Posts Tagged 'Ibnu Burdah'

Khilafah, Mataram Islam, dan Indonesia

Oleh Ibnu Burdah

“Hubungan antara Turki Ustmani dengan Mataram Islam dan kerajaan lain di Nusantara tak lebih seperti hubungan Indonesia dengan negara-negara Muslim lain dalam bingkai OKI saat ini”

SALAH satu argumentasi pendukung gagasan khilafah di Tanah Air adalah sejarah. Yakni adanya hubungan kuat antara kerajaan di nusantara dan Turki Ustmani.

Bahkan penulis memeroleh kesan kuat adanya semangat untuk membuktikan bahwa kerajaan- kerajaan di nusantara adalah bagian dari kekhilafahan Islam. Tema lawas ini menarik dibicarakan kembali pada bulan Maret ini.

Sebab tanggal 03 Maret 1924 adalah tanggal runtuhnya khilafah Ustmani secara resmi. Para pendukung khilafah di tanah air dan di negara lain meratapi peristiwa tersebut dengan berbagai peringatan kendati pelaksanaan peringatan sering menggunakan kalender hijriyah (Rajab).

Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada masa kerajaan-kerajaan Islam tercermin dari gelar para rajanya. Sebagian raja-raja Kerajaan Islam di Jawa menggunakan gelar yang ada kata khalifatullah.

Gelar itu misalnya kemudian lestari hingga Kesultanan Yogyakarta saat ini dan sempat menyulut kontroversi ketika ada upaya penghapusan kata itu.

Kesultanan Yogyakarta dipandang sebagai salah satu penerus Kerajaan Mataram Islam yang berjaya pada pertengahan abad ke-17 di Jawa bagian tengah dan Timur.

Hubungan Nusantara-Timur Tengah juga tercermin dari adanya para pendakwah yang berasal dari Timur Tengah. Sebagian tokoh-tokoh itu kemudian dikenal sebagai para wali. Di Tanah Jawa dikenal istilah Walisongo yang demikian terkenal hingga sekarang.

Namun ada perbedaan pembacaan terhadap fakta itu yang sangat berpengaruh terhadap upaya merekonstruksi islamisasi Nusantara khususnya Pulau Jawa pada masa lalu dan juga upaya merumuskan identitas umat Islam sekarang dan agenda masa depan. Kalau dirapikan dengan hati-hati, setidaknya ada dua pandangan mengenai hal itu.

Pandangan pertama berupaya mengarahkan pandangan islamisasi di Nusantara dan Jawa khususnya dilakukan melalui perencanaan dan proses politik yang terstruktur dan jelas.

Yaitu para sultan di Jawa yang bergelar khalifatullah itu secara struktur memang berada di bawah kekuasaan Kesultanan besar (pusat) yang disebut dengan khalifah di Istanbul, Turki.

Gelar khalifatullah atau kesultanan itu konon memang diberikan oleh Sultan di Turki Ustmani kepada para raja Jawa mulai Pajang hingga Mataram Islam.

Hal itu dianggap sebagai bukti adanya hubungan strukural-politik bahwa Nusantara sesungguhnya berada dalam dekapan kesatuan wilayah Khilafah Islam yang berpusat di Istanbul (baca Turki Ustmani).

Dan para wali pun demikian. Sesungguhnya para pendakwah itu adalah petugas kekhalifahan yang dikirimkan ke tanah Jawa untuk melakukan dakwah Islam.

Jadi, mereka adalah bawahan khalifah. Islamisasi Nusantara, Jawa khususnya, dengan demikian adalah islamisasi yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diorganisasi secara langsung oleh kekuatan politik Islam yaitu kekhalifahan pusat.

Gagasan ini terus dikembangkan dan dipromosikan oleh kelompok-kelompok yang memiliki proyek ”khilafah” di tanah air. Ada kesan, apa pun persoalan umat Islam saat ini seolah bisa diselesaikan atau setidaknya ditangani secara baik jika khilafah itu kembali tegak. Karena itu, restorasi khilafah menjadi pusat ideologi mereka.

Sebab sumber dari segala sumber persoalan umat Islam sekarang ini adalah karena tiadanya khilafah. Kesan saya sesederhana itu, titik.

Kultural

Pandangan lain cenderung mengabaikan adanya hubungan antara para sultan Jawa itu dengan Kekhalifahan di Turki Ustmani. Buktinya, para raja muslim di Tanah Jawa dan Nusantara pada umumnya tidak mengirimkan pajak atau upeti kepada mereka.

Juga tak ada utusan dari Kekhalifahan di Istanbul yang kemudian memerintah negeri Jawa atau bagian nusantara yang lain sebagaimana kebiasaan Turki Ustmani di wilayah bawahannya.

Yang terjadi bahkan sebaliknya. Khalifah di Istanbul memberikan hadiah kepada raja kerajaan Islam di Jawa. Jadi tak pernah ada penaklukan (fath) kekhalifahan di Istanbul terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa baik melalui diplomasi maupun perang.

Jadi, hal yang aneh dan berlebihan jika kita memandang bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara adalah bagian dari kekhalifahan besar di Istanbul.

Pandangan semacam ini terus dikembangkan oleh kelompok luas umat Islam Indonesia terutama yang sedang dalam euforia kebangkitan ”Islam Nusantara”.

Manakah dari dua pandangan itu yang benar? Apakah pandangan pertama yang meletakkan negeri ini sebagai bagian dari struktur kekhilafahan di Istanbul ataukah pandangan kedua yang cenderung mengabaikan hubungan keduanya?.

Keduanya menurut hemat penulis memiliki sisi kebenarannya dan kelemahannya masing-masing. Pengabaian terhadap adanya hubungan kerajaan-kerajaan muslim Nusantara dengan kekhilafahan Istanbul adalah sikap ahistoris. Sebab, faktanya interaksi itu benar-benar ada baik melalui utusan-utusan politik, perdagangan dan lainnya.

Kekuatan-kekuatan politik di dunia Islam hampir dipastikan mengetahui bahwa ada kekhalifahan besar masa itu yakni di Ustmani Istanbul dan Mughal di New Delhi, di samping Kerajaan Syiah Syafawiyah di Iran. (Sumber: Suara Merdeka, 20 Maret 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, Guru Ngaji di Kampung dan Dosen UIN Sunan Kalijaga

Iklan

Penguatan Hubungan Indonesia-Timur Tengah

Oleh Ibnu Burdah

RAJA Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud direncanakan berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kedatangan Raja Salman disertai rombongan besar, termasuk sejumlah pangeran dan keluarga kerajaan, puluhan menteri, dan pejabat tinggi, serta pengusaha.

Kunjungan itu sungguh bermakna mengingat sudah hampir setengah abad tak ada satu pun raja Saudi datang ke Indonesia. Dalam konteks ini, pembicaraan tentang penguatan hubungan Indonesia dengan Timur Tengah secara umum penting diperbincangkan lagi.

Selama ini, hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah secara umum termasuk Arab Saudi berjalan baik-baik saja. Hubungan itu terutama diikat keislaman.

Mayoritas penduduk Indonesia ialah muslim dan mayoritas penduduk negara-negara Arab, kecuali Libanon dan Israel, juga muslim.

Hubungan itu telah berjalan sangat lama bahkan jauh sebelum ‘konsep’ Indonesia itu ada. Hingga kini, hubungan itu terpelihara dengan baik. Hubungan itu historis dan mendalam, bahkan sering dibumbui emosi yang kuat dan berlebihan.

Namun, dalam dan kuatnya hubungan itu belum melahirkan kerja sama produktif yang bermanfaat luas bagi kedua pihak. Indonesia hingga sekarang menekankan hubungan ‘produktifnya’ dengan lingkar ASEAN dan Pasifik.

Tiongkok menjadi ‘kiblat’ baru kerja sama Indonesia. Sementara itu, negara-negara Timteng juga mengarahkan kerja sama strategis mereka dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Dengan kata lain, hubung­an Indonesia-Timteng sangatlah miskin produktivitas kendati telah berlangsung lama, penuh semangat, dan penuh bumbu basa-basi ‘persaudaraan’.

Praksis keislaman

Hubungan lama yang dilandasi semangat keagamaan kerap kali menciptakan ketimpang­an hubung­an di antara kedua pihak. Timteng bagaimanapun ialah asal usul Islam.

Karena itu, tak aneh juga jika orang sana, khususnya Arab, merasa lebih muslim dan memiliki Islam jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia, kendati praksis keislaman mereka juga biasa-biasa saja.

Pikiran sebagian besar orang Indonesia barangkali juga memperkuat itu, mengidentikkan Arab dengan Islam kendati keduanya tidaklah sama.

Karena itu, dalam konteks keislaman selama ini, Arab memersepsikan dirinya bahkan juga dipersepsikan sebagian bangsa kita sebagai center.

Sementara itu, kita, bangsa Indonesia, dipersepsikan orang Arab, bahkan memersepsikan diri, sebagai pinggiran. Sikap yang muncul dari pandangan ini mudah ditebak, yang satu superior dan yang lain inferior.

Celakanya, ketimpangan hubung­an itu kemudian masih diperparah lagi dengan eksplorasi minyak yang membawa kemakmuran seperti tanpa batas bagi sejumlah negara Arab.

Tiba-tiba negara-negara itu berlimpah kemakmuran, bahkan seperti kebingungan mencari tempat menabung dan menginvestasikan uang.

Mereka memiliki modal begitu melimpah sementara kita sangat memerlukan modal. Hubungan ‘klasik’ yang sudah timpang itu dalam beberapa dekade terakhir ini semakin bertambah timpang.

Itu pun masih diperparah image yang terbentuk dari pergaulan mereka dengan para tenaga kerja kita di sana. Kebetulan atau tidak, sebagian besar tenaga kerja kita di sana memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang pas-pasan.

Banyak di antara para pekerja kita ialah pekerja rumah tangga atau buruh di sektor lain. Fakta itu semakin memperparah persepsi mereka tentang bangsa Indonesia.

Penulis merasakan benar hal itu saat tinggal beberapa lama di beberapa negara Arab. Persepsi center-pinggiran kemudian berkembang menjadi persepsi lebih menjijikkan, yaitu relasi ‘bos-jongos’.

Langkah taktis

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius, sungguh-sungguh, sistematis, dan melibatkan banyak pihak untuk menyetarakan dan memperkuat produktivitas hubungan kedua pihak.

Pertama, pencarian landasan. Kenyataan hubungan Indonesia-Timteng dilandasi semangat keislaman ialah fakta. Itu tak bisa ditolak.

Namun, sebagai bangsa dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia perlu menunjukkan citra keislaman yang berkelas dengan menunjukkan prestasi kita yang tak (baca: belum) dimiliki mereka. Di antaranya ialah keberhasilan dalam penyandingan Islam dan demokrasi di dalam praktik bernegara.

Politik luar negeri Indonesia idealnya mencitrakan postur diri sebagai negara muslim moderat dengan demokrasi yang kuat. Kita ialah negara muslim demokrasi terbesar.

Kenyataannya memang demikian, landing demokrasi kita jauh lebih indah jika dibandingkan dengan landing negara Arab mana pun. Kita juga landing jauh lebih awal, setidaknya 13 tahun lebih awal.

Selama ini, citra itu kurang tampak dari Indonesia dalam pergaulannya di forum internasional, khususnya dengan negara-negara Arab.

Landasan keislaman demikian yang perlu ditegaskan di samping landasan pelaksanaan prinsip dan pemenuhan kepentingan sebagaimana lazimnya hubung­an antarnegara.

Kedua, masyarakat Timteng itu secara umum ditandai dengan ciri paternalistisnya yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan hubungan itu akan sangat efektif jika dilakukan dari atas.

Membangun kesan baik di mata para pucuk pemimpin negara di sana ialah langkah sangat penting dan tak bisa ditunda-tunda. Itu hanya bisa dilakukan jika pemimpin tertinggi negeri ini mau melakukan kunjungan ke negara mereka atau sebaliknya seperti sekarang ini.

Bagi mereka, kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah negara Timur Tengah pada September 2015 ialah kehormatan dan penghargaan.

Jadi, presiden harus blusukan tak hanya ke Doha, Riyadh, dan Abu Dabi, tetapi juga ke Kairo, Rabat, Ankara, Teheran, dan lain-lain untuk membangun hubungan yang personal dengan para pemimpin di sana.

Keberhasilan itu akan sangat berarti bagi perluasan, intensifikasi, dan peningkatan produktivitas kerja sama dengan mereka.

Ketiga, pada level diplomasi publik. Hubungan itu perlu diperluas dan diintensifkan dengan melibatkan seluas dan sebanyak mungkin aktor dari masyarakat dalam banyak bidang.

Jalur diplomasi publik itu sangatlah luas. Kunjungan Raja Salman dengan rombongan besar ini diharapkan bisa menjadi titik tolak baru dalam membangun hubungan Indonesia-Timur Tengah yang lebih kuat, produktif dan se­tara. Wallahu a’lam. (Sumber: Media Indonesia, 28 Februari 2017)

Tentang penulis:

Ibnu Burdah Koordinator S-2 dan S-3 Kajian Timur Tengah Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

 

Makna Kunjungan Raja Salman

Oleh Ibnu Burdah

RAJA Salman bin Abdul Aziz direncanakan akan berkunjung ke Indonesia selama sembilan hari (1-9/3). Bersamanya sejumlah keluarga kerajaan, puluhan menteri, dan sejumlah pengusaha serta pejabat tinggi negara itu. Raja Salman (82) beberapa kali menjalani operasi medis berat.

Meski demikian, ia berupaya keras untuk berkunjung ke Indonesia. Padahal dalam sejarahnya beberapa pendahulunya seperti Raja Fahd bin Abdul Aziz dan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, keduanya memerintah dalam waktu lama, tidak melakukan kunjungan serupa.

Apa sebenarnya makna dan tujuan kunjungan sang Raja dengan rombongan besar ini? Apakah benar semata guna memenuhi undangan Presiden Jokowi guna meningkatkan hubungan bilateral khususnya di bidang energi sebagaimana yang tersiar di media?

Atau adakah hal lain yang sangat penting? Ada beberapa hal yang melingkungi kerajaan yang dikenal sebagai pemilik Tanah Suci itu akhir-akhir ini.

Pertama, kapasitas negara ini sebagai pemimpin dunia Islam sudah sedemikian berkurang. Alih alih meminpin dunia Islam, negara ini justru terlibat dalam berbagai konflik di Timur Tengah terutama di Yaman, Irak, dan Suriah.

Kekuatan-kekuatan yang mereka dukung dengan ”logistik” sangat besar kalah. Di Suriah oposisi dukungan mereka tak memperoleh posisi penting di meja negosiasi.

Di lapangan, rezim Assad, penguasa yang mereka lawan dengan bermacam cara, justru leading. Sementara oposisi dukungan mereka terdesak bukan hanya oleh Assad, melainkan juga oleh oposisi-oposisi lain. Di Irak, mereka sudah tidak lagi diperhitungkan.

Iran, Turki, dan Rusia menjadi negara paling berpengaruh di negeri Syiíah yang sedang mengkhiri kekuasaan ISIS di Mosul itu.

Di Yaman, Arab Saudi adalah aktor utama dari ofensif militer besar-besaran melalui udara yang diperkuat dengan serangan darat.

Perang Yaman merupakan salah satu blunder terbesar Arab Saudi. Dengan menghamburkan timah- timah mentah ke Yaman, negara itu tak pantas menyandang status pemimpin dunia Islam.

Saudi bukan menjadi solusi, melainkan justru salah satu sumber persoalan. Blunder itu bukan hanya terkait ”kegagalan” misi itu.

Tetapi juga terkait dengan sikap yang salah dalam melakukan agresi ke negara lain. Apalagi, Yaman adalah sesama negara muslim yang konon di sana banyak tinggal keturunan Nabi.

Dan, yang harus dikecam dengan lantang, kobaran perang itu telah menciptakan kehancuran masif dan krisis kemanusiaan luar biasa di Yaman.

Sumber Ancaman

Perang Yaman juga telah membuat negara yang berlimpah harta itu defisit anggaran belanja selama dua tahun, suatu hal yang langka dalam sejarah Saudi selama empat dekade belakangan.

Kondisi ini diperparah dengan menurunnya harga minyak dunia secara signifikan. Kedua, kesadaran rezim Saudi akan besarnya ancaman terhadap negara itu semakin besar. Sumber ancaman terdiri atas dua sisi sekaligus, eksternal dan internal.

Ancaman ekternal terutama dari negara-negara dan kekuatan-kekuatan Syiah yang memang antipati dengan rezim Saudi dan Wahabisme.

Negara itu memang seperti sudah terkepung oleh kekuatan Syiah. Di Timur, mereka berhadapan dengan Iran, negara Syiah terbesar.

Antara keduanya hanya terpisahkan Teluk Persia (Orang Arab menyebutnya Teluk Arab) yang tak seberapa luas. Plus, di Bahrain potensi protes rakyat yang mayoritas Syiah di negeri kecil itu sangat kuat.

Saudi terlibat secara aktif dalam upaya memadamkan protes besar-besaran di negeri Syiah yang dipimpin penguasa Sunni itu.

Di Utara, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Negeri yang dulu dipimpin oleh Sunni, lalu kekuatan Amerika yang menjadi sekutunya, itu sekarang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Syiah.

Demikian pula di sisi Selatan. Yaman Utara (Sha’dah dan sekitarnya) bahkan ibu kota Sana’a sudah dikuasai oleh kelompok Houtsi Syi’ah.

Persepsi ancaman dari internal juga kuat yaitu potensi protes rakyat. Menurunnya harga minyak dan tingginya biaya perang telah menghapus banyak sekali program-program sosial dan subsidi di kerajaan itu. Tenaga penganggur terdidik juga semakin banyak.

Kendati ada program pengurangan penggunaan tenaga asing secara drastis, itu sama sekali belum menyelelesaikan persoalan pengangguran dalam negeri.

Kondisi ini memperparah suasana kebatinan rakyat Saudi yang sudah jengah dengan diskriminasi antara rakyat biasa dan keluarga penguasa beserta para tetua kabilah aliansinya.

Diskriminasi tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga dalam pelaksanaan hukum Islam yang begitu keras bagi rakyat kebanyakan dan tumpul untuk mereka yang berada dalam tembok-tembok istana.

Di sisi lain, Arab Saudi baru saja mencatatkan prestasi yaitu penyelesaian pembangunan areal ibadah di Masjidil Haram. Implikasinya bagi Indonesia, kuota haji dikembalikan normal yaitu 211.000, plus masih ditambah 10.000 lagi.

Tambahan kuota itu sungguh sangat berarti bagi pemimpin dan rakyat di negeri ini. Sebab masalah antrean haji memang menjadi persoalan yang tak sederhana.

Saudi baru memberi ”bingkisan” manis buat kita. Tetapi ingat seperti catatan di atas, kunjungan raja Salman bin Abdul Aziz dilakukan di tengah meredupnya pamor eksternal dan internal kerajaan itu.

Oleh karena itu, Raja Salman ke Indonesia– di antaranya–untuk mengerek lagi pamor kerajaan itu di Dunia Islam. (Sumber: Suara Merdeka, 24 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menuju Timur Tengah Baru

Oleh Ibnu Burdah

SETELAH beberapa pekan memerintah, garisgaris besar kebijakan Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah mulai tampak jelas, bahkan sebagian mulai dieksekusi.

Seperti diduga, Trump adalah seorang pedagang tulen. Ia tak akan risih dengan konflik asalkan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi AS. Ia adalah seorang realis sejati. Itulah sepertinya yang akan menjadi garis besar petualangan AS di Timur Tengah.

Dan, tentu variabel AS ini akan berpengaruh signifikan terhadap dinamika Timur Tengah, setidaknya dalam beberapa tahun mendatang.

Ada dua hal yang akan dikejar Trump di Timur Tengah, yaitu uang dan keamanan. Terkait dengan uang, Trump tak hanya terpaku pada upaya mengamankan pemenuhan kebutuhan minyak dari negara-negara Teluk sebagaimana lazimnya rezim AS sebelumnya.

Trump sepertinya akan membuat ”terobosan besar” yang benar-benar baru. Intinya, ia akan memeras negaranegara Teluk kaya raya itu dengan imbalan keamanan.

Ia sangat sadar bahwa yang ada dalam pikiran rezim negara-negara Teluk itu adalah besarnya ancaman Iran, di samping potensi gerakan rakyat.

Iran adalah sumber ancaman yang menggelayuti pikiran rezim negara-begara Teluk, khususnya Arab Saudi dan Bahrain.

Iran sudah mulai ditekan oleh Pemerintahan Trump sehingga negara itu bersikap lebih garang yang menyebabkan ”ketakutan” rezimrezim Arab Teluk semakin besar. Apalagi, AS memperoleh alasan baru bagi tindakan itu dengan adanya uji coba rudal balistik Iran, baru-baru ini.

AS terus menggalang dan memperkuat opini bersama rezim Teluk bahwa Iran adalah sumber ancaman bagi kawasan Timur Tengah.

Mereka semakin lantang menyuarakan bahwa Iran adalah sumber destabilisasi kawasan. Kendati mungkin tak sampai membatalkan perjanjian Nuklirnya, hubungan AS dan Iran sepertinya akan memanas.

Dan ini yang terpenting, Trump sepenuhnya sadar bahwa negara-negara Teluk memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap jaminan keamanan AS khususnya saat Iran mulai garang lagi.

Karena itu, Trump tak memasukkan Saudi ke dalam paket kebijakan imigrasinya yang ”rasis” itu padahal keterlibatan warga Saudi terhadap aksi terorisme yang mengancam AS sangatlah besar.

Melalui telepon kepada Raja Salman, Trump dikabarkan telah memberikan tawaran kongkret kepada Arab Saudi dan tentunya negara-negara Teluk lain untuk membangun pertahanan antirudal.

Ia bahkan secara blak-blakan telah menyatakan kerugian AS yang begitu besar dalam petualangannya di Timur Tengah. Dan kali ini, AS tak mau lagi mengulangi bisnis rugi.

Miliaran dolar telah dikeluarkan AS untuk membebaskan Kuwait dari cengkeraman Saddam Husein tanpa imbalan apa-apa.

Setelah berhasil, Kuwait kembali diserahkan kepada keluarga kerajaan al-Shabbah yang konon mengungsi di London dengan kehidupan super mewah di saat perang pembebasan negeri mereka. Sekarang Kuwait adalah negeri super kaya yang konon para miskin papa saja bisa hidup layaknya raja.

Trump secara blak-blakan menyatakan, Kuwait harus memberikan 50 persen kekayaannya untuk AS, setidaknya selama 50 tahun atau bahkan selamanya.

Hal yang sama juga akan dilakukan Trump terhadap Irak yang menurutnya telah ”dibebaskan” dari Saddam Hussein. Sekitar 3 triliun dolar AS telah dihabiskan untuk biaya perang besar itu dan sesudahnya.

Tapi, kini Irak justru ditinggalkan AS dan menurutnya dikuasai oleh Iran. Irak kemungkinan akan menjadi titik paling krusial dalam konflik Iran dan AS pada masa-masa Pemerintahan Trump ke depan. Minyak Irak akan menjadi rebutan kedua negara itu.

Demikian pula, Saudi, Uni Emirat, Bahrain dan negara Arab Teluk lain harus membayar mahal terhadap ”jaminan” keamanan bagi mereka.

Trump juga menyebut- nyebut bahwa gara-gara petualangan AS di Timur Tengah itulah utang AS kini membengkak hingga 20 triliun dolar.

Dan negara-negara Teluk di samping Jepang dan Korea akan menjadi sapi perah penting dalam hal ini. Negara-negara ini menurut Trump harus membantu memikul beban ekonomi AS yang besar itu sebagai ganti ”jasa” keamanan AS selama ini. Sejauh ini belum ada tanggapan jelas dari negara-negara Teluk. (Sumber: Suara Merdeka, 10 Februari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Arab Saudi dan Gerakan Politik Islam

Oleh Ibnu Burdah

“Peristiwa penyerbuan Masjid Haram di Makkah oleh kelompok Juhayman al-Utaybi pada 1979 menandai perubahan hubungan rezim Saudi dengan para aktivis Islam itu”

BEBERAPA tahun ke depan mungkin akan menjadi ujian sejarah sangat berat bagi rezim Kerajaan Arab Saudi. Kapasitas negara itu sebagai pemimpin Dunia Islam sudah sedemikian menurun.

Dukungan terhadap negara itu semakin berkurang baik dari negara super power sebagai patron, negara-negara besar di Timur Tengah dan Dunia Islam, maupun dukungan kelompok-kelompok gerakan politik Islam.

Khusus dengan pihak terakhir, Arab Saudi dahulu adalah destinasi penting bagi para aktivis gerakan politik Islam.

Ketika para pemimpin Timur Tengah didominasi oleh militer berhaluan nasionalis-sosialis, Arab Saudi menjadi tempat berlindung yang aman bagi para aktivis politik Islam. Kebanyakan dari aktivis itu terusir dari negaranya akibat represi penguasa militer dan perlawanan mereka.

Arab Saudi sangat tidak menyukai para pemimpin Arab ”revolusioner” yang keseluruhannya meraih kekuasaan melalui kudeta (revolusi militer) terhadap monarki-monarki Arab pada 1950-1960-an.

Jamal Abdul Nashir (ini tulisan yang benar), sang icon nasionalisme Arab, merebut kekuasaan dari Raja Faruq. Hasan Bakar dan keponakannya Saddam Hussein juga melakukan hal yang sama.

Perwira belia, Muammr al- Qhaddafi, juga naik ke tampuk kekuasaan setelah menjungkalkan kekuasaan Raja Idris di Libya.

Cerita yang hampir sama terjadi di Suriah, Yaman, dan negara lainnya. Rezim Arab Saudi jelas tidak menginginkan kudeta militer terjadi di negaranya sebagaimana yang terjadi di negara-negara ”revolusioner” itu.

Ganasnya ideologi nasionalisme Arab yang diracik dengan sosialisme kala itu memang menjadi ancaman serius bagi monarki-monarki seperti Arab Saudi.

Oleh karena itu, para aktivis politik Islam yang menjadi oposisi di negara-negara tersebut terutama Mesir menjadikan Arab Saudi sebagai camp perlindungan.

Mudah dimengerti pula mengapa Arab Saudi juga membuka pintu lebar-lebar dan memberi ruang aktivitas yang luas bagi para aktivis gerakan itu. Mereka memperoleh posisi strategis dan terhormat di masyarakat Arab Saudi.

Namun, bulan madu itu ternyata tak berjalan mudah. Aktivis politik Islam adalah orang-orang yang sudah jadi secara ideologi.

Mereka memiliki pandangan dasar yang sulit diubah dan agenda tersendiri. Ketika mereka diberi ruang untuk menjadi dosen dan penceramah serta posisi strategis lain di Arab Saudi maka mereka memanfaatkan peluang itu untuk menebarkan gagasan yang diyakininya.

Munculnya kelompok Shahwah yang sangat berorientasi politik tak lain adalah hasil dari pengaruh Abdullah Azzam dari Palestina, Muhammad Qutub dari Mesir, dan Said al-Hawa Suriah, pentolan-pentolan aktivis politik Islam yang kelak sangat berperan bagi lahirnya gerakan- gerakan Islam ekstrem.

Peristiwa penyerbuan Masjid Haram di Makkah oleh kelompok Juhayman al-Utaybi pada 1979 menandai perubahan hubungan rezim Saudi dengan para aktivis Islam itu. Orang-orang yang terlibat dalam aksi Juhayman itu terindakasi terpengaruh oleh pemikiran model Ikhwan Quthubian.

Dilema Hebat

Pada perkembangannya, dunia Islam pada awal tahun 1980-an menyaksikan masuknya pasukan Uni Soviet ke Afghanistan. Arab Saudi yang merasa sebagai pemimpin dunia Islam yang sedang naik daun tentu tak mau diam.

Apalagi saat itu, pengaruh revolusi Iran memberikan tantangan terhadap ”kepemimpinan” Arab Saudi di Dunia Islam. Saudi sangat memerlukan tenaga para mujahid untuk membantu perjuangan mengusir Uni Soviet dari Afghanistan.

Arab Saudi mengalami dilema hebat. Di satu sisi mereka membutuhkan tenaga dan militansi para aktivis politik Islam itu untuk membantu perjuangan melawan Uni Soviet di Afghanistan.

Pada sisi lain, para aktivis itu telah menimbulkan persoalan sangat serius dan berpotensi memberikan ancaman. Beberapa tahun setelah perang Afghanistan, hubungan antara rezim Arab Saudi dan para aktivis Ikhwan belum sepenuhnya terputus.

Bagaimanapun publik Saudi mengganggap para veteran Afganistan terutama para tokohnya sebagai pahlawan Islam. Mereka sangat antusias mendengar ceramah dan pengalaman para mujahid itu termasuk di dalaamnya tokoh yang kemudian bercitra sangat buruk yaitu Osama bin Laden.

Namun, pada 1990-an, kehadiran tentara AS dalam jumlah besar di Arab Saudi menjadi titik pisah antara rezim Saudi dan para aktivis politik Islam.

Para tentara itu didatangkan ke Arab Saudi untuk membendung kebrutalan Saddam Hussein yang saat itu sudah menguasai Kuwait.

Kehadiran tentara kafir itu dipandang sebagai bentuk penghinaan paling telanjang oleh para veteran Afghanistan. Secara perlahan tapi pasti, sebagian veteran Afghanistan yang kemudian mengorganisasi diri sebagai gerakan teror bukan saja berpisah dengan Arab Saudi. Monarki itu berubah menjadi musuh ”dekat” yang harus dihancurkan sebagaimana musuh jauh AS.

Hampir seluruh gerakan politik Islam saat ini sangat antipati terhadap rezim Arab Saudi. Mulai dari jaringan Ikhwan al-Muslimin yang ada di banyak negara Arab, jaringan Hizb al-Tahrir, hingga organisasi-organisasi teror seperti Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman Adz- Dzawahiri dan ISIS di bawah al-Baghdadi saat ini. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Januari 2017)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bom Istana dan Metamorfosis ISIS

Oleh Ibnu Burdah

SUNGGUH beruntung, rencana sel teror ISIS untuk meledakkan Istana Negara telah tercium Densus 88. Jika tidak, betapa banyak korban dari aksi yang direncanakan pada saat pergantian Pasukan Pengamanan Presiden itu (11/12).

Dampak lain tentu sangat luas dan besar bagi bangsa ini jika aksi teror istana itu terjadi. Sebab, Istana Negara adalah simbol yang sangat dihormati bangsa ini.

Pelaku rencana jahat ini telah tertangkap. Namun, otak dari semua ini sulit dikejar. Sebab, ia kemungkinan besar berada di wilayah teritorial ISIS di Syria atau Iraq. Kemungkinan terbesar ia berada di Syria.

Masih Ada

ISIS masih menjadi sumber ancaman di mana-mana. Seperti pernah beberapa kali terjadi, peledakan sepertinya direncanakan serentak di sejumlah negara di Dunia.

Jakarta, Istanbul, Kairo, ’Adn (Yaman Selatan), Mogadishu, dan mungkin kota-kota lain dalam ancaman serangan teror dalam waktu hampir bersamaan.

Sebagian besar tudingan mengarah ke sel-sel ISIS atau kelompok-kelompok teror lokal yang bekerja sama dengan ISIS.

Padahal, ISIS sudah jauh melemah. Struktur kenegaraan ISIS pusat, yaitu di Mosul, Iraq, sudah lumpuh. Tak ada kota besar dan penting yang mereka pertahankan secara penuh di Negara Seribu Satu Malam itu. Terbebasnya Mosul, ibu kota ISIS sekaligus pusat kekhalifahannya, tinggal menunggu hari.

Saat ini, kekuatan elite Iraq dibantu sejumlah tentara reguler dan banyak milisi terlibat dalam perang kota yang sengit.

Kekuatan yang bertempur sesungguhnya tidak seimbang. Namun, tentara Iraq menerapkan prinsip sangat hati-hati untuk meminimalkan korban sipil sehingga waktu pertempuran sedikit lebih lama.

Lenyapnya ISIS sebagai kekuatan teritorial di Iraq tak akan lama lagi. Mereka tinggal berkuasa di beberapa daerah pinggiran di Syria.

Akankah kelompok ini kemudian segera bermetamorfosis kembali jadi kelompok teroris global tanpa basis teritorial seperti tandzim Al Qaeda, induknya dahulu? Kemungkinan itu sangat besar, khususnya bagi anasir ISIS di Iraq.

Tak akan mudah bagi mereka melakukan eksodus teritorial ke Raqqa, Syria, misalnya. Sebab, musuh mereka telah mengepung dari berbagai arah.

Perpindahan ke Raqqa yang relatif jauh dari Mosul barangkali hanya terjadi di kalangan para pemimpin teras ISIS dan orang-orang terdekatnya melalui penyamaran yang sangat rahasia.

Raqqa (Syria) adalah wilayah yang paling dekat dengan Mosul yang masih dikuasai secara penuh oleh ISIS. Saat ini, sebagian pentolan ISIS diberitakan sudah berada di Raqqa, Syria.

Entah kapan mereka bergerak dan dengan cara apa bisa mengelabui kekuatan yang mengepung mereka. Yang jelas, ISIS sudah tak lagi mengontrol jalur Mosul-Raqqa.

Mereka harus menghadapi hambatan yang tak mudah untuk bergerak. Akses melarikan diri melalui laut juga tak ada.

Oleh karena itu, banyak eksponen ISIS di Iraq yang kemungkinan sudah menyebar dengan cara menyusup ke dalam barisan pengungsi.

Penyebaran yang paling mungkin adalah ke kota-kota lain di Iraq, termasuk ke wilayah Kurdistan dan juga ke daerah-daerah perbatasan Turki. Wilayah-wilayah ini adalah yang paling dekat secara geografis dan merupakan konsentrasi para pengungsi.

Sebagian mereka bisa saja berhasil mencapai wilayah yang jauh seperti ke negara-negara Arab atau Timur Tengah lain hingga ke Eropa.

Infiltrasi ISIS ke dalam barisan pengungsi menuju Eropa sudah banyak diberitakan. Karena itu, sikap negara-negara Arab dan Eropa terhadap pengungsi sangat waspada.

Para pengungsi itu akibatnya harus melewati proses yang sangat ketat untuk melalui atau masuk negara-negara Arab maupun Eropa.

Namun, ISIS sebagai organisasi teroris terbesar tampaknya tak mau menyerah. Mereka tak mau segera bermetamorfosis kembali jadi kelompok teroris global yang hanya ’’bertamu’’ di banyak negara.

Mereka berupaya habis-habisan untuk mempertahankan basis teritorialnya. Oleh karena itu, kekuatan kelompok ini sepertinya akan dipecah, yakni di Raqqa dan di wilayah-wilayah potensial lain yang mereka kuasai, baik di Libya, perbatasan Mesir-Palestina, Yaman, Pakistan-Afghanistan, dan lainnya.

Bagaimanapun, basis teritorial adalah identitas mereka. Teritorial adalah inti sari ’’ijtihad’’ al-Baghdadi dalam membangun organisasi teror baru bernama ISIS (al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Iraq wa al-Syam) atau IS (al-Dawlah al-Islamiyyah) ini. Ini pula yang menjadi pusat koreksi para jihadis terhadap organisasi teroris lama Al Qaeda yang hanya menjadi ’’tamu’’ di setiap negara.

Bagaimanapun, penguasaan atas wilayah tertentu dan membangun struktur kenegaraan di dalamnya membuat ISIS dipandang para jihadis sebagai kelompok yang lebih kredibel daripada Al Qaeda.

Dengan penguasaan teritorial, mimpi utopia tentang khilafah itu tampak jadi lebih nyata. Karena itu, banyak sekali pengikut Al Qaeda yang eksodus loyalitas ke ISIS begitu ’’negara khilafah’’ itu diproklamasikan.

Para pemimpin ISIS adalah orang-orang yang dikenal ahli dalam strategi. Mereka terdiri atas orang-orang yang sangat berpengalaman di arena-arena ’’jihad’’ di dunia Islam, eks pimpinan teras Partai Baaths masa Saddam Hussein, dan lain-lain.

Banyak di antara mereka sebenarnya bukan tipe manusia ideologis, tapi manusia rasional. Orang-orang ideologis justru biasanya ada di level bawah dalam struktur ISIS. Sedangkan para pemimpin ISIS cenderung rasional dan realistis, apalagi dalam menentukan strategi mereka.

Ada kemungkinan para pemimpin teras ISIS sejak dini mempersiapkan skenario terburuk jika suatu saat seluruh basis teritorial ISIS tumbang.

Faktanya memang demikian. Mereka hampir kehilangan seluruh wilayah di Iraq, terdesak di Syria, Libya, Sinai, dan Yaman.

Mereka sepertinya juga sedang mempersiapkan diri jika harus bermetamorfosis jadi kelompok teroris global, termasuk menyiapkan sel-selnya yang menyebar di Eropa hingga Indonesia.

Mereka harus memiliki jaringan yang lebih banyak sebarannya, lebih kuat, dan lebih mumpuni daripada Al Qaeda. Mereka tentu mempersiapkan diri agar mereka berbeda dari Al Qaeda agar tetap dipandang kredibel oleh para pengikutnya dan jaringan jihadis global.

Sebab, jika mereka tak bisa meyakinkan para pengikut sebagai kelompok teror nomor wahid, mereka hampir bisa dipastikan akan ditinggalkan banyak pengikut sebagaimana nasib Al Qaeda.

Bisa saja para pengikut ISIS itu kembali ke Al Qaeda kendati kemungkinan itu kecil sebab permusuhan ISIS-Al Qaeda itu sudah demikian mendalam.

Kemungkinan lain, para komandan ISIS yang telah memiliki pengikut akan mendeklarasikan organisasi teroris baru. Ini yang paling berbahaya jika organisasi teroris itu kemudian bisa diterima komunitas jihad global dan mampu menghimpun mereka kembali dalam organisasi teror yang lebih menakutkan.

Tetapi, hingga saat ini belum ada berita mengenai kepemimpinan baru yang sangat kuat yang melebihi al-Baghdadi di cabang-cabang ISIS.

Metamorfosis ISIS tampaknya akan sangat ditentukan oleh perkembangan satu dua bulan ke depan di medan tempur Mosul, Syria Utara, dan Libya. (Sumber: Jawa Pos, 15 Desember 2016)

Tentang penulis:

Ibnu Burdah Pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, dosen UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Hambatan Pembebasan Kota Mosul

Oleh Ibnu Burdah

SEPERTI sudah diduga, pembebasan kota Mosul dari cengkeraman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidaklah mudah.

Pada minggu pertama, memang banyak daerah pedesaan dan pinggiran kota itu yang sudah dibebaskan oleh tentara reguler Irak dan pasukan koalisi. Pada awalnya semua seolah berjalan lancar dan mudah.

Namun dalam perkembangan, proses pembebasan kota terakhir Irak ini mengalami hambatan. Meskipun demikian, pada akhir pekan ketiga ini, seluruh pedesaan dan kota-kota kecil sekitar Mosul sudah dibebaskan.

Saat ini, wilayah Irak yang belum dibebaskan dari ISIS praktis tinggal pusat kota Mosul. Namun, hal ini lah yang menjadi titik krusial dalam upaya ini.

Seluruh kekuatan yang terlibat membebaskan Mosul dari ISIS sesungguhnya sudah memperkirakan bahwa ISIS akan menggunakan segala cara untuk bertahan.

Termasuk kemungkinan menggunakan penduduk kota sebagai perisai hidup seperti yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, garda terdepan yang masuk kota sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yakni Garda Emas, pasukan elite militer Irak yang dilatih secara khusus oleh pasukan elite AS untuk menghadapi kekuatan teror.

Jumlah pasukan itu diperkirakan mencapai 1.500 sampai 2.000 orang. Namun, ISIS ternyata membuat skenario bertahan yang sedikit mengejutkan.

Pertama, mereka berupaya memecah konsentrasi pasukan yang mengepung dengan cara mengaktifkan sel-sel untuk membuat serangan di kota-kota yang tak terlalu jauh dari Mosul.

Mereka tiba-tiba melakukan serangan di Karkuk, kota di antara Baghdad dan Mosul. Mereka juga melakukan serangan di Anbar, wilayah bagian barat Irak.

Kedua, mereka menggunakan ”senjata” non-konvensional misalnya membakar pabrik belerang di Misyrak, bagian selatan kota Mosul.

Parit-parit dan kilang minyak juga dibakar. Hal itu mungkin dimaksudkan sebagai strategi untuk menyulitkan musuh dalam memantau gerak mereka.

Langkah itu mungkin dilakukan dalam rangka meracuni musuh dan penduduk dengan zat-zat kimia berbahaya. Yang paling dikhawatirkan tentu jika kelompok itu memiliki bahan kimia yang bisa dipergunakan sebagai senjata.

Mereka juga telah melakukan penyanderaan terhadap ribuan keluarga Mosul sebagai tameng instalasi-instalasi militer.

Hambatan Psikologis

Hambatan lain yang sangat penting adalah koordinasi para pejuang. Kekuatan yang terlibat dalam pembebasan Mosul, punya hubungan kurang baik sejak lama. Taruhlah hubungan antara pasukan reguler Irak dengan Peshmerga Kurdi.

Mereka sejak lama terlibat perselisihan hingga konflik senjata secara terbatas. Peshmerga yang semakin kuat dan mandiri tak mau berada di bawah komando Baghdad.

Mereka merasa sebagai kekuatan tersendiri di bawah komando Pemerintah Federal Kurdistan Irak yang berpusat di Arbil. Namun, sebelum perang Mosul diumumkan, kedua kekuatan mencapai kesepakatan terutama dalam kerja sama dan koordinasi.

Ini tentu dimaksudkan untuk menghindari miskoordinasi dan perselisihan di medan tempur. Namun itu ternyata tak mudah diterjemahkan di lapangan.

Contoh lain adalah hambatan psikologis antara kekuatan al-Hasyd al-Syaíbiy (paramiliter Syiah) dan al-Hasy al- Wathoni (paramiliter Sunni).

Yang pertama konon didukung oleh Iran dan punya hubungan baik dengan pemerintah pusat Irak. Adapun yang kedua punya hubungan kuat dengan Turki dan tak memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat Irak yang cenderung syiah.

Mereka memiliki hubungan kuat dengan pemerintahan daerah Nineveh yang didominasi kaum Sunni. Keduanya bukan hanya terlibat kontestasi yang keras, tetapi juga persaingan dan konflik luas di akar rumput.

Belum lagi ditambah dengan al- Hasyd al-Asyairi (kumpulan Kabilah Sunni) yang juga bermusuhan dengan milisi syiah itu.

Semula ketegangan itu sudah diantisipasi dengan hanya mengizinkan pasukan elite Irak, lalu tentara reguler Irak, yang masuk ke kota Mosul.

Sementara yang lain tak masuk ke kota. Namun situasi di lapangan ternyata tak sepenuhnya sesuai dengan skenario. Semua kekuatan itu termasuk al-Hasyd al-Syaíbiy yang syiah ternyata sudah mengambil peran dalam penyerangan kecuali tentara Turki.

Bagaimanapun kebutuhan bantuan terhadap tambahan pasukan sangat tinggi. Inilah sekarang yang kemudian menjadi persoalan antarkelompok itu.

Semua kelompok berebut agar punya peran besar dalam pembebasan pusat kota ini. Menguasai Mosul berarti menguasai kota kedua terbesar di Irak.

Bahkan pasukan Turki yang sejak semula bersiap di utara Mosul dan tak akan masuk kota itu terus mendesak agar dilibatkan dalam perang.

Namun permintaan itu berulangkali ditolak oleh Haedar al- Ibadi, PM Irak. Terkesan ada semangat sektarian pemerintah pusat Irak dengan mendorong agar al-Hasyd al-Syaíbiy yang terlibat dan masuk Mosul ketimbang Turki, tetapi rakyat Mosul dan kekuatan Sunni lain menolak keras hal itu.

Kontestasi antarkekuatan itu bisa jadi sangat membahayakan kelangsungan pembebasan pusat kota Mosul yang ditunggu-tunggu.

Kendati ISIS sudah sangat terdesak dan hanya perlu sekali dua kali ”pukulan keras” untuk melumpuhkan, konflik antarkekuatan itu bisa mengganggu tahap-tahap akhir pembebasan. (Sumber: Suara Merdeka, 2016)

Tentang penulis:

Ibnu Burdah, pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,683,407 hits
Oktober 2017
S S R K J S M
« Agu    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031