Posts Tagged 'Basuki Hadimuljono'

Mempercepat Perwujudan Pemerataan dan Kesejahteraan

Oleh Basuki Hadimuljono

 

KETIMPANGAN atau disparitas antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Ketimpangan tersebut terlihat kasatmata dari berbagai aspek; sosial maupun ekonomi. Dari sisi fisik (infrastruktur), ketimpangan juga terlihat sangat nyata, yaitu konektivitas di KTI masih barang langka.

Masalah ketertinggalan pembangunan tidak hanya dirasakan di wilayah KTI, tetapi juga dialami betul oleh daerah-daerah pinggiran.

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan saat ini dari total 74 ribu desa yang ada di Indonesia, sebanyak 39 ribu atau lebih dari 52% masih masuk kategori tertinggal.

Sekitar 43% desa di Indonesia belum mendapat aliran listrik. Apa penyebab ketimpangan itu terjadi? Sama! Pembangunan yang sentralistis dan tidak memperhatikan asas keadilan merupakan pangkal ketimpangan.

Hambatan utama kemajuan di KTI dan daerah pinggiran (perdesaan) ialah soal infrastruktur, khususnya jalan. Selama ini, wilayah tersebut boleh dibilang tidak tersentuh pembangunan.

Akibatnya, tidak sedikit jalan yang berbatu dan berlubang. Selain itu, hubungan antarwilayah terputus. Jalan dan jembatan, selain rusak, terkadang sangat kurang memadai.

Akibatnya, jangankan mobil, kendaraan sekelas roda dua pun sulit lewat. Keadaan yang kurang menguntungkan itu menjadikan perkembangan ekonomi di KTI dan daerah pinggiran pun tertinggal dari wilayah KBI.

Hal itu tergambar nyata dalam hal sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sumbangan terbesar (sekitar 80%) berasal dari perekonomian di KBI. Selain itu, buruknya konektivitas menyebabkan harga komoditas di KTI dan pinggiran pun jauh lebih mahal.

Infrastruktur sebagai modal sosial

Infrastruktur, dalam konteks ekonomi, merupakan modal sosial masyarakat, yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi.

Infrastruktur merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir.

Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur ialah basic determinant atau kunci bagi perkembangan ekonomi, termasuk pemerataan dan kesamaan harga barang kebutuhan pokok.

Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Karena itu, membangun sektor infrastruktur ialah membangun fondasi perekonomian suatu negara. Hal tersebut disadari betul oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagi pemerintah, infrastruktur ialah kunci untuk menghadapi persaingan ekonomi global.

Ketersediaan infrastruktur akan menyelesaikan masalah-masalah dasar yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang selama ini membelenggu sebagian penduduk Indonesia. Karena itu, pemerintah punya misi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur hingga pelosok negeri.

Komitmen pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan itu terlihat dari kebijakan anggaran yang berorientasi pada peningkatan belanja modal, utamanya belanja infrastruktur.

Sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan dalam membangun Indonesia. Presiden sadar betul, pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, pada ujungnya akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Komitmen pemerintah akan pembangunan infrastruktur itu kembali ditegaskan dalam rapat kabinet paripurna yang diselenggarakan pada awal Januari 2017.

Pemerintah menyatakan tedak untuk menekan disparitas antarwilayah. Dalam arahannya, presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) fokus dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur.

Arahan itu, oleh Kementerian PU-Pera diterjemahkan dalam tiga program prioritas nasional; yakni ketahanan air/pangan, konektivitas, dan perumahan-permukiman.

Dengan pagu anggaran Tahun 2017 Rp101,4 triliun, program percepatan infrastruktur daerah dipacu. Harapannya, selain menghubungkan antarwilayah di daerah tertinggal dengan daerah-daerah sekitarnya, ialah menghilangkan hambatan dalam transportasi dan interaksi ekonomi.

Dengan demikian, pada ujungnya, kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa lainnya akan ikut berkembang. Sejalan dengan itu, selama proses pembangunan, akan tercipta lapangan pekerjaan yang terkontribusi mengurangi kemiskinan.

Daya saing infrastruktur

Pembangunan yang digeber pemerintah tidak melulu yang bersifat mercusuar atau proyek besar, jalan, tol, jembatan, dan bendungan, tetapi juga pembangunan yang berkeadilan.

Ini ditunjukkan pemerintah lewat pembangunan kawasan perbatasan, jalan perbatasan, dukungan ketahanan air dan pangan lewat pembangunan bendungan, juga dengan P4ISDA (Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air) yang berefek jangka panjang, pembangunan prasarana dan sarana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Termasuk rumah, air bersih dan sanitasi, serta lingkungan permukiman. Pembangunan infrastruktur bukan melulu untuk mereka yang berkemampuan, melainkan justru diarahkan untuk mereka yang terpinggirkan, yang pada akhirnya nanti mereka bisa bangkit dan berkemampuan untuk secara bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan negara.

Dengan berbagai upaya itu, perekonomian Indonesia pada 2017 diyakini bisa lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sekalipun kondisi perekonomian global diprediksi masih menghadapi risiko gejolak geopolitik dan pelemahan perdagangan internasional.

Saat ini pemerintah telah mencanangkan kombinasi kebijakan di sejumlah bidang. Kombinasi itu ( Sumber: Media Indonesia, 08 Februari 2017)

Tentang penulis:

Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 

Iklan

Arah Infrastruktur Indonesia 2016

Basuki_Hadimuljono Oleh Basuki Hadimuljono

GAGASAN dan dorongan Presiden Joko Widodo agar kementerian/lembaga (K/L) sejak awal tahun merealisasikan belanja barang dan modal membuahkan hasil positif. Terbukti, dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% di kuartal I, dua kementerian (Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang sejak Januari 2016 sudah mulai menyalurkan anggaran, menyumbang 7,9%. “Di proyek-proyek infrastruktur, baik di Kementerian PU-Pera sejak 1 Januari langsung bergerak pelelangannya. Kemudian, ada di Kementerian Perhubungan, dan kementerian-kementerian yang di Januari sudah memulai,” kata Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5) sebagaimana dikutip http://www.beritasatu.com. “Jauh hari sebelum Desember 2015 berakhir, Presiden memang telah mengingatkan, sejak awal tahun, semua kementerian/lembaga (K/L) mulai belanja barang dan modal. Semua K/L harus meninggalkan rutinitas lama. Tujuan utamanya men-trigger pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.”

Apresiasi Presiden Joko Widodo atas peran Kementerian Pu-Pera dalam pertumbuhan ekonomi jelas membanggakan. Namun, secara pribadi penulis menyatakan sejatinya peran Kementerian PU-Pera masih belum maksimal, sebab penyerapan anggaran Kementerian PU-Pera di kuartal I masih meleset dari target. Dari anggaran Rp104,08 triliun, Kementerian PU-Pera menargetkan penyerapan 10,9% di kuartal I, tapi realisasinya hanya 8,66%.

Infrastruktur Sebagai Trigger

Sektor infrastruktur, bagi duet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sejak awal merupakan sektor yang digadang-gadang punya peran utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian utama. Hal itu diwujudkan dalam penganggaran yang selalu mendapat porsi besar. Pada 2016 ini, misalnya, tiga kementerian menjadi pelaksana utama pembangunan infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Tiap-tiap mendapat alokasi dana Rp104,08 triliun, Rp64,954 triliun, dan Rp7,269 triliun. Perhatian pemerintah pada sektor infrastruktur tidak pula lepas dari kondisi infrastruktur Indonesia yang daya saingnya masih tertinggal dari negara tetangga.

Menurut World Economic Forum (WEF), daya saing infrastruktur Indonesia berada di posisi 56. Posisi itu lebih baik daripada Filipina dan Vietnam, tapi masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, masih menurut WEF, dari 148 negara, daya saing Indonesia pada 2015 berada di posisi 34, meningkat dari posisi 44 pada 2010 dan posisi 69 pada 2005.

Tulang Punggung Perekonomian

Pembangunan infrastruktur, khususnya yang ditangani Kementerian Kementerian PU-Pera pada 2015, tahun pertama Kabinet Kerja, ditandai dengan semangat baru. Perhatian pada wilayah pinggiran dan pembangunan di Indonesia Timur semakin besar. Untuk pembangunan wilayah pinggiran, Kementerian PU-Pera menetapkan tiga wilayah perbatasan sebagai prioritas utama, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, serta Papua. Selain membangun jalan baru sepanjang 1.254 kilometer dan melakukan pembinaan kawasan, pemerintah juga memperbaiki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Kalimantan, PLBN Motaain dan Wini di NTT, serta PLBN Skouw di Papua sehingga tidak kalah mentereng dengan perbatasan negara tetangga.

Konektivitas antarwilayah merupakan program strategis lain yang dimulai pembangunannya pada 2015. Dengan anggaran Rp118 triliun, Kementerian PU-Pera menggenjot program pembangunan jalan nasional dan tol, dalam hal ini Tol Trans-Jawa, Trans-Sumatra, dan Trans-Papua. Untuk pembangunan konektivitas ini, Presiden dan Wapres secara bergantian mengawasi pelaksanaannya secara langsung. Pemerintah menyadari sepenuhnya, pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi Indonesia, infrastruktur ialah juga sebagai alat pemersatu bangsa. Banyak studi dan diskusi yang menyimpulkan hal itu. Mantan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengatakan bahwa infrastruktur yang minim ialah satu dari tiga penyebab mengapa banyak negara berpendapatan menengah terperangkap dan tidak mampu beranjak menjadi negara maju. Karena hal itu disadari, merupakan satu keharusan bagi pemerintah di banyak negara berkembang untuk menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun infrastruktur.

Tanpa komitmen kuat, negara berkembang mungkin akan terjebak pada kondisi pertumbuhan yang stagnan. Kondisi ini bisa saja menimpa Indonesia yang saat ini berada pada kelas negara dengan pendapatan menengah. Karena itu, pemerintah Indonesia bertekad keras melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Dari sisi politik anggaran, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ditetapkan bahwa infrastruktur merupakan program strategis yang harus dijalankan. Pemerintah mengalokasikan pembiayaan infrastruktur untuk kurun lima tahun sebesar Rp5.519 triliun. Tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana memenuhi anggaran tersebut. Jika dibagi rata, tiap tahun dibutuhkan sedikitnya Rp1.100 triliun. Angka ini sudah pasti tidak akan mampu dipenuhi hanya oleh anggaran pemerintah yang besarannya masih terbatas.

Memenuhi kebutuhan ideal anggaran infrastruktur 5% dari dana APBN pun masih sulit. Total kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran infrastruktur diperkirakan hanya sekitar Rp1.400 triliun atau hanya sekitar 29% dari kebutuhan untuk masa lima tahun. Meski berat, pemerintah pantang mundur. Terbukti, dari waktu ke waktu, anggaran yang disediakan pemerintah di bidang infrastruktur terus meningkat. Pada 2010, misalnya, anggaran untuk infrastruktur hanya Rp99 triliun. Dana itu naik pada 2011 menjadi Rp128 triliun. Pada 2012, dana untuk infrastruktur menjadi Rp174 triliun. Selanjutnya, pada 2014 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp240 triliun dan pada 2015 Rp290 triliun. Karena menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah membuka pintu keterlibatan pihak swasta dan BUMN dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Agar dapat berjalan, skema ini membutuhkan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian keuntungan yang memadai bagi investasi yang ditanam. Karena itu, sebagaimana juga dilakukan Kementerian PU-Pera, kita harus merevisi regulasi-regulasi yang menghambat.

Sasaran Infrastruktur 2016

Kementerian PU-Pera, pada 2016 ini, jauh lebih siap menghadapi tantangan daripada tahun sebelumnya. Pada 2015, tahun pertama Kabinet Kerja, jajaran Kementerian PU-Pera mendapat pekerjaan rumah. Pertama, tantangan integrasi organisasi akibat penggabungan dua Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kedua, merampungkan sisa pekerjaan pada 2014. Ketiga, persiapan pelaksanaan program baru infrastruktur sesuai dengan Nawacita (pembangunan dari wilayah pinggiran dan meningkatkan konektivitas antarwilayah). Dalam waktu yang terhitung singkat, seluruh pekerjaan rumah itu dapat diurai. Dengan fondasi yang lebih kuat, pada 2016 ini, Kementerian PU-Pera diharapkan dapat melakukan percepatan program (pembangunan jalan tol baru, program sejuta rumah, pembangunan bendungan, jembatan, penataan kawasan kumuh, dan lain-lain) dan pada saat yang sama merintis program strategis baru.

Program perbaikan pola dan penyerapan anggaran 2016 yang lebih baik dilakukan melalui percepatan tender yang dilakukan sejak September 2015. Hingga 22 Desember 2015, tercatat realisasi lelang untuk paket kontraktual sebesar 7.840 paket (Rp48,03 triliun) dan untuk proses lelang 4.416 paket (Rp38,76 triliun). Paket yang dilelang tersebar di seluruh unit Eselon I Kementerian PU-Pera. Percepatan lelang dilakukan untuk mengubah fenomena buruk, yaitu pada awal tahun anggaran penyerapan berjalan lamban. Melalui guliran proyek yang dimulai sejak Januari, itu diharapkan menjadi stimulus atau daya dorong bagi pergerakan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, juga akan terjadi penyediaan lapangan kerja yang lebih baik. Sebab, sebagaimana disebut di atas, pembangunan infrastruktur menghasilkan multiplier effect cukup besar. Hasilnya? Terbukti guliran proyek Kementerian PU-Pera sejak awal Januari 2016 memberikan kontribusi pertumbuhan secara signifikan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.
(Sumber: Media Indonesia, 24 Mei 2016)

Tentang penulis:
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabinet Kerja (2014-2019).

Mengubah Indonesia dari Pinggiran

Oleh Basuki Hadimuljono

Setiap kali mengunjungi daerah perbatasan dan daerah-daerah terluar Indonesia, saya selalu mendapatkan spirit baru. Disparitas fasilitas infrastruktur di wilayah Pulau Jawa dengan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar (wilayah pinggiran) demikian nyata. Namun, warga di daerah pinggiran tidak lantas mengiba. Padahal, godaan bagi mereka yang tinggal di perbatasan berpaling demikian besar. Ibarat kata, hanya selangkah saja mereka melongok negeri tetangga, mereka akan menemukan gemerlap pembangunan yang jauh lebih maju. Toh, saudara kita di perbatasan itu bergeming. Mereka enggan berpaling dari Merah Putih. Mereka tetap bersemangat menatap masa depan bersama Indonesia.

Dari warga di pinggiran Indonesia itulah saya kian bersemangat mewujudkan harapan mereka, yakni melaksanakan pembangunan di segala bidang di wilayah pinggiran, khususnya di sektor infrastruktur. Inilah sektor yang saya yakini sepenuh hati sebagai salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur, khususnya jalan adalah sektor antara yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi.

Kalaupun pembangunan infrastruktur di pinggiran tersebut saat ini tidak bisa menyamai apa yang ada di perkotaan, setidaknya infrastruktur yang ada akan memudahkan mereka lepas dari isolasi di negeri sendiri. Dengan kata lain, akan terjadi konektivitas antarwilayah. Saya berkepentingan dengan hal itu, karena membangun infrastruktur adalah sektor yang menjadi tugas utama saya selaku anggota Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Spirit warga untuk tetap bersatu dalam NKRI, memompa motivasi saya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang merupakan urat nadi kemajuan bangsa segera terwujud. Gelora seperti itu pula yang saya rasakan saat terakhir mengunjungi wilayah perbatasan di wilayah Kalimantan Utara, akhir Oktober 2015 lalu. Sebelumnya, saya pun sudah berulang kali mengunjungi dan mengawasi secara langsung pembangunan jalan di wilayah pinggiran Indonesia yang lain, seperti di NTT dan Papua.

Dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada, warga pinggiran terus menyalakan semangat Indonesia. Sekalipun, mereka (warga pinggiran) acapkali hanya merasakan perhatian manakala di wilayah tersebut terjadi gesekan dengan tetangga dari negeri jiran. Namun, kini pengharapan mereka sebagai bagian nyata bangsa Indonesia secara utuh kembali menyala manakala duet Joko ‘Jokowi’ Widodo-Jusuf ‘JK’ Kalla tampil ke permukaan. Inilah duet pemimpin bangsa saat ini yang secara lugas menyatakan pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan.

Butir ketiga Nawacita
Jejak semangat membangun wilayah pinggiran mulai didengungkan saat pasangan Jokowi-JK melakukan kampanye pemilihan Presiden di tahun 2014. Kala itu, Jokowi-JK tegas mencantumkan “Pembangunan Wilayah Pinggiran” sebagai butir ketiga program Nawacita. “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.”

Janji tersebut kemudian dituangkan dalam program kerja Kabinet Kerja 2014-2019. Untuk mewujudkannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2015 memulainya dengan pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan utara, selatan, dan timur Indonesia yang selanjutnya diikuti dengan penyiapan prasarana permukiman dan sumber daya air. Di utara, terdapat proyek jalan perbatasan Kalimantan. Di selatan, terdapat proyek perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan di timur, ada proyek jalan Trans Papua. Untuk tahun 2015 ini total anggarannya mencapai Rp 2 triliun.

Di wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, PUPR membangun sembilan ruas jalan yang membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Hingga akhir Oktober 2015, total panjang jalan yang sudah dibuka mencapai 441,7 kilometer meski sebagian masih belum dilengkapi dengan perkerasan aspal, atau masih jalan tanah dengan perkerasan batu-batu kerikil. Masih terdapat 329,66 kilometer yang harus ditangani sampai tuntas agar seluruh ruas jalan dapat terhubung.

Untuk jalan perbatasan NTT terdapat enam ruas dengan total panjang mencapai 171,56 kilometer. Total panjang jalan di NTT yang ditangani di tahun 2015 ini mencapai 47 kilometer. Sisanya akan ditangani pada tahun 2016 sepanjang 67,61 kilometer dan terakhir pada tahun 2017 sepanjang 56,95.

Sementara itu, untuk jalan Trans Papua, terdapat 12 ruas yang jika tersambung semua akan mencapai panjang 4.325 kilometer. Saat ini jalan Trans Papua yang sudah tersambung cukup panjang, yaitu 3.498 kilometer dengan perkerasan aspal mencapai panjang 2.075 kilometer dan sisanya masih berupa tanah/agregat yang dipadatkan. Sisa panjang jalan yang belum tersambung adalah 827 kilometer, masih lebih panjang 55,64 kilometer jika dibandingkan dengan total panjang jalan Trans Kalimantan.

Efek ganda
Penulis meyakini bahwa geliat pembangunan berbagai ruas jalan di wilayah perbatasan akan mengubah wajah Indonesia secara menyeluruh. Pembangunan jalan tidak lain adalah membangun konektivitas yang kelak di kemudian hari akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Secara garis besar, dalam rancangan PUPR, membangun infrastruktur dari pinggiran adalah untuk mengatasi kesenjangan antardaerah; (1) mewujudkan kemandirian ekonomi: dukungan infrastruktur untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa dengan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional; (3) meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dasar termasuk perumahan sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk Semua”.

Sebagai salah satu subsektor infrastruktur, jalan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Sebagaimana tertera dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan memiliki sejumlah peran: (1) sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; dan (3) merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat wilayah Republik Indonesia.

Dari banyak studi diketahui bahwa jaringan jalan akan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan, secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur jalan juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur jalan yang baik akan dapat mendorong terciptanya pertumbuhan berbagai aspek positif dalam masyarakat,mendorong pergerakan ekonomi mikro yang selanjutnya akan menunjang laju pembangunan nasional.

Pemecahan masalah isolasi dan konektivitas merupakan batu loncatan untuk menggali, menumbuhkembangkan potensi wilayah, menggerakkan ekonomi mikro, peningkatan kesejahteraan wilayah, dan akan berujung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Konektivitas merupakan salah satu unsur prasarana penting untuk meningkatkan daya tarik investasi, menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia. Hal penting lain yang tidak boleh dilupakan, melalui pembangunan prasarana dasar, antara lain jalan raya, kita tingkatkan rasa kebanggaan bangsa dan perkuat NKRI. (Sumber: Republika, 14 Desember 2015).

Tentang penulis:
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 2.100.786 hits
Mei 2019
S S R K J S M
« Nov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Iklan