Posts Tagged 'Ibnu Burdah'

Makna Gencatan Senjata AS-Rusia di Syria

Oleh Ibnu Burdah

AS dan Rusia, dua aktor yang sangat penting dalam konflik Syria, mencapai kesepakatan pelaksanaan gencatan senjata di Syria. Gencatan senjata itu diberlakukan bertepatan dengan jatuhnya Hari Raya Idul Adha.

Gencatan senjata yang dimaksudkan adalah penghentian operasi militer kedua negara di Syria serta penghentian perang antara pemerintah Syria di bawah Assad yang didukung oleh Iran, Hizbullah, milisi Syiah dari Iraq, dan negara-negara lain di satu pihak.

Juga kelompok-kelompok oposisi yang didukung negara-negara kawasan seperti Saudi, Turki, Qatar, dan sebagainya serta sejumlah negara Eropa di pihak lain. Rusia bisa dikatakan merupakan ”patron” pihak pertama, sementara AS ”patron” pihak kedua.

Beberapa faksi oposisi segera menyatakan pesimistis terhadap prospek gencatan senjata itu. Pesimisme tersebut bisa dimengerti. Sebab, beberapa kali gencatan senjata juga tak membawa solusi politik permanen. Padahal, solusi politik itulah yang paling ditunggu-tunggu banyak pihak.

Beberapa kali gencatan senjata juga berakhir dengan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian melahirkan perang yang lebih destruktif lagi. Pesimisme beberapa kelompok oposisi itu bisa dipahami.

Mereka mengharapkan formulasi gencatan senjata yang secara eksplisit menyebutkan ”nasib” Assad pascaperang. Yang diinginkan kelompok oposisi itu tentu tak adanya peran Assad pada masa transisi maupun sesudahnya dalam pemerintahan Syria pascaperang.

Kendati demikian, kelompok-kelompok oposisi itu mengisyaratkan siap mematuhi gencatan senjata tersebut. Hanya faksi Fath Al Syam –yang merupakan metamorfosis Al Nusra– yang secara eksplisit menyatakan sangat berkeberatan dengan gencatan senjata itu. Menurut Al Nusra, kesepakatan itu tak berpihak kepada rakyat Syria.

Bagaimanapun, kelompok-kelompok oposisi pada umumnya juga berupaya mencari solusi atas konflik yang seolah tanpa ujung tersebut. Faktanya, sejauh ini tak ada solusi nyata yang tersedia di atas meja. Kendati bukan ideal, mereka menerima tawaran gencatan senjata yang ada itu.

Namun, mereka menuntut Rusia untuk memastikan bahwa pihak Assad dan para pendukungnya menaati gencatan senjata tersebut dengan tidak melakukan operasi militer di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi.

Sikap pemerintahan Assad secara umum juga mendukung pelaksanaan gencatan senjata itu. Bahkan, sikap pihak Assad lebih jauh daripada itu. Mereka sepertinya siap mendukung formulasi perdamaian apa pun asalkan memenuhi satu syarat. Yakni, tidak menyentuh garis merah mereka: pelengseran Assad pascaperang.

Celakanya, poin itulah yang paling diinginkan oleh pihak oposisi dan para pendukungnya sehingga berkali-kali upaya perdamaian di Jenewa dan tempat lain tak membuahkan hasil.

Signifikan

Kendati pihak-pihak yang bertikai di Syria tampak tidak begitu antusias, kesepakatan itu, bagaimanapun, memiliki arti penting. Pertama, latar dari kesepakatan tersebut adalah menyukseskan perang terhadap kelompok teror ISIS.

Berbeda dengan di Iraq, konflik tajam antara pemerintah dan oposisi beserta para pendukungnya di Syria telah menjadi penghambat besar bagi upaya menghancurkan kelompok brutal ISIS. Bagaimana tidak, mereka berperang melawan suatu kelompok, sementara antarmereka sendiri terlibat konflik bersenjata.

Dengan gencatan senjata itu, perang terhadap ISIS di Syria diharapkan lebih optimal. Pembebasan Iraq dari ISIS mungkin sudah tinggal menghitung hari. Hampir semua pihak di Iraq optimistis Mosul, ibu kota ISIS, segera dibebaskan.

Sementara itu, kekuatan ISIS di Syria masih memungkinkan kelompok tersebut untuk bertahan jauh lebih lama. Karena itu, gencatan senjata antarkelompok yang bertikai di Syria begitu penting untuk mempercepat penghancuran kelompok brutal itu di Raqqa dan kota-kota lain di Syria.

Kedua, gencatan senjata tersebut bisa berarti lebih dari itu. Itu adalah pintu penting bagi upaya-upaya perdamaian yang lebih menyeluruh. Sangat sulit dibayangkan akan ada negosiasi yang cukup ”tenang” ketika perang masih berkecamuk di lapangan.

Entah formulasi apa yang akan dipakai, gencatan senjata adalah momentum yang sangat penting untuk terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang dimaksud tentu berlapis. Bukan hanya pihak domestik di Syria, tetapi juga pihak internasional dan kekuatan-kekuatan regional di balik tiap-tiap kelompok itu.

Ketiga, bagaimanapun, pihak-pihak yang bertikai di lapangan tersebut tentu sudah sangat letih dengan perang. Lima tahun lebih perang dalam skala luas terjadi. Korban kemanusiaan sudah demikian besar. Kehancuran Syria sudah merata. Infrastruktur negara itu sepertinya sudah hancur lebur.

Separo lebih penduduk adalah pengungsi. Hampir setiap hari ada pemberitaan jatuhnya korban sipil secara mengenaskan dalam jumlah besar. Bahkan, Syria telah mengekspor bencana kemanusiaan ke banyak negara Timur Tengah hingga Eropa.

Pihak-pihak yang bertikai pasti juga sudah menyadari situasi itu. Mereka pun tentu mulai mengerti bahwa tujuan mereka sangat sulit tercapai sepenuhnya melalui perang. Sikap realistis, bagaimanapun, harus diambil.

Mereka harus ”berbagi”dalam pengejaran kepentingan dengan pihak lawan. Negosiasi, baik secara langsung maupun melalui mediasi, baik secara rahasia ataupun dalam sorot kamera, harus segera dilakukan untuk mengakhiri tragedi panjang itu.

Juga, gencatan senjata adalah pintu penting untuk mencapai itu semua. Keberadaan ISIS yang masih kuat di Syria diharapkan juga turut memperkuat keinginan pihak-pihak yang bertikai tersebut untuk menaati gencatan senjata dan mengambil jalan damai.(Sumber: Jawa Pos, 20 September 2016)

Tentang penulis:

Ibnu Burdah Pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, supervisor S-3 di Nijmegen University, Belanda

IS Jelang Keruntuhan

Oleh Ibnu Burdah

IS sepertinya mempersiapkan dua skenario sekaligus agar dapat bertahan. Skenario pertama adalah mempertahankan teritorial. Bagaimanapun, penguasaan teritorial adalah trade mark kelompok ini yang membedakannya dari Al-Qaeda dan kelompok teroris lain.

Sejak awal deklarasi”khilafah”, karakter ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kombatan-kombatan yang bergabung dengannya. Proyek khilafah tanpa penguasaan wilayah adalah utopia. Bagaimanapun, mereka telah berhasil membangun struktur kenegaraan di wilayah yang dikuasainya. Negara itu disebut dengan al-Dawlah al-Islamiyyah yang dipimpin seorang Khalifah yang bergelar Khalifah Ibrahim bin Awwad al-Baghdadi al-Quraisyiy.

Oleh karena itu, kelompok ini mempertahankan mati-matian teritorial yang dikuasainya serta struktur kenegaraannya. Namun, mereka semakin terdesak baik di Irak, Suriah, Libya, maupun di wilayah-wilayah lain yang mereka sebut sebagai”provinsi”IS . Di Irak, mereka telah kehilangan hampir seluruh wilayah penting yang mereka kuasai. Yang tersisa adalah Mosul, ibu kota negara IS di Irak.

Itu pun mereka sudah terkepung. Beberapa front menuju kota itu sudah dikuasai Peshmerga Kurdi, tentara Irak, milisi Syiah (al-hasyd alsyaíbiy dan lain-lain), dan milisi yang biasa disebut al-Hasyd al-Wathani dukungan Turki. Jika tidak ada konflik atau kontestasi tajam antara para pejuang itu, tumbangnya IS di Mosul tinggal menunggu waktu.

Jika Mosul dapat dibebaskan itu berarti IS sebagai sebuah negara sudah tumbang di Irak, negara tempat kelahirannya. Hanya saja, menjelang penyerangan ke Mosul itu, saling berebut peran antara pihak-pihak pejuang itu sudah demikian kentara. Mereka tampak sekali sedang memperebutkan Irak dan memaksimalkan kepentingannya masing-masing pasca-IS tumbang.

Kurdi yang sudah demikian banyak berkorban tidak ingin lagi kehilangan momentum untuk merdeka. Mereka menginginkan batasbatas wilayah negara Kurdistan ke depan lebih luas daripada wilayah Kurdistan sekarang serta peran yang besar dalam pengelolaan Mosul dan kota-kota yang direbut dari IS.

Pengalihan Teritorial

Tentara Irak dan milisi Syiíah ingin menegaskan kekuasaan Bagdad atas seluruh wilayah Irak. Mosul adalah kota yang sangat penting. Sementara milisi Sunni berupaya menegaskan peta demografis Mosul sebagai basis kekuatan Sunni. Menancapkan pengaruh di kota ini sangat penting di tengah tekanan mayoritas Syiah di Irak Selatan dan Tengah.

Hambatan lain terhadap pembebasan Mosul adalah padatnya populasi penduduk di kota itu. Kendati sudah banyak yang mengungsi, jumlah penduduk di Mosul diperkirakan masih 1,2 juta jiwa. Mereka dipastikan akan menjadi perisai hidup bagi kombatan IS jika penyerangan dilakukan. Ancaman bencana kemanusiaan adalah pertimbangan terpenting yang membuat pembebasan Mosul dilakukan ekstrahati-hati. Kendati demikian, IS sepertinya sudah menyadari bahwa ajal mereka di Irak sudah menjelang.

Para pemimpin IS diberitakan juga telah terbang ke Raqqa, ibu kota IS di Suriah. Para pemimpin teras IS sepertinya bersikap rasional. Mereka” melepas”Mosul sebab sepertinya mustahil untuk mempertahankannya saat ini. Hanya saja, mereka menginginkan”harga”yang pantas bagi lepasnya kota terpenting mereka di Irak sekaligus tempat asal sang”Khalifah”ini. Harga itu tentu adalah kematian musuh mereka sebanyak-banyaknya dan kehancuran Irak sebesar-besarnya.

Mereka sangat mungkin mempersiapkan skenario paling” sintingí untuk itu. Kekhawatiran terjadinya bencana kemanusiaan sangatlah besar. Tentu kita berharap, Mosul bisa bebas dengan pengorbanan penduduk sipil sekecil-kecilnya. Itu hanya bisa terjadi jika kelompok IS yang tersisa di Mosul masih bisa menggunakan akal sehat.

Tetapi apakah mereka punya akal? Para pemimpin IS sengaja melepas Mosul dan sepertinya akan berkonsentrasi mempertahankan basis IS di Raqqa Suriah. Suriah bagaimanapun adalah kawasan yang jauh lebih nyaman bagi mereka. Sebab negara itu sudah demikian hancur, dan pihak-pihak yang saling berkonflik begitu banyak. Kekacauan dan kehancuran adalah rumah”mewah”bagi kelompok teror ini.

Dan yang paling menguntungkan, sejauh ini pihak-pihak yang bertikai di Suriah tidak bersatu menghancurkan IS seperti di Irak, tetapi juga saling berperang antarmereka sendiri. Jika Raqqa kemudian tak bisa dipertahankan juga, wilayah-wilayah (provinsi) mereka juga sudah dipersiapkan. Beberapa kota di Libya, Yaman, Sinai, pinggiran Pakistan-Afghanistan, dan lainnya bisa jadi”pusat”negara IS ke depan. Pada intinya, mereka sepertinya berupaya mempertahankan doktrin teritorial dengan pengalihan satu basis teritorial ke basis teritorial lain.

Basis teritorial sangatlah penting bagi mereka sebab itu adalah merk”dagang”mereka di kalangan jihadis. Bersamaan dengan skenario pertama untuk mempertahankan teritorial, IS sekaligus mempersiapkan skenario lain. Yakni, ketika struktur kenegaraan IS tumbang dan kelompok itu tak lagi memiliki basis teritorial.

Itu artinya mereka kembali jadi kelompok teroris sebagaimana al-Qaeda yang bergerak di bawah tanah di banyak negara. Situasi itu sangat mungkin terjadi. Sebab mereka terus terdesak di manamana. Tak ada”provinsi”IS saat ini yang mampu memperluas wilayah. Seiring melemahnya kelompok ini di Irak dan Suriah, kekuatan mereka di sejumlah negara lain juga melemah secara drastis.

Para pemimpin IS sepertinya menyadari benar kemungkinan ini. Oleh karena itu mereka menyebarkan sel-selnya ke berbagai penjuru dunia. Pemberitaan tentang perintah pimpinan IS untuk mengalihkan aksi teror ke Eropa cukup luas. Eropa adalah salah satu wilayah yang menjadi tempat penyebaran sel-sel IS. Masifnya aksi terorisme di beberapa negara Eropa belakangan ini sepertinya terkait dengan keterdesakan IS di Irak dan Suriah. ( Sumber: Suara Merdeka, 16 September 2016)

Tentang penulis:

Dr Ibnu Burdah MA, pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam, supervisor S3 Nijmegen University, Belanda

Turki, Kurdi, dan Perang ISIS

Oleh Ibnu Burdah

Oleh Ibnu Burdah “Tapi nasib suku Kurdi sejauh ini seolah berbalikan dengan heroisme mereka di medan perang. Mereka adalah etnis terbesar di dunia yang tak memiliki negara.”

DI tengah ketegangan dalam negeri usai kudeta gagal, Turki masuk semakin dalam ke perang melawan ISIS. Pasukan darat Turki dengan kekuatan sekitar 50 tank merangsek ke Suriah Utara. Turki menyebut aksi itu untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam perang melawan ISIS.

Namun, langkah itu mudah ditebak arahnya. Mereka berupaya ”mengamankan” Suriah utara agar tak menjadi basis kelompok Kurdi Suriah untuk berkembang. Jadi, sasaran mereka sesungguhnya adalah kelompok Kurdi Suriah dan tentu juga Kurdi Turki yang dikhawatirkan Ankara semakin siap untuk memisahkan diri.

Pada fase akhir perang terhadap ISIS, konflik Kurdi dengan pemerintah Turki, Irak, Suriah, dan Iran semakin sulit terhindarkan. Kelompok-kelompok Kurdi di Irak, Suriah, dan Turki semakin memiliki pengalaman dan logistik tempur yang baik seiring peran mereka dalam perang ISIS. Pejuang Kurdi di Irak, Peshmerga, secara khusus menjadi garda terdepan dalam perang lawan ISIS.

Sejarah menunjukkan, etnis Kurdi lekat dengan heroisme di medan perang. Dalam sejarah Islam, etnis Kurdi misalnya digambarkan sebagai etnis yang begitu dominan dalam perjuangan menghadapi tentara Salib. Di bawah pemimpin besar Salahuddin al- Ayyubi yang juga seorang Kurdi, heroisme umat Islam saat itu untuk membela Tanah Suci begitu dikenang hingga sekarang.

Saat ini pun, heroisme itu sepertinya tak luntur. Mereka berani berhadapan dengan ”negara” brutal ISIS. Sejumlah kota di Irak berhasil mereka bebaskan dari kelompok itu. Pertempuran-pertempuran melawan ISIS selama dua tahun ini mengingatkan heroisme klasik mereka di bawah pimpinan Salahuddin al-Ayyubi.

Padahal yang mereka hadapi adalah kelompok sangat brutal tanpa rasa kemanusiaan. Kelompok itu juga memiliki organisasi perang yang modern. Pada umumnya, tentara negara- negara di Timur Tengah keder menghadapi kelompok nekad dan mengesampingkan akal sehat dalam bertempur ini. Mereka menggunakan segala cara termasuk bom bunuh diri sebagai strategi bertempur.

Sayang, heroisme mereka dinodai oleh aksi sekelompok bersenjata Kurdi di Turki. Kelompok ini sering mengambil jalan kekerasan terhadap aparat keamanan dan rakyat sipil. Apa yang terjadi di Cizre, Turki, 26 Agustus lalu serta rentetan aksi kekerasan lain menunjukkan ada sebagian kelompok Kurdi yang menggunakan cara teror untuk mencapai tujuan. Namun, bagaimanapun peran Kurdi Irak dalam mendesak ISIS begitu menonjol. Dalam aksi pembebasan Mosul dari ISIS, Kurdi diperkirakan juga akan memainkan peran besar.

Tanpa Negara

Tapi nasib suku Kurdi sejauh ini seolah berbalikan dengan heroisme mereka di medan perang. Mereka adalah etnis terbesar di dunia yang tak memiliki negara. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat paling menderita di Timur Tengah. Secara politik, mereka adalah minoritas di tanah yang mereka sebut sebagai Kurdistan. Kesejahteraan mereka memprihatinkan.

Tanah yang secara turun temurun mereka tinggali sejak 90 tahun lalu, terkapling ke dalam empat negara. Yakni Suriah, Irak, Turki dan Iran. Padahal tanah itu menyatu, dan dihuni oleh etnis Kurdi yang berbahasa satu, berkultur satu, dan berasal dari nenek moyang yang sama.

Sebagai minoritas, penderitaan mereka sulit digambarkan terutama di Irak dan Suriah. Mereka adalah etnis yang selalu direpresi oleh rezim Saddam Hussein, termasuk pembantaian massal dengan gas beracun. Pengalaman pahit ini pula sepertinya yang membuat mereka kuat dalam perang lawan ISIS.

Heroisme etnis ini barangkali sudah jadi kultur yang diwariskan secara turun temurun. Tapi ada satu hal yang mendorong etnis ini memiliki semangat patriotik berlipat dalam menghadapi ISIS yaitu impian mereka untuk memiliki negara Kurdi di atas tanah Kurdistan. Singkatnya, mereka ingin memiliki negara sendiri.

Impian itu adalah wajar sebab mereka adalah etnis besar yang menyatu tapi tak memiliki negara. Mereka diabaikan. Nasib mereka kebetulan juga sangat buruk. Oleh karena itu, warga Kurdi umumnya memiliki mimpi besar untuk mewujudkan negara Kurdistan di atas tanah Kurdistan.

Mereka secara umum berpandangan, itulah solusi yang tepat dan adil. Massoed al-Barzani, presiden wilayah (Iqlim) Kurdi di Irak berkali-kali menyatakan bahwa itu adalah solusi mereka. Mereka merasa sudah demikian mengalah dalam banyak hal. Mereka merasa sudah sangat bersabar. Mereka juga merasa sudah turut berjuang untuk membela dan membesarkan negeri. Tapi nasib mereka diabaikan.

Di tengah membesarnya kapasitas mereka baik secara politik dan militer, etnis Kurdi di Irak dan Suriah mulai mengambil langkah-langkah kongkret untuk mewujudkan negara Kurdistan. Di Irak, mereka menuntut referendum agar warga menentukan nasib sendiri melalui kotak suara. Sementara di Suriah, mereka berupaya mengombinasikan perjuangan politik melalui diplomasi yang gencar dan penguasaan militer atas teritorial yang cukup luas.

Beberapa tahun ke depan, heroisme dan penderitaan panjang etnis Kurdi diprediksi akan terbayar. Negara Kurdistan yang mereka mimpikan telah menampakkan tanda-tanda akan segera lahir. Itu berarti mereka akan memiliki negara di tanah mereka sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah itu-jika berhasil- akan menjamin nasib rakyat Kurdistan menjadi lebih baik, lebih sejahtera? Belum tentu.

Banyak analis memperingatkan Kurdistan harus benar-benar mempersiapkan segalanya jika mereka tak mau menyesal kemudian. Wallahu aílam. ( Sumber: Suara Merdeka, 31 Agustus 2016)

Tentang penulis:

 Ibnu Burdah, dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Jati Diri Turki

Oleh Ibnu Burdah

Sekitar setahun yang lalu (30/7/15), Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki, melakukan kunjungan ke Indonesia. Pada saat itu kebetulan perhatian pers banyak tertuju pada persiapan dan pelaksanaan Muktamar NU dan Muhammadiyah. Mungkin, karena dua event akbar itulah liputan tentang Erdogan saat itu tak begitu menonjol di media massa Indonesia, baik televisi, cetak, maupun daring.

Biasanya, kehadiran Erdogan di mana pun di negara berpenduduk mayoritas Muslim selalu menyedot perhatian massa secara signifikan. Bahkan, di banyak tempat ia dielu-elukan sebagai pemimpin baru dunia Islam.

Melalui Erdogan, Turki memang terus menebarkan “pengaruh” ke seluruh dunia Islam. Turki bak negara yang menebar pesona ke sana kemari setelah pencapaian stabilitas politik dan kemajuan ekonomi negara itu secara signifikan dalam satu dekade terakhir.

Melalui Erdogan dan pemimpin lainnya, Turki terlibat sangat aktif dalam berbagai pemecahan persoalan yang dihadapi dunia Islam. Mereka berupaya menawarkan solusi dan formula “Turki” bagi pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi dunia Islam, terutama dalam masalah ekonomi dan kesejahteraan, politik dan stabilitas keamanan, dan persoalan lainnya. Popularitas Turki dan Erdogan terkerek secara cepat pascaberkobarnya gerakan rakyat di sejumlah negara Arab.

Turki dan Erdogan begitu percaya diri bahwa Turki layak menjadi kiblat bagi dunia Islam saat ini dalam banyak hal. Di saat negara-negara Timur Tengah dilanda badai protes rakyat, seperti di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah, negara itu begitu aktif mengambil sikap dan memberi dukungan kepada rakyat di negara tersebut. Karena itu, pada awal-awal Arab Springs, Erdogan seperti menjadi idola baru rakyat Timur Tengah. Dalam setiap kunjungannya ke negara-negara Timur Tengah waktu itu, sambutan luar biasa datang dari lapisan luas masyarakat.

Kini, Erdogan menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan itu semua. Di tengah tekanan hebat dari sel-sel ISIS dan Kurdistan Merdeka, ia harus menghadapi kudeta militer yang nyaris menumbangkan pemerintahannya. Sejarah kudeta Turki dan situasi yang dihadapi Erdogan saat ini bukan semata cermin demokratisasi negara itu yang kurang “beres”, melainkan juga kebingungan negara dalam mencari jati dirinya.

Lebih jadi

Turki, jika mau jujur, masih dalam proses pencarian diri, dalam kebingungan yang belum berakhir. Apakah mereka mesti berkiblat ke Barat sebagaimana pernyataan konstitusinya sebagai negara sekuler ataukah mereka berkomitmen kepada keislaman sebagaimana pada masa kejayaan Ustmaniyah dahulu? Sebagaimana maklum bahwa Turki dengan ibu kota Istanbul dahulu adalah pusat kekuasaan politik Islam dengan kekuasaan yang membentang sangat-sangat luas. Masa Utsmaniyah adalah puncak capaian historis bangsa Turki.

Namun, pasca-Perang Dunia I yang menandai ambruknya kekuasaan Ustmaniyah, keislaman dan kearaban menjadi tertuduh sebagai biang dari kemunduran Turki. Mustafa Kemal membalikkan arah kiblat Turki ke Barat yang saat itu dipandang jauh lebih maju. Itulah fondasi Turki modern sekarang ini. Faktanya, sekularisme yang hampir satu abad itu tak membawa Turki menjadi bangsa disegani di dunia Islam, apalagi Barat.

Sebaliknya, rasa keislaman yang dibawa Partai AKP pimpinan Erdogan selama satu dekade terakhir telah membawa Turki kepada capaian penting negeri itu. Bangsa Turki saat ini semakin disegani di Eropa dan Amerika, tetapi juga sangat dihormati di dunia Islam. Tapi, mereka sebenarnya masih dalam kebingungan orientasi antara Barat dan keislaman sebagai basis kekuatan dan orientasinya. Faktanya, mereka sudah demikian percaya diri dan ekpansif kendati menghadapi persoalan yang begitu berat.

Sementara, keislaman Indonesia (baca: Islam Nusantara atau Islam Berkemajuan) sudah lebih jadi. Acuannya adalah sejarah dan praksis keislaman yang ada di nusantara. Di tengah arus radikalisasi agama, keislaman Indonesia memiliki signifikansi penting. Dengan tagline sebagai Islam yang rahmatal lil ‘alamain, tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (berimbang), Islam Indonesia sejak lama telah menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk ektremisme. Model Islam yang demikian sesungguhnya memiliki daya tawar tinggi di dunia Islam yang saat ini dikepung dengan agresifnya kelompok-kelompok ekstrem dan radikal. Sebab, keislaman semacam itu adalah kebutuhan yang nyata saat ini, baik itu diakui ataupun tidak oleh umat Islam di Timur Tengah.

Praktis Islam Indonesia memiliki kekayaan yang besar. Hal itu tercermin pada karya-karya budaya, baik pola laku maupun ritus yang hidup, bahkan benda, bukan semata teks yang berisi kumpulan ancaman dogma. Islam Indonesia kaya dengan fitur-fitur dan pernik budaya hidup yang merajut dan merawat solidaritas sosial dan kebangsaan secara excellent. Capaian Indonesia sebagai negara demokratis yang stabil tak bisa dilepaskan dari keislaman orang Indonesia.

Patut disesalkan, mental Muslim Indonesia begitu inferior di hadapan Muslim Timur Tengah. Perasaan sebagai Islam pinggir dan Arab sebagai Islam pusat masih sangat terasa kendati sebagian kita berupaya menyangkalnya. Arab adalah Islam dan pandangan bahwa perbedaan dengan Islam-Arab patut dicurigai sebagai penyimpangan adalah pandangan yang diakui atau tidak masih lazim di kalangan Muslim Indonesia.

Oleh karena itu, semangat NU dan Muhammadiyah yang berupaya terus melihat keluar, berkomitmen mulai mempromosikan keislaman Indonesia ke dunia internasional patut kita apresiasi. Sebagian kita mungkin berpandangan bahwa keinginan itu adalah ambisi yang terlalu tinggi, kegeden rumongso. Namun, langkah itu setidaknya mencerminkan suatu sikap baru yang tak lagi inferior dengan keislaman kita di tengah model-model keislaman Arab.

Jika Turki yang masih bingung dengan dirinya saja sudah sedemikian ekspansif, keislaman Indonesia yang jelas lebih jadi tentu tak boleh kalah dengan mereka. Umat Islam Indonesia mesti lebih percaya diri dengan khazanah dan sejarahnya di hadapan umat Islam yang lain bahwa Islam Indonesia memang layak untuk dipromosikan sebagai salah satu solusi bagi persoalan-persoalan dunia Islam sekarang ini. (Sumber : Koran Republika, 26 Juli 2016).

Tentang penulis :
Ibnu Burdah, Pemerhati Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Peran RI di Timur Tengah

Oleh Ibnu Burdah

Gelombang kekacauan di Timur Tengah sangat berpengaruh ter hadap jalan perjuangan Palestina untuk merdeka. Perhatian negara-negara kawasan terhadap perjuangan Palestina tiba-tiba menurun drastis.
Mesir yang sejak lama jadi motor terdepan seolah absen selama lebih lima tahun terakhir. Negara ini sibuk dengan ancaman keamanan, stabilitas, dan merosotnya kemampuan ekonominya akibat konflik politik begitu tajam. Proses pembangunan demokrasi di negara itu seperti menabrak jalan buntu.
Secara umum, peran Mesir di fora regional maupun internasional menurun drastis.

Arab Saudi yang biasanya juga memainkan peran strategis mengalami hal yang kurang lebih sama. Kerajaan ini sibuk untuk mempertahankan survival-nya.
Turki juga menghadapi persoalan serupa.

Mereka terlibat perang yang luas di perbatasannya di selatan. Yang mereka hadapi adalah ISIS dan separatis Kurdi.Sedikit tenaga tersisa untuk perhatian pada Palestina.
Perhatian negara-negara berpenduduk Muslim di luar Timur Tengah juga tertuju ke Yaman, Suriah, danLibya. Mereka harus bekerja keras menghadapi ancaman imbas perpecahan sektarian dan ekstremisme. Demikian pula aktor-aktor internasional, seperti AS, Rusia, Uni Eropa, PBB, dan seterusnya.

Mereka adalah “langganan sponsor” proses perdamaian Palestina-Israel selama dua dekade lebih. Mereka yang kini lebih memerhatikan isu mendesak perdamaian Suriah itu seperti sudah frustrasi dengan kegagalan- kegagalan di meja negosiasi Palestina-Israel.

Kendati ada arah Prancis akan mengambil peran mendorong proses perdamaian, “rating” isu Palestina begitu dominan kini terjun bebas. Sedikit sekali aktor penting di kawasan maupun dunia internasional memberi perhatian besar.
Di tengah miskinnya perhatian terhadap Palestina itulah, upaya yang terus digalang Pe merintah Indonesia beberapa bulan terakhir begitu signifikan. Setelah KTT Luar Biasa OKI di Jakarta (6-7 Maret 2016) dan pembukaan konsul kehormatan di Ramallah, kini Indonesia berupaya keras turut serta proses perdamaian yang diinisiasi Prancis.

Isu Palestina juga menjadi salah satu pembicaraan dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa kali ini. Dalam KTT OKI di Istanbul, Turki (14-15 April), Indonesia juga akan menyuarakan kembali hasil-hasil dari Deklarasi Jakarta. Bahkan, hasil KTT Luar Biasa di Jakarta pada Maret lalu disebut-sebut akan menjadi rujukan bagi upaya OKI mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Indonesia dipandang memiliki kapasitas untuk mengembalikan isu Palestina ke atas meja diplomasi internasional. Ketegasan dan sikap “galak” Menlu RI terhadap Israel selama ini adalah tepat. Kita berharap saat ini awal bagi Indonesia memainkan peran strategis dalam upaya penyelesaian damai di Palestina dan di Timur Tengah secara umum.

Di tengah terpuruknya aktor-aktor lain, capaian Indonesia dalam banyak hal khususnya pembangunan demokrasi, stabilitas keamanan, dan ekonomi menjadi modal penting. Indonesia layak berdiri tegak, mengerek posturnya setinggi mungkin dalam pergaulan internasional khususnya di Timur Tengah.
Peran itu bisa dimulai dari sekarang.

Masalah Palestina khususnya rekonsiliasi Hamas-Fatah bisa menjadi pintu penting sebab komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina sudah tak diragukan lagi. Indonesia mungkin menjadi negara yang paling mampu menjaga netralitasnya terhadap perselisihan Hamas-Fatah.
Peluang itu, meski pasti tak mudah, terbuka lebar bagi Indonesia saat ini.
Namun, harus disadari persoalan Palestina sungguh pelik. Sudah terlalu banyak aktor-aktor besar terlibat dalam upaya mewujudkan Palestina merdeka melalui perundingan damai dengan Israel. Sudah banyak formula yang dicoba dalam upaya perdamaian mulai dari Madrid 1989, Oslo I 1993, Oslo II 1995, Camp David 2000, dan seterusnya.

Hasilnya tentu ada, tetapi sangat minimal. Sejak Oslo II 1995, hampir tak ada lagi kemajuan signifikan di lapangan sehingga Palestina kemudian memilih jalan politik unilateral di PBB. Jalur perjuangan ini memang sedikit membawa hasil, bendera Palestina bisa berkibar di luar markas PBB.

Namun, Palestina merdeka yang jadi tujuan utama masih sangat jauh dari nyata. Mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui PBB mungkin mendekati mustahil. Persoalannya dua lapis sekaligus, yakni anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto dan implementasinya di lapangan.
Persoalan pertama terkait dengan AS, salah satu pemilik hak veto, yang sejauh ini merasa dikecewakan oleh Palestina yang memilih jalur unilateral. Persoalan kedua terkait dengan Israel yang secara de facto masih mengontrol wilayah-wilayah Palestina.

Keduanya berkukuh tak menerima kemerdekaan Palestina kecuali melalui meja perundingan. Padahal, Israel selama sekitar enam tahun terakhir hampir tak memberi tawaran konsesi atau terobosan penting bagi penyelesaian damai itu. Mereka bahkan mem bangun permukiman baru di wilayah- wilayah konflik secara ekstensif.

Di tengah kebuntuan itu, penting bagi Indonesia untuk membuat terobosan kreatif dan realistis dalam dukungannya terhadap perjuangan Palestina merdeka. Setidaknya mendorong rekonsiliasi Hamas-Fatah bisa menjadi agenda penting pertama.

Menggemakan lagi dukungan perjuangan Palestina tentu penting. Tapi, itu jangan hanya jadi rutinitas tanpa langkah nyata. (Sumber: Republika, 16 April 2016)

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Pengamat Timur Tengah

Menakar Juru Damai Timur Tengah

 Oleh Ibnu Burdah

Apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi peace maker di Timur Tengah? Mampukah negeri kita memainkan peran strategis dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, baik sebagai mediator, fasilitator, ataupun peran strategis lain?

Rencana pembukaan konsulat kehormatan RI di Ramallah dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta (6-7/3) adalah sedikit jawaban atas pertanyaan di atas. Indonesia telah berhasil melakukan konsolidasi awal dunia Islam untuk mendukung perjuangan Palestina dan menggemakan kembali isu itu ke fora internasional di tengah mengecilnya perhatian negara-negara Arab.

KTT itu menghasilkan dua dokumen penting, yakni resolusi yang berisi prinsip umum dan Deklarasi Jakarta yang berisi langkah konkret OKI untuk mendukung perjuangan Palestina. Konferensi segera disusul dengan langkah lebih konkret, yakni pembukaan perwakilan kita di tanah Palestina sepekan kemudian.

Pihak Palestina begitu berterima kasih atas dukungan konsisten dan riil dari Indonesia terhadap perjuangan mereka selama ini, termasuk penyelenggaraan konferensi dan rencana pembukaan perwakilan ini. Semua itu begitu berharga bagi Palestina di tengah ketidakpedulian negara-negara Arab beberapa tahun terakhir akibat meluasnya pergolakan di kawasan itu.

Hal itu memperlihatkan kemajuan penting posisi Indonesia di kalangan negara-negara berpenduduk Muslim. Indonesia seolah telah menjadi pemimpin poros baru negara-negara Muslim di luar kelompok Arab Saudi dan Iran. Posisi itu sangat strategis mengingat kedua kelompok itu terlibat dalam konflik yang dalam di mana-mana dan membawa persoalan serius di dunia Islam. Kepemimpinan Indonesia bisa menjadi alternatif baru bagi masa depan dunia Islam yang lebih baik.

Semakin mantabnya posisi Indonesia ini juga membuka peluang peran Indonesia yang lebih besar dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Selama ini, negara-negara Muslim seolah hanya menjadi penonton dalam proses damai di kawasan itu.

Kuartet yang begitu dominan dalam proses perdamaian justru bukan berasal dari negara Muslim. Mereka adalah AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB. Apakah Indonesia punya kapasitas untuk memainkan peran itu, setidaknya menjadi salah satu pemain kunci bersama pihak-pihak lain sebagaimana “hasil” dari KTT tersebut?

Jika dicermati, capaian Indonesia saat ini dan dibandingkan dengan negara-negara di dunia Islam yang lain khususnya di Timur Tengah, maka kita akan mengambil sikap optimistis. Kita juga berargumen bahwa permintaan Presiden Abbas kepada Indonesia untuk menghelat acara itu memang didasarkan pada bobot objektif Indonesia sebagai negara dan bangsa dalam pergaulan internasional saat ini.

Sejak dulu, Indonesia memang negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, hal ini bukan modal utama untuk memainkan peran penting dalam perdamaian Timur Tengah. Faktanya, selama ini Indonesia lebih memainkan peran “pinggiran” dalam penyelesaian damai di Timur Tengah atau tepatnya “penonton”.

Tentu ada alasan lain mengapa Indonesia tiba-tiba berpeluang masuk ke tengah arena. Jawabannya adalah postur Indonesia di fora internasional terkerek naik berkat capaian pembangunan Indonesia dalam bidang keamanan, demokrasi, ekonomi, dan sosial keagamaan, setidaknya dibandingkan negeri-negeri Muslim lain.

Dalam bidang pembangunan demokrasi, misalnya, Indonesia mencapai tahap yang dalam takaran berbagai teori demokratisasi sebagai matang. Kita telah menyelenggarakan empat kali pemilu parlemen dan beberapa kali pemilu presiden secara langsung. Bahkan, pemilu kepala daerah diselenggarakan secara langsung dan serentak. Tak ada guncangan berarti dalam proses itu sejauh ini.

Kendati di sini kita menganggap itu biasa, tapi itu sungguh kemewahan bagi negara-negara berpenduduk Muslim yang lain. Dari 57 anggota OKI, hanya beberapa gelintir negara yang mampu melandingkan demokrasi dengan nyaris tanpa guncangan seperti Indonesia.

Indonesia telah mampu membuktikan dalam teori dan praktik bahwa Islam dan demokrasi bisa seiring sejalan. Indonesia telah mampu membuktikan bahwa militer bisa diajak kembali ke barak dan berfokus pada persoalan pertahanan, bukan mengurus politik ataupun ekonomi sebagaimana di kebanyakan negara Timur Tengah. Indonesia juga telah membuktikan bahwa suara masyarakat sipil dan media adalah pilar-pilar penting yang menentukan arah dan masa depan bangsa.

Indonesia juga mampu membangun perekonomian yang relatif stabil di tengah-tengah euforia demokrasi di masyarakat. Sejauh ini, perekonomian kita cukup tahan dari guncangan akibat proses-proses politik yang kadang dramatis. Kemakmuran yang benar-benar adil memang masih jauh dari kenyataan. Tapi, perbaikan tingkat kesejahteraan, terutama di bidang akses pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah mulai terasa.

Berbeda dengan kebanyakan dunia Islam lain, ekstremisme dan perpecahan sektarian di Indonesia juga relatif bisa diredam kendati ancaman itu tetap tak bisa diremehkan. Keislaman Indonesia yang moderat hingga saat ini masih mampu meredam arus dan gelombang yang biasanya datang dari kawasan-kawasan konflik di dunia Islam itu.

Bahkan, banyak dari kita yang mulai euforia dalam menyikapi pengalaman keislaman Indonesia dalam bermasyarakat dan berbangsa. “Pengalaman keislaman Indonesia patut menjadi model bagi negara-negara Muslim lain,” demikian sebagian ekspresi euforia itu.

Dengan tetap mengakui kekurangan dalam banyak hal, capaian Indonesia saat ini memang menjadikannya sebagai negara paling tepat untuk mengambil peran penting dalam perdamaian di Timur Tengah. Apalagi, negara-negara Timur Tengah yang biasanya terdepan dalam perjuangan Palestina melalui jalur politik tengah menghadapi gelombang masalah di dalam negeri dan kawasan dan justru terlibat secara mendalam dalam konflik.

Tak hanya masalah Palestina sebagaimana yang didorong dalam KTTLB OKI kemarin, tapi juga dalam upaya penciptaan perdamaian di negara-negara lain di kawasan itu, seperti Suriah, Yaman, Libya, dan lainnya. . (Sumber: Koran SINDO, 14 Maret 2016).

Tentang penulis:
Ibnu Burdah, Koordinator Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

RI dan Rekonsiliasi Palestina

Oleh Ibnu Burdah

Dalam perhelatan penting KTT LB OKI di Jakarta 6-7 Maret lalu, Presiden RI Joko Widodo menyatakan siap membantu terwujudnya rekonsiliasi internal Palestina. Pernyataan itu menunjukkan arah yang riil dan tepat sebagai tindak lanjut secara nyata dari konferensi itu.

Dikatakan tepat, sebab persatuan Palestina adalah modal terpenting bagi perjuangan Palestina. Tanpa persatuan, perjuangan Palestina untuk merdeka bisa semakin lemah. Peran mediasi Hamas-Fatah adalah yang paling masuk akal dilakukan RI sebab kedua faksi itu memiliki hubungan sangat baik dengan Indonesia.

Mendorong persatuan Palestina adalah salah satu agenda terpenting dalam perjuangan Palestina saat ini. Keterpecahan Palestina adalah faktor signifikan bagi kegagalan perjuangan Palestina sejauh ini baik melalui jalur diplomasi, politik unilateral di PBB maupun perlawanan di lapangan.

Sebagaimana diketahui perselisihan politik pada tahun 2007 menghasilkan keterpecahan Palestina. Situasi itu bertahan hingga saat ini dan belum tercapai rekonsiliasi ”tuntas” yang menyatukan keduanya.

Fatah memerintah Tepi Barat dan Hamas memerintah Gaza. Kedua faksi itu juga memiliki sayap ”militer” yang sudah saling berhadapan sejak tahun 2007. Setiap kali, perselisihan politik terjadi setiap kali itu pula kekhawatiran akan pecahnya kontak senjata antara kedua pihak meningkat.

Menyatukan mereka bukan perkara mudah dan faktanya hingga kini persatuan itu belum tercapai. Pada tanggal 6-7 Maret lalu, KTT Luar Biasa Ke-5 OKI digelar di Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan itu adalah menggemakan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina di tengahtengah semakin kecilnya perhatian negara- negara Arab terhadap isu itu seiring dengan pergolakan hebat di Timur Tengah.

Tidak Mudah
Dan, benar upaya menyatukan faksifaksi Palestina menjadi salah satu pembahasan dalam KTT itu. Dukungan internasional yang sangat besar sekali pun tak akan pernah cukup tanpa adanya penyatuan dan kesepahaman antara faksi-faksi utama di Palestina.

Celakanya, penyelesaian perselisihan itu tidak akan mudah. Beberapa perbedaan yang kemudian menjadi perselisihan kedua faksi antara lain: Pertama, sikap terhadap upaya perdamaian dengan Israel melalui meja perundingan.

Fatah didirikan oleh para pejuang Palestina. Mereka menghadapi Israel dengan gerilya dan berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Fatah tak berhasil menundukkan Israel melalui jalan senjata murni.

Berbekal pengalaman perjuangan panjang yang pahit itulah, mereka sejak tahun 1990-an mengubah strategi perjuangan. Mereka memilih meletakkan senjata dan mulai berjuang melalui negosiasi. Palestina merdeka sebagaimana yang dicita-citakan hingga sekarang belum terwujud meskipun era negosiasi Israel-Palestina telah berumur 27 tahun.

Hamas, barisan muda yang penuh semangat, sejak awal tidak setuju dengan jalan negosiasi. Mereka menyebut pilihan Fatah itu sebagai pilihan orang tua yang frustasi karena gagal dalam perjuangan.

Oleh karena itu, mereka hingga sekarang memilih jalan senjata dalam menghadapi Israel. Akan tetapi, apa yang mereka hasilkan dari perlawanan senjata itu yang merenggut nyawa anak-anak belia itu? Tak ada juga kecuali kebanggaan saat prosesi-prosesi pemakaman para syuhada dan penderitaan panjang warga Gaza.

Sementara jalan negosiasi Fatah masih lumayan membawa hasil antara lain Otoritas Palestina yang memiliki kekuasaan cukup luas di sejumlah kota Palestina, atau pemerintahan Palestina saat ini. Otoritas Palestina memang bukan negara Palestina, tetapi ia adalah cikal bakal yang penting untuk secara perlahan menuju ke sana. Akan tetapi, capaian negosiasi itu seperti tak bergerak maju sejak Oslo II 1995 hingga sekarang.

Kedua, mengenai sejumlah perjanjian internasional Palestina-Israel yang telah diratifikasi. Hamas memandang, itu semua tak mengikat mereka. Mereka memiliki hak yang sah dan legal untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Israel. Sementara Fatah melihat sikap Hamas itu sebagai penghalang bagi upaya mereka untuk mewujudkan Palestina Merdeka melalui meja perundingan.

Perbedaan dalam masalah ini adalah yang paling menonjol selama dua dasawarsa terakhir termasuk dalam pemerintahan persatuan yang akan dibentuk itu. Ketiga, mengenai cetak biru negara Palestina yang diinginkan, batas-batas wilayahnya, dan juga hubungan dengan Israel kemudian.

Kendati tak banyak muncul dalam perdebatan, perbedaan paling serius Hamas-Fatah sesungguhnya terletak pada ideologi negara Palestina ke depan, apakah nasionalis atau Islam?
Apakah perbatasan wilayah Palestina mencakup wilayah pra-1967 (sebelum dianeksasi Israel) atau tidak? Apakah negara Palestina kemudian akan hidup berdampingan dengan Israel atau tetap tidak mengakui hak hidup dan eksistensi negara Yahudi itu? Hal-hal dasar ini sepertinya sulit untuk dinegosiasikan dalam waktu dekat.

Namun, sekali lagi upaya rekonsiliasi dua faksi Palestina itu harus segera didorong kembali jika kita menginginkan kemajuan dalam perjuangan Palestina untuk merdeka. Pemerintah RI tak boleh pesimistis kendati sudah berkali-kali usaha rekonsiliasi ini gagal.

Setidaknya Indonesia telah melakukan ikhtiar secara sungguh-sungguh dan nyata dengan bersikap aktif menciptakan perdamaian dunia dan melepaskan dunia dari belenggu penjajahan sesuai dengan amanat konstitusi kita. Wallahu a’lam. (Sumber : Suara Merdeka, 10 Maret 2015)

Tentang penulis :
Dr Ibnu Burdah MA, koordinator Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogykarta.



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,563,390 hits
September 2016
S S R K J S M
« Agu    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930