah Fatah-Hamas adalah ancaman nyata. Karena itu, aksi saling culik dan bunuh yang menyita perhatian publik Israel dan Palestina itu menjadi momentum melumpuhkan Hamas sekaligus pemerintah Persatuan Palestina. Aksi itu menjadi tampak beralasan sebab salah satu doktrin militer Israel sangat jelas, yaitu menyerang ke sumber-sumber ancaman di mana pun berada, bukan bertahan di wilayahnya.

Apalagi, ini disangkutkan dengan keselamatan nyawa rakyatnya. Motivasi ini tidaklah penting bagi pemerintah Mesir. Bagi mereka, yang terpenting adalah menghancurkan lawan mereka, yakni jaringan Ikhwani termasuk Hamas. Hamas di mata publik Mesir propemerintah sekarang adalah kelompok yang tak tahu diri. Mereka dibantu orang Mesir tetapi justru mencampuri dan mengacaukan urusan dalam negeri Mesir. Persepsi publik dan media Mesir terhadap Hamas dan Ikhwan tak ubahnya persepsi rakyat Indonesia terhadap PKI pada masa Orba.

Jika tujuan utama Israel melakukan ofensif ke Gaza adalah itu maka sepertinya akan sulit menghentikan operasi militer itu secepatnya. Bahkan, teriakan keras dari pemimpin Fatah, ìmitraî perundingan Israel dalam proyek perdamaian Israel-Palestina, tak berpengaruh apa-apa. Sikap Fatah memang terdengar lebih keras pada saat ini dibandingkan dengan serangan Israel ke Gaza tahun 2008.

Namun, sejauh ini itu hanyalah pernyataan, kata-kata, bukan tindakan. Terlebih kita pun tahu orang Arab berlimpah kata. Di lapangan, Fatah sama sekali tak menurunkan tentaranya untuk menghadapi ofensif Israel terhadap saudaranya. (Sumber: Suara Merdeka, 11 Juli 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Proklamasi Prematur ISIL

Oleh Ibnu Burdah

PROKLAMASI pendirian khilafah Islam di sebagian wilayah Irak dan Suriah menggambarkan kepercayaan diri yang tinggi dari kelompok militan ISIL/ISIS. Mereka memang telah menguasai seluruh Irak utara, kecuali wilayah Kurdistan, sebagian wilayah tengah, dan hampir seluruh Irak bagian barat.

Praktis kelompok garis keras tersebut telah mengepung Baghdad dari berbagai penjuru. Kelompok ini biasa disebut Daisy (akronim dari Daulah Islamiyyah fil Iraq wa Syam/Islamic State in Iraq and Levant/ ISIL). Dari nama itu, tercermin citacita menguasai Irak dan negara-negara Bulan Sabit Subur (Levant/al-hilal al-ahmar).

Wilayah itu menembus sejumlah negara, tak hanya Irak dan Suriah tapi juga sejumlah negara kecil di sekitarnya, termasuk Lebanon. Wilayah operasi awal mereka adalah Irak dan Suriah. Keberlipatan kemampuan dan capaian akhir-akhit ini membuat mereka seperti ”mabuk” kemenangan. Mereka mengambil langkah sangat tak realistis.Mereka membuat proklamasi berdirinya negara Islam dan memperluas wilayah yang dicitacitakan.

Melalui jubirnya al-Adnani, mereka mengumumkan kelahiran negara baru yang dipimpin seorang khalifah.
Mereka mengklaim bahwa ahlul halli wal aqdi (semacam perwakilan) masyarakat Islam, telah membaiat pemimpin mereka, yang mereka sebut al-Syekh al-Mujahid Abu Bakar al-Baghdadi. Ia khalifah yang mesti ditaati oleh seluruh kekuatan dan umat Islam sedunia. Proklamasi negara Islam itu menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bahwa mereka bukan hanya akan memimpin Baghdad melainkan seluruh dunia Islam.

Semua kekuatan umat Islam, menurut mereka, harus memilih antara patuh atau menjadi musuh. Sejatinya, tindakan Daisy tersebut terlalu ceroboh, bahkan menjurus bodoh. Benar bahwa dengan proklamas, militansi pengikut mereka berlipat. Itu berarti positif bagi upaya mereka untuk tak letih merebut wilayah-wilayah yang ada di sekitar kekuasaan mereka.

Tapi mereka mestinya sadar bahwa kekuatan mereka itu tak seberapa dibanding sebuah negara yang cukup mapan. Taruhlah dibanding Iran, Turki, dan negara-negara sekitarnya. Faktanya, mereka tak berdaya berhadapan dengan pasukan Assad di Suriah padahal mereka bekerja sama dengan banyak kekuatan oposisi lain. Mereka berhasil dengan cepat menguasai sebagian wilayah Irak itu karena banyak faktor.

Bukan semata- mata kekuatan mereka melainkan karena kekuatan dalam negeri Irak telah terpecah, dan masing-masing kelompok memiliki tentara atau milisi. Saham kelompok militan Sunni di luar mereka termasuk eks tentara Saddam dan kekuatan suku-suku anti-Maliki sangatlah besar.

Tak ada jaminan mereka dapat menembus Irak utara dengan mudah tanpa bantuan kekuatan-kekuatan itu. Proklamasi pendirian negara Irak ini justru kontraproduktif bagi upaya mewujudkan cita-cita. Hampir bisa dipastikan, sekutu- sekutu mereka, baik di Irak maupun Suriah akan mengambil jarak sejenak untuk mengambil sikap. Sebagian sekutu kemungkinan meninggalkan, dan berbalik memerangi. Pasalnya, kelompok-kelompok militan biasanya memiliki organisasi sangat otonom yang sulit diintervensi, apalagi disuruh tunduk kepada kelompok lain.

Musuh Bersama
Skenario semacam itu telah terjadi di Suriah. Mereka akhirnya menjadi musuh bersama kelompok oposisi moderat, bahkan musuh Jabhah al-Nushrah, organisasi garis keras juga.

Padahal, mereka semua adalah satu barisan dalam menghadapi Assad. Di Irak, sangat mungkin mereka segera ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Milisi Sunni ekstrem yang kebanyakan bekas loyalis Saddam adalah orang-orang berideologi Baathis (nasionalisme Arab sekuler). Demikian pula, kelompok-kelompok suku di Irak juga memiliki struktur otonom yang seringkali otoritas mereka tak bisa ditembus negara.

Bagaimana mereka mau tunduk pada kemauan kelompok agama superekstrem ini? Keberanian mereka mendirikan negara Islam yang menuntut semua kekuatan lain tunduk kepadanya juga bisa menjadi masalah besar dengan tandzim Al- Qaedah pusat atau sayap-sayap lainnya. Tradisi kelompok militan adalah tradisi minus kompromi. Karena itu, sikap sepihak Daisy, kendati sekarang sangat kuat, bisa memicu permusuhan serius dengan jaringan Al-Qaedah yang pada gilirannya memperlemah mereka.

Proklamasi itu justru menyudutkan mereka dalam konteks konstelasi kawasan. Sebagian kekuatan besar kawasan, taruhlah Arab Saudi, Qatar, dan sejumlah negara ”Sunni” anti-Syiah lain selama ini cenderung ”membela” pergerakan kelompok-kelompok yang merebut sejumlah kota di Irak itu. Mereka terus mempersalahkan pemerintah Maliki dan jaringan Syiah kawasan sebagai biang dari apa yang terjadi di Irak.

Bukan sepak-terjang kelompok ini yang dipersalahkan. Gambaran sikap ini dengan sangat mudah dicermati dari ”opini” televisi- televisi resmi negara-negara itu. Dengan sikap yang terlalu PD dan angkuh ini, sikap negara-negara dan kekuatan yang semula memandang positif gerakan mereka melawan Maliki, bisa berubah drastis.

Mereka akan dipandang sebagai ancaman, dan itu bisa berarti isolasi. Yang paling gawat bagi kelompok militan seperti itu adalah diputusnya logistik dan sumber-sumber pendanaan. Jika demikian, proklamasi negara Islam itu menjadi prematur yang bisa menjadi titik awal kelenyapan mereka dari peta kekuatan Timur Tengah dan dunia Islam. (Sumber: Suara Merdeka, 3 Juli 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga, penulis buku Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokratisasi

 

Suriah Pasca-Jenewa II

Oleh Ibnu Burdah

Konferensi damai Jenewa II (22-31/1/14) tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan. Memang ada agenda untuk kembali melanjutkan negosiasi pada 10 Februari mendatang, tetapi proses negosiasi selama sepekan lalu tersebut telah memperlihatkan lebarnya jurang perbedaan persoalan inti bagi kedua belah pihak. Sungguh tinggi pesimisme untuk melanjutkan kembali konferensi tersebut.

Fakta memperlihatkan bahwa konferensi awal pun gagal menghasilkan kesepakatan terbatas, berupa pembebasan sebagian tahanan, gencatan senjata lokal sementara guna memberi jalan bagi distribusi bantuan kemanusiaan, dan mengevakuasi sebagian korban. Tiga masalah itu dianggap memiliki perbedaan ‘’ringan’’ sehingga didahulukan dalam agenda perundingan. Tapi itu pun gagal menemukan titik temu.

Kedua pihak sama-sama kaku pada posisi masing-masing. Kubu oposisi bersikeras Assad harus turun, serta tak terlibat dalam pemerintahan transisi dan proses demokrasi di Suriah ke depan. Tuntutan itu hampir tak banyak berubah sejak menjelang konferensi damai Jenewa I hingga akhir perundingan Jenewa II. Tuntutan ini jelas tak masuk akal menilik paritas kekuatan kedua pihak di lapangan.

Kubu Assad yang masih cukup kuat, mudah ditebak, menolak mentah-mentah, sebagaimana berulang kali disampaikan, dan hampir tanpa perubahan. Menerima tuntutan itu bagi mereka bukan hanya berarti kehilangan kekuasaan melainkan juga ancaman. Mereka bukan hanya akan diseret ke pengadilan dengan tuntutan kejahatan kemanusiaan melainkan juga menjadi antagonis baru Suriah. Sebuah hal yang sangat tidak mereka inginkan.

Penyebab Kegagalan

Namun, penyebab kegagalan sejauh ini bukan karena semata alotnya sikap oposisi melainkan juga kekakuan sikap kubu Assad. Mereka menginginkan Assad sepenuhnya masih memimpin transisi dan berhak ikut dalam proses demokrasi. Ini tentu sama dengan bohong bagi kubu oposisi. Apa pun konsesi lain yang diberikan kepada mereka, tak banyak membawa arti jika hal itu tak dinegosiasikan. Pasalnya, tujuan politik dari gerakan rakyat dan militer oposisi Suriah adalah menjatuhkan rezim Assad.

Kondisi di lapangan sebenarnya sudah sangat memaksa untuk berdamai. Mereka pasti sadar tak bakal memperoleh kemenangan telak, sekali pun dengan pengorbanan lebih besar lagi. Tetapi ada faktor lain yang memperkuat kengototan dua kubu itu, yakni peranan aktor-aktor luar yang mendukung mereka.

Beberapa negara Teluk seperti menyediakan cek kosong kepada oposisi, baik sayap politik maupun militer, asalkan mereka mati-matian menjatuhkan rezim Assad. Ini membuat logistik mereka begitu kuat sehingga bisa bertahan sangat lama. Beberapa negara Eropa dan AS, kendati tidak sengotot negara-negara Teluk, juga terus mendorong agar perjuangan mereka bisa menjatuhkan Assad. Minimal hingga saat ini, oposisi berpikir bahwa mereka tetap mampu melanjutkan perang sebab logistik cukup tersedia.

Sementara pendukung Assad, seperti Iran dan Hizbullah, menunjukkan sikap konsisten seolah-olah siap mati bersama andai rezim Assad dihancurkan. Ini membuat rezim ini merasa lebih tenang menghadapi pasukan militer oposisi dan juga di meja perundingan. Dukungan politik dan militer Rusia yang makin naik daun di bawah Putin juga membuat rezim ini tak mau memberikan konsesi besar dalam perundingan.

Korban Kemanusiaan

Kegagalan perundingan damai berarti keberlanjutan perang. Faktanya, perang berkobar makin kejam begitu perundingan ini tak menghasilkan kesepakatan. Pasukan rezim langsung menabuh genderang perang besar di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi, terutama di kota Aleppo. Kita melihat korban kemanusiaan semakin tak terhindarkan.

Entah sampai kapan perang keji ini akan berakhir menilik paritas kedua pihak yang relatif seimbang. Kapan perang berakhir adalah misteri seperti misteri kematian seseorang. Akan tetapi, skenario yang mengkhawatirkan adalah perang akan berlangsung lama dan berisiko makin destruktif.

Sebenarnya banyaknya korban nyawa yang jatuh, korban terluka, destruksi masif, dan penderitaan panjang jutaan warga Suriah seharusnya sudah cukup membuat pemimpin pihak-pihak yang berseteru untuk ìmemaksakanî ada hasil minimal dalam perundingan tersebut. Hasil minimal itu adalah penghentian perang (gencatan senjata) meski sementara.

Para aktor kawasan yang begitu ambisius, baik yang mendukung rezim maupun oposisi, seharusnya punya hati melihat yang terjadi di Suriah. Senjata dan uang yang mereka berikan telah menjadi bola-bola api yang membunuh banyak orang, termasuk anak-anak dan orang tua, dan menghancurkan kehidupan.

Perlu terus menggelorakan harapan supaya sesi II perundingan bisa digelar. Idealnya, negosiasi itu jangan dilakukan dalam sorot kamera saja. Beban para perunding terhadap ìbosnyaî ataupun para pendukung, terlalu besar. Para perunding sedikit-sedikit jumpa pers ìpribadiî yang bukan cari solusi melainkan ìcari mukaî dari para pendukung. Perundingan harus dilakukan melalui multijalur, multipendekatan, dan dengan tekanan besar kepada masing-masing pihak untuk segera mengambil kesepakatan positif. (Sumber: Suara Merdeka, 5 Februari 2014)

Tentang penulis:
Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati masalah Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,528,486 hits
Agustus 2015
S S R K J S M
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 86 pengikut lainnya.